Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai pemerintah bersama dunia usaha dan industri dapat berkolaborasi untuk meningkatkan daya saing dan keterampilan (skill) pekerja, termasuk bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan, salah satu wujud kolaborasi tersebut adalah penyelenggaraan pelatihan upskilling dan reskilling bagi pekerja terdampak PHK serta pencari kerja.

Ia menilai langkah ini penting untuk membekali tenaga kerja dengan kompetensi baru agar tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

“Pelatihan upskilling dan reskilling merupakan kunci agar pekerja tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Kompetensi menjadi modal untuk membuka peluang kerja maupun usaha baru,” ujar Yassierli.

Menaker menegaskan, peningkatan kompetensi tenaga kerja harus diiringi dengan penguatan hubungan industrial agar tercipta industri yang produktif, tangguh, dan berdaya saing.

Sejalan dengan itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengembangkan lima level maturitas hubungan industrial, yakni Level 1 (Terfragmentasi), Level 2 (Patuh), Level 3 (Harmonis), Level 4 (Proaktif), dan Level 5 (Transformatif).

Pada level tertinggi, perusahaan tidak hanya mampu membangun hubungan yang harmonis dengan serikat pekerja, tetapi juga berkolaborasi menciptakan ekosistem industri yang kuat, berkelanjutan, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan.

“Semangatnya adalah membangun daya tahan industri melalui kolaborasi lintas sektor. Saya berharap kegiatan ini menjadi model untuk memperkuat sinergi tiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan pekerja, serta menginspirasi perusahaan-perusahaan lain dalam menerapkan praktik baik Hubungan Industrial Pancasila,” kata Menaker Yassierli.

Di sisi lain, Direktur PT HM Sampoerna Tbk. Rianto Probo Hartono mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan pelatihan yang diinisiasi Kemnaker bagi 150 pekerja terdampak PHK dan pencari kerja.

Program tersebut merupakan kelanjutan kolaborasi antara Sampoerna, Kemnaker, dan pemerintah daerah yang telah dimulai sejak 2025.

“Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja merupakan kunci untuk memperkuat hubungan industrial nasional. Kami berharap sinergi ini memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” kata Rianto.

Ke depan, ia berharap kolaborasi tersebut dapat diperluas dengan meningkatkan jumlah peserta pelatihan menjadi 1.130 orang sehingga semakin banyak pekerja terdampak PHK dan pencari kerja yang memperoleh peningkatan kompetensi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Sejumlah jenis pekerjaan dikecualikan pemerintah untuk memakai tenaga pekerja alih daya (outsourcing) yang bakal diatur dalam revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026.

Pada prinsipnya, aturan tersebut melarang perusahaan untuk menggunakan pekerja outsouring dan ditargetkan bakal terbit paling lambat pertengahan Juli 2026

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan empat jenis pekerjaan yang dikecualikan, yakni petugas katering, petugas keamanan (security), pengemudi (driver), dan petugas kebersihan (cleaning service).

"Jadi, dilarang mempekerjakan pekerja alih daya poin satu. Poin dua, pengecualian terhadap hal tersebut di empat jenis pekerjaan penunjang. Jelas ya, penunjang," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Minggu (28/6), dikutip dari Detikfinance.

Ia mengatakan perusahaan akan diberikan masa transisi selama enam bulan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru tersebut setelah aturan resmi diterbitkan.

Meski demikian, Said mengungkapkan pembahasan revisi Permenaker masih menyisakan perbedaan pandangan antara pemerintah dan kalangan buruh.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah mengusulkan agar pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, dan ketenagalistrikan tetap dapat menggunakan tenaga alih daya.

Namun, usulan tersebut ditolak serikat buruh karena dinilai berpotensi mempertahankan praktik outsourcing di sektor strategis yang selama ini banyak diterapkan oleh badan usaha milik negara (BUMN).

Sebagai jalan tengah, Said mengusulkan BUMN yang membutuhkan tenaga kerja penunjang membentuk anak perusahaan sebagai pemberi kerja, bukan melalui koperasi, yayasan, CV, atau perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.

"Jadi, enggak bisa lagi koperasi, yayasan, CV, Karang Taruna, enggak bisa. Jadi, perusahaan milik negara kalau dia mau menggunakan pekerja alih daya di jasa penunjang, itupun di jasa penunjang pertambangan, perminyakan, dan ketenagalistrikan, maka dia harus membentuk anak perusahaan," ujarnya.

Menurutnya, pekerja nantinya memiliki hubungan kerja langsung dengan anak perusahaan tersebut, baik melalui perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Selain itu, upah dan kesejahteraan pekerja harus setara dengan pekerja di perusahaan induk.

Sementara itu, Said menegaskan perusahaan swasta tidak lagi diperbolehkan menggunakan tenaga outsourcing di sektor pertambangan dan perminyakan. Menurutnya, perusahaan swasta memiliki kemampuan finansial yang memadai sehingga tidak memiliki alasan untuk tetap menggunakan skema alih daya.

"Untuk perusahaan jasa pertambangan dan perminyakan swasta, enggak boleh ada pekerja alih daya. Kenapa? Karena mereka kan milik-milik swasta ini keuntungan perusahaannya tinggi sekali, dan itu kan hanya di satu lokasi," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendaftaran Magang Nasional 2026 Batch I segera dibuka.

Pendaftaran dibuka pada 15-28 Juli 2026 melalui maganghub.kemnaker.go.id.

Magang nasional 2026 dibuka bagi lulusan perguruan tinggi yang ingin memperoleh pengalaman kerja supaya peluang direkrut perusahaan tambah besar.

Program ini diprakarsai oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI).

"Ini suatu hal, kabar baik buat adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi. Jadi kenaikannya (jumlah peserta) itu dari 100 ribu menjadi 150 ribu (orang), dan dengan jumlah anggaran sekitar Rp4,2 triliun," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dikutip dari Antara, Senin (29/6/2026).

Calon peserta magang bisa membuat akun apabila waktu pendaftaran sudah tiba. Berikut penjelasannya dikutip dari Kompas.com dan maganghub.kemnaker.go.id.

Cara daftar Magang Nasional 2026

• Kunjungi laman https://maganghub.kemnaker.go.id
• Pilih menu “Masuk” atau “Daftar” untuk membuat akun SIAPKerja
• Lengkapi data pribadi dan unggah dokumen pendukung (ijazah, transkrip nilai, dan CV)
• Pilih perusahaan atau instansi tempat magang yang diminati
• Kirim pendaftaran dan pantau hasil seleksi melalui dashboard akun

Calon peserta diharapkan mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi Magang Nasional 2026.

Instruksi presiden

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menaker menambah kuota magang nasional tahun ini.

Dengan anggaran Rp 4,2 triliun kuota bertambah dari 100.000 jadi 150.000 peserta.

"Tahun ini Presiden memutuskan untuk menambah kuota Program Magang menjadi 150.000 peserta, dari sebelumnya 100.000 peserta. Ini tentu menjadi kabar baik bagi para lulusan perguruan tinggi," jelas Yassierli dikutip dari Kompas.com.

Bukan cuma calon peserta, perusahaan yang ingin mendaftarkan diri untuk jadi tempat magang nasional dipersilahkan.

Kemnaker nantinya memverifikasi apakah cocok dengan lulusan perguruan tinggi atau tidak.

"Kami akan memverifikasi. Yang akan kita verifikasi adalah terkait dengan apakah lowongan itu benar-benar cocok untuk lulusan perguruan tinggi. Kalau iya kita akan loloskan," jelasnya.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Cara Daftar Program Magang Nasional Batch 2, Klik maganghub.kemnaker.go.id" dan Antara berjudul "Pemerintah siapkan Rp4,2 triliun untuk Magang Nasional 2026"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan jumlah alumni peserta Magang Nasional (MagangHub) yang langsung terserap ke dunia kerja bisa meningkat pada tahun 2026.

“Targetnya (serapan ke dunia kerja) bisa sebanyak mungkin,” kata Menaker Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan berdasarkan data terkini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sudah terdapat sejumlah perusahaan yang merekrut 30 persen dari 102 ribu orang peserta Magang Nasional Angkatan I/Tahun 2025.

