Jakarta (ANTARA) - BUMN PT Asabri (Persero) menyalurkan gaji ke-13 pensiun pada 2026 senilai lebih dari Rp1,4 triliun kepada lebih dari 500 ribu penerima di seluruh Indonesia untuk menjaga kesejahteraan peserta purnatugas.

Direktur Utama PT Asabri (Persero) Jeffry Haryadi P Manullang mengatakan pembayaran gaji ke-13 merupakan bentuk pemenuhan amanah negara sekaligus jaminan kepastian ekonomi bagi para peserta setelah menyelesaikan masa pengabdian.

"Melalui pembayaran gaji ketiga belas pensiun ini adalah bentuk tanggung jawab kami atas pengabdian para pahlawan bangsa," ujar Jeffry dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Pembayaran tersebut diberikan kepada peserta Asabri yang berstatus pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan pembayaran gaji ke-13 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBN.

Asabri juga menggandeng 13 mitra kerja pembayaran dan melakukan pemantauan melalui 33 kantor cabang yang tersebar di berbagai daerah untuk memastikan pembayaran berjalan lancar.

Menurut Jeffry, perusahaan menerapkan prinsip layanan 5T yang meliputi tepat waktu, tepat orang, tepat jumlah, tepat alamat, dan tertib administrasi dalam setiap proses pembayaran manfaat kepada peserta.

Sebagai pengelola asuransi sosial bagi prajurit TNI, anggota Polri, serta ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri, Asabri terus memperkuat layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Penyaluran gaji ke-13 tersebut turut dirasakan manfaatnya oleh para penerima pensiun.

Dalam keterangan yang sama, Peltu (Purn) Joko Mulyono di Ternate mengaku proses pembayaran berjalan lancar tanpa kendala.

"Alhamdulillah, untuk penerimaan gaji ketiga belas di wilayah Maluku Utara di Kota Ternate sampai saat ini aman, lancar, dan tidak ada kendala apapun," katanya.

Henny Hendriani, istri almarhum Letkol (Purn) Djoko Subandrio, mengaku terbantu dengan tambahan penghasilan tersebut.

"Terima kasih kepada pemerintah dan juga Asabri. Saya sangat bersyukur, saya jadi bisa menyenangkan diri saya sendiri, beli vitamin, dan untuk cucu terutama," ujar Henny.

Asabri menilai pembayaran gaji ke-13 juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan sebagai bagian dari dukungan terhadap sistem pertahanan dan keamanan nasional.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Asabri (Persero) melaksanakan pembayaran Gaji Ke-13 Pensiun Tahun 2026 kepada seluruh peserta yang berstatus pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Asabri menyebut, total nilai pembayaran Gaji Ke-13 Pensiunan mencapai lebih dari Rp 1,4 triliun dan menjangkau lebih dari 500.000 peserta yang berstatus pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan.

canva.com Ilustrasi gaji

Untuk memastikan proses pembayaran berjalan lancar, Asabri bekerja sama dengan 13 mitra kerja pembayaran.

Selain itu, 33 kantor cabang PT Asabri (Persero) yang tersebar di seluruh Indonesia turut melakukan pemantauan secara intensif terhadap proses pembayaran tersebut.

Direktur Utama Asabri Jeffry Haryadi P Manullang mengatakan, pembayaran Gaji Ketiga Belas Pensiun merupakan bagian dari amanah negara yang dijalankan perusahaan untuk menjamin kesejahteraan para peserta.

"Asabri memegang teguh amanah negara untuk memastikan bahwa masa depan para peserta Asabri selalu terjamin dan sejahtera. Melalui pembayaran Gaji Ketiga Belas Pensiun ini adalah bentuk tanggung jawab kami atas pengabdian para pahlawan bangsa," kata Jeffry dalam siaran pers, Senin (15/6/2026).

"Kami memastikan setiap rupiah yang menjadi hak peserta tersampaikan secara tepat dengan pengelolaan dana yang optimal, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip Tepat Waktu, Tepat Alamat, Tepat Orang, Tepat Jumlah, dan Tertib Administrasi," ujar Jeffry.

DOK. PT ASABRI (PERSERO) Direktur Utama PT Asabri (Persero) Jeffry Haryadi.

