Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons tuntutan buruh yang meminta penghapusan pajak atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Bendahara negara ini menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu masalah tersebut.

Purbaya mengaku ia pun belum menerima surat resmi terkait hal tersebut. “Belum (terima surat). Nanti kami lihat aturan yang ada seperti apa dan kami akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini,” kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, senyan, Jakarta, Senin (29/6).

Dalam PP Nomor 68 Tahun 2009, JHT yang dibayarkan sekaligus dikenai PPh Pasal 21 bersifat final sebesar 0% untuk penghasilan bruto sampai dengan Rp 50 juta dan 5% untuk penghasilan bruto di atas Rp 50 juta. Atas hal itu, Purbaya menyebut perlunya ada pendalaman lebih jauh agar dalam penerapannya berkeadilan.

“Tapi rasanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang. Itu kan sampai 50 juta ya? Nol ya? Nol persen. Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan entar saya kasih untuk orang yang kaya saja. Jadi saya akan investigasi lebih dalam,” kata Purbaya.

Sebelumnya, Penasehat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan usulan kebijakan fiskal kepada pemerintah berupa penghapusan pajak atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), pesangon, jaminan pensiun, dan Tunjangan Hari Raya (THR).

Said menyebut, ia akan menyampaikan surat resmi kepada Purbaya untuk membahas usulan tersebut. Ia berpandangan, iuran JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21), sehingga pemotongan pajak kembali ketika manfaat tersebut dicairkan merupakan bentuk pajak berganda yang tidak adil.

“Upah pekerja sudah dipotong PPh 21 ketika diterima. Karena itu, ketika JHT dibayarkan kepada pekerja, seharusnya tidak lagi dipotong pajak. Saya mengusulkan agar pajak JHT menjadi 0 persen sebagai bentuk keberpihakan negara kepada pekerja,” kata Said Iqbal dalam keterangannya, dikutip Senin (29/6).

Surabaya (ANTARA) - Di jantung Kota Surabaya, Jawa Timur, sebuah bangunan yang lama dikenal sebagai tujuan berburu komputer, gawai, dan perangkat elektronik sedang menunggu babak baru. Eks Hi-Tech Mall, yang sempat kehilangan denyut setelah perubahan perilaku belanja dan perkembangan perdagangan digital, kini disiapkan menjadi ruang pertemuan antara kreativitas, teknologi, usaha kecil, dan energi anak muda.

Rencana pembukaan awal pada 5 Juli 2026 bukan sekadar agenda peresmian gedung. Ia menjadi ujian bagi cara kota memperlakukan ruang yang pernah berjaya, lalu tertinggal. Apakah bangunan lama hanya dipoles agar kembali ramai, atau benar-benar diubah menjadi tempat yang mampu melahirkan kegiatan ekonomi baru?

Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan basement dan lantai dasar untuk tenant makanan dan minuman, industri kreatif, komunitas custom motor dan mobil, serta jenama lokal. Sekitar 18 tenant makanan dan minuman serta 30 tenant industri kreatif disebut telah mengisi ruang awal yang disediakan. Di sisi lain, gedung pertemuan seluas sekitar 3.500 meter persegi juga disiapkan untuk pameran, pertunjukan, dan kegiatan masyarakat.

Pilihan itu menunjukkan bahwa revitalisasi tidak lagi dipahami sebagai proyek fisik semata. Bangunan boleh diperbaiki, eskalator boleh kembali bergerak, dan lampu boleh kembali menyala. Namun, yang menentukan umur sebuah ruang publik adalah alasan orang untuk datang, tinggal, berinteraksi, lalu kembali lagi.

Dari etalase

Hi-Tech Mall pernah tumbuh dalam masa, ketika teknologi masih membutuhkan etalase fisik. Orang datang untuk membandingkan spesifikasi komputer, mencari suku cadang, memperbaiki perangkat, atau sekadar bertanya kepada penjual yang memahami bahasa teknis. Kehadiran toko-toko komputer menjadikan bangunan itu bagian dari ingatan ekonomi digital awal Surabaya.

Namun, pola konsumsi berubah. Pasar digital memudahkan warga membandingkan harga, membaca ulasan, dan membeli barang tanpa harus datang ke pusat perdagangan. Ketika transaksi berpindah ke layar ponsel, pusat belanja yang hanya mengandalkan penjualan produk menjadi lebih rentan kehilangan pengunjung.

Di titik inilah revitalisasi eks Hi-Tech Mall menjadi relevan. Kota tidak perlu memaksa bangunan lama kembali menjadi persis seperti masa lalunya. Hal yang lebih penting ialah menemukan fungsi baru yang menjawab kebutuhan hari ini.

Pemkot Surabaya masih mempertahankan aktivitas perdagangan komputer di lantai dasar. Keputusan itu penting karena menjaga identitas lama bangunan, sekaligus memberi ruang transisi bagi pelaku usaha yang telah lama bertahan.

