Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menjelaskan koordinasi antara pihak baik kementerian atau lembaga diperluas untuk menjaga kinerja ekonomi di tengah gejolak geopolitik.

Hal itu dia sampaikan saat konferensi pers di Gedung Nusantara III DPR RI usai melakukan rapat bersama pimpinan DPR, Waka DEN, Deputi Gubernur Senior BI, hingga Menteri ESDM. Dalam pertemuan ini membahas mengenai pertumbuhan ekonomi.

Dia menjelaskan koordinasi seperti itu dinilai mampu memperkuat sektor ekonomi maupun migas Indonesia.

"Semua saling memberi masukan bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan mulai dari makro, mulai dari fiskalnya sampai kepada sektor riil yang kita hadapi di lapangan. Salah satu contohnya adalah berkenaan dengan masalah kebutuhan gas untuk industri kita," katanya.

Dia menganalogikan koordinasi ini seperti perhelatan Piala Dunia di mana dalam setiap tim memerlukan kerja sama yang terkoordinir.

"Kita berharap koordinasi ini dapat terus kita tingkatkan untuk memastikan seluruh perekonomian dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, menjelaskan Indonesia perlu menjaga kepercayaan agar ekonomi mampu bertahan di tengah dinamika geopolitik yang saat ini terjadi.

Dia berpendapat bahwa kondisi fundamental ekonomi RI membaik, hanya saja menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers.

"Berarti kita juga harus mewaspadai bagaimana menjaga isu confidence dan trust, dan itu tidak tentu terlepas dari kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh masing-masing lembaga yang bertanggung jawab secara teknis untuk melakukan hal itu," katanya.

Mari memahami bahwa setiap kementerian dan lembaga memiliki tantangan masing-masing dalam menghadapi kondisi global yang penuh ketidakpastian. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana suatu negara merespons dinamika global tersebut secara tepat dan terkoordinasi.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti menyampaikan dalam menghadapi ketidakpastian global, BI akan membuat suatu kebijakanjangka pendek untuk mencapai stabilitas.

Dalam hal ini, kata dia, adalah nilai tukar dan kedua likuiditas. Dia menyebut, BI telah melakukan langkah melalui menaikkan BI Rate sebesar 100 basis poin.

"Sehingga sekarang berada di posisi 5,75%. Dan yang terjadi kemudian adalah repricing atau penyesuaian harga, baik itu untuk instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ataupun oleh pemerintah, yaitu SRBI dan SBN," jelasnya.

Dia menyebut, di bulan telah terjadi inflow yang cukup signifikan sehingga secara year to date dari Januari hingga akhir Juni, inflow yang masuk untuk di portofolio SBN dan SRBI sudah mencapai sekitar US$9 miliar.

Selain itu, dia menekankan bahwa BI terus menjaga likuiditas di pasar dengan berbagai instrumen yang dimiliki. Dia mencontohkan, likuiditas moneter di akhir bulan Mei melakukan ekspansi sekitar Rp600 triliun

"Maka di akhir bulan Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga Rp1.000 triliun, khusus itu untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar valas kita," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengungkapkan bahwa pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun anggaran 2027 sebesar Rp1.370,3 triliun, dengan sekitar 45,7% atau Rp625,28 triliun di antaranya dialokasikan untuk mendukung Program Prioritas Nasional (PKPN).

Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan di Kementerian PPN/Bappenas Putut Hari Satyaka menyampaikan, meski lebih kecil dibanding Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 DIPA awal sebesar Rp1,510,5 triliun dan pasca efisiensi Rp1.460,6 triliun, pagu indikatif tersebut sudah mencakup PKPN sebesar Rp625,28 triliun.

“Meskipun ini lebih kecil, namun ini sudah mencakup PKPN sebesar Rp625 triliun,” kata Putut dalam sesi panel diskusi Rakorbangpus RKP Tahun 2027 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Jika melihat porsinya, alokasi belanja PKPN untuk tahun anggaran 2027 lebih besar, yakni 45,7% dibandingkan non PKPN. Selain itu, anggaran PKPN untuk 2027 lebih tinggi dibandingkan dengan 2026 yang senilai Rp530,12 triliun.

Putut mengungkapkan, untuk alokasi pagu indikatif K/L 2027 memang difokuskan untuk memenuhi PKPN dan belanja pendukung fondasi PKPN. Inilah alasan mengapa alokasi belanja PKPN pada 2027 besar meningkat dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, pagu indikatif juga akan diarahkan untuk belanja operasional, belanja wajib, MYC, KPBU, dan belanja bersumber NonRM.

Bagi K/L yang tidak mendapatkan alokasi untuk PKPN, Puput mengimbau agar tidak khawatir. Pasalnya, selain program-program tersebut tidak berada di bawah kewenangan instansi terkait, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran bagi K/L tersebut.

Dia juga mendorong K/L mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia guna mendukung keberhasilan pelaksanaan PKPN yang menjadi fokus prioritas saat ini.

Untuk diketahui, pemerintah dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2027 menetapkan 60 program PKPN yang terbagi dalam delapan klaster utama sebagai strategi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029, sekaligus memperkuat kemandirian bangsa.

Di klaster kedaulatan pangan terdapat sembilan program, antara lain 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih, 4.582 Kapal Ikan Modern, hingga 2.000 Ha Kawasan Sentra Industri Garam Nasional.

Kemudian, terdapat 16 program klaster kemandirian energi, 13 program klaster pendidikan yang di dalamnya termasuk MBG Anak Sekolah dan 514 Sekolah Rakyat, 4 program klaster kesehatan, 5 program di klaster hilirisasi dan industrialisasi, serta 5 program di klaster infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana.

Lalu, untuk klaster ekonomi kerakyatan dan desa terdapat dua program yakni 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Percepatan Pembangunan Daerah 3T, serta dua program di klaster penurunan kemiskinan, yakni PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi dan PRO-KESRA untuk 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja.

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan telah melakukan efisiensi anggaran di kementerian/lembaga atas dasar dugaan penyimpangan tata kelola.

Purbaya menekankan bersih-bersih anggaran ini dilakukan sesuai mandat Presiden Prabowo Subianto yang ingin tidak ada sepeser rupiah dari APBN terbuang percuma.

"Pajak dibetulin, biaya cukai dibetulin. Terus anggaran dirapikan semua. Kami sudah berani memotong yang biayanya tidak pernah dipotong. kami potong walaupun ada sedikit bocor ya. Itu bocor (anggaran)," kata Purbaya dalam jumpa pers di Gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya tidak mengonfirmasi lebih lanjut terkait pos anggaran mana yang dilakukan efisiensi. Hanya saja, dia menitikberatkan kebijakan pemotongan anggaran untuk menyelamatkan keuangan negara dari praktik menyalahi aturan.

Dari temuannya, ada instansi tertentu yang mengajukan anggaran dengan memanfaatkan sistem. Akan tetapi pihak Kementerian Keuangan berhasil mengendus dugaan penyimpangan tersebut, meski tidak semua terlacak.

"Mereka memanipulasi sistem. Tapi kami betulin terus ke depan. Jadi waktu saya bilang memang sudah ditolak di rapat internal Kementerian Keuangan. Tapi ada yang bisa lolos sedikit karena itu sistemnya belum sempurna," ujarnya.

Kembali ke reformasi keuangan, Purbaya mengklaim instrumen fiskal yang digunakan sejak awal pemerintahan Prabowo telah berdampak positif bagi perekonomian nasional di saat inflasi harga minyak dan efek rambatan lainnya akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah.

Alokasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp400 triliun yang saat ini 'diparkir' di Bank Indonesia juga menjadi salah satu hasil reformasi kebijakan yang bisa kapan saja digunakan sebagai bantalan fiskal demi menjaga fundamental perekonomian dalam negeri.

"Dan reformasi termasuk pajak sehingga income kita di 3 bulan pertama naik 20 persen dibanding tahun lalu. Jadi kami bisa tahan mengalokasi sebagian dana untuk menambah subsidi APBN tanpa mengganggu terlalu signifikan program-program pembangunan yang lain. Jadi kuncinya adalah reformasi dilakukan sebelum krisis terjadi," urai Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan pemerintah bakal melaksanakan kebijakan prioritasisasi dan refocusing belanja Kementerian dan Lembaga (K/L).

Menurut Airlangga, pemerintah telah memetakan ruang fiskal yang cukup besar dari belanja-belanja yang dinilai kurang prioritas untuk dialihkan ke sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

"Potensi prioritasisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun," ungkap Airlangga dalam konferensi pers di Seoul, Korea, Selasa (31/3/2026).

Langkah itu merupakan bagian dari "8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional" guna memitigasi dampak dinamika global serta menjaga stabilitas fiskal nasional.

Sasaran utama dari efisiensi ini adalah pos belanja operasional yang selama ini dianggap tinggi namun memiliki dampak ekonomi rendah. Anggaran tersebut akan ditarik dari kegiatan-kegiatan non-substansial untuk kemudian dipertajam ke sektor produktif.

"Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas rapat, belanja non-operasional, dan kegiatan seremonial. Ini menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera," kata Airlangga.

Sebagai bagian dari transformasi budaya kerja, pemerintah juga menetapkan batasan ketat pada mobilitas pejabat negara. Hal ini diharapkan mampu menekan kebocoran anggaran sekaligus mendukung efisiensi energi.

Kebijakan tersebut mencakup Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipangkas hingga 50 persen, Perjalanan Dinas Luar Negeri dipangkas hingga 70 persen dan Kendaraan Dinas mengalami pembatasan penggunaan hingga 50 persen, kecuali untuk kendaraan listrik dan operasional mendesak.

Selain refocusing pada K/L, pemerintah juga melakukan penajaman pada program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis. Dengan mengarahkan penyediaan makanan segar selama 5 hari seminggu serta memberikan pengecualian pada daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan wilayah stunting tinggi, pemerintah memproyeksikan adanya penghematan tambahan.

"Potensi penghematan dari kegiatan ini (Makan Bergizi Gratis) mencapai Rp20 triliun," tambah Airlangga.

Airlangga menegaskan bahwa keseluruhan kebijakan yang berlaku mulai 1 April 2026 ini akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan. Pemerintah optimistis bahwa transformasi struktural ini akan membuat ekonomi Indonesia lebih efisien, produktif, dan memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap tantangan global.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Sabtu (21/3/2026), mulai dari pembatasan pengajuan anggaran baru oleh kementerian/lembaga (K/L) hingga kebijakan work from home (WFH) setelah Lebaran 2026.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pada Minggu ini.

Jaga APBN sehat, Menkeu Purbaya batasi pengajuan anggaran baru K/L

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membatasi pengajuan anggaran baru oleh kementerian/lembaga (K/L) untuk menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah.

"Saya akan batasi anggaran baru, jangan diajukan lagi," kata Purbaya kepada wartawan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu.

Baca selengkapnya di sini.

Kabapanas: Fluktuasi harga pangan saat Ramadhan dan Idul Fitri terjaga

Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan fluktuasi harga pangan selama Ramadhan hingga Idul Fitri 1447 Hijriah tetap terjaga sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat.

"Sesuai arahan Bapak Presiden sejak sebelum Ramadhan harga pangan tidak boleh naik berlebihan. Ini yang kami jaga," kata Amran dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Baca selengkapnya di sini.

Purbaya yakin daya beli Ramadhan terjaga, prediksi ekonomi 5,7 persen

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini daya beli masyarakat terjaga selama periode Ramadhan dan optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 mampu mencapai 5,7 persen.

"Kalau angka terakhir sih pertumbuhan ekonomi bisa 5,6–5,7 persen," kata Purbaya kepada wartawan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu.

Baca selengkapnya di sini.

Menhub pastikan fasilitas transportasi arus mudik-balik berjalan baik

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan seluruh fasilitas transportasi dan pelayanan publik selama masa arus mudik dan balik Lebaran 1447 Hijriah berjalan baik, aman, lancar, serta optimal.

"Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh fasilitas transportasi dan pelayanan publik selama masa mudik dan balik dapat berjalan dengan baik," kata Menhub saat memantau Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan (Pusintrans) di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Sabtu.

Baca selengkapnya di sini.

Pemerintah berlakukan WFH untuk ASN dan swasta setelah Lebaran

Pemerintah memastikan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) mulai diterapkan setelah Lebaran, sebagai upaya penghematan energi di tengah kenaikan harga minyak dunia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diimbau pula untuk sektor swasta.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah melakukan efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga (K/L) guna menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen.

Hal itu disampaikan Airlangga usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore.

"Sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L, dan dengan efisiensi berbagai K/L itu, defisit 3 persen bisa dijaga," kata Airlangga dalam pernyataan pers.

Airlangga mengatakan kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan batas defisit tetap terjaga sesuai ketentuan.