Sebagai perusahaan yang mengelola asuransi sosial bagi prajurit TNI, anggota Polri, serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri, Asabri menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020.

Dalam menjalankan misinya, perusahaan menyatakan terus memperkuat layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Seluruh layanan tersebut dijalankan dengan mengacu pada prinsip 5T, yakni Tepat Waktu, Tepat Orang, Tepat Jumlah, Tepat Alamat, dan Tertib Administrasi.

Pembayaran Gaji Ke-13 Pensiunan juga dirasakan manfaatnya oleh para penerima di berbagai daerah.

Asabri menyebut, pembayaran Gaji Ketiga Belas Pensiun sejalan dengan visi Asta Cita Presiden, khususnya nomor 2 yang menitikberatkan pada pemantapan sistem pertahanan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Perusahaan menyatakan akan terus memberikan layanan yang berkualitas, akses yang mudah, serta manfaat yang berdampak bagi peserta guna mendukung kesejahteraan dan memperkuat sistem pertahanan serta keamanan negara.

Sebagai informasi, Asabri merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang mengelola asuransi sosial bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan serta Polri.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih memproses pencairan gaji ke-13 bagi segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan wilayah setempat, dengan target pembayaran paling cepat pada Juni 2026.

Kebijakan pencairan ini mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yakni Peraturan Pemerintah (PP) 9/2026 serta Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/3183/SJ.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya Wiwiek Widayati menerangkan saat ini pihaknya sedang menyiapkan seluruh tahapan administrasi dan penatausahaan keuangan daerah guna memastikan proses pencairan berjalan tertib.

"Pemkot Surabaya berkomitmen melaksanakan pembayaran gaji ketiga belas sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pembayaran dilakukan melalui tahapan administrasi dan penatausahaan keuangan daerah agar tepat sasaran, tertib, dan akuntabel," ujar Wiwiek, Kamis (11/6/2026).

Wiwiek menjelaskan, besaran nilai gaji ke-13 yang akan diterima oleh ASN di lingkungan Pemkot Surabaya didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada Mei 2026. Sesuai aturan, pembayaran instrumen penghargaan ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah.

Merujuk pada PP No. 9/2026, pembayaran gaji ke-13 juga berlaku secara proporsional bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun, sesuai dengan jumlah bulan bekerja. Namun, aturan tersebut mengecualikan PPPK yang masa kerjanya kurang dari satu bulan kalender sebelum 1 Juni 2026. Golongan ini dipastikan tidak diberikan gaji ke-13.

Terkait teknis pelaksanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Wiwiek menegaskan bahwa Pemkot Surabaya saat ini tengah menggodok regulasi turunannya.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji ketiga belas tahun 2026 yang bersumber dari APBD, diatur melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menyalurkan Gaji ke-13 sebesar total Rp13,9 triliun untuk 2,35 juta pegawai negeri sipil (PNS). Gaji ke-13 juga disalurkan kepada pensiunan serta pegawai pemerintah daerah (pemda).

Data realisasi pembayaran gaji ke-13 ini ditarik per pukul 15.00 WIB, Selasa (2/6/2026). Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro menyampaikan bahwa sudah 8.838 satuan kerja (satker) sudah menyalurkan gaji ke-13.

"Secara keseluruhan jumlah satker yang sudah membayarkan gaji ketiga belas sebanyak 8.838 satker (99,3%)," kata Deni melalui keterangan tertulis, Rabu (3/6/2026).

Secara terperinci, pembayaran gaji ke-13 untuk PNS sebesar Rp7,5 triliun dan disalurkan kepada 902.265 pegawai. Kemudian, untuk PPPK sebesar Rp1,2 triliun bagi 387.311 pegawai, untuk Polri Rp1,89 triliun bagu 477.433 personil/pegawai, untuk prajurit TNI sebesar Rp3,07 triliun untuk 574.824 personil/pegawai, serta untuk PPNPN sebesar Rp132,8 miliar untuk 11.559 pegawai.

Selain PNS, gaji ke-13 disalurkan kepada pensiunan sebanyak 3,09 juta orang sebesar Rp9,73 triliun. Realisasinya sudah mencapai 79,27% dari target alokasi.

