Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tidak lagi menggunakan tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5% tidak otomatis menanggung beban pajak lebih besar.

Ketentuan tersebut berlaku menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 20/2026 yang mengubah kriteria penerima fasilitas PPh final UMKM 0,5%. Dalam aturan terbaru, fasilitas tersebut hanya berlaku bagi wajib pajak (WP) orang pribadi, perseroan terbatas (PT) perorangan, dan koperasi.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kebijakan tersebut merupakan penyempurnaan dari rezim pajak UMKM yang sebelumnya diatur melalui PP No. 46/2013, PP No. 23/2018, dan PP No. 55/2022. Dia memaparkan beleid teranyar dirancang untuk memastikan UMKM mendapatkan ruang yang luas untuk tumbuh, menggerakkan ekonomi daerah, serta menciptakan lapangan kerja tanpa terbebani oleh administrasi perpajakan yang rumit.

"Sejak awal, pemerintah terus memberikan dukungan kepada UMKM melalui evolusi kebijakan perpajakan, mulai dari PP No. 46/2013 [tarif 1%], PP No. 23/2018 [tarif 0,5%], hingga PP No. 55/2022. Setelah evaluasi menyeluruh, PP Nomor 20 Tahun 2026 ini hadir sebagai penyempurnaan agar dukungan pemerintah semakin adil dan tepat sasaran," ujar Bimo dalam keterangan tertulis, Senin (8/6/2026).

Bimo memaparkan bahwa ada lima poin krusial yang dinilai tercantum dalam PP No. 20/2026. Pertama, besaran fasilitas tarif yang berlaku tetap 0,5% dan batas omzet UMKM yaitu Rp4,8 miliar setahun. Tidak hanya itu, WP UMKM dengan omzet sampai Rp500 juta per tahun tetap dibebaskan dari PPh.

Kedua, WP OP dan PT Perorangan kini mendapatkan manfaat fasilitas tarif 0,5% serta kemudahan administrasi tanpa batas waktu. Namun, untuk koperasi, fasilitas ini dapat digunakan selama empat tahun sejak terdaftar. Ketentuan ini diberlakukan agar pelaku usaha fokus mengembangkan bisnis tanpa beban administrasi.

Ketiga, perubahan aturan insentif pajak ini ditujukan agar penerimanya benar-benar usaha yang sedang bertumbuh untuk naik kelas. Pemerintah juga mengantisipasi celah penyalahgunaan fasilitas seperti pemecahan usaha atau pembentukan entitas baru untuk menghindari tarif pajak normal.

Keempat, mekanisme umum pajak yang kini berlaku untuk UMKM berbentuk persekutuan komanditer (CV), firma serta PT umum dihitung berdasarkan laba bersih, bukan omzet kotor.

"Pajak dihitung berdasarkan laba bersih [penghasilan neto] setelah dikurangi biaya-biaya operasional yang diperkenankan. Beralih ke mekanisme umum tidak otomatis membuat beban pajak menjadi lebih besar," lanjut Bimo.

Kelima, DJP menyatakan bakal mengawal ketat implementasi kebijakan tersebut melalui masa transisi, edukasi, serta pendampingan intensif agar pelaku UMKM bisa beradaptasi.

"Pemerintah ingin hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai mitra yang mendampingi perjalanan para pelaku usaha. Kami ingin memastikan UMKM kita bertransformasi menjadi usaha yang semakin kuat, mandiri, dan memiliki daya saing tinggi," tutup Bimo.

Adapun pada konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026, Jumat (5/6/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun menyampaikan bahwa kebijakan tarif PPh final 0,5% ini diprioritaskan bagi UMKM yang belum naik kelas.

Purbaya menyebut selama ini insentif itu banyak disalahgunakan. Dia menyebut kebijakan ini tidak ditujukan untuk mempersulit wajib pajak (WP).

"Kalau dia sudah kaya, dia bayar pajak sesuai dengan levelnya dia, jangan mau murah terus, kan saya rugi. Kecuali UMKM betulan ya kami akan jaga 0,5%," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengungkap adanya praktik penyalahgunaan insentif pajak UMKM oleh sejumlah pelaku usaha yang memecah badan usaha menjadi beberapa perusahaan agar tetap dapat menikmati tarif pajak final sebesar 0,5%.

Hal ini menyusul diterbitkannyaPeraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 (PP 20/2026) yang mengatur penyesuaian ketentuan pajak penghasilan (PPh) Final bagi pelaku UMKM. Beleid tersebut ditetapkan dan berlaku pada 22 April 2026, sekaligus mengubah peraturan terdahulunya, PP Nomor 55 Tahun 2022.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan perubahan dalam PP 20/2026 dilakukan antara lain untuk menutup celah pemanfaatan insentif yang selama ini tidak tepat sasaran.

Maman menyampaikan pemerintah menemukan sejumlah pelaku usaha yang sebenarnya tidak lagi masuk kategori UMKM memecah kegiatan usahanya ke dalam beberapa PT maupun CV agar omzet masing-masing badan usaha tetap berada di bawah batas Rp4,8 miliar per tahun.

“Belajar dari pengalaman-pengalaman kita selama 7 tahun terakhir ini, banyak yang memanfaatkan insentif ini. Apa? Yaitu mereka-mereka yang tidak memiliki, tidak berhak, yang justru seharusnya menjalankan kewajiban tidak menggunakan insentif UMKM, mereka mengambil manfaat di sini,” kata Maman dalam konferensi pers di kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).

Dia menjelaskan modus yang kerap ditemukan adalah dengan membagi usaha ke dalam sejumlah badan hukum sehingga omzet masing-masing perusahaan terlihat masih memenuhi syarat untuk memperoleh tarif pajak final UMKM sebesar 0,5%.

“Sebagai contoh, banyak mereka memecah-mecah PT, memecah-mecah CV, dipecah-pecah tuh mereka buat 10 PT, 15 PT, dibuat berapa puluh CV segala macam, diatur di situ, omzetnya sekian-sekian, di bawah Rp4,8 miliar, supaya mereka tetap mendapatkan fasilitas insentif pajak 0,5% dari omzet, yaitu yang di bawah Rp4,8 miliar,” ujarnya.

Berkaca dari pengalaman tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap penerima fasilitas pajak UMKM. Maman menegaskan insentif pajak final sebesar 0,5% tetap berlaku bagi pelaku UMKM dan PT perseorangan dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun.

“Aturan yang baru, bagi PT perseorangan, tetap mendapatkan insentif yang 0,5% dengan omzet Rp4,8 miliar,” terangnya.

Namun, fasilitas tersebut tidak lagi berlaku bagi PT dan CV nonperseorangan. Menurut Maman, kelompok usaha inilah yang selama ini paling banyak memanfaatkan celah aturan melalui pemecahan badan usaha agar tetap memperoleh tarif pajak UMKM.

“Kurang fair dong, masa mereka-mereka yang usaha besar, yang sudah masuk kategori omzetnya di atas Rp4,8 miliar, mereka harus menikmati fasilitas UMKM yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar. Jadi semangatnya sebetulnya keadilan saja,” terangnya.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan insentif kepada PT dan CV nonperseorangan yang omzetnya masih di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Jika tarif pajak normal badan usaha sebesar 22% dikenakan atas laba bersih, kelompok usaha tersebut tetap memperoleh potongan tarif sebesar 50%, sehingga tarif efektif yang dibayar menjadi 11%.

“Bagi PT atau CV yang nonperorangan, yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar, tetap mendapatkan insentif. Apa insentifnya? Pajak yang 22% atau pajak normal, diberikan diskon 50%, menjadi 11%,” jelasnya.

Maman menegaskan perubahan kebijakan tersebut tidak berarti pemerintah menaikkan pajak UMKM. Menurutnya, pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar tetap dapat menikmati fasilitas perpajakan yang telah diberikan pemerintah selama ini.

“Pada kesempatan ini saya mau luruskan, bahwa untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, para penggiat UMKM yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar, silakan berjalan seperti apa adanya, dengan menikmati fasilitas insentif yang 0,5% dari gross,” lanjutnya.

Dia menjelaskan perbedaan utama terletak pada dasar pengenaan pajak bagi badan usaha nonperseorangan. Jika UMKM dan PT perseorangan masih menggunakan skema pajak final berdasarkan omzet, maka PT dan CV nonperseorangan dikenakan pajak berdasarkan laba bersih.

“Tapi bagi PT yang nonperorangan, CV nonperorangan, dia diberlakukan pajak normal dari nilai bersih. Dari laba bersih, bukan dari gross. Jadi ini harus diluruskan ini,” ucapnya.

Selain itu, kebijakan tersebut juga ditujukan untuk menjaga prinsip keadilan agar fasilitas perpajakan benar-benar dinikmati oleh pelaku usaha yang memenuhi kriteria UMKM.

Pemerintah juga membuka masa transisi sebelum implementasi penuh aturan tersebut. Adapun ketentuan teknis mengenai masa transisi serta pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) buka suara ihwal ramainya keluhan di media sosial terkait perubahan ketentuan pajak bagi pelaku UMKM.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan polemik yang berkembang belakangan ini muncul akibat kesalahpahaman terhadap substansi perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 (PP 20/2026) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022) tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

“Mengenai banyaknya pertanyaan terkait perubahan PP nomor 20 Tahun 2026, yaitu mengenai pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Saya ingin luruskan terlebih dahulu, tidak ada perubahan bahkan kenaikan pajak terhadap usaha mikro, terhadap UMKM,” kata Maman dalam konferensi pers di kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).

Menurut Maman, ramainya keluhan yang berkembang di media sosial terkait perubahan aturan tersebut merupakan respons yang wajar karena regulasi baru masih dalam tahap awal sosialisasi. Kendati demikian, dia menegaskan tidak ada kenaikan tarif pajak bagi UMKM dalam perubahan aturan terbaru.

“Mungkin kan karena tadi, ini kan juga aturan baru keluar, ya wajar. Saya rasa apabila ada pihak yang mungkin mempertanyakan atau segala macam, ini hal yang wajar. Saya pikir kita enggak usah memperdebatkan hal itu. Makanya hadirnya kami untuk menyampaikan dan mencoba meluruskan ini semua,” ujarnya.

Maman menyampaikan fasilitas perpajakan bagi UMKM tetap sama seperti sebelumnya. Pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap dikenakan tarif pajak 0%, sedangkan UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun tetap memperoleh fasilitas pajak final sebesar 0,5% dari omzet.

Dia menjelaskan perubahan utama dalam aturan baru bukan terletak pada besaran tarif, melainkan pada masa berlaku insentif yang kini dibuat permanen. Sebelumnya, fasilitas pajak final 0,5% diberikan dengan batas waktu tertentu dan diperpanjang secara berkala.

“Jadi insentif pajak kepada UMKM masih sama seperti dulu, yang membedakan cuma satu, kalau dulu dibatasi perpanjangan waktu 1 tahun, sekarang dibuka. Sampai berapa tahun ke depan jadi tidak dibatasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan kebijakan tersebut diambil untuk memberikan kepastian usaha bagi pelaku UMKM. Menurutnya, keputusan menjadikan insentif pajak UMKM bersifat permanen juga merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Presiden juga memerintahkan agar ini diberlakukan secara permanen, supaya si UMKM yang menikmati fasilitas ini, mereka punya kepastian ataupun jaminan keberlangsungan usahanya,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap skema insentif bagi badan usaha nonperseorangan. Langkah tersebut diambil setelah ditemukan praktik penyalahgunaan fasilitas pajak UMKM oleh sejumlah pelaku usaha yang memecah badan usaha menjadi beberapa PT atau CV agar omzet masing-masing tetap berada di bawah batas Rp4,8 miliar.

Maman mengatakan praktik tersebut membuat pelaku usaha yang seharusnya tidak lagi berhak menikmati insentif UMKM tetap memperoleh tarif pajak final 0,5%.

“Banyak mereka memecah-mecah PT, memecah-mecah CV, dipecah-pecah tuh mereka buat 10 PT, 15 PT, dibuat berapa puluh CV segala macam, diatur di situ, omzetnya sekian-sekian, di bawah Rp4,8 miliar, supaya mereka tetap mendapatkan fasilitas insentif pajak 0,5%,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah tetap mempertahankan fasilitas pajak final 0,5% bagi PT perseorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar. Sementara untuk PT dan CV nonperseorangan, tarif pajak mengikuti ketentuan umum, tetapi tetap diberikan insentif berupa diskon 50% dari tarif normal bagi usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun.

Pemerintah resmi memperketat peraturan mengenai pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM sebesar 0,5 persen. Ketentuan baru ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang telah ditetapkan dan diundangkan pada 22 April 2026.

Melalui aturan ini, pemerintah menutup celah yang selama ini kerap digunakan pelaku usaha untuk tetap menikmati tarif PPh final 0,5 persen.

Sebelum peraturan ini, pengusaha punya ruang untuk memecah usahanya ke beberapa perseroan perorangan agar omzet masing-masing entitas tetap berada di bawah batas Rp4,8 miliar per tahun. Melalui skema ini, setiap entitas dapat memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM.

Namun, melalui PP 20/2026, pemerintah mewajibkan penggabungan omzet wajib pajak orang pribadi dengan seluruh perseroan perorangan yang didirikannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi beserta seluruh wajib pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikannya tidak dapat menggunakan fasilitas PPh final UMKM apabila total peredaran bruto secara keseluruhan melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

"Wajib Pajak orang pribadi beserta seluruh Wajib Pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan, yang telah menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto secara keseluruhan jumlahnya melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu Tahun Pajak," tulis beleid tersebut.

Dalam peraturan ini, Pemerintah memberikan contoh seorang wajib pajak bernama Tuan D yang menjalankan usaha perdagangan alat komunikasi. Tuan D kemudian mendirikan dua perseroan perorangan, yakni Perseroan Perorangan DJ dan Perseroan Perorangan DX.

Dalam satu tahun pajak, total omzet usaha Tuan D bersama kedua perseroan perorangan tersebut mencapai Rp6 miliar.

Dengan total omzet telah melampaui Rp4,8 miliar, Tuan D beserta kedua perseroan perorangan tersebut tidak lagi berhak menggunakan fasilitas PPh final UMKM 0,5 persen.

Ketentuan serupa juga berlaku untuk perseroan perorangan lain yang didirikan Tuan D di kemudian hari.

Tidak hanya usaha yang dimiliki sendiri, pemerintah juga mengatur penggabungan omzet dalam lingkup keluarga. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 58 ayat (2) dan (3) PP 20/2026.

Penggabungan itu berlaku pada suami istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau istrinya memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajaknnya sendiri.

Dalam pasal tersebut disebutkan penentuan batas omzet Rp4,8 miliar bagi pasangan suami istri dilakukan berdasarkan penggabungan seluruh peredaran bruto suami, istri, serta perseroan perorangan yang didirikan keduanya.

Dalam PP 20/2026, Pemerintah mencontohkan kasus Tuan A yang berprofesi sebagai notaris dengan omzet Rp3 miliar dalam satu tahun pajak.

Sementara itu, istrinya, Nyonya Y, menjalankan usaha butik pakaian dengan omzet Rp2 miliar dan memilih menjalankan hak serta kewajiban perpajakannya secara terpisah.

Di sisi lain, anak mereka yang belum dewasa, Nona V, memperoleh omzet Rp500 juta dari profesinya sebagai penyanyi cilik.

Dengan demikian, total peredaran bruto keluarga tersebut mencapai Rp5,5 miliar dalam satu tahun pajak.

Dengan jumlah yang melampaui batas Rp4,8 miliar, maka pada Tahun Pajak 2027 Nyonya Y tidak lagi dapat menggunakan fasilitas PPh final UMKM 0,5 persen atas usaha butiknya karena jumlah keseluruhan peredaran bruto dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas Tuan A Nyonya Y sebagai suami istri, termasuk peredaran bruto dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas Nona V pada Tahun Pajak 2026 sebesar Rp5,5 miliar. 

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut telah menerima rancangan revisi aturan mengenai insentif pajak 0,5% untuk UMKM beromzet hingga Rp4,8 miliar.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto pada konferensi pers APBN KiTa sepanjang 2025, Kamis (8/1/2026). "Saat ini menunggu pengundangan, sudah di meja Bapak Presiden," terang Bimo, dikutip Minggu (11/1/2026).

Untuk diketahui, salah satu pokok perubahan aturan pemberian insentif pajak bagi UMKM adalah pemberlakuan secara permanen bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan perseorangan perorangan yang didirikan satu orang atau PT OP.

Sebelumnya, pemerintah telah memperpanjang periode pemberian insentif itu bagi WP OP dan PT OP pemilik UMKM dengan omzet Rp500 juta sampai dengan Rp4,8 miliar. Sementara itu, UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta dibebaskan dari pungutan pajak.

Selain itu, revisi Peraturan Pemerintah (PP) itu akan mencantumkan anti avoidance rule agar memastikan pengusaha UMKM tidak bisa lagi memecah usahanya guna mengakali insentif tersebut.

"Tujuan utama revisi perubahan PP No.55/2022 ini untuk mencegah praktik-praktik tax avoidance dan evasion yang agresif, seperti firm splitting dan juga bunching," terang Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu.

Insentif Pajak

Adapun pada konferensi pers yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan bahwa pemerintah mengestimasi belanja perpajakan pada 2025 mencapai total Rp530,3 triliun atau naik 2,23% YoY dari 2024. Mayoritas berupa insentif PPh maupun PPN.

"Artinya teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak mengaplikasikan aturan-aturan sehingga yang harusnya bayar pajak tapi diberikan pembebasan," terang Suahasil.

Insentif itu salah satunya menyasar kepada sektor UMKM yakni Rp96,4 triliun untuk tahun ini. Kemudian, pembebasan PPN untuk bahan makanan Rp77,3 triliun, insentif untuk sektor pendidikan Rp25,3 triliun, insentif sektor transportasi Rp39,7 triliun, insentif untuk sektor kesehatan Rp15,1 triliun serta tax holiday maupun tax allowance guna mendukung investasi Rp7,1 triliun.

Berdasarkan penerima manfaatnya, belanja perpajakan dengan total nilai estimasi Rp530,3 triliun itu meliputi rumah tangga Rp292,7 triliun, UMKM Rp96,4 triliun, iklim investasi Rp84,3 triliun dan dunia bisnis Rp56,9 triliun.

Sementara itu, total insentif untuk kepabeanan pada 2025 mencapai estimasi Rp40,4 triliun atau naik 10% YoY dari 2024 yaitu Rp36,7 triliun.

Perinciannya yaitu penangguhan bea masuk dalam rangka kawasan berikat Rp27,5 triliun; pembebasan bea masuk pasal 25 dan 26 UU Kepabeanan Rp6,78 triliun; penangguhan pembebasan bea masuk pada kawasan ekonomi khusus (KEK) Rp3,8 triliun; pengembalian bea masuk kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) Rp336,3 miliar; serta pembebasan bea masuk impor barang usaha hulu migas dan panas bumi Rp271,7 miliar.