Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Inggris Keir Starmer resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan kepala pemerintahan dan pemimpin Partai Buruh pada Senin (22/6/2026), setelah menghadapi tekanan politik internal yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Starmer menyampaikan keputusan tersebut setelah gelombang kritik dari sejumlah anggota parlemen dan kabinet, menyusul performa Partai Buruh dalam pemilu lokal serta menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya.

Pengunduran diri ini menandai berakhirnya masa jabatan yang berlangsung kurang dari dua tahun sejak kemenangan besar Partai Buruh pada 2024.

Dalam pernyataan resminya, Starmer mengakui bahwa partai sudah tidak lagi sepenuhnya mendukung kepemimpinannya untuk menghadapi pemilu berikutnya.

“Setiap keputusan yang saya ambil selalu mengutamakan negara yang saya cintai. Karena itu saya akan mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Buruh. Saya telah berbicara dengan Yang Mulia Raja pagi ini untuk menyampaikan keputusan saya," ujarnya dalam pernyataan emosional yang disampaikan di Downing Street, Senin (22/6/2026).

Ia menyebut akan tetap menjabat sementara hingga proses transisi kepemimpinan selesai, sembari memastikan pemerintahan tetap berjalan stabil.

Keputusan ini juga membuka jalan bagi kontestasi internal Partai Buruh untuk memilih pemimpin baru. Sejumlah nama mulai mengemuka sebagai kandidat potensial, dengan mantan Wali Kota Greater Manchester Andy Burnham disebut sebagai salah satu yang terdepan dalam bursa pengganti.

Starmer menegaskan bahwa proses transisi akan dilakukan secara tertib dan meminta seluruh pihak menjaga stabilitas politik di tengah perubahan kepemimpinan yang terjadi lebih cepat dari perkiraan.

Pengunduran dirinya menambah daftar pergantian perdana menteri di Inggris dalam satu dekade terakhir, yang menunjukkan dinamika politik yang masih fluktuatif di negara tersebut.

Penggantinya akan menjadi pemimpin ketujuh negara tersebut dalam periode itu, yang menegaskan bahwa gejolak politik dan ekonomi masih terus mengguncang politik Inggris, bahkan setelah proses Brexit selesai.

Starmer mengalahkan Sunak dalam pemilihan umum pada Juli 2024, mengembalikan Partai Buruh ke pucuk kekuasaan setelah 14 tahun dengan kemenangan telak.

Namun, meskipun berhasil meraih mayoritas 174 kursi, pemerintahan Starmer pada akhirnya melemah akibat merosotnya tingkat elektabilitas, konflik internal di Partai Buruh, serta meningkatnya kekecewaan publik atas kegagalan pemerintah dalam segera mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi biaya hidup.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan dirinya akan dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan pada Senin (8/6/2026) sore.

Said mengatakan pelantikan tersebut akan berlangsung di Istana Kepresidenan pada pukul 16.30 WIB.

"Iya, saya jam 16.30 WIB dilantik di Istana," ujar Said Iqbal saat dihubungi wartawan, Senin (8/6/2026).

Dia menjelaskan informasi mengenai pelantikan itu diterimanya langsung dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Minggu (7/6/2026) malam.

"Ditelepon semalam oleh Pak Seskab Teddy," katanya.

Menurut Said, dirinya akan mengemban jabatan sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dengan kedudukan setingkat menteri.

"Sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dengan kedudukan setingkat menteri sesuai Perpres Nomor 137 Tahun 2024," ujarnya.

Penunjukan Said Iqbal menambah daftar tokoh yang mengisi jabatan penasihat khusus presiden di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jabatan tersebut merupakan bagian dari perangkat kepresidenan yang bertugas memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada presiden sesuai bidang penugasannya.

Sebagai salah satu tokoh serikat pekerja paling berpengaruh di Indonesia, Said Iqbal memiliki rekam jejak panjang dalam gerakan buruh. Pria kelahiran Jakarta, 5 Juli 1968, itu menempuh pendidikan Diploma Teknik Mesin di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan studi Sarjana Teknik Mesin di Universitas Jayabaya dan meraih gelar Magister Ekonomi di Universitas Indonesia.

