Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi atau yang dikenal dengan sapaan KDM membangun gedung baru SMA Negeri 3 Jonggol yang berlokasi di kawasan Jonggol, Jawa Barat.

Dedi Mulyadi mengatakan sekolah ini dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun 2025 sebesar Rp7,7 miliar.

Kehadiran gedung sekolah baru ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Jonggol dan sekitarnya.

"Pembangunan sekolah ini merupakan bagian dari upaya pemerataan pendidikan, terutama di wilayah yang pertumbuhannya cukup pesat seperti Jonggol," kata Dedi Mulyadi dalam keterangan resmi, Sabtu (25/4/2026).

KDM menilai tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan menjadi salah satu alasan yang mendorong pembangunan sekolah ini.

Antusiasme dalam proses Sistem Pendaftaran Murid Baru (SPMB) setiap tahunnya menunjukkan kebutuhan akan fasilitas pendidikan yang terus meningkat.

Dia menilai dengan hadirnya SMA Negeri 3 Jonggol, masyarakat kini memiliki alternatif sekolah negeri yang lebih dekat tanpa harus menempuh jarak jauh.

Sekolah ini juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari ruang kelas, ruang guru, hingga sarana sanitasi yang memadai. Kegiatan belajar mengajar pun telah berjalan sejak awal tahun 2026.

Menariknya, lokasi sekolah yang berada di dalam kawasan hunian menjadi nilai tambah tersendiri. CitraIndah City sebagai kawasan terpadu telah menghadirkan berbagai fasilitas, termasuk pendidikan, yang memudahkan aktivitas penghuninya.

Kehadiran SMA Negeri 3 Jonggol sekaligus memperkuat posisi Jonggol sebagai kawasan yang terus berkembang. Dukungan infrastruktur, perhatian pemerintah, serta pertumbuhan hunian yang konsisten menjadi indikator bahwa kawasan ini tidak lagi sekadar memiliki potensi, tetapi sudah bergerak menuju perkembangan nyata.

Dengan demikian pertumbuhan kawasan hunian ini pun tidak hanya ditentukan oleh pembangunan rumah, tetapi juga harus memerhatikan kelengkapan fasilitas pendukung, terutama pendidikan.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmen transparansi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait alokasi Rp22 miliar untuk pengadaan jasa tenaga kebersihan di Masjid Raya Al Jabbar pada 2026.

Menurut Dedi, anggaran tersebut telah dirinci untuk berbagai kebutuhan petugas kebersihan, mulai dari gaji hingga jaminan sosial.

“Berdasarkan keterangan dari Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat, alokasi tersebut diperuntukkan untuk gaji bulanan, pembayaran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, pembayaran jaminan hari tua, serta pembayaran THR,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Dia menambahkan, Pemprov Jawa Barat berupaya menjaga keterbukaan dalam pengelolaan APBD.

“Kami ingin menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran,” kata Dedi.

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, program pengadaan jasa tenaga kebersihan tersebut tercatat dalam laman Sirup Inaproc dengan Kode RUP 64264570. Kegiatan ini mencakup penyediaan 273 tenaga kebersihan yang akan bekerja di kawasan Masjid Raya Al Jabbar.

Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp22.091.454.575 yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat 2026. Pemilihan penyedia jasa dilakukan melalui mekanisme e-purchasing, dengan jadwal pelaksanaan kegiatan berlangsung sepanjang Januari hingga Desember 2026.

Rinciannya, setiap petugas kebersihan akan menerima gaji pokok sebesar Rp4,7 juta per bulan. Selain itu, terdapat sejumlah komponen jaminan yang ditanggung, di antaranya jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp11.370 per orang per bulan, jaminan kesehatan Rp189.507, jaminan kematian Rp14.213, serta jaminan hari tua Rp175.294 per orang per bulan. Petugas juga mendapatkan tunjangan hari raya sebesar Rp394.806 per bulan.

Kepala BPKAD Jabar, Norman Nugraha, membenarkan adanya alokasi anggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa dana yang disiapkan tidak hanya untuk gaji, tetapi juga mencakup kewajiban pemberi kerja dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kebersihan.

“Memang ada kewajiban dari pemberi kerja untuk menjamin asuransi atau BPJS, baik ketenagakerjaan maupun kesehatan,” kata Norman.