Namun, identitas tersebut perlu diperluas. Teknologi hari ini tidak hanya hadir dalam bentuk perangkat keras, melainkan juga desain, gim, konten digital, kecerdasan buatan, produksi audiovisual, hingga layanan kreatif berbasis data.

Pemerintah pusat juga menempatkan ekonomi kreatif sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru. Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong penguatan pelaku usaha, digitalisasi, serta kerja sama pemerintah, industri, akademisi, komunitas, media, dan investor agar manfaat ekonomi kreatif lebih luas dirasakan masyarakat.

Karena itu, Hi-Tech Mall tidak cukup jika hanya menjadi pusat kuliner dan ruang berkumpul. Ia harus menjadi tempat yang memungkinkan ide bertemu dengan keterampilan, keterampilan bertemu pasar, dan pasar bertemu pembiayaan.

Ekosistem yang diuji

Rencana menghadirkan ruang komunitas, olahraga, pertunjukan, kegiatan pelajar, hingga e-sport memberi gambaran bahwa Hi-Tech Mall diarahkan menjadi ruang publik yang lebih beragam. Keberagaman itu dapat menjadi kekuatan karena pengunjung tidak datang hanya untuk satu tujuan.

Seorang pelajar dapat datang untuk menonton pertunjukan, lalu mengenal karya kreator lokal. Komunitas otomotif dapat memamerkan hasil modifikasi, sementara pelaku kuliner memperoleh arus pengunjung dari kegiatan tersebut. Pelaku usaha digital dapat memanfaatkan acara komunitas untuk memperkenalkan produk dan membangun jaringan.

Efek seperti itulah yang perlu dibangun. Ruang kreatif tidak hidup hanya karena ada tenant, tetapi karena ada pertemuan yang terus berlangsung. Pameran, kelas singkat, kompetisi gim, pasar produk lokal, pemutaran film, pertunjukan seni, hingga forum pencarian kerja dapat menjadi penggerak ritme gedung.

Pengalaman sejumlah kota menunjukkan bahwa ekonomi kreatif tumbuh lebih kuat ketika tidak berhenti pada festival. Kegiatan yang bersifat sesaat memang dapat mendatangkan keramaian, tetapi keberlanjutan lahir dari program rutin, kurasi yang jelas, dan peluang usaha yang nyata.

Kementerian Ekonomi Kreatif juga menekankan pentingnya pengelolaan ekonomi kreatif berbasis data untuk memetakan kekuatan, kesenjangan, serta prioritas kebijakan. Pendekatan tersebut layak diterapkan di Hi-Tech Mall.

Pemkot Surabaya perlu memiliki ukuran keberhasilan yang lebih luas daripada jumlah pengunjung saat pembukaan. Jumlah tenant yang bertahan setelah masa insentif berakhir, nilai transaksi pelaku usaha, jumlah karya yang masuk pasar, penciptaan lapangan kerja, serta keterlibatan warga sekitar dapat menjadi indikator yang lebih bermakna.

Masa bebas sewa bagi komunitas dan pelaku usaha pada tahap awal dapat menjadi pintu masuk yang baik. Namun, masa itu harus dimanfaatkan untuk membangun model bisnis yang sehat. Tenant tidak boleh hanya bergantung pada subsidi ruang, melainkan perlu dibantu memperkuat pemasaran, pengelolaan keuangan, pengemasan produk, perlindungan kekayaan intelektual, dan akses pembiayaan.

Pemerintah telah menyiapkan alokasi kredit usaha rakyat untuk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual pada 2026. Peluang tersebut dapat dijembatani dengan pelaku usaha di Hi-Tech Mall agar ruang kreatif tidak berhenti pada produksi, tetapi juga bertumbuh menjadi usaha yang layak dan berkelanjutan.

Kota yang menghubungkan

Tantangan terbesar revitalisasi bukanlah menyelesaikan pekerjaan konstruksi, melainkan merawat keterhubungan. Hi-Tech Mall harus terhubung dengan kampus, sekolah, komunitas, pasar, dan jaringan industri di luar gedung.

Keterlibatan perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku industri teknologi perlu diterjemahkan menjadi kegiatan yang dapat diakses publik. Pelatihan desain, pengembangan gim, pemrograman, produksi konten, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan harus membuka jalan bagi anak muda untuk meningkatkan keterampilan dan membangun karier.

Akal imitasi, misalnya, mulai dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan produktivitas dan membuka ruang ekonomi kreatif baru. Namun, pemanfaatannya tetap memerlukan penguatan kemampuan sumber daya manusia serta perlindungan hak kreator.

Hi-Tech Mall dapat mengambil peran sebagai ruang belajar yang dekat dengan warga. Bukan hanya tempat memamerkan teknologi, melainkan tempat warga memahami cara menggunakan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab.