Said mulai aktif memimpin organisasi pekerja sejak 1992 saat bekerja di sebuah perusahaan elektronik di Bekasi. Kariernya di dunia serikat pekerja terus berkembang hingga mengantarkannya menjadi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), serta Presiden Partai Buruh periode 2021–2026.

Selain aktif di tingkat nasional, Said juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis di organisasi pekerja internasional, di antaranya ASEAN Trade Union Council (ATUC), International Trade Union Confederation (ITUC), hingga International Labour Organization (ILO).

Selama ini, dia dikenal vokal menyuarakan berbagai isu ketenagakerjaan, mulai dari upah minimum, jaminan sosial, perlindungan buruh, penghapusan outsourcing, hingga kebijakan hubungan industrial.

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan memberi sinyal masuknya tokoh buruh Said Iqbal ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tengah mendiskusikan peran yang dinilai paling tepat bagi Said Iqbal, terutama berkaitan dengan kiprahnya selama ini dalam memperjuangkan kepentingan buruh dan tenaga kerja.

"Sedang kami diskusikan," kata Prasetyo saat ditanya mengenai isu masuknya Said Iqbal ke kabinet atau struktur pemerintahan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai posisi yang dipertimbangkan, Prasetyo memberi sinyal bahwa penugasan tersebut akan berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan.

"Kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini, dengan buruh, tenaga kerja," ujarnya.

Prasetyo tidak membenarkan maupun membantah spekulasi bahwa Said Iqbal akan mengisi posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau terlibat dalam lembaga yang mewakili kepentingan pekerja. Menurutnya, pemerintah masih mencari posisi yang paling sesuai.

"Ya yang paling pas atau paling tepat," ucap Prasetyo.

Mengenai waktu pengumuman maupun pelantikan, Prasetyo belum memberikan kepastian. Dia meminta publik menunggu informasi resmi dari pemerintah.

"Nanti tunggu informasi," tandas Prasetyo.

PT Xacti Indonesia menutup operasional perusahaan di Depok, Jawa Barat, serta melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 350 karyawan.

Kabar penutupan pabrik dan PHK buruh itu diungkap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal.

Perusahaan yang dulu dikenal sebagai PT Sanyo Group tersebut merupakan usaha manufaktur elektronik yang memproduksi berbagai peralatan digital, terutama perangkat digital imaging.

Said Iqbal mengatakan penyebab utama PT Xacti Indonesia tutup dan PHK lantaran kondisi ketidakpastian kondisi global dan dalam negeri. Akibatnya, perusahaan tak kuat lagi beroperasi.

"Benar telah terjadi PHK sekitar 350 karyawan di PT Xacti Indonesia, yang berlokasi di Depok Jawa Barat. 350 orang telah di PHK dan perusahaan total tutup operasional," kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Senin (25/5) dikutip CNBC Indonesia.

Ia mengaku menerima informasi PHK Xacti Indonesia berdasarkan laporan dari anggota serikat pekerja. Para buruh telah diberikan peringatan untuk bersiap-siap.

"Ini bukan ngarang-ngarang, tidak ada, kami kan langsung dari anggota di bawah, yang biasanya diberitahu dulu, diberi early warning lah oleh perusahaan, pemberitahuan lebih awal oleh perusahaan," tegas Said Iqbal.

Menurutnya, PT Xacti Indonesia merupakan anggota dari KSPI, tepatnya anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang merupakan bagian dari KSPI. Namun dalam dua bulan terakhir, Xacti Indonesia tidak lagi aktif menjadi anggota KSPI dan FSPMI karena dalam persiapan untuk tutup operasional secara permanen.

Menurutnya, Xacti Indonesia tutup karena terdampak perang Iran melawan agresi Amerika Serikat (AS) dan Israel. Tdak ada kepastian kapan perang itu berakhir dan berujung kenaikan barang-barang, termasuk bahan baku, BBM dan biaya produksi.

Said Iqbal menambahkan ketidakpastian tersebut membuat harga BBM melambung tinggi. Ketika harga BBM makin mahal, maka perusahaan mau tidak mau harus menerapkan efisiensi bahan bakar. Apalagi, pabrik menggunakan BBM non-subsidi untuk menjalankan mesin-mesinnya.

"Kalau dalam kasus Xacti Indonesia, bukan lagi efisiensi, benar ditutup perusahaannya, karena sudah tidak mampu bersaing. Apalagi Xacti Indonesia kan juga ada produknya di ekspor, produk kameranya. Saat ini pasar global lagi lesu karena perang kan. Nah itulah faktor penyebab utama," ucapnya.

Selain itu, Said Iqbal menuturkan tutupnya pabrik Xacti Indonesia juga dipengaruhi kondisi dalam negeri, salah satunya pelemahan rupiah.

"Perusahaan juga terdampak dari pelemahan rupiah, karena bahan baku impor kan membelinya pakai dolar, jadi meningkat ongkos produksinya, karena transaksi mereka di Indonesia kan dalam bentuk rupiah," ungkapnya.

LONDON - Sebanyak 70 Anggota Parlemen (MP) dari Partai Buruh menuntut agar Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer mengundurkan diri. Musababnya, Partai Buruh menjadi pihak yang paling kalah dalam pemilu lokal pekan lalu, kehilangan lebih dari 1.300 kursi dewan di seluruh negeri.

Mengutip laporan Sky News, Selasa (12/5/2026), setidaknya tiga anggota junior pemerintahan Starmer sejauh ini telah mengundurkan diri dari posisi mereka.

Berdasarkan aturan Partai Buruh, tantangan kepemimpinan formal akan membutuhkan dukungan dari setidaknya 81 Anggota Parlemen partai, seperlima dari total anggota partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Mantan menteri luar negeri dan Anggota Parlemen Partai Buruh, Catherine West, mengumumkan bahwa ia sedang mengumpulkan dukungan untuk memulai proses dan memilih pemimpin baru pada bulan September.

“Hasil Kamis lalu menunjukkan bahwa PM telah gagal menginspirasi harapan,” tulisnya di X. “Yang terbaik untuk partai dan negara sekarang adalah transisi yang tertib.”

Dalam pidatonya pada Senin pagi, Starmer mengakui bahwa “tidak ada yang bisa ditutupi” mengenai skala kekalahan yang diderita Partai Buruh tetapi berjanji untuk tetap menjabat dan merebut kembali dukungan.

Dia berjanji untuk membangun kembali hubungan Inggris dengan Uni Eropa dan membuat Inggris “lebih adil".

Starmer telah merosot dalam jajak pendapat sejak kemenangan telak partainya dalam pemilu 2024. Penurunan popularitas ini terjadi setelah langkah-langkah penghematan yang sangat tidak populer, munculnya kembali skandal geng pemerkosaan Pakistan di masa lalu, dan tanggapan pemerintah terhadap protes dan kerusuhan anti-imigrasi tahun 2024—yang memicu tuduhan keadilan "dua tingkat" setelah ratusan warga negara Inggris ditangkap karena unggahan di media sosial.

Pemerintahan Partai Buruh juga kehilangan pemilih sayap kiri dengan menetapkan kelompok protes pro-Palestina; "Palestine Action", sebagai organisasi teroris.

Separuh warga Inggris menginginkan Starmer mundur, sementara hanya 29% yang menginginkannya tetap menjabat, menurut jajak pendapat YouGov yang diterbitkan pada hari Senin yang mensurvei 4.904 orang dewasa di Inggris.

Partai Reform UK yang euroskeptis dan anti-imigran muncul sebagai pemenang terbesar dalam pemilu lokal, memenangkan lebih dari 1.200 kursi dewan lokal di seluruh negeri.

“Para pemilih yang merasa dikhianati telah meninggalkan Partai Buruh untuk selamanya,” kata pemimpin partai tersebut, Nigel Farage, di X pada hari Senin.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan jajaran Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh selama 1,5 jam, yang berlangsung pada Selasa, 28 April 2026. Lalu apa isi pertemuannya?

