Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyambut baik rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyalurkan sisa Dana Bagi Hasil (DBH) secara bertahap mulai Juli 2026.

Kebijakan tersebut dinilai dapat memperkuat ruang fiskal daerah sekaligus mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan.

Kepala Bapenda Jawa Barat Asep Supriatna mengatakan kepastian penyaluran DBH menjadi angin segar bagi perencanaan anggaran di daerah. Menurutnya, tambahan dana tersebut akan membantu pemerintah daerah menjaga keberlanjutan program prioritas.

Di sisi lain, Asep mengaku memahami kondisi fiskal pemerintah pusat yang tengah menghadapi tekanan akibat tingginya beban subsidi energi serta fluktuasi harga minyak mentah dunia.

"Kami di daerah memahami betul situasi makroekonomi nasional saat ini. Langkah efisiensi belanja yang diambil pemerintah pusat tentu didasarkan pada skala prioritas yang mendesak, terutama untuk menopang kebutuhan subsidi energi masyarakat luas," ujarnya di Bandung, Senin (29/6/2026).

Bapenda Jabar menyambut positif komitmen Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang tengah menyiapkan skema pembayaran bertahap DBH yang masih menjadi hak daerah, termasuk untuk 2 tahun sebelumnya.

"Kami akan memastikan koordinasi dengan Kemenkeu terus ditingkatkan. Mudah-mudahan semua lancar, karena ini bisa memperkuat ruang fiskal daerah," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah akan mulai menyalurkan tambahan DBH tahun berjalan secara bertahap mulai Juli 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pekan lalu. "2023 itu nanti dicicil, yang 2026 akan ditambah mulai Juli," ujar Purbaya.

Purbaya menjelaskan, kebijakan penyesuaian DBH maupun pagu Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun sebelumnya tidak terlepas dari langkah efisiensi belanja negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Hingga Mei 2026, belanja negara untuk subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp203,7 triliun. Tekanan terhadap APBN juga dipengaruhi rata-rata harga minyak mentah dunia secara year-to-date yang sempat menyentuh US$100 per barel.

Meski demikian, menurut Purbaya, ruang fiskal pemerintah berpotensi membaik apabila harga minyak dunia turun ke kisaran US$75-80 per barel.

"Jadi Pak Dirjen Perimbangan Keuangan sudah menghitung pembayaran secara bertahap. Misalkan APBN agak terselamatkan dengan harga minyak yang turun, kan ada sisa anggaran. Nanti sisanya mungkin kami utamakan ke daerah. Tetapi saya mesti lapor ke Presiden. Jadi ada ruang untuk itu," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pembayaran bertahap untuk DBH yang masih menjadi hak pemerintah daerah selama 2 tahun terakhir.

"Nanti mungkin ada sedikit cicilan DBH untuk dua tahun ke belakang," kata Askolani.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) berencana melonggarkan aturan batas belanja pegawai pemerintah daerah (pemda) yang selama ini maksimal 30 persen dari APBD.

Relaksasi itu disiapkan menyusul banyaknya daerah yang kesulitan memenuhi ketentuan tersebut, termasuk untuk membiayai kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan pemerintah telah menyepakati usulan relaksasi aturan tersebut dan akan memasukkannya dalam pembahasan Undang-Undang APBN 2027.

"Pak Menkeu, Mendagri, Bu Menpan sudah sepakat mencari solusi untuk menjawabnya bahwa dalam UU APBN 2027 mengusulkan untuk 30 persen itu kita relaksasi," ujar Askolani dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI, Selasa (24/6).

Ia mengatakan relaksasi diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih fleksibel dalam menyusun APBD dan memenuhi berbagai kewajiban belanja pegawai. Apalagi, saat ini banyak daerah yang sudah memiliki porsi belanja pegawai jauh melampaui batas maksimal 30 persen yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Selain ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen, UU HKPD juga mengamanatkan pemerintah daerah mengalokasikan minimal 40 persen APBD untuk belanja infrastruktur. Namun, Askolani mengakui banyak daerah juga menghadapi kesulitan memenuhi kewajiban tersebut secara bersamaan.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah berencana merelaksasi kedua ketentuan tersebut agar pelaksanaan APBN dan APBD pada 2027 dapat berjalan lebih stabil.

"Selain 30 persen belanja pegawai, UU HKPD juga mengamanatkan belanja infrastruktur minimal 40 persen. Itu tampaknya di banyak daerah agak sulit dilakukan sehingga dua kebijakan itu kami akan usulkan di UU APBN 2027 untuk direlaksasi," terangnya.

Lantas, apakah pelonggaran batas belanja pegawai pemda merupakan solusi untuk APBN yang tekor?

Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pelonggaran ini kurang tepat dibaca sebagai upaya menutup masalah APBN pusat. Ia menyebut justru yang sedang dihadapi pemerintah adalah tekanan fiskal di daerah.

Yusuf menyampaikan akar persoalannya terdapat pada UU HKPD yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD. Masa transisinya akan berakhir pada Januari 2027, sementara masih banyak daerah yang rasio belanja pegawainya jauh di atas angka tersebut.

"Ketika tenggat itu semakin dekat, muncul kekhawatiran karena daerah seolah dihadapkan pada pilihan yang sulit, antara mengurangi PPPK atau tidak memenuhi ketentuan undang-undang," ujar Yusuf saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (24/6).

Karena itu, pemerintah memilih memperpanjang masa transisi melalui UU APBN. Yusuf menuturkan rencana tersebut merupakan langkah untuk meredakan tekanan fiskal daerah dan menjaga agar pembayaran gaji PPPK tetap berjalan, bukan karena pemerintah pusat sedang mencari cara menutup defisit anggaran.

Yusuf menegaskan batas belanja pegawai 30 persen itu tidak dihapus, tetapi hanya berubah jadwal penerapannya. Ia mengatakan secara hukum pemerintah memanfaatkan UU APBN sebagai dasar untuk memperpanjang masa transisi tanpa harus merevisi UU HKPD.

"Tetapi tentu ada konsekuensinya. Filosofi awal batas 30 persen adalah mendorong daerah agar tidak terlalu banyak menghabiskan anggaran untuk belanja aparatur dan memiliki ruang yang lebih besar untuk pembangunan serta layanan publik," terangnya.

Ia menuturkan ketika masa transisi diperpanjang, ruang untuk mencapai tujuan itu ikut tertunda. Akibatnya, belanja pegawai tetap mendominasi APBD dan belanja yang sifatnya produktif, seperti infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik, berpotensi semakin tertekan.

Yusuf mengungkapkan permasalahan ini muncul akibat dari beberapa faktor. Di satu sisi, transfer ke daerah (TKD) mengalami penyesuaian sehingga kapasitas APBD ikut tertekan. Di sisi lain, pengangkatan PPPK dalam jumlah besar dalam beberapa tahun terakhir memang menambah beban belanja pegawai yang harus ditanggung daerah.

Namun, menurutnya, persoalan yang lebih mendasar sebenarnya adalah kapasitas fiskal daerah yang memang lemah. Banyak kabupaten dan kota masih sangat bergantung pada transfer dari pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka relatif kecil sehingga tambahan beban pegawai sekecil apa pun akan langsung terasa.

"Jadi saya tidak melihat masalah ini semata-mata akibat rekrutmen yang berlebihan atau kesalahan pemerintah daerah. Lebih tepatnya ada ketidaksinkronan antara kebijakan pengangkatan pegawai dengan kemampuan fiskal daerah untuk membiayainya," ungkap Yusuf.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai batas belanja pegawai maksimal 30 persen dibuat untuk mencegah APBD berubah menjadi mesin pembayaran birokrasi. Hal tersebut karena daerah tetap membutuhkan ruang fiskal untuk jalan, irigasi, sekolah, puskesmas, air bersih, pasar, dan layanan ekonomi lokal.

Syafruddin menjelaskan, rencana pemerintah melonggarkan aturan karena banyak daerah menghadapi kewajiban gaji PPPK, terutama guru dan tenaga kesehatan di tengah pemotongan TKD dan PAD yang lemah.

"Masalahnya, pelonggaran ini hampir pasti mengorbankan belanja modal dan belanja layanan publik. Gaji pegawai bersifat wajib dan sulit ditunda, sedangkan proyek infrastruktur, pemeliharaan fasilitas publik, pengadaan alat kesehatan, rehabilitasi sekolah, dan program ekonomi lokal lebih mudah dipangkas," kata Syafruddin.

Ia mengatakan daerah mungkin berhasil membayar pegawai, tetapi masyarakat kehilangan kualitas layanan dan kesempatan ekonomi. Karena itu, relaksasi harus bersifat sementara, berbasis data, dan hanya berlaku untuk pegawai layanan dasar yang benar-benar dibutuhkan.

[Gambas:Photo CNN]

Kemudian, Syafruddin mengungkapkan solusi konkret dari permasalahan tersebut harus dimulai dari audit nasional kebutuhan aparatur daerah. Pemerintah perlu memisahkan PPPK layanan dasar, seperti guru dan tenaga kesehatan dari pegawai administratif yang tidak mendesak.

"Kebutuhan gaji PPPK layanan dasar harus masuk dalam formula DAU (Dana Alokasi Umum) secara jelas, sehingga daerah tidak menanggung kewajiban nasional tanpa dana yang cukup," tuturnya.

Setelah itu, pemda wajib menyusun peta jalan penurunan belanja pegawai menuju batas 30 persen tanpa mengganggu layanan dasar.

Ia mengusulkan pemerintah juga perlu melindungi belanja modal minimum agar APBD tidak habis untuk gaji. Daerah yang menerima dukungan tambahan harus membatasi rekrutmen baru, mengurangi belanja seremonial, memperbaiki PAD, mendigitalisasi pajak daerah, dan melaporkan struktur belanja secara terbuka.

"Dengan cara ini, pemerintah tidak perlu melanggar atau mengubah UU. Pemerintah cukup menjalankan transisi fiskal yang disiplin, pegawai layanan publik tetap dibayar, APBD disehatkan, dan belanja pembangunan daerah tetap dijaga," pungkas Syafruddin.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penurunan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dalam pagu Transfer ke Daerah (TKD) 2026 bukan kebijakan yang dirumuskannya. Dia mengaku hanya mewarisi keputusan yang diambil pendahulunya, Sri Mulyani.

Hal itu disampaikan Purbaya saat merespons keluhan Wakil Ketua Komite IV DPD Sinta Rosma Yenti dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Sebagai informasi, DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan tertentu dalam APBN dan dibagikan kepada daerah penghasil maupun daerah nonpenghasil untuk mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah.

