Bisnis.com, MAKKAH — Dua jemaah haji Indonesia diamankan aparat keamanan akibat merekam perempuan tanpa izin di Madinah, Arab Saudi. Kasus pelanggaran privasi kembali menjadi perhatian, jemaah diminta untuk menghormati privasi masyarakat.

Koordinator Satgas Pelindungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Akhmad Masbukhin, mengatakan bahwa pihaknya menangani salah satu kasus jemaah haji Indonesia yang merekam perempuan warga negara Saudi di kawasan Markaziah, Madinah.

Menurutnya, tindakan yang dianggap sepele seperti mengambil foto atau video tanpa persetujuan dapat berujung proses hukum dan ancaman sanksi berat di Arab Saudi.

"Kemarin kami menangani satu kasus yang menarik. Jadi, ada satu jamaah haji Indonesia ditangkap oleh kepolisian Markaziah di Madinah Munawarrah. Itu karena mengambil video seorang perempuan sekitar umur 30 tahun tanpa izin," ujarnya dalam video KJRI Jeddah, dikutip pada Selasa (12/5/2026).

Menurut Masbukhin, jemaah tersebut mengaku tidak memiliki niat buruk saat merekam video. Namun, proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku di Arab Saudi.

"Yang menarik adalah ketika ditangkap dan diinterogasi, yang bersangkutan menyampaikan tidak ada niat jahat. Tetapi tetap kasusnya diangkat ke niabah ammah atau kejaksaan umum untuk ditindaklanjuti," katanya.

Dia menjelaskan pihak kepolisian menyampaikan kemungkinan jemaah tersebut dapat dibebaskan apabila tidak ada laporan lanjutan dari korban. Namun, apabila korban mengadukan pelanggaran privasi, pelaku tetap dapat dikenakan sanksi denda.

"Apabila korban itu mengadukan kepada pihak kepolisian tentang haknya yang dilanggar, maka dia akan dikenai denda," ujar Masbukhin.

Dia menegaskan aturan terkait privasi di Arab Saudi dilindungi secara ketat melalui regulasi Anti Cybercrime Law atau Nizam Muqafah al-Jaroim al-Ma’lumatiyah. Aturan tersebut melarang penggunaan kamera, termasuk kamera ponsel, untuk mengambil gambar seseorang tanpa izin.

"Penyalahgunaan kamera, baik itu kamera di ponsel untuk mengambil gambar seseorang tanpa izin orang tersebut, akan dikenakan hukuman yang sangat keras," katanya.

Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa hukuman penjara maksimal satu tahun atau denda hingga 500.000 riyal Saudi atau lebih dari Rp2 miliar.

Oleh karena itu, KJRI meminta seluruh jemaah Indonesia lebih berhati-hati dalam menggunakan kamera selama berada di Tanah Suci dan menghormati norma serta privasi masyarakat Arab Saudi.

"Untuk itu bagi seluruh jamaah, ayo kita harus berhati-hati untuk mematuhi aturan yang ada di Arab Saudi, menghormati adat istiadat dan juga privasi orang Arab Saudi," ujar Masbukhin.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, memberikan peringatan tegas kepada para pedagang yang ada di lokasi wisata tidak semena-mena dalam menetapkan tarif harga makanan dan minuman.

Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan peringatan tersebut perlu jadi catatan penting bagi pedagang di lokasi wisata, karena selama ini banyak laporan dari pengunjung adanya pedagang nakal atau dikenal mamakuak, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pengunjung.

"Lebaran tahun ini, jangan ada lagi laporan-laporan negatif yang kami terima. Jika masih ada pedagang yang nakal soal menetapkan tarif harga makanan dan minuman, akan ada sanksi berat," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (19/3/2026).

Seiring adanya peringatan tegas ini, Pemkot Padang juga memperkirakan bahwa kunjungan wisatawan maupun perantau ke Padang diprediksi akan melonjak drastis pada libur Lebaran kali ini.

Oleh karena, apabila pedagang yang kedapatan mamakuak (menaikkan harga dagangan secara tidak wajar) akan disanksi berat. Pemkot Padang bahkan telah menerbitkan Surat Edaran bagi para pedagang atau pelaku usaha kuliner.

Fadly bilang untuk menghindari perilaku "pakuak" ini setiap pelaku usaha kuliner harus memiliki daftar menu dan mencantumkan harga pada menu. Serta menempelkan daftar harga atau media lain yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen.

"Apabila terdapat pajak dan biaya tambahan layanan, pelaku usaha kuliner wajib menginformasikan secara jelas kepada konsumen sebelum konsumen melakukan pemesanan atau pembayaran," sebutnya.

Dia menegaskan pelaku usaha kuliner tidak diperbolehkan menaikkan harga secara sepihak setelah konsumen melakukan pemesanan atau tanpa adanya pemberitahuan yang jelas sebelumnya. Apabila berdasarkan hasil pengawasan Pemerintah Daerah dan pengaduan konsumen terdapat pelanggaran, pelaku usaha kuliner akan dikenai sanksi.

"Pedagang yang nakal itu nantinya akan disanksi berat," jelasnya.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha kuliner yang tidak patuh akan dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun. Atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Termasuk dikenai sanksi administratif.

Fadly mengimbau kepada seluruh pedagang untuk tidak main-main terhadap harga. Selain itu pedagang diminta untuk ramah dalam melayani konsumen serta tetap menunjukkan sikap Sapta Pesona.

Sebelumnya, Pemko Padang telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 500.13.2/52/Dispar-pdg/2026 tentang Kepastian Harga dalam Rangka Perlindungan Konsumen. Surat Edaran itu ditandatangani Wali Kota Fadly Amran pada 17 Maret 2026.

Kemudian Satpol PP juga turut memberikan pengamanan menyikapi SE dari Wali Kota Padang itu. Kasatpol PP Kota Padang, Chandra Eka Putra mengatakan pada lebaran tahun ini, dipastikan terjadi lonjakan kunjungan wisatawan ke Pantai Padang, dan mengamankan para pengunjung, Satpol PP Kota Padang menempatkan personilnya di kawasan wisata itu.

"Kita standby-kan personil di empat titik strategis di Pantai Padang," jelasnya.

Empat titik strategis itu yakni jalur antara Masjid Al Hakim hingga Simpang Hotel Hang Tuah. Kemudian dari Simpang Hotel Hang Tuah hingga ke Hotel My All. Selanjutnya dari Hotel My All hingga ke Rusunawa. Serta dari Rusunawa hingga ke Jembatan Cimpago.

"Setiap segmen itu diisi oleh sembilan personil dan sepuluh Satgas Pengamanan," ungkapnya.

Dikatakannya pada setiap segmen atau titik strategis itu didirikan pos atau tenda jaga. Seluruh petugas akan bekerja dari pukul sembilan pagi hingga pukul sembilan malam.

"Seluruh personil akan mengatur kepadatan pengunjung serta melakukan pengawasan terhadap PKL yang berjualan," ucapnya.

Chandra mengimbau kepada pengunjung pantai untuk berwisata dengan nyaman. Jika terjadi ketidaknyamanan selama berkunjung, wisatawan dapat mengadukannya langsung ke pos yang terdapat di empat segmen tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan memberikan sanksi berat kepada pejabat atau petugas pajak yang terindikasi melakukan kasus korupsi.

Purbaya bahkan menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi menyusul operasi tangkap tangan alias OTT yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap petugas pajak. Dia mengaku segera melakukan rotasi jabatan.

Namun demikian, rotasi ini tidak berlaku bagi mereka yang diduga kuat terlibat dalam praktik suap. Dia memberi sinyal petugas pajak yang ditemukan terlibat kasus tersebut akan diberikan sanksi lebih berat.

"Kalau sudah jahat dirotasi kan enggak ada gunanya. Kami sedang nilai itu," kata Purbaya, dikutip Kamis (15/1/2026).

Purbaya juga menyatakan bakal mengikuti proses hukum yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Dia mengaku akan memberikan pendampingan hukum lantaran tiga orang tersangka yang merupakan anak buahnya itu belum diputus bersalah di pengadilan.

Hal itu kendati DJP Kemenkeu menyebut tiga orang pejabat KPP Madya Jakarta Utara itu telah diberhentikan sementara sejalan dengan berlangsungnya proses penyidikan.

"Sebelum dia diputuskan bersalah di pengadilan dia masih pegawai [Kementerian] Keuangan. Jadi kan kami dampingi terus, tetapi enggak ada intervensi dalam pengertian saya datang ke mereka [KPK]. Setop ini, stop itu," tuturnya.

Aliran Ke Petugas Pajak Pusat

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada aliran dana dari para tersangka ke pihak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam kasus pemangkasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada (PT WP).

Dugaan menjadi alasan tim penyidik KPK menggeledah kantor pusat DJP pada Selasa (13/1/2026).

"Diduga ada aliran uang dari pihak tersangka kepada pihak-pihak di Ditjen Pajak Pusat," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada jurnalis, dikutip pada Kamis (15/1/2026).

Selain itu, Budi mengatakan tim penyidik ingin mendalami proses dan mekanisme pemeriksaan PBB di mana dalam mekanismenya melibatkan kantor pusat DJP.

Menurut Budi, tim lembaga antirasuah masih terus mendalami dari informasi yang telah dihimpun untuk menentukan pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus ini dan total nominal uang dalam perkara ini.

"Sehingga ini juga masih akan ditelusuri kepada siapa saja nominalnya berapa. Termasuk juga nantinya penyidik juga akan mendalami sisi PT WP-nya," jelas Budi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan memberantas pelaku impor pakaian ilegal. Oleh karena itu, dia meminta pelaku segera menghentikan aktivitasnya.

Dia menuturkan pemerintah tengah menyiapkan tambahan sanksi berat bagi pelaku yang mengimpor bal pakaian bekas atau balpres. Sanksinya tidak hanya pidana dan pemusnahan barang bukti. Purbaya akan melakukan blocklist seumur hidup bagi pelaku impor balpres.

"Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup," tegasnya, saat ditemui di Gedung Bank Mega, Jakarta, dikutip Selasa (28/10/2025).

Aturannya, kata Purbaya, tengah disiapkan. Dia juga tidak segan untuk menangkap pihak yang melakukan penentangan atau penolakan atas upaya pemberantasan impor pakaian bekas ilegal.

"Penolakan? Siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan dia, berarti kan dia pelakunya, clear," tegas Purbaya

Purbaya mengungkapkan jika ada menolak, maka dirinya merasa diuntungkan karena pihak yang bersangkutan mengakui telah melakukan impor ilegal.

"Malah maju, malah untung saya. Dia kan ngaku bahwa 'saya pengimpor ilegal' kan," tegas Purbaya.

Dalam rangka memberantas balpres ini, Kementerian Keuangan melalui Bea dan Cukai akan mengencarkan razia impor pakaian bekas. Purbaya menuturkan razia ini dilakukan di pelabuhan - pelabuhan, bukan mendatangi pasar-pasar, termasuk Pasar Senen, Jakarta, yang menjadi pusat thrifting.

"Saya nggak akan merazia ke pasarnya. Saya cuma di pelabuhan aja. Nanti otomatis kalau itunya kurang, supply kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa Seharusnya sih, pelan-pelan kan semuanya habis kan? akan beralih ke barang-barang lain," ujarnya.

Purbaya menuturkan dirinya berharap pedagang-pedagang di pasar, termasuk Pasar Senen, beralih menjual barang-barang produk UMKM dalam negeri. Hal ini agar industri domestik bisa hidup kembali.

"Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk UMKM kita," paparnya.