Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan menyalurkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai ASN, PPPK penuh waktu dan paruh waktu pada Kamis (11/3/2026).

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan keputusan pencairan dilakukan mengingat petunjuk dari pemerintah pusat soal pencairan uang THR sudah turun. Pihaknya menindaklanjuti hal tersebut dengan menyiapkan peraturan gubernur.

"Peraturan Gubernur tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Ini sudah kita buatkan dan sekarang sedang dalam proses penandatanganan. Insyaallah malam ini tuntas, dan insyaallah besok mulai baik untuk PNS, PPPK paruh waktu cair,”katanya di Bandung, Rabu (11/3/2026).

Rencananya uang THR ini diberikan sekaligus dengan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan juga gaji ke-13 dengan nilai anggaran mencapai Rp433 miliar lebih.

"Untuk ASN, PPPK ada Rp433 miliar lebih yang di dalamnya ada gaji, TPP kemudian yang kedua untuk PPPK paruh waktu kita sudah siapkan Rp60,8 miliar. Ya, Kamis Insyaallah mulai pencairan," katanya.

Menurutnya, seluruh sumber pendanaan THR bagi ASN dan juga PPPK ini bersumber dari APBD Provinsi Jabar.

"Itu seluruhnya Rp433 miliar lebih dari APBD. Demikian juga yang Rp2,8 miliar untuk PPPK dari APBD. Mulai besok disalurkan. Malam ini Insyaallah tuntas," kata dia.

Herman meminta agar THR bisa digunakan ASN dengan bijak untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama untuk memenuhi kebutuhan menjelang Idul Fitri.

"Tentu ini otoritas masing-masing ASN, ya, dan PPPK paruh waktu hanya saja kami menghimbau agar dimanfaatkan dengan bijak. Tentu untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak di hari raya Idul Fitri,” tuturnya.

Dia juga meminta agar pegawai yang menerima THR tidak menggunakan uang untuk hal yang berpotensi merugikan secara pribadi, sehingga harus benar-benar disalurkan ke hal positif lainnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi mengatakan, secara prinsip tidak ada perbedaan perlakuan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu PNS, PPPK Penuh Waktu, dan PPPK Paruh Waktu.

"Tidak ada perbedaan. Bahkan Pemprov Jawa Barat sudah menyiapkan dana sebesar Rp60,8 miliar untuk THR PPPK Penuh Waktu," kata Dedi.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengurangi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai tahun ini. Angkanya dipotong hingga 20% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Sulsel Erwin Sodding mengatakan keputusan tersebut tidak lepas dari kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, yang turut memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Oleh sebab itu pihaknya harus melakukan penyesuaian pada sejumlah alokasi anggaran yang bersifat tidak wajib, namun tetap melindungi hak-hak dasar ASN.

“Selama ini, TKD cukup menopang fiskal APBD Sulsel. Namun dalam kondisi saat ini, mau tidak mau ada beberapa area harus disesuaikan. Dalam implementasinya, kami melakukan penyesuaian TPP ASN secara proporsional sebesar 20%," ucap Erwin di Makassar, Kamis (19/2/2026).

Pemotongan TPP ASN dilakukan untuk memastikan proporsi belanja pegawai berada dalam batas ideal sebagaimana ketentuan nasional. Di mana pemerintah pusat memberikan mandatory spending (belanja wajib) maksimal 30% dari total belanja APBD pada tahun 2027.

Secara alokasi pada belanja di tahun-tahun sebelumnya, dikatakan Erwin, porsi belanja pegawai Pemprov Sulsel sudah cukup besar, jadi pemotongan TPP dianggap menjadi hal yang krusial.

Kendati demikian, dia memastikan bahwa pemotongan tersebut tidak menyentuh komponen gaji pokok maupun hak wajib ASN lainnya. Penyesuaian hanya diberlakukan pada komponen yang bersifat tambahan.

"Meski mengalami penyesuaian, besaran TPP ASN Pemprov Sulsel masih relatif kompetitif dibandingkan daerah lain. Di beberapa daerah misalnya, ada yang penyesuaiannya mencapai 50%, bahkan 70%. Ada juga yang hampir tidak lagi memberikan TPP," jelas Erwin.

Dia menekankan bahwa kebijakan serupa tidak hanya diterapkan di Sulsel, melainkan juga di berbagai daerah lain di Indonesia sebagai respons atas kebijakan fiskal nasional.

Melalui kebijakan ini, Pemprov Sulsel menargetkan struktur belanja daerah yang lebih sehat, berimbang, serta berkelanjutan, sehingga ruang fiskal dapat lebih optimal untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.