Bisnis.com, BALIKPAPAN — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud resmi melantik sebanyak 110 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pendopo Lamin Etam, Senin (29/6/2026).

Pelantikan ini meliputi 9 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 45 Pejabat Administrator, 37 Pejabat Pengawas, serta 19 Pejabat Fungsional.

Prosesi berlangsung tertib, diawali pembacaan surat keputusan, dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara, hingga penyerahan surat keputusan kepada para pejabat yang baru dilantik.

Nama-nama yang menempati posisi strategis antara lain Aji Muhammad Fitra Firnanda resmi menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dari sebelumnya Kepala Dinas PUPR Pera.
Kemudian, Muhammad Faisal dipercaya memimpin Dinas Pariwisata, sementara Ririn Sari Dewi mengambil alih komando Dinas Komunikasi dan Informatika dari Faisal.

Di sektor pelayanan kesehatan Ahmad Jais ditunjuk sebagai Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo.

Dalam sambutannya, Rudy mengingatkan bahwa rotasi jabatan bukan prosesi seremonial semata, melainkan bagian dari strategi besar pembenahan birokrasi daerah.

"Pelantikan ini merupakan bagian dari penataan organisasi, penguatan kinerja birokrasi, serta penerapan prinsip the right man on the right place untuk memperkaya pengalaman dan kompetensi ASN," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Lebih dari itu, dia menegaskan bahwa jabatan bukanlah mahkota yang sekadar dikenakan, melainkan amanah yang harus dipikul dengan integritas, dedikasi, dan semangat pelayanan.

Rudy meminta seluruh pejabat yang baru dilantik mampu memperkuat tata kelola pemerintahan serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, dan responsif.

Daftar Lengkap Pejabat yang Dilantik (29 Juni 2026)

Jabatan Fungsional Ahli Utama

• Nono Matturangan — Dokter Ahli Utama
• Ketut Rama Wijaya — Dokter Ahli Utama
• Daniel Susatyo Wirawan — Dokter Ahli Utama
• Iwan Setiawan — Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Utama

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

• Puguh Harjanto — Staf Ahli Bidang III
• Aji Muhammad Fitra Firnanda — Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
• Muhammad Faisal — Kepala Dinas Pariwisata
• Ririn Sari Dewi— Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
• Arief Murdiyatno — Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
• Siti Sugiyanti — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
• Syarifah Alawiyah — Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
• Ahmad Jais — Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo
• Mazniati — Wakil Direktur Penunjang RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo

Bisnis.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi jabatan dengan mengubah sejumlah posisi strategis, mulai dari Kadivhumas Polri, Kapolda Papua Barat, Kapolda Sumatera Selatan, hingga Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri.

Mutasi tersebut dilakukan berdasarkan surat telegram Nomor Kep/62/I/2026 tertanggal 15 Januari 2026. Surat telegram ini juga telah diteken oleh As SDM Polri, Irjen Anwar.

Jabatan Kapolda Sumsel kini diisi oleh Irjen Sandi Nugroho yang sebelumnya menduduki jabatan Kadiv Humas Polri. Dia menggantikan posisi Irjen Andi Rian yang diangkat menjadi Wakalemdiklat Polri.

Adapun, posisi yang ditinggalkan Sandi kini diisi oleh oleh Irjen Johnny Eddizon Izir yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Papua Barat.

Jabatan Kapolda Papua Barat kini diisi oleh Brigjen Alfred Papare yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Papua Tengah. Selanjutnya, Kombes Jermias Rontini selaku Irwasda Polda Papua dipromosikan sebagai Kapolda Papua Tengah.

Sementara itu, Jabatan Kalemdiklat Polri diisi oleh Irjen Achmad Kartiko yang sebelumnya menjabat sebagai Wakalemdiklat Polri.

Kemudian, Wakapolda Bali yang sebelumnya dijabat oleh Brigjen I Komang Sandi Arsana kini digantikan oleh Brigjen I Made Astawa.

Wakapolda Papua Brigjen Faizal Ramdhani diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri. Jabatan Wakapolda Papua digantikan oleh Kombes Muhajir.

Selanjutnya, Wakapolda Kalbar Brigjen Roma Hutajulu dirotasi menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri. Adapun, posisi yang dia tinggalkan kini digantikan oleh Brigjen Hindarsono.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan memberikan sanksi berat kepada pejabat atau petugas pajak yang terindikasi melakukan kasus korupsi.

Purbaya bahkan menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi menyusul operasi tangkap tangan alias OTT yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap petugas pajak. Dia mengaku segera melakukan rotasi jabatan.

Namun demikian, rotasi ini tidak berlaku bagi mereka yang diduga kuat terlibat dalam praktik suap. Dia memberi sinyal petugas pajak yang ditemukan terlibat kasus tersebut akan diberikan sanksi lebih berat.

"Kalau sudah jahat dirotasi kan enggak ada gunanya. Kami sedang nilai itu," kata Purbaya, dikutip Kamis (15/1/2026).

Purbaya juga menyatakan bakal mengikuti proses hukum yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Dia mengaku akan memberikan pendampingan hukum lantaran tiga orang tersangka yang merupakan anak buahnya itu belum diputus bersalah di pengadilan.

Hal itu kendati DJP Kemenkeu menyebut tiga orang pejabat KPP Madya Jakarta Utara itu telah diberhentikan sementara sejalan dengan berlangsungnya proses penyidikan.

"Sebelum dia diputuskan bersalah di pengadilan dia masih pegawai [Kementerian] Keuangan. Jadi kan kami dampingi terus, tetapi enggak ada intervensi dalam pengertian saya datang ke mereka [KPK]. Setop ini, stop itu," tuturnya.

Aliran Ke Petugas Pajak Pusat

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada aliran dana dari para tersangka ke pihak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam kasus pemangkasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada (PT WP).

Dugaan menjadi alasan tim penyidik KPK menggeledah kantor pusat DJP pada Selasa (13/1/2026).

"Diduga ada aliran uang dari pihak tersangka kepada pihak-pihak di Ditjen Pajak Pusat," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada jurnalis, dikutip pada Kamis (15/1/2026).

Selain itu, Budi mengatakan tim penyidik ingin mendalami proses dan mekanisme pemeriksaan PBB di mana dalam mekanismenya melibatkan kantor pusat DJP.

Menurut Budi, tim lembaga antirasuah masih terus mendalami dari informasi yang telah dihimpun untuk menentukan pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus ini dan total nominal uang dalam perkara ini.

"Sehingga ini juga masih akan ditelusuri kepada siapa saja nominalnya berapa. Termasuk juga nantinya penyidik juga akan mendalami sisi PT WP-nya," jelas Budi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi tegas. Sanksi tersebut dapat berupa rotasi jabatan hingga pemecatan.

Hal itu disampaikan Purbaya menanggapi kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.

“Nanti kita akan evaluasi seperti apa. Yang jelas, pegawai pajak akan dikocok ulang. Yang terlihat terlibat akan diputar, bisa ditempatkan di daerah terpencil atau bahkan dirumahkan,” kata Purbaya kepada wartawan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).

Purbaya menegaskan, rotasi jabatan bukan satu-satunya sanksi. Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran berat akan diberhentikan. “Kalau hanya sedikit terlibat, mungkin cukup dirotasi. Tetapi kalau sudah jahat, rotasi tidak ada gunanya. Itu bisa langsung diberhentikan. Sekarang sedang kami nilai,” ujarnya.

Sebelumnya, penyidik KPK melakukan OTT terhadap pegawai pajak di KPP Madya Jakarta Utara. KPK pada 9 Januari 2026 menyatakan OTT tersebut terkait dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan.

Pada 11 Januari 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi, ASB selaku Tim Penilai, ABD selaku konsultan pajak, serta EY selaku staf PT WP.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, para tersangka tersebut masing-masing adalah Dwi Budi (DWB), Agus Syaifudin (AGS), Askob Bahtiar (ASB), Abdul Kadim Sahbudin (ABD), dan Edy Yulianto (EY). KPK juga melakukan penggeledahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menyatakan DJP menghormati dan mendukung penuh langkah KPK dalam penegakan hukum, termasuk kegiatan penggeledahan.

Di sisi lain, Purbaya memastikan Kemenkeu tetap memberikan pendampingan hukum kepada pegawai DJP yang menjadi tersangka, selama proses hukum belum berkekuatan tetap. “Selama belum diputuskan bersalah oleh pengadilan, mereka masih pegawai Kementerian Keuangan. Karena itu, kami tetap mendampingi secara hukum,” kata Purbaya.

Ia menegaskan pendampingan tersebut tidak berarti intervensi terhadap proses hukum yang berjalan. “Tetapi tidak ada intervensi, dalam pengertian saya datang lalu meminta proses hukum dihentikan. Itu tidak,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin telah menunjuk 19 Kepala Kejari alias Kajari baru di seluruh Indonesia.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-24/C/01/2026.

Surat keputusan itu telah ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Hendro Dewanto pada (12/1/2026).

"Benar [ada mutasi]," kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, saat dikonfirmasi dikutip Selasa (13/1/2026).

Nah, berikut ini 19 jaksa yang telah dimutasi dan rotasi jabatan:

1. Kardono sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya

2. Beni Putra sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bontang

3. Bambang Setiawan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan

4. Slamet Jaka Mulyana sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto

5. Zam Zam Ikhwan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Gresik

6. Aditya Narwanto sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara

7. Azi Tyawhardana sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kendari

8. Budhi Purwanto sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Kidul

9. Sigit Sugiarto sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas

10. Niko sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu

11. Lasargi Marel sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Wakatobi

12. Djino Dian Talakua sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat

13. Lie Putra Setiawan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar

14. Yos Arnold Tarigan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Poso

15. Syamsurezky sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Takalar

16. Erik Yudistira sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Barru

17. Arya Wicaksana sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Batu

18. Mochamad Fitri Adhy sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapin

19. Muhammad Fadly Hasibuan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar.

Bisnis.com, JAKARTA - KPK telah menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sebagai tersangka dugaan penerima suap di 3 klaster kasus yakni suap rotasi jabatan dan proyek RSUD Harjono Kabupaten Ponorogo, serta penerimaan gratifikasi.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan suap proyek RSUD itu berpotensi mengurangi kualitas layanan bagi masyarakat. Pasalnya, pelayanan selalu berorientasi pada keuntungan semata.

"Jadi mungkin nanti pelayanan di sana akan selalu berorientasi kepada materi sehingga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang baik, tetapi selalu dihadapkan kepada pelayanan yang dikaitkan dengan pungutan-pungutan sejumlah uang," kata Asep dalam konferensi pers, Minggu (9/11/2025).

Asep menilai bahwa tidak menutup kemungkinan kualitas alat atau pengobatan diturunkan agar segelintir pihak memperoleh keuntungan.

"Pengadaan peralatan medis dan lain-lain yang harusnya mereknya yang bagus, kualitas yang bagus, dikurangi kualitasnya. Kalau anggarannya tetap, tapi kualitasnya dikurangi sehingga yang bersangkutan bisa mendapatkan sejumlah uang dari hal tersebut," jelasnya.

Asep menjelaskan perkara ini seperti mata rantai yang diawali oleh para pejabat yang memiliki kewenangan di wilayah tertentu, salah satunya Kabupaten Ponorogo.

Tak hanya itu, perkara ini juga beririsan dengan suap kepengurusan jabatan. Menurutnya sejumlah pejabat eselon I dan II di Kabupaten Ponorogo berupaya mempertahankan jabatannya dengan cara menyuap. Sebab, jika tidak memberikan uang, maka posisi jabatan akan diganti oleh orang lain

Alhasil, terjadilah kompetisi para pejabat untuk mempertahankan jabatan, bukan meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.

"Akhirnya terjadilah kompetisi. Dalam hal ini kompetisinya bukan bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tapi kompetisi bagaimana mendapat jabatan itu," jelas Asep.

Asep mengimbau kepada seluruh stakeholder agar tidak melakukan tindak pidana korupsi, terutama sektor pemerintahan yang bertugas melayani masyarakat.

Selain Sugiri, KPK juga menetapkan tersangka dan menahan Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo Yunus Mahatma, dan Sucipto selaku pihak swasta.

Dalam konstruksi perkaranya, Sugiri memperoleh total Rp900 juta dari Yunus Mahatma. Uang dibayarkan Yunus sebanyak dua kali melalui ajudannya sebesar Rp400 juta dan teman Sugiri sebesar Rp500 juta. Adapun Agus Pramono menerima Rp325 juta.

Kemudian, Sugiri meminta lagi kepada Yunus Rp1,5 miliar. Namun uang yang baru diterima Sugiri sebesar Rp500 juta. Di momen ini Sugiri tertangkap tangan dan uang tersebut disita penyidik lembaga antirasuah.

Tujuan Yunus memberikan suap agar tetap menjabat sebagai Direktur Utama RSUD Harjono Kabupaten Ponorogo.

Pada proyek RSUD Harjono Kabupaten Ponorogo, Sugiri diduga mendapatkan fee dari Sucipto selaku pihak swasta yang menangani proyek itu sebesar Rp1,4 miliar dari nilai proyek Rp14 miliar.

Kemudian Sugiri juga tersandung gratifikasi. Pada 2023-2025, Sugiri menerima Rp225 juta dari Yunus Mahatma. Lalu pada Oktober 2025, Sugiri menerima Rp75 juta dari Eko selaku pihak swasta.

Atas perbuatannya, Sucipto dalam hal paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Ponorogo diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU TPK.

Sementara terhadap Sugiri bersama-sama dengan Yunus diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian, terhadap Yunus dalam hal pengurusan jabatan diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau pasal 13 UU TPK.

Sedangkan terhadap Sugiri bersama-sama dengan Agus Pramono diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya, para tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama yang terhitung sejak hari Sabtu, 8 November 2025 - 27 November 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Merah Putih, KPK.