Menurut dia, dengan adanya efisiensi di berbagai K/L, target defisit APBN sebesar 3 persen dapat dipertahankan.

Airlangga tidak merinci lebih jauh terkait efisiensi yang akan dilakukan terhadap kementerian/lembaga tersebut. Namun, dirinya menyebut efisiensi itu tidak menyasar anggaran program Makan Bergizi Gratis.

"(Efisiensi anggaran MBG) Tidak ada," ucap Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tengah menyusun rencana efisiensi anggaran sejumlah kementerian/lembaga (K/L) sebagai salah satu upaya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tetap di bawah tiga persen.

Belakangan ini, muncul kabar penyesuaian ambang batas defisit APBN untuk menjaga efek tekanan harga minyak dunia yang terdampak konflik Iran, Amerika Serikat dan Israel.

“Kalau harga bahan bakar minyak (BBM) naik terus, pertama itu ya efisiensi,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3).

Purbaya menjelaskan efisiensi anggaran utamanya akan dilakukan terhadap Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tiap K/L.

Menurut dia, ABT K/L cukup membuat anggaran menggelembung, sehingga potensial sebagai pos belanja yang bisa dipangkas.

“Yang ada program tambahan, kami tunda sampai memungkinkan. Tapi sekarang jelas nggak mungkin. Jadi, kami fokus ke anggaran yang ada,” katanya menambahkan.

Bendahara negara menyebut Kementerian Keuangan akan menentukan langkah awal yang bisa dilakukan oleh K/L dalam menyiapkan rencana efisiensi anggaran. Persiapan ini rencananya bakal memakan waktu seminggu ke depan.

“Tapi belum tentu eksekusi ya. Kalau mau dipotong, mana yang dipotong, kira-kira gitu. Nanti mereka sesuaikan kebijakannya berdasarkan potongan Kementerian Keuangan,” kata Purbaya menjelaskan.

Menkeu juga mengatakan pemangkasan anggaran K/L itu nantinya tidak membutuhkan Instruksi Presiden (Inpres) sebagaimana efisiensi belanja pada awal 2025 yang diatur dalam Inpres 1 Tahun 2025.

“Nggak ada (Inpres),” ujar Purbaya.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempercepat penyerapan belanja pada awal tahun untuk mendorong aktivitas perekonomian.

Dia memaparkan bahwa realisasi belanja negara sampai dengan 28 Februari telah mencapai Rp493,8 triliun atau tumbuh 41,9% (yoy) dari angka Februari 2025 sebesar Rp348,1 triliun.

Menurut Purbaya, akselerasi belanja pemerintah pada dua bulan pertama tahun ini merupakan strategi untuk memastikan pemerataan penyerapan anggaran sepanjang tahun. Dia berharap belanja ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,5% sampai dengan 6%

"Sekarang kami paksakan belanja lebih merata sepanjang tahun sehingga dampak belanja pemerintah dan lain-lain terhadap perekonomian lebih terasa. Itu makanya Pak Febrio berani bilang [ekonomi kuartal I/2026 tumbuh sampai] 6% masih bisa. Masih bisa? Mudah-mudahan masih bisa," terang Purbaya.

Secara terperinci, realisasi belanja itu meliputi dari kementerian/lembaga Rp155 triliun atau tumbuh 85,5% (yoy) sedangkan non-kementerian/lembaga Rp191 triliun atau tumbuh 49,4% (yoy).

Adapun transfer ke daerah (TKD) dibelanjakan senilai Rp147,7 triliun atau tumbuh 8,1% (yoy). Salah satu pendorong belanja adalah pemerintah di antaranya adalah perubahan skema pembayaran tunjangan tenaga pendidik. Dari awalnya pembayaran dilakukan setiap tiga bulan, kini dilakukan setiap bulan.

Program prioritas pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendorong percepatan penyerapan anggaran dengan realisasi sampai akhir Februari mencapai Rp39 triliun. Ini mendorong belanja barang meningkat ke Rp28,6 triliun.

"Tanpa Makan Bergizi Gratis, belanja barang itu juga tetap meningkat Rp18 triliun tahun lalu menjadi Rp28,6 triliun [Februari] 2026 ini. Jadi, memang ada peningkatan belanja barang dengan adanya penyaluran MBG menjadi lebih cepat lagi belanja barang ini," terang Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan sekaligus Wakil Ketua Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan segan memanggil kementerian dan lembaga (K/L) yang terbukti memperlambat proses perizinan usaha.

Purbaya kembali memberi peringatan tersebut menyusul laporan dari Inpex Masela Ltd. terkait mandeknya sejumlah perizinan pada megaproyek gas alam cair (LNG) Abadi Blok Masela yang bernilai US$20,9 miliar atau sekitar Rp351 triliun. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan konsorsium dalam rapat terbuka Satgas P2SP di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (24/2/2026).

Dia secara blak-blakan menyoroti lambannya birokrasi perizinan yang selama ini menahan laju proyek raksasa tersebut. Purbaya mencatat, sejumlah izin krusial baru dikebut penerbitannya menjelang sidang terbuka antara Satgas P2SP dengan perwakilan Inpex.

"Kan sebetulnya sudah lama proyek ini. Sebelumnya keluarnya lambat sekali, izin segala macam. Tadi sebetulnya izin-izin baru keluar kan Januari, Februari yang lingkungan hidup dan lain-lain. Itu sebetulnya dipercepat karena mereka tahu mau dibawa ke sini," ungkapnya usai sidang terbuka Satgas P2SP di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Untuk memutus rantai birokrasi yang berbelit, Purbaya menyatakan pemerintah telah membentuk tim khusus di internal Satgas P2SP guna mengawal megaproyek tersebut. Dia bahkan melabeli operator Blok Masela tersebut sebagai 'investor spesial' yang mendapat keistimewaan pelaporan reguler.

"Jadi kalau ada hambatan di izin investasi, kita panggil Kementerian Investasi ke sini. Di perdagangan, kita panggil terkait impor misalnya. Di perindustrian, kita panggil juga ke sini," ujarnya.

Target Operasi Dipercepat

Terkait status Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) lanjutan yang sempat menjadi tanda tanya, Purbaya meyakini prosesnya sudah mencapai 90%. Dia mendesak agar proses groundbreaking bisa segera dieksekusi, bahkan menantang Inpex untuk memajukan target produksi.

"Mereka bilang kan 2030-2031 baru online. Saya sih kalau bisa sebelum 2029 sudah kelihatan bangunan atau sudah hampir online, jadi gasnya sudah berproduksi. Kita akan percepat semaksimal mungkin. Seluruh hambatan di pemerintah, kita akan hilangkan," janjinya.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Executive Project Director INPEX Masela Jarrad Blinco secara terbuka meminta bantuan pemerintah untuk mengurai lima titik permasalahan (bottlenecking) yang berpotensi mengganjal realisasi proyek.

Pertama, mengamankan penerimaan masyarakat (community acceptance) pasca-penerbitan izin pelepasan hutan dan pemanfaatan ruang laut. Kedua, pengamanan area untuk fasilitas laut (marine facilities).

Ketiga, penyelesaian persetujuan perizinan Amdal final setelah tahapan desain rekayasa teknis atau front-end engineering design (FEED) rampung. Keempat, memitigasi potensi gangguan sosial di area proyek.

Kelima, mengamankan izin dan formalitas administratif untuk memasuki tahap Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI). "Kami memerlukan bantuan dari pemerintah," ujar Jarrad dalam rapat.

Di samping itu, Inpex sudah mengantongi Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kilang darat (OLNG) dari Kementerian Kehutanan pada Januari 2026. Langkah ini disusul dengan terbitnya Persetujuan Lanjutan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Kementerian Lingkungan Hidup pada awal Februari 2026.

Menyusul progres tersebut, Inpex berencana memulai pekerjaan konstruksi keliling, seperti pemasangan pagar dan jalan pengalihan (diversion road), pada kuartal II/2026. Di saat yang sama, proses prakualifikasi (PQ) tender EPCI untuk empat paket utama beserta fasilitas Carbon Capture and Storage (CCS) tengah berjalan.

Dari sisi komersial, perusahaan asal Jepang itu melaporkan telah meneken sejumlah perjanjian tidak mengikat (MoU/LoI) dengan calon pembeli gas potensial, baik dari pasar domestik maupun internasional. Diskusi mengenai pembiayaan (financing arrangement) dengan pihak lender juga terus dipacu.

Bisnis.com, TANGERANG — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan meluluskan permintaan penambahan anggaran dari Kementerian/Lembaga (K/L) di awal tahun ini apabila alokasi yang sudah ada belum terserