JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan hingga saat ini besaran dana transfer ke daerah (TKD) untuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun depan masih belum final. Karena itu, pimpinan di Komisi Keuangan DPR itu akan terus menjaring aspirasi dari daerah guna membahas angka TKD dengan pemerintah.

Menurut Misbakhun, saat ini banyak pemda khawatir dan bertanya-tanya soal alokasi TKD. Legislator Partai Golkar itu menegaskan TKD untuk tahun depan belum ditetapkan secara final karena angka resminya asih menunggu proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 yang akan disampaikan pemerintah kepada DPR.

"Kami memahami aspirasi dan kekhawatiran pemerintah daerah. Oleh karena itu, Komisi XI DPR akan mengawal proses pembahasan TKD 2027 agar formulanya tetap adil, rasional, dan berpihak pada kebutuhan pembangunan daerah," kata Misbakhun dalam siaran persnya, Jumat (26/6/2026).

Misbakhun mengatakan, berbagai angka TKD yang muncul di ruang publik sebaiknya dibaca sebagai bagian dari dinamika pembahasan kebijakan fiskal. Namun, dia menegaskan angka yang beredar itu bukan keputusan akhir. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tetap mengikuti proses pembahasan APBN secara proporsional. Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar itu meyakini pemerintah terus membuka ruang untuk penguatan TKD.

Misbakhun menuturkan dari pembahasan awal antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan DPR, pemerintah membuka ruang agar TKD dalam APBN 2027 bisa lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, untuk besaran akhirnya tetap harus menunggu keputusan resmi dalam siklus pembahasan RAPBN.

Misbakhun kemudian mencontohkan alokasi TKD pada APBN 2026 yang semula ditetapkan sebesar Rp693 triliun, setelah melewati pembahasan ditambah sebesar Rp43 triliun dari rancangan awal. Berdasar pengalamannya membahas APBN, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menyebut aspirasi daerah tetap menjadi perhatian pemerintah dan DPR dalam menentukan desain kebijakan fiskal.

"Pemerintah memahami aspirasi daerah. Kami di DPR juga terus meminta agar pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah tetap memperoleh ruang fiskal yang memadai, terutama untuk pelayanan dasar, infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal," ujarnya.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menambahkan keberpihakan APBN kepada daerah tidak semata-mata ditentukan oleh satu pos anggaran. Dalam volume APBN yang terus berkembang, kata Misbakhun, pembangunan bisa dijalankan melalui TKD maupun belanja pemerintah pusat, sepanjang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di daerah.

"Yang paling penting ialah rakyat di daerah tetap memperoleh manfaat pembangunan. Instrumennya bisa dibahas, tetapi hasil akhirnya harus nyata, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Misbakhun.

Pada Selasa (23/6/2026) lalu, Misbakhun memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR dengan Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Agenda RDPU itu ialah konsultasi strategis dalam rangka penyelarasan regulasi fiskal, optimalisasi dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan dan migas, perkebunan, serta penguatan tata kelola pendapatan daerah.

Misbakhun mengatakan Komisi XI DPR RI bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah masih membahas berbagai opsi formulasi kebijakan terkait TKD dan berbagai instrumen fiskal lainnya demi memastikan pembangunan daerah tetap berjalan optimal sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara.

"Sekarang masih di dalam proses pagu indikatif dan kemudian kami akan mengatur strategi. Nanti akan ada policy-policy (kebijakan, red) baru," tutur Misbakhun saat RDPU.

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka ruang lebar bagi kenaikan alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dengan proyeksi peningkatan hingga menyentuh angka Rp90 triliun pada tahun depan. Kepastian ini akan digodok lebih lanjut dalam rangkaian penyusunan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) periode berikutnya.

Sinyal penambahan dana segar untuk daerah tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa , di tengah pelaksanaan rapat kerja bersama jajaran anggota DPD RI di Gedung DPR RI, Jakarta. "Tahun depan TKD kira-kira sementara ada peningkatan Rp40 triliun, tapi range bisa naik Rp90 triliun tergantung diskusi di APBN. Jadi ruang itu terbuka," ungkap Purbaya, Senin (22/6/2026).

Meskipun menyodorkan kelonggaran pagu anggaran bagi daerah, Purbaya memberikan catatan tebal bahwa keputusan final kenaikan tersebut sepenuhnya bertumpu pada hasil kesepakatan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2027 bersama pihak legislatif (DPR RI).

Purbaya: Presiden Prabowo Kecewa Banyak Belanja Daerah Diselewengkan



Purbaya turut menegaskan, komitmen pemerintah untuk tetap memegang kendali disiplin fiskal secara ketat, dengan menjaga batas aman defisit anggaran berada di bawah level 3%. Sebagai gambaran kondisi kas saat ini, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penyerapan dana TKD sepanjang tahun berjalan telah menyentuh angka Rp306,1 triliun per 31 Mei.

Realisasi tersebut setara dengan 44,2% dari total pagu APBN tahun ini yang dipatok sebesar Rp693 triliun. Poin capaian ini sebelumnya juga sempat dibedahkan oleh Menkeu saat memimpin evaluasi kinerja keuangan negara awal bulan lalu.

"TKD yang kami salurkan Rp306,1 triliun atau 37,1% dari pagu di APBN," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Untuk diketahui, pagu anggaran TKD yang dialokasikan pemerintah pada tahun 2026 ini sebenarnya mencatatkan tren penurunan jika disandingkan dengan total pagu TKD pada APBN tahun 2025 lalu yang sempat melambung di angka Rp919,9 triliun. Menyiasati penyusutan pagu anggaran tahun ini sekaligus menjaga agar program kerja lokal tidak mandek, Kementerian Keuangan mendorong jajaran pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih adaptif memanfaatkan instrumen pembiayaan alternatif non-APBN.

Perencanaan Pembangunan dan Anggaran dalam Arsitektur Fiskal



Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani menyodorkan solusi berupa pemanfaatan fasilitas pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI. Lembaga keuangan di bawah Kemenkeu ini siap menyalurkan pembiayaan dengan tarif bunga yang sangat kompetitif dan bersahabat bagi kas daerah.

“Salah satu adalah melakukan pinjaman dukungan dari SMI dengan tingkat bunga yang relatif rendah. Banyak proyek yang bisa dilakukan Pemda. Mulai dari bangun sekolah, bangun rumah sakit, PDAM, bangun jalan, yang tentunya ini kita juga dukung ke depan. Bisa sampai lima tahun,” kata Askolani.

Langkah ini diamini oleh Menkeu Purbaya sebagai jalan keluar yang aman bagi Pemda untuk mempercepat pemerataan pembangunan fasilitas publik tanpa harus tersandera oleh keterbatasan kapasitas fiskal internal.

“Jadi ada sumber pembiayaan dari SMI untuk daerah yang bisa dimanfaatkan dengan bunga yang relatif rendah, maturitasnya lima tahun atau lebih. Jadi daerah masih tetap bisa membangun walaupun misalnya ada kekurangan sedikit di anggaran daerah,” pungkas Purbaya.

Bisnis.com, MAJALENGKA — Ketergantungan Kabupaten Majalengka terhadap dana transfer untuk pembangunan infrastruktur kian meningkat. Jika sebelumnya pembangunan jalan dan jembatan banyak didanai APBD, kini pembiayaannya lebih banyak berasal dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bupati Majalengka Eman Suherman menyebut kondisi tersebut sebagai konsekuensi dari tekanan fiskal daerah yang menurun, sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur justru meningkat.

Ia menegaskan pemerintah daerah tetap berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan meski ruang anggaran menyempit.

“Kalau kita lihat, dulu APBD kita bisa mencapai sekitar Rp3,5 triliun dengan kemampuan infrastruktur di kisaran Rp350 sampai Rp400 miliar. Sekarang APBD sekitar Rp2,9 triliun, dan kemampuan kita untuk infrastruktur hanya sekitar Rp74 miliar,” ujar Eman di Majalengka, Jumat (19/6/2026).

Ia menambahkan, kekurangan tersebut tidak membuat pembangunan berhenti. Pemerintah daerah, kata dia, mengandalkan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menutup kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang semakin besar.

Dalam skema tahun anggaran 2026, Pemkab Majalengka mencatat total bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi yang masuk untuk sektor infrastruktur mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Dana tersebut tersebar dalam sejumlah proyek strategis, mulai dari pembangunan jembatan hingga peningkatan jalan kabupaten di berbagai kecamatan.

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, perubahan struktur fiskal daerah menjadi semakin terlihat. Pada masa ketika APBD masih berada di angka sekitar Rp3,5 triliun, porsi belanja infrastruktur dapat mencapai sekitar Rp350–400 miliar atau lebih dari 10% dari total anggaran daerah.

Pada periode tersebut, sebagian besar proyek jalan dan jembatan dibiayai langsung dari kas daerah.

Namun pada 2026, kondisi tersebut berubah. Dengan APBD sekitar Rp2,9 triliun, alokasi infrastruktur dari anggaran murni daerah hanya sekitar Rp74 miliar, atau kurang dari 3 persen dari total APBD.

Sisanya, sebagian besar pembangunan infrastruktur ditopang oleh dana transfer pusat, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Eman tidak menampik perubahan struktur ini menunjukkan meningkatnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Namun ia menyebut hal itu sebagai realitas fiskal yang harus dihadapi, bukan semata kelemahan perencanaan daerah.

“Yang penting bagi kami adalah bagaimana kebutuhan dasar masyarakat, terutama jalan dan jembatan, tetap bisa dipenuhi. Mau dari APBD atau bantuan pusat, yang utama adalah manfaatnya sampai ke masyarakat,” kata dia.

Data Pemkab Majalengka menunjukkan terdapat sedikitnya 248 titik pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan yang direncanakan pada tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 100 paket pekerjaan telah mulai dieksekusi secara bertahap.

Pemerintah daerah menargetkan tingkat penyelesaian infrastruktur dapat mencapai 92,5% pada akhir tahun anggaran.

Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi OJK

Di tengah penurunan dana transfer ke daerah dalam APBN 2026, pertanyaan mendasar pun muncul: sejauh mana daerah siap mandiri secara fiskal? Pertanyaan ini pada dasarnya berkaitan erat dengan kualitas tata kelola dalam penyusunan anggaran, yang sangat ditentukan oleh perencanaan sebagai landasan utamanya. Perencanaan yang komprehensif, berbasis data, serta terintegrasi antar-sektor akan menghasilkan struktur anggaran yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil.

Dalam perspektif pembangunan, anggaran tidak sekadar dipahami sebagai instrumen pembiayaan, melainkan sebagai representasi konkret dari prioritas kebijakan yang telah dirumuskan melalui proses perencanaan. Oleh karena itu, kelemahan dalam perencanaan akan berimplikasi langsung pada ketidakefisienan, inefektivitas, bahkan potensi distorsi dalam penggunaan anggaran publik.

Pada pembangunan nasional maupun daerah, pendekatan perencanaan partisipatif menjadi prinsip fundamental sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa proses perencanaan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.

Partisipasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak bersifat elitis, melainkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas. Dengan demikian, perencanaan yang partisipatif tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dalam implementasinya.

