IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan aturan pajak rokok terbaru melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26 Tahun 2026.

Beleid ini mencabut aturan lama, PMK Nomor 143/2023, guna memberikan pedoman baru yang lebih rinci bagi pemerintah pusat dan daerah.

Dalam aturan tersebut, otoritas fiskal mempertegas definisi produk rokok yang menjadi objek pajak, mencakup sigaret, cerutu, rokok daun, serta bentuk lainnya yang dikenai cukai, termasuk rokok elektrik.
Namun, pemerintah mengecualikan tembakau iris dan produk olahan seperti tembakau hirup atau kunyah dari pengenaan pajak ini.

Meskipun terdapat penyesuaian administratif, besaran tarif yang ditetapkan tidak mengalami perubahan dari aturan sebelumnya.

"Tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10 persen(sepuluh persen) dari Cukai Rokok," dikutip dari PMK No.26/2026, Kamis (14/5/2026).

Salah satu poin signifikan dalam PMK No. 26/2026 adalah adanya ruang alokasi untuk penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai oleh pemerintah pusat, hal yang sebelumnya tidak diatur secara spesifik.

"Besaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas: a. bagian yang dapat digunakan untuk penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai oleh Pemerintah; dan b. bagian Pemerintah Daerah," bunyi PMK tersebut.

Bagian untuk pemerintah pusat akan mengacu pada UU APBN, sementara alokasi untuk Pemerintah Daerah (Pemda) tetap diarahkan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum di wilayah masing-masing.

Purbaya menetapkan bahwa minimal 50 persen dari penerimaan pajak rokok bagian daerah harus dialokasikan untuk kegiatan yang telah ditentukan (earmarked). Dari jumlah tersebut, porsi terbesar yakni 75 persen (atau setara 37,5 persen dari total penerimaan daerah) wajib disalurkan untuk program Jaminan Kesehatan.

Sisanya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan lainnya di daerah minimal sebesar 7,5 persen, serta untuk penegakan hukum oleh Pemda maksimal sebanyak 5 persen. Ketentuan alokasi ini mulai diberlakukan untuk perencanaan APBD tahun anggaran 2027.

Regulasi terbaru ini juga mengubah tata cara transaksi. Kini, wajib pajak rokok yang telah terdaftar diwajibkan melakukan penyetoran pajak dan cukai ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) secara tunai. Ketentuan pembayaran tunai ini merupakan hal baru yang tidak diatur dalam PMK sebelumnya.

Untuk menjamin transparansi, Menteri Keuangan dan Gubernur akan melakukan pemantauan ketat terhadap penetapan alokasi, bagi hasil, hingga penggunaan dana untuk kesehatan dan penegakan hukum.

Pemda juga diwajibkan melakukan rekonsiliasi data dengan BPJS Kesehatan guna memastikan penghitungan kontribusi jaminan kesehatan daerah tepat sasaran.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak.

Hal ini sejalan dengan rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang ingin memperketat pengawasan pembayaran restitusi kepada wajib pajak (WP) usai nilainya tembus Rp361 triliun pada 2025.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu menyebut pemerintah saat ini sedang menyusun penyempurnaan pengaturan melalui rancangan PMK atau RPMK pengganti PMK sebelumnya.

"Pengaturan ini diarahkan untuk menajamkan kriteria dan memastikan bahwa restitusi diberikan tepat sasaran, sesuai dengan peraturan," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (14/4/2026).

Inge menyebut langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pelayanan dan pengawasan, serta memperkuat tata kelola pengelolaan keuangan negara.

Akan tetapi, revisi PMK yang tengah digodok ini dipastikan bukan dalam rangka membatasi hak WP melainkan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas proses pemberian restitusi. Dia menyebut restitusi adalah hak WP yang tetap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Revisi PMK ini, lanjut Inge, mencakup tujuan guna memastikan fasilitas percepatan pengembalian pendahuluan diberikan kepada pihak yang memang memenuhi kriteria secara memadai.

"Dalam pelaksanaannya, proses restitusi dilakukan melalui mekanisme penelitian dan/atau pemeriksaan sebagai bagian dari sistem pengawasan untuk memastikan bahwa pengembalian pajak dilakukan secara tepat, akurat, dan akuntabel," ujar eselon II DJP Kemenkeu itu.

Revisi Aturan Restitusi Pajak Sudah Tahap Harmonisasi

Adapun Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum (DJPP Kemenkum) telah melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RPMK tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak secara virtual.