Di saat yang sama, pengelola perlu memastikan ruang tersebut inklusif. Anak muda dari berbagai latar belakang harus memiliki peluang yang sama untuk masuk, belajar, memamerkan karya, dan menjual produk. Kurasi tenant harus menjaga kualitas, tetapi tidak boleh berubah menjadi pintu tertutup bagi pelaku usaha kecil yang belum memiliki modal besar.

Bangunan yang dulu dikenal sebagai pusat perangkat elektronik itu, kini memiliki kesempatan menjadi pusat pertemuan manusia, gagasan, dan peluang. Keberhasilannya kelak bukan diukur dari ramainya pembukaan, melainkan dari berapa banyak warga yang pulang membawa keterampilan baru, jejaring baru, dan keyakinan bahwa kreativitas dapat menjadi jalan hidup.

Hi-Tech Mall dapat kembali menyala. Namun, cahaya yang dibutuhkan bukan hanya dari lampu-lampu baru, melainkan dari ekosistem yang memberi ruang bagi Surabaya untuk terus mencipta.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa delapan pejabat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilacap dalam penyidikan dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap. Pemeriksaan dilakukan di Polresta Banyuwangi, Senin (18/5/2026).

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan para saksi diperiksa terkait dugaan permintaan iuran uang untuk tunjangan hari raya (THR) Forkopimda tahun 2026 oleh Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman.

"Semua saksi hadir. Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami soal permintaan iuran uang untuk THR Forkopimda 2026 oleh SAR melalui Asisten Daerah dan Pejabat Daerah terkait," ujar Budi, Selasa (19/5/2026).

8Pejabat RSUD Cilacap yang Diperiksa KPK:

1. Mahastini (MHS)

Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Cilacap

2. Shalata Iip Pamuji Muchsin (SIP)

Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Cilacap

3. Is Haryanto (ISH)

Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan RSUD Cilacap

4. Sugianto (SGN)

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang RSUD Cilacap

5. Annas Wahyu Purwanto (AWP)

Kepala Bagian Program dan Pengembangan RSUD Cilacap

6. Jiwo Trusthi Mranani (JTM)

Kepala Bagian Keuangan RSUD Cilacap

7. Yosi Novitasari (YNS)

Kepala Bagian Umum RSUD Cilacap

8. Laeli Musfiroh (LMF)

Kasi Pelayanan Medik Rawat Jalan RSUD Cilacap

Menurut Budi, penyidik juga mendalami proses pengumpulan uang di RSUD Cilacap. Dari keterangan para saksi, disebutkan bahwa pejabat struktural terpaksa menggunakan uang pribadi untuk memenuhi permintaan tersebut.

"Para saksi juga dimintai penjelasannya terkait kronologi pengumpulan uang iuran di SKPD dalam hal ini RSUD Cilacap. Seluruh pejabat struktural RSUD yang diminta iuran terpaksa menggunakan uang pribadi untuk memenuhi permintaan SAR," lanjut Budi.

KPK juga menelusuri apakah permintaan iuran THR itu sudah terjadi sebelum tahun 2026.

"Selain itu, saksi juga dimintai keterangan soal permintaan iuran THR pada tahun-tahun sebelumnya," tandas Budi.

Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (AUL) sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ia ditetapkan bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap Sadmoko Danardono (SAD).

Penetapan tersangka ini dilakukan setelah keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat 13 Maret 2026.

Atas perbuatannya, keduanya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Kalau kita perhatikan di triwulan I 2026 ini 5,61 persen, itu adalah tumbuhnya paling tinggi,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Secara historis, pertumbuhan ekonomi triwulan I dalam lima tahun terakhir sempat terkontraksi pada 2021 sebesar minus 0,69 persen.

Selanjutnya, pertumbuhan tercatat sebesar 5,03 persen pada 2022, meningkat menjadi 5,04 persen pada 2023, dan kembali naik ke 5,11 persen pada 2024, sebelum berada di level 4,87 persen pada 2025.

“Di triwulan I belum pernah kalau dilihat 2021 sampai 2026, belum pernah yang melebihi (pertumbuhan ekonomi) 5,61 persen itu,” jelasnya.

Adapun secara triwulanan (quarter-to-quarter/qtq), ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen dibandingkan triwulan IV 2025.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sebesar 2,94 persen.

Ia menjelaskan, kinerja konsumsi rumah tangga didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode libur nasional dan hari besar keagamaan seperti Nyepi dan Idul Fitri.

Selain itu, berbagai kebijakan pengendalian inflasi dan stimulus pemerintah turut menopang konsumsi, antara lain diskon tiket transportasi, pemberian tunjangan hari raya (THR) atau gaji ke-14, serta suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate yang berada di level 4,75 persen.

Selain konsumsi rumah tangga, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh solid sebesar 5,96 persen, didorong oleh investasi pemerintah pada proyek prioritas nasional serta investasi swasta.

Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh signifikan sebesar 21,81 persen, seiring meningkatnya realisasi belanja pegawai melalui pembayaran THR serta belanja barang dan jasa, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketidakpastian global yang masih berlangsung menjadi tantangan bagi perekonomian nasional. Fluktuasi harga energi hingga dinamika geopolitik dunia dinilai terus membayangi prospek pertumbuhan.

Meski demikian, pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun ini berada di kisaran 5,4 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan kondisi global saat ini masih perlu dicermati secara serius.

“Kita ketahui bahwa perang di Selat Hormuz belum selesai, masih dalam situasi yang perlu dimonitor secara mikro. Karena juga fluktuasi harga minyak juga naik turun secara mingguan,” ujar Airlangga dalam Taklimat Media Realisasi TW1 2026 & Implementasi KBLI 2025 di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Di tengah tekanan tersebut, pemerintah menilai kinerja ekonomi domestik tetap terjaga. Pertumbuhan pada triwulan pertama disebut relatif baik, ditopang konsumsi rumah tangga, penyaluran tunjangan hari raya (THR), serta akselerasi belanja negara.

“Pertumbuhan di triwulan pertama cukup baik. Ditopang oleh konsumsi rumah tangga, penyaluran THR, serta akselerasi belanja dan stimulus yang mencapai Rp 809 triliun,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi pada awal tahun. Penyaluran tunjangan hari raya (THR) serta stimulus fiskal mendorong perputaran uang di masyarakat tetap terjaga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut kinerja ekonomi pada triwulan pertama menunjukkan tren positif di tengah ketidakpastian global.

“Pertumbuhan di triwulan pertama cukup baik. Ditopang oleh konsumsi rumah tangga, penyaluran THR, serta akselerasi belanja dan stimulus yang mencapai Rp 809 triliun,” ujar Airlangga dalam Taklimat Media Realisasi TW1 2026 & Implementasi KBLI 2025 di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Ia mengatakan, pemerintah memprediksi laju ekonomi pada awal tahun berada di atas lima persen. “Beberapa kali dari kami memprediksi bahwa pertumbuhan di kuartal pertama secara fundamental relatif baik, dan angkanya kalau tidak ada protes ya lebih besar sama dengan 5,5 persen,” katanya.

Meski demikian, dinamika global masih perlu dicermati, termasuk fluktuasi harga energi dan ketidakpastian geopolitik yang berpotensi memengaruhi perekonomian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Generasi Z (Gen Z) menjadi motor utama lonjakan konsumsi selama Ramadhan hingga Idul Fitri 2026. Di tengah tekanan global, belanja kelompok usia muda ini justru tumbuh paling tinggi dibanding generasi lainnya.

Data Mandiri Institute mencatat konsumsi Gen Z meningkat 4,4 persen. Angka ini melampaui milenial yang tumbuh 3 persen dan Gen X sebesar 1,4 persen.

Kenaikan tersebut ikut mendorong konsumsi secara keseluruhan. Mandiri Spending Index (MSI) tercatat naik 2,9 persen dibandingkan periode sebelum Ramadhan, sedikit lebih tinggi dari capaian tahun lalu.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, lonjakan belanja didorong momentum pencairan tunjangan hari raya (THR). “Kelompok menengah menjadi penggerak utama akselerasi belanja, khususnya pada periode THR,” kata Andry dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Dari sisi kategori, belanja non-esensial mengalami kenaikan paling tinggi. Fesyen tumbuh 6,4 persen, perawatan diri 4,9 persen, serta elektronik 4,7 persen.

Tren ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan diri masyarakat untuk berbelanja di luar kebutuhan pokok. Pola konsumsi juga bergeser dibandingkan tahun lalu yang lebih fokus pada kebutuhan dasar.

Secara keseluruhan, konsumsi domestik tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, peran Gen Z dan kelas menengah diperkirakan masih dominan dalam menjaga laju belanja masyarakat.

JAKARTA, iNews.id - Momentum setelah menerima Tunjangan Hari Raya (THR) kerap dimanfaatkan masyarakat untuk membeli gadget baru terutama handphone, baik untuk kebutuhan kerja, komunikasi, maupun hiburan. Namun di balik itu, risiko kerusakan seperti layar pecah, terkena cairan, hingga mati total tetap menjadi hal yang tidak dapat dihindari dan berpotensi mengganggu aktivitas.

PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP), menjawab kebutuhan tersebut dengan menghadirkan solusi perlindungan gadget melalui MotionSafe.

Produk ini dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh dengan premi terjangkau, mulai dari Rp16 ribuan per tahun, dan dapat digunakan untuk gadget baru maupun second, tanpa perlu khawatir akan biaya perbaikan yang tinggi.

Perlindungan yang diberikan mencakup berbagai risiko, antara lain:
* Perlindungan layar pecah dan kerusakan fisik 
* Kerusakan akibat cairan dan terbakar 
* Perlindungan hingga kondisi mati total 
* Ganti rugi sesuai nilai klaim 
* Perlindungan aktif segera setelah pembelian

Tak hanya itu, kemudahan juga menjadi nilai tambah utama, di mana perlindungan langsung aktif setelah pembelian serta proses klaim yang memberikan ganti rugi sesuai nilai klaim. Dalam rangka memberikan manfaat lebih kepada masyarakat, MNC Insurance menghadirkan promo spesial April berupa diskon 20% dengan kode APRIL20 yang berlaku hingga 30 April 2026. 

Meindy B Sihombing, selaku Direktur Marketing MNC Insurance, menyampaikan, gadget saat ini sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk bekerja, belajar, maupun hiburan.

"Melalui proteksi gadget di MotionSafe, kami ingin memberikan rasa aman dan perlindungan maksimal dengan proses yang mudah dan harga yang terjangkau, sehingga masyarakat dapat tetap produktif tanpa rasa khawatir,” ujarnya.

Sebagai produk asuransi digital, proteksi gadget di MotionSafe dapat diperoleh dengan mudah melalui proses pembelian online yang cepat dan praktis. Dengan manfaat perlindungan yang komprehensif serta harga yang terjangkau, produk ini menjadi solusi bagi masyarakat dalam melindungi perangkat digital dari berbagai risiko.

Jangan tunggu hingga risiko terjadi. Pastikan gadget Anda sudah terlindungi hari ini.

Untuk informasi lebih lanjut dan pembelian, kunjungi: https://tinyurl.com/AmaninGadgetmu

Editor: Reza Fajri

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa di bidang ekonomi yang terjadi sepanjang Jumat (4/4), masih hangat serta relevan untuk disimak kembali pada Sabtu pagi ini.

Mulai dari pemberlakuan contraflow di ruas Tol Jakarta-Cikampek pada periode libur Jumat Agung hingga perdagangan berjangka komoditi naik 96 persen pada kuartal I 2026.

Berikut rangkuman berita pilihan.

Petugas terapkan "contraflow" di Tol Japek di libur Jumat Agung

Petugas PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) bersama kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas "contraflow" di ruas Tol Jakarta-Cikampek untuk mengantisipasi tingginya volume kendaraan menuju wilayah timur Trans Jawa pada periode libur Jumat Agung.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo di Karawang, Jabar, Jumat, menyampaikan penerapan lawan arah merupakan salah satu langkah strategis untuk mengurai kepadatan kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju arah Cikampek

Baca selengkapnya.

Bapanas perkuat cadangan pangan produksi dalam negeri hadapi El Nino

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa mengatakan penguatan cadangan pangan dari produksi dalam negeri dilakukan dalam menghadapi ancaman potensi kemarau akibat fenomena El Nino.

Ketut memastikan pemerintah telah bersiap untuk menghadapi potensi El Nino di tahun ini, terutama pada stok cadangan pangan pemerintah (CPP) yang lebih kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Baca selengkapnya.

Wamenaker investigasi kasus gaji-THR pekerja PT Hilcon belum dibayar

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan segera mengirimkan tim untuk menginvestigasi dugaan belum dibayarkannya gaji dan tunjangan hari raya (THR) pekerja PT Hillcon Jaya Shakti yang beroperasi di wilayah Morowali Utara.

"Nah, atas informasi ini kami akan mengirimkan investigasi kepada perusahaan ini," kata Afriansyah dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya.

Industri hulu migas miliki peran strategis dukung perekonomian daerah

Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai dampak berganda (multiplier effect) yang dihasilkan dari aktivitas operasionalnya.

"Bukan hanya terhadap penerimaan negara, tetapi juga peningkatan pendapatan daerah hingga menciptakan lapangan kerja dan pengembangan infrastruktur," kata Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina Rinto Pudyantoro dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya.

ICDX catat perdagangan berjangka komoditi naik 96 persen di Q1 2026

Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) mengungkapkan total national value transaksi sepanjang kuartal I 2026 mencapai Rp12,48 kuadriliun, melonjak 96 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Direktur ICDX Nursalam menyatakan, volume transaksi sepanjang Januari-Maret 2026 juga meningkat 19 persen yoy menjadi 2,61 juta lot, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar volume transaksi 2,43 juta lot dengan national value Rp6,36 kuadriliun.

Baca selengkapnya

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan akan mengirim tim untuk menginvestigasi dugaan belum dibayarkannya gaji dan tunjangan hari raya (THR) pekerja PT Hillcon Jaya Shakti di Morowali Utara.

"Nah, atas informasi ini kami akan mengirimkan investigasi kepada perusahaan ini," kata Afriansyah saat dihubungi di Jakarta, Jumat (3/4/2026).

Pernyataan itu merespons laporan ratusan pekerja di site PT Keinz Ventura Morowali Utara yang belum menerima gaji sejak Februari 2026, termasuk THR Lebaran.

Afriansyah menyebut informasi tersebut akan diverifikasi lebih dulu melalui tim internal Kementerian Ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan.