Informasi pertemuan Presiden Prabowo dengan KSPI dan Partai Buruh dibagikan lewat foto yang diterima, Rabu (29/4/2026). “Sebelum tanggal 1 Mei, KSPI telah meminta waktu untuk bertemu Presiden dan permintaan tersebut dikabulkan. Pertemuan berlangsung pada 28 April 2026 untuk menyampaikan 11 isu atau harapan buruh,” tulis Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangannya.

Said Iqbal pun menyampaikan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo terkait agenda Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 dan arah masa depan Indonesia. Dia menjelaskan bahwa setelah pertemuan selama kurang lebih 1,5 jam, KSPI memutuskan untuk mengadakan perayaan May Day bersama Presiden Prabowo di Monumen Nasional (Monas), bersama serikat pekerja lainnya.

“Setelah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai May Day dan masa depan Indonesia, kami memutuskan untuk merayakan May Day di Monas bersama Presiden dan elemen serikat pekerja lainnya,” ujar Said Iqbal.

Menurut Said Iqbal, KSPI berpandangan bahwa perayaan May Day tidak boleh sekadar seremonial. Di seluruh dunia, termasuk Indonesia, May Day adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan buruh secara langsung kepada pemangku kebijakan.

Selain itu, dari 11 isu yang dibawa KSPI, terdapat sejumlah isu krusial yang telah dijawab dan ditegaskan oleh Presiden Prabowo sebagai tindak lanjut atas harapan buruh. “May Day bukan sekadar seremoni. Ini adalah momentum menyampaikan harapan dan tuntutan buruh. Dan dari 11 isu yang kami sampaikan, ada beberapa yang langsung mendapat respons dan penegasan dari Presiden,” tegasnya.

Presiden Prabowo, kata Said Iqbal, menyampaikan pandangannya bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya sumber daya alam, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Ia mengajak buruh untuk bersama-sama membangun Indonesia sebagai milik bersama.

Said Iqbal juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo menginginkan buruh hidup sejahtera dengan upah yang layak. Pemanfaatan sumber daya alam melalui hilirisasi dinilai sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut. “Presiden juga meminta dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, khususnya buruh, untuk mewujudkan cita-cita tersebut.”

Terkait 11 isu yang disampaikan, Said Iqbal menjelaskan bahwa sebagian besar isu tersebut saat ini sedang dalam proses. Ia mencontohkan bahwa RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) telah resmi disahkan menjadi undang-undang.

Mengenai ancaman PHK, Said Iqbal mengatakan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK dan Penciptaan Lapangan Kerja. “Presiden juga optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dicapai.”

“Untuk RUU Ketenagakerjaan, Presiden menyampaikan bahwa proses pembahasan telah berjalan melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja). Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, disebut telah menyampaikan bahwa pembahasan tidak dilakukan di Badan Legislasi (Baleg), melainkan di Panja, dengan target penyelesaian sebelum Oktober 2026 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168,” jelasnya.

Di bidang reformasi pajak, pemerintah akan mempelajari ulang struktur dan kalkulasi pajak. Said Iqbal menyebutkan bahwa peluang penghapusan pajak yang menjadi tuntutan buruh, seperti pajak THR dan pesangon, sangat bergantung pada capaian pertumbuhan ekonomi nasional.

Terkait perlindungan industri TPT, nikel, dan semen, Said Iqbal mengatakan Presiden Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa tidak akan terjadi penutupan industri, terutama karena pemerintah tengah mempersiapkan peran Danantara untuk menjaga keberlangsungan industri-industri tersebut.

Dalam isu pekerja ojek online (ojol), pemerintah melalui Danantara juga didorong untuk terlibat dalam kepemilikan aplikasi, sehingga dapat mengendalikan kebijakan potongan tarif. Dengan skema tersebut, pemerintah diyakini dapat mendorong penurunan potongan tarif menjadi 10 persen.

“Negara harus hadir. Untuk ojol, pemerintah melalui Danantara didorong ikut dalam kepemilikan aplikasi agar potongan tarif 10 persen bisa diwujudkan,” ujar Said Iqbal.

Ia menambahkan bahwa terdapat keberpihakan negara terhadap pekerja ojol, dan pemerintah berkomitmen untuk mendorong kebijakan tersebut. Menutup pernyataannya, Said Iqbal menegaskan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan KSPI yang didukung Partai Buruh memberikan pencerahan bagi gerakan buruh ke depan.

“Pertemuan ini memberikan pencerahan. Ada harapan, ada proses, dan ada ruang dialog yang terbuka bagi buruh untuk memperjuangkan hak-haknya,” pungkasnya.

Dalam momentum May Day 2026, KSPI akan menyampaikan 11 isu utama, yaitu: pengesahan RUU Ketenagakerjaan; HOSTUM (Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah); ancaman PHK akibat perang; reformasi pajak termasuk kenaikan PTKP dan penghapusan pajak THR, JHT, dan pensiun.

Kemudian, pengesahan RUU Perampasan Aset; penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri nikel; moratorium industri semen akibat over supply; ratifikasi Konvensi ILO 90; perjuangan tarif ojol 10%; revisi UU Nomor 2 Tahun 2024; serta pengangkatan guru dan tenaga honorer PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh , Said Iqbal menegaskan bahwa proses legislasi ke depan, terutama untuk RUU Ketenagakerjaan, harus dilakukan secara transparan dan partisipatif. Pemerintahdan DPR RI diingatkan agar tidak mengulang pola pembahasan legislasi seperti pada Undang-undang Cipta Kerja dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

"Jangan sampai terulang kembali seperti Omnibus Law Cipta Kerja, yang dibahas terburu-buru tanpa partisipasi luas dan tanpa kajian akademik yang mendalam," kata Said Iqbal dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Ia menyoroti rencana pembahasan RUU Ketenagakerjaan melalui Badan Legislasi DPR RI yang dinilai berpotensi dilakukan secara tertutup. KSPI dan Partai Buruh menilai mekanisme tersebut rawan mengabaikan partisipasi publik dan kepentingan pekerja.

Said Iqbal mengungkapkan, ada kekhawatiran bahwa pembahasan di Baleg akan membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk kembali mendorong pendekatan omnibus law yang sebelumnya menuai polemik luas.

Kondisi Ketenagakerjaan RI Lampu Kuning, 1,5 Juta Calon Pekerja Tak Terserap Setiap Tahun



“Patut diduga ada kelompok pengusaha yang ingin menggunakan ruang Baleg agar RUU Ketenagakerjaan kembali seperti omnibus law,” ujarnya.

Selain itu, Said Iqbal juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pembahasan. Menurutnya, proses legislasi yang minim keterbukaan berisiko menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hasil undang-undang yang dihasilkan.

Sebagai alternatif, KSPI dan Partai Buruh mendorong agar pembahasan RUU Ketenagakerjaan dilakukan melalui mekanisme yang lebih terbuka, seperti Panitia Khusus (Pansus) atau Panitia Kerja (Panja) di Komisi IX DPR RI yang dinilai lebih relevan dengan substansi isu ketenagakerjaan.

“Lebih tepat jika dibahas melalui Komisi IX DPR RI agar prosesnya transparan, partisipatif, dan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan bahwa ratusan ribu buruh di seluruh wilayah Indonesia akan turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026.

Said menyebut May Day 2026 akan diperingati oleh ratusan ribu buruh di bawah naungan KSPI dan Partai Buruh yang tersebar di seluruh Indonesia meski pusatnya digelar di gedung DPR RI, Jakarta.

“May Day pada 1 Mei 2026 akan diikuti oleh ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia, dengan titik pusat aksi di depan Gedung DPR RI untuk wilayah Jakarta. Aksi ini akan dilanjutkan dengan long march menuju Istora Senayan untuk menggelar May Day Fiesta,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring jelang peringatan May Day 2026, Jumat (17/4/2026)

Dia menegaskan bahwa KSPI dan Partai Buruh tidak akan ikut serta dalam perayaan May Day 2026 yang digelar di Monas. Perayaan itu, sebutnya, kabarnya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan, menyampaikan bahwa pilihan aksi di DPR RI merupakan keputusan politik yang sadar dan terukur. Secara tidak langsung ia menegaskan, peringatan May Day tidak boleh direduksi menjadi seremoni, melainkan harus menjadi momentum perjuangan untuk menagih janji-janji negara yang hingga kini belum dijalankan.

“Kami hanya akan melakukan aksi May Day di DPR RI, bukan di Monas. Karena bagi kami, May Day adalah perjuangan, bukan sekadar seremoni,” tegas Said Iqbal.

Adapun, Said Iqbal mengingatkan kembali enam janji Presiden Prabowo pada May Day 2025 yang hingga kini belum dijalankan.

Pertama, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan, meskipun panitia kerja di DPR telah dibentuk dan draf maupun naskah akademik belum disosialisasikan.

Kedua, penghapusan sistem alih daya atauoutsourcingdan penolakan terhadap upah murah. KSPI menilai regulasi turunan yang ada saat ini belum sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatasan pekerja alih daya.

Ketiga, reformasi perpajakan, termasuk usulan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan dari Rp4,5 juta guna meningkatkan daya beli masyarakat.

“Selain itu, kami juga mendorong penghapusan sejumlah pajak yang dinilai membebani pekerja,” ungkap Said.

Keempat, penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi meningkat dalam beberapa bulan ke depan akibat tekanan global dan lonjakan impor.

Kelima, percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang dinilai tak kunjung rampung meski telah lama dibahas.Keenam, pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi melalui penyitaan aset para pelaku.

Selain itu, Said menegaskan terdapat dua isu tambahan yang juga akan diangkat KSPI dan Partai Buruh untuk May Day 2026.Ketujuh, penolakan terhadap potongan tarif ojek online sebesar 20%, dengan tuntutan penurunan menjadi maksimal 10%.

“Kedelapan, penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai berpotensi mengancam perlindungan pekerja, termasuk pekerja perempuan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan tidak akan masuk dalam Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Said Iqbal, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, mengklaim bahwa gagasan pembentukan Satgas PHK sejatinya berasal dari usulan mereka yang disampaikan dalam forum sarasehan ekonomi yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun lalu.

Dalam forum tersebut, yang juga dihadiri oleh Prabowo Subianto, KSPI menyampaikan perlunya pembentukan Satgas PHK sebagai langkah antisipatif terhadap potensi gelombang pemutusan hubungan kerja, khususnya dalam konteks dinamika perdagangan global dan tekanan eksternal.

“Satgas PHK adalah usulan KSPI yang kami sampaikan langsung dalam sarasehan ekonomi. Tujuannya untuk mengantisipasi dampak kebijakan perdagangan internasional dan situasi global,” jelas Said Iqbal dalam konferensi pers, Jumat (17/4/2026).

Namun, KSPI menilai usulan tersebut tidak ditindaklanjuti secara konsisten. Said menyebut pembahasan lanjutan justru dilakukan secara terbatas tanpa melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk KSPI.

Menurutnya, pembentukan kembali Satgas PHK diputuskan dalam pertemuan di Istana yang hanya melibatkan sebagian serikat pekerja. Alhasil, pembentukannya memunculkan pertanyaan terkait transparansi dan mekanisme kerja lembaga tersebut.

“Tanpa melibatkan KSPI, tiba-tiba diputuskan Satgas PHK akan dihidupkan kembali. Kami mempertanyakan bagaimana mekanisme kerja, tugas, serta sejauh mana keputusan Satgas tersebut bersifat mengikat,” ujarnya.

Kendati begitu, Said Iqbal menegaskan bahwa KSPI tetap memberikan dukungan terhadap program pemerintah yang berpihak pada rakyat dan buruh, termasuk Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), sepanjang dilakukan dengan cara yang transparan dan melibatkan semua pihak.

Sama dengan Satgas PHK, KSPI juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terlibat dalam struktur dan kepengurusan DKBN.

Menurut Said, pembentukan DKBN sejatinya telah lebih dahulu dibahas dan bahkan disepakati dalam forum bersama sekitar satu bulan lalu.

“Kesepakatan itu sudah diputuskan melalui musyawarah yang dihadiri unsur pemerintah dan pimpinan DPR. Namun dalam perjalanannya, hasil tersebut tidak dijalankan,” kata Said.

Sebagai catatan, pembentukan DKBN merupakan salah satu janji Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan langsung dalam peringatan May Day 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memutuskan tidak akan terlibat dalam struktur Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN).

Keputusan tersebut diambil lantaran KSPI menilai hasil musyawarah yang telah disepakati bersama dalam proses pembentukan DKBN justru tidak dijalankan.

Said Iqbal, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar rapat internal dan memutuskan untuk tidak terlibat dalam struktur DKBN.

“Atas dasar itulah, maka KSPI mengadakan rapat internal dan keputusannya tidak akan ikut serta di dalam DKBN,” kata Said dalam konferensi pers daring jelang peringatan May Day 2026, Jumat (17/4/2026).

Menurut Said, pembentukan DKBN sejatinya telah lebih dahulu dibahas dan bahkan disepakati dalam forum bersama sekitar satu bulan lalu. Forum itu melibatkan berbagai konfederasi serikat pekerja, unsur pemerintah, serta pimpinan DPR.

Dalam forum tersebut, jelasnya hadir sejumlah organisasi buruh seperti KSPI, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), serta beberapa faksi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), yakni KSPSI Andi Gani, KSPSI Jumhur Hidayat, dan KSPSI Yorrys Raweyai.

Said Iqbal menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut telah dicapai kesepakatan mengenai struktur DKBN, yakni posisi ketua diisi oleh KSPI, sekretaris jenderal dari KSBSI, serta posisi penasihat dari unsur KSPSI.

“Kesepakatan itu sudah diputuskan melalui musyawarah yang dihadiri unsur pemerintah dan pimpinan DPR. Namun dalam perjalanannya, hasil tersebut tidak dijalankan,” kata Said.

Lebih lanjut, Said Iqbal juga mempertanyakan efektivitas kelembagaan tersebut apabila proses awal pembentukannya tidak berjalan sesuai kesepakatan.

“Bagaimana lembaga ini bisa berjalan baik jika hasil musyawarah antara serikat pekerja, pemerintah, dan DPR tidak dihormati,” ujarnya.

Dengan demikian, KSPI menegaskan sikap menolak bergabung dalam DKBN serta tidak akan ambil bagian dalam struktur kelembagaan tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Said, Pemerintah RI melalui Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan agenda khusus dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026 yakni pembentukan DKBN serta Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Sebagai catatan, pembentukan DKBN merupakan salah satu janji Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan langsung dalam peringatan May Day 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh berharap dapat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sebelum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 untuk mengingatkan sederet janjinya pada tahun lalu.

Said Iqbal, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, menegaskan bahwa tanpa pertemuan tersebut, pihaknya tidak akan ikut serta dalam perayaan May Day 2026 yang digelar di Monas. Perayaan itu, sebutnya, kabarnya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

KSPI bersama Partai Buruh, jelasnya, hanya akan menggelar rangkaian aksi peringatan May Day 2026 di depan Gedung DPR RI, sebelum dilanjutkan dengan kegiatan May Day Fest di Istora Senayan.

“Bila mana tidak ada upaya-upaya tersebut [pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto], ya, maka kami tetap melaksanakan aksi May Day di DPR RI yang dilanjutkanlong marchdan May Day Fest di Istora Senayan,” kata Said dalam konferensi pers daring, Jumat (17/4/2026).

Said menjelaskan, pihak pemerintah dan DPR sendiri sebenarnya sudah melakukan pendekatan untuk mengajak KSPI dan Partai Buruh untuk ikut serta dalam perayaan Hari Buruh Internasional di Monas. Pihaknya pun mengapresiasi ajak tersebut.

Namun, dia menegaskan bahwa partisipasi dalam acara di Monas akan sangat bergantung pada adanya ruang dialog langsung dengan Presiden sebelum 1 Mei 2026. Dia menekankan bahwa pertemuan tersebut penting untuk mengingatkan kembali komitmen yang pernah disampaikan Presiden dalam pidato May Day 2025.

Menurutnya, tidak tepat apabila pidato Presiden Prabowo pada May Day 2026 kembali mengulang janji yang sama tanpa realisasi konkret.

“Sepanjang kami bisa bertemu langsung dengan Presiden sebelum May Day, untuk memastikan dan menjelaskan enam isu utama yang hingga kini belum dijalankan, tentu kami akan mempertimbangkan untuk hadir di Monas,” kata Said.

Adapun, Said Iqbal mengingatkan kembali enam janji Presiden Prabowo pada May Day 2025 yang hingga kini belum dijalankan.

Pertama, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan, meskipun panitia kerja di DPR telah dibentuk dan draf maupun naskah akademik belum disosialisasikan.

Kedua, penghapusan sistem alih daya atauoutsourcingdan penolakan terhadap upah murah. KSPI menilai regulasi turunan yang ada saat ini belum sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatasan pekerja alih daya.

Ketiga, reformasi perpajakan, termasuk usulan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan dari Rp4,5 juta guna meningkatkan daya beli masyarakat.

“Selain itu, kami juga mendorong penghapusan sejumlah pajak yang dinilai membebani pekerja,” ungkap Said.

Keempat, penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi meningkat dalam beberapa bulan ke depan akibat tekanan global dan lonjakan impor.

Kelima, percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang dinilai tak kunjung rampung meski telah lama dibahas.Keenam, pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi melalui penyitaan aset para pelaku.

Selain itu, Said menegaskan terdapat dua isu tambahan yang juga akan diangkat KSPI dan Partai Buruh untuk May Day 2026.Ketujuh, penolakan terhadap potongan tarif ojek online sebesar 20%, dengan tuntutan penurunan menjadi maksimal 10%.

“Kedelapan, penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai berpotensi mengancam perlindungan pekerja, termasuk pekerja perempuan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menegaskan tidak akan ikut dalam perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 yang digelar di Monas. Rencananya, perayaan May Day di Monas bakal dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Presiden KSPI Said Iqbal sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menjelaskan bahwa KSPI bersama Partai Buruh akan menggelar rangkaian aksi peringatan May Day 2026 di depan Gedung DPR RI, sebelum dilanjutkan dengan kegiatan May Day Fest di Istora Senayan.

“KSPI dan Partai Buruh kembali menegaskan bahwa hanya akan melakukan aksi May Day pada 1 Mei 2026 di depan gedung DPR,” kata Said dalam konferensi pers daring, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, KSPI dan Partai Buruh tidak ikut ke dalam perayaan May Day di Monas lantaran dipandang lebih kepada aksi seremonial belaka. Sementara aksi yang digelar KSPI dan Partai Buruh berfokus pada penyampaian tuntutan konkret atas sejumlah janji pemerintah yang dinilai belum terealisasi.

“Perayaan di Monas lebih kepada seremonial,” tegas Said.

KSPI mencatat terdapat enam isu utama yang sebelumnya telah dijanjikan pemerintah pada peringatan May Day tahun lalu, tetapi hingga kini belum dijalankan.

Pertama, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan, meskipun panitia kerja di DPR telah dibentuk dan draf maupun naskah akademik belum disosialisasikan.

Kedua, penghapusan sistem alih daya atauoutsourcingdan penolakan terhadap upah murah. KSPI menilai regulasi turunan yang ada saat ini belum sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatasan pekerja alih daya.

Ketiga, reformasi perpajakan, termasuk usulan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan dari Rp4,5 juta guna meningkatkan daya beli masyarakat.

“Selain itu, kami juga mendorong penghapusan sejumlah pajak yang dinilai membebani pekerja,” ungkap Said.

Keempat, penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi meningkat dalam beberapa bulan ke depan akibat tekanan global dan lonjakan impor.

Kelima, percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang dinilai tak kunjung rampung meski telah lama dibahas.Keenam, pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi melalui penyitaan aset para pelaku.

Selain itu, Said menegaskan terdapat dua isu tambahan yang juga diangkat dalam aksi kali ini.Ketujuh, penolakan terhadap potongan tarif ojek online sebesar 20%, dengan tuntutan penurunan menjadi maksimal 10%.

“Kedelapan, penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai berpotensi mengancam perlindungan pekerja, termasuk pekerja perempuan,” pungkasnya.