Secara terperinci, penyaluran melalui Taspen sebesar Rp8,3 triliun untuk 2,6 juta pensiunan (76,79%) dan melalui Asabri Rp1,42 triliun untuk 496.750 pensiunan (97,61%).

Adapun penyaluran gaji ke-13 untuk pemda sudah terealisasi Rp414,6 miliar untuk 72.854 pegawai. Realisasinya merupakan yang paling rendah yakni 0,92% dari target, dan baru dilakukan oleh 5 dari total 546 pemda.

Pemerintah telah mencairkan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS), PPPK, anggota Polri, prajurit TNI, dan pegawai pemerintah nonpegawai negeri (PPNPN) senilai Rp15,2 triliun hingga 8 Juni 2026.

Dana tersebut telah diterima oleh 2.400.920 aparatur negara di lingkungan pemerintah pusat.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro mengatakan realisasi pembayaran gaji ke-13 untuk aparatur negara di pemerintah pusat terus berjalan dan seluruh kementerian/lembaga telah mengajukan pencairan.

"Realisasi pembayaran gaji ketiga belas yang telah dibayarkan sebesar Rp15,2 triliun untuk 2.400.920 pegawai/personel," ujar Deni dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6).

Dari total tersebut, pembayaran terbesar diberikan kepada PNS dengan nilai Rp8,53 triliun untuk 918.838 pegawai. Selanjutnya, gaji ke-13 bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) telah disalurkan sebesar Rp1,23 triliun kepada 394.581 pegawai.

Sementara itu, anggota Polri telah menerima gaji ke-13 senilai Rp1,94 triliun yang dibayarkan kepada 488.252 personel dan pegawai. Adapun prajurit TNI menerima gaji ke-13 sebesar Rp3,37 triliun untuk 584.402 personel.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah juga telah menyalurkan gaji ke-13 kepada PPNPN sebesar Rp154,7 miliar untuk 14.827 pegawai.

Deni menyebut seluruh satuan kerja kementerian dan lembaga telah menyelesaikan proses pembayaran gaji ke-13. Tercatat sebanyak 8.969 satuan kerja atau 100 persen telah melakukan pembayaran.

Selain itu, seluruh 98 kementerian dan lembaga juga telah mengajukan pencairan gaji ke-13.

Di luar aparatur aktif, pemerintah juga telah menyalurkan gaji ke-13 kepada para pensiunan. Hingga 8 Juni 2026, pembayaran telah mencapai Rp12,24 triliun yang diterima oleh 3.745.172 pensiunan atau setara 99,7 persen dari total penerima.

Rinciannya, PT Taspen (Persero) telah menyalurkan Rp10,8 triliun kepada 3.241.652 pensiunan atau sekitar 99,8 persen dari total penerima. Sementara PT Asabri telah membayarkan Rp1,44 triliun kepada 503.520 pensiunan atau sekitar 98,9 persen dari total penerima.

Sementara itu, realisasi pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur negara di pemerintah daerah hingga 8 Juni 2026 tercatat mencapai Rp3,85 triliun untuk 772.857 pegawai.

Penyaluran tersebut telah dilakukan oleh 105 pemerintah daerah dari total 546 pemerintah daerah di seluruh Indonesia atau sekitar 19,23 persen.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai kemacetan di Jakarta, Bogor, hingga Bandung serta ramainya pusat perbelanjaan alias mal menjadi tanda daya beli masyarakat Indonesia masih kuat.

Menurut Purbaya, sejumlah indikator ekonomi juga menunjukkan konsumsi rumah tangga masih tumbuh positif.

Ia mengutip data Mandiri Spending Index per 17 Mei 2026 yang menunjukkan konsumsi masyarakat meningkat ke level 123,2, yang didorong belanja consumer goods, kebutuhan rumah tangga, dan mobilitas masyarakat. Angka tersebut menunjukkan kenaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Selain itu, merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Purbaya mengungkap penjualan mobil dan motor pada April 2026 meningkat signifikan.

Penjualan mobil tercatat naik 55 persen, sedangkan penjualan sepeda motor tumbuh 28,1 persen.

"Ini menunjukkan domestic demand yang kuat dan juga to some extent menggambarkan daya beli masyarakat yang masih kuat," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Purbaya mengatakan kondisi tersebut juga terlihat dari aktivitas ekonomi yang ramai di berbagai daerah. Kondisi pusat perbelanjaan yang penuh pengunjung, juga lalu lintas yang padat menunjukkan aktivitas ekonomi masih berjalan kuat.

"Kalau kita ke Jakarta, Bogor, Bandung, macet. Mal penuh menggambarkan ya memang ekonomi aktifitas, daya beli masyarakat tetap cukup," ujar Purbaya.

Ia juga menanggapi laporan mengenai pelanggan warteg yang disebut mulai mengurangi porsi makan akibat melemahnya daya beli. Purbaya mengingatkan agar kesimpulan tersebut tidak diambil hanya berdasarkan pengamatan di beberapa warung makan saja.

Menurutnya perlu dilihat apakah fenomena tersebut terjadi secara luas atau hanya terjadi pada usaha tertentu yang menghadapi persoalan persaingan.

"Sampel Anda berapa warteg? Itu kan bisa saya bisa cari warteg yang ini mungkin jelek, mungkin lima warteg, tapi mungkin aja dia kalah bersaing, (warteg) sana lebih bagus, pindah ke sana. Itu yang kita mesti hati-hati," ujar Purbaya.

Meski demikian, Purbaya mengaku akan menelusuri lebih lanjut informasi tersebut.

"Saya bukannya anti, saya akan periksa, tapi jangan anda sampai simpulkan satu atau dua di tempat situ satu tempat terus artinya semuanya seperti itu, belum tentu," ujarnya.

Ia berharap pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN), pensiunan, dan penerima tunjangan yang sedang berlangsung dapat menambah daya beli masyarakat dalam beberapa waktu ke depan.

[Gambas:Youtube]

Pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di tingkat pemerintah daerah (pemda) baru 0,92 persen hingga 2 Juni 2026 pukul 15.00 WIB.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merinci dari 546 pemda, baru lima yang sudah membayarkan gaji ke-13 ke PNS daerah.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan pembayaran gaji ke-13 telah dilakukan kepada 72.854 pegawai pemda, dengan nilai sebesar Rp414,6 miliar.

"Per tanggal 2 Juni 2026, gaji ke-13 bagi Aparatur Negara di Pemda telah direalisasikan sebesar Rp414,6 miliar untuk 72.854 pegawai yang telah dilakukan oleh 5 Pemda dari 546 Pemda atau baru 0,92 persen," ujar Deni dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6).

Sedangkan untuk PNS tingkat pemerintah pusat, Deni menjelaskan untuk realisasi pembayaran gaji ke-13 telah mencapai 99,3 persen. Sebanyak 2.353.392 pegawai sudah menerima gaji ke-13, dengan total nilai mencapai Rp13,9 triliun.

Secara rinci, pembayaran gaji ke-13 untuk PNS mencapai Rp7,56 triliun kepada 902.265 pegawai. Untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) telah dibayarkan sebesar Rp1,20 kepada 387.311 pegawai.

Sementara itu, anggota Polri menerima pembayaran gaji ke-13 sebesar Rp1,9 triliun untuk 477.433 personel. Adapun prajurit TNI telah menerima gaji ke-13 senilai Rp3,1 triliun untuk 574.824 personel.

Kemenkeu juga mencatat pembayaran gaji ke-13 bagi pegawai pemerintah nonpegawai negeri (PPNPN) mencapai Rp132,8 miliar untuk 11.559 pegawai.

Selain aparatur aktif, pemerintah juga telah menyalurkan gaji ke-13 kepada para pensiunan. Hingga 2 Juni 2026, pembayaran gaji ke-13 pensiunan mencapai Rp9,73 triliun untuk 3.097.677 pensiunan atau setara 79,27 persen dari total penerima.

Rinciannya, PT Taspen telah menyalurkan Rp8,30 triliun kepada 2.600.927 pensiunan atau 76,79 persen dari total penerima yang dikelola.

Sementara PT Asabri telah menyalurkan Rp1,42 triliun kepada 496.750 pensiunan atau 97,61 persen dari total penerima.

Gaji ke-13 PNS, pensiunan, penerima pensiun, hingga penerima tunjangan cair sudah cair sejak Selasa (2/6). Pencairannya diatur pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret 2026 lalu.

"Gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026," demikian bunyi Pasal 15 ayat (1) beleid tersebut.

Adapun tambahan penghasilan ini dinantikan setiap tahun menjelang tahun ajaran baru karena dapat membantu kebutuhan pendidikan anak.

Penerima gaji ke-13 meliputi ASN, calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, hingga pejabat negara.

Besaran gaji ke-13 berdasarkan komponen penghasilan yang diterima pada Mei 2026, dengan nilai yang berbeda tergantung pangkat, jabatan, hingga kelas jabatan masing-masing penerima.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyalurkan Gaji ke-13 sebesar total Rp13,9 triliun untuk 2,35 juta pegawai negeri sipil (PNS). Gaji ke-13 juga disalurkan kepada pensiunan serta pegawai pemerintah daerah (pemda).

Data realisasi pembayaran gaji ke-13 ini ditarik per pukul 15.00 WIB, Selasa (2/6/2026). Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro menyampaikan bahwa sudah 8.838 satuan kerja (satker) sudah menyalurkan gaji ke-13.

"Secara keseluruhan jumlah satker yang sudah membayarkan Gaji Ketiga Belas sebanyak 8.838 satker (99,3%)," kata Deni melalui keterangan tertulis, Rabu (3/6/2026).

Secara terperinci, pembayaran gaji ke-13 untuk PNS sebesar Rp7,5 triliun dan disalurkan kepada 902.265 pegawai.

Kemudian, untuk PPPK sebesar Rp1,2 triliun bagi 387.311 pegawai, untuk Polri Rp1,89 triliun bagu 477.433 personil/pegawai, untuk prajurit TNI sebesar Rp3,07 triliun untuk 574.824 personil/pegawai, serta untuk PPNPN sebesar Rp132,8 miliar untuk 11.559 pegawai.

Selain PNS, gaji ke-13 disalurkan kepada pensiunan sebanyak 3,09 juta orang sebesar Rp9,73 triliun. Realisasinya sudah mencapai 79,27% dari target alokasi.

Secara terperinci, penyaluran melalui Taspen sebesar Rp8,3 triliun untuk 2,6 juta pensiunan (76,79%) dan melalui Asabri Rp1,42 triliun untuk 496.750 pensiunan (97,61%).

Adapun penyaluran gaji ke-13 untuk pemda sudah terealisasi Rp414,6 miliar untuk 72.854 pegawai. Realisasinya merupakan yang paling rendah yakni 0,92% dari target, dan baru dilakukan oleh 5 dari total 546 pemda.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah merealisasikan pembayaran gaji ke-13 sebesar Rp24 triliun kepada 5,5 juta aparatur sipil negara (ASN) hingga pensiunan, baik pusat dan daerah. Jumlah itu merupakan realisasi per 2 Juni 2026 pukul 15.00 WIB.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, merinci pembayaran gaji ke-13 bagi ASN pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp13,9 triliun untuk 2.353.392 pegawai dan personel.

Pembayaran terbesar diterima oleh pegawai negeri sipil (PNS) senilai Rp7,56 triliun. Jumlah itu tersalurkan kepada 902.265 pegawai.

Selanjutnya, pembayaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) terealisasi sebesar Rp1,20 triliun untuk 387.311 pegawai.

Penyaluran gaji ke-13 kepada anggota Polri tercatat sebesar Rp1,9 triliun yang diterima oleh 477.433 personel dan pegawai serta prajurit TNI sebesar Rp3,08 triliun untuk 574.824 personel dan pegawai.

Kementerian Keuangan juga telah membayarkan gaji ke-13 kepada pegawai pemerintah nonpegawai negeri (PPNPN) sebesar Rp132,8 miliar untuk 11.559 pegawai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menyalurkan gaji ke-13 tahun 2026 kepada 2.353.392 aparatur negara di lingkungan pemerintah pusat dengan total nilai mencapai Rp 13,9 triliun hingga 2 Juni 2026.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (BKLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan penyaluran gaji ke-13 tersebut telah menjangkau hampir seluruh satuan kerja (satker) pemerintah pusat.

“Secara keseluruhan jumlah satker yang sudah membayarkan Gaji Ketiga Belas sebanyak 8.838 satker atau 99,3 persen,” ujar Deni dalam keterangannya pada Rabu (3/6/2026).

Dari total realisasi Rp 13,9 triliun tersebut, pembayaran terbesar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp 7,56 triliun untuk 902.265 pegawai.

Sementara itu, pembayaran gaji ke-13 bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mencapai Rp 1,20 triliun untuk 387.311 pegawai.

Anggota Polri telah menerima gaji ke-13 sebesar Rp 1,90 triliun untuk 477.433 personel. Sedangkan prajurit TNI menerima Rp 3,08 triliun yang telah dibayarkan kepada 574.824 personel.

Pemerintah juga menyalurkan gaji ke-13 kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebesar Rp 132,8 miliar untuk 11.559 pegawai.

Selain aparatur aktif, pemerintah juga telah menyalurkan Gaji Ke-13 bagi pensiunan dengan total nilai Rp 9,73 triliun kepada 3.097.677 pensiunan atau setara 79,27 persen dari target penerima.

Rinciannya, PT Taspen telah menyalurkan Rp 8,31 triliun kepada 2.600.927 pensiunan atau 76,79 persen dari total penerima yang dikelola. Sementara PT Asabri telah menyalurkan Rp 1,42 triliun kepada 496.750 pensiunan atau mencapai 97,61 persen.

Di sisi lain, Deni mengatakan bahwa realisasi pembayaran Gaji Ke-13 bagi aparatur negara di pemerintah daerah masih relatif rendah.

Hingga 2 Juni 2026, pembayaran baru dilakukan oleh lima pemerintah daerah dari total 546 pemerintah daerah di Indonesia.

Nilai realisasi pembayaran Gaji Ke-13 ASN daerah tercatat sebesar Rp 414,6 miliar yang telah diterima oleh 72.854 pegawai.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembayaran gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di pemerintah pusat telah mencapai 99,3 persen hingga 2 Juni 2026 pukul 15.00 WIB.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengungkap pembayaran gaji ke-13 telah disalurkan kepada 2.353.392 pegawai dan personel pemerintah pusat dengan nilai mencapai Rp13,9 triliun.

"Secara keseluruhan jumlah satker yang sudah membayarkan gaji ke-13 sebanyak 8.838 satker (99,3 persen)," kata Deni dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6).

Dari total realisasi tersebut, pembayaran gaji ke-13 untuk PNS mencapai Rp7.559,0 miliar kepada 902.265 pegawai.

Kemudian, gaji ke-13 untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) telah dibayarkan sebesar Rp1.203,9 miliar kepada 387.311 pegawai.

Sementara itu, anggota Polri menerima pembayaran gaji ke-13 sebesar Rp1.897,8 miliar untuk 477.433 personel.

Adapun prajurit TNI telah menerima gaji ke-13 senilai Rp3.078,9 miliar untuk 574.824 personel.

Kemenkeu juga mencatat pembayaran gaji ke-13 bagi pegawai pemerintah nonpegawai negeri (PPNPN) mencapai Rp132,8 miliar untuk 11.559 pegawai.

Selain aparatur aktif, pemerintah juga telah menyalurkan gaji ke-13 kepada para pensiunan.

Hingga 2 Juni 2026, pembayaran gaji ke-13 pensiunan mencapai Rp9.733,7 miliar untuk 3.097.677 pensiunan atau setara 79,27 persen dari total penerima.

Rinciannya, PT Taspen telah menyalurkan Rp8.309,1 miliar kepada 2.600.927 pensiunan atau 76,79 persen dari total penerima yang dikelola.

Sementara itu, PT Asabri telah menyalurkan Rp1.424,6 miliar kepada 496.750 pensiunan atau 97,61 persen dari total penerima.

Untuk PNS di pemerintah daerah, realisasi pembayaran gaji ke-13 masih kecil. Per 2 Juni 2026, pembayaran baru mencapai Rp414,6 miliar untuk 72.854 pegawai yang dilakukan oleh lima pemda dari total 546 pemerintah daerah di Indonesia.

Dengan demikian, realisasi pembayaran gaji ke-13 di lingkungan pemerintah daerah baru mencapai 0,92 persen.

Gaji ke-13 PNS, pensiunan, penerima pensiun, hingga penerima tunjangan cair sudah cair sejak Selasa (2/6).

Pencairan ini telah diatur pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret 2026 lalu.

"Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026," demikian bunyi Pasal 15 ayat (1) beleid tersebut.

Adapun tambahan penghasilan ini dinantikan setiap tahun menjelang tahun ajaran baru karena dapat membantu kebutuhan pendidikan anak.

Penerima gaji ke-13 meliputi ASN, calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, hingga pejabat negara.

Besaran gaji ke-13 berdasarkan komponen penghasilan yang diterima pada Mei 2026, dengan nilai yang berbeda tergantung pangkat, jabatan, hingga kelas jabatan masing-masing penerima.

Pemerintah pun telah menentukan besaran gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota, serta pegawai non-ASN di lembaga nonstruktural.

Untuk pimpinan lembaga nonstruktural, misalnya, ketua atau kepala memperoleh sekitar Rp31,4 juta, wakil ketua Rp29,6 juta, serta sekretaris dan anggota masing-masing Rp28,1 juta.

Sementara itu, pejabat setingkat eselon I menerima sekitar Rp24,8 juta, eselon II Rp19,5 juta, eselon III Rp13,8 juta, dan eselon IV Rp10,6 juta.

Kemudian, untuk pegawai non-ASN berdasarkan jenjang pendidikan, nominalnya bervariasi. Lulusan SD hingga SMP bisa menerima mulai Rp4,2 juta hingga Rp5 juta tergantung masa kerja. Lulusan SMA hingga D-I berkisar Rp4,9 juta sampai Rp5,8 juta.

Lebih lanjut, lulusan D-II hingga D-III menerima sekitar Rp5,4 juta hingga Rp6,5 juta. Adapun lulusan D-IV atau S1 bisa memperoleh Rp6,5 juta hingga Rp7,8 juta, dan untuk S2 hingga S3 berkisar Rp7,7 juta sampai Rp9 juta, bergantung pada masa kerja.

- Gaji pokok

- Tunjangan keluarga

- Tunjangan pangan

- Tunjangan jabatan atau tunjangan umum

- Tunjangan kinerja

- Gaji pokok

- Tunjangan keluarga

- Tunjangan pangan

- Tunjangan jabatan atau tunjangan umum

Tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi daerah yang memberikan tambahan penghasilan, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pensiun Pokok

- Tunjangan Keluarga

- Tunjangan Pangan

- Tambahan Penghasilan.

pembayaran gaji ke-13 bagi ASN pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp13,9 triliun untuk 2.353.392 pegawai dan personel

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah telah merealisasikan pembayaran gaji ke-13 sebesar Rp24 triliun kepada 5,5 juta aparatur sipil negara (ASN) hingga pensiunan, baik pusat dan daerah.

Jumlah itu merupakan realisasi per 2 Juni 2026 pukul 15.00 WIB.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, merinci pembayaran gaji ke-13 bagi ASN pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp13,9 triliun untuk 2.353.392 pegawai dan personel.

Pembayaran terbesar diterima oleh pegawai negeri sipil (PNS) senilai Rp7,56 triliun. Jumlah itu tersalurkan kepada 902.265 pegawai.

Selanjutnya, pembayaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) terealisasi sebesar Rp1,20 triliun untuk 387.311 pegawai.

Penyaluran gaji ke-13 kepada anggota Polri tercatat sebesar Rp1,9 triliun yang diterima oleh 477.433 personel dan pegawai serta prajurit TNI sebesar Rp3,08 triliun untuk 574.824 personel dan pegawai.

Kementerian Keuangan juga telah membayarkan gaji ke-13 kepada pegawai pemerintah nonpegawai negeri (PPNPN) sebesar Rp132,8 miliar untuk 11.559 pegawai.

Secara keseluruhan, jumlah satuan kerja (satker) yang telah membayarkan gaji ke-13 bagi penerima di pemerintah pusat mencapai 8.838 satker atau setara 99,3 persen.

Sementara itu, penyaluran gaji ke-13 bagi ASN pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp414,6 miliar yang diterima oleh 72.854 pegawai. Pembayaran gaji ke-13 bagi ASN daerah dilakukan oleh lima dari 546 pemerintah daerah atau sebesar 0,92 persen.

Adapun pembayaran gaji ke-13 bagi pensiunan tercatat mencapai Rp9,73 triliun yang diterima oleh 3.097.677 pensiunan atau sekitar 79,27 persen.

Rinciannya, penyaluran melalui PT Taspen sebesar Rp8,31 triliun untuk 2.600.927 pensiunan (76,79 persen) dan PT Asabri senilai Rp1,42 triliun untuk 496.750 pensiunan (97,61 persen).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN), pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan mulai dilakukan pada Selasa (2/6).

Sejumlah penerima mengaku dana tambahan tersebut telah masuk ke rekening mereka sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah.Salah seorang PNS di lingkungan Universitas Negeri Surabaya, Nanik, mengatakan gaji ke-13 telah diterimanya pada Selasa pagi.

"Sudah menerima gaji ke-13 tadi pagi," ujar Nanik girang kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/6).

Ia menambahkan pencairan dilakukan sekaligus dan tidak pernah dilakukan secara bertahap.

"Tidak pernah berangsur," ujarnya.

Pengakuan serupa disampaikan James, seorang pensiunan yang juga telah menerima gaji ke-13 pada hari pertama pencairan."Sudah menerima gaji ke-13 sesuai informasi yang diberitakan," ujar James.

Menurut dia, dana tersebut langsung ditransfer ke rekening penerima pensiun melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI)."Langsung masuk rekening BRI," ujarnya.

James mengatakan selama ini pembayaran hak pensiun, termasuk gaji ke-13, memang dilakukan melalui transfer ke rekening penerima sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.

Pemerintah mulai mencairkan gaji ke-13 pada Selasa (2/6) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret 2026.

Dalam beleid tersebut disebutkan bahwa gaji ke-13 dibayarkan paling cepat pada Juni 2026.

Tambahan penghasilan itu diberikan kepada ASN, calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pensiunan, penerima pensiun, serta penerima tunjangan.

Pemerintah pun telah menentukan besaran gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota, serta pegawai non-ASN di lembaga nonstruktural. Untuk pimpinan lembaga nonstruktural, misalnya, ketua atau kepala memperoleh sekitar Rp31,4 juta, wakil ketua Rp29,6 juta, serta sekretaris dan anggota masing-masing Rp28,1 juta.

Sementara itu, pejabat setingkat eselon I menerima sekitar Rp24,8 juta, eselon II Rp19,5 juta, eselon III Rp13,8 juta, dan eselon IV Rp10,6 juta.

Kemudian, untuk pegawai non-ASN berdasarkan jenjang pendidikan, nominalnya bervariasi. Lulusan SD hingga SMP bisa menerima mulai Rp4,2 juta hingga Rp5 juta tergantung masa kerja. Lulusan SMA hingga D-I berkisar Rp4,9 juta sampai Rp5,8 juta.

Lebih lanjut, lulusan D-II hingga D-III menerima sekitar Rp5,4 juta hingga Rp6,5 juta. Adapun lulusan D-IV atau S1 bisa memperoleh Rp6,5 juta hingga Rp7,8 juta, dan untuk S2 hingga S3 berkisar Rp7,7 juta sampai Rp9 juta, bergantung pada masa kerja.

Adapun komponensi gaji ke-13 yang dibayarkan dari APBN sebagai berikut:

- Gaji pokok- Tunjangan keluarga- Tunjangan pangan- Tunjangan jabatan atau tunjangan umum- Tunjangan kinerja

Sementara gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBD bagi ASN, terdiri atas:

- Gaji pokok- Tunjangan keluarga- Tunjangan pangan- Tunjangan jabatan atau tunjangan umum- Tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah komponen bagi para pensiunan dan penerima pensiun:

- Pensiun Pokok- Tunjangan Keluarga- Tunjangan Pangan- Tambahan Penghasilan