Dalam pagu TKD 2026, alokasi DBH tercatat sebesar Rp58,5 triliun untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Nilai tersebut turun hampir 70% dibandingkan dengan pagu DBH dalam APBN 2025 yang mencapai Rp192,2 triliun.

"Bukan saya yang motong itu. Bu Sri Mulyani duluan, saya pewaris aja. Jadi jangan salahin saya dong. Bahkan, saya bertanya waktu jadi Menkeu, emang boleh DBH dipotong? Itu kan ada undang-undangnya," kata Purbaya.

Selain pemangkasan DBH, sejumlah anggota DPD juga menyoroti belum tuntasnya pembayaran kurang bayar DBH oleh pemerintah pusat kepada daerah.

Menanggapi hal itu, Purbaya menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 mengatur penyelesaian kurang bayar DBH dilakukan sesuai kemampuan keuangan negara. Ketentuan tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) di tengah meningkatnya kebutuhan belanja subsidi dan kompensasi.

Meski demikian, dia menyatakan pemerintah berencana mulai mencicil pembayaran kurang bayar DBH pada Juli 2026. Menurutnya, ruang fiskal APBN masih memungkinkan apabila harga minyak dunia tidak menembus US$100 per barel hingga akhir tahun.

"Saya merasa tetap berdosa ke daerah. Jadi pak Dirjen [Perimbangan Keuangan] sudah menghitung, pembayaran secara bertahap. Jadi misalnya APBN agak terselamatkan dengan harga minyak yang turun, kan ada sisa. Mungkin kami utamakan ke daerah. Tetapi saya mesti lapor ke Presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Sinta Rosma Yenti menyoroti pemangkasan DBH yang berdampak signifikan terhadap daerah penghasil sumber daya alam, termasuk Kalimantan Timur yang menjadi daerah pemilihannya.

"Sampai hari ini TKD Kaltim masih di angka Rp2,9 triliun dari Rp10 triliun. Apakah UU HKPD tidak cukup kuat sehingga Menkeu mengambil Dana Bagi Hasil kami sebanyak 70%?," ujar Sinta.

Keluhan serupa disampaikan Anggota Komite IV DPD Siti Aseanti. Dia menyebut pemerintah pusat baru melunasi sekitar 47% dari kurang bayar DBH periode 2023–2025.

"Besar harapannya untuk pemerintah pusat menyelesaikan Dana Bagi Hasil ini karena merupakan salah satu upaya yakni mengatasi APBD yang menurun, sehingga berdampak pada defisit fiskal daerah. Tentunya dengan pemerintah pusat yang masih berutang, program perencanaan pembangunan infrastruktur, pendidikan atau kesehatan terancam tidak dapat berjalan dengan baik," tutur senator asal Kalimantan Tengah tersebut.

Bisnis.com, MAJALENGKA — Ketergantungan Kabupaten Majalengka terhadap dana transfer untuk pembangunan infrastruktur kian meningkat. Jika sebelumnya pembangunan jalan dan jembatan banyak didanai APBD, kini pembiayaannya lebih banyak berasal dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bupati Majalengka Eman Suherman menyebut kondisi tersebut sebagai konsekuensi dari tekanan fiskal daerah yang menurun, sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur justru meningkat.

Ia menegaskan pemerintah daerah tetap berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan meski ruang anggaran menyempit.

“Kalau kita lihat, dulu APBD kita bisa mencapai sekitar Rp3,5 triliun dengan kemampuan infrastruktur di kisaran Rp350 sampai Rp400 miliar. Sekarang APBD sekitar Rp2,9 triliun, dan kemampuan kita untuk infrastruktur hanya sekitar Rp74 miliar,” ujar Eman di Majalengka, Jumat (19/6/2026).

Ia menambahkan, kekurangan tersebut tidak membuat pembangunan berhenti. Pemerintah daerah, kata dia, mengandalkan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menutup kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang semakin besar.

Dalam skema tahun anggaran 2026, Pemkab Majalengka mencatat total bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi yang masuk untuk sektor infrastruktur mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Dana tersebut tersebar dalam sejumlah proyek strategis, mulai dari pembangunan jembatan hingga peningkatan jalan kabupaten di berbagai kecamatan.

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, perubahan struktur fiskal daerah menjadi semakin terlihat. Pada masa ketika APBD masih berada di angka sekitar Rp3,5 triliun, porsi belanja infrastruktur dapat mencapai sekitar Rp350–400 miliar atau lebih dari 10% dari total anggaran daerah.

Pada periode tersebut, sebagian besar proyek jalan dan jembatan dibiayai langsung dari kas daerah.

Namun pada 2026, kondisi tersebut berubah. Dengan APBD sekitar Rp2,9 triliun, alokasi infrastruktur dari anggaran murni daerah hanya sekitar Rp74 miliar, atau kurang dari 3 persen dari total APBD.

Sisanya, sebagian besar pembangunan infrastruktur ditopang oleh dana transfer pusat, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Eman tidak menampik perubahan struktur ini menunjukkan meningkatnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Namun ia menyebut hal itu sebagai realitas fiskal yang harus dihadapi, bukan semata kelemahan perencanaan daerah.

“Yang penting bagi kami adalah bagaimana kebutuhan dasar masyarakat, terutama jalan dan jembatan, tetap bisa dipenuhi. Mau dari APBD atau bantuan pusat, yang utama adalah manfaatnya sampai ke masyarakat,” kata dia.

Data Pemkab Majalengka menunjukkan terdapat sedikitnya 248 titik pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan yang direncanakan pada tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 100 paket pekerjaan telah mulai dieksekusi secara bertahap.

Pemerintah daerah menargetkan tingkat penyelesaian infrastruktur dapat mencapai 92,5% pada akhir tahun anggaran.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Ancaman penurunan pendapatan daerah memaksa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bergerak lebih awal.

Pemprov Kalsel memastikan akan menggelar evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program dan pos belanja daerah sebagai langkah antisipatif menjaga kesehatan fiskal, menjelang penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra menyatakan pihaknya tidak ingin terlena meskipun kondisi fiskal Kalsel saat ini masih berada di jalur aman dan belum ada tekanan mendesak pada komposisi belanja pegawai.

"Secara internal tidak ada permasalahan yang mendesak, tetapi kami tetap akan melakukan evaluasi terhadap program-program kegiatan dan belanja daerah, terutama untuk perencanaan tahun 2027," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (9/6/2026).

Selanjutnya, Galuh menjelaskan proyeksi pendapatan daerah di berbagai wilayah Indonesia tengah menunjukkan tren yang patut diwaspadai.

Jika penerimaan daerah mengalami kontraksi, proporsi belanja pegawai terhadap total APBD berpotensi merangkak naik dan menabrak batas ambang yang ditetapkan regulasi.

Tak pelak, Pemprov Kalsel akan menggandeng Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memetakan ulang prioritas pembangunan.

Anggaran akan diarahkan pada program-program yang benar-benar menyentuh akar persoalan masyarakat, bukan sekadar mengisi daftar kegiatan rutin.

"Kami akan memfokuskan anggaran pada program-program yang menyentuh akar permasalahan masyarakat dan memberikan manfaat langsung bagi pembangunan daerah," kata Galuh.

Di sisi belanja program, Pemprov Kalsel sekaligus akan mengkaji kebutuhan riil sumber daya aparatur dan efektivitas kinerja pegawai dalam menopang program pembangunan.

Menurut Galuh, efisiensi belanja dan optimalisasi kinerja dinilai tidak bisa dilepaskan satu sama lain.

"Nanti akan kami bahas lebih lanjut bersama tim anggaran mengenai fokus program tahun 2027. Pemerintah daerah harus berhitung secara cermat mengenai apa yang menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan setiap tahun," jelasnya.

Adapun, dia berharap hasil pembahasan antara pemerintah daerah dan DPR RI dapat melahirkan kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak pada keberlangsungan pembangunan daerah.

"Harapannya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, baik di Kalimantan Selatan maupun secara nasional, dapat berjalan lebih baik sehingga berbagai permasalahan masyarakat dapat diselesaikan secara lebih efektif," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa banyak tim sukses masuk menjadi pegawai honorer sehingga menambah beban belanja pegawai.

Menurut Tito, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun aparatur sipil negara (ASN) yang berasal dari tenaga honorer selama ini telah meningkatkan beban keuangan daerah.

Dia memberi catatan bahwa tidak masalah jika tenaga honorer menyangkut kebutuhan tenaga yang memiliki kompetensi khusus, seperti guru dan tenaga kesehatan.

"Tapi kalau tenaga administrasi kan, mohon maaf, dulunya banyak (anggota) tim sukses dijadikan tenaga honorer. Setelah bertahun-tahun, ya mereka minta diangkat menjadi P3K. Setelah itu, beban APBD jadi berat," jelasnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin (8/6/2026).

Dia mengingatkan bahwa besarnya belanja pegawai dapat membatasi ruang fiskal daerah dan berpotensi melampaui ketentuan yang mengatur porsi belanja pegawai maksimal 30% dari APBD.

Berdasarkan data yang dia paparkan sebanyak 479 atau 87,73% daerah memiliki porsi beban belanja pegawai di atas 30%, sedangkan di bawah 30% hanya 67 daerah tahun anggaran 2026.

Menurut Tito, pola menitipkan tim sukses agar dapat bekerja di ruang lingkup pemerintahan hanya akan menjadi beban secara terus menerus seiring bergantinya kepempimpinan suatu daerah.

Terlebih, anggaran daerah seharusnya lebih banyak diarahkan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan sekolah, layanan kesehatan, dan program pelayanan publik lainnya.

"Yang kedua, jadi beban bagi (pemimpin) berikutnya. Sedapat mungkin APBD yang ada itu, sebanyak mungkin digunakan untuk kepentingan rakyat. Bangun jalan, perbaiki sekolah, kesehatan, dan lain-lain, dibanding merekrut pegawai yang banyak itu loh, ya?" jelasnya.

Namun dirinya menegaskan kepada pemerintah daerah agar tidak memberhentikan pegawai yang sudah bekerja karena berdampak terhadap meningkatnya angka pengangguran.

Dia memberikan sederet strategi guna menyesuaikan postur belanja pegawai maksimal 30 persen, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) mulai tahun 2027.

Pemerintah daerah diminta untuk menyesuaikan Tambahan Penghasilan Karyawan (TPP) dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Dari aspek postur belanja, Tito menyarankan Pemda untuk lebih kreatif mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan catatan tidak membebankan rakyat. Dia memberikan contoh Wali Kota Pekanbaru 2024 yang mampu mendongkrak PAD dari Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun.

Dirinya hingga menurunkan tim khusus guna mengulik cara Pemda tersebut menumbuhkan PAD. Jawabannya adalah memberikan kemudahan perizinan kepada masyarakat.

"Resepnya ternyata mempermudah perizinan. Masyarakat juga banyak yang mau membayar pajak retribusi, tapi kemudian kadang-kadang dipersulit. Akhirnya mereka tidak bayar, karena dipersulit. Tapi begitu dipermudah, mereka bayar," ungkapnya.

Tito menambahkan contoh lainnya, yaitu Pemda Bali di mana pemerintah setempat menerapkan digitalisasi pembayaran pajak sehingga mampu menghubungkan langsung para wajib pajak dengan pemerintah daerah sehingga penerimaan retribusi dan pajak dapat tercatat lebih transparan.

Menurutnya selama ini pajak restoran sebesar 10% yang dipungut dari konsumen terlebih dahulu dikelola oleh pelaku usaha sebelum disetorkan ke dinas pendapatan daerah (Dispenda). Namun, dalam praktiknya, tidak seluruh penerimaan tersebut selalu masuk secara optimal ke kas daerah.

"Oleh karena dibuat sistem, yang langsung dari restoran, hotel, langsung masuk ke dispenda, dan itu naik. Nah ini kreatif, tapi tidak beratkan rakyat," jelasnya.

Selain itu, Tito meminta kepada Pemda dapat memaksimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pintu pemasukan bagi kas daerah. Langkah lain untuk memberikan stimulus ekonomi daerah adalah Transfer ke Daerah (TKD).

Tito mengungkapkan pemerintah telah mengidentifikasi sekitar 140 daerah yang menjadi perhatian dalam upaya penguatan kapasitas fiskal daerah. Temuan tersebut diperoleh saat pelaksanaan retret bersama para sekretaris daerah (sekda) di Jatinangor.

Menurutnya, para sekda umumnya memahami aspek teknis pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah. Karena itu, kepala daerah, terutama yang masih baru menjabat, diminta untuk cepat beradaptasi dan memanfaatkan masukan dari sekda, kepala badan pendapatan daerah (Bapenda), serta badan keuangan dan aset daerah (BKAD).

Namun, dari sekitar 140 daerah yang telah dipetakan, terdapat 39 daerah yang kondisinya dinilai paling mendesak karena tidak lagi memiliki ruang yang cukup untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maupun kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD).

Akibatnya, daerah-daerah tersebut memerlukan tambahan dukungan melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

"Dan ini perlu dibicarakan dengan Menteri Keuangan untuk men-top up ke APBD, TKD, sehingga pendapatannya menjadi tinggi. Kalau pendapatannya tinggi, maka otomatis belanja pegawainya nanti presentasinya akan menjadi lebih rendah. Menjadi mudah-mudahan di bawah 30%," urai Tito.

Pemerintah umumkan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen melalui pelaksanaan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) akan diatur melalui Undang-Undang APBN.

Selain itu, pemerintah juga memastikan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian kepada kepala daerah dan PPPK di Indonesia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menjelaskan pemerintah berupaya memastikan pengelolaan sumber daya manusia aparatur tetap berjalan baik tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal daerah dan kualitas pelayanan publik, dilansir dari Detik.com.

"Hari ini kami bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menindaklanjuti UU HKPD, terutama terkait ketentuan 30 persen belanja pegawai maksimal dari APBD. Pemerintah memastikan tidak ada PHK massal terhadap PPPK," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5).

Hal tersebut disampaikan saat Rapat Tingkat Menteri (RTM) Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah. Rapat ini dipimpin Menteri PAN-RB Rini Widyantini bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, kemarin (7/5).

[Gambas:Youtube]

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi II DPR RI yang dihasilkan pada Rapat Kerja 31 Maret lalu, terkait pelaksanaan Pasal 146 UU HKPD.

Aturan ini mewajibkan daerah mengalokasikan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, dengan masa transisi lima tahun sejak diundangkan pada 5 Januari 2022.

Tito menyampaikan bahwa banyak daerah saat ini mengkhawatirkan kemungkinan melanggar Pasal 146 UU HKPD, dan beberapa daerah bahkan merencanakan menghentikan PPPK.

"Dengan rapat ini, kami menemukan solusinya. Masa transisi pelaksanaan ketentuan 30 persen akan diperpanjang dan diatur melalui Undang-Undang APBN," ujar Tito.

Ia menjelaskan pengaturan melalui UU APBN memiliki kekuatan hukum yang setara dengan UU HKPD. "Kita berlaku asas lex posterior derogat legi priori, yaitu undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang sebelumnya. Artinya, kepala daerah tidak usah khawatir lagi," ungkapnya.

Itu berarti, kepala daerah tidak perlu khawatir jika ada daerah yang belanja pegawainya lebih dari 30 persen dari APBD. Nantinya, itu akan merujuk melalui Undang-Undang APBN yang akan dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan.

Di samping itu, pemerintah pusat akan memberikan dukungan program pembangunan bagi daerah dengan rasio belanja pegawai tinggi, agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. Menteri Keuangan akan merancang program untuk kepentingan masyarakat daerah terkait.

"Artinya, meskipun belanja pegawai tinggi, kegiatan pembangunan dan program untuk masyarakat tetap berjalan, di-backup oleh pemerintah pusat. Ini akan menenangkan masyarakat," paparnya.

Di sisi lain, Purbaya mendukung penuh kerangka solusi yang telah dirumuskan bersama. "Kementerian Keuangan akan memastikan instrumen Undang-Undang APBN dapat memberikan kepastian hukum bagi daerah dan kepastian kerja bagi PPPK, sekaligus menjaga keseimbangan fiskal nasional," jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, ketiga kementerian akan menerbitkan edaran bersama kepada pemerintah daerah dalam waktu dekat sebagai panduan teknis. Selain itu, akan disusun pula kerangka kebijakan rekrutmen aparatur sipil negara ke depan yang lebih terkalibrasi dengan kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan organisasi pemerintahan.

Sebagai informasi, rapat ini turut dihadiri Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, dan Sekretaris Kementerian PANRB Reni Suzana.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur dikabarkan telah mengusulkan penambahan porsi pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk daerah kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.

Pasalnya, presentase distribusi atas total penerimaan cukai hasil tembakau nasional yang berlaku saat ini dirisaukan berdampak terhadap ruang fiskal daerah, walaupun kinerja di sektor penerimaan lainnya disebut-sebut tidak mengalami kendala yang berarti.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan kinerja fiskal dari sektor pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2025 masih menunjukkan performa yang menggembirakan. Bahkan, ia menyebut besaran PAD Jawa Timur pada tahun lalu dapat melampaui dari target yang telah ditetapkan.

“Kita bukan stuck, karena [capaian PAD Provinsi Jawa Timur 2025] kita sudah 104%, bukan stuck,” ungkap Khofifah dikutip Senin (27/4/2026).

Namun begitu, Khofifah juga membeberkan kekhawatiran pemerintah provinsi terhadap sektor-sektor penerimaan lainnya yang berperan sentral dalam keadaan fiskal daerah. Khofifah mengaku risau dengan penerapan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang akan berimplikasi pada potensi penurunan pendapatan Provinsi Jawa Timur.

Kebijakan tersebut di antaranya mengatur mengenai mekanisme pembagian pendapatan yang didapatkan dari hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), di mana dari total penerimaan yang didapat sebesar 60% untuk pemerintah kabupaten/kota dan 40% bagi pemerintah provinsi. Aturan tersebut telah berlaku sejak Januari 2025 silam.

"Undang-undang ini memberikan regulasi bahwa misalnya pajak kendaraan bermotor itu [pendapatan] Pemprov berkurang Rp4,2 triliun," ucapnya.

Menurut Khofifah, dampak dari penyesuaian pembagian PKB tersebut tidak hanya berdampak pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur saja, tetapi bagi 14 kabupaten/kota lainnya di wilayah kerjanya. Namun begitu, terdapat pula daerah yang menerima "durian runtuh" pasca-penerapan kebijakan tersebut.

“Seperti Surabaya, itu kenaikan hampir setengah triliun rupiah, Sidoarjo tinggi, Kota Malang tinggi, tapi ada 14 kabupaten/kota berkurang. Secara regional, [pendapatan] provinsi berkurang Rp 4,2 triliun, tapi tidak stuck," ungkapnya.

Lebih lanjut, sektor penerimaan DBHCHT yang selama ini menjadi andalan pemerintah provinsi juga turut memberi sumbangan koreksi terhadap penerimaan daerah, khususnya di tengah kebutuhan belanja publik yang tetap meningkat. Khofifah mengungkapkan walaupun secara aturan Pemprov Jawa Timur diatur menerima 3%, tetapi realisasinya di lapangan hanya sebesar 1%.

"Kemudian DBHCHT. DBHCHT itu bagi hasil dari cukai dan industri tembakau itu dari [implementasi UU] HKPD itu 3%, kita (Pemprov Jatim) menerimanya tinggal 1%," bebernya.

Khofifah juga blak-blakan bahwa penerapan kebijakan penyesuaian skema transfer dari pusat, perubahan struktur pajak daerah karena penerapan UU HKPD, hingga perubahan persenan pembagian DBHCHT itu menyebabkan potensi penerimaan Provinsi Jawa Timur berkurang hingga triliunan rupiah.

Namun begitu, mantan Menteri Sosial RI ini mengklaim bahwa kondisi fiskal Pemprov Jawa Timur tidak mengalami penurunan imbas berbagai penyesuaian kebijakan itu walau potensi penerimaan berkurang hingga Rp5,91 triliun.

"Total berkurangnya dari transfer daerah dan HKPD ini satu bahwa opsen pajak, dua bahwa dari pengurangan DBHCHT ini undang-undang ya itu berkurang Rp5,91 triliun. Saya ingin menyampaikan tidak stuck Rp5,91 triliun," ucapnya.

Terpisah, Plt. Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur Mohammad Yasin menyatakan Gubernur Khofifah secara resmi telah mengajukan penambahan porsi pembagian DBHCHT tersebut kepada pemerintah pusat.

"Jadi DBHCHT, memang kita secara resmi Ibu Gubernur sudah mengusulkan untuk ada kenaikan [porsi pembagian DBHCHT menjadi] 5% dari 3% yang selama ini ada. Mudah-mudahan ini nanti segera direspons [pemerintah pusat]," ungkapnya.

