Bisnis.com, BANDUNG—Pemegang saham pengendali Bank BJB sekaligus Gubernur Jabar Dedi Mulyadi optimistis pencalonan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (PKP) Susi Pudjiastuti akan mulus dalam proses fit and proper test di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dedi Mulyadi mengatakan sosok Susi sekaligus Eydu Oktain Panjaitan yang merupakan Kepala Kanwil BPK Jabar merupakan sosok yang berintegritas dan tepat bagi industri perbankan.

“Bagi pengelola keuangan dan komisaris keuangan harus orang-orang yang memiliki integritas, jadi saya sangat percaya Bu Susi memiliki integritas sebagai komisaris,” katanya usai RUPST Bank BJB Tahun 2025 di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (28/4/2026).

Usai ditetapkan dalam RUPST, Susi dan Eydu akan mengikuti prosedur resmi di OJK. Berbeda dengan pengajuan Mardigu Wowiek dan Helmy Yahya yang gagal di fit and proper test, kali ini Dedi Mulyadi yakin.

“Tinggal mengikuti prosedurnya yang ditentukan OJK dan saya yakin lulus. Optimis, masa orang berintegritas tidak lulus,” katanya.

Dedi juga kembali mengungkit soal tawarannya ditolak oleh Susi terkait dengan posisi komisaris, namun setelah dibujuk akhirnya bersedia.

“Ibu Susi, saya sudah menyampaikan itu adalah Ratu Laut Kidul. Walaupun memang Ratu Laut Kidul itu ganas, tapi ganasnya di laut, kalau di hutan kan takluk sama Prabu Siliwangi,” ujarnya berseloroh.

Terkait dengan para direksi yang baru diangkat, KDM—sapaan akrabnya kembali melanjutkan mempercayakan kalangan internal untuk memimpin, salah satunya menetapkan Ayi Subarna sebagai direktur utama.

“Jajaran direksi juga ditetapkan berdasarkan jenjang karir di BJB. Mereka saya lihat orang baik saya mendorong mereka berkarir mengelola bank dengan baik,” ujarnya.

Fokus memilih jajaran internal Bank BJB sebagai direksi menurutnya belajar dari pengalaman buruk pengelolaan BJB.

“Kita punya pengalaman ketika berasal dari luar punya konektivitas di luar, maka kita menjadi korban yang dirugikan,” pungkasnya.

Bank BJB membukukan laba bersih tahun berjalan secara konsolidasi senilai Rp1,58 triliun pada 2025. Raihan tersebut meningkat 8,86% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan perolehan tahun sebelumnya sebesar Rp1,455 triliun.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, raihan laba tersebut didorong oleh pendapatan bunga yang tumbuh 7,69% YoY menjadi Rp17,09 triliun hingga akhir 2025.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyerahkan secara simbolis kompensasi kepada sopir angkutan kota (angkot) yang melayani jalur Puncak di Mako Polres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu.

Penyerahan kompensasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghentikan sementara operasional angkot di kawasan Puncak selama periode libur Lebaran guna mengurangi potensi kemacetan di jalur wisata tersebut.

“Di sini hampir 2.000 orang sopir angkot dari sekitar 700 angkot yang mendapatkan kompensasi agar tidak beroperasi sementara saat libur Lebaran, supaya kemacetan di Puncak bisa ditekan,” ujar Dedi Mulyadi.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dhani Gumelar mengatakan program kompensasi tersebut diberikan kepada 2.068 sopir angkot yang melayani rute menuju kawasan Puncak.

Menurut dia, penghentian operasional angkot dilakukan pada 22, 23, 24, 27, dan 28 Maret selama periode libur Lebaran berdasarkan hasil survei dan prediksi peningkatan aktivitas masyarakat menuju kawasan wisata Puncak.

“Jumlah sopir yang menerima kompensasi sebanyak 2.068 orang. Ini dilakukan karena setiap tahun kawasan Puncak menjadi titik dengan tingkat kepadatan lalu lintas paling tinggi,” kata Dhani.

Ia menjelaskan kompensasi diberikan sebesar Rp200 ribu per hari sehingga setiap sopir menerima total Rp1 juta selama lima hari penghentian operasional. Dana kompensasi tersebut telah ditransfer langsung ke rekening penerima melalui Bank BJB.

Program ini hanya berlaku bagi angkot yang melayani rute di kawasan Puncak, sementara operasional angkutan umum di wilayah lain tetap berjalan seperti biasa untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Dadang Kosasih menambahkan angkot yang terlibat dalam program tersebut berasal dari tiga trayek utama di kawasan Puncak.

Trayek tersebut antara lain angkot 02C rute Pasir Muncang–Ciawi sebanyak 73 kendaraan, 02B rute Sukasari–Cibedug sebanyak 175 kendaraan, serta 02A rute Sukasari–Cisarua sebanyak 530 kendaraan.

Dadang menegaskan seluruh angkot pada trayek tersebut wajib mematuhi kebijakan penghentian operasional pada tanggal yang telah ditentukan.