Pendekatan bottom-up dalam perencanaan menjadi mekanisme penting dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang responsif dan inklusif. Proses ini dimulai dari tingkat paling bawah, seperti desa atau kelurahan, melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), yang kemudian diintegrasikan secara berjenjang hingga tingkat nasional.

Melalui pendekatan ini, prioritas pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan asumsi dari tingkat pusat. Integrasi antara aspirasi lokal dan kebijakan makro tersebut menghasilkan struktur anggaran yang lebih adaptif, transparan, dan akuntabel.

Di sisi lain, dalam kondisi tertentu yang bersifat luar biasa, negara memiliki ruang kebijakan untuk melakukan penyesuaian anggaran secara cepat dan terarah. Situasi darurat seperti bencana alam, krisis ekonomi, maupun ancaman terhadap kedaulatan negara menuntut respons fiskal yang fleksibel namun tetap berada dalam koridor hukum.

Dalam konteks ini, pemerintah dapat melakukan realokasi maupun refocusing anggaran dengan tetap berada dalam koridor hukum serta mekanisme persetujuan legislatif sesuai ketentuan perundang-undangan. Mekanisme tersebut mencerminkan adanya keseimbangan antara kebutuhan respons cepat pemerintah dan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Pengalaman Indonesia dalam menghadapi Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menjadi contoh konkret implementasi kebijakan anggaran dalam situasi darurat. Pada periode tersebut, pemerintah melakukan refocusing anggaran secara besar-besaran untuk mendukung penanganan kesehatan, perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi nasional.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa sistem penganggaran yang baik harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi terhadap krisis, tanpa mengabaikan prinsip tata kelola yang baik. Sehingga, sinergi antara perencanaan yang partisipatif dan kemampuan adaptasi dalam kondisi darurat menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, responsif, dan berkelanjutan.

Dinamika Fiskal Hubungan Pusat-Daerah

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan pemerintah pusat menempati posisi strategis yang erat kaitannya dengan mandat politik Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Janji-janji politik yang disampaikan dalam proses demokrasi pada dasarnya merupakan komitmen publik yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang terencana, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan nasional perlu mentransformasikan visi politik tersebut ke dalam bahasa teknokratik yang sistematis dan operasional, sehingga mampu diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang memiliki indikator kinerja yang jelas.

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, proses ini harus disertai dengan pembagian kewenangan yang proporsional antara pemerintah pusat dan daerah, di mana pusat berperan dalam menetapkan arah kebijakan makro dan prioritas strategis nasional, sementara daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Artinya, sinergi antara kepentingan pusat dan daerah menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Permasalahannya, dinamika kebijakan fiskal terkini menunjukkan adanya penyesuaian dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pada era pemerintahan Prabowo Subianto, kebijakan dana transfer ke daerah (TKD) diarahkan pada prinsip efisiensi anggaran sebagai bagian dari konsolidasi fiskal nasional. Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025) menunjukkan bahwa pada tahun 2025 pemerintah melakukan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,6 triliun sebagai bagian dari kebijakan efisiensi fiskal nasional.

Berikutnya, dalam APBN 2026, alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp693,0 triliun, menurun dibandingkan APBN 2025 yang sebesar Rp919,9 triliun. Penurunan ini mengindikasikan adanya reposisi prioritas belanja negara yang lebih terfokus pada program-program strategis nasional, sekaligus menegaskan bahwa perencanaan dan penganggaran perlu adaptif terhadap perubahan arah kebijakan fiskal pusat.

Pada perspektif perencanaan pembangunan daerah, kondisi tersebut menuntut adanya transformasi dalam pengelolaan keuangan daerah menuju efisiensi yang lebih tinggi. Pemerintah daerah tidak lagi dapat bergantung secara dominan pada transfer pusat, melainkan harus meningkatkan kualitas belanja melalui penguatan value for money serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Selain itu, keterbatasan fiskal mendorong daerah untuk mengembangkan skema pembiayaan yang lebih variatif, seperti penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha (KPBU), serta inovasi pembiayaan lainnya. Dengan demikian, desentralisasi fiskal mengalami pergeseran makna, dari sekadar distribusi dana menjadi upaya penguatan kemandirian fiskal daerah.

Di sisi lain, kebijakan efisiensi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan pemerintah pusat untuk merealisasikan berbagai program prioritas yang merupakan janji politik Presiden. Program-program seperti Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan kemandirian pangan menjadi agenda strategis yang memerlukan dukungan anggaran yang terfokus dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pengalokasian sumber daya fiskal cenderung diarahkan untuk memastikan keberhasilan implementasi program-program tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban politik kepada masyarakat. Implikasinya, dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, seperti RPJMN, RPJMD, RPJPN, dan RPJPD, harus mampu mengintegrasikan agenda prioritas nasional secara sistematis dan terukur.

Pemerintah daerah dituntut untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan prioritas pusat, tanpa mengabaikan karakteristik dan kebutuhan lokal. Sinkronisasi ini menjadi penting agar tidak terjadi fragmentasi kebijakan, melainkan tercipta harmonisasi yang mendukung pencapaian target pembangunan secara menyeluruh.

Pada akhirnya, kondisi ini menegaskan bahwa dalam era desentralisasi fiskal yang dinamis, sinergi antara kepentingan pusat dan daerah memerlukan dukungan perangkat kelembagaan dan kebijakan yang memadai. Pemerintah daerah perlu menyiapkan berbagai instrumen pendukung (supporting system), baik dalam bentuk regulasi, kapasitas kelembagaan, maupun inovasi pembiayaan, guna memastikan bahwa program-program prioritas nasional dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal.

Artinya, integrasi antara efisiensi fiskal, perencanaan yang adaptif, dan kapasitas daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

Rekalibrasi Sinergi Pusat-Daerah

Saat ini, kecenderungan sentralisasi program-program utama dan strategis pada pemerintah pusat atau kementerian semakin menguat. Berbagai agenda prioritas nasional dirancang, dikendalikan, dan diimplementasikan secara terpusat dengan tujuan menjaga konsistensi arah kebijakan serta memastikan pencapaian target nasional secara terukur.

Akan tetapi, pendekatan yang terlalu terpusat justru berpotensi menimbulkan konsekuensi berupa meningkatnya biaya transaksi, terutama dalam koordinasi lintas wilayah dan sektor. Selain itu, kompleksitas birokrasi yang terpusat juga membuka ruang terjadinya mismanagement, baik dalam bentuk inefisiensi alokasi sumber daya maupun keterlambatan dalam pelaksanaan program di tingkat daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya reposisi peran pemerintah daerah dalam kerangka pembangunan nasional yang lebih kolaboratif. Pelibatan daerah tidak hanya penting dalam tahap implementasi, tetapi juga dalam perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi program pembangunan.

Pemerintah daerah memiliki keunggulan komparatif dalam memahami karakteristik lokal, kebutuhan masyarakat, serta potensi wilayah, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Sebab itu, integrasi peran daerah melalui skema pendanaan yang lebih proporsional, khususnya melalui dana transfer ke daerah, dapat menjadi langkah strategis untuk menekan biaya transaksi sekaligus memperkuat akuntabilitas dan responsivitas kebijakan.

Selanjutnya, penguatan peran daerah harus diiringi dengan penyiapan perangkat perencanaan pembangunan yang lebih adaptif dan terintegrasi. Dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD, perlu secara sistematis mengakomodasi program-program prioritas nasional yang dilaksanakan di wilayahnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun kesenjangan kebijakan.

Dengan demikian, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak hanya terbangun dalam tataran normatif, tetapi juga terwujud dalam praktik penganggaran dan pelaksanaan pembangunan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Semoga.

Bisnis.com, SURABAYA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menilai penerbitan obligasi ataupun sukuk daerah adalah momentum yang tepat untuk mendorong kemandirian fiskal pemerintah daerah seiring kebijakan pemotongan dana transfer dari pusat (TKD).

"Obligasi daerah, menurut hemat kami, saat ini adalah momentum yang paling tepat bagi segenap daerah mempersiapkan diri dan untuk menerbitkan obligasi daerah," beber Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng di Surabaya, dikutip pada Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, pascaberjalannya otonomi daerah pada tahun 2004, banyak daerah yang masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melalukan pemotongan TKD sempat membuat para kepala daerah terkejut dan harus mencari sumber pembiayaan alternatif di luar APBN.

"Transfer DAU, DAK-nya banyak yang dipotong, tapi kan life must go on. Kita tidak boleh bersedih hati dan berhenti berkarya. Salah satu alternatif untuk membiayai kegiatan kita ini adalah lewat obligasi daerah," bebernya.

Oleh sebab itu, penerbitan obligasi daerah saat ini merupakan langkah realistis yang sudah tepat dilaksanakan saat ini. Melchias menegaskan instrumen pembiayaan tersebut juga telah lazim digunakan di berbagai negara.

Dia memaparkan sebanyak 18 negara telah menerapkan obligasi daerah dengan tingkat gagal bayar yang sangat rendah, yakni sekitar 0,1%, jauh di bawah kredit bermasalah perbankan yang berada pada kisaran 2%—5%.

"Kalau ini didukung oleh seluruh fraksi di DPR, tentu prosesnya tidak terlalu lama karena kita sudah punya Undang-Undang Surat Utang Negara. Itu tidak tidak jauh berbeda. Hanya kita lakukan sedikit perbaikan karena ada perbedaan kepentingan antara pusat dan daerah," ungkapnya.

Melchias pun berharap rancangan undang-undang mengenai surat utang atau obligasi daerah tersebut dapat segera disahkan secepatnya tahun ini guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan sebesar 8% melalui pembiayaan alternatif, sekaligus menjadi instrumen investasi bagi para investor lokal.

Lebih lanjut, Melchias mengutip kajian akademisi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang menyebut potensi penerbitan obligasi daerah di Jawa Timur diperkirakan dapat mencapai Rp4,7 triliun hingga Rp5 triliun, sehingga diprakirakan dapat memacu kencang roda perekonomian daerah.

"Apalagi di Surabaya, Jawa Timur ini kan banyak konglomerat, banyak orang-orang kaya. Daripada uangnya ditaruh di tempat lain, lebih bagus dia beli obligasi daerahnya Jawa Timur untuk membangun kampung halamannya sendiri," katanya.

Mengenai pengawasan, Melchias menyatakan aktivitas jual-beli dana obligasi daerah akan diawasi secara ketat melalui penilaian neraca keuangan daerah oleh berbagai instansi terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), juga audit auditor independen pasar modal di bawah penguasaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Jadi tidak terlalu mudah orang untuk menyalahgunakan dana yang diterbitkan, yang didapat dari penggunaan obligasi karena sebelum menerbitkan obligasi akan ada yang namanya prospektus, dan dalam prospektus itu tujuan penggunaan dananya itu kita dimonitor ketat," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera tidak mengalami pemotongan. Pemerintah pusat, kata dia, tetap memberikan ruang fiskal yang memadai bagi daerah yang terdampak bencana alam.

Namun demikian, Purbaya mengingatkan pemerintah daerah agar mengoptimalkan terlebih dahulu dana yang saat ini telah tersedia. Ia menilai, kondisi kas daerah di sejumlah provinsi terdampak masih relatif mencukupi.

"Yang dipastikan adalah dia limitnya nggak dipotong seperti yang lain karena daerah bencana," kata Purbaya saat ditemui di sela acara resepsi pernikahan Sekretaris Pribadi Presiden di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (18/1/2026).

Purbaya menjelaskan, dana yang tersedia di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masih cukup besar dan belum sepenuhnya digunakan untuk penanganan kebutuhan di daerah. "Yang ada aja belum abis, kalau dia bisa abisin kita ini in (kirim), belom abis yang ada aja. Yang didaerah itu banyak duitnya, belum diabisin," ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah pusat siap menyalurkan tambahan TKD kapan pun dibutuhkan, sepanjang dana yang telah dialokasikan sebelumnya benar-benar telah digunakan secara optimal oleh pemerintah daerah.

"Kalau mereka mau pakai ambil depan ya bisa ambil depan. Cuman kan gini. Mereka nggak kekurangan cash sekarang uangnya banyak. Habisin dulu aja. Jadi santai aja itu, yang penting limitnya cukup tinggi seperti biasanya. Ga seperti lainnya yang dipotong gitu aja," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Aceh tidak akan dilakukan pemangkasan untuk tahun ini. Hal ini dibeberkan Purbaya usia mendapatkan persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Usia rapat koordinasi antara Satgas Pemerintah dan Satgas DPR RI, Purbaya mengungkapkan percakapan via teleponnya bersama Presiden Prabowo. Percakapan itu berlangsung saat rapat, ketika Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menghubungi Prabowo.

"Sebenarnya tindak lanjut janji saya waktu meeting sebelumnya, satu meeting sebelumnya. Cuma karena belum sempat berdiskusi (dengan presiden) itu, barusan ditanya lagi (oleh Wagub Aceh) jadi saya minta Pak Ketua (Dasco) untuk menyampaikan ke Pak Presiden, dia (Dasco) kan punya hotline," kata Purbaya dalam jumpa persnya, Sabtu (10/1/2026).

Saat berbicara dengan Presiden, Purbaya menyampaikan permintaan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, agar anggaran TKD tidak dilakukan pemangkasan. Ia juga menuturkan, kebijakan pemangkasan TKD tersebut sejatinya berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia.

Dari penyampaian tersebut, presiden sepakat kalau anggaran TKD untuk provinsi Aceh tidak dilakukan pemotongan. Purbaya menambahkan, dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan dan pemulihan pascabencana yang melanda Aceh.

"Ya saya bilang tadi ada transfer ke daerah yang dipotong untuk daerah, bukan Aceh aja (yang dipotong) semua daerah (juga dipotong). Kalau kita kurangin kan bagus Pak (presiden). Aceh bisa ada dana tambah untuk menjalankan program pembangunannya gitu. Beliau (Prabowo) bilang saya setuju," kata Purbaya.

Meski belum ada keputusan secara tegas terkait dua daerah lain yakni Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar), Purbaya menyebut bahwa soal TKD ini akan mengedepankan prinsip perlakukan yang sama atau equal treatment. Dia menyebut keputusan itu akan diumumkan presiden ketika mengunjungi Sumut dan Sumbar.

"Dan pertanyaannya adalah gini,

bagaimana untuk dua daerah yang lain? Saya bilang kira-kira harusnya equal treatment sama, tapi akan kita umumkan nanti, saya udah umumkan kalau gitu ya, nanti beliau yang umumkan pada waktu ke Sumatera Barat dan ke Sumatera Utara, mungkin begitu. Jadi mereka aman," sambungnya.

Desentralisasi merupakan reformasi tata kelola terbesar dalam perjalanan sejarah Indonesia. Pemerintah pusat selama masa Orde Baru memegang kewenangan secara absolut terhadap pengaturan, pengurusan, dan penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Reformasi menyisakan enam urusan saja: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter serta fiskal nasional, dan agama. Sementara urusan pemerintahan konkuren dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Desentralisasi kewenangan juga diikuti dengan desentralisasi fiskal. Pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan –kini dikenal sebagai transfer ke daerah (TKD)—kepada pemerintah daerah kabupaten, kota dan provinsi untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan sebagian kewenangan yang telah dibagi tersebut. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta percepatan penanggulangan kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka kemiskinan pada masa awal pelaksanaan desentralisasi berkisar 18,9% (2000), berkurang menjadi 13% (2010), kemudian menurun menjadi 10,36% (2020), dan berhasil ditekan menjadi 8,5% (2024). Paket desentralisasi kewenangan dan desentralisasi fiskal berkorelasi positif terhadap penanggulangan kemiskinan.

Nadi Otonomi

Ibarat tubuh manusia, daerah otonom digerakkan dua urat nadi, yakni kewenangan dan fiskal. Pasokan kewenangan ke dalam jantung pemerintahan daerah seyogyanya dioptimalkan dalam melaksanakan pembangunan di tingkat lokal yang bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah (Pasal 258 UU 23/2014). Sumber fiskal daerah dipasok dari dana transfer dan pendapatan yang diusahakan sendiri oleh pemerintah daerah yaitu pajak dan retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Profesor Ryaas Rasyid ketika memberikan keterangan sebagai ahli di hadapan sidang Mahkamah Konstitusi 14 April 2016 menjelaskan, perubahan pertama dan perubahan kedua Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah telah membelokkan arah otonomi daerah dari pakem Reformasi. UU Nomor 22 tahun 1999 menggunakan istilah pengakuan kewenangan, menegaskan makna bahwa daerah adalah entitas yang turut memperjuangkan dan memprakarsai lahirnya negara, dan sejak awal telah memiliki kewenangan secara khas, jauh sebelum negara dibentuk. Hal itu menjernihkan anggapan bahwa kekuasaan pemerintahan semuanya bersumber dari pemerintah pusat, melainkan negara mencakup keseluruhan komponen kekuasaan yang bekerja baik di pusat maupun di daerah sebagai suatu sistem organisasi yang kebijakan-kebijakannya bertujuan mewujudkan kesejahtetan rakyat.

Kerangka legal otonomi daerah telah dikoreksi dua kali, melalui dua undang-undang pengganti. UU Nomor 32 tahun 2004 memungut kembali asumsi yang digunakan oleh pembuat UU Nomor 5 Tahun 1974 yang meyakini bahwa sumber kekuasaan adalah pemerintah pusat. Frasa “pengakuan kewenangan” diganti “penyerahan urusan”. UU ini mengasumsikan bahwa semua kewenangan pemerintahan pada dasarnya adalah milik pemerintah pusat. Apa yang diserahkan kepada daerah hanya bagian kewenangan bersifat teknis, disebut urusan. UU Nomor 23 tahun 2014 melanjutkan berlakunya asumsi ini, bahkan memperparah dengan menarik kewenangan atas beberapa urusan kabupaten/kota kepada provinsi.

Bencana multidimensi akibat pandemi Covid-19 awal 2020 menjadi pijakan dasar pemerintah melakukan rekomposisi dana transfer ke daerah, termasuk mengatur secara ketat penggunaan sebagian hanya untuk penanganan kasus dan bantuan sosial akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 yang disahkan menjadi UU Nomor 2 tahun 2020 menjadi instrumen kebijakan baru yang otoritatif, di mana salah satunya berpengaruh pada arsitektur desentralisasi fiskal di Indonesia hingga akhir tahun anggaran 2023.

Pemotongan TKD sebesar Rp71,38 triliun kembali dilakukan pada tahun anggaran 2025, di mana pagu awal Rp919,9 triliun menjadi Rp848,52 triliun. Rapat Paripurna ke-5 masa persidangan I DPR pada 23 September 2025 telah mengesahkan RUU tentang APBN 2026 menjadi undang-undang, di mana pagu TKD ditetapkan sebesar Rp692,9 triliun atau setara 18,03% dari total belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun. Pagu TKD dalam APBN 2026 lebih rendah dibandingkan tahun anggaran 2025 dan 2020 yang telah mencapai Rp762,5 triliun.

Kebijakan pemerintah pusat yang berujung pemangkasan TKD tersebut menuai kritik berbagai pihak. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai, pemangkasan TKD pada tahun anggaran 2026 akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur. Bahkan, mengganggu belanja pegawai, termasuk memicu pemerintah daerah mengambil pinjaman sebagai opsi utama, meskipun pilihan tersebut akan menimbulkan beban di masa depan.

Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) juga mendatangi Menteri Keuangan awal Oktober 2025. Para Gubernur menyampaikan keberatan atas pemangkasan TKD tahun anggaran 2026, sekaligus menegosiasikan relaksasi atau penambahan kembali dana transfer untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik.

Daerah Nirdaya

Bupati, Walikota dan Gubernur terpilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2024. Sepulang dari retret bergegas penuh semangat untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) periode 2025-2029, paling lambat enam bulan terhitung sejak diambil sumpah. Janji politik yang dituangkan dalam dokumen visi dan misi selama masa kampanye diselaraskan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, diramu menjadi program terbaik cepat (quick win), program strategis dan proyek prioritas.

Ketika semua berprasangka kapasitas fiskal daerah tidak goyah, bahkan berharap terus bertambah untuk jangka menengah, para pemenang kontestasi Pilkada tersebut tidak sepenuhnya menyadari adanya rencana pemerintah pusat mengurangi nilai transfer ke daerah, satu bulan sebelum mereka dilantik. Kesadaran tersebut baru tumbuh seiring kesibukan mereka menata birokrasi, menelusuri program dan anggaran tahun berjalan, sambil menyusun proyeksi kebutuhan biaya pembangunan lima tahun mendatang.

APBD tahun 2025 yang telah disusun oleh kepala daerah sebelumnya harus mereka tata ulang. Satu sisi memastikan quick win dapat direalisasikan di awal tahun pemerintahan, sisi lain menyesuaikan kembali proyek prioritas imbas pemotongan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), termasuk menjalankan perintah efisiensi belanja perjalanan dinas.

Asa pembangunan daerah membentur lereng terjal desentralisasi fiskal. Tumpukan rencana pembangunan jangka menengah lima tahun mendatang yang disusun berdasarkan aspirasi arus bawah, dengan kerangka keahlian teknokratis, dan dipandu arahan dari atas, ternyata tidak ditopang dengan pasokan sumber daya fiskal yang memadai. Dua setengah dekade pelaksanaan desentralisasi tidak meninggalkan jejak meyakinkan bahwa sebagian besar daerah otonom memiliki kemandirian untuk mengupayakan sumber pendapatan sendiri, kecuali sedikit kota besar sahaja.

Tentu belum terlambat bagi pemerintah pusat untuk meninjau kembali pemangkasan dana transfer ke daerah sebelum kebijakan tersebut sepenuhnya diimplementasikan pada tahun anggaran 2026. Desain awal otonomi daerah di masa awal reformasi perlu dihidupkan kembali, termasuk memperkuat kiprahnya dengan pasokan sumber daya fiskal yang lebih memadai. Sukses daerah mendekatkan pelayanan publik secara cepat, tepat dan murah, merupakan kepingan-kepingan yang dapat dirangkai dan diakumulasi sebagai keberhasilan pemerintah pusat dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk tidak memangkas dana transfer ke daerah alias TKD untuk Aceh. Pertimbangan ini ia buat setelah menghadiri Satgas Pemulihan Pascabencana DPR di Aceh pada Selasa (30/12).