Namun, ia tidak merinci lebih lanjut angka pasti dari target peningkatan serapan alumni Magang Nasional ke dunia kerja atau industri pada tahun ini.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, para alumni peserta Magang Nasional diharapkan memiliki nilai tambah, baik dari sisi keterampilan keras dan lunak (hard and soft skills), sehingga membuka peluang lebih besar untuk direkrut perusahaan tempatnya menimba ilmu selama enam bulan.

“Jadi kalau yang sesuai data itu, 30 persen dari 100 ribu kemarin yang angkatan pertama, langsung bekerja di perusahaan itu. Tetapi perusahaan-perusahaan lain tentunya juga mereka pasti ingin mengambil yang sudah berpengalaman magang,” kata Teddy.

Sementara itu, jumlah peserta program ini pada tahun 2026 resmi diperluas menjadi 150 ribu orang, dan program magang ditargetkan untuk dimulai pada awal Agustus.

Adapun kuota peserta pada periode (batch) pertama dari Magang Nasional 2026 adalah sebanyak 50 ribu orang, dengan pendaftarannya akan dibuka pada 15-28 Juli mendatang.

Dari sisi mitra industri, perusahaan memiliki waktu hingga 15 Juli untuk melakukan pendaftaran dan melewati tahapan verifikasi sebagai mitra penyelenggara Magang Nasional tahun ini.

Setelah periode pendaftaran peserta rampung pada 28 Juli, para calon peserta Magang Nasional 2026 akan diverifikasi dan diseleksi pada 29 Juli hingga 5 Agustus.

Peserta yang lolos program ini nantinya diumumkan pada 7 Agustus, dan hari pertama Magang Nasional 2026 batch I resmi dimulai pada 10 Agustus.

“Insya Allah kita harapkan di tahun ini, di angkatan kedua, akan lebih banyak (peserta), dan tentunya semakin banyak akan semakin baik,” ujar Seskab Teddy.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengumumkan program magang nasional tahun 2026 segera dibuka pada 15-28 Juli 2026.

Pemerintah menambah kuota peserta menjadi 150.000 orang dari sebelumnya 100.000 orang dengan anggaran sebesar Rp4,2 triliun.

Yassierli mengatakan penambahan kuota tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Di mana disebutkan ini menjadi kabar baik bagi lulusan perguruan tinggi yang ingin memperoleh pengalaman kerja melalui program magang nasional.

"Insyaallah angkatan kedua kita sudah mulai siapkan. Hasil evaluasi kita, angkatan pertama 100 ribu orang, kemudian saya paparkan ke Pak Presiden, dan kemudian Pak Presiden memutuskan untuk menambah kuotanya menjadi 150 ribu," kata Yassierli, Senin (29/6/2026).

Dia melanjutkan, menjelang pembukaan pendaftaran peserta, pemerintah memberi waktu sekitar dua pekan bagi perusahaan, kementerian, dan lembaga untuk mendaftarkan diri ke platform Magang Hub serta mengunggah lowongan magang yang akan dibuka.

Menurutnya, seluruh lowongan akan melalui proses verifikasi untuk memastikan posisi yang ditawarkan sesuai bagi lulusan perguruan tinggi. Selain itu, jumlah peserta magang di setiap perusahaan dibatasi maksimal 20 persen dari total jumlah karyawan.

Yassierli menambahkan, pelaksanaan pendaftaran peserta akan dilakukan secara bertahap dalam tiga gelombang.

"Kita akan mulai buka batch pertama pendaftaran untuk sebesar kuota arahan dari Pak Sekab, 50.000 orang. Nanti kita buka segera sesudah itu batch kedua 50.000 dan batch ketiga 50.000 orang," kata Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli menegaskan program magan nasional merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Karena itu, pihaknya berupaya memastikan kualitas penyelenggaraan program, termasuk dalam proses seleksi perusahaan yang menjadi mitra penyedia tempat magang.

"Kami berusaha kelola sebaik-baiknya, kita pastikan lowongannya itu adalah benar-benar cocok untuk kompetensi seorang lulusan perguruan tinggi," katanya.

"Kami juga kami lihat animo luar biasa, dan saya yakin juga nanti kita akan bisa menseleksi perusahaan-perusahaan mana yang menurut kita memang punya benar-benar bisa nanti akan menjadi ruang magang untuk buat adik-adik kita. Jadi kita berharap bisa optimal," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Ini suatu hal, kabar baik buat adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp4,2 triliun untuk program Magang Nasional (MagangHub) Tahun 2026/Angkatan 2 yang akan dimulai rangkaiannya pada Juli.

"Ini suatu hal, kabar baik buat adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi. Jadi kenaikannya (jumlah peserta) itu dari 100 ribu menjadi 150 ribu (orang), dan dengan jumlah anggaran sekitar Rp4,2 triliun," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan bahwa kuota peserta pada periode (batch) pertama dari Magang Nasional 2026 ini sebanyak 50 ribu orang, dengan pendaftarannya akan dibuka pada 15-28 Juli mendatang.

"Untuk pendaftaran peserta, ini yang mungkin ditunggu-tunggu, yaitu dibuka pada 15-28 Juli. Jadi masih ada kesempatan 2 minggu lagi (bagi peserta untuk mempersiapkan diri)," ujar Menaker.

Sementara itu, perusahaan memiliki waktu hingga 15 Juli untuk melakukan pendaftaran dan melewati tahapan verifikasi sebagai mitra penyelenggara Magang Nasional tahun ini.

"Dua minggu ini kesempatan perusahaan untuk mereka login, register ke platform MagangHub, kemudian mem-posting lowongan magang yang dibuka. Silahkan para perusahaan, kementerian dan lembaga memanfaatkan kesempatan ini," kata Yassierli.

"Kami akan memverifikasi. Yang akan kita verifikasi adalah terkait dengan apakah lowongan itu benar-benar cocok untuk lulusan perguruan tinggi," ujarnya menambahkan.

Setelah periode pendaftaran peserta rampung pada 28 Juli, para calon peserta Magang Nasional 2026 akan diverifikasi dan diseleksi pada 29 Juli hingga 5 Agustus.

Peserta yang lolos program ini nantinya diumumkan pada 7 Agustus, dan hari pertama Magang Nasional 2026 batch I resmi dimulai pada 10 Agustus.

Adapun program Magang Nasional juga masuk ke dalam paket stimulus ekonomi semester II tahun 2026, yang diharapkan mampu memperkuat sektor ketenagakerjaan nasional.

Magang Nasional pun dirancang pemerintah untuk menjembatani lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Peserta akan menjalani magang selama enam bulan dan menerima uang saku setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Selain itu, peserta mendapatkan perlindungan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).

Tak hanya itu, Kemnaker juga turut menyiapkan program sertifikasi kompetensi bagi peserta MagangHub sebagai tindak lanjut setelah program magang selesai.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan cerminan hubungan industrial yang sehat karena dibangun melalui dialog, musyawarah, dan kesepahaman antara manajemen dan pekerja.

“Keberhasilan PKB ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan tidak harus berujung pada konflik berkepanjangan, melainkan dapat diwadahi melalui solusi yang mengakomodasi semua pihak,” ujar Afriansyah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut Afriansyah, PKB memiliki makna yang melampaui aspek administratif maupun legal formal. Dokumen tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam membangun hubungan kerja yang sehat, adaptif, dan berkeadilan.

Ia menilai ruang komunikasi yang terbuka menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga keseimbangan antara produktivitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja.

Oleh karena itu, proses perundingan yang melibatkan berbagai pandangan merupakan bagian penting dalam memperkuat hubungan industrial.

Dalam proses penyusunan PKB, lanjut dia, perbedaan pandangan juga sempat muncul, terutama pada fase pra-perundingan saat menentukan komposisi keterwakilan tim perunding.

Namun, keberadaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 dinilai mampu menjadi pijakan dalam menyelesaikan kebuntuan tersebut.

Lebih lanjut, Afriansyah menekankan pentingnya menjaga kesinambungan hubungan industrial setelah penandatanganan PKB.

Menurutnya, dokumen tersebut perlu menjadi rujukan bersama untuk memperkuat rasa saling percaya dan mempererat kolaborasi antarpihak.

Ia juga berharap setiap persoalan yang muncul di lingkungan kerja dapat diselesaikan melalui pendekatan dialogis sehingga potensi gesekan dapat diredam sejak awal.

“Semoga kesepakatan ini dapat mendorong lahirnya budaya kerja yang semakin produktif sekaligus memperkuat kinerja perusahaan,” ucapnya.

Di sisi lain, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa PKB merupakan instrumen strategis yang mencerminkan kesamaan pandangan antara manajemen dan pekerja dalam memperkuat arah pengembangan perusahaan ke depan.

Ia menilai hubungan industrial yang kuat perlu dibangun melalui komunikasi yang terbuka, kepercayaan yang terus dijaga, serta komitmen bersama untuk tumbuh dan berkembang.

"Hubungan industrial yang sehat hanya dapat terwujud melalui komunikasi yang terbuka, rasa saling percaya, serta komitmen untuk tumbuh bersama," ujar Bobby.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyebut bahwa sebagian besar pokok-pokok revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 7/2026 tentang Pekerjaan Alih Daya alias outsourcingtelah disetujui, meskipun masih menyisakan sejumlah perdebatan.

Iqbal yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut bahwa buruh menginginkan pekerjaan alih daya hanya dibatasi pada empat sektor penunjang, yakni katering, keamanan (security), pengemudi (driver), dan kebersihan (cleaning service).

Namun, terdapat pihak yang disebutnya tetap menginginkan agar pekerjaan penunjang di sektor perminyakan, pertambangan, dan kelistrikan tetap masuk dalam daftar tersebut. Hal ini lantaran praktik ini banyak berlangsung di perusahaan pelat merah alias BUMN.

Oleh karena itu, dia menawarkan jalan tengah agar perusahaan milik negara dapat tetap menggunakan pekerja alih daya dengan membentuk anak perusahaan khusus, bukan lagi mengambil tenaga kerja dari pihak ketiga seperti koperasi atau yayasan.

“Jadi, perusahaan milik negara kalau dia mau menggunakan pekerja alih daya di jasa penunjang pertambangan, perminyakan, dan ketenagalistrikan, maka dia harus membentuk anak perusahaan,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring, Minggu (28/6/2026).

Dengan demikian, pekerja alih daya tersebut akan memiliki hubungan kerja dengan anak perusahaan BUMN terkait. Standar upah dan kesejahteraan lainnya dituntut sama dengan perusahaan induk.

Sementara itu, untuk perusahaan pertambangan hingga perminyakan swasta, dia mengatakan bahwa penggunaan pekerja outsourcing bakal dibatasi total.

Iqbal berargumen bahwa kelonggaran bagi BUMN diberikan lantaran sebaran perusahaan berada di seluruh Indonesia, sementara perusahaan swasta umumnya terkonsentrasi di wilayah tertentu.

“Nah, itu yang kita sedang putuskan. Mudah-mudahan awal Juli atau paling lama pertengahan Juli 2026, perusahaan akan dikasih waktu 6 bulan untuk menyesuaikan aturan ini,” tuturnya.

Iqbal lantas menjelaskan bahwa dirinya telah berjumpa dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor, hingga Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Pekerja Kemnaker Indah Anggoro Putri terkait implementasi aturan ini.

Transformasi digital tidak boleh mengurangi prinsip-prinsip kerja layak yang menjadi fondasi ketenagakerjaan global

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan Konvensi Internasional Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang kerja yang layak di era digital akan menjadi acuan dalam memperkuat regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan acuan regulasi ini khususnya untuk meningkatkan perlindungan pekerja platform digital.

“Transformasi digital tidak boleh mengurangi prinsip-prinsip kerja layak yang menjadi fondasi ketenagakerjaan global. Pemerintah Indonesia menyambut baik lahirnya konvensi ini untuk mewujudkan kerja layak di ekosistem digital,” ujar Yassierli.

Menurut dia, konvensi tersebut akan menjadi referensi penting dalam memperkuat regulasi nasional sehingga perlindungan bagi pekerja ojek online, kurir, dan pekerja platform digital lainnya dapat ditingkatkan tanpa menghambat inovasi, investasi, serta pertumbuhan ekonomi digital.

Ia menegaskan bahwa perlindungan pekerja, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan lapangan kerja harus berjalan beriringan.

“Berbagai kebijakan strategis terus diarahkan pada peningkatan kompetensi, perluasan akses kerja layak, penguatan jaminan sosial, serta penciptaan hubungan industrial yang harmonis,” katanya.

Lebih lanjut, Menaker Yassierli juga menyampaikan bahwa pemerintah bersama DPR RI tengah merampungkan berbagai regulasi ketenagakerjaan strategis, termasuk menargetkan pengesahan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Oktober 2026 sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Ia pun mengajak serikat pekerja/buruh untuk turut berkontribusi melalui masukan konkret agar regulasi yang disusun mampu melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha.

“Jangan lupa berkontribusi terkait UU Ketenagakerjaan. Kami menunggu masukan-masukan, langkah-langkah konkret (serikat butuh) untuk sama-sama membangun negeri ini,” kata Menaker.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ketika budaya, pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM berkembang maka kesempatan kerja akan semakin terbuka dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa sektor pariwisata dan budaya memiliki peran strategis dalam penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menilai pengembangan kedua sektor tersebut mampu menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah.

“Ketika budaya, pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM berkembang maka kesempatan kerja akan semakin terbuka dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” kata dia.

Afriansyah menambahkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan perlu berjalan seiring dengan pengembangan potensi unggulan daerah.

Karena itu, ia mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat program peningkatan kompetensi tenaga kerja yang selaras dengan kebutuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti perhotelan, pemandu wisata, tata boga, pengelolaan kegiatan, dan desain produk ekonomi kreatif.

“Kami ingin masyarakat lokal menjadi pelaku utama pembangunan pariwisata di daerahnya sendiri. Karena itu, peningkatan kompetensi menjadi kunci agar peluang ekonomi yang tumbuh dapat dimanfaatkan secara optimal oleh tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Selain menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, Kemnaker juga terus mendorong penguatan kewirausahaan melalui pelatihan, pendampingan usaha, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja agar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mampu berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas.

“UMKM harus terus naik kelas. Produk unggulan daerah tidak hanya dipasarkan secara lokal, tetapi juga harus mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional,” katanya.

Selain itu, Afriansyah juga menekankan pentingnya transformasi digital dan pengembangan talenta muda untuk mendukung promosi pariwisata dan budaya.

Menurutnya, generasi muda perlu didorong menjadi kreator konten, pemasar digital , serta pelaku ekonomi kreatif yang mampu memperkenalkan potensi daerah kepada dunia.

Lebih lanjut, penggerakan ekonomi di daerah dalam sektor pariwisata dan budaya dapat pula didorong melalui penyelenggaraan festival budaya.

Menurutnya, dampak ekonomi yang ditimbulkan sektor pariwisata dan budaya menjadikan kedua sektor tersebut sebagai instrumen penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Festival budaya bukan sekadar menghadirkan tontonan, tetapi juga membuka peluang usaha, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa buruh atau pekerja dan perusahaan harus menjadi mitra strategis dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berubah.

Menaker, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menilai kemitraan tersebut penting untuk menjaga daya saing perusahaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Menurut Yassierli, hubungan industrial yang kuat tidak cukup hanya mengedepankan keharmonisan, tetapi juga harus mampu membangun kolaborasi yang mendorong kemajuan perusahaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.

"Hubungan industrial harus naik kelas. Tak hanya harmonis, tetapi juga transformatif sehingga pekerja dan perusahaan menjadi mitra strategis yang tumbuh bersama," ujar dia.

Saat ini, Kemnaker telah menetapkan lima tingkat kematangan hubungan industrial, yaitu Level 1 (Terfragmentasi), Level 2 (Patuh), Level 3 (Harmonis), Level 4 (Proaktif), dan Level 5 (Transformatif).

Menaker Yassierli menjelaskan bahwa sebagian besar perusahaan telah berupaya membangun hubungan industrial yang harmonis.

Namun, tantangan ke depan menuntut perusahaan dan pekerja bergerak lebih jauh menuju hubungan industrial yang proaktif dan transformatif.

Ia menilai level transformatif merupakan tingkat kematangan hubungan industrial yang menempatkan pekerja dan perusahaan sebagai mitra strategis dalam mencapai tujuan bersama.

"Pada level ini, hubungan industrial dibangun tidak hanya untuk menjaga keharmonisan, tetapi juga untuk mendorong kemajuan perusahaan, peningkatan produktivitas, dan penciptaan nilai tambah bagi masyarakat," ujar Menaker.

Lebih jauh, ia juga memberikan tiga fokus perhatian bagi perusahaan khususnya di bidang pelayanan publik seperti Jasa Raharja guna mendukung terwujudnya hubungan industrial yang lebih proaktif dan transformatif.

"Pertama, meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Kedua, mempercepat transformasi digital di lingkungan kerja. Ketiga, memperkuat kontribusi nyata perusahaan bagi bangsa dan negara," katanya.

Di sisi lain, Yassierli berharap perjanjian kerja bersama (PKB) yang telah disepakati oleh Jasa Raharja dan pekerja dapat diimplementasikan secara konsisten dan menjadi landasan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan sekaligus kesejahteraan pekerja.

"Lebih dari itu, PKB ini diharapkan mampu mendorong terciptanya hubungan industrial yang tidak hanya harmonis, tetapi juga kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaludin menyambut baik arahan Menaker dan menegaskan komitmen perusahaan untuk terus membangun lingkungan kerja yang sehat, inklusif, dan kolaboratif.

"PKB ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat sinergi antara perusahaan dan pekerja, membangun budaya kerja yang positif, serta memperkokoh komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia," kata Awaludin.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong peningkatan kematangan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai langkah strategis untuk menekan angka kecelakaan kerja dan mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, produktif, serta berdaya saing.

“Pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri, tetapi juga memastikan setiap pekerja memperoleh perlindungan dan dapat bekerja secara aman, sehat, dan bermartabat. Karena itu, K3 harus menjadi fondasi utama keberlanjutan industri nasional,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Wamenaker Afriansyah Noor mengatakan, meski tren kecelakaan kerja menunjukkan penurunan, risikonya masih menjadi tantangan nyata di dunia usaha dan industri.

Berdasarkan data yang ada, jumlah kasus kecelakaan kerja pada tahun 2024 tercatat sebanyak 462.241 kasus, sedangkan pada tahun 2025 mencapai 319.382 kasus.

Afriansyah menegaskan bahwa upaya pencegahan kecelakaan kerja tidak cukup hanya melalui pemenuhan aspek administratif dan kepatuhan terhadap regulasi K3.

Ia menilai, dibutuhkan transformasi yang lebih mendasar melalui pembentukan budaya keselamatan yang tertanam dalam nilai organisasi, perilaku kerja, dan praktik kepemimpinan sehari-hari.

“Budaya keselamatan yang matang akan mendorong perilaku kerja yang lebih aman, pengendalian risiko yang lebih efektif, serta kemampuan organisasi dalam mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Karena itu, peningkatan kematangan budaya keselamatan harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Afriansyah menjelaskan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa organisasi dengan tingkat kematangan budaya keselamatan yang lebih tinggi cenderung memiliki angka insiden yang lebih rendah dan kinerja keselamatan yang lebih baik.

Oleh karena itu, penilaian budaya K3 menjadi instrumen penting untuk mengetahui kondisi aktual organisasi sekaligus menentukan langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan.

Selain itu, Afriansyah mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti hasil penilaian tersebut melalui penyusunan rencana aksi yang jelas, penguatan kepemimpinan keselamatan, peningkatan komunikasi risiko, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.

“Keberhasilan peningkatan kematangan budaya keselamatan membutuhkan komitmen seluruh pihak. Perusahaan, pimpinan unit kerja, pekerja, serikat pekerja, hingga pengelola kawasan industri harus bergerak bersama membangun budaya keselamatan yang kuat dan berkelanjutan,” kata Wamenaker.

“Melalui penguatan budaya keselamatan kerja, kita tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas, keberlanjutan usaha, dan daya saing industri Indonesia,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026