Adapun 273 tenaga kebersihan tersebut akan dibagi ke dalam beberapa zona kerja di kawasan masjid. Sebanyak 115 orang ditempatkan di zona dalam masjid dengan sistem tiga jadwal (shift), sementara 158 orang lainnya bertugas di area luar dengan dua shift.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan tidak akan melakukan pemangkasan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meskipun terdapat aturan pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mulai berlaku penuh pada tahun depan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi, mengatakan porsi belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan. Pada APBD 2026, belanja pegawai dan biaya tetap (fixed cost) tercatat sekitar Rp8,36 triliun atau 29,36% dari total anggaran daerah.

“Dengan jumlah ASN sekitar 52.000 orang dan PPPK sebanyak 23.366 orang, belanja pegawai kita masih di bawah 30%. Artinya masih sesuai dengan ketentuan,” kata Dedi, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut membuat Pemprov Jawa Barat tidak perlu melakukan langkah pengurangan pegawai, termasuk terhadap tenaga P3K.

Dedi menegaskan bahwa pengelolaan belanja pegawai pada tahun depan relatif tidak banyak berubah. Penyesuaian hanya akan dilakukan mengikuti jumlah aparatur sipil negara yang memasuki masa pensiun.

Pada 2026, tercatat sekitar 1.700 ASN di lingkungan Pemprov Jawa Barat akan pensiun.

“Kalaupun ada penyesuaian, paling pada peningkatan status dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Itu tinggal menyesuaikan dengan jumlah ASN yang pensiun setiap tahun,” ujarnya.

Dia juga memastikan tidak ada rekrutmen ASN baru pada 2027. Proses seleksi untuk pegawai yang akan mulai bekerja pada tahun tersebut sudah dilakukan sebelumnya.

“Untuk ASN yang bekerja pada 2027, proses rekrutmennya sudah dilakukan dari 2026,” kata dia.

Dedi pun meminta para P3K paruh waktu tidak perlu khawatir terkait kebijakan pembatasan belanja pegawai. Menurutnya, anggaran belanja pegawai Pemprov Jawa Barat masih dalam kondisi ideal sehingga tidak ada rencana pemangkasan tenaga P3K.“Paling hanya penyesuaian peningkatan status dari paruh waktu ke penuh waktu. Itu pun melihat masa kerja dan kebutuhan organisasi,” katanya.

Dia menambahkan, pegawai yang mendekati usia pensiun juga bisa diprioritaskan untuk peningkatan status menjadi P3K penuh waktu.“Kalau ingin tetap menyesuaikan dengan aturan di bawah 30%, peningkatan statusnya tinggal diatur saja. Jadi tidak perlu terlalu khawatir,” ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Bandara Kertajati di Jawa Barat diusulkan sepenuhnya dimiliki pemerintah pusat setelah pemerintah Jawa Barat mengangkat 'bendera putih' dalam pengelolaan kawasan pertumbuhan baru ini.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terus-terusan dibelanjakan untuk pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati hingga Masjid Raya Al Jabbar membuat keuangan daerah sulit.

Sosok yang akrab disapa Kang Dedi atau KDM itu mengatakan pada awalnya Pemda Jawa Barat berharap mendapatkan benefit komersial dari keberadaan Bandara Kertajati. Berbagai langkah untuk meramaikan bandara juga dilakukan namun tidak berhasil. Dia mencontohkan langkah umrah dari Kertajati yang harus mengandalkan aparatur sipil negara (ASN) Jawa Barat, akan tetapi kebijakan itu tidak wajib.

“Kita jujur-jujuran aja. Kita dorong umrah mau di Kertajati, Garuda mau terbang di sana, tapi kan harus ngerahin ASN. Saya jujur aja walaupun nama saya, gambar saya dipasang, saya enggak setuju, Pak.Kenapa enggak setuju? Pola-pola itu tidak akan melahirkan aspek benefit komersial,” katanya dikutip Rabu (14/1/2025).

Menurutnya program umrah ASN yang digagas oleh Bandara Kertajati tidak berkelanjutan karena tidak akan melahirkan aspek komersial. Bahkan upaya ini akan terus menggerus APBD Jabar.

“Bayangin umrah tiap hari, haji tiap hari, tapi kan kita paksa-paksa juga. Terus problem saya itu adalah kita selalu ingin ngandalin APBD untuk nombokin nomnombokin. Enggak bisa. APBD bukan untuk itu. APBD untuk menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat,” tuturnya.

KDM menilai APBD diperuntukan untuk melayani kebutuhan dasar warga seperti membangun rumah sakit, dan layanan punlik yang lain. Mengongkosi bandara menurutnya harusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"APBD itu harus pendidikannya baik, layanan kesehatannya baik. APBD itu harusnya bikin rumah sakit yang mewah, layanan publik langsung," katanya.

Dia mengakui jika ide membangun bandara awalnya adalah gagasan yang luar biasa. Bahkan KDM mengakui pula jika ke depan keberadaan bandara ini bisa memberikan benefit yang luar biasa bagi Jawa Barat. Apalagi kawasan tersebut ditopang oleh konektifitas tol hingga Pelabuhan Patimban.

“Itu wow banget ya, cuma diperlukan modal yang secara terus-menerus terus kan. Gitu loh. Dari sisi aspek kepentingan jangka panjangnya hebat. Nah, modal yang terus-menerus seperti itu semestinya dipegang oleh pemerintah pusat bukan provinsi,” tuturnya.

Pemprov Jabar sendiri setiap tahun harus menganggarkan operasional Al Jabar sebesar Rp45 miliar, kemudian melunasi cicilan hutang PEN sebesar Rp600 miliar, ditambah menyuntik Kertajati Rp100 miliar. Menurutnya, jika APBD Jabar sebesar Rp745 miliar itu tidak lagi dibebani Kertajati, dia pastikan infrastruktur dasar akan bisa lebih ditingkatkan.

Ia menyebut opsi menyerahkan saham Kertajati pada pusat dengan wacana tukar guling dengan Bandara Husein Sastranegara. “Makanya kita saya mau usulin Kertajati itu tuker aja kan kalaupun dikelola pemerintah pusat kan benefitnya tetap Majalengka yang dapat. Ini mah ini daripada (APBD) ngos-ngosan,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana melepas saham di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang mencapai sekitar 80 persen dan telah ditawarkan kepada pemerintah pusat. Ia juga menginginkan agar saham Bandara Kertajati tersebut ditukar dengan saham Bandara Husein Sastranegara.

“Ya, yang pasti setelah sekian banyak upaya yang dilakukan, Pak Gubernur mengambil sikap dan berkomunikasi dengan Pak Presiden terkait pemanfaatan atau pengelolaan Kertajati oleh pemerintah pusat. Syukur-syukur bisa dimanfaatkan untuk pertahanan,” ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi saat dihubungi, Rabu (14/1/2026).

Ia menuturkan pelepasan saham Bandara Kertajati dapat ditukar dengan saham Bandara Husein Sastranegara. Dedi mengatakan pelepasan saham dilakukan mengingat kapasitas fiskal daerah yang terbatas.

Selain itu, ia menyebut dana transfer ke daerah mengalami penurunan, termasuk adanya beban utang dan piutang. Potensi pajak di Jawa Barat pun dinilai masih sangat bergantung pada pajak kendaraan.

“Jadi Pak Gubernur mencoba mengambil langkah untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat atau bahkan menyerahkan pengelolaan kepada pemerintah pusat,” ujar dia.

Ia menyebutkan, apabila pemerintah pusat meminta pelepasan seluruh saham, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbuka terhadap opsi tersebut. Namun demikian, saham milik Pemprov Jawa Barat dapat dialihkan ke Bandara Husein Sastranegara.

Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat pada 2026 membuat sejumlah kewajiban fiskal kembali disorot, salah satunya pembiayaan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan hal tersebut dalam video yang diunggah melalui akun TikTok miliknya, @dedimulyadiofficial. Dia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus menanggung biaya operasional Bandara Kertajati yang mencapai Rp100 miliar per tahun.

“Kita harus membiayai [masjid] Al-Jabbar hampir Rp50 miliar dalam setiap tahun, kita harus membiayai Kertajati hampir Rp100 miliar dalam setiap tahun,” jelasnya dalam video yang diunggah pada Selasa (6/1/2026).

Kewajiban pembiayaan tersebut menjadi perhatian di tengah ruang fiskal Jawa Barat yang kian menyempit. Pasalnya, anggaran hingga Rp100 miliar per tahun harus tetap digelontorkan, sementara tingkat aktivitas penerbangan dan jumlah penumpang di Bandara Kertajati masih tergolong rendah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat per November 2025 aktivitas penumpang pesawat di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren penurunan, khususnya di Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka.

Plt. Kepala BPS Jawa Barat Darwis Sitorus mengatakan bahwa total penumpang penerbangan domestik dari seluruh bandara di Jawa Barat pada November 2025 tercatat sebanyak 462 orang, turun 3,75% (month to month/MtM) dibandingkan Oktober 2025 yang mencapai 480 orang.

Penurunan lebih tajam terlihat secara tahunan, di mana jumlah penumpang domestik merosot hingga 94,46% (year on year/YoY) dibandingkan November 2024 yang tercatat 8.340 orang.

Sementara itu, untuk Bandara Kertajati tercatat tidak memiliki penumpang domestik yang berangkat pada November 2025. Kondisi ini menandai stagnasi layanan domestik di Bandara Kertajati meskipun merupakan bandara terbesar kedua di Jawa Barat.

“Bandara Kertajati saat ini memang tidak melayani penerbangan domestik reguler. Fokus utama operasional masih pada penerbangan internasional, meski jumlahnya menurun dibanding tahun sebelumnya,” kata Darwis.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah mulai mengevaluasi beban biaya rutin dari sejumlah proyek besar, termasuk biaya operasional Bandara Kertajati. Evaluasi ini dilakukan agar pembiayaan tidak terus membebani APBD Jawa Barat secara berkelanjutan.

“Kita ngebiayain terus hasilnya enggak ada. Kita membiayai sesuatu yang tidak menghasilkan apapun. Padahal lembaga bisnis itu lembaga penerbangan bisnis,” ujar Dedi dalam salah satu video yang diunggah di kanal YouTube miliknya, Sabtu (3/1/2026).

Selain biaya operasional Bandara Kertajati, tekanan APBD Jawa Barat juga dipicu oleh pengurangan dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat sebesar Rp2,458 triliun. Selain itu, kegiatan pembangunan tahun 2025 senilai hampir Rp600 miliar baru dapat dibayarkan pada Januari 2026. Dengan kondisi tersebut, hampir Rp3 triliun ruang fiskal APBD 2026 tergerus.

Tidak hanya itu, Jawa Barat juga masih menanggung beban dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hampir Rp600 miliar, dengan kewajiban pembayaran bunga sekitar Rp50 miliar setiap tahun, serta kewajiban penyelesaian tunggakan BPJS Kesehatan yang tersisa sebesar Rp300 miliar. (Putri Astrian Surahman)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Angkasa Pura Indonesia (API) merespons isu terkini terkait operasional Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Respons ini menyusul pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyatakan keberatan atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat secara berkelanjutan untuk membiayai operasional bandara tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Corporate Secretary Group Head PT Angkasa Pura Indonesia, Arie Ahsanurrohim, mengatakan pihaknya memahami perhatian publik dan pemerintah daerah terhadap kondisi keuangan Bandara Kertajati. Menurut dia, permohonan setoran modal yang diajukan PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku pemegang saham mayoritas merupakan mekanisme yang telah diatur dalam perjanjian pemegang saham.

“Respons API selaku salah satu pemegang saham di PT BIJB terhadap setoran modal tersebut pada prinsipnya merupakan bagian dari ketentuan dalam shareholders agreement,” kata Arie kepada Republika, Rabu (7/1/2026).

Ia menjelaskan, setoran modal tersebut dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan operasional bandara, khususnya pemenuhan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan kebandarudaraan sesuai regulasi.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan keberatan terkait penggunaan APBD Jawa Barat untuk membiayai operasional Bandara Kertajati yang saat ini hanya melayani satu penerbangan komersial. Ia menilai pembiayaan tersebut menjadi beban fiskal daerah karena belum memberikan hasil ekonomi yang sepadan.

“Beban utang kita tinggi. Salah satunya dana Pemulihan Ekonomi Nasional dan pembiayaan Kertajati. Kita membiayai terus, hasilnya tidak ada,” ujar tokoh yang akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) itu dalam unggahan video di akun media sosialnya, Senin (5/1/2026).

Selain Kertajati, APBD Jawa Barat juga digunakan untuk membayar kewajiban pembangunan Masjid Raya Al Jabbar di Gedebage, Kota Bandung. Pembangunan masjid tersebut dilakukan pada era Gubernur Ridwan Kamil dengan skema pembiayaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pernyataan tersebut kemudian diluruskan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia menyebutkan, pembiayaan Masjid Al Jabbar mencapai sekitar Rp 45 miliar per tahun, sedangkan pembiayaan Bandara Kertajati sekitar Rp 100 miliar per tahun, dengan porsi sekitar Rp 50 miliar digunakan untuk operasional dan layanan bandara.

Bandara Internasional Kertajati menelan anggaran pembangunan sekitar Rp 2,6 triliun dan diresmikan pada 24 Mei 2018. Gagasan pembangunan bandara ini telah muncul sejak awal 2000-an sebagai solusi atas keterbatasan kapasitas Bandara Husein Sastranegara di Bandung, sekaligus dirancang menjadi bandara utama Jawa Barat dan sebagian wilayah Jawa Tengah.

Untuk mengelola bandara tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk PT Bandara Internasional Jawa Barat (PT BIJB) melalui Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013. Perusahaan ini resmi berdiri pada 24 November 2014 sebagai badan usaha milik daerah yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan bandara serta kawasan aerocity di sekitarnya.

Mayoritas saham PT BIJB dimiliki Pemprov Jawa Barat lebih dari 80 persen, sementara PT Angkasa Pura II, kini PT Angkasa Pura Indonesia, memiliki sekitar 15 persen saham.

Pembangunan fisik Bandara Kertajati dimulai pada 2014. Pembangunan sisi udara seperti runway, taxiway, apron, dan navigasi dibiayai melalui APBN oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan Pemprov Jawa Barat bertanggung jawab atas pembangunan sisi darat, termasuk terminal dan fasilitas pendukung.

Bandara ini berdiri di atas lahan sekitar 1.800 hektare, menjadikannya salah satu bandara terbesar di Indonesia.

Target awal Bandara Kertajati adalah melayani 12 juta penumpang per tahun dan meningkat hingga 29 juta penumpang pada 2032. Namun, realisasinya masih jauh dari target. Bandara ini bahkan sempat mengalami kekosongan rute domestik dan internasional pada beberapa periode.

Pada akhir Oktober 2023, Bandara Kertajati ditetapkan mulai beroperasi penuh, termasuk pemindahan sebagian layanan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara. Meski demikian, jumlah penumpang masih relatif rendah, tercatat sekitar 135 ribu penumpang pada 2023 dan meningkat menjadi sekitar 413 ribu penumpang pada 2024.

Kesepakatan antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM dengan PT KAI (Persero) membuahkan rencana pembangunan kereta cepat Kilat Pajajaran yang disebut bisa melayani rute Jakarta-Bandung hanya 1,5 jam.

KDM mengatakan kesepakatan ini tertuang dalam kerja sama optimalisasi perkeretaapian yang juga mencakup penyediaan gerbong khusus logistik pertanian untuk menekan biaya distribusi pangan.

"Kereta Kilat Pajajaran akan memangkas waktu tempuh relatif sangat cepat, Gambir-Bandung menjadi sekitar satu setengah jam. Bahkan layanan ini direncanakan terhubung hingga Garut, Tasikmalaya, dan Banjar dengan waktu tempuh sekitar dua jam melalui Bandung," ungkap KDM dalam keterangan di Bandung, Rabu (26/11).

Bila proyek ini selesai dibangun, Kilat Pajajaran akan menjadi kereta Jakarta-Bandung tercepat setelah Whoosh. Whoosh melayani rute Jakarta-Bandung 46 menit.

Sementara itu, waktu tempuh kereta api reguler Jakarta-Bandung saat ini bervariasi, sekitar 2,5 hingga tiga jam, tergantung jenis kereta.

Kilat Pajajaran akan dibangun menggunakan APBD Jawa Barat. Kajian akan dimulai tahun depan.

Rencananya, pembangunan dilakukan 2027-2030 dengan anggaran total Rp8 triliun. Jabar akan mengucurkan Rp2 triliun per tahun.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berkata Kilat Pajajaran tidak akan menyaingi Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

Airlangga mengomentari perbandingan waktu tempuh keduanya yang memiliki rute kembar. Menurutnya, selisih waktu KA Kilat Pajajaran dan Whoosh tidak terlalu dekat.

"Enggak (KA Kilat Pajajaran menyaingi Whoosh). Enggak tipis bedanya (waktu tempuh)," ucap Airlangga singkat saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (28/11).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjawab tantangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disebut mengendap dalam bentuk deposito di bank.

Purbaya menegaskan, data yang ia sampaikan bersumber langsung dari Bank Indonesia (BI), bukan hasil perhitungan internal Kementerian Keuangan.

Ia menduga, Dedi menerima informasi yang kurang akurat dari bawahannya.

“Tanya saja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia, loh. Karena itu laporan dari perbankan. Data pemerintah, sekian, sekian, sekian,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025).

Purbaya juga menepis anggapan bahwa dirinya menyinggung secara spesifik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Ia mengatakan, data mengenai dana APBD yang mengendap di bank sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (20/10/2025).

Lebih lanjut, Purbaya menilai Dedi seperti sedang berdebat dengan dirinya sendiri. Sebab, semua data yang ia gunakan berasal dari sistem pelaporan perbankan di BI.

“Dia hanya tahu Jabar saja, kan. Saya enggak pernah sebut data Jabar. Kalau mau periksa, ya periksa saja sendiri di sistem monitoring BI. Itu laporan dari perbankan yang masuk secara rutin,” ujar Purbaya.

Sebelumnya, Kemendagri mencatat dana APBD yang mengendap di bank mencapai Rp 234 triliun.

Rinciannya terdiri dari simpanan pemerintah kabupaten Rp 134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp 60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp 39,5 triliun.

Dari jumlah itu, dana Pemprov Jabar yang mengendap disebut mencapai Rp 4,17 triliun.

KOMPAS.com/DINDA AULIA RAMADHANTY Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Universitas Indonesia, Kota Depok, Selasa (21/10/2025).

Ia menegaskan, tidak semua daerah mengalami kesulitan fiskal atau sengaja memarkir anggaran di perbankan.

Menurut Dedi, tudingan bahwa semua daerah menahan belanja dan menimbun uang di bank tidak berdasar.

“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjawab tantangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disebut mengendap dalam bentuk deposito di bank.

Purbaya menegaskan, data yang ia sampaikan bersumber langsung dari Bank Indonesia (BI), bukan hasil perhitungan internal Kementerian Keuangan.

Ia menduga, Dedi menerima informasi yang kurang akurat dari bawahannya.

“Tanya saja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia, loh. Karena itu laporan dari perbankan. Data pemerintah, sekian, sekian, sekian,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025).

Purbaya juga menepis anggapan bahwa dirinya menyinggung secara spesifik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Ia mengatakan, data mengenai dana APBD yang mengendap di bank sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (20/10/2025).

Lebih lanjut, Purbaya menilai Dedi seperti sedang berdebat dengan dirinya sendiri. Sebab, semua data yang ia gunakan berasal dari sistem pelaporan perbankan di BI.

“Dia hanya tahu Jabar saja, kan. Saya enggak pernah sebut data Jabar. Kalau mau periksa, ya periksa saja sendiri di sistem monitoring BI. Itu laporan dari perbankan yang masuk secara rutin,” ujar Purbaya.

Sebelumnya, Kemendagri mencatat dana APBD yang mengendap di bank mencapai Rp 234 triliun.

Rinciannya terdiri dari simpanan pemerintah kabupaten Rp 134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp 60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp 39,5 triliun.

Dari jumlah itu, dana Pemprov Jabar yang mengendap disebut mencapai Rp 4,17 triliun.

KOMPAS.com/DINDA AULIA RAMADHANTY Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Universitas Indonesia, Kota Depok, Selasa (21/10/2025).

Ia menegaskan, tidak semua daerah mengalami kesulitan fiskal atau sengaja memarkir anggaran di perbankan.

Menurut Dedi, tudingan bahwa semua daerah menahan belanja dan menimbun uang di bank tidak berdasar.

“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

Bisnis.com, BANDUNG — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang dinilai berhasil mengelola pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 di atas rata-rata provinsi lain di Indonesia.

Apresiasi ini disampaikan Tito di depan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang turut menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/10/2025).

Data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 17 Oktober 2025 menyebut realisasi belanja APBD Jawa Barat sudah mencapai 73,34%, begitupun pendapatan yang mencapai 66%.

"Pendapatan tinggi, belanja tinggi tapi ada space sedikit untuk cadangan kalau terjadi apa-apa (misalnya) ada bencana dan pembayaran penting. Kami lihat dengan skenario pendapatan tinggi belanja tinggi yang terbaik adalah Jawa Barat," kata Mendagri Tito Karnavian dilansir dari YouTube Kemendagri.

Tito menjelaskan tren persentase realisasi pendapatan APBD semua provinsi hingga kota dan kabupaten per September 2025. Dia menyebut tren realisasi pendapatan kabupaten dan kota lebih tinggi daripada provinsi.

Awalnya, Tito menjelaskan data gabungan provinsi hingga kabupaten/kota soal realisasi pendapatan.

"Jadi data untuk realisasi pendapatan per 30 September 2025 adalah 70,27 persen atau Rp949,97 triliun. Ini lebih tinggi daripada tahun 2024, periode yang sama yakni 67 persen (Rp919,98 T)," kata Tito.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam kesempatan yang sama mewanti-wanti daerah agar bisa menunjukkan prestasi pengelolaan APBD agar pihaknya memiliki alasan kuat untuk menaikkan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD).

"Jadi saya minta ke para gubernur itu, perbaiki dulu tata kelola dan penyerapan uang daerah. Dua triwulan ke depan saya lihat seperti apa. Kalau bagus, penyelewengan sedikit, saya yakin ekonominya (naik) karena lagi kita dorong lebih cepat kan, saya yakin uang saya lebih banyak dibanding yang diperkirakan sebelumnya," ucap Menkeu Purbaya.

Rencananya, pada akhir kuartal I atau menjelang kuartal II 2026 nanti Purbaya baru bisa menghitung berapa uang yang bisa ditambahkan untuk TKD.

Namun Purbaya menekankan syarat pengelolaan anggaran daerah harus sudah baik terlebih dulu sebelum diberikan penambahan dana.

"Kalau jelek saya enggak bisa ajukan ke atas. Presiden kurang suka rupanya kalau itu. Tapi kalau kita punya bukti bahwa sudah bagus semua, harusnya enggak ada masalah kita naikkan," katanya.

Mendagri dan Menkeu juga sepakat agar daerah mendorong belanja dan tidak membiarkan dana mengendap di bank terlalu lama.

"Jangan biarkan uang tidur, uang harus kerja bantu ekonomi daerah," kata Purbaya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan APBD Jabar tidak akan mengendap terlalu lama di bank karena segera dibelanjakan untuk kepentingan publik.

Dedi Mulyadi mengatakan strategi pengelolaan anggaran partisipatif yang dilakukan pihaknya memastikan arah belanja bisa efisien, efektif lewat pengelolaan keuangan yang terarah.

Maka dari itu, kebijakan tidak mengendapkan APBD di bank diambil sejak dia memimpin Jawa Barat. "Kebijakan ini saya ambil sejak awal menjabat," katanya.

Belanja pemerintah memegang peranan penting untuk memutar roda perekonomian di Jawa Barat. Kesadaran warga membayar pajak juga harus diimbangi dengan percepatan belanja untuk pembangunan.

"Rakyat sudah bayar pajak, pengusaha juga bayar pajak. Kalau uang terlalu lama mengendap, ekonomi tidak bergerak. Maka uang harus cepat keluar," tegasnya.

Dedi mengaku sudah mempraktekkan nir-Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang besar saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta dua periode.

"Paling tinggal Rp3 juta. Begitu juga di provinsi, saya targetkan tidak boleh ada Silpa. Semua harus terdistribusi dengan baik" katanya.