Dilansir dari situs resmi DJPP Kemenkum, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III telah menyelenggarakan rapat itu secara virtual pada 10—11 April 2026.

Rapat itu merupakan tindak lanjut dari kegiatan pada 6 April 2026, dalam rangka penyempurnaan substansi dan memastikan kesesuaian materi RPMK dengan ketentuan perundang-undangan.

Beberapa instansi kementerian/lembaga yang hadir yaitu Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum.

Salah satu poin utama soal revisi aturan itu adalah mekanisme penelitian atas permohonan WP yang menjadi dasar bagi Dirjen Pajak dalam menentukan pemberian restitusi.

"Selain itu, diatur pula bahwa dalam hal hasil penelitian menunjukkan terpenuhinya persyaratan formal dan terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi ketentuan atau terdapat kondisi tertentu seperti pemeriksaan pajak atau proses penegakan hukum, permohonan dapat ditolak," dikutip dari lama resmi DJPP.

Rancangan peraturan ini bakal memuat ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian permohonan, yaitu paling lama tiga bulan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan satu bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak permohonan diterima.

"Sebagai bagian dari pembaruan regulasi, RPMK ini akan mencabut dan menggantikan beberapa peraturan sebelumnya terkait pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, serta direncanakan mulai berlaku pada 1 Mei 2026," pungkasnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli akan mengkaji Tunjangan Hari Raya (THR) tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.

Usulan THR tidak dikenakan pajak datang dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh.

"Harus kita kaji lagi ya," kata Yassierli ketika ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

Ia memastikan pemberian THR pada tahun ini belum bisa bebas pajak sebagaimana diinginkan buruh.

"Iya, sesuai dengan peraturan (tidak bebas pajak)," ujar Yassierli.

THR memang dikenakan pajak, yakni Pajak Penghasilan (PPh) 21. Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

PP tersebut punya aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi.

Kini, perhitungan PPh 21 menggunakan tarif efektif (TER) yang terbagi ke dalam kategori A, B, dan C. Penghasilan bruto bulanan terendah yang dikenakan PPh 21 dalam tiga kategori ini adalah Rp5,4 juta.

Kategori A dibebankan kepada orang pribadi dengan status penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (TK/1), dan kawin tanpa tanggungan (K/0).

Lalu, Kategori B diterapkan untuk orang pribadi dengan status PTKP tidak kawin dengan tanggungan 2 orang (TK/2), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (TK/3), kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (K/1), dan kawin dengan jumlah tanggungan 2 orang (K/2).

Sedangkan Kategori C diterapkan untuk orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (K/3).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mempersiapkan revisi PMK No.143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Beleid baru terkait pajak rokok tersebut merupakan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) serta UU APBN/2026 yang mengamanatkan 2,5% pajak rokok dialokasikan untuk penegakan hukum bidang bea cukai.

Adapun pokok perubahan dan penyesuaian dalam RPMK Pajak Rokok dimaksud, mencakup tiga poin. Pertama, penyelarasan dengan peraturan terkini, di antara pengaturan penggunaan penerimaan pajak rokok untuk penegakan hukum oleh pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam UU APBN Tahun Anggaran 2026.

Kedua, penegasan terkait earmarking penerimaan pajak rokok pemerintah daerah untuk layanan kesehatan masyarakat lainnya dan penegakan hukum oleh pemda.

Ketiga, perbaikan administrasi pemungutan dan penyaluran pajak rokok, melalui pengaturan tata cara pembayaran dan pengembalian, perhitungan estimasi dan proporsi, serta jangka waktu penyampaian keputusan gubernur terkait alokasi bagi hasil pajak rokok.

Dalam catatan Bisnis, alokasi pajak rokok diambil dari 10% penerimaan cukai hasil tembakau alias cukai rokok. Sekadar catatan, dalam bahan paparan Menkeu di Komisi XI DPR, produksi rokok pada tahun 2025 tercatat sebanyak 307,9 miliar batang. Jumlah ini turun sebesar 3% dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar 317,4 miliar batang.

Realisasi produksi rokok tahun 2025 disebabkan oleh penurunan produksi rokok golongan 1 sebesar 7,7% dan golongan 3 yang tercatat sebesar 3,2%. Satu-satunya jenis rokok yang mengalami kenaikan produksi adalah golongan 2 sebesar 5,6%.

Adapun informasi yang dihimpun Bisnis, menunjukkan bahwa penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun 2025 lalu hanya berada di kisaran 92% atau Rp225,7 triliun. Terjadi shortfall sekitar Rp14,1 triliun.

Alhasil dengan target penerimaan cukai rokok pada 2026 yang sebesar Rp225,7 triliun, target pertumbuhan penerimaan cukai rokok yang harus dikejar di kisaran 6%.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperketat mekanisme penegakan hukum terhadap penanggung pajak dengan menerbitkan aturan teknis terkait penyitaan dan penjualan aset keuangan berupa saham yang diperdagangkan di pasar modal.

Pengetatan tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyitaan dan Penjualan atas Surat Berharga Berupa Saham yang Diperdagangkan di Pasar Modal dalam Rangka Penagihan Pajak.

Beleid yang diteken oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada 31 Desember 2025 ini memberikan kepastian hukum sekaligus standardisasi prosedur bagi fiskus dalam mencairkan aset likuid milik penunggak pajak. Dalam aturan tersebut, otoritas pajak menetapkan alur yang rigid, dimulai dari pemblokiran hingga penjualan paksa di lantai bursa.

Sebagai langkah awal eksekusi, Pejabat DJP berwenang meminta bantuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memerintahkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) melakukan pemblokiran atas saham dalam Sub Rekening Efek (SRE) milik penanggung pajak. Selain itu, pemblokiran juga dapat menyasar saldo harta kekayaan di Rekening Dana Nasabah (RDN).

"Penyitaan dapat dilakukan terhadap barang milik Penanggung Pajak berupa saham yang diperdagangkan di pasar modal," bunyi Pasal 3 ayat (1) beleid tersebut, dikutip Jumat (16/1/2026).

Menariknya, untuk memuluskan proses ini, DJP diwajibkan memiliki rekening sendiri. Pasal 3 ayat (2) menegaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak harus memiliki Rekening Efek, RDN, dan Rekening Penampungan Sementara atas nama DJP.

Mekanisme Penjualan & Batas Harga

Adapun, eksekusi penjualan saham dilakukan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dalam jangka waktu 14 hari setelah penyitaan dilakukan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (1).

Pejabat DJP nantinya akan menerbitkan surat perintah penjualan saham kepada Perantara Pedagang Efek (broker) Anggota Bursa. Kendati demikian, penjualan ini tidak bisa dilakukan sembarangan.

Regulator menetapkan batas bawah harga jual untuk melindungi nilai aset. Sesuai Pasal 10 ayat (4), harga jual saham yang ditentukan oleh Pejabat paling sedikit sama dengan harga pembukaan pasar (opening price) pada hari tersebut.

"Dalam hal masih terdapat saham yang belum terjual sampai dengan rentang waktu... berakhir dan Utang Pajak yang menjadi dasar Pemblokiran masih belum lunas, Pejabat menerbitkan kembali surat perintah penjualan saham," tulis Pasal 10 ayat (5).

Seluruh hasil penjualan saham tersebut, setelah dikurangi biaya broker, pajak, dan administrasi, akan dipindahbukukan ke Rekening Penampungan Sementara DJP sebelum akhirnya disetor ke kas negara sebagai pelunasan utang pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3).

Dalam Pasal 14 ayat (1) juga ditegaskan apabila terdapat kelebihan uang hasil penjualan atau sisa saham yang telah disita setelah utang lunas, DJP wajib mengembalikannya kepada penanggung pajak melalui mekanisme yang telah diatur.

Penerbitan aturan ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.

"Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan [31 Desember 2025]," jelas Pasal 16.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan memberikan sanksi berat kepada pejabat atau petugas pajak yang terindikasi melakukan kasus korupsi.

Purbaya bahkan menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi menyusul operasi tangkap tangan alias OTT yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap petugas pajak. Dia mengaku segera melakukan rotasi jabatan.

Namun demikian, rotasi ini tidak berlaku bagi mereka yang diduga kuat terlibat dalam praktik suap. Dia memberi sinyal petugas pajak yang ditemukan terlibat kasus tersebut akan diberikan sanksi lebih berat.

"Kalau sudah jahat dirotasi kan enggak ada gunanya. Kami sedang nilai itu," kata Purbaya, dikutip Kamis (15/1/2026).

Purbaya juga menyatakan bakal mengikuti proses hukum yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Dia mengaku akan memberikan pendampingan hukum lantaran tiga orang tersangka yang merupakan anak buahnya itu belum diputus bersalah di pengadilan.

