Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengungkap adanya praktik penyalahgunaan insentif pajak UMKM oleh sejumlah pelaku usaha yang memecah badan usaha menjadi beberapa perusahaan agar tetap dapat menikmati tarif pajak final sebesar 0,5%.

Hal ini menyusul diterbitkannyaPeraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 (PP 20/2026) yang mengatur penyesuaian ketentuan pajak penghasilan (PPh) Final bagi pelaku UMKM. Beleid tersebut ditetapkan dan berlaku pada 22 April 2026, sekaligus mengubah peraturan terdahulunya, PP Nomor 55 Tahun 2022.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan perubahan dalam PP 20/2026 dilakukan antara lain untuk menutup celah pemanfaatan insentif yang selama ini tidak tepat sasaran.

Maman menyampaikan pemerintah menemukan sejumlah pelaku usaha yang sebenarnya tidak lagi masuk kategori UMKM memecah kegiatan usahanya ke dalam beberapa PT maupun CV agar omzet masing-masing badan usaha tetap berada di bawah batas Rp4,8 miliar per tahun.

“Belajar dari pengalaman-pengalaman kita selama 7 tahun terakhir ini, banyak yang memanfaatkan insentif ini. Apa? Yaitu mereka-mereka yang tidak memiliki, tidak berhak, yang justru seharusnya menjalankan kewajiban tidak menggunakan insentif UMKM, mereka mengambil manfaat di sini,” kata Maman dalam konferensi pers di kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).

Dia menjelaskan modus yang kerap ditemukan adalah dengan membagi usaha ke dalam sejumlah badan hukum sehingga omzet masing-masing perusahaan terlihat masih memenuhi syarat untuk memperoleh tarif pajak final UMKM sebesar 0,5%.

“Sebagai contoh, banyak mereka memecah-mecah PT, memecah-mecah CV, dipecah-pecah tuh mereka buat 10 PT, 15 PT, dibuat berapa puluh CV segala macam, diatur di situ, omzetnya sekian-sekian, di bawah Rp4,8 miliar, supaya mereka tetap mendapatkan fasilitas insentif pajak 0,5% dari omzet, yaitu yang di bawah Rp4,8 miliar,” ujarnya.

Berkaca dari pengalaman tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap penerima fasilitas pajak UMKM. Maman menegaskan insentif pajak final sebesar 0,5% tetap berlaku bagi pelaku UMKM dan PT perseorangan dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun.

“Aturan yang baru, bagi PT perseorangan, tetap mendapatkan insentif yang 0,5% dengan omzet Rp4,8 miliar,” terangnya.

Namun, fasilitas tersebut tidak lagi berlaku bagi PT dan CV nonperseorangan. Menurut Maman, kelompok usaha inilah yang selama ini paling banyak memanfaatkan celah aturan melalui pemecahan badan usaha agar tetap memperoleh tarif pajak UMKM.

“Kurang fair dong, masa mereka-mereka yang usaha besar, yang sudah masuk kategori omzetnya di atas Rp4,8 miliar, mereka harus menikmati fasilitas UMKM yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar. Jadi semangatnya sebetulnya keadilan saja,” terangnya.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan insentif kepada PT dan CV nonperseorangan yang omzetnya masih di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Jika tarif pajak normal badan usaha sebesar 22% dikenakan atas laba bersih, kelompok usaha tersebut tetap memperoleh potongan tarif sebesar 50%, sehingga tarif efektif yang dibayar menjadi 11%.

“Bagi PT atau CV yang nonperorangan, yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar, tetap mendapatkan insentif. Apa insentifnya? Pajak yang 22% atau pajak normal, diberikan diskon 50%, menjadi 11%,” jelasnya.

Maman menegaskan perubahan kebijakan tersebut tidak berarti pemerintah menaikkan pajak UMKM. Menurutnya, pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar tetap dapat menikmati fasilitas perpajakan yang telah diberikan pemerintah selama ini.

“Pada kesempatan ini saya mau luruskan, bahwa untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, para penggiat UMKM yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar, silakan berjalan seperti apa adanya, dengan menikmati fasilitas insentif yang 0,5% dari gross,” lanjutnya.

Dia menjelaskan perbedaan utama terletak pada dasar pengenaan pajak bagi badan usaha nonperseorangan. Jika UMKM dan PT perseorangan masih menggunakan skema pajak final berdasarkan omzet, maka PT dan CV nonperseorangan dikenakan pajak berdasarkan laba bersih.

“Tapi bagi PT yang nonperorangan, CV nonperorangan, dia diberlakukan pajak normal dari nilai bersih. Dari laba bersih, bukan dari gross. Jadi ini harus diluruskan ini,” ucapnya.

Selain itu, kebijakan tersebut juga ditujukan untuk menjaga prinsip keadilan agar fasilitas perpajakan benar-benar dinikmati oleh pelaku usaha yang memenuhi kriteria UMKM.

Pemerintah juga membuka masa transisi sebelum implementasi penuh aturan tersebut. Adapun ketentuan teknis mengenai masa transisi serta pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) buka suara ihwal ramainya keluhan di media sosial terkait perubahan ketentuan pajak bagi pelaku UMKM.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan polemik yang berkembang belakangan ini muncul akibat kesalahpahaman terhadap substansi perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 (PP 20/2026) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022) tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

“Mengenai banyaknya pertanyaan terkait perubahan PP nomor 20 Tahun 2026, yaitu mengenai pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Saya ingin luruskan terlebih dahulu, tidak ada perubahan bahkan kenaikan pajak terhadap usaha mikro, terhadap UMKM,” kata Maman dalam konferensi pers di kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).

Menurut Maman, ramainya keluhan yang berkembang di media sosial terkait perubahan aturan tersebut merupakan respons yang wajar karena regulasi baru masih dalam tahap awal sosialisasi. Kendati demikian, dia menegaskan tidak ada kenaikan tarif pajak bagi UMKM dalam perubahan aturan terbaru.

“Mungkin kan karena tadi, ini kan juga aturan baru keluar, ya wajar. Saya rasa apabila ada pihak yang mungkin mempertanyakan atau segala macam, ini hal yang wajar. Saya pikir kita enggak usah memperdebatkan hal itu. Makanya hadirnya kami untuk menyampaikan dan mencoba meluruskan ini semua,” ujarnya.

Maman menyampaikan fasilitas perpajakan bagi UMKM tetap sama seperti sebelumnya. Pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap dikenakan tarif pajak 0%, sedangkan UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun tetap memperoleh fasilitas pajak final sebesar 0,5% dari omzet.

Dia menjelaskan perubahan utama dalam aturan baru bukan terletak pada besaran tarif, melainkan pada masa berlaku insentif yang kini dibuat permanen. Sebelumnya, fasilitas pajak final 0,5% diberikan dengan batas waktu tertentu dan diperpanjang secara berkala.

“Jadi insentif pajak kepada UMKM masih sama seperti dulu, yang membedakan cuma satu, kalau dulu dibatasi perpanjangan waktu 1 tahun, sekarang dibuka. Sampai berapa tahun ke depan jadi tidak dibatasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan kebijakan tersebut diambil untuk memberikan kepastian usaha bagi pelaku UMKM. Menurutnya, keputusan menjadikan insentif pajak UMKM bersifat permanen juga merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Presiden juga memerintahkan agar ini diberlakukan secara permanen, supaya si UMKM yang menikmati fasilitas ini, mereka punya kepastian ataupun jaminan keberlangsungan usahanya,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap skema insentif bagi badan usaha nonperseorangan. Langkah tersebut diambil setelah ditemukan praktik penyalahgunaan fasilitas pajak UMKM oleh sejumlah pelaku usaha yang memecah badan usaha menjadi beberapa PT atau CV agar omzet masing-masing tetap berada di bawah batas Rp4,8 miliar.

Maman mengatakan praktik tersebut membuat pelaku usaha yang seharusnya tidak lagi berhak menikmati insentif UMKM tetap memperoleh tarif pajak final 0,5%.

“Banyak mereka memecah-mecah PT, memecah-mecah CV, dipecah-pecah tuh mereka buat 10 PT, 15 PT, dibuat berapa puluh CV segala macam, diatur di situ, omzetnya sekian-sekian, di bawah Rp4,8 miliar, supaya mereka tetap mendapatkan fasilitas insentif pajak 0,5%,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah tetap mempertahankan fasilitas pajak final 0,5% bagi PT perseorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar. Sementara untuk PT dan CV nonperseorangan, tarif pajak mengikuti ketentuan umum, tetapi tetap diberikan insentif berupa diskon 50% dari tarif normal bagi usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menambahkan sejumlah jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang tidak mendapatkan insentif pajak penghasilan (PPh) 0,5%. Salah satunya adalah pembuat/pencipta konten pada media daring seperti influencer (pemengaruh) maupun selebgram.

Untuk diketahui, otoritas fiskal telah menerbitkan aturan baru insentif PPh final UMKM sebesar 0,5% pada Peraturan Pemerintah (PP) No.20/2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Insentif pajak final setengah persen kini hanya bisa dinikmati oleh wajib pajak orang pribadi (WP OP), maupun WP badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang dan koperasi. Namun, persyaratan omzetnya masih sama yakni penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

"Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan: a. Wajib Pajak orang pribadi; dan b. Wajib Pajak badan berbentuk perseroan yang didirikan oleh 1 (satu) orang dan koperasi," bunyi pasal 57 ayat (1) PP No.20/2026, Selasa (2/6/2026).

PP baru ini juga menambah sejumlah jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa pekerjaan bebas. Hal ini diatur lebih lanjut pada pasal sebelumnya yakni pasal 56 ayat (4).

Pada butir pasal tersebut, Purbaya menambahkan jasa pekerjaan bebas seperti pemahat, pelukis, pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (influencer atau pemengaruh, selebgram, bloger, vloger, dan sejenis lainnya) dan seniman lainnya, pada pasal 56 ayat (4) huruf b.

Sebelumnya, pada PP No.55/2022, pasal 56 ayat (4) huruf b hanya mengatur pengecualian insentif PPh UMKM ini kepada pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama dan penari.

Tidak hanya itu, kata 'tenaga ahli sejenis lainnya' juga ditambahkan pada pasal 56 ayat (4) huruf a. untuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris.

Kemudian, ada penambahan 'profesi sejenis lainnya' pada huruf d. yang sebelumnya hanya mencakup penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, serta huruf e. yang sebelumnya hanya mencakup pengarang, peneliti, dan penerjemah.

Adapun pada huruf h., Purbaya menambahkan orang yang menemukan pelanggan yang setara dengan jasa perantara turut dikecualikan dari insentif PPh 0,5%.

Peraturan ini ditetapkan pada 22 April 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada tanggal yang sama.

"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," demikian bunyi PP tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah menetapkan tarif PPh final 0,5% dari omzet hanya kepada usaha orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi dinilai sebagai langkah yang tepat dalam menutup celah penyalahgunaan. Kendati begitu, kebijakan ini dinilai berisiko menciptakan disinsentif untuk formalisasi usaha.

Ekonom sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan, selama ini memang terdapat celah dalam skema PPh Final UMKM yang memungkinkan praktik pemecahan usaha atau business splitting untuk tetap menikmati tarif rendah meskipun secara ekonomi sebenarnya merupakan satu kelompok usaha yang lebih besar.

“Dari perspektif keadilan perpajakan, penutupan celah tersebut merupakan langkah yang dapat dibenarkan,” kata Ronny kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Namun, persoalannya tak sekadar menutup celah penyalahgunaan. Dia menilai, kebijakan pajak juga harus memperhatikan insentif ekonomi yang diciptakannya.

Ronny menuturkan, ketika UMKM naik kelas menjadi PT, CV, atau firma justru kehilangan fasilitas perpajakan yang sederhana dan relatif ringan, maka muncul risiko terciptanya disinsentif untuk formalisasi usaha.

Dengan kata lain, lanjut dia, pemerintah benar dalam upaya meningkatkan fairness, tetapi perlu memastikan jangan sampai upaya tersebut justru menciptakan ‘hukuman’ bagi pelaku usaha yang sedang bertumbuh dan berupaya menjadi lebih formal.

“Kebijakan yang baik seharusnya menutup celah penyalahgunaan tanpa mengurangi insentif bagi UMKM untuk naik kelas,” ujarnya.

Di sisi lain, Ronny melihat dampak dari kebijakan ini tidak akan sama untuk seluruh pelaku usaha. Bagi UMKM yang margin keuntungannya cukup besar dan administrasinya sudah rapi, dia menilai dampaknya mungkin tidak terlalu signifikan karena mereka memang sudah siap masuk ke rezim pajak normal.

Namun, kebijakan ini berpotensi menjadi hambatan psikologis maupun administratif bagi UMKM yang sedang berada pada fase transisi. Misalnya, bagi usaha keluarga yang mulai berkembang dan ingin membentuk PT untuk memperoleh akses pembiayaan, mengikuti tender, atau menjalin kerja sama dengan perusahaan besar.

Dia menuturkan, kondisi ini akan membuat para pelaku usaha menghadapi biaya kepatuhan atau compliance cost yang lebih tinggi, mulai dari pembukuan yang lebih kompleks, kebutuhan tenaga administrasi, hingga kewajiban perpajakan yang lebih rumit. Akibatnya, kata dia, sebagian pelaku usaha bisa menunda perubahan status badan usaha atau bahkan memilih tetap berada dalam skala kecil.

“Jadi yang perlu diwaspadai bukanlah penurunan aktivitas bisnis secara langsung, melainkan berkurangnya insentif untuk melakukan formalisasi dan ekspansi usaha,” tuturnya.

Dalam jangka pendek, Ronny melihat dampak terhadap perekonomian nasional kemungkinan relatif terbatas karena mayoritas UMKM Indonesia masih berskala mikro dan belum berbadan hukum.

Namun dalam jangka menengah dan panjang, terdapat beberapa potensi konsekuensi yang perlu diperhatikan. Pertama, laju formalisasi usaha bisa melambat karena pelaku usaha merasa keuntungan menjadi badan hukum tidak lagi sebanding dengan tambahan beban administrasi dan pajak yang harus ditanggung.

Kedua, proses ‘naik kelas’ UMKM berpotensi terhambat. Ketiga, sebagian pelaku usaha mungkin akan mencari struktur bisnis alternatif untuk mempertahankan fasilitas perpajakan yang lebih ringan, sehingga tujuan penyederhanaan sistem belum tentu tercapai secara optimal.

Karena itu, menurutnya pemerintah perlu menyiapkan jembatan transisi. Dia menilai, ketika UMKM berubah dari usaha perorangan menjadi PT atau CV, seharusnya tidak langsung mengenakan rezim perpajakan normal secara penuh.

Pemerintah dapat memberikan masa transisi berupa tarif pajak bertahap atau insentif tertentu selama beberapa tahun agar pelaku usaha tidak merasa terbebani saat usahanya berkembang dan naik kelas.

“Intinya, ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan hanya berapa banyak celah pajak yang berhasil ditutup, tetapi juga apakah kebijakan tersebut tetap mampu mendorong UMKM naik kelas, memperbesar skala usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.20/2026 menetapkan tarif PPh final 0,5% dari omzet hanya untuk usaha orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi.

Dalam catatan Bisnis, perubahan ini bertujuan menciptakan keadilan sistem perpajakan, sekaligus mempertegas restriksi subjek pajak badan dalam negeri yang berhak memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5%.

Bagi koperasi, otoritas fiskal membatasi jangka waktu penggunaan fasilitas PPh Final paling lama empat tahun pajak sejak terdaftar. Lewat dari tenggat waktu tersebut, koperasi wajib beralih menggunakan skema perhitungan umum dengan tarif Pasal 17 UU PPh.

Sementara itu, bagi jenis entitas badan hukum lain seperti persekutuan komanditer (CV), firma, serta perseroan terbatas (PT) umum yang hak fasilitasnya belum usai sejak aturan lama (PP No. 55/2022), pemerintah memberikan masa transisi. Kelompok badan usaha ini diizinkan memanfaatkan sisa masa berlaku tarif final mereka sampai jangka waktu yang ditetapkan berakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut telah menerima rancangan revisi aturan mengenai insentif pajak 0,5% untuk UMKM beromzet hingga Rp4,8 miliar.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto pada konferensi pers APBN KiTa sepanjang 2025, Kamis (8/1/2026). "Saat ini menunggu pengundangan, sudah di meja Bapak Presiden," terang Bimo, dikutip Minggu (11/1/2026).

Untuk diketahui, salah satu pokok perubahan aturan pemberian insentif pajak bagi UMKM adalah pemberlakuan secara permanen bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan perseorangan perorangan yang didirikan satu orang atau PT OP.

Sebelumnya, pemerintah telah memperpanjang periode pemberian insentif itu bagi WP OP dan PT OP pemilik UMKM dengan omzet Rp500 juta sampai dengan Rp4,8 miliar. Sementara itu, UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta dibebaskan dari pungutan pajak.

Selain itu, revisi Peraturan Pemerintah (PP) itu akan mencantumkan anti avoidance rule agar memastikan pengusaha UMKM tidak bisa lagi memecah usahanya guna mengakali insentif tersebut.

"Tujuan utama revisi perubahan PP No.55/2022 ini untuk mencegah praktik-praktik tax avoidance dan evasion yang agresif, seperti firm splitting dan juga bunching," terang Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu.

Insentif Pajak

Adapun pada konferensi pers yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan bahwa pemerintah mengestimasi belanja perpajakan pada 2025 mencapai total Rp530,3 triliun atau naik 2,23% YoY dari 2024. Mayoritas berupa insentif PPh maupun PPN.

"Artinya teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak mengaplikasikan aturan-aturan sehingga yang harusnya bayar pajak tapi diberikan pembebasan," terang Suahasil.

Insentif itu salah satunya menyasar kepada sektor UMKM yakni Rp96,4 triliun untuk tahun ini. Kemudian, pembebasan PPN untuk bahan makanan Rp77,3 triliun, insentif untuk sektor pendidikan Rp25,3 triliun, insentif sektor transportasi Rp39,7 triliun, insentif untuk sektor kesehatan Rp15,1 triliun serta tax holiday maupun tax allowance guna mendukung investasi Rp7,1 triliun.

Berdasarkan penerima manfaatnya, belanja perpajakan dengan total nilai estimasi Rp530,3 triliun itu meliputi rumah tangga Rp292,7 triliun, UMKM Rp96,4 triliun, iklim investasi Rp84,3 triliun dan dunia bisnis Rp56,9 triliun.

Sementara itu, total insentif untuk kepabeanan pada 2025 mencapai estimasi Rp40,4 triliun atau naik 10% YoY dari 2024 yaitu Rp36,7 triliun.

Perinciannya yaitu penangguhan bea masuk dalam rangka kawasan berikat Rp27,5 triliun; pembebasan bea masuk pasal 25 dan 26 UU Kepabeanan Rp6,78 triliun; penangguhan pembebasan bea masuk pada kawasan ekonomi khusus (KEK) Rp3,8 triliun; pengembalian bea masuk kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) Rp336,3 miliar; serta pembebasan bea masuk impor barang usaha hulu migas dan panas bumi Rp271,7 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (UMKM) menilai kebijakan insentif abadi pajak penghasilan (PPh) Final UMKM akan memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan usaha hingga peluang ekspansi bisnis.

Sekretaris Jenderal Akumindo Edy Misero mengatakan setiap kebijakan insentif pajak yang menyasar UMKM pada dasarnya akan memberikan efek perbaikan bagi pelaku usaha.

“Yang pertama bahwa setiap insensif atau pajak yang berkaitan dengan UMKM, namanya juga insensif, pasti akan memberikan dampak yang lebih baik,” kata Edy kepadaBisnis, Selasa (6/1/2025).

Menurutnya, insentif PPh Final yang diberikan pemerintah merupakan ruang bagi UMKM untuk berbenah, terutama dalam memperkuat fondasi usaha sebelum dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi di kemudian hari.

“Jadi salah satu tahapan pemerintah memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk berbenah dalam arti kata yang sebenarnya dikenakan pajak yang lebih tinggi, nah diberikan insensif. Saya kira harus direspons positif dan dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku-pelaku UMKM,” ujarnya.

Akumindo menilai, dampak langsung dari insentif pajak tersebut akan terlihat pada peningkatan modal kerja UMKM. Menurutnya, beban yang sebelumnya masuk dalam pos pengeluaran kini dapat dialihkan untuk memperkuat operasional usaha.

“Yang tadinya di dalam pembukuannya dianggap sebagai pengeluaran, sekarang adalah tidak dikeluarkan dan harusnya dijadikan penambahan modal kerja. Jadi pasti akan berdampak terhadap kelangsungan daripada usaha UMKM-nya sendiri,” ungkapnya.

Namun demikian, Edy mengingatkan agar insentif pajak tidak disalahartikan sebagai tambahan pendapatan untuk keperluan konsumtif. Akumindo menekankan agar insentif tersebut dimanfaatkan secara produktif, bukan konsumtif.

Menurutnya, insentif tersebut merupakan dorongan pemerintah agar UMKM memiliki ruang modal yang lebih besar untuk bertumbuh dan bahkan melakukan ekspansi usaha.

“Seharusnya bisa [ekspansi], pemberian insensif pajak itu oleh pemerintah bukan untuk dipakai konsumtif, bukan dipakai untuk keperluan-keperluan pribadi daripada pelaku UMKM,” ujarnya.

Edy menilai ekspansi UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari sisi internal, pelaku UMKM dituntut untuk lebih serius dalam meningkatkan kualitas produk dan daya saing.

Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya keberpihakan pemerintah melalui regulasi, termasuk pengendalian produk impor dan konsistensi belanja negara terhadap produk UMKM.

“Belanja APBN, belanja APBD, belanja daripada BUMN, 40% harusnya produk lokal. Harusnya produk daripada UMKM. Nah kenyataannya, sudah nggak melakukan itu,” ucapnya.

Namun, dia menyatakan, masyarakat juga memiliki peran strategis dalam memperkuat UMKM nasional melalui preferensi belanja produk lokal.

Akumindo optimistis ruang pertumbuhan UMKM akan semakin terbuka, seiring dengan adanya kebijakan insentif PPh Final UMKM.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menaikkan batas atau baseline penghasilan tidak kena pajak atau PTKP.

Saat ini, batas PTKP wajib pajak orang pribadi (WP OP) sebesar Rp54 juta untuk laki-laki atau perempuan lajang. Bagi yang sudah menikah maka ditambah Rp4,5 juta menjadi Rp58,5 juta.

"Kami diskusikan," ujar Purbaya usai menghadiri acara di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Sebelumnya, Kemenkeu menyatakan bahwa tidak akan membuat pungutan pajak baru atau menaikkan tarif di 2026 sembari menunggu ekonomi tumbuh lebih tinggi lagi. Penerimaan pajak 2026 ditargetkan Rp2.357,7 triliun atau tumbuh 13,5%.

Di samping itu, pemerintah masih akan memberikan sederet insentif bagi sejumlah wajib pajak (WP) khususnya UMKM maupun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Bagi UMKM, pemerintah melanjutkan insentif pajak penghasilan (PPh) final 0,5% sampai dengan 2029. Mereka yang beromzet Rp500 juta sampai dengan Rp4,8 miliar per tahun dikenakan tarif setengah persen, sedangkan dibebaskan PPh untuk yang beromzet di bawah Rp 500 juta.

Masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp60 juta per tahun juga tetap bebas PPh. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, tidak ada ketentuan yang berubah mengenai PTKP.

Dia menyebut pemaparan yang disampaikan oleh Ditjen Pajak saat media gathering di Bali, Selasa (25/11/2025), hanya menunjukkan bahwa PTKP masih di bawah Rp60 juta.

"Tidak ada ketentuan yang berubah mengenai PTKP. PTKP tetap Rp54 juta. Hanya ingin menunjukkan bahwa PTKP masih di bawah Rp60 juta," terang Rosmauli kepada Bisnis saat dimintai konfirmasi, November 2025 lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menaikkan batas atau baseline penghasilan tidak kena pajak atau PTKP.

Saat ini, batas PTKP wajib pajak orang pribadi (WP OP) sebesar Rp54 juta untuk laki-laki atau perempuan lajang. Bagi yang sudah menikah maka ditambah Rp4,5 juta menjadi Rp58,5 juta.

"Kami diskusikan," ujar Purbaya usai menghadiri acara di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Sebelumnya, Kemenkeu menyatakan bahwa tidak akan membuat pungutan pajak baru atau menaikkan tarif di 2026 sembari menunggu ekonomi tumbuh lebih tinggi lagi. Penerimaan pajak 2026 ditargetkan Rp2.357,7 triliun atau tumbuh 13,5%.

Di samping itu, pemerintah masih akan memberikan sederet insentif bagi sejumlah wajib pajak (WP) khususnya UMKM maupun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Bagi UMKM, pemerintah melanjutkan insentif pajak penghasilan (PPh) final 0,5% sampai dengan 2029. Mereka yang beromzet Rp500 juta sampai dengan Rp4,8 miliar per tahun dikenakan tarif setengah persen, sedangkan dibebaskan PPh untuk yang beromzet di bawah Rp 500 juta.

Masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp60 juta per tahun juga tetap bebas PPh. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli, tidak ada ketentuan yang berubah mengenai PTKP.

Dia menyebut pemaparan yang disampaikan oleh Ditjen Pajak saat media gathering di Bali, Selasa (25/11/2025), hanya menunjukkan bahwa PTKP masih di bawah Rp60 juta.

"Tidak ada ketentuan yang berubah mengenai PTKP. PTKP tetap Rp54 juta. Hanya ingin menunjukkan bahwa PTKP masih di bawah Rp60 juta," terang Rosmauli kepada Bisnis saat dimintai konfirmasi, November 2025 lalu.

Bisnis.com, DENPASAR — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak akan memungut pajak baru pada 2026, kendati target penerimaan yang dinilai terlalu tinggi yakni Rp2.357,7 triliun. Otoritas pajak pun memilih opsi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal menegaskan bahwa arahan Menkeu Purbaya jelas kepada anak buahnya terkait dengan tidak adanya pajak baru.

"Kami akan kelola berdasarkan peningkatan kepatuhan administrasi, pemanfaatan Coretax, tetapi secara policy-nya sendiri, sesuai statement Pak Menteri tidak ada policy yang baru dalam bentuk misalnya kenaikan tarif pajak, pengenalan jenis pajak baru dan sebagainya," terang Yon di Denpasar, dikutip Rabu (26/11/2025).

Di sisi lain, pemerintah juga akan tetap memberikan fasilitas keringanan pajak bagi UMKM maupun masyarakat berpenghasilan rendah. Misalnya, UMKM beromzet paling tinggi Rp500 juta tetap dibebaskan dari pajak penghasilan (PPh), sedangkan yang beromzet dari Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar setahun mendapatkan insentif PPh final 0,5% (sampai 2029).

Adapun pemerintah juga tengah menggodok revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.55/2022 yang akan membuat permanen insentif PPh final UMKM 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan perseroan perseorangan (PT OP). Adapun bagi yang berbentuk WP badan tidak mendapatkan perpanjangan lagi.

"Kemudian, masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp60 juta per tahun tetap juga bebas PPh karena PTKP," terang Yon.

Di sisi lain, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa pihaknya tahun depan ingin memperluas basis penerimaan berdasarkan transaksi digital. Kendati bukan jenis pajak baru, dia ingin memperkuat penerimaan pajak dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Sebagaimana skema yang sudah berlaku, otoritas pajak akan menunjuk platform sebagai pemungut pajak atas transaksi yang dilakukan di lokapasar (marketplace). Setelah penunjukkan perusahaan-perusahaan luar negeri seperti Netflix, Amazon, Google hingga Youtube untuk memungut pajak di dalam negeri, otoritas ingin hal yang sama turut diterapkan untuk PMSE lokal.

Utamanya, terang Bimo, adalah bagi pedagang (merchant) yang menggunakan PMSE itu sebagai sarana berjualan namun belum dipajaki. Baik itu PPh final UMKM 0,5% maupun yang sudah melebihi ambang batas omzet yakni di atas Rp480 miliar setahun, serta pajak-pajak lainnya.

"Kami tuh pengen platform dalam negeri Blibli, Tokopedia, Shopee, Lazada ya, itu juga level of playing field-nya sama dengan platform luar negeri yang menggunakan media elektronik untuk bisnis mereka. Nah yang lebih dalam lagi ke merchant-merchant yang beroperasi di situ. Ini juga level of playing field merchant-merchant yang tidak menggunakan sarana online sudah melaporkan kewajiban pajaknya," terang Bimo.

Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu menyebut bahwa UMKM yang sudah beromzet di atas Rp480 miliar atau sudah tidak lagi berstatus PTKP harusnya sudah memulai pembukuan.

Namun, dia mengakui bahwa arahan Menkeu Purbaya yakni tidak ada pajak-pajak baru atau kenaikan tarif pungutan tahun depan utamanya apabila kondisi ekonomi belum memadai. Dia menyebut respons masyarakat menjadi faktor besar bagi otoritas untuk menentukan kebijakan perpajakan ke depan.

"Kami tunggu sampai kondisi lebih confident, karena terus terang saja, kalau platform luar negeri tadi kan konsumennya mungkin menengah ke atas gitu, yang bisa langganan Spotify lah [dan lain-lain]. Sudah ada 246 sebagai pemungut PMSE. Jadi kami tentu berpegangan pada arahan pimpinan apakah itu kuartal I, kuartal II, kuartal III tentu nanti kami akan sampaikan juga ke publik," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menerapkan aturan anti penghindaran pajak atau anti avoidance rule pada revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.55/2022, yang di antaranya mengatur pemberian insentif PPh final UMKM 0,5%.

Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan bahwa pihaknya, dalam amandemen PP tersebut, akan melanjutkan insentif pajak penghasilan (PPh) 0,5% bagi pelaku UMKM dengan omzet sampai dengan Rp4,8 miliar setahun, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan perseroan perorangan (PT OP).

Pemberian insentif pajak UMKM 0,5% itu akan dilanjutkan permanen maupun berbatas waktu, tetapi diperkuat dengan aturan anti avoidance rule. Bimo menyebut mekanisme itu diharapkan bisa mengatasi modus pemecahan usaha atau firm splitting yang diduga banyak dilakukan untuk mengakali insentif itu.

Apalagi, lanjutnya, otoritas pajak sudah melakukan pemadanan data nomor induk kependudukan (NIK), nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta nomor induk berusaha (NIB). Dengan demikian, sekalipun pengusaha UMKM orang pribadi maupun perusahaan perseorangan yang diketahui sudah memiliki peredaran bruto Rp4,8 miliar setahun tidak akan bisa mendapatkan insentif 0,5% itu lagi.

"Jadi kami tidak ada masalah dengan itu, sistem internal kami sudah bisa men-detect," terang Bimo pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (20/11/2025).

Kemudian, wajib pajak badan UMKM yang sudah tidak bisa lagi menggunakan PPh 0,5% harus sudah mulai menjalankan pembukuan untuk menghitung PPh terhutang dengan tarif normal.

Bimo mengatakan, insentif pajak 0,5% itu masih bisa dimanfaatkan oleh WP badan yang masih dalam jangka waktu berlaku sesuai dengan PP No.55/2022 yakni empat tahun. Namun, mereka tidak bisa lagi mengajukan permohonan perpanjangan waktu.

"Tidak ada lagi permohonan baru dari wajib pajak badan yang akan diperbolehkan untuk menggunakan insentif 0,5% PPh final. Artinya CV, kemudian PT, firma yang lain-lain tidak bisa lagi digunakan untuk mendapatkan insentif tersebut," tuturnya.

Sebelumnya, Bimo memaparkan bahwa pihaknya tengah menyusun revisi PP Nomor 55/2022 salah satunya muatan terkait dengan pemberian insentif PPh final UMKM 0,5%. Setelah periodenya diperpanjang dari 2027 ke 2029, pemerintah berencana memberikan insentif itu secara permanen untuk WP OP dan PT OP.

Akan tetapi, otoritas mencatat dalam pelaksanaannya banyak pelaku UMKM yang mengakali insentif itu dengan modus menahan omzet (bunching) maupun memecah usaha (firm splitting).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah memutuskan bahwa aturan pajak UMKM dirombak, yakni tarif PPh Final UMKM 0,5% akan berlaku permanen.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengungkap bahwa pemerintah akan menghapus jangka waktu tertentu untuk pemberian insentif pajak bagi wajib pajak orang pribadi atau WP OP dan perseroan perorangan yang didirikan satu orang atau PT OP pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Berdasarkan rencana itu, UMKM omzet hingga Rp4,8 miliar kena pajak 0,5% dan UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tidak kena pajak. Jika sebelumnya ketentuan itu akan berlaku sampai 2029, pemerintah ingin menjadikannya permanen.

"Rencananya untuk WP OP, [aturannya] secepatnya lah, ya, karena sudah selesai pembahasan," ujarnya kepada wartawan usai rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Bimo mengungkap bahwa wacana itu datang dari permintaan para pengusaha terkait perpanjangan waktu pemberian pajak penghasilan (PPh) final 0,5% untuk WP OP, yang sudah berakhir 2024. Pemerintah pun memperpanjang pemberiannya sampai dengan 2029.

Kemudian, pemerintah juga ingin memberikan kesempatan bagi WP OP yang memenuhi kriteria menerima insentif PPh itu namun tidak dapat menggunakannya karena telah melewati jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, Bimo mengusulkan perubahan pasal 59 pada PP No.55/2022 untuk menghapus aturan jangka waktu tertentu bagi WP OP dan PT OP.

Dirjen Pajak Lulusan Taruna Nusantara itu menyebut revisi PP tersebut sudah melalui rapat harmonisasi dengan Kementerian Hukum pada Oktober 2025 lalu. Kini, rancangan beleid itu sudah berada di Sekjen Kemenkeu untuk nantinya diajukan permohonan penandatanganan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Tidak lama berselang, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa keputusan tarif PPh final UMKM 0,5% berlaku permanen sudah resmi, seiring adanya restu Prabowo.

"Maksudnya permanen sampai batas waktu yang tidak tentukan. Ya sudah [diputuskan], memang sudah dibahas," kata Maman saat ditemui di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemberian insentif PPh final 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi UMKM itu untuk meringankan beban pajak. Di samping itu, insentif tersebut juga untuk menyederhanakan kewajiban administrasi.

"Terkait dengan PPh final bagi UMKM yang pendapatannya Rp4,8 miliar setahun itu pajak finalnya 0,5% dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang 1 tahun-1 tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029," ujar Airlangga dalam keterangan pers di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/9/2025).

Praktik Manipulasi Omzet untuk Pajak UMKM 0,5%

Dirjen Pajak sebenarnya telah mengendus modus-modus kecurangan pelaku usaha untuk bisa mendapatkan pajak 0,5%. Hal itu turut menjadi perhatian dalam pembahasan aturan pajak UMKM dirombak.

Bimo menjelaskan bahwa latar belakang dari pihaknya ingin mengubah aturan itu lantaran temuan beberapa praktik wajib pajak UMKM yang melakukan penahanan omzet (bunching) hingga pemecahan usaha (firm splitting).

"Temuan kami dari strategi tax planning, ada beberapa praktik dari WP yang mendapatkan fasilitas PPh final 0,5% melakukan praktik bunching atau menahan omzet, dan melakukan praktik firm splitting atau pemecahan usaha," ujar Bimo.

Modus itu diduga dilakukan melalui wajib pajak (WP) badan. Namun, Bimo enggan memerinci berapa WP badan UMKM yang diduga melakukan praktik tersebut.

"Ada beberapa [pengusaha UMKM]. Saya enggak punya data exact-nya, banyak lah," ujarnya kepada wartawan usai rapat dengan Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Oleh sebab itu, lanjut Bimo, Ditjen Pajak mengusulkan perubahan untuk pasal 57 ayat (1) dan (2) pada Bab 10 terkait dengan pengaturan ulang subyek PPh final 0,5% yang memiliki peredaran bruto tertentu (WP PBT), dengan mengecualikan WP yang berpotensi digunakan sebagai sarana untuk penghindaran pajak atau anti avoidance rule.

Selain praktik diduga penghindaran pajak itu, otoritas turut menemukan indikasi WP UMKM yang masih memanfaatkan tarif PPh final 0,5% kendati peredaran bruto konsolidasi mereka sudah melewati ambang batas (threshold) yang sudah ditetapkan.

Untuk itu, Ditjen Pajak mengusulkan perubahan pasal 58 yakni penyesuaian penghitungan peredaran bruto sebagai kriteria WP PBT yaitu seluruh peredaran bruto dari usaha dan pekerjaan bebas baik yang dikenakan PPh final dan PPh nonfinal.

"Itu termasuk peredaran bruto dari penghasilan di luar negeri."

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belakangan mengungkap sejumlah modus dugaan penghindaran pajak (tax avoidance) bagi pengusaha UMKM untuk mengakali insentif pajak penghasilan (PPh) final 0,5%.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyebut ada beberapa pengusaha UMKM yang melakukan tax planning berupa praktik menahan omzet (bunching) dan memecah usaha (firm-splitting).

Modus itu diduga dilakukan melalui wajib pajak (WP) badan. Namun, Bimo enggan memerinci berapa WP badan UMKM yang diduga melakukan praktik tersebut.

"Ada beberapa [pengusaha UMKM]. Saya enggak punya data exact-nya, banyak lah," ujarnya kepada wartawan usai rapat dengan Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Pada rapat tersebut, Bimo memaparkan bahwa pihaknya mengusulkan beberapa perubahan pasal di Bab X Peraturan Pemerintah (PP) No.55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Misalnya, untuk pasal 57 ayat (1) dan (2) pada Bab 10, otoritas mengusulkan pengaturan ulang subyek PPh final 0,5% yang memiliki peredaran bruto tertentu (WP PBT), dengan mengecualikan WP yang berpotensi digunakan sebagai sarana untuk penghindaran pajak atau anti avoidance rule.

Selain praktik diduga penghindaran pajak itu, otoritas turut menemukan indikasi WP UMKM yang masih memanfaatkan tarif PPh final 0,5% kendati peredaran bruto konsolidasi mereka sudah melewati ambang batas (threshold) yang sudah ditetapkan.

Untuk itu, Ditjen Pajak mengusulkan perubahan pasal 58 yakni penyesuaian penghitungan peredaran bruto sebagai kriteria WP PBT yaitu seluruh peredaran bruto dari usaha dan pekerjaan bebas baik yang dikenakan PPh final dan PPh nonfinal. Itu termasuk peredaran bruto dari penghasilan di luar negeri.

Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana untuk menghapus pemberian periode atau jangka waktu tertentu pemberian insentif PPh final 0,5%, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan perseroan perorangan yang didirikan satu orang (PT OP).

Bimo menyebut itu merupakan permintaan dari dunia usaha, di mana perpanjangan PPh final 0,5% untuk UMKM telah masuk menjadi paket kebijakan ekonomi 2025.

"Perubahan pasal 59 penghapusan jangka waktu tertentu bagi wajib pajak orang pribadi dan perseroan perseorangan yang didirikan satu orang (PT OP)," terang Bimo.

Dirjen Pajak Lulusan Taruna Nusantara itu menyebut revisi PP tersebut sudah melalui rapat harmonisasi dengan Kementerian Hukum pada Oktober 2025 lalu. Kini, rancangan beleid itu sudah berada di Sekjen Kemenkeu untuk nantinya diajukan permohonan penandatanganan oleh Presiden.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto turut mengungkap modus penyalahgunaan insentif pajak bagi UMKM berupa arisan faktur.

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan PPh final sebesar 0,5% untuk UMKM dengan omzet Rp400 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun hingga 2029.

Kendati demikian, politisi Partai Golkar itu mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak disalahgunakan karena pemerintah sudah memahami praktik-praktik untuk mengakali kebijakan PPh final UMKM 0,5%.

"Jangan buka toko [lagi], yang omzetnya sudah Rp5 miliar diturunin ke toko tetangga, tukar-menukar faktur. Nah kita sudah agak paham, bagaimana di pasar itu berlaku arisan faktur. Nah ini juga harus kita jaga," ujar Airlangga di Jakarta, Kamis (9/10/2025).