"Nanti kita akan menginvestigasi dulu apa yang sedang menjadi informasi buat kami ini. Saya akan konfirmasi kepada tim saya terhadap perusahaan ini," ujar Wamenaker.

Ia menegaskan kewajiban perusahaan harus dipenuhi. Gaji, THR, dan iuran BPJS Ketenagakerjaan masuk dalam tanggung jawab tersebut.

"Nah, untuk kewajiban-kewajiban mereka yang tertunda atau belum terlaksana, seperti THR, kemudian gaji yang belum mereka bayarkan, BPJS yang belum mereka selesaikan, kita akan meminta mereka menyelesaikan itu semua," ucap Wamenaker.

Kementerian Ketenagakerjaan akan menurunkan tim ke lokasi. Tujuannya memastikan penyelesaian kasus berjalan sesuai ketentuan serta hak pekerja terlindungi.

Kronologi masalah di lapangan

Salah satu pekerja, Hengki Arabiya, mengungkapkan persoalan bermula sejak akhir Desember 2025. Aktivitas operasional perusahaan mulai berhenti dan sebagian pekerja tidak lagi bekerja.

Memasuki Januari 2026, karyawan mulai dirumahkan. Posisi yang terdampak mulai dari operator hingga pengawas. Informasi dari pimpinan sebelumnya menyebut operasional akan kembali berjalan pada Maret atau April.

Kondisi pekerja memburuk selama masa tunggu. Layanan kantin di site berhenti beroperasi sejak akhir Januari 2026 karena tagihan perusahaan tidak dibayar. Kebutuhan dasar pekerja ikut terganggu.

Perusahaan kemudian memulangkan karyawan secara bertahap hingga pertengahan Februari 2026. Tersisa sekitar 30 hingga 32 orang yang bertahan untuk menjaga aset perusahaan.

Ketidakpastian berlanjut hingga 25 Maret 2026. Internal memo dari PT Keinz Ventura menyatakan kontrak dengan PT Hillcon tidak diperpanjang.

Hengki menjelaskan negosiasi ulang antara kontraktor dan pemilik proyek tidak mencapai kesepakatan. Sejumlah permintaan dari kontraktor dinilai memberatkan.

Permintaan tersebut mencakup pembebanan biaya gaji, suku cadang, hingga bahan bakar kepada pemilik proyek. Kondisi itu membuat kontrak tidak berlanjut.

Di tengah situasi tersebut, pekerja mengaku mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Gaji sejak Februari 2026 belum dibayarkan hingga kini.

"Jadi dari bulan dua (Februari) sampai sekarang ini kita belum menerima gaji. Terus terkait THR juga seperti itu, kita belum menerima THR. Itu sudah kita laporkan melalui website-nya Kemenaker, sudah ada juga data teman-teman yang melaporkan," kata Hengki.

Masalah lain muncul dari internal memo yang baru diterbitkan pada 25 Maret 2026. Dokumen tersebut menyebut penutupan berlaku sejak 1 Maret 2026.

Rentang waktu 1 hingga 25 Maret 2026 menjadi tidak jelas bagi pekerja. Status kerja dan pembayaran pada periode tersebut belum memiliki kepastian.

Hengki menilai ada kejanggalan dalam penerbitan memo. Dasar hukum yang digunakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dengan alasan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), padahal putusan pengadilan belum final.

Jumlah pekerja terdampak di site Morowali Utara mencapai sekitar 300 orang. Angka ini berpotensi lebih besar jika menghitung site lain.

Masalah tidak berhenti pada gaji dan THR. Iuran BPJS Ketenagakerjaan disebut tidak dibayar selama sekitar satu tahun dua bulan sejak November 2024.

Kondisi ini membuat pekerja tidak dapat mencairkan manfaat BPJS. Tunggakan belum diselesaikan dan belum ada kejelasan dari manajemen.

Pekerja juga menunggu kejelasan pesangon atau perjanjian bersama. Dokumen tersebut belum diterbitkan hingga kini.

Upaya penyelesaian sudah dilakukan. Pekerja menempuh perundingan bipartit, tripartit, hingga rapat dengar pendapat dengan DPRD setempat. Hasilnya belum memberikan kepastian.

Konsultasi hukum juga dilakukan, termasuk ke Lembaga Bantuan Hukum dan Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta. Pekerja berharap kasus ini dibawa ke tingkat pusat agar mendapat solusi.

"Kalau memang ada Kemenaker, misalnya Wamenaker itu mau dialog sama kami nanti kami siapkan data-datanya, kita bawa juga nanti data-datanya. Apabila mereka minta data-datanya kita lengkapi juga nanti," kata Hengki.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan segera mengirimkan tim untuk menginvestigasi dugaan belum dibayarkannya gaji dan tunjangan hari raya (THR) pekerja PT Hillcon Jaya Shakti yang beroperasi di wilayah Morowali Utara.

"Nah, atas informasi ini kami akan mengirimkan investigasi kepada perusahaan ini," kata Afriansyah dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan hal itu ketika ANTARA mengkonfirmasi mengenai adanya ratusan pekerja PT Hillcon Jaya Shakti di site PT Keinz Ventura Morowali Utara yang tidak mendapatkan hak gaji sejak Februari termasuk THR Lebaran 2026.

Mengenai hal itu, Afriansyah mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mendalami informasi tersebut dengan melakukan verifikasi melalui tim internal Kementerian Ketenagakerjaan.

Ia mengaku akan segera mengonfirmasi langsung kepada tim terkait serta perusahaan PT Hillcon Jaya Shakti guna memastikan kebenaran informasi itu.

"Nanti kita akan menginvestigasi dulu apa yang sedang menjadi informasi buat kami ini. Saya akan konfirmasi kepada tim saya terhadap perusahaan ini," ujar Wamenaker.

Dia menegaskan pula bahwa kewajiban perusahaan terhadap pekerja, seperti pembayaran gaji, THR, dan iuran BPJS Ketenagakerjaan, harus segera dipenuhi.

Pemerintah meminta perusahaan tersebut segera menyelesaikan seluruh kewajiban yang tertunggak sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pekerja yang telah memberikan kontribusi selama ini.

"Nah, untuk kewajiban-kewajiban mereka yang tertunda atau belum terlaksana, seperti THR, kemudian gaji yang belum mereka bayarkan, BPJS yang belum mereka selesaikan, kita akan meminta mereka menyelesaikan itu semua," ucap Wamenaker.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan menurunkan tim investigasi ke lapangan untuk memastikan penyelesaian kasus dan perlindungan hak pekerja berjalan sesuai ketentuan.

Terpisah, Hengki Arabiya, salah satu karyawan, PT Hillcon Jaya Shakti di site PT Keinz Ventura, Morowali Utara, mengungkapkan kronologi panjang persoalan ketenagakerjaan yang berujung pada tidak dibayarkannya hak-hak pekerja, termasuk gaji dan tunjangan hari raya (THR).

Dia menjelaskan permasalahan bermula sejak akhir Desember 2025 ketika aktivitas operasional perusahaan mulai berhenti dan sebagian pekerja tidak lagi bekerja.

Memasuki Januari 2026, sebagian karyawan mulai dirumahkan, mulai dari operator hingga pengawas, dengan harapan perusahaan akan kembali beroperasi pada Maret atau April berdasarkan informasi dari pimpinan sebelumnya yang telah mengundurkan diri.

Namun selama masa menunggu tersebut, kondisi pekerja semakin sulit karena kebutuhan dasar seperti makan mulai terganggu setelah pihak kantin di site tersebut menghentikan layanan akibat tagihan yang tidak dibayarkan perusahaan sejak akhir Januari 2026.

Menurutnya, perusahaan tempat ia bekerja itu memulangkan karyawan secara bertahap hingga pertengahan Februari 2026, menyisakan sekitar 30-32 orang yang tetap berada di lokasi site itu untuk menjaga aset perusahaan.

Para pekerja yang masih bertahan tersebut menunggu kepastian operasional. Namun pada 25 Maret 2026 muncul internal memo (IM) dari pihak PT Keinz Ventura yang menyatakan kontrak dengan mitra PT Hillcon tidak diperpanjang.

Hengki menjelaskan pemutusan kontrak tersebut terjadi setelah negosiasi ulang antara kontraktor (PT Hilcon) dan pemilik proyek Keinz Ventura tidak mencapai kesepakatan, termasuk terkait sejumlah permintaan dari pihak kontraktor yang dinilai memberatkan pihak owner yakni PT Keinz Ventura.

Dia menyebutkan permintaan tersebut antara lain mencakup pembebanan biaya gaji, suku cadang, bahan bakar kepada pihak pemilik (owner), yang tidak dapat dipenuhi Hillcon sehingga kontrak tidak diperpanjang.

Di tengah kondisi tersebut, para pekerja mengaku mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa kejelasan, sementara gaji sejak Februari 2026 hingga kini belum dibayarkan oleh perusahaan.

Selain gaji, para pekerja juga belum menerima THR Lebaran 2026. Hal itu bahkan telah dilaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui kanal pengaduan resmi.

"Jadi dari bulan dua (Februari) sampai sekarang ini kita belum menerima gaji. Terus terkait THR juga seperti itu, kita belum menerima THR. Itu sudah kita laporkan melalui website-nya Kemenaker, sudah ada juga data teman-teman yang melaporkan," kata Hengki dihubungi dari Jakarta, Jumat.

Masalah semakin kompleks karena internal memo terkait penutupan proyek baru diterbitkan pada 25 Maret 2026, meskipun dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa status penutupan berlaku sejak 1 Maret 2026.

Hal ini menyebabkan hak-hak pekerja dalam rentang waktu 1 hingga 25 Maret 2026 menjadi tidak jelas, karena mereka tidak mendapatkan kepastian status kerja maupun pembayaran selama periode tersebut.

Hengki menilai terdapat kejanggalan dalam penerbitan memo tersebut, termasuk penggunaan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dengan alasan adanya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), padahal putusan pengadilan belum final.

Ia menyebut kondisi itu membuat pekerja berada pada posisi sulit karena tidak memiliki sumber daya untuk menempuh jalur hukum.

Secara keseluruhan, kata dia, jumlah pekerja terdampak di site Morowali Utara mencapai sekitar 300 orang. Jumlah itu pun bisa lebih, bahkan mencapai ribuan orang jika digabungkan dengan site yang berada di daerah lainnya.

Selain gaji dan THR, pekerja juga menghadapi masalah serius terkait iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dibayarkan perusahaan selama sekitar satu tahun dua bulan sejak November 2024.

Akibatnya, pekerja tidak dapat mencairkan hak BPJS mereka karena adanya tunggakan yang belum diselesaikan oleh perusahaan, sementara tidak ada kejelasan dari manajemen terkait kewajiban tersebut.

Selain itu, pekerja juga menunggu kejelasan terkait perjanjian bersama atau pesangon, yang hingga kini belum diterbitkan sehingga semakin menambah ketidakpastian atas hak-hak mereka pasca pemutusan hubungan kerja.

Para pekerja berharap pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dapat turun langsung ke lapangan untuk menginvestigasi kasus ini dan memastikan hak-hak mereka dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku

"Kalau memang ada Kemenaker, misalnya Wamenaker itu mau dialog sama kami nanti kami siapkan data-datanya, kita bawa juga nanti data-datanya. Apabila mereka minta data-datanya kita lengkapi juga nanti," kata Hengki.

Hengki juga mengaku pihaknya telah menempuh berbagai upaya, mulai dari perundingan bipartit, tripartit, hingga rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD setempat, namun hingga kini belum membuahkan hasil konkret.

Selain itu, pihaknya juga mengaku telah melakukan konsultasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), termasuk mendatangi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta.

Ia berharap persoalan ini dapat dibawa ke tingkat pusat melalui rapat dengar pendapat dengan DPR RI agar seluruh permasalahan terbuka dan mendapatkan solusi yang adil bagi para pekerja.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan terkait dengan pemberian tunjangan hari raya (THR) keagamaan.

"Sebagai negara hukum, semua perusahaan wajib taat pada ketentuan yang berlaku dan memastikan hak pekerja dipenuhi dengan benar," kata Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menekankan THR merupakan hak normatif pekerja/buruh yang wajib dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dipotong dengan alasan apapun, termasuk karena absensi maupun kondisi ekonomi perusahaan.

"THR tidak boleh dipotong. Ada kesalahpahaman ketika THR dikaitkan dengan absensi dan itu tidak dibenarkan," kata Menaker.

Ia menambahkan apabila terjadi keterlambatan pembayaran, pengusaha dikenai denda 5 persen dari total THR yang harus dibayar.

Denda tersebut tidak menghapus kewajiban membayar THR dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, setiap perusahaan wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan karena Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan perlindungan hak pekerja sebagai kewajiban yang harus dipenuhi.

Pada pekan ini, Menaker Yassierli melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan yang lalai, salah satunya di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Hal ini menyusul laporan bahwa THR pekerja di perusahaan tersebut tidak dibayarkan penuh.

Ia meminta perusahaan segera melunasi sisa THR yang belum dibayarkan.

Dari hasil pertemuan dengan manajemen, perusahaan yang mempekerjakan sekitar 951 pekerja itu menyatakan komitmen untuk menuntaskan pembayaran paling lambat 2 April 2026.

Kasus ini bermula dari aduan yang masuk ke Posko THR Keagamaan 2026 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada 16 Maret 2026. Dalam laporan itu, perusahaan diadukan belum membayar THR meski telah melewati batas waktu pembayaran paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Setelah ditindaklanjuti pengawas ketenagakerjaan, perusahaan sempat melakukan pembayaran pada 18 Maret 2026. Namun, muncul laporan susulan bahwa pembayaran tersebut tidak dilakukan secara penuh.

Dalam sidak tersebut, Menaker mendapatkan informasi bahwa pembayaran THR yang tidak sesuai ketentuan didasari kondisi ekonomi perusahaan yang sedang tidak baik, serta adanya kesalahpahaman yang mengaitkan THR dengan tingkat kehadiran pekerja.

Yassierli menegaskan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dan kasus seperti ini tidak boleh terulang, baik di perusahaan tersebut maupun di perusahaan lain.

"Hal seperti ini tidak boleh terulang. Saya ingatkan agar praktik serupa tidak terjadi di perusahaan mana pun," kata Menaker.

"Tahun ini pun terus kita monitor secara ketat agar seluruh hak pekerja terbayarkan sesuai regulasi yang berlaku," ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026