Hal itu kendati DJP Kemenkeu menyebut tiga orang pejabat KPP Madya Jakarta Utara itu telah diberhentikan sementara sejalan dengan berlangsungnya proses penyidikan.

"Sebelum dia diputuskan bersalah di pengadilan dia masih pegawai [Kementerian] Keuangan. Jadi kan kami dampingi terus, tetapi enggak ada intervensi dalam pengertian saya datang ke mereka [KPK]. Setop ini, stop itu," tuturnya.

Aliran Ke Petugas Pajak Pusat

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada aliran dana dari para tersangka ke pihak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam kasus pemangkasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada (PT WP).

Dugaan menjadi alasan tim penyidik KPK menggeledah kantor pusat DJP pada Selasa (13/1/2026).

"Diduga ada aliran uang dari pihak tersangka kepada pihak-pihak di Ditjen Pajak Pusat," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada jurnalis, dikutip pada Kamis (15/1/2026).

Selain itu, Budi mengatakan tim penyidik ingin mendalami proses dan mekanisme pemeriksaan PBB di mana dalam mekanismenya melibatkan kantor pusat DJP.

Menurut Budi, tim lembaga antirasuah masih terus mendalami dari informasi yang telah dihimpun untuk menentukan pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus ini dan total nominal uang dalam perkara ini.

"Sehingga ini juga masih akan ditelusuri kepada siapa saja nominalnya berapa. Termasuk juga nantinya penyidik juga akan mendalami sisi PT WP-nya," jelas Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kasus suap yang menjerat tiga orang pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) berujung ke proses penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga evaluasi besar-besaran secara internal.

Setelah lembaga antirasuah menggeledah beberapa ruangan di kantor pusat DJP Kemenkeu, Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (13/1/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi di tubuh otoritas pajak.

Purbaya mengemukakan pihaknya akan melakukan rotasi di tubuh DJP Kemenkeu setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan menetapkan total lima orang tersangka dugaan suap pengaturan pajak bumi dan bangunan (PBB). Tiga orang di antaranya yang kini berujung di rutan KPK adalah pejabat pajak di KPP Madya Jakarta Utara.

"Kalau yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dikocok ulang, diputer-puter lah yang kelihatan terlibat, yang kami akan taruh di tempat terpencil atau dirumahkan saja. Nanti kami lihat seperti apa," terangnya kepada wartawan saat ditemui di IDN HQ, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Namun demikian, rotasi ini tidak berlaku bagi mereka yang diduga kuat terlibat dalam praktik suap. Dia memberi sinyal petugas pajak yang ditemukan terlibat kasus tersebut akan diberikan sanksi lebih berat.

"Kalau udah jahat dirotasi kan enggak ada gunanya. Kami sedang nilai itu," terang Menkeu yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto September 2025 lalu itu.

Purbaya juga menyatakan bakal mengikuti proses hukum yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Dia mengaku akan memberikan pendampingan hukum lantaran tiga orang tersangka yang merupakan anak buahnya itu belum diputus bersalah di pengadilan.

Hal itu kendati DJP Kemenkeu menyebut tiga orang pejabat KPP Madya Jakarta Utara itu telah diberhentikan sementara sejalan dengan berlangsungnya proses penyidikan.

"Sebelum dia diputuskan bersalah di pengadilan dia masih pegawai [Kementerian] Keuangan. Jadi kan kami dampingi terus, tetapi enggak ada intervensi dalam pengertian saya datang ke mereka [KPK]. Setop ini, stop itu," tuturnya.

KPK GELEDAH 2 DIREKTORAT

Sebanyak 12 unit mobil berwarna gelap masuk ke kantor pusat DJP Kemenkeu sekitar pukul 16.30 WIB, Selasa (13/1/2026). Belasan mobil tersebut berbondong-bondong masuk ke basement pusat otoritas pajak itu guna menjemput para tim penyidik KPK.

Para penegak hukum tersebut diketahui sudah berada di kantor yang berlokasi di Gatot Subroto itu sejak siang hari. Sekitar pukul 16.55 WIB, belasan orang mengenakan rompi krem bertuliskan 'KPK' keluar dari lobi DJP didampingi sejumlah petugas keamanan.

