KDM Akui Operasional Bandara Kertajati Buat APBD Jabar Tekor Tiap Tahun
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengakui operasional Bandara Kertajati membebani APBD, menyarankan pengelolaan oleh pemerintah pusat untuk efisiensi.
(Bisnis.Com) 14/01/26 15:40 103290
Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi menilai dana APBD yang terus-terusan menganggarkan untuk pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati hingga Masjid Raya Al Jabbar membuat fiskal daerah berat.
Dedi Mulyadi mengatakan upaya mendapatkan benefit komersial dari keberadaan Bandara Kertajati masih jauh dari harapan, pada perjalanannya langkah untuk meramaikan bandara ini tidak bisa terus menerus dilakukan pihaknya. Dia menunjuk langkah umroh dari Kertajati yang harus mengandalkan aparatur sipil negara (ASN) Jawa Barat tidak bisa menjadi hal yang wajib.
“Kita jujur-jujuran aja. Kita dorong umrah mau di Kertajati, Garuda mau terbang di sana, tapi kan harus ngerahin ASN. Saya jujur aja walaupun nama saya, gambar saya dipasang, saya tidak setuju, kenapa enggak setuju? Pola-pola itu tidak akan melahirkan aspek benefit komersial,” katanya dikutip Rabu (14/1/2025).
Menurutnya gubernur tidak boleh mendorong ASN mengikuti program umroh yang digagas oleh Bandara Kertajati secara berturut-berturut karena tidak akan melahirkan keuntungan komersial. Bahkan upaya ini akan terus menggerus APBD Jabar.
“Bayangin umrah tiap hari, haji tiap hari tapi kan kita paksa-paksa juga nanti kita jebol terus kan. Terus problem saya itu adalah kita selalu ingin ngandalin APBD untuk nombokin. Tidak bisa. APBD bukan untuk itu. APBD untuk menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat,” tuturnya.
KDM—panggilan akrabnya menilai APBD peruntukannya untuk melayani kebutuhan dasar warga seperti membangun rumah sakit, dan layanan publik yang lain. Mengongkosi bandara menurutnya harusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. "APBD itu harus pendidikannya baik, layanan kesehatannya baik. APBD itu harusnya bikin rumah sakit yang mewah, layanan publik langsung," katanya.
Dia mengakui jika ide membangun bandara awalnya adalah gagasan yang luar biasa. Bahkan jujur KDM mengakui pula jika ke depan keberadaan bandara ini bisa memberikan benefit yang luar biasa bagi Jawa Barat terlebih kawasan tersebut ditopang oleh konektivitas tol hingga Pelabuhan Patimban.
“Itu wow banget ya, cuma diperlukan modal yang secara terus-menerus terus kan gitu loh dari sisi aspek kepentingan jangka panjangnya hebat. Nah, modal yang terus-menerus seperti itu semestinya dipegang oleh pemerintah pusat bukan provinsi,” tuturnya.
Pemprov Jabar sendiri setiap tahun harus menganggarkan operasional Al Jabar sebesar Rp45 miliar, kemudian melunasi cicilan utang PEN sebesar Rp600 miliar, ditambah menyuntik Kertajati Rp 100 miliar. Menurutnya jika APBD Jabar yang mencapai Rp37 triliun tidak dibebani hal ini, dia pastikan infrastruktur seperti jalan akan bisa lebih istimewa.
Karena itu opsi menyerahkan saham Kertajati pada pusat dengan wacana tukar guling dengan Bandara Husein Sastranegara dia munculkan. “Makanya kita saya mau usulin Kertajati itu tuker aja kan kalaupun dikelola pemerintah pusat kan benefitnya tetap Majalengka yang dapat. Ini mah ini daripada (APBD) ngos-ngosan,” katanya
#bandara-kertajati #apbd-jabar #dedi-mulyadi #operasional-bandara #fiskal-daerah #umroh-kertajati #asn-jawa-barat #benefit-komersial #pemerintah-pusat #infrastruktur-jabar #saham-kertajati #bandara-int