“Untuk Aceh kita sedang pertimbangkan Provinsi Kabupaten dan Kota Aceh, nanti saya coba usulkan TKD-nya tidak dipotong,” kata Purbaya di Gedung Kemenkeu, Rabu (31/12).

Jika rencana ini direalisasikan, maka anggaran TKD untuk Provinsi Aceh pada 2026 akan sama seperti tahun ini yakni sekitar Rp 7,89 triliun. Menurutnya, hal ini sudah menjadi permintaan tersendiri dari para kepala daerah di Aceh yang sudah disampaikan dalam rapat satgas tersebut.

Rencana Purbaya muncul setelah adanya permintaan dari pemerintah di daerah terdampak bencana agar tersedia dana yang memadai. Dana transfer ke daerah diyakini bisa menjadi katalis selama masa pemulihan.

Bencana Aceh Dinilai Melebihi Tsunami

Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil menyatakan banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 di Aceh dan Sumatera keparahannya melebihi bencana tsunami. Dia menyebut bencana banjir dan longsor melumpuhkan kehidupan karena terjadi dari hulu hingga hilir.

“Satu gampong (desa) itu lima muara baru, tujuh muara baru, semua rumah tidak ada lagi. Tapi pusat kayaknya tutup mata akibat kami tidak ada sinyal handphone dan mati lampu makanya tidak viral. Mungkin itu alasan tidak hadir,” kata Ismail dalam Satgas Pemulihan Pascabencana DPR di Aceh yang disiarkan secara daring melalui YouTube, Selasa (30/12).

Meski begitu, Ismail tetap menyampaikan permintaan maaf setelah memberikan pernyataan tersebut secara langsung dalam rapat yang dihadiri sejumlah menteri, kepala daerah, DPR, dan sejumlah lembaga terkait. Ia menyatakan hanya membutuhkan kejelasan dalam penanganan rehabilitasi ke depan untuk daerah terdampak bencana.

“Maka pada kesempatan ini, mohon maaf. Bukan kasar saya sampaikan. Kita butuh kejelasan skema untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Bagi kami barangkali itu adalah hal yang sangat penting,” ujarnya.

Sebab, Ismail menyatakan ketersediaan beras dan logistik sudah cukup untuk warga Aceh yang terdampak bencana. Menurutnya, kebutuhan tersebut sudah terpenuhi karena banyaknya aliran bantuan dari berbagai pihak.

“Tetapi yang hari ini perlu kami perjelas, kami juga dapat nanti membawa informasi ke daerah bagaimana kira-kira skema rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan untuk kabupaten-kota yang terdampak di seluruh provinsi Aceh,” kata Ismail.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk tidak memangkas dana transfer ke daerah alias TKD untuk Aceh. Pertimbangan ini ia buat setelah menghadiri Satgas Pemulihan Pascabencana DPR di Aceh pada Selasa (30/12).

“Untuk Aceh kita sedang pertimbangkan Provinsi Kabupaten dan Kota Aceh, nanti saya coba usulkan TKD-nya tidak dipotong,” kata Purbaya di Gedung Kemenkeu, Rabu (31/12).

Jika rencana ini direalisasikan, maka anggaran TKD untuk Provinsi Aceh pada 2026 akan sama seperti tahun ini yakni sekitar Rp 7,89 triliun. Menurutnya, hal ini sudah menjadi permintaan tersendiri dari para kepala daerah di Aceh yang sudah disampaikan dalam rapat satgas tersebut.

Rencana Purbaya muncul setelah adanya permintaan dari pemerintah di daerah terdampak bencana agar tersedia dana yang memadai. Dana transfer ke daerah diyakini bisa menjadi katalis selama masa pemulihan.

Bencana Aceh Dinilai Melebihi Tsunami

Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil menyatakan banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 di Aceh dan Sumatera keparahannya melebihi bencana tsunami. Dia menyebut bencana banjir dan longsor melumpuhkan kehidupan karena terjadi dari hulu hingga hilir.

“Satu gampong (desa) itu lima muara baru, tujuh muara baru, semua rumah tidak ada lagi. Tapi pusat kayaknya tutup mata akibat kami tidak ada sinyal handphone dan mati lampu makanya tidak viral. Mungkin itu alasan tidak hadir,” kata Ismail dalam Satgas Pemulihan Pascabencana DPR di Aceh yang disiarkan secara daring melalui YouTube, Selasa (30/12).

Meski begitu, Ismail tetap menyampaikan permintaan maaf setelah memberikan pernyataan tersebut secara langsung dalam rapat yang dihadiri sejumlah menteri, kepala daerah, DPR, dan sejumlah lembaga terkait. Ia menyatakan hanya membutuhkan kejelasan dalam penanganan rehabilitasi ke depan untuk daerah terdampak bencana.

“Maka pada kesempatan ini, mohon maaf. Bukan kasar saya sampaikan. Kita butuh kejelasan skema untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Bagi kami barangkali itu adalah hal yang sangat penting,” ujarnya.

Sebab, Ismail menyatakan ketersediaan beras dan logistik sudah cukup untuk warga Aceh yang terdampak bencana. Menurutnya, kebutuhan tersebut sudah terpenuhi karena banyaknya aliran bantuan dari berbagai pihak.