“Pertama harus mengikuti aturan. Pada tanggal 22, 23, 24, 27, dan 28 itu murni tidak ada kendaraan angkot yang beroperasi di tiga jurusan tersebut,” katanya.

Ia menambahkan petugas dari Dinas Perhubungan bersama kepolisian akan melakukan pengawasan di lapangan. Jika ditemukan angkot yang tetap beroperasi, maka akan dilakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pertama kami imbau, jika masih beroperasi akan kami tindak tilang bersama kepolisian,” ujar Dadang.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Survei terbaru yang dilakukan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menunjukan bahwa tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang dipimpin Gubernur Dedi Mulyadi atau KDM di sejumlah bidang memang tinggi. Namun, terdapat pekerjaan rumah (PR) yang juga dinilai mesti dientaskan.

Survei Indikator Politik Indonesia tersebut dilakukan pada 30 Januari–8 Februari 2026 terhadap 800 responden dengan margin of error sekitar 3,5%. Hasilnya menunjukkan kepuasan warga terhadap Pemprov Jawa Barat dalam menjalankan sejumlah urusan wajib tergolong tinggi.

Pada penyediaan jaringan listrik, tingkat kepuasan mencapai 92%, meningkat dibandingkan survei tahun sebelumnya yang sebesar 89%. Kepuasan terhadap penyediaan jaringan komunikasi, termasuk telepon dan internet, tercatat 90%. Sementara itu, kepuasan atas peningkatan kualitas jalan dan jembatan mencapai 86%, serta layanan kesehatan bagi masyarakat sebesar 85%.

Namun, survei juga mencatat sejumlah bidang dengan tingkat kepuasan relatif rendah yang dinilai menjadi PR bagi Pemprov Jawa Barat. Kepuasan terhadap pengembangan usaha kecil atau usaha rakyat berada di angka 64%. Untuk urusan jaminan sosial bagi warga kurang mampu, tingkat kepuasan tercatat 60%, disusul kualitas tenaga kerja 58%.

Adapun kepuasan terhadap pengentasan kemiskinan hanya mencapai 51%. Pembinaan koperasi di masyarakat berada di angka 50%, sedangkan kemudahan akses permodalan menjadi yang terendah dengan tingkat kepuasan 49%.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, terdapat sejumlah variabel ekonomi yang secara detail masih dipersepsikan kurang baik oleh warga Jawa Barat. “Ada beberapa bidang yang tingkat kepuasan kinerja Pemprov lebih kecil di antaranya pengentasan kemiskinan. Ini jadi PR. Meskipun, dibandingkan survei sebelumnya ada peningkatan,” ujar Burhanuddin dalam konferensi pers, Senin (16/2/2026).

Survei juga memotret persepsi warga terhadap kondisi ekonomi secara umum. Sebanyak 42,9% responden menilai kondisi ekonomi berada pada tingkat sedang. Sebanyak 34,8% menilai kondisi ekonomi baik dan 3,9% sangat baik. Di sisi lain, 15,7% responden memandang kondisi ekonomi buruk dan 2,2% menilai sangat buruk.

Untuk penilaian terhadap figur gubernur, survei menunjukkan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi terhadap Dedi Mulyadi. Sebanyak 95,5% responden menyatakan sangat puas dan cukup puas. Rinciannya, 35,8% merasa sangat puas dan 59,7% cukup puas, sementara sekitar 4% responden menyatakan kurang puas.

Tingkat kepuasan tersebut meningkat dibandingkan survei tahun lalu yang sebesar 94,7%, dengan responden yang merasa kurang puas tercatat 4,1%.

Burhanuddin menilai tingginya kepuasan publik terhadap Dedi Mulyadi mencerminkan persepsi positif terhadap pelaksanaan pemerintahan secara keseluruhan. Menurut dia, pada fase awal kepemimpinan, tingkat kepuasan publik umumnya menghadapi tantangan dan kerap mengalami penurunan.

“Memang menjadi kompleks dan jadi tantangan sendiri, karena baseline terlalu tinggi. Untuk mempertahankan saja sudah bagus, di beberapa tempat tidak mudah mempertahankan setinggi ini. Di atas 95% sangat tinggi,” kata Burhanuddin.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membeberkan alasan ingin tukar guling aset (ruislag) saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara.

Menurut pria yang akrab disapa Kang Dedi (KDM) ini, ada ketidaksinkronan kebijakan transportasi yang membuat BIJB Kertajati sulit berkembang secara komersial.

Salah satunya, eksistensi Bandara Halim Perdanakusuma dan Kereta Cepat Whoosh yang dinilai mematikan daya tarik Kertajati bagi penumpang asal Bandung dan Jakarta.

"Ada sesuatu yang aneh. Satu sisi kita dorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada Whoosh, kemudian Halim tetap buka. Ya, orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati," ujar Dedi di Bandung, seperti dikutip Antara, Jumat (23/1).

Hal itu, menurut Dedi, membuat BIJB Kertajati sampai sekarang belum mampu membiayai operasionalnya sendiri secara mandiri, tanpa suntikan dana daerah.

Karenanya, Pemprov Jabar mengusulkan agar operasional dan kepemilikan BIJB Kertajati diserahkan sepenuhnya kepada pusat.

Dedi merekomendasikan Bandara Kertajati menjadi pusat industri pertahanan, sementara Pemprov Jabar mengambil alih pengelolaan Bandara Husein Sastranegara, termasuk kawasan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

"Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, melihat ada beban fiskal pada APBD I (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jabar yang berat karena setiap tahun harus mengeluarkan biaya operasional," ujarnya.

Dedi mengklaim Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui usulan tersebut.

"Saya mengusulkan kawasan Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Ini mendapat respons positif, sehingga Presiden memiliki harapan Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara," ucapnya.

Dedi juga berkoordinasi intensif dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait rencana ini.

Selanjutnya, Dedi meyakini Pemprov Jabar akan lebih untung jika mengambil alih Bandara Husein Sastranegara lantaran pasarnya sudah terbentuk.

"Kita tinggal memperkuat dan memodernisasi Husein. Tidak butuh waktu lama untuk membenahinya. Misalnya, jika landasan pacu ditambah, dalam waktu singkat pasti ramai," terangnya.

Terkait adanya selisih nilai aset antara kedua bandara tersebut, Dedi menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme penilaian profesional (appraisal).

"Bukan jual aset, tapi tukar. Tinggal dihitung saja, kan nilai aset di Bandung berbeda. Itu bisa dihitung lewat appraisal, gampang karena ini urusan sesama pemerintah," terangnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Bandara Kertajati di Jawa Barat diusulkan sepenuhnya dimiliki pemerintah pusat setelah pemerintah Jawa Barat mengangkat 'bendera putih' dalam pengelolaan kawasan pertumbuhan baru ini.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terus-terusan dibelanjakan untuk pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati hingga Masjid Raya Al Jabbar membuat keuangan daerah sulit.

Sosok yang akrab disapa Kang Dedi atau KDM itu mengatakan pada awalnya Pemda Jawa Barat berharap mendapatkan benefit komersial dari keberadaan Bandara Kertajati. Berbagai langkah untuk meramaikan bandara juga dilakukan namun tidak berhasil. Dia mencontohkan langkah umrah dari Kertajati yang harus mengandalkan aparatur sipil negara (ASN) Jawa Barat, akan tetapi kebijakan itu tidak wajib.

“Kita jujur-jujuran aja. Kita dorong umrah mau di Kertajati, Garuda mau terbang di sana, tapi kan harus ngerahin ASN. Saya jujur aja walaupun nama saya, gambar saya dipasang, saya enggak setuju, Pak.Kenapa enggak setuju? Pola-pola itu tidak akan melahirkan aspek benefit komersial,” katanya dikutip Rabu (14/1/2025).

Menurutnya program umrah ASN yang digagas oleh Bandara Kertajati tidak berkelanjutan karena tidak akan melahirkan aspek komersial. Bahkan upaya ini akan terus menggerus APBD Jabar.

“Bayangin umrah tiap hari, haji tiap hari, tapi kan kita paksa-paksa juga. Terus problem saya itu adalah kita selalu ingin ngandalin APBD untuk nombokin nomnombokin. Enggak bisa. APBD bukan untuk itu. APBD untuk menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat,” tuturnya.

KDM menilai APBD diperuntukan untuk melayani kebutuhan dasar warga seperti membangun rumah sakit, dan layanan punlik yang lain. Mengongkosi bandara menurutnya harusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"APBD itu harus pendidikannya baik, layanan kesehatannya baik. APBD itu harusnya bikin rumah sakit yang mewah, layanan publik langsung," katanya.

Dia mengakui jika ide membangun bandara awalnya adalah gagasan yang luar biasa. Bahkan KDM mengakui pula jika ke depan keberadaan bandara ini bisa memberikan benefit yang luar biasa bagi Jawa Barat. Apalagi kawasan tersebut ditopang oleh konektifitas tol hingga Pelabuhan Patimban.

“Itu wow banget ya, cuma diperlukan modal yang secara terus-menerus terus kan. Gitu loh. Dari sisi aspek kepentingan jangka panjangnya hebat. Nah, modal yang terus-menerus seperti itu semestinya dipegang oleh pemerintah pusat bukan provinsi,” tuturnya.

Pemprov Jabar sendiri setiap tahun harus menganggarkan operasional Al Jabar sebesar Rp45 miliar, kemudian melunasi cicilan hutang PEN sebesar Rp600 miliar, ditambah menyuntik Kertajati Rp100 miliar. Menurutnya, jika APBD Jabar sebesar Rp745 miliar itu tidak lagi dibebani Kertajati, dia pastikan infrastruktur dasar akan bisa lebih ditingkatkan.

Ia menyebut opsi menyerahkan saham Kertajati pada pusat dengan wacana tukar guling dengan Bandara Husein Sastranegara. “Makanya kita saya mau usulin Kertajati itu tuker aja kan kalaupun dikelola pemerintah pusat kan benefitnya tetap Majalengka yang dapat. Ini mah ini daripada (APBD) ngos-ngosan,” katanya.