JAKARTA - PT Brantas Abipraya (Persero) kembali menorehkan prestasi di tingkat internasional. Salah satu karya strategis perusahaan, Plaza Seremoni Ibu Kota Nusantara ( IKN ), berhasil meraih Honour Award pada ajang Malaysia Landscape Architecture Awards (MLAA) 2026 untuk kategori Landscape Design Award (Professional Category). Penghargaan bergengsi ini menjadi pengakuan atas keberhasilan menghadirkan ruang publik yang mengintegrasikan nilai kebangsaan, keberlanjutan lingkungan, serta fungsi sosial bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diberikan kepada proyek yang dinilai mampu menghadirkan desain lanskap berkualitas tinggi dengan mempertimbangkan aspek estetika, fungsi, keberlanjutan, serta kontribusi terhadap kualitas ruang publik. Capaian ini sekaligus menunjukkan bahwa karya infrastruktur dan lanskap Indonesia mampu bersaing serta mendapatkan apresiasi di tingkat global.

Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero), Dian Sovana, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari kolaborasi dan dedikasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan Plaza Seremoni sebagai salah satu ruang publik ikonik di kawasan Ibu Kota Nusantara.

Di Balik Progres Percepatan Sekolah Rakyat, Ada Dedikasi dan Komitmen Para Pekerja



“Penghargaan MLAA 2026 ini merupakan apresiasi atas kolaborasi dan dedikasi seluruh insan Brantas Abipraya dalam menghadirkan infrastruktur yang tidak hanya memiliki fungsi strategis, tetapi juga memberikan nilai estetika, keberlanjutan, dan manfaat sosial bagi masyarakat. Plaza Seremoni IKN menjadi simbol bagaimana pembangunan dapat menyelaraskan identitas bangsa, pelestarian lingkungan, dan kebutuhan ruang publik modern,” ujar Dian Sovana.

Terletak di depan Istana Negara dan Istana Garuda, Plaza Seremoni merupakan bagian penting dari kawasan Sumbu Kebangsaan yang menjadi pusat aktivitas kenegaraan sekaligus ruang publik utama di IKN. Kawasan ini dirancang sebagai reinterpretasi modern dari konsep alun-alun Indonesia yang telah lama menjadi ruang interaksi sosial masyarakat.

Dengan pendekatan desain yang memadukan elemen budaya, lanskap alami, dan kebutuhan perkotaan masa depan, Plaza Seremoni hadir sebagai ruang yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Masa Depan Kesehatan, Brantas Abipraya Pastikan Pembangunan Bank Genomik Nasional Berjalan Optimal



Lebih dari sekadar area penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan resmi negara, Plaza Seremoni juga berfungsi sebagai ruang publik yang mendukung aktivitas sosial, budaya, dan rekreasi. Berbagai fasilitas seperti amfiteater terbuka, jalur pejalan kaki, jalur pesepeda, area hijau, galeri UMKM, hingga ruang komunal dirancang untuk mendorong interaksi sosial sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Keunggulan Plaza Seremoni juga terletak pada penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Desain kawasan memanfaatkan kontur alami lahan dan sistem tata air eksisting sehingga mampu mengoptimalkan fungsi ekologis tanpa mengurangi kenyamanan pengguna.

Pendekatan tersebut menjadikan infrastruktur ekologis sebagai bagian integral dari ruang publik yang mendukung ketahanan lingkungan sekaligus memperkuat identitas kawasan IKN sebagai kota hutan yang berkelanjutan.

Plaza Seremoni bersama kawasan Sumbu Kebangsaan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, pada 14 Agustus 2024. Peresmian tersebut menjadi tonggak penting dalam pengembangan kawasan inti IKN sekaligus menandai kesiapan infrastruktur pendukung untuk berbagai agenda nasional, termasuk penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Dian, penghargaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Brantas Abipraya, tetapi juga bagi Indonesia. Pengakuan internasional tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur nasional kini tidak hanya berfokus pada aspek konstruksi semata, tetapi juga mampu menghadirkan ruang publik berkualitas yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Ditambahkannya, penghargaan tersebut diberikan kepada proyek yang dinilai mampu menghadirkan desain lanskap bkerkualitas tinggi dengan memperhatikan aspek estetika, fungsi, keberlanjutan, serta kontribusinya terhadap kualitas ruang publik.

“Keberhasilan ini semakin memperkuat komitmen Brantas Abipraya untuk terus menghadirkan karya infrastruktur yang unggul, inovatif, dan berkelanjutan. Kami percaya bahwa infrastruktur masa depan harus mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, memperkuat daya saing bangsa, serta mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih maju,” tambah Dian.

Sebagai perusahaan konstruksi milik negara yang telah berpengalaman membangun berbagai proyek strategis nasional, Brantas Abipraya terus berkomitmen menghadirkan karya terbaik yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui berbagai proyek infrastruktur yang dibangun di seluruh Indonesia, perusahaan berupaya mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus mewujudkan visi Indonesia menuju masa depan yang berkelanjutan.

IDXChannel- Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran strategis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah sangat luas dan kondisi geografis yang beragam.

Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan 1.151 kilometer jalan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang dipusatkan di Ruas Kedungdung–Bringkoning, Desa Lar Lar, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, pada Selasa (23/6/2026).

Dia menyampaikan ketersediaan jalan yang memadai akan memperlancar konektivitas antara pusat-pusat produksi dan kawasan permukiman sehingga dapat menekan biaya angkut dan biaya logistik nasional.

Peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat konektivitas antarwilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Indonesia adalah negara sangat besar, dengan wilayah yang sangat luas, dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Biaya angkut akan menjadi lebih murah kalau jalan-jalan cukup, kalau ada konektivitas di antara semua pusat-pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman,” ujar Prabowo.

Selain itu, dia juga menekankan bahwa pemerintah bertekad memastikan tidak ada daerah yang tertinggal akibat keterbatasan akses infrastruktur. Oleh karena itu, pembangunan jalan daerah terus didorong sebagai bagian dari upaya menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok tanah air.

“Kita bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Kita harus turunkan biaya logistik untuk seluruh rakyat dan perekonomian kita,” katanya.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa jalan yang baik tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi ketahanan nasional. Menurut Kepala Negara, keberhasilan mewujudkan swasembada pangan maupun swasembada energi sangat bergantung pada tersedianya jaringan distribusi yang lancar dan terhubung dengan baik.

“Jalan yang baik adalah bagian dari strategi ketahanan kita. Swasembada pangan tidak hanya soal benih, pupuk, irigasi. Swasembada energi tidak hanya soal energi. Ini juga adalah hasil jaringan distribusi yang lancar dan baik. Energi harus dapat menjangkau masyarakat dari kawasan-kawasan produktif,” kata Prabowo.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menjaga serta memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun secara optimal. Prabowo memastikan bahwa pemerintah pusat akan terus meningkatkan dukungan pembangunan infrastruktur di daerah, termasuk hingga tingkat desa, pada tahun-tahun mendatang.

“Dengan selesainya jalan daerah ini, saya mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menjaga dan memanfaatkan infrastruktur dengan sebaik-baiknya. Dalam tahun-tahun yang akan datang, kita akan tingkatkan biaya untuk pembangunan di seluruh daerah-daerah sampai ke desa-desa dan dengan demikian, saya ucapkan terima kasih atas pekerjaan keras, kerja keras dari semua instansi, PU (Pekerjaan Umum), dan semua jajarannya dibantu oleh Pemda,” ujar Kepala Negara.

Prabowo juga menilai kualitas pembangunan jalan yang telah diselesaikan cukup baik dan menekankan pentingnya menjaga akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. “Kita melihat kualitas cukup baik. Ini harus dipertahankan. Semua pengeluaran uang rakyat harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Prabowo.

(kunthi fahmar sandy)

BOGOR - PT Brantas Abipraya (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi sistem kesehatan nasional melalui pembangunan Gene Bank Indonesia ( Bank Genomik Nasional ) yang berlokasi di kawasan RS Dr. H. Marzoeki Mahdi (RSMM), Kota Bogor.

Sebagai bagian dari pengawasan dan pengendalian proyek strategis tersebut, jajaran Komisaris Brantas Abipraya melakukan Management Walkthrough guna memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai target, kualitas, dan standar yang telah ditetapkan, dengan tetap mengedepankan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Kunjungan tersebut dihadiri oleh Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero), Diana Kusumastuti, Komisaris Independen Isra D. Pramulya dan Santoso, yang didampingi Direktur Operasi II Mustafa Nahdi, dan SVP Divisi Operasi I Tintus Noviyanto.

Dalam kesempatan tersebut, jajaran Komisaris meninjau langsung perkembangan konstruksi sekaligus memastikan penerapan standar mutu dan keselamatan kerja berjalan optimal di seluruh area proyek. Management Walkthrough ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga tata kelola proyek yang baik, memastikan kualitas pekerjaan, serta mendukung penyelesaian proyek secara tepat waktu.

Bangun Infrastruktur Unggul, Brantas Abipraya Perkuat Kolaborasi Internal



Gene Bank Indonesia yang saat ini dibangun oleh Brantas Abipraya diproyeksikan menjadi pusat penyimpanan dan riset material genetik terbesar di Indonesia serta yang pertama di Asia Tenggara. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian riset biomedis nasional, mendukung pengembangan riset genomik, meningkatkan akurasi diagnosis penyakit, serta membuka peluang pengembangan terapi dan pengobatan yang lebih tepat dan personal bagi masyarakat Indonesia.

Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero), Dian Sovana, menjelaskan bahwa proyek ini memiliki kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan pembangunan gedung konvensional.

“Pembangunan Gene Bank Indonesia dirancang dengan standar khusus untuk mendukung sistem penyimpanan material genetik, laboratorium riset genomik, serta fasilitas pengolahan data berkapasitas besar. Proyek ini tidak hanya menuntut ketelitian teknis yang tinggi, tetapi juga penerapan sistem keamanan dan pengendalian lingkungan yang ketat guna menjaga stabilitas sampel biologis dalam jangka panjang," ujar Dian.

Di Balik Progres Percepatan Sekolah Rakyat, Ada Dedikasi dan Komitmen Para Pekerja



Fasilitas yang berdiri dengan luas bangunan mencapai 22.699 meter persegi tersebut akan memiliki delapan lantai dan ditargetkan selesai pada tahun 2027. Bangunan ini akan dilengkapi dengan sistem pengendalian suhu dan kelembapan presisi, infrastruktur keamanan berlapis, serta dukungan teknologi informasi yang mampu mengelola big data genomik secara terintegrasi.

Menurut Dian, keterlibatan Brantas Abipraya dalam pembangunan Gene Bank Indonesia menjadi bukti nyata peran perusahaan dalam mendukung agenda prioritas pemerintah di sektor kesehatan sekaligus memperkuat fondasi ekosistem riset dan inovasi nasional.

"Melalui proyek strategis ini, Brantas Abipraya tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga turut menghadirkan fondasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kesehatan generasi mendatang. Kami memastikan setiap tahapan konstruksi dilaksanakan dengan mengedepankan kualitas, keselamatan kerja, dan ketepatan waktu sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat Indonesia," tambah Dian.

Secara strategis, Gene Bank Indonesia akan menjadi fondasi penting bagi penguatan ekosistem riset dan inovasi kesehatan nasional. Selain mendukung pengembangan terapi berbasis genetik dan pengobatan presisi, fasilitas ini juga menjadi langkah penting menuju kedaulatan data kesehatan nasional yang akan memperkuat daya saing Indonesia di bidang kesehatan dan bioteknologi.

"Brantas Abipraya bangga dapat menjadi bagian dari proyek strategis ini. Kami percaya kehadiran Gene Bank Indonesia akan memperkuat ekosistem riset dan inovasi kesehatan nasional, sekaligus membawa Indonesia semakin siap memasuki era pengobatan presisi berbasis genomik," tutup Dian.

Melalui pengawasan yang berkelanjutan, penerapan budaya K3 yang kuat, serta komitmen terhadap kualitas konstruksi, Brantas Abipraya terus menghadirkan infrastruktur yang tidak hanya mendukung pembangunan nasional, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Kami ingin memastikan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur juga mengalir ke daerah-daerah dan dirasakan langsung oleh masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan adanya pertumbuhan ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah.

“Kami ingin memastikan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur juga mengalir ke daerah-daerah dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada akhirnya, tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menghadirkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia,” ujar AHY di Jakarta, Senin.

Dirinya menegaskan pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan tidak semata berorientasi pada pembangunan fisik.

Paradigma pembangunan infrastruktur saat ini harus semakin diarahkan untuk menekan biaya hidup masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

“Infrastruktur tidak boleh hanya menjadi simbol pembangunan. Yang paling penting adalah bagaimana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, apakah mampu memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air, meningkatkan kualitas hidup, serta menciptakan peluang ekonomi,” kata AHY.

Ia menjelaskan pembangunan infrastruktur bukan hanya untuk menjawab kebutuhan hari ini, melainkan juga mempersiapkan masa depan. Karena itu, setiap proyek harus dirancang dengan baik, dijalankan secara efektif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Sebagai kementerian koordinator yang mengoordinasikan lima kementerian teknis dan berbagai lembaga terkait, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki mandat untuk memastikan pembangunan nasional berjalan selaras dengan target dan prioritas pemerintah.

AHY menuturkan pembangunan infrastruktur saat ini harus mampu mendukung berbagai agenda prioritas nasional, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, penyediaan air bersih, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pemerataan pembangunan antar wilayah.

Dia juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur dasar yang menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti perumahan, jaringan irigasi, akses air bersih, sanitasi, serta konektivitas yang mampu mempercepat mobilitas dan aktivitas ekonomi.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari jumlah proyek yang dibangun, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur benar-benar menghadirkan manfaat nyata, menurunkan biaya logistik, meningkatkan produktivitas, membuka akses terhadap pelayanan dasar, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat,” katanya.

Menurut AHY, penguatan fungsi monitoring, evaluasi dan koordinasi lintas kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran dan memberikan hasil optimal.

Ia menambahkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Presiden Prabowo Subianto segera merilis Instruksi Presiden (Inpres) untuk perlindungan gajah. Inpres ini diharapkan bisa menjawab tantangan pelestarian habitat di tengah dinamika pembangunan saat ini.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menjelaskan, habitat gajah semakin terfragmentasi akibat aktivitas manusia. “Kita menghadapi realitas drastisnya penyusutan habitat dan populasi gajah,” kata Ristianto, dikutip dari keterangan resmi pada Senin (22/6).

Data Kementerian Kehutanan menyatakan, dari 42 kantong gajah yang pernah ada di Indonesia, kini hanya tersisa separuhnya. Sedangkan populasi gajah sumatra diperkirakan hanya sekitar 1.100 individu.

Ristianto menjelaskan bahwa implementasi Inpres ini akan diterapkan secara ketat pada sektor teknis pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, ketika Kementerian Pekerjaan Umum membangun jalan tol atau infrastruktur lainnya, mereka wajib mempertimbangkan dan mengacu pada peta home range gajah yang telah disiapkan oleh Kementerian Kehutanan.

Selain itu, pembangunan fasilitas publik di jalur lintas satwa tersebut wajib menyertakan pembuatan terowongan atau underpass khusus gajah, sehingga aktivitas logistik manusia dan pergerakan alami satwa bisa sama-sama terakomodir.

Melalui pendekatan ruang hidup yang harmonis dan terintegrasi ini, kata Ristiandi, masyarakat di sekitar kawasan tidak hanya mendapatkan perlindungan dari potensi konflik satwa. Tapi, berpeluang menangkap peluang ekonomi baru lewat pengembangan ekowisata yang bertanggung jawab.

Dia menjelaskan bahwa konservasi gajah bukan sekadar program jangka pendek, melainkan agenda nasional jangka panjang. Langkah taktis ini melibatkan lintas kementerian, penegak hukum, pemerintah daerah, hingga pengawasan bersama masyarakat sipil dan aktivis lingkungan.

"Gajah sumatra dan gajah kalimantan adalah warisan keanekaragaman hayati Indonesia yang tak ternilai harganya dan harus kita lestarikan bagi generasi mendatang," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen untuk menyediakan akses listrik bagi seluruh rakyat Indonesia melalui program bantuan pemasangan listrik baru.

“Penyediaan akses penerangan ini juga wujud kehadiran negara bagi masyarakat yang sulit mendapatkan akses listrik," ujar Bahlil dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi dari Jakarta, Sabtu (20/6/2026).

Bahlil menuturkan akses listrik bagi masyarakat yang selama ini belum berlistrik akan memberi dampak besar bagi kehidupan sehari-hari.

Tidak hanya membantu aktivitas rumah tangga, keberadaan listrik juga dinilai membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi keluarga dan memperluas akses terhadap pendidikan serta informasi.

"Saya kan mantan anak kampung yang lahir tanpa listrik soalnya. Jadi, akses listrik harus bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Bagaimana orang bisa sekolah pintar? Bagaimana orang bisa akses informasi dari luar maupun dari dalam dengan cepat? Bagaimana anak-anak SD bisa sekolah yang baik kalau tidak ada akses digitalisasi? Jadi, saya pikir ini salah satu infrastruktur dasar yang harus dilakukan," tuturnya.

Menurut Bahlil, negara wajib hadir ketika masyarakat membutuhkan penerangan, terutama di wilayah yang secara komersial dinilai belum layak untuk pengembangan jaringan listrik karena jumlah pelanggan yang sedikit dan investasi yang besar.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, budaya, dan potensi ekonomi yang besar. Data menunjukkan, ekonomi mengalami pertumbuhan yang stabil. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kawasan industri, serta peningkatan investasi besar-besaran, telah menjadi simbol modernisasi nasional.

Namun, terlepas dari narasi kemajuan ini, terdapat kontradiksi sosial yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan pemerataan keadilan sosial karena masih mengalami ketimpangan ekonomi yang tinggi. Ini tercermin dari akses pendidikan dan kesehatan yang tidak merata, meningkatnya konflik agraria, serta ketidakpastian ekonomi yang masih mengganggu sebagian masyarakat.

Fenomena ini menciptakan paradoks: meskipun sumber daya melimpah dan pembangunan berlangsung masif, kegelisahan sosial di masyarakat semakin terasa. Hal ini memunculkan fenomena “Negara Kaya, Rakyat Gelisah”.

Frasa ini mencerminkan kegelisahan kolektif masyarakat. Makna di balik frasa ini lebih dalam daripada sekadar angka-angka ekonomi; ia menyentuh isu sosial, politik, budaya, dan moral bangsa. Bahkan dapat berfungsi sebagai teks sosial yang menyematkan sejarah dan luka nyata yang dialami masyarakat (Gadamer, 2004).

Kontradiksi pembangunan sangat terasa saat melihat kondisi Papua. Di tanah yang kaya akan sumber daya seperti emas dan hutan, masyarakat Papua justru menghadapi kemiskinan sistemik, akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas, serta marginalisasi budaya. Ketimpangan antara kekayaan alam Papua dan taraf hidup masyarakat adatnya menjadi bukti nyata betapa seriusnya masalah distribusi keadilan sosial di negara ini.

Pada titik ini, film dokumenter “Pesta Babi di Papua” hadir sebagai lensa analisis yang penting. Karya ini melampaui sekadar dokumentasi tradisi, menjadi saksi bagaimana masyarakat adat memperkuat identitas dan solidaritas komunal di tengah ancaman modernisasi dan eksploitasi.

Pesta babi, dalam budaya Papua, memiliki peranan vital sebagai pusat kehormatan, pengikat relasi sosial, alternatif distribusi ekonomi, dan simbol kebersamaan. Ritual ini menunjukkan bahwa kemakmuran bagi masyarakat adat tidak tergantung pada akumulasi materi pribadi, melainkan pada pemeliharaan keseimbangan komunal.

Dalam pendekatan hermeneutika, film “Pesta Babi di Papua” dapat dilihat sebagai kritik terhadap model pembangunan nasional yang bersifat urban, materialistik, dan sentralistik. Film ini menawarkan perspektif alternatif yang menantang pandangan modern tentang kemajuan dan keadilan sosial.

Kontradiksi jelas. Ketika negara fokus pada pertumbuhan makro melalui industrialisasi dan investasi besar, masyarakat adat Papua justru mempertahankan filosofi hidup yang menekankan kolektivitas dan harmoni dengan alam sebagai poros peradaban.

Melalui perspektif Ricoeurian, pemahaman terhadap frasa “Negara Kaya, Rakyat Gelisah” menjadi sangat relevan. Analisis ini menolak untuk mengurangi ketimpangan ekonomi hanya pada data statistik, melainkan membaca kegelisahan kolektif masyarakat sebagai cerminan dari krisis keadilan sosial dan memudarnya arti kebangsaan dalam konteks Indonesia saat ini.

Membaca Makna

Frasa ini berfungsi sebagai metafora yang kompleks dan melampaui sekadar kritik ekonomi sederhana. Ungkapan ini mencerminkan kondisi psikologis masyarakat Indonesia modern, yang muncul dari latar belakang sejarah, politik, dan realitas kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, frasa tersebut menjadi kritik terhadap ketidakmampuan negara dalam memberikan keadilan kepada rakyatnya.

Paradoks tersebut terlihat jelas dalam situasi Indonesia. Meskipun kaya akan sumber daya alam, strategis di bidang geopolitik, dan memiliki populasi yang besar, Indonesia gagal mengubah keunggulan ini menjadi kestabilan sosial. Di tengah narasi kemajuan pembangunan yang masif, rakyat justru hidup dalam kecemasan yang nyata—sebuah kegelisahan sistemik yang disebabkan oleh kenaikan harga, ketidakstabilan pekerjaan, tingginya biaya pendidikan, dan hilangnya ruang hidup yang aman.

Teks ini mencerminkan anomali besar dalam modernitas Indonesia, di mana kemajuan angka makro sangat kontras dengan kesenjangan yang dialami oleh warga. Meskipun ada perkembangan dalam hal kapital, teknologi, dan infrastruktur, sistem ini tidak berhasil menciptakan jaminan sosial yang menenangkan. Negara berhasil membangun lembaga yang megah, namun gagal mengembangkan legitimasi dan kepercayaan di mata rakyatnya.

Secara hermeneutik, kecemasan masyarakat menunjukkan adanya diskoneksi antara narasi ideal dari negara dan pengalaman sehari-hari. Ada kesenjangan yang mencolok antara janji keadilan dalam Pancasila dan kenyataan ketimpangan yang semakin mencolok akibat dominasi oligarki dan pola pembangunan yang eksploitatif.

Di titik ini, ungkapan “Negara Kaya, Rakyat Gelisah” menjadi ironi yang pahit. Saat negara fokus pada promosi pertumbuhan investasi dan digitalisasi, rakyat kecil berjuang melawan ketidakpastian masa depan. Ini merupakan bukti bahwa arah pembangunan nasional kita tengah mengalami kekurangan dalam aspek moral.

Kritik yang terlihat jelas melalui narasi film “Pesta Babi di Papua.” Dokumenter ini tidak hanya menggali keunikan tradisi, tetapi juga menawarkan perspektif alternatif dari masyarakat adat mengenai arti kehidupan komunal.

Ritus pesta babi di Papua memiliki peranan signifikan sebagai simbol persatuan, sarana rekonsiliasi, dan mekanisme jaminan sosial melalui distribusi kekayaan. Struktur budaya mereka menekankan bahwa kesejahteraan sejati tidak bergantung pada materi yang bersifat pribadi, tetapi pada semangat timbal balik dalam komunitas.

Realitas budaya ini menciptakan perbedaan mencolok dengan logika pembangunan nasional yang cenderung kapitalistik. Ketika pemerintah mencoba mengukur kemajuan dengan grafik pertumbuhan ekonomi, masyarakat Papua lebih menilai martabat kemanusiaan mereka melalui keseimbangan hubungan sosial. Benturan antara kedua paradigma ini menghasilkan alienasi dan trauma sosial yang seringkali tidak disadari oleh penguasa.

Dengan demikian, Papua berfungsi sebagai cermin hermeneutis yang mengungkapkan paradoks pembangunan di Indonesia. Ironisnya, eksploitasi tambang emas besar-besaran terjadi bersamaan dengan pengabaian hak-hak dasar masyarakat lokal di sektor kesehatan dan pendidikan. Di tanah Papua, “Negara Kaya, Rakyat Gelisah” bukan hanya sekadar metafora, melainkan realitas getir yang mereka hadapi.

Sengkarut di Papua sejatinya lebih dari sekadar masalah ekonomi; ini adalah krisis identitas dan martabat. Modernisasi di daerah ini sering kali datang dalam bentuk eksploitasi dan pembatasan, alih-alih melalui kesepakatan yang menghormati budaya lokal. Saat negara mengusung narasi kemajuan fisik, masyarakat lokal justru kehilangan ruang hidup karena penebangan hutan yang masif, konversi lahan, dan dominasi hukum pasar atas kearifan lokal.

Kebenaran suatu bangsa tidak terletak pada data statistik atau pidato formal para pemimpin, karena makna sejati selalu bersumber dari pengalaman manusia yang nyata. Untuk memahami wajah Indonesia saat ini, kita perlu mendengarkan suara-suara dari pinggiran: jeritan masyarakat adat, buruh, dan petani yang sering kali terabaikan dalam proses pembangunan.

Melalui film Pesta Babi, kita diperlihatkan realitas sejati mengenai perjuangan komunitas lokal untuk melestarikan filosofi hidup mereka di tengah perubahan zaman. Karya visual ini berfungsi sebagai pengingat bahwa manusia adalah individu berbudaya yang memiliki martabat, bukan sekadar komoditas atau angka dalam proyek negara.

“Negara Kaya, Rakyat Gelisah” akhirnya menyoroti kritik terhadap kenyataan bahwa kemajuan modernitas kita telah mengalami distorsi moral dengan menomorduakan kemanusiaan demi pencapaian fisik dan material. Kemakmuran yang tidak disertai keadilan dan pengakuan sosial merupakan kegagalan mendasar dalam suatu negara.

Keadilan Sosial sebagai Interpretasi Moral

Ungkapan “Negara Kaya, Rakyat Gelisah” sebenarnya mengandung pertanyaan moral yang penting. Untuk siapa pembangunan nasional ini ditujukan? Secara hermeneutik, makna kebangsaan bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh cara negara merespons pengalaman rakyatnya.

Di Indonesia saat ini, terdapat dua interpretasi yang bertentangan; pemerintah menonjolkan angka pertumbuhan ekonomi, sementara masyarakat berjuang untuk mendapatkan keadilan. Dalam konteks ini, keadilan sosial perlu dipahami lebih luas dari sekadar bantuan finansial sementara. Ia harus dipandang sebagai jaminan hak asasi dan penghormatan terhadap identitas kultural masyarakat.

Masalah Papua kini menjadi indikator runtuhnya moralitas negara. Jika komitmen terhadap Pancasila tidak hanya kosakata politik, maka penanggulangan marginalisasi di Papua harus menjadi prioritas di atas kepentingan industri ekstraktif.

Pesan tersirat dari film Pesta Babi di Papua mengingatkan kita bahwa modernisasi seharusnya tidak memaksa dan harus bervariasi. Kemajuan yang sejati perlu muncul dari dialog yang mengedepankan kearifan lokal. Indonesia perlu melakukan reorientasi pembangunan yang lebih manusiawi: investasi harus menghormati ruang hidup, pembangunan fisik harus sejalan dengan keadilan distributif, dan demokrasi harus menghantarkan pada kesejahteraan sosial yang nyata.

Kegelisahan kolektif saat ini adalah tanda peringatan atas lemahnya kontrak sosial akibat kebijakan yang berpihak pada kepentingan kapital dan lemahnya penegakan hukum bagi elit. Kontradiksi ini terlihat jelas dalam filosofi hidup masyarakat adat Papua yang mengutamakan harmoni komunitas daripada akumulasi pribadi—nilai luhur yang perlahan hilang di tengah persaingan pasar modern.

Akhirnya, kekayaan alam tanpa distribusi yang adil justru akan menimbulkan alienasi dan kecemburuan sosial. Selama paradoks antara kemakmuran negara dan kecemasan rakyat ini tetap ada, Indonesia sebenarnya terjebak dalam ilusi kemerdekaan.

Melalui dokumenter Pesta Babi di Papua, kita melihat perbedaan mencolok antara ambisi negara yang fokus pada pertumbuhan fisik-material, dan komunitas adat yang berjuang mempertahankan martabat, ruang hidup, serta solidaritas komunal dari tekanan pasar.

Papua menjadi cermin moral bagi republik ini; menunjukkan bahwa pemisahan pembangunan dari budaya dan dominasi hukum yang terjebak dalam oligarki hanya akan menghasilkan alienasi, krisis makna, dan keruntuhan kontrak sosial.

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelontorkan anggaran Rp221 miliar untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Jember , Jawa Timur. Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan, anggaran tersebut termasuk untuk pembangunan lapangan sepak bola berukuran 105 x 68 meter yang mengacu pada standar FIFA (Federasi Sepak Bola Internasional).

Di sekeliling lapangan, dibangun jogging track dengan lebar standar internasional yang dilengkapi lapisan karet (rubber). Fasilitas ini diharapkan dapat dimanfaatkan seluruh siswa untuk aktivitas olahraga sehari-hari.

Ia menjelaskan, lapangan ini dibangun bukan sekadar sebagai sarana olahraga, tetapi juga dirancang untuk memberi ruang bagi para siswa mengembangkan bakat, membangun karakter, sekaligus membiasakan pola hidup sehat sejak dini.

Arus Kas Kontraktor Seret, Danantara Diminta Selamatkan Proyek Sekolah Rakyat

“Paling penting, kualitas bukan sesuatu yang boleh dikorbankan. Saya paling anti mengorbankan kualitas, apapun yang terjadi, bangunan Sekolah Rakyat ini harus bertahan lama,” kata Menteri Dody.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan kekhawatiran terkait kondisi keuangan daerah yang dinilainya semakin tertekan akibat tingginya beban belanja pegawai.

Dalam rapat bersama Komisi II DPR, Sherly mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara menghadapi kesulitan untuk memenuhi pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga penghujung 2026.

Pernyataan itu disampaikan Sherly saat menghadiri rapat kerja antara Komisi II DPR dengan sejumlah kepala daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, kebijakan relaksasi yang memungkinkan porsi belanja pegawai melampaui batas 30% belum mampu menjawab persoalan utama yang dihadapi pemerintah daerah.

"Tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah, bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah, karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji PPPK sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum," ujar Sherly.

Dalam kesempatan tersebut, Sherly juga menyinggung ketidakpastian transfer fiskal dari pemerintah pusat pada tahun mendatang. Dia mempertanyakan kemungkinan kembali terjadinya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027, sebagaimana yang dialami sejumlah daerah pada tahun ini.

Meski mengakui pemerintah pusat tengah menghadapi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Sherly menilai ruang gerak pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi fiskal sangat terbatas. Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kata dia, kerap terbentur kewenangan yang kini berada di tangan pemerintah pusat.

"Tetapi permasalahan kita di daerah, ketika kita harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak otoritas dari kami itu yang sudah diambil oleh pusat, sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi," katanya.

Sherly juga menyoroti berbagai regulasi kepegawaian yang dinilai membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Menurut dia, tambahan relaksasi yang diberikan pemerintah tidak serta-merta mengatasi ketimpangan antara kemampuan fiskal daerah dan kewajiban belanja pegawai.

"Kemudian PPPK kita tidak boleh ada tadi juga dikatakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah bahwa kita dipagari dengan aturan-aturan ASN tentang... Dan ditambahkan relaksasi, artinya kita pada akhirnya kita tidak... Contoh seperti kita di Maluku Utara, DAU kita itu cuma Rp960 sekian miliar, sedangkan belanja pegawai kita itu Rp1,1 triliun," ujarnya.

Dari perhitungan tersebut, Sherly menilai beban belanja pegawai Maluku Utara telah melampaui besaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah. Karena itu, dia mengusulkan agar sebagian porsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang saat ini dikelola pemerintah pusat dapat dikembalikan kepada daerah penghasil.

Menurutnya, langkah tersebut akan lebih efektif membantu daerah menjaga keseimbangan fiskal dibandingkan hanya memberikan relaksasi atas batas belanja pegawai. Sherly menegaskan usulan tersebut bukan berarti meminta pemerintah pusat menanggung pembayaran gaji PPPK melalui APBN.

"Jika itu dikembalikan, kita kan mengambil jalan tengah, maka kemudian itu sangat membantu. Karena pada akhirnya menurut pendapat kami, relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik, tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur, dan infrastruktur itu diperlukan untuk fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah," kata Sherly.

Ia memperingatkan bahwa apabila daerah dipaksa mengalihkan porsi anggaran yang lebih besar untuk kebutuhan pegawai, maka pembangunan infrastruktur berpotensi terhambat.

Padahal menurut dia, investasi infrastruktur masih menjadi salah satu prasyarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belum berdampak pada pembangunan infrastruktur nasional.

Menteri PU Dody Hanggodo mengemukakan seluruh proyek infrastruktur saat ini masih berjalan sesuai progres. Kendati demikian, pihaknya mulai mengantisipasi potensi pembengkakan nilai kontrak akibat kenaikan harga material.

"Untuk pembangunan sampai detik ini sih nggak ada pengaruh. Kalau untuk eskalasi harga, kita sudah koordinasi dengan LKPP [Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah]," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Selasa (2/6/2026).

Dody menjelaskan Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah merangkum seluruh masukan dan keluhan dari para pelaku usaha terkait tekanan biaya eksternal ini.

Rangkuman aspirasi dari para pelaku industri konstruksi tersebut dalam laporannya telah diserahkan kepada LKPP. Surat edaran khusus dari LKPP nantinya bakal menjadi payung hukum baku untuk mengatur penyesuaian harga atau eskalasi nilai proyek di tengah volatilitas rupiah.

Menurutnya, skema penyelamatan industri konstruksi dari jerat pelemahan kurs ini bukan merupakan hal baru bagi pemerintah. Kementerian PU mengklaim sudah memiliki rekam jejak mumpuni dalam menghadapi tantangan serupa saat gejolak ekonomi terjadi pada beberapa waktu lalu.

"Nanti LKPP akan keluarkan surat edarannya seperti apa. Sama kayak tahun 2022, sudah pernah kejadian, jadi bukan hal yang baru," imbuh Dody.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah kembali ditutup melemah 0,19% atau 34 poin ke Rp17.839 per dolar AS pada perdagangan Selasa (2/6/2026). Di saat yang sama, indeks dolar AS melemah 0,06% ke 99,13.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi menjelaskan bahwa sentimen pasar yang menekan rupiah adalah ketidakjelasan perkembangan konflik geopolitik global.

Presiden AS, Donald Trump mengatakan bahwa pembicaraan dengan Iran masih berlangsung, sementara dari pihak Teheran menyatakan telah menangguhkan negosiasi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan pembangunan infrastruktur belum terpengaruh oleh ketegangan geopolitik global yang terjadi saat ini.

"Untuk pembangunan sampai detik ini belum terpengaruh. Kalau untuk eskalasi harga, kita sudah sudah koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," ujar Dody di Jakarta, Selasa.

Terkait eskalasi harga material akibat kenaikan nilai tukar dolar AS dan harga minyak dunia dikarenakan ketegangan geopolitik yang terjadi saat ini, Kementerian PU sudah membahas hal tersebut secara internal dan juga berdiskusi dengan beberapa asosiasi.

Kementerian PU sudah merangkum semua masukan dan diwakili oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sudah disampaikan kepada LKPP.

"Diwakili oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, sudah disampaikan ke LKPP. Nanti LKPP akan keluarkan surat edarannya seperti apa," kata Dody.

Kementerian PU saat ini sedang menunggu arahan dari LKPP terkait hal tersebut.

Dody mengatakan eskalasi harga pernah terjadi pada tahun 2022, sehingga hal tersebut bukanlah hal baru.

"Sama seperti tahun 2022, sudah pernah kejadian, jadi bukan hal yang baru. Iya, nanti pasti akan mengusulkan anggaran. Sudah pernah pada tahun 2022 kita sudah pernah melakukan itu," katanya.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah kembali berada dalam tekanan pada perdagangan Selasa pagi seiring meningkatnya ketidakpastian geopolitik global dan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi domestik.

Rupiah tercatat melemah 54,50 poin atau 0,31 persen menjadi Rp17.859 per dolar AS pada Selasa pagi dibandingkan posisi penutupan sebelumnya sebesar Rp17.805 per dolar AS.

Analis Bank Woori Saudara Rully Nova kepada ANTARA di Jakarta, Selasa, menilai pelemahan mata uang Garuda masih dipicu oleh ketidakpastian penyelesaian konflik antara AS dan Iran.

Menurut dia, situasi tersebut mendorong indeks dolar AS kembali menguat mendekati level psikologis 100 sekaligus meningkatkan ekspektasi kenaikan harga minyak dunia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Perbaikan permanen jalan ambles di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, mulai dilakukan pada Jumat (29/5/2026) malam. Perbaikan tersebut dilakukan dengan pemasangan box culvert baru untuk mengganti saluran lama yang mengalami kerusakan.

Dari pantauan di lokasi, pukul 21.30 WIB sejumlah alat berat, termasuk ekskavator, telah disiagakan untuk mengangkat pelat baja yang digunakan untuk penutup jalan yang ambles sementara dan memasang box culvert. Truk pembawa material box culvert juga tampak sudah berada di lokasi.

Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar lokasi kembali mengalami kepadatan akibat alat berat yang memakan bahu jalan. Meski demikian, antrean kendaraan tampak tidak terlalu panjang. Kemacetan hanya terjadi sekitar 1 kilometer dari titik jalan ambles.

Sebelumnya, Kasatpel SDA Kecamatan Jagakarsa, Sartono, mengatakan pengerjaan permanen akan dimulai malam ini dengan tetap mempertahankan arus lalu lintas agar kendaraan tetap bisa melintas.

“Nanti malam akan dilakukan pemasangan box culvert ukuran 2 meter. Mungkin ya bertahap ya, mungkin bisa 2 malam sampai 3 harilah maksimalnya,” ujar Sartono.

Lihat video: Pantauan Arus Lalu Lintas di Jalan Raya Lenteng Agung: Macet Panjang



Menurut Sartono, selama proses pengerjaan tidak akan dilakukan penutupan total jalan. Rekayasa lalu lintas diterapkan dengan sistem buka tutup satu jalur secara bergantian.

“Saat pemasangan, enggak kita tutup, cuman sebelah-sebelah jalannya. Sebelah kita kerjakan, sebelah nanti dipasang plat. Setelah sebelahnya dipasang box culvert, plat akan dipindah ke sebelahnya,” katanya.

Sartono menjelaskan, target dua hingga tiga hari tersebut difokuskan agar arus lalu lintas dapat kembali normal lebih cepat, meski proses finishing diperkirakan masih berlanjut setelahnya.

“Tapi itu untuk 2 sampai 3 hari untuk lalu lintas, ya. Tapi kalau untuk pengembalian seperti semula finishing, mungkin akan selanjutnya hari berikutnya,” tuturnya.

Sartono juga mengungkapkan penyebab amblesnya jalan diduga akibat gorong-gorong lama berdiameter 3 meter mengalami keropos di bagian atas hingga akhirnya runtuh. “Jadi sepertiga dari atas lingkaran itu keropos, akhirnya jatuh. Artinya menimbulkan jalannya ambles,” paparnya.