Yasin mengungkapkan langkah tersebut ditempuh menyusul penurunan drastis alokasi DBHCHT yang diterima Provinsi Jawa Timur pada tahun 2026. Ia menyebut Provinsi Jatim biasanya menerima distribusi DBHCHT hingga Rp900 miliar, saat ini hanya menerima kurang lebih Rp490 miliar atau merosot hingga separuhnya.

"Memang faktanya untuk 2026 ini saja dari 3% itu kita hanya dapat alokasi 1,5%. Artinya kemarin kita turun 50% dari total pagu yang biasanya provinsi Jawa Timur itu mendapatkan alokasi sekitar Rp900 miliar, kemarin kita hanya dapat 490 miliar. Jadi, separuhnya dari alokasi yang semestinya," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada para gubernur untuk memberikan insentif berupa pembebasan pajak kendaraan listrik (electric vehicle/EV) memiliki tantangan serius di tingkat daerah. Faisal menyebut kebijakan tersebut bertujuan melanjutkan dorongan pemerintah dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik melalui insentif.

"Ini kan sebetulnya ingin mendorong kebijakan yang selama ini dijalankan untuk memberikan insentif pengembangan kendaraan listrik. Tapi karena keterbatasan budget, ini akhirnya jadinya insentif itu ingin supaya pemerintah daerah yang memberikan insentif juga," ujar Faisal saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Menurut Faisal, kebijakan tersebut mengindikasikan adanya pergeseran beban insentif dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Faisal menduga pemerintah ingin mengurangi beban pusat dalam menyokong industri kendaraan listrik.

"Jadi diberikan, dilimpahkan kepada pemerintah daerah dalam bentuk pembebasan misalnya balik nama atau pajak kendaraan bermotor," sambung Faisal.

Faisal menilai penerapan kebijakan ini kurang tepat karena bersamaan dengan pemangkasan transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Dia mengatakan pemotongan TKD membuat ruang fiskal daerah kian menipis.

Bisnis.com, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengisyaratkan adanya potensi pengurangan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2027.

Langkah ini kemungkinan diambil untuk menjadi opsi menjaga stabilitas fiskal dan memenuhi mandat mandatori belanja daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mengungkapkan bahwa wacana merumahkan tenaga PPPK tersebut telah menjadi pembahasan di tingkat legislatif, khususnya Komisi II DPR RI. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas keterbatasan ruang fiskal daerah.

"Tahun depan ada kemungkinan [merumahkan PPPK], karena sudah dirapatkan di Komisi II DPR RI," ujarnya kepada wartawan di Makassar, Kamis (26/3/2026).

Menurutnya, penyesuaian jumlah tenaga PPPK ini berkaitan erat dengan target efisiensi belanja pegawai. Berdasarkan ketentuan regulasi, pemerintah daerah diharuskan menekan porsi belanja pegawai agar tidak melampaui batas maksimal yang ditetapkan pada 2027 yaitu 30%.

Kondisi ini dianggap bisa mempengaruhi komponen belanja secara keseluruhan, salah satunya memicu peningkatan belanja infrastruktur agar mendekati angka ideal 40%.

Jufri mengakui bahwa setiap kebijakan memiliki dampak negatif, termasuk potensi meningkatnya angka pengangguran. Namun, dia menekankan bahwa pengambil kebijakan harus memilih alternatif yang memberikan manfaat paling luas bagi pembangunan daerah.

"Setiap kebijakan itu pasti ada plus-minusnya dengan memperhitungkan alternatif mana yang paling luas manfaatnya dan paling kecil risikonya. Kalau nanti dipilih untuk merumahkan PPPK, itu berarti kebijakan tersebut yang paling dianggap tepat untuk kondisi saat ini," jelasnya.

Saat ini jumlah PPPK di lingkup Pemprov Sulsel sekitar 1.500 orang. Pihaknya tengah melakukan perhitungan mendalam dan sedang menyisir data untuk menentukan langkah yang paling minim risiko secara sosial maupun operasional.

Sebagai langkah mitigasi bagi para tenaga PPPK yang masih memenuhi syarat secara administratif dan usia, Pemprov mendorong mereka untuk ikut serta dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"PPPK yang masih bersyarat untuk jadi PNS, silakan mendaftar CPNS," pungkasnya.

IDXChannel - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) menggelar pertemuan dengan sejumlah guru besar, peneliti, hingga praktisi pemerintahan di kediamannya di Kawasan Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Minggu (15/3/2026).

JK mengungkap pertemuan itu membahas defisit anggaran di sejumlah daerah di Indonesia dan dimaksudkan untuk mencari solusi jalan keluar permasalahan tersebut.

Dalam keterangannya usai pertemuan, JK menegaskan bahwa kemajuan nasional tidak dapat dilepaskan dari kemajuan daerah karena struktur negara Indonesia bertumpu pada kekuatan pemerintahan daerah.

Menurutnya, kondisi fiskal daerah saat ini perlu mendapat perhatian serius agar roda pemerintahan di tingkat lokal tetap berjalan seimbang dengan agenda pembangunan nasional.

"Karena bagaimanapun, negeri ini terdiri daripada daerah-daerah, maka daerah juga harus maju untuk memajukan masyarakat. Itu intinya. Nah itulah kita berdiskusi tadi dan tentunya sudah dijelaskan oleh masing-masing (praktisi)" kata JK.

Salah satu praktisi yang hadir, Prof. Djohermansyah Djohan, menyebut terdapat persoalan penting yang muncul dalam hubungan pusat dan daerah, terutama terkait menurunnya kemampuan fiskal daerah dalam membiayai tugas rutin pemerintahan, percepatan pembangunan, hingga pelayanan di tingkat desa.

Ia menilai sejumlah kebijakan nasional berdampak langsung terhadap ruang gerak kepala daerah dalam menjalankan kewenangannya.

"Kita menemukan ada persoalan-persoalan yang cukup penting untuk kita perhatikan, terutama persoalan terkait dengan soal kemampuan daerah yang berkurang sekarang dalam menyelenggarakan tugas-tugas rutin pemerintahan maupun dalam percepatan pembangunan, termasuk juga dari tingkat pemerintahan desa, karena ada berbagai kebijakan yang dibuat di pemerintahan nasional yang berefek kepada pembangunan daerah dan tugas-tugas kepala daerah," ungkap Prof. Djohan.

Ia menekankan bahwa kepentingan nasional perlu berjalan seiring dengan kebutuhan daerah, sehingga pelayanan publik di wilayah tetap terjaga dan pembangunan tidak terhambat. Prof. Djohan juga menyinggung pentingnya penguatan desentralisasi sebagaimana tercantum dalam agenda Asta Cita.

"Ini harapannya bisa menjadi diskursus publik dan juga perhatian kita semua terutama oleh pemerintah pusat agar betul-betul mempertimbangkan sejumlah kebijakan terutama dalam tata kelola hubungan pusat dan daerah baik hubungan kewenangan maupun hubungan keuangan," lanjutnya.

Untuk diketahui, diskusi juga turut dihadiri sejumlah tokoh lainnya antara lain, Prof. Irfan Ridwan Maksum (UI), Prof. Aditya Perdana (FISIP UI), Prof. Ahmad Fairuz, Lili Romli (BRIN), Prof. Hanif (UT), Prof. Trubus (Trisakti), Prof. Muhadam Labolo (IPDN), Dr. Riant Nugroho (UNJ), Armand (KPPOD), Prof. Satya Arinanto (FH UI), Prof. Mulyadi (BRIN).

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kalimantan Timur resmi bertugas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Langkah ini diambil di tengah makin terbatasnya kewenangan fiskal daerah.

Ketua TAGUPP Irianto Lambrie menyatakan tim yang baru dikonfirmasi pada 23 Februari lalu ini akan bekerja melalui kolaborasi intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD, serta pemerintah kabupaten/kota.

"Tugas kami adalah memberikan masukan secara objektif, ilmiah, dan profesional demi kepentingan daerah dan masyarakat Kalimantan Timur," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2/2026).

Dia menambahkan, Gubernur Kaltim telah memberikan arahan yang sejalan dengan Surat Keputusan (SK) pembentukan tim.

Menurutnya, TAGUPP terdiri dari unsur penasihat yang melibatkan sejumlah tokoh nasional dan daerah seperti Rosmadi, Bambang Wijayanto, dan Putra serta unsur pengurus yang terbagi dalam empat bidang, yaitu ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan dan infrastruktur, serta infokom.

Dia menambahkan, persoalan mendasar yang dihadapi adalah pergeseran kewenangan ke pusat, khususnya di sektor pertambangan dan kehutanan.

Kondisi ini, menurutnya, menuntut inovasi dalam koridor regulasi yang ada."Kami mencari celah inovasi terkait pajak dan retribusi daerah serta optimalisasi aset daerah," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyebutkan tim akan mengkaji potensi pemanfaatan wilayah perairan, alur sungai, dan kawasan pesisir yang izinnya berada di bawah kementerian terkait.

Harapannya, ada peluang yang dapat dioptimalkan sesuai prosedur untuk menambah pundi-pundi PAD.

Irianto, yang sebelumnya menjabat Gubernur Kalimantan Utara, menegaskan pembentukan tim ahli bukanlah hal baru.

Saat memimpin Kaltara, dia juga membentuk tim serupa meski dengan jumlah terbatas, sekitar 11 orang dari kalangan akademisi, praktisi hukum, dan tokoh daerah.

"Namun tentu konteks Kaltim berbeda, baik dari sisi jumlah penduduk maupun kapasitas fiskal," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, fungsi TAGUPP tidak terbatas pada aspek ekonomi semata. Tim juga berperan memberikan masukan agar kebijakan dan pelaksanaan anggaran tidak bermuara pada persoalan hukum di kemudian hari.

Kehadiran pakar hukum dan praktisi berpengalaman dalam tim dimaksudkan untuk memastikan kebijakan yang bertujuan menyejahterakan rakyat tidak justru menimbulkan komplikasi hukum di masa mendatang.

Berdasarkan pengalamannya, Irianto meyakini kepemimpinan yang berhasil ditentukan oleh tiga faktor utama a.l inovasi dan kreativitas, jejaring (networking), serta penguasaan teknologi.

"Kekayaan sumber daya alam hanya menyumbang sebagian kecil jika tidak didukung tiga faktor tersebut," katanya.

Adapun, dia menuturkan TAGUPP juga akan membantu Gubernur memperkuat jejaring, termasuk dalam menarik dukungan APBN untuk pembangunan daerah.

"Media adalah mitra. Kritik sah-sah saja, sepanjang tidak mengarah pada fitnah," pungkasnya.