Beberapa dari penyidik terlihat membawa sejumlah berukuran sedang. Ada yang berwarna hitam hingga biru muda. Koper yang diduga berisi barang bukti terkait dengan kasus suap pengaturan pajak itu langsung dibawa ke markas KPK yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap bahwa penggeledahan yang dilakukan siang hingga sore itu tepatnya di Direktorat Peraturan Perpajakan serta Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Ada beberapa barang bukti yang dibawa penyidik untuk kebutuhan pembuktian perkara dugaan korupsi tersebut.

"Tim mengamankan dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, di mana dokumen dan barang bukti elektronik tersebut diduga terkait dengan konstruksi perkara ini," terang Budi kepada wartawan, Selasa (13/1/2026).

Upaya paksa yang dilakukan penyidik tak hanya dilakukan di kantor pusat otoritas pajak. Tim penyidik pun turut menggeledah rumah tersangka dari pihak swasta, yang diduga memberikan suap kepada para fiskus di KPP Madya Jakarta Utara itu.

"Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah uang yang diduga bersumber dari pihak tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi terkait dengan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara," lanjut Budi.

Adapun DJP Kemenkeu menyatakan bakal menghormati dan mendukung proses penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK.

"Sehubungan dengan kegiatan penggeledahan oleh penyidik KPK di lingkungan DJP, kami bersikap kooperatif dan siap memberikan dukungan yang diperlukan sepenuhnya sesuai ketentuan," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli melalui keterangan tertulis, Selasa (13/1/2026).

Rosmauli enggan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai upaya paksa KPK itu, maupun detail penanganan perkara dugaan rasuah itu.

"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK," terang eselon II di lingkungan DJP Kemenkeu itu.

KPK TETAPKAN 5 TERSANGKA

Adapun, KPK telah menetapkan lima orang tersangka pada kasus dugaan suap pemeriksaan pajak terhadap WP badan yakni PT Wanatiara Persada, perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan (smelting) nikel di Maluku Utara.

Lima orang tersangka itu yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi; Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin; Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Asko Bahtiar; Konsultan Pajak Abdul Kadim Sahbudin; serta Staf PT WP Edy Yulianto.

Berdasarkan konstruksi perkaranya, KPP Madya Jakarta Utara menemukan potensi kurang bayar Pajak Bumi dan Bangunan PT Wanatiara Persada Rp75 miliar.

Namun, bukannya melakukan penagihan, tersangka Agus justru diduga meminta agar PT WP membayarkan pajak "all in" sebesar Rp23 miliar. Kode "all in" itu diduga merujuk pada jatah Rp8 miliar dari total Rp23 miliar, yang akan dibagi-bagikan ke petugas pajak.

Usai PT WP keberatan, pada Desember 2025 tercapai kesepakatan untuk pembayaran Rp15,7 miliar. Nilai tersebut turun sekitar Rp59,3 miliar atau sebesar 80% dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang signifikan.

Sebagai modus untuk memenuhi fee itu, maka PT WP melakukan pencairan dana dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan dengan menggunakan perusahaan PT Niogayo Bisnis Konsultan yang dimiliki oleh tersangka Abdul.

Fee yang diterima oleh para tersangka yakni Rp4 miliar dan ditukarkan dalam bentuk mata uang Singapura.

"Dari penerimaan dana tersebut, pada Januari 2026, AGS dan ASB mendistribusikan uang kepada sejumlah pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dan pihak-pihak lainnya," terang Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Adapun KPK dalam proses tangkap tangan menemukan bukti dengan total nilai mencapai Rp6,38 miliar, dengan rincian uanh tunai Rp793 juta; SGD165.000 atau setara Rp2,16 miliar; dan Logam Mulia seberat 1,3 kg atau senilai Rp3,42 miliar.

Kedua pemberi suap disangkakan melanggar telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 20 Undang-Undang No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara itu, ketiga pejabat pajak selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12B UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 606 ayat (2) UU No.1/2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 UU No.1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut telah menerima rancangan revisi aturan mengenai insentif pajak 0,5% untuk UMKM beromzet hingga Rp4,8 miliar.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto pada konferensi pers APBN KiTa sepanjang 2025, Kamis (8/1/2026). "Saat ini menunggu pengundangan, sudah di meja Bapak Presiden," terang Bimo, dikutip Minggu (11/1/2026).

Untuk diketahui, salah satu pokok perubahan aturan pemberian insentif pajak bagi UMKM adalah pemberlakuan secara permanen bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan perseorangan perorangan yang didirikan satu orang atau PT OP.

Sebelumnya, pemerintah telah memperpanjang periode pemberian insentif itu bagi WP OP dan PT OP pemilik UMKM dengan omzet Rp500 juta sampai dengan Rp4,8 miliar. Sementara itu, UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta dibebaskan dari pungutan pajak.

Selain itu, revisi Peraturan Pemerintah (PP) itu akan mencantumkan anti avoidance rule agar memastikan pengusaha UMKM tidak bisa lagi memecah usahanya guna mengakali insentif tersebut.

"Tujuan utama revisi perubahan PP No.55/2022 ini untuk mencegah praktik-praktik tax avoidance dan evasion yang agresif, seperti firm splitting dan juga bunching," terang Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu.

Insentif Pajak

Adapun pada konferensi pers yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan bahwa pemerintah mengestimasi belanja perpajakan pada 2025 mencapai total Rp530,3 triliun atau naik 2,23% YoY dari 2024. Mayoritas berupa insentif PPh maupun PPN.

"Artinya teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak mengaplikasikan aturan-aturan sehingga yang harusnya bayar pajak tapi diberikan pembebasan," terang Suahasil.

Insentif itu salah satunya menyasar kepada sektor UMKM yakni Rp96,4 triliun untuk tahun ini. Kemudian, pembebasan PPN untuk bahan makanan Rp77,3 triliun, insentif untuk sektor pendidikan Rp25,3 triliun, insentif sektor transportasi Rp39,7 triliun, insentif untuk sektor kesehatan Rp15,1 triliun serta tax holiday maupun tax allowance guna mendukung investasi Rp7,1 triliun.

Berdasarkan penerima manfaatnya, belanja perpajakan dengan total nilai estimasi Rp530,3 triliun itu meliputi rumah tangga Rp292,7 triliun, UMKM Rp96,4 triliun, iklim investasi Rp84,3 triliun dan dunia bisnis Rp56,9 triliun.

Sementara itu, total insentif untuk kepabeanan pada 2025 mencapai estimasi Rp40,4 triliun atau naik 10% YoY dari 2024 yaitu Rp36,7 triliun.

Perinciannya yaitu penangguhan bea masuk dalam rangka kawasan berikat Rp27,5 triliun; pembebasan bea masuk pasal 25 dan 26 UU Kepabeanan Rp6,78 triliun; penangguhan pembebasan bea masuk pada kawasan ekonomi khusus (KEK) Rp3,8 triliun; pengembalian bea masuk kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) Rp336,3 miliar; serta pembebasan bea masuk impor barang usaha hulu migas dan panas bumi Rp271,7 miliar.

Bisnis.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Lima tersangka tersebut adalah DWB (Kepala KPP Madya Jakut), AGS (Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut), ASB (Tim Penilai di KPP Madya Jakut), ABD (konsultan pajak), dan EY (Staf PT WP).

Tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 12B serta pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, DWB, AGS, dan ASB diduga sebagai pihak penerima suap, sedangkan ABD dan EY diduga sebagai pihak pemberi suap.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 11-30 Januari 2026," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (11/1/2026) dikutip dari Antara.

OTT pegawai pajak tersebut merupakan hasil operasi KPK pada 9-10 Januari 2026, yang melibatkan delapan orang dan berkaitan dengan dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Perencanaan keuangan perlu diperkuat dengan evaluasi kondisi keuangan sebelum tahun berganti.

Langkah-langkah sederhana yang dilakukan di akhir tahun dapat membantu mengurangi beban pajak, memperbaiki pengelolaan uang, serta menyiapkan kondisi keuangan yang lebih sehat.

Berikut 10 tips keuangan perencanaan keuangan 2026:

1. Tentukan Tujuan Keuangan

Dilansir dari J.P. Morgan Private Bank, Sabtu (20/12/2025), mulailah dengan menetapkan tujuan keuangan yang jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan berbasis tujuan membantu pengambilan keputusan menjadi lebih terarah dan sesuai dengan kemampuan finansial.

2. Cek Perubahan Aturan Pajak

Akhir tahun adalah waktu yang tepat untuk mengecek apakah ada perubahan aturan pajak yang memengaruhi kondisi keuangan Anda. Konsultasi dengan penasihat pajak dapat membantu memahami dampaknya sejak dini.

3. Minta Proyeksi Pajak 2025

Meminta estimasi atau proforma tax return dari akuntan dapat membantu memprediksi kewajiban pajak sebelum tahun berakhir. Proyeksi ini berguna untuk menentukan apakah perlu mempercepat atau menunda pengakuan penghasilan maupun biaya tertentu.

4. Manfaatkan Strategi Tax-Loss Harvesting atau Kerugian Investasi

Strategi ini dilakukan dengan menjual aset yang mengalami kerugian untuk mengimbangi keuntungan pajak dari investasi lain. Langkah ini dapat menurunkan beban pajak, selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi.

5. Pastikan Dana Tunai Cukup

Menjaga ketersediaan dana tunai penting untuk kebutuhan sehari-hari, pengeluaran tak terduga, atau peluang baru. Likuiditas yang cukup memberi rasa aman saat kondisi ekonomi berubah.

6. Tinjau Pengeluaran dan Utang

Mengutip dari Onedigital, luangkanlah waktu untuk melihat kembali pengeluaran selama setahun terakhir. Perhatikan apakah ada pemborosan atau utang yang meningkat, lalu susun rencana perbaikan untuk 2026.

7. Maksimalkan Tabungan Pensiun

Akhir tahun menjadi kesempatan terakhir untuk menambah tabungan pensiun yang masih bisa dihitung untuk tahun pajak berjalan. Tambahan kecil pun bisa berdampak besar di masa depan.

8. Gunakan Sisa Dana Kesehatan

Bagi yang memiliki dana kesehatan pastikan dana tersebut digunakan sebelum kedaluwarsa. Beberapa biaya kesehatan dan obat-obatan bisa dimanfaatkan sebelum akhir tahun.

9. Perbarui Data Penerima Manfaat

Pastikan pula penerima manfaat pada rekening pensiun, asuransi, dan tabungan sudah sesuai kondisi terkini. Pembaruan ini penting agar aset tersalurkan sesuai keinginan.

10. Rencanakan Biaya Besar Tahun Depan

Siapkan anggaran untuk pengeluaran yang sudah dapat diperkirakan di 2026, seperti pajak, pendidikan, liburan, atau perawatan rumah. Perencanaan awal membantu menghindari tekanan keuangan. (Angela Keraf)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi dalam perhitungan dan distribusi sistem penerimaan pajak nasional yang menurutnya bersifat sentralistik. Menurut dia, sistem sentralisasi saat ini menciptakan ketidakadilan fiskal yang mengakibatkan daerah industri menanggung beban lingkungan dan infrastruktur tanpa porsi bagi hasil pajak yang seimbang.

"Problem kita ini adalah sentralisasi. Saya berikan contoh, pabrik di Jawa Barat itu banyak banget, lho, Pak. Kawasan industrinya terhampar. Banjirnya kami yang terima. Pencemaran lingkungan kami yang terima. Mobil-mobil gede yang lewat tiap hari yang menghancurkan jalan kabupaten, jalan provinsi, kami yang harus memperbaiki," ujar Dedi selepas Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Bandung, Rabu (10/12/2025).

Dedi mengungkapkan, meskipun Jawa Barat menanggung semua dampak operasional industri, perusahaan-perusahaan besar tersebut mayoritas memiliki kantor pusat di Jakarta. Akibatnya, alokasi bagi hasil pajak untuk Jawa Barat hanya mencapai sekitar Rp 140 triliun, jauh dibandingkan Jakarta yang bisa menerima lebih dari Rp 1.000 triliun.

Karenanya, mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan bahwa negara harus dibangun berdasarkan sistem yang adil, dan masalah utama yang harus diatasi adalah sentralisasi. Dedi secara spesifik mendorong agar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diubah, tidak lagi didasarkan pada lokasi kantor pusat perusahaan, melainkan pada tempat usaha atau pabrik berada.

"Keinginannya apa? Keinginannya adalah pemerintah pusat didorong. Agar ya kalau bayar pajak dihitung di mana tempat usahanya berada, bukan tempat di mana kantornya berada. Kenapa? Karena yang problem itu luasan areal sawit yang luas, pertambangan yang luas, kemudian industri yang luas," katanya.

Menurut Dedi, tempat usaha riil seperti perkebunan, pertambangan, dan industri adalah lokasi riil di mana beban ekonomi dan dampak negatif terjadi. Ia juga mengusulkan model bagi hasil langsung ke tingkat desa untuk menjamin kemandirian fiskal paling dasar.

"Pajak, ada PPh, ada PPN. Pabriknya di mana itu PPh? PPN-nya di mana? Di situ ada desa. Desa, enggak, desa, bagaimana, kasih aja bagi hasil desa ini misalnya tiga persen. Dari tiga persen itu, desa itu pembangunannya lima tahun tuh selesai, Pak," ucapnya.

Dedi menambahkan, jika bagi hasil pajak dibagikan secara adil, daerah akan mandiri dan memiliki kecukupan dana fiskal sendiri, sehingga pemerintah pusat tidak perlu lagi mengalokasikan dana desa.

Bisnis.com, DENPASAR — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak akan memungut pajak baru pada 2026, kendati target penerimaan yang dinilai terlalu tinggi yakni Rp2.357,7 triliun. Otoritas pajak pun memilih opsi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal menegaskan bahwa arahan Menkeu Purbaya jelas kepada anak buahnya terkait dengan tidak adanya pajak baru.

"Kami akan kelola berdasarkan peningkatan kepatuhan administrasi, pemanfaatan Coretax, tetapi secara policy-nya sendiri, sesuai statement Pak Menteri tidak ada policy yang baru dalam bentuk misalnya kenaikan tarif pajak, pengenalan jenis pajak baru dan sebagainya," terang Yon di Denpasar, dikutip Rabu (26/11/2025).

Di sisi lain, pemerintah juga akan tetap memberikan fasilitas keringanan pajak bagi UMKM maupun masyarakat berpenghasilan rendah. Misalnya, UMKM beromzet paling tinggi Rp500 juta tetap dibebaskan dari pajak penghasilan (PPh), sedangkan yang beromzet dari Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar setahun mendapatkan insentif PPh final 0,5% (sampai 2029).

Adapun pemerintah juga tengah menggodok revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.55/2022 yang akan membuat permanen insentif PPh final UMKM 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan perseroan perseorangan (PT OP). Adapun bagi yang berbentuk WP badan tidak mendapatkan perpanjangan lagi.

"Kemudian, masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp60 juta per tahun tetap juga bebas PPh karena PTKP," terang Yon.

Di sisi lain, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa pihaknya tahun depan ingin memperluas basis penerimaan berdasarkan transaksi digital. Kendati bukan jenis pajak baru, dia ingin memperkuat penerimaan pajak dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Sebagaimana skema yang sudah berlaku, otoritas pajak akan menunjuk platform sebagai pemungut pajak atas transaksi yang dilakukan di lokapasar (marketplace). Setelah penunjukkan perusahaan-perusahaan luar negeri seperti Netflix, Amazon, Google hingga Youtube untuk memungut pajak di dalam negeri, otoritas ingin hal yang sama turut diterapkan untuk PMSE lokal.

Utamanya, terang Bimo, adalah bagi pedagang (merchant) yang menggunakan PMSE itu sebagai sarana berjualan namun belum dipajaki. Baik itu PPh final UMKM 0,5% maupun yang sudah melebihi ambang batas omzet yakni di atas Rp480 miliar setahun, serta pajak-pajak lainnya.

"Kami tuh pengen platform dalam negeri Blibli, Tokopedia, Shopee, Lazada ya, itu juga level of playing field-nya sama dengan platform luar negeri yang menggunakan media elektronik untuk bisnis mereka. Nah yang lebih dalam lagi ke merchant-merchant yang beroperasi di situ. Ini juga level of playing field merchant-merchant yang tidak menggunakan sarana online sudah melaporkan kewajiban pajaknya," terang Bimo.

Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu menyebut bahwa UMKM yang sudah beromzet di atas Rp480 miliar atau sudah tidak lagi berstatus PTKP harusnya sudah memulai pembukuan.

Namun, dia mengakui bahwa arahan Menkeu Purbaya yakni tidak ada pajak-pajak baru atau kenaikan tarif pungutan tahun depan utamanya apabila kondisi ekonomi belum memadai. Dia menyebut respons masyarakat menjadi faktor besar bagi otoritas untuk menentukan kebijakan perpajakan ke depan.

"Kami tunggu sampai kondisi lebih confident, karena terus terang saja, kalau platform luar negeri tadi kan konsumennya mungkin menengah ke atas gitu, yang bisa langganan Spotify lah [dan lain-lain]. Sudah ada 246 sebagai pemungut PMSE. Jadi kami tentu berpegangan pada arahan pimpinan apakah itu kuartal I, kuartal II, kuartal III tentu nanti kami akan sampaikan juga ke publik," terangnya.