Bisnis.com, BANDUNG — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I menyita 106 aset milik 80 penunggak pajak dengan nilai taksiran mencapai Rp12,06 miliar dalam rangkaian kegiatan Pekan Sita Serentak yang berlangsung pada 22–26 Juni 2026.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari aksi serentak tiga kantor wilayah DJP di Provinsi Jawa Barat, yakni Kanwil DJP Jawa Barat I, Jawa Barat II, dan Jawa Barat III, untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus mengamankan penerimaan negara.

Secara keseluruhan, ketiga kantor wilayah menyita 288 aset milik wajib pajak dengan total nilai taksiran mencapai Rp54,06 miliar. Aset yang disita terdiri atas barang bergerak maupun tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, rekening bank, uang tunai, hingga perhiasan.

Khusus Kanwil DJP Jawa Barat I, aset yang disita terdiri atas tiga bidang tanah dan bangunan, 64 rekening bank, 21 kendaraan roda empat, 12 kendaraan roda dua, empat sitaan uang tunai, satu objek perhiasan, serta satu barang elektronik.

Direktur Penegakan Hukum DJP, Samingun, mengatakan tindakan penyitaan dilakukan sesuai ketentuan setelah wajib pajak tidak menyelesaikan kewajiban perpajakannya meski telah melalui tahapan penagihan.

Ia menegaskan seluruh petugas diminta tetap menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta mengedepankan komunikasi yang efektif dalam menjalankan proses penegakan hukum.

"Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga memperkuat sinergi dan mendukung peningkatan penerimaan pajak," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Yunirwansyah mengatakan penyitaan aset merupakan instrumen penegakan hukum yang dilakukan secara humanis, tetapi tetap tegas guna menciptakan rasa keadilan bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya.

Menurut dia, penyitaan bukan menjadi tujuan akhir, melainkan upaya mendorong pelunasan tunggakan pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan negara pada 2026.

"Sita serentak bukan akhir, melainkan instrumen untuk mendorong pencairan tunggakan pajak demi mengamankan target penerimaan tahun 2026," katanya.

Yunirwansyah menambahkan aset berupa saldo rekening akan segera dipindahbukukan ke kas negara sesuai prosedur.

Sementara itu, aset selain rekening akan diajukan untuk penilaian sebelum diikutsertakan dalam lelang serentak Kanwil DJP Jawa Barat yang direncanakan berlangsung pada September 2026.

DJP menegaskan penyitaan merupakan langkah penagihan aktif yang dilakukan oleh juru sita pajak negara setelah penyampaian surat teguran, surat paksa, hingga surat perintah melaksanakan penyitaan.

Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya terakhir apabila wajib pajak tidak menunjukkan iktikad baik untuk melunasi tunggakan.

Meski demikian, penyitaan dapat dibatalkan apabila wajib pajak melunasi seluruh kewajibannya. Wajib pajak juga memiliki kesempatan mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika aset telah dilelang dan terdapat kelebihan hasil penjualan setelah tunggakan dilunasi, sisa dana akan dikembalikan kepada wajib pajak.

Penyitaan bukan tindakan yang dilakukan secara tiba-tiba, karena sebelumnya telah ditempuh berbagai tahapan penagihan....

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jawa Timur (Jatim) melakukan penyitaan terhadap 230 aset milik penunggak pajak dengan nilai taksiran mencapai Rp24,9 miliar.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP) Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Timur II Johny Victor, dalam keterangan diterima di Sidoarjo, Rabu, menyatakan kegiatan Pekan Sita Serentak pada 22-26 Juni 2026 melibatkan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Timur I, II, dan III tersebut menyasar 158 penunggak pajak yang memiliki total tunggakan mencapai Rp621,2 miliar.

"Penagihan pajak pada dasarnya bertujuan untuk mendorong penyelesaian kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku dan sebelum tindakan penyitaan dilakukan, wajib pajak telah diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya," kata Johny.

Menurut Johny, kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, agar memahami tahapan penagihan pajak yang dilaksanakan secara bertahap serta berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menegaskan, penyitaan bukan tindakan yang dilakukan secara tiba-tiba, karena sebelumnya telah ditempuh berbagai tahapan penagihan mulai dari penyampaian imbauan, Surat Teguran hingga Surat Paksa.

Tindakan penyitaan, katanya lagi, dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak belum menyelesaikan utang pajaknya setelah diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.

Seluruh aset yang disita dalam kegiatan tersebut merupakan hasil pelacakan aset oleh Juru Sita Pajak Negara dan telah memenuhi persyaratan hukum untuk dilakukan penyitaan.

Pelaksanaan penagihan itu, menurut Johny, mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023.

Ia menyebut, DJP menegaskan bahwa penyitaan bukan akhir dari proses penyelesaian utang pajak, karena wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk melunasi kewajibannya sehingga proses penagihan tidak berlanjut ke tahapan berikutnya.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Arridel Mindra menyatakan, DJP membuka ruang komunikasi dan konsultasi bagi wajib pajak.

Dia mengimbau para wajib pajak agar segera berkoordinasi dengan kantor pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan secara kooperatif sehingga memberikan kepastian serta menghindarkan tindakan penagihan lanjutan.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MALANG — Tiga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) di Jawa Timur menyita 230 aset senilai Rp24,9 miliar milik 158 penunggak pajak dalam Pekan Sita Serentak yang digelar mulai 22 hingga 26 Juni 2026.

Total tunggakan pajak yang menjadi sasaran penagihan mencapai Rp621,2 miliar. Kegiatan ini dilaksanakan serentak oleh Kanwil DJP Jawa Timur I, II, dan III sebagai langkah tegas atas wajib pajak yang telah melampaui jatuh tempo dan telah dikenakan surat paksa, tetapi belum melunasi kewajibannya.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Timur III sekaligus Ketua Pokja Penegakan Hukum Jawa Timur, Rachmad Auladi, mengatakan Kanwil DJP Jawa Timur III berkontribusi signifikan dalam kegiatan ini dengan menyita 86 aset dari total 230 unit yang disita secara keseluruhan, dengan nilai taksiran Rp11,3 miliar dan total tunggakan yang dikejar mencapai Rp231,7 miliar.

Menurutnya, aset yang disita Kanwil DJP Jawa Timur III beragam jenisnya, meliputi rekening/giro, tanah dan bangunan, kendaraan roda dua maupun roda empat atau lebih, perhiasan, logam mulia, serta piutang usaha. Di antara aset yang disita terdapat kendaraan mewah dan properti di kawasan strategis.

”Penyitaan ini merupakan langkah lanjutan yang dilakukan oleh DJP. Sebelumnya, upaya persuasif kepada wajib pajak dilakukan. Namun, karena wajib pajak tidak kunjung melunasi utang pajaknya, maka DJP menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyitaan,” tuturnya dikutip Rabu (24/6/2026).

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Max Darmawan, menegaskan langkah penyitaan ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum dan peningkatan kepatuhan perpajakan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Sasaran penyitaan adalah wajib pajak yang telah menerima surat teguran dan surat paksa, namun tidak menunjukkan iktikad baik untuk melunasi kewajiban perpajakannya.

Langkah tegas ini menjadi sinyal penting bagi para wajib pajak bahwa melunasi utang pajak bukan hanya kewajiban, tapi juga kontribusi nyata terhadap kemajuan dan kemandirian bangsa.

“Iktikad baik dari wajib pajak dengan melunasi utang pajaknya sangat diharapkan sehingga penyitaan aset dapat dihindari. Kesempatan melunasi utang pajak masih terbuka sehingga aset wajib pajak yang disita bisa dikembalikan sebelum nanti dilelang,” tuturnya.

Menurutnya, aset-aset yang disita merupakan hasil asset tracing oleh juru sita pajak negara (JSPN) dan dipastikan sah secara hukum. Jika hingga waktu yang ditentukan wajib pajak tidak dapat menyelesaikan atau tidak ada iktikad baik atas tunggakan pajaknya, maka aset yang telah disita akan dilanjutkan ke tahap lelang melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Juru Sita Pajak Negara memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 j.o Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak yang diatur lebih lanjut dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar.

Dia menjelaskan pula, dengan adanya kegiatan pekan sita serentak ini, diharapkan dapat memberikan deterrent effect kepada para penunggak pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan meningkatkan kepatuhannya. Di sisi lain, DJP akan terus memberikan edukasi kepada wajib pajak dan mendorong penegakan hukum perpajakan berjalan humanis, adil, dan efektif.(K24)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II menyita dua rekening milik wajib pajak badan PT AG dengan total saldo mencapai Rp 33,49 miliar.

Tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari penagihan aktif atas tunggakan pajak perusahaan yang tercatat sebesar Rp 24,86 miliar.

"Upaya persuasif kepada wajib pajak telah dilakukan jauh hari untuk mendorong penyelesaian kewajiban perpajakan secara sukarela yaitu dengan menerbitkan Surat Teguran pada 24 September 2024," dikutip dari siaran pers Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Jumat (19/6/2026).

Penyitaan dilakukan pada 10 Juni 2026 dalam rangkaian kegiatan sita serentak yang digelar seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II.

Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan pemblokiran rekening bank yang sebelumnya dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum di bidang perpajakan.

Salah satu penyitaan dilakukan oleh Juru Sita Pajak Negara KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu terhadap dua rekening milik PT AG yang tersimpan di Bank BNI Cabang Pembantu Hang Lekir, Jakarta Selatan.

DJP menjelaskan, tindakan penyitaan dilakukan setelah berbagai tahapan penagihan sesuai ketentuan perpajakan ditempuh.

Namun hingga batas waktu yang ditentukan, tunggakan pajak belum juga dilunasi sehingga KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu melakukan pemblokiran rekening wajib pajak pada 14 Mei 2026.

Setelah proses pemblokiran, DJP melaksanakan penyitaan atas aset berupa rekening bank yang terblokir guna mengamankan aset yang dapat digunakan untuk melunasi utang pajak.

Dalam pelaksanaan penyitaan tersebut, Kanwil DJP Jakarta Selatan II berkoordinasi dengan Bank BNI untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur.

Pihak perbankan disebut memberikan dukungan penuh sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan tertib dan lancar.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II menegaskan, penagihan aktif merupakan langkah terakhir yang ditempuh setelah berbagai pendekatan persuasif dan administratif dilakukan.

"Tindakan ini sekaligus menunjukkan komitmen Direktorat Jenderal Pajak dalam menegakkan hukum perpajakan secara profesional, adil, dan berlandaskan ketentuan yang berlaku," demikian pernyataan resmi Kanwil DJP Jakarta Selatan II.

Penyitaan dilakukan Juru Sita Pajak Negara KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Ibnu Shodiq W dengan didampingi Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Jakarta Selatan II Dwi Prasetyo Widodo serta Kepala Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil DJP Jakarta Selatan II Slamet Aji.

DJP mengimbau seluruh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Menurut DJP, kepatuhan sukarela merupakan fondasi penting dalam mendukung penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Banten bersama 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memblokir rekening 84 wajib pajak penunggak pajak.

Pemblokiran rekening dilakukan pada 18 sampai 22 Mei 2026.

Total tunggakan pajak dari 84 wajib pajak tersebut mencapai lebih dari Rp 330,6 miliar.

“Blokir serentak dilaksanakan terhadap 84 wajib pajak yang tersebar pada 15 bank dengan total tunggakan pajak Rp 330.664.197.474,” tulis unggahan akun @pajakDJPBanten, dikutip Kamis (28/5/2026).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menegaskan pemblokiran rekening tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum di bidang perpajakan.

"Hal ini yang dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak," ujar Inge kepada Kompas.com, Jumat (29/5/2026).

Inge menjelaskan pemblokiran rekening dilakukan untuk menagih utang pajak yang belum dilunasi wajib pajak setelah melewati jatuh tempo.

Utang pajak tersebut mencakup pokok pajak serta sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan.

Menurut Inge, pemblokiran rekening bukan tindakan pertama.

Langkah tersebut merupakan tahapan lanjutan dalam proses penagihan terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

DJP, kata Inge, berkomitmen terus meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Pada saat yang sama, DJP juga menjalankan penegakan hukum secara konsisten untuk melindungi penerimaan negara.

"Kepatuhan perpajakan merupakan kontribusi nyata seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional," tegas Inge.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memblokir 84 rekening para penunggak pajak.

Pemblokiran rekening dilakukan secara serentak oleh 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di bawah koordinasi Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Banten pada 18-22 Mei 2026.

Kanwil DJP Banten mengatakan pemblokiran rekening dilakukan dalam rangka menagih tunggakan pajak dengan total nilai Rp330.664.197.474.

"Sebanyak 84 Wajib Pajak dilakukan tindakan penagihan melalui pemblokiran rekening yang tersebar pada 15 bank, baik bank milik negara maupun bank swasta nasional. Total tunggakan pajak mencapai Rp330,6 miliar," kata Kanwil DJP Banten melalui unggahan di akun Instagram resmi @pajakdjpbanten, Rabu (27/5).

Kanwil DJP Banten menjelaskan pemblokiran 84 rekening penunggak pajak ini sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak secara profesional, terukur dan efektif.

Melalui langkah ini, DJP berharap dapat memberikan efek jera kepada penunggak pajak sekaligus meningkatkan kesadaran seluruh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu," imbuh Kanwil DJP Banten.

[Gambas:Instagram]

Bisnis.com, PEKANBARU - Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau menyita 16 aset milik penunggak pajak dengan total nilai taksiran mencapai Rp2,95 miliar. Penyitaan dilakukan secara serentak oleh delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Riau sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan penagihan aktif pajak.

Kegiatan penyitaan dilaksanakan pada Rabu (29/4/2026) terhadap 11 wajib pajak yang dinilai tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi utang pajaknya meski telah diberikan berbagai tahapan peringatan dan penagihan.

Aset yang disita mencakup 13 unit kendaraan bermotor ditaksir bernilai Rp2,42 miliar. Selain itu, DJP juga menyita tiga rekening keuangan dengan total nilai sekitar Rp530 juta.

Kanwil DJP Riau menjelaskan tindakan penyitaan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.

Sebelum penyitaan dilakukan, petugas pajak lebih dahulu menempuh langkah persuasif dengan mengimbau wajib pajak agar segera menyelesaikan kewajibannya. Namun, karena tidak ada penyelesaian, DJP melanjutkan proses penagihan aktif sesuai kewenangan yang diatur undang-undang.

“Penyitaan dilakukan setelah melalui tahapan penagihan, mulai dari penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, hingga Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,” dalam pengumuman Kanwil DJP Riau, Jumat (15/5/2026).

Khusus untuk aset berupa rekening bank, DJP sebelumnya telah melakukan pemblokiran rekening sebelum akhirnya dilakukan penyitaan.

Dengan status sita tersebut, aset wajib pajak kini berada dalam penguasaan negara sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Jika hingga batas waktu yang ditentukan wajib pajak tetap tidak melunasi tunggakannya beserta biaya penagihan, DJP dapat melanjutkan proses dengan pelelangan aset sitaan atau pemindahbukuan dana rekening ke kas negara.

Kepala Kanwil DJP Riau mengapresiasi jajaran petugas di lapangan yang dinilai telah menjalankan tugas secara profesional dalam upaya mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

DJP berharap langkah penyitaan serentak ini dapat memberikan efek jera bagi para penunggak pajak sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa otoritas pajak memiliki kewenangan melakukan penagihan aktif, termasuk penyitaan, pencegahan, hingga penyanderaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dan PMK Nomor 61 Tahun 2023.

Kanwil DJP Riau juga mengimbau seluruh wajib pajak agar segera melunasi kewajiban perpajakannya sebelum tindakan penagihan lebih lanjut dilakukan

Bisnis.com, PALEMBANG — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatra Selatan dan Bangka Belitung (DJP Sumsel Babel) memblokir ratusan rekening wajib pajak yang menunggak pajak.

Kepala Kantor Wilayah DJP Sumsel Babel Retno Sri Sulistyani menjelaskan bahwa pemblokiran rekening dilakukan terhadap 147 wajib pajak dengan total tunggakan mencapai Rp747,45 miliar.

“DJP Sumsel Babel melaksanakan kegiatan blokir serentak dalam rangka penagihan utang pajak periode 7 sampai 13 Mei 2026,” terangnya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (13/5/2026).

Kegiatan yang melibatkan 13 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Sumsel Babel ini ditunjukkan sebagai upaya mengoptimalkan pencairan piutang pajak.

Tidak hanya itu, langkah ini juga dipandang untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum perpajakan di wilayah tersebut.

Retno mengatakan tindakan pemblokiran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Kemudian juga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar.

“Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pemblokiran dilakukan sebelum pelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada lembaga jasa keuangan sektor perbankan, sektor perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengapresiasi kepada seluruh jajaran yang telah berpartisipasi dan berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan ini, mulai dari persiapan dokumen permohonan informasi rekening hingga terlaksananya kegiatan pemblokiran serentak.

Dengan kegiatan ini, pihaknya juga mengklaim akan terus berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum perpajakan secara profesional dan proporsional.

“Terpenting sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan guna mendukung penerimaan negara demi pembiayaan pembangunan nasional,” tutupnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kanwil DJP Sulselbartra memblokir ribuan rekening milik wajib pajak yang tercatat masih memiliki tunggakan pajak kepada negara. Aksi penegakan hukum ini menyasar sedikitnya 2.100 berkas wajib pajak dengan rekening yang tersebar di 16 perbankan besar.

Langkah ini ditempuh lantaran wajib pajak yang bersangkutan belum melunasi kewajibannya meski telah melalui tahapan penerbitan surat teguran hingga surat paksa. Otoritas pajak menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian untuk memastikan peraturan perpajakan diterapkan secara konsisten.

"Upaya ini merupakan bagian untuk memastikan peraturan perpajakan diterapkan secara konsisten. Ini tindak lanjut terukur bagi wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu yang ditentukan," ujar Nurman Efendi. Beliau menjelaskan bahwa pemblokiran dilakukan secara sistematis dan proporsional berdasarkan basis data tunggakan yang valid.

Secara prosedural, Juru Sita Pajak Negara menyampaikan langsung surat permintaan pemblokiran ke kantor pusat bank terkait yang beroperasi di wilayah Jakarta dan Tangerang. Tindakan ini berpijak pada UU No.19/1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan UU No. 19/2000.

Pelaksanaan teknis pemblokiran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan efek jera guna meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa mendatang.

"Kami pun tetap membuka ruang komunikasi bagi wajib pajak untuk segera melakukan pelunasan tunggakan agar pemblokiran dapat segera dicabut sesuai ketentuan yang berlaku," tutur Nurman. Otoritas pajak tetap memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak yang selama ini telah patuh menjalankan kewajibannya.

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur memblokir 3.185 rekening bank milik para penunggak pajak.

Pemblokiran ribuan rekening penunggak pajak dilakukan serentak oleh Kanwil DJP Jawa Timur I, Kanwil DJP Jawa Timur II, dan Kanwil DJP Jawa Timur III pada 6-8 Mei 2026, dengan total 3.185 berkas penunggak pajak yang tersebar di 11 bank besar berkantor pusat di Jakarta dan Tangerang.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I Max Darmawan mengatkan pemblokiran serentak merupakan bagian dari tindakan penagihan aktif yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami mengimbau Wajib Pajak yang masih memiliki tunggakan agar segera melunasi utang pajaknya," kata Max dalam keterangan tertulis, Senin (11/5).

Ia mengatakan DJP tetap mengedepankan kepatuhan sukarela, tetapi terhadap Wajib Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik setelah seluruh tahapan penagihan dilakukan, tindakan penegakan hukum termasuk pemblokiran akan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan akuntabel.

Pemblokiran serentak dilakukan oleh perwakilan Juru Sita Pajak Negara dari masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I, Kanwil DJP Jawa Timur II, dan Kanwil DJP Jawa Timur III.

Selain rekening bank, DJP juga melakukan penelusuran terhadap aset keuangan lainnya yang berada pada lembaga jasa keuangan, seperti subrekening efek, polis asuransi, dan instrumen keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindakan pemblokiran dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sebelumnya telah diterbitkan dan disampaikan Surat Teguran dan Surat Paksa, tetapi tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi utang pajaknya setelah melewati jatuh tempo pembayaran.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya penegakan hukum di bidang perpajakan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kewenangan DJP untuk meminta pemblokiran rekening Wajib Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Adapun tata cara pelaksanaan penagihan pajak dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.

[Gambas:Youtube]

Samarinda, Kaltim (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara memblokir ratusan rekening penunggak pajak senilai lebih dari Rp710 miliar.

"Pemblokiran ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak kooperatif," kata Kepala Kanwil DJP Kaltimtara Paryan di Samarinda, Selasa.

Dia menjelaskan sebelumnya petugas telah memberikan edukasi secara intensif, namun wajib pajak tetap tidak memiliki iktikad baik untuk segera melunasi tunggakan.

Paryan mengemukakan tindakan penagihan terhadap 322 rekening penunggak pajak ini dilakukan secara serentak di wilayah kerja.

"Seluruh surat permintaan pemblokiran rekening tersebut telah diajukan secara resmi kepada 18 lembaga jasa keuangan perbankan pada 29 April 2026," terang dia.

Adapun sasaran pemblokiran ini secara spesifik meliputi 142 wajib pajak dan 180 penanggung pajak yang dianggap terus lalai.

Total persis nilai tunggakan yang memicu tindakan penyitaan awal tersebut mencapai Rp710.040.556.092.

Sebelumnya, DJP sudah mengirimkan surat teguran serta surat paksa kepada para penunggak tersebut.

"Namun, peringatan resmi itu sama sekali tidak membuahkan hasil karena penanggung pajak tetap mengabaikan kewajibannya," ungkap Paryan.

Menurut dia, upaya pemblokiran ini adalah langkah mengamankan target pencapaian penerimaan negara pada 2026.

DJP berwenang meminta bank memblokir rekening nasabah penunggak sebagai langkah awal sebelum tindakan penyitaan.

Kewenangan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

"Prosedur pelaksanaannya mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 tahun 2023 tentang penagihan," jelas Paryan.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Ditjen Pajak melalui tiga kantor wilayah di Jawa Timur melakukan aksi serentak memblokir rekening milik 3.185 penunggak pajak . Langkah penegakan hukum ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai 6 hingga 8 Mei 2026, menyasar aset yang tersebar di 11 bank besar yang berkantor pusat di Jakarta dan Tangerang.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Max Darmawan menekankan, bahwa langkah ini dilakukan secara profesional dan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak yang patuh.

“Kami mengimbau Wajib Pajak (WP) yang masih memiliki tunggakan agar segera melunasi utang pajaknya. DJP tetap mengedepankan kepatuhan sukarela, tetapi terhadap Wajib Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik setelah seluruh tahapan penagihan dilakukan, tindakan penegakan hukum, termasuk pemblokiran, akan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan akuntabel,” ujar Max Darmawan dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).

DJP Punya Aturan Baru, Saham Penunggak Pajak Bisa Disita



Aksi ini melibatkan Juru Sita Pajak Negara dari seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I, II, dan III. Tidak hanya terbatas pada rekening bank, otoritas pajak juga menyisir aset keuangan lainnya seperti polis asuransi, subrekening efek, hingga instrumen keuangan lainnya di berbagai lembaga jasa keuangan.

Tindakan pemblokiran ini merupakan bagian dari penagihan aktif terhadap Wajib Pajak yang dinilai tidak kooperatif. Sebelumnya, DJP telah melayangkan Surat Teguran dan Surat Paksa, namun para penunggak tersebut tetap tidak melunasi utang pajaknya meskipun telah melewati jatuh tempo.

Kewenangan DJP dalam membekukan rekening nasabah ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023.

Melalui operasi serentak ini, DJP bertujuan memberikan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat yang sengaja mengabaikan kewajiban perpajakannya. Kejar 200 Penunggak Pajak Kakap, DJP Amankan Rp13,1 Triliun di 2025



Selain untuk mengamankan penerimaan negara guna pembangunan nasional, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan pajak demi keberlanjutan ekonomi Indonesia.