“Tetapi yang hari ini perlu kami perjelas, kami juga dapat nanti membawa informasi ke daerah bagaimana kira-kira skema rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan untuk kabupaten-kota yang terdampak di seluruh provinsi Aceh,” kata Ismail.

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera , lewat penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp43,8 triliun tanpa syarat administrasi penyaluran (syarat salur) pada tahun anggaran 2026 mendatang. Kebijakan ini bertujuan agar Pemerintah Daerah (Pemda) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat melakukan rekonstruksi dengan lebih cepat tanpa hambatan birokrasi.

“Karena kita memahami teman-teman pemerintah daerah membutuhkan gerak cepat, dana tersedia jangan sampai terkendala administrasi penyaluran. Jadi kita akan salurkan tanpa syarat salur total TKD yang akan tanpa syarat salur di 2026 Rp43,8 triliun,” ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (18/12/2025).

Selain fleksibilitas anggaran, Kemenkeu juga memberikan perhatian khusus pada daerah terdampak yang masih memiliki utang melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) warisan masa pandemi Covid-19.

Purbaya: Presiden Prabowo Kecewa Banyak Belanja Daerah Diselewengkan



Pemerintah akan melakukan penilaian (assessment) mendalam terhadap infrastruktur yang dibangun dari dana PEN tersebut. Jika infrastruktur masih berfungsi, pemerintah menawarkan opsi restrukturisasi.

“Namun apabila infrastrukturnya rusak berat dan tidak dapat difungsikan kembali, pemerintah membuka peluang untuk melakukan penghapusan pinjaman agar tidak menjadi beban pemerintah daerah," tegas Suahasil.

Untuk menjaga aspek akuntabilitas dalam proses penghapusan utang ini, Kemenkeu menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan penilaian kerusakan infrastruktur dilakukan secara objektif dan transparan.

Kementerian Keuangan Transfer ke Daerah Rp644,9 Triliun per September



Langkah pemulihan lain yang disiapkan adalah optimalisasi asuransi Barang Milik Negara (BMN). Aset-aset milik kementerian atau lembaga di daerah bencana yang telah diasuransikan akan didorong untuk segera dicairkan klaimnya.

Dana dari klaim asuransi tersebut nantinya akan langsung dialokasikan untuk pembangunan kembali aset-aset pemerintah yang rusak akibat bencana. Hal ini diharapkan dapat meringankan beban belanja modal APBN secara langsung dalam proses rehabilitasi bangunan milik negara di daerah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan kementeriannya memberikan relaksasi penyaluran dana Transfer Ke Daerah (TKD) tanpa syarat ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatra sejumlah Rp46,05 triliun hingga 2026.

“Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan relaksasi penyaluran Transfer Ke Daerah untuk daerah terdampak bencana, Transfer Ke Daerah 2025 akan sudah ditransfer semua. Untuk 2026 akan kita lakukan transfer tanpa syarat salur,” ujar dia di Jakarta, Kamis.

Secara rinci, dana TKD pada Tahun Anggaran (TA) 2025 yang mendapatkan relaksasi penyaluran tercatat sebesar Rp2,25 triliun, sementara pada TA 2026 senilai Rp43,8 triliun.

“Karena kami memahami teman-teman di Pemerintah Daerah (Pemda) membutuhkan gerak cepat, dana tersedia dan jangan sampai terkendala hanya oleh administrasi penyaluran,” kata Suahasil.

Selain TKD, ia menyampaikan terdapat pula kelonggaran terkait pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terdampak.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kementeriannya akan melakukan asesmen terhadap infrastruktur yang dibangun menggunakan dana pinjaman tersebut.

Jika infrastruktur masih bisa digunakan, Pemda akan diberikan restrukturisasi berupa perpanjangan tenor dan pengurangan cicilan. Bahkan, jika infrastruktur rusak berat akibat bencana, Pemerintah Pusat siap melakukan penghapusan utang (write-off).

"Kalau infrastrukturnya sudah rusak berat, bahkan kalau sudah terdampak longsor kemudian sudah sama sekali tidak bisa dipakai, maka kami bisa melakukan penghapusan atas pinjaman tersebut sehingga tidak menjadi beban pemerintah daerah,” kata Suahasil, menjelaskan.

Kemenkeu juga telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Keuangan serta berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong kementerian/lembaga (K/L) segera melakukan identifikasi dan pengajuan klaim asuransi atas kerusakan pada aset mereka melalui Asuransi Barang Milik Negara (BMN).

“Ini adalah pembelajaran yang baik untuk kami (pemerintah) karena ke depan harusnya Barang Milik Negara itu kami asuransikan. Kalau sampai ada bencana yang tidak diinginkan, maka risiko-risiko sebagian bisa ter-cover (tertutupi) oleh asuransi,” ujar dia.

Suahasil mengatakan pemerintah juga sudah menyalurkan bantuan Dana Kemasyarakatan Presiden sejumlah Rp268 miliar untuk tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak, dengan nilai Rp4 miliar per kabupaten/kota dan Rp20 miliar per provinsi.

Pihaknya juga menyiapkan Dana Tanggap Darurat dari APBN TA 2025 dan APBN TA 2026 berupa Dana Siap Pakai (DSP) dan Dana Cadangan Bencana yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Dari APBN 2025, DSP dialokasikan untuk tiga provinsi terdampak, ada tambahan DSP Rp1,6 triliun. Dan cadangan bencana yang dialokasikan sejak awal tahun total Rp5 triliun masih tersedia lagi Rp2,97 triliun dan bisa kami tambah kalau dibutuhkan,” kata Suahasil.

Kemenkeu juga mengalokasikan DSP senilai Rp250 miliar dan dana cadangan bencana sebesar Rp5 triliun dari APBN 2026.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025