Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali informasi mengenai mekanisme dan penentuan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam kasus dugaan suap kepada oknum pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Utara. Sebab, dalam proses pembayarannya diduga sudah dikondisikan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pihaknya secara masif menghimpun keterangan dari para saksi maupun barang bukti yang telah disita agar perkara ini dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan

"Termasuk juga bagaimana proses dan mekanisme dari pemeriksaan ataupun penentuan dari tarif atau nilai dari Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB yang diproses di KPP Madya Jakarta Utara. Bagaimana prosesnya di level KPP, kemudian di level Kanwil, dan juga di kantor pusat, itu seperti apa?" kata Budi dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).

Sekaligus, kata Budi, mendalami dugaan praktik korupsi serupa untuk pengurusan kategori pajak lainnya dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

"Oleh karena itu dalam pemeriksaan sebelumnya juga penyidik memanggil dan meminta keterangan pada salah satu pihak yang sebelumnya bertugas di KPP Madya Jakarta Utara namun sekarang sudah mutasi, itu juga dipanggil untuk dimintai keterangan bagaimana prosedur-prosedur dalam proses pemeriksaan," jelasnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka yang beberapa di antaranya merupakan pegawai pajak, yaitu Dwi Budi selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara; Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara; Askob Bahtiar selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara; Abdul Kadim Sahbudin selaku Konsultan Pajak; dan Edy Yulianto selaku Staf PT WP.

Diberitakan sebelumnya, pada September hingga Desember 2025, PT WP menyampaikan laporan PBB untuk periode 2023 ke KPP Madya Jakarta Utara. Sebab kantor PT WP berdomisili di wilayah tersebut.

Namun, tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Utara menemukan kekurangan bayar Rp75 miliar. PT WP sempat mengajukan sanggahan. Akan tetapi, dalam prosesnya, Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara meminta PT WP melakukan pembayaran "all in" Rp23 miliar.

Kode "all in" juga merupakan bagian dari pemberian fee kepada Agus sebesar Rp8 miliar. Namun, PT WP merasa keberatan dengan permintaan itu dan hanya menyanggupi pembayaran fee Rp4 miliar.

Pada Desember 2025, kedua pihak sepakat agar pembayaran menjadi Rp15,7 miliar atau dipangkas Rp59,3 miliar. Pembayaran Rp15,7 miliar disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Alhasil, fee Rp4 miliar diberikan kepada Agus untuk dibagikan kepada pihak-pihak di lingkungan Ditjen Pajak.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menampilkan tersangka kasus dugaan suap oleh PT Wanatiara Persada (PT WP) kepada pejabat di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.

PT WP diduga melakukan suap agar membayar PBB sebesar Rp15,7 miliar dari awalnya Rp75 miliar, untuk periode laporan pajak 2023. Akibatnya, terjadi penurunan pembayaran pajak Rp59,3 miliar atau 80%.

Sebab, umumnya para tersangka dipamerkan saat konferensi pers. Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa telah menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku pada 2 Januari 2026.

Sementara, terungkapnya kasus suap tersebut setelah tim lembaga antirasuah menggelar giat tertangkap tangan pada Jumat (9/1/2026). Artinya setelah KUHAP diberlakukan.

"Kenapa misalkan, 'loh kok enggak ditampilkan para tersangkanya' Nah itu salah satunya kita juga sudah mengadopsi KUHAP yang baru," katanya saat konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Asep mengatakan bahwa KUHAP terbaru mengedepankan asa praduga tidak bersalah dan fokus kepada hak asasi manusia.

"Jadi bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia ada praduga tak bersalah yang dilindungi dari para pihak," ujarnya.

Begitupun penggunaan pasal untuk menyangkakan para tersangka dengan mengadopsi aturan dalam KUHAP dan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) terbaru.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 91 berbunyi:

"Dalam melakukan penetapan Tersangka, Penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah."

Sementara itu, pada perkara ini KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yakni:

1. Dwi Budi: Kepala KPP Madya Jakarta Utara

2. Agus Syaifudin: Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara

3. Askob Bahtiar: Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara

4. Abdul Kadim Sahbudin: Konsultan Pajak

5. Edy Yulianto: Staf PT WP

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan modus PT Wanatiara Persada (PT WP) dalam memberikan Rp4 miliar untuk menyuap pejabat pajak di KPP Madya Jakarta Utara. Pelaku menyuap petugas pajak agar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada periode 2023 dapat berkurang. Modus pencairan dana dilakukan melalui kontrak fiktif.

