Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan kembali menempatkan sekaligus menambah dana pemerintah di bank pelat merah atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi total Rp400 triliun.

Purbaya nenjelaskan langkah tersebut diambil usai melakukan pertemuan dengan para direktur utama (dirut) bank-bank Himbara pada Jumat (26/6/2026) pagi. Menurutnya, para dirut berkeluh-kesah karena likuiditas di perbankan semakin kering.

Bendahara negara mengakui bahwa beberapa pekan sebelumnya pemerintah memang sempat menarik dana simpanannya di Himbara sekitar Rp100 triliun atas permintaan 'sejumlah pihak'. Dia tidak menyebutkan pihak yang dimaksud.

"Rupanya jadi kering dan tidak ada sumber uang lagi [di perbankan]. Jadi saya kembalikan lagi," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Jumat (26/6/2026).

Dia menjelaskan kini sisanya dana pemerintah di bank-bank Himbara sekitar Rp170 triliun. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah Rp30 triliun pada tahap awal.

Selanjutnya, akan ada tambahan penempatan dana lagi sebesar Rp100 triliun untuk tenor 3—4 bulan dan Rp70 triliun hingga Rp100 triliun untuk tenor fleksibel (bisa ditarik atau dimasukan kapanpun).

"Jadi Rp400 triliun. Rp200 triliun [jangka panjang] tambah Rp100 triliun [jangka menengah], tambah Rp100 triliun [fleksibel]. Itu yang sampai akhir tahun, fix," tegas Purbaya.

Menurutnya, pemerintah memiliki keleluasaan kas yang sangat cukup untuk melakukan ekspansi likuiditas tersebut. Saat ini, posisi dana kas pemerintah yang terparkir di Bank Indonesia (BI) mencapai Rp590 triliun.

Purbaya memaparkan, penambahan likuiditas ini merupakan instrumen utama untuk menjaga stabilitas makroekonomi, terutama di tengah tekanan nilai tukar. Dia menilai, mengeringnya likuiditas di perbankan dan pelaku usaha telah memicu kekhawatiran pelambatan ekonomi yang berisiko mendorong keluarnya arus modal asing (capital outflow) yang turut membuat kurs rupiah terdepresiasi.

Dengan membanjiri kembali sistem perbankan dengan likuiditas, pemerintah berharap suku bunga pasar akan turun, kredit kembali melaju, dan prospek ekonomi kembali menjanjikan di mata investor.

"Kalau kita balik, kan prospek ekonomi balik lagi. Orang cenderung investasi di negara yang ekonominya akan lari. Akibatnya rupiah akan menguat lagi. Ini juga atas petunjuk Bapak Presiden, beliau ingin ekonomi jalan dan semua gangguan dihilangkan," jelas Purbaya.

Menurutnya, kabar penambahan dana ini pun langsung disambut positif oleh jajaran direksi lima bank Himbara, yaitu (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Purbaya belum bisa merincikan detail penempatan ke masing-masing bank tersebut. Hanya saja dia menjelaskan Bank Mandiri, BRI, dan BNI akan menerima jumlah yang sama, sementara BSI dan BTN akan menerima dana yang lebih kecil.

Bisnis.com, JAKARTA — Produksi industri kayu lapis (plywood) nasional mengalami penurunan signifikan pada awal 2026, di tengah kenaikan harga bahan baku yang kian menekan kinerja sektor tersebut.

Dari catatan Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo), produksi kayu bulat dari hutan alam pada kuartal I/2026 diperkirakan hanya sekitar 2 juta meter kubik secara tahunan, atau merosot sekitar 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi merata di berbagai wilayah utama produksi.

“Sumatera mengalami penurunan paling dalam, diikuti Kalimantan, Jawa-Bali, hingga kawasan Indonesia Timur,” seperti dikutip dalam keterangan resmi, Sabtu (2/5/2026).

Penyusutan pasokan salah satunya dipengaruhi oleh pencabutan sejumlah izin usaha pemanfaatan hutan (HPH), yang secara langsung mengurangi ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan kayu.

Di tengah keterbatasan pasokan tersebut, harga bahan baku justru mengalami kenaikan. Harga log meranti berada pada kisaran Rp2,5 juta hingga Rp2,6 juta per meter kubik dengan skema free on board (FOB). Sementara di Pulau Jawa, harganya mencapai Rp3,8 juta hingga Rp4 juta per meter kubik.

“Kondisi ini menempatkan industri pada posisi yang tidak menguntungkan, karena harus menghadapi kombinasi antara keterbatasan pasokan dan kenaikan harga bahan baku secara bersamaan,” tulis Apkindo.

Tekanan pada sisi produksi pun kian terlihat. Produksi kayu lapis nasional pada Maret 2026 tercatat hanya sekitar 158.000 meter kubik, turun sekitar 31% dibandingkan Februari 2026. Secara tahunan, penurunan bahkan mencapai sekitar 40%.

Secara kumulatif, produksi sepanjang Januari—Maret 2026 tercatat menyusut sekitar 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, mencerminkan perlambatan aktivitas manufaktur di sektor tersebut.

Selain faktor bahan baku, lonjakan biaya energi turut memperparah kondisi industri. Sejak awal Maret 2026, harga bahan bakar minyak (BBM) industri dilaporkan melonjak hingga sekitar 100%, dipicu gangguan pasokan energi global akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Kenaikan harga energi tersebut katanya berdampak luas, mulai dari aktivitas penebangan di hutan, transportasi log, hingga operasional pabrik. Biaya bahan penunjang seperti lem juga ikut meningkat, sementara ongkos pengiriman internasional menjadi semakin fluktuatif.

Dalam situasi ini, pelaku industri menghadapi dilema. Kenaikan biaya produksi mendorong kebutuhan untuk menaikkan harga jual, namun di saat yang sama permintaan global justru melemah.

Kondisi tersebut berpotensi menggerus daya saing produk plywood Indonesia di pasar internasional. “Kombinasi ini menciptakan tekanan yang signifikan terhadap profitabilitas industri,” sebut Apkindo.

Bisnis.com, JAKARTA — Federal Bureau of Investigation (FBI) bersama Europol baru saja menutup salah satu forum online terbesar bagi pelaku kejahatan siber untuk berbagi kata sandi curian dan alat peretasan, LeakBase.

Pihak berwenang menyita situs tersebut awal pekan ini setelah mengidentifikasi basis data yang menampung lebih dari 142.000 anggota. Selain itu, terdapat lebih dari 215.000 pesan yang dikirim antar anggota di dalam platform tersebut.

LeakBase diketahui telah beroperasi sejak 2021 dengan menyimpan arsip basis data hasil peretasan yang terus diperbarui secara berkala. Data tersebut mencakup ratusan juta kredensial akun, nomor kartu kredit, hingga informasi perbankan dan routing.

Assistant Director Divisi Siber FBI Brett Leatherman mengatakan penyitaan ini mencakup seluruh akun pengguna, unggahan, detail kredit, pesan pribadi, hingga log alamat IP untuk kepentingan pembuktian hukum.

"FBI, Europol, dan lembaga penegak hukum dari seluruh dunia melakukan penutupan LeakBase, salah satu platform kriminal siber terbesar di dunia," kata Leatherman dilansir dari TechCrunch, Kamis, (5/3/2026).

Operasi penindakan berskala internasional ini berlangsung pada 3 dan 4 Maret dengan melibatkan agen penegak hukum dari 14 negara. Para petugas melakukan tindakan sinkronisasi untuk melumpuhkan LeakBase beserta para penggunanya.

Berdasarkan data yang dihimpun, investigasi tersebut menghasilkan lebih dari 13 penangkapan serta penggeledahan dan wawancara terhadap 33 tersangka. Pihak kepolisian juga berhasil mengamankan seluruh basis data forum tersebut.

Assistant Attorney General Divisi Kriminal Departemen Kehakiman (Department of Justice/DOJ) A. Tysen Duva mengatakan penutupan forum siber ini bertujuan mengganggu platform internasional utama yang digunakan pelaku kriminal untuk mencari keuntungan.

"Penutupan forum siber ini mengganggu platform internasional utama yang digunakan penjahat siber untuk memperoleh dan mengambil untung dari pencurian data pribadi, perbankan, dan kredensial akun yang sensitif," ujar Duva.

Selain penutupan situs, Europol mencatat sekitar 100 tindakan penegakan hukum telah dilakukan di seluruh dunia. Langkah ini termasuk tindakan tegas terhadap 37 pengguna paling aktif di dalam forum tersebut.

FBI telah mengalihkan domain situs tersebut ke nameserver yang dikendalikan oleh lembaga pemerintah. Saat ini, situs LeakBase hanya menampilkan pemberitahuan penyitaan yang menyatakan bahwa seluruh konten dan log IP telah diamankan.

Operasi ini merupakan bagian dari tren penindakan terhadap situs perdagangan kredensial curian. Data-data tersebut makin sering digunakan oleh peretas untuk membobol akun pribadi dan mencuri aset mata uang kripto.

Sebelumnya, pasar kejahatan siber Raidforums juga telah ditutup pada 2022. Situs pendahulu tersebut diketahui pernah menampung sekitar 272.000 data pribadi sensitif milik pengguna perusahaan dompet kripto, Ledger.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak menutup kemungkinan menambah penempatan dana pemerintah di perbankan, apabila likuiditas kembali seret.

Purbaya memutuskan perpanjang penempatan dana pemerintah senilai Rp200 triliun di perbankan hingga September 2026. Menurutnya, langkah tersebut bisa mengamankan pasokan likuiditas sekaligus mendorong perbankan agar tetap agresif menyalurkan kredit ke sektor riil.

Awalnya, penempatan dana jumbo yang diguyur pada September 2025 lalu ini dijadwalkan jatuh tempo pada 13 Maret 2026. Kendati demikian, otoritas fiskal memutuskan untuk memperpanjang kebijakan tersebut selama enam bulan ke depan.

"Menurut saya enggak akan diambil, akan tetap dibiarkan di sistem perbankan. Jadi bank-bank enggak usah takut itu diambil," ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Bendahara negara itu ingin meyakinkan pihak perbankan bahwa mereka tidak perlu khawatir akan terjadinya pengetatan likuiditas secara tiba-tiba. Pemerintah, sambungnya, berkomitmen untuk terus mendukung likuiditas di pasar agar bank lebih bersemangat mencari debitur dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian.

Terkait potensi penambahan suntikan dana dari kas negara ke sistem perbankan, Purbaya menyatakan bahwa Kementerian Keuangan akan terus memantau dinamika pasar dan menyelaraskan langkah dengan arah kebijakan moneter Bank Indonesia (BI). Dia mengaku bahwa fokus utamanya saat ini adalah mengawal kecukupan pasokan uang di industri perbankan.

"Yang penting saya monitor keadaan uang di perbankan dan saya pastikan likuiditas sistem perbankan kita di perekonomian kita cukup untuk mendorong ekonomi ke tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi," katanya.

Sebagai catatan, sejak ditunjuk menjadi menteri keuangan, Purbaya terpantau cukup agresif memindahkan kas negara ke perbankan terutama, bank-bank BUMN. Pemerintah pertama kali menempatkan kas negara sebesar Rp200 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI pada 12 September 2025.

Kemudian, pemerintah kembali menginjeksi perbankan Rp76 triliun pada 10 November 2025. Kini, dari total penempatan awal, sisa dana pemerintah yang masih mengendap di sistem perbankan tercatat sekitar Rp201 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketidakpastian situasi perekonomian masih menyelimuti kelas menengah pada 2026. Data-data makroekonomi hingga finansial menunjukkan kelas menengah Tanah Air berada dalam posisi terimpit sepanjang tahun lalu.

Dalam publikasi Policy Brief No. 1 edisi Januari 2026, Mandiri Institute mencatat tingkat konsumsi masyarakat yang diukur dengan Mandiri Spending Index (MSI) sejatinya tumbuh 40,09% secara tahunan (YoY) pada kuartal IV/2025, lebih tinggi dari pertumbuhan kuartal III/2025 sebesar 27,7%. Namun, pemulihan konsumsi tercatat tidak merata.

“Pola konsumsi antarkelas mengarah pada k-shaped pattern, di mana kelompok atas makin kuat, sementara kelompok menengah makin terbatas,” tulis Analis Mandiri Institute Johan Beni Maharda dalam publikasi tersebut, dikutip pada Minggu (1/2/2026).

Menurutnya, pola ini terbentuk dan menguat pasca-pandemi Covid-19 pada 2020. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Mandiri Institute menunjukkan rerata pertumbuhan konsumsi kelompok menengah hanya sebesar 4,7%, jauh di bawah rerata pertumbuhan konsumsi nasional sebesar 6,1% usai pagebluk.

Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi kelas atas tercatat sebesar 5,5% pasca-pandemi. Dengan demikian, selisih konsumsi kelas menengah dibanding rerata nasional melebar menjadi minus 1,4% poin dari sebelumnya minus 0,7% poin, sedangkan kelas atas menyusut menjadi minus 0,6% poin dari semula minus 2,3% poin.

“K-shaped consumption menunjukkan pemulihan yang tidak merata. Tanpa penguatan kelas menengah, konsumsi agregat berisiko melambat dan ketimpangan melebar,” ujarnya.

Lapangan Kerja Menyempit

Publikasi lembaga riset milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) ini juga menyoroti perlambatan konsumsi yang tidak terlepas dari masalah struktural di pasar kerja Indonesia, yakni semakin terbatasnya penciptaan lapangan kerja.

Mandiri Institute mendata kemampuan serapan pasar kerja formal hanya 1,9 juta orang per tahun pada 2025, jauh lebih rendah dibandingkan kebutuhan yang mencapai 3,4 juta orang per tahun. Akibatnya, tenaga kerja yang tidak terserap masuk ke pasar kerja informal mencapai rata-rata sebesar 1,5 juta orang per tahun.

“Dalam tiga tahun terakhir, tren defisit pasar kerja formal ini tidak membaik,” lanjutnya.

Kelas menengah kembali tercatat sebagai lapisan masyarakat yang paling banyak mengalami migrasi pekerjaan ke sektor informal. Dibandingkan masa sebelum pandemi, indeks proporsi pekerjaan informal pada 2025 meningkat paling tinggi pada kelas menengah, yakni sebesar 6% poin.

Sementara itu, proporsi pekerjaan informal kelompok atas hanya meningkat terbatas 2% poin sepanjang periode yang sama. Kelas bawah justru membaik dengan indeks yang turun 1% poin.

“Perbaikan pada kelompok bawah diduga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang pro-poor melalui penciptaan lapangan kerja pada program Makan Bergizi Gratis [MBG], Kopdes Merah Putih, padat karya, dan penambahan KPM [keluarga penerima manfaat] bansos.”

Mandiri Institute pun menyoroti bahwa perluasan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas pekerjaan menjadi salah satu kunci peningkatan pendapatan masyarakat agar daya beli kelompok menengah membaik. Tak hanya itu, stabilisasi harga pangan dan biaya pendidikan didorong agar pengeluaran kelas menengah dapat lebih ringan.

Adapun, per Agustus 2025, BPS mencatat penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 84,7 juta orang alias 57,8% dari penduduk bekerja sebanyak 144,64 juta orang. Dengan demikian, jumlah pekerja formal mencapai 61,84 juta orang atau menempati porsi 42,2%.

Situasi ini sejatinya tak terlepas dari perhatian pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa pemerintah sejauh ini mencoba mencari solusi terbaik agar tingkat kesejahteraan para pekerja dapat meningkat.

“Mereka ini tersebar di berbagai sektor industri, dengan kondisi tempat kerja yang beragam dan tingkat kesejahteraan yang beragam,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025) silam.

Tabungan Seret

Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat pertumbuhan tabungan kelas menengah ke bawah alias tier Rp1juta–Rp100 juta jauh berada di bawah pertumbuhan tabungan kelas atas (di atas Rp5 miliar) per Desember 2025.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba menjelaskan bahwa nilai nominal tabungan tier Rp1juta–Rp100 juta hanya bertumbuh sebesar 3,43% secara tahunan pada penghujung tahun lalu.

“Jadi kalau dilihat dari pertumbuhan total, memang dia tidak terlalu tinggi, tetapi dia tumbuh,” kata Ferdinan pada konferensi pers penetapan tingkat bunga penjaminan (TBP) LPS di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Menurutnya, momentum pertumbuhan tabungan golongan menengah ke bawah ini terutama terjadi pada hari-hari besar keagamaan nasional, yang umumnya disertai pemberian tunjangan.

Di sisi lain, LPS mencatat pertumbuhan nilai nominal tabungan tier tertinggi alias di atas Rp5 miliar melonjak 22,76% secara tahunan per Desember 2025.

Ferdinan mencermati bahwa lonjakan simpanan kelas atas ini tak terlepas dari kebijakan penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) dari Kementerian Keuangan di bank BUMN (Himbara) hingga bank pembangunan daerah (BPD).

“Ini mungkin juga dipengaruhi adanya penempatan dana SAL pemerintah, itu persentasenya cukup tinggi jadinya,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Setelah periode libur akhir tahun, banyak orang merasakan dompetnya terasa semakin menipis. Hal tersebut adalah kondisi umum karena pengeluaran berlibur yang dimulai dari perjalanan, kunjungan wisata, hingga jajan oleh-oleh yang tidak mengeluarkan sedikit rupiah.

Sekarang tidak perlu lagi untuk pusing mengenai pengeluaran yang sudah terjadi, yang terpenting adalah mencari cara untuk memperbaiki rencana keuangan agar kembali tebal dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pasca liburan tahun baru.

Simak 10 tips jitu mengatur ulang keuangan setelah libur panjang

1. Evaluasi Pengeluaran Liburan

Langkah awal yang penting dilakukan adalah lihat kembali semua pengeluaran selama liburan, mulai dari biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, tiket wisata, hingga beli oleh-oleh membantu memberikan gambaran jelas terkait aliran dana. Hasilnya, akan terlihat jenis pengeluaran yang paling besar saat liburan.

Pengeluaran terbesar tersebut dapat diidentifikasi dan dijadikan bahan pertimbangan untuk perencanaan keuangan di masa mendatang.

2. Membuat Anggaran Baru yang Realistis

Setelah kondisi keuangan diketahui, penyusunan anggaran baru perlu dilakukan agar pengeluaran tetap terkendali, seimbang, dan realistis. Cara yang paling umum digunakan adalah membagi anggaran ke kebutuhan pokok, kebutuhan non prioritas, pelunasan tagihan wajib dan sisakan untuk tabungan sebesar 10%.

3. Memprioritaskan Kebutuhan dan Tagihan

Pasca liburan, fokus utama perlu diarahkan pada pemenuhan kebutuhan mendesak dan pembayaran tagihan rutin. Tagihan seperti listrik, air, layanan komunikasi, cicilan, asuransi kesehatan, hingga pajak harus diselesaikan tepat waktu untuk menghindari denda maupun gangguan layanan.

4. Melunasi Utang Konsumtif Sebelum Membengkak

Penggunaan kartu kredit selama liburan berpotensi menaikkan beban keuangan. Oleh karena itu, pelunasan utang konsumtif perlu diprioritaskan, terutama yang memiliki tingkat bunga tinggi. Strategi pelunasan bertahap dengan mendahulukan utang berbunga besar dapat membantu menekan jumlah beban bunga di masa depan.

5. Mengurangi Pengeluaran yang Tidak Esensial

Sikap hemat menjadi langkah penting dalam proses pemulihan keuangan. Pengeluaran yang tidak mendesak perlu dibatasi, termasuk frekuensi makan di luar atau belanja gaya hidup.

Aktivitas sederhana dengan biaya murah dapat menjadi pilihan tanpa mengurangi kualitas hidup secara signifikan. Misal, mengurangi olahraga mewah dengan lari pagi di taman, atau menghentikan langganan aplikasi film atau musik untuk sementara.

6. Memulai Kembali Kebiasaan Menabung

Kebiasaan menabung tetap perlu dijalankan secara pelan-pelan meski keuangan belum pulih sepenuhnya. Penyisihan dana secara rutin, meski dalam jumlah kecil, berperan penting dalam membangun cadangan keuangan. Menjadi lebih bijak jika membuat “rekening” keuangan khusus untuk menabung secara terpisah untuk mencegah penggunaan dana tabungan dalam kebutuhan sehari-hari.

7. Menerapkan Tabungan Otomatis

Pemanfaatan sistem tabungan otomatis atau auto debit memberikan kemudahan dalam mengelola keuangan. Dana akan otomatis dibagikan ke rekening tabungan pada saat yang ditentukan tanpa ditransfer manual. Metode ini efektif untuk membangun dana darurat maupun tabungan jangka panjang secara konsisten secara “tidak sadar”.

8. Cari Tambahan Penghasilan

Penjualan barang yang sudah tidak terpakai, pekerjaan lepas (freelance), atau usaha sampingan dapat menjadi alternatif sumber dana tambahan agar keuangan lebih cepat pulih. Pendapatan tambahan sebaiknya diatur untuk memperkuat tabungan atau melunasi tagihan.

9. Pantau dan Evaluasi Keuangan Secara Berkala

Pemantauan keuangan secara rutin membantu mendeteksi potensi pemborosan sejak dini. Evaluasi bulanan memungkinkan penyesuaian anggaran apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi. Kebiasaan ini berperan penting dalam menjaga disiplin dan keberlanjutan pengelolaan keuangan.

10. Siapkan Dana Liburan Sejak Jauh Hari

Untuk menghindari tekanan keuangan di masa mendatang, persiapan dana liburan sebaiknya dilakukan jauh hari sebelum waktu liburan tiba agar lebih terencana dan tidak mengorbankan keuangan setelah liburan. Penetapan target dana dan penyisihan secara berkala membantu mencegah penggunaan utang saat liburan.

Usaha untuk mengembalikan situasi keuangan membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan disiplin. Meninggalkan sikap konsumtif turut mempercepat dan menjaga stabilitas keuangan setelah berlibur panjang. Jika tips tersebut dijalani dengan tepat dan penuh komitmen, keuangan akan mulai stabil di bulan kedua atau ketiga setelah berlibur. (Stefanus Bintang Agni)

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai realisasi penerimaan pajak hingga September 2025 menunjukkan sinyal serius bahwa pemulihan ekonomi domestik belum sepenuhnya berjalan.

Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia, Erwin Aksa menuturkan penerimaan pajak hingga September 2025 baru mencapai 59% dari target APBN 2025 dan 62% dari outlook pemerintah.

Dia menyebut tekanan ini terutama muncul dari sektor-sektor berbasis domestik seperti perdagangan, manufaktur padat karya, dan konsumsi rumah tangga, yang belum kembali pulih sekuat sektor ekspor.

Erwin menambahkan, meskipun ekspor termasuk CPO, besi-baja, dan mineral olahan tumbuh signifikan pada kuartal III, kontribusi terbesar penerimaan negara masih berasal dari sektor domestik yang performanya moderat.

“Jadi tren pajak ini sebenarnya lebih mencerminkan kondisi ekonomi domestik yang belum pulih merata, bukan soal kepatuhan,” kata Erwin kepadaBisnis, dikutip pada Minggu (23/11/2025).

Berkaca dari tren perlambatan ini, pelaku usaha khawatir jika pemerintah merespons dengan pengetatan fiskal. Di sisi lain, Erwin menilai langkah seperti intensifikasi penagihan, audit agresif, atau pengurangan insentif justru dapat menghambat pemulihan.

Menurutnya, dunia usaha justru membutuhkan kepastian, stabilitas kebijakan, dan ruang ekspansi, terutama di sektor manufaktur, ekspor padat karya, dan UMKM yang sedang naik kelas.

“Dunia usaha ingin berkontribusi lebih banyak, tapi caranya bukan dengan dibebani lebih awal. Yang dibutuhkan adalah memperluas basis pajak melalui aktivitas ekonomi yang tumbuh, bukan semata mengejar angka jangka pendek,” ujarnya.

Bahkan, Kadin memprediksishortfallpenerimaan pajak pada 2025 hampir pasti terjadi. Namun, Erwin menekankan hal ini harus dilihat sebagai sinyal pemulihan ekonomi yang belum merata.

Adapun untuk 2026, menurut Erwin, pemerintah sebaiknya fokus pada penguatan sektor riil, termasuk menjaga momentum ekspor komoditas dan memperkuat manufaktur bernilai tambah.

Selain itu, sambung dia, pemerintah perlu menyalurkan insentif pajak yang mendorong investasi dan inovasi. Serta, menjaga iklim usaha tetap stabil agar pelaku usaha mau memperluas produksi.

“Strategi ke depan bukan hanya soal mengejar penerimaan, tetapi bagaimana memperkuat basis pajak secara struktural lewat tumbuhnya sektor riil,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan gambaran terkait dengan realisasi penerimaan maupun belanja negara sampai dengan akhir Oktober 2025. Dia menyebut otoritas masih berupaya mengejar penerimaan pajak di tengah pengembalian anggaran kementerian/lembaga hingga Rp3,5 triliun.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jumat (14/11/2025) menggelar rapat Asset and Liability Committee atau ALCo. Rapat yang melibatkan lintas unit eselon I Kemenkeu itu membahas analisis dan asesmen kondisi ekonomi makro, pasar keuangan dan fiskal yang memengaruhi APBN.

Rapat ALCo biasanya digelar sebelum nantinya hasil asesmen itu disampaikan ke publik melalui konferensi pers APBN KiTa. Dari rapat ALCo itu, Purbaya mengungkap salah satu progres APBN sampai dengan akhir Oktober 2025 yakni jaminan defisit terjaga di bawah 3% terhadap PDB.

"Sampai akhir tahun kami sudah hitung semuanya, defisit yang paling penting di bawah 3% terjaga dengan baik. Itu yang paling penting," terangnya kepada wartawan, Jumat (14/11/2025).

Sementara itu, dari sisi penerimaan khususnya pajak, Purbaya mengakui otoritas menemukan ada beberapa wajib pajak (WP) yang belum membayar kewajibannya tepat waktu. Beberapa di antaranya adalah pengusaha, sehingga fiskus menyurati sampai dengan mendatangi WP dimaksud.

"Ada pengusaha yang belum bayar pajak, kami kirim surat kepada mereka supaya bayar tepat waktu. Jadi segala effort diarahkan untuk yang belum bayar pajak sesuai dengan aturan," ungkapnya.

Untuk diketahui, rasio pajak atau tax ratio sampai dengan kuartal III/2025 jatuh ke 8,58% terhadap PDB. Itu merupakan yang terendah pada periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya.

Rasio pajak sampai dengan kuartal III/2024 mencapai 9,48%, kuartal III/2023 sebesar 10,15%, dan kuartal II/2022 sebesar 10,9%.

ANGGARAN RP3,5 TRILIUN DIPULANGKAN

Sementara itu, dari sisi belanja, Purbaya mengungkap ada kementerian/lembaga yang mengembalikan anggarannya ke Kemenkeu. Nilainya mencapai total Rp3,5 triliun.

"Ada juga beberapa yang sudah mengembalikan uang. Kami hitung-hitung ada Rp3,5 triliun yang dibalikin sampai dengan sekarang karena mereka enggak mampu belanjain," ungkapnya pada kesempatan yang sama.

Akan tetapi, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu enggan memerinci lebih lanjut kementerian/lembaga mana yang mengembalikan anggarannya ke Bendahara Negara.

Untuk diketahui, Purbaya sempat mengutarakan rencana untuk menyisir dan merealokasi anggaran kementerian/lembaga yang tidak terbelanjakan secara optimal sampai dengan akhir Oktober 2025. Peringatan itu dia sampaikan khusus untuk kementerian/lembaga dengan anggaran besar.

Pada konferensi pers APBN KiTa Oktober 2025 lalu, ada tiga kementerian/lembaga dengan serapan anggaran terendah atau di bawah 50%. Salah satunya adalah pelaksana utama Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebelumnya, lembaga baru yang bertugas menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu juga telah mengembalikan anggaran tambahan yang pernah diajukan yakni sekitar Rp70 triliun.

"Beberapa K/L dengan anggaran besar kita note [beri catatan] bahwa penyerapannya masih di bawah 50%, BGN per tgl 30 September lalu adalah 16,9%, Kementerian PU sedikit di bawah 50% di angka 48,2%, dan Kementan di 32,8%," ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).

Bisnis.com, MEDAN – Ekonom dari Universitas Sumatra Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo menyebut defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) regional Sumatra Utara pada September 2025 yang mencapai Rp24,2 triliun diakibatkan oleh penerimaan dari sektor pajak yang seret atau tertekan.

“Penyebab utama defisit ini adalah bahwa penerimaan pajak dan penerimaan lainnya di Sumut mengalami tekanan. Perpajakan, khususnya, menunjukkan perlambatan,” kata Wahyu kepada Bisnis, Senin (3/11/2025).

Sebelumnya dari data Direktorat Jenderal Pajak Sumatra Utara, penerimaan pajak di Sumut hingga akhir September 2025 baru sekitar 46,69% atau Rp15,21 triliun dari target Rp32,57 triliun di tahun 2025.

Dijelaskan Wahyu, perlambatan sektor pajak disebabkan oleh perubahan sistem administrasi seperti penerapan Coretax, serta kebijakan pembatasan impor yang mengurangi basis Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/ Pajak Pembelian Barang Mewah (PPnBM).

Di sisi lain, lanjutnya, pendapatan negara bukan pajak memang tumbuh dalam beberapa bagian. Namun skala pertumbuhan itu masih terbatas dibanding belanja dan transfer rutin yang terus berjalan.

Wahyu menyebut defisit muncul karena ketidakseimbangan antara penerimaan yang relatif rendah dan transfer ke daerah yang lebih tinggi.

“Neraca APBN di wilayah Sumut yang mencatat posisi defisit karena arus belanja pusat dan transfer ke daerah (TKD) melebihi penerimaan yang berhasil dihimpun di Sumut,” ujar Wahyu.

Dari sisi belanja, Wahyu membeberkan bahwa pemerintah pusat terus menjalankan program-program operasional, membayar gaji pegawai, serta mengalokasikan dana ke pemerintah daerah sehingga beban aliran dana keluar ke wilayah cukup besar.

Sementara dari sisi penerimaan, meskipun ada komponen-komponen seperti pajak (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan), kepabeanan dan cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ternyata belum mampu menutup besarnya pengeluaran yang datang dari pusat.

Kendati, posisi defisit APBN di wilayah Sumut periode September 2025 disebut Wahyu masih dalam batas wajar dan tak menjadikan Sumut sebagai provinsi dengan potensi ekonomi yang buruk.

“Tidak ada permasalahan karena sebagian penerimaan pajak dan lainnya yang berasal dari Sumut, tidak [bisa] dipungut pajaknya di Sumut,” tambahnya.

Dia mencontohkan perusahaan-perusahaan di Sumut yang berkantor pusat di Jakarta. Pembayaran pajak perusahaan tersebut sebagian besar masuk ke keuangan Jakarta.

Di samping itu, tak sedikit penerimaan dari kekayaan sumber daya alam di Sumut yang langsung ke pusat sehingga tidak dihitung menjadi APBN dari Sumut.

Wahyu menjelaskan defisit APBN di daerah menunjukkan bahwa daerah memiliki sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.

Untuk itu, kata dia, pembiayaan itu harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk pembangunan daerah.

“Apalagi jika pemanfaatannya lebih cepat agar memberikan dampak yang lebih tinggi, atau ada efek multiplier bagi perekonomian daerah,” ujarnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan pendapatan negara hingga September 2025 kemarin baru tembus Rp1.863,3 triliun.

Realisasi penerimaan negara itu baru mencapai 65 persen dari target. Penerimaan juga lebih rendah dari realisasi yang berhasil dicapai pemerintah pada periode sama tahun lalu yang sudah berhasil mencapai Rp2.008, 6 triliun.

Purbaya merinci pendapatan negara per September 2025 dikantongi dari penerimaan pajak senilai Rp1.295,3 triliun dan kepabeanan serta cukai senilai Rp221,3 triliun. Ada juga yang bersumber dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp344,9 triliun.

Purbaya menambahkan masih seretnya penerimaan negara pada September tersebut dipicu beberapa faktor. Salah satunya; penurunan harga komoditas global.

"Penurunan harga komoditas global mempengaruhi penerimaan perpajakan di sektor migas dan tambang," katanya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (14/10).

Di tengah pendapatan yang masih seret itu, Purbaya menambahkan belanja negara sudah menyentuh Rp2.234,8 triliun sudah setara 63,4 persen dari pagu anggaran yang tersedia untuk tahun ini.

Purbaya merinci belanja negara untuk pemerintah pusat senilai Rp1.589,9 triliun atau 59,7 persen. Sedangkan transfer ke daerah (TKD) tembus Rp644,9 triliun alias 74,6 persen terhadap APBN 2025.

Dengan kata lain, per September kemarin, APBN sudah tekor Rp371,5 triliun atau 1,56 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Hingga September 2025, defisit anggaran tercatat sebesar Rp371,5 triliun atau setara 1,56 persen terhadap PDB. Lebih rendah dari outlook (defisit) setahun penuh, sebesar 2,78 persen PDB," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Disrupsi di industri petrokimia karena seretnya pasokan minyak merata terjadi di seluruh Asia, menurunkan prospek permintaan ke titik paling tajam sejak Covid-19.

International Energy Agency (IEA) dalam Oil Market Report terbarunya menyatakan bahwa permintaan minyak kini diperkirakan menyusut sebesar 80.000 barel per hari tahun ini, karena perang AS-Iran mengacaukan prospek global.