Dalam OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi itu bermula dari hasil pemeriksaan pajak yang menemukan potensi kekurangan pembayaran PBB PT WP sebesar Rp75 miliar. Namun, nilai kewajiban tersebut kemudian ditekan menjadi Rp15,7 miliar atau turun sekitar 80%. Penurunan signifikan itu tertuang dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang diterbitkan pada Desember 2025, setelah adanya kesepakatan antara pejabat pajak dan pihak swasta.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, dalam proses pemeriksaan, Agus Syaifudin (AGS) selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara meminta PT WP melakukan pembayaran pajak secara “all in” sebesar Rp23 miliar. “All in dimaksud, bahwa dari angka Rp23 miliar, sebesar Rp8 miliar untuk fee saudara AGS serta dibagikan kepada para pihak di lingkungan Ditjen Pajak,” katanya saat konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Namun, PT WP menyatakan tidak sanggup memenuhi permintaan tersebut dan hanya menyanggupi pemberian fee sebesar Rp4 miliar. Untuk mencairkan dana itu, PT WP bekerja sama dengan PT Niogayo Bisnis Konsultan (PT NBK), perusahaan konsultan pajak milik Abdul Kadim Sahbudin. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan.

Skema tersebut dilakukan agar dana yang digunakan sebagai fee tidak tercatat dalam pembukuan resmi perusahaan. “Ini kan bukan bagian dari sesuatu yang bisa di bukukan gitu atau keluar, bisa di pertanggungjawabkan secara akuntansi. Untuk itu, maka dibuatlah pengeluaran fiktif di perusahaan itu. PT WP seolah-olah bekerja sama dengan konsultan pajak,” ujar Asep.

Pada Desember 2025, PT NBK mencairkan dana Rp4 miliar dalam bentuk mata uang dolar Singapura untuk diserahkan kepada AGS dan Askob Bahtiar selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara. Selanjutnya, pada Januari 2026, uang tersebut kembali didistribusikan oleh keduanya kepada sejumlah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta pihak-pihak lainnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni Dwi Budi selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, Askob Bahtiar selaku Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara, Abdul Kadim Sahbudin selaku konsultan pajak, serta Edy Yulianto selaku staf PT Wanatiara Persada.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kronologi dugaan suap yang melibatkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara Dwi Budi (DWB). Kasus ini bermula dari laporan kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB) periode pajak 2023 yang disampaikan oleh PT WP pada rentang September hingga Desember 2025.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, setelah laporan disampaikan, tim pemeriksa dari KPP Madya Jakarta Utara melakukan pemeriksaan untuk menelusuri potensi kekurangan pembayaran pajak.

“Atas laporan tersebut, tim pemeriksa dari KPP Madya Jakarta Utara melakukan pemeriksaan guna menelusuri adanya potensi kekurangan pembayaran PBB. Hasilnya, terdapat temuan potensi kurang bayar sekitar Rp75 miliar,” ujar Asep dikutip dari Antara, Minggu (11/1/2026).

Seiring hasil pemeriksaan itu, PT WP kemudian mengajukan sejumlah sanggahan. Dalam proses tersebut, muncul dugaan permintaan pembayaran pajak secara tidak wajar. “Dalam prosesnya, diduga saudara AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara meminta agar PT WP melakukan pembayaran pajak all in sebesar Rp23 miliar,” kata Asep.

Ia merinci, skema ‘all in’ tersebut terdiri atas Rp15 miliar untuk pembayaran kekurangan pajak dan Rp8 miliar sebagai biaya komitmen yang diduga akan dibagikan kepada sejumlah pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Namun, PT WP keberatan dan hanya menyanggupi pembayaran biaya komitmen sebesar Rp4 miliar.

Pada Desember 2025, tim pemeriksa kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dengan nilai pembayaran pajak Rp15,7 miliar. “Nilai tersebut turun sekitar Rp59,3 miliar atau sebesar 80 persen dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang signifikan,” ujar Asep.

Untuk memenuhi permintaan biaya komitmen, PT WP diduga menggunakan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan. Dana tersebut selanjutnya diserahkan secara tunai di sejumlah lokasi di wilayah Jabodetabek. “Dari penerimaan dana tersebut, pada Januari 2026, AGS dan ASB (selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara) mendistribusikan uang kepada sejumlah pegawai di lingkungan Ditjen Pajak, dan pihak-pihak lainnya,” jelas Asep.

Perkara ini kemudian terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pertama pada 2026 yang berlangsung pada 9–10 Januari 2026 dan mengamankan delapan orang. Pada 9 Januari 2026, KPK menyatakan OTT tersebut terkait dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan.

Selanjutnya, pada 11 Januari 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, ASB selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara, ABD selaku konsultan pajak, serta EY selaku staf PT WP. Berdasarkan informasi yang dihimpun, para tersangka masing-masing adalah Dwi Budi, Agus Syaifudin, Askob Bahtiar, Abdul Kadim Sahbudin, dan Edy Yulianto

Bisnis.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Lima tersangka tersebut adalah DWB (Kepala KPP Madya Jakut), AGS (Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut), ASB (Tim Penilai di KPP Madya Jakut), ABD (konsultan pajak), dan EY (Staf PT WP).

Tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 12B serta pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, DWB, AGS, dan ASB diduga sebagai pihak penerima suap, sedangkan ABD dan EY diduga sebagai pihak pemberi suap.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 11-30 Januari 2026," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (11/1/2026) dikutip dari Antara.

OTT pegawai pajak tersebut merupakan hasil operasi KPK pada 9-10 Januari 2026, yang melibatkan delapan orang dan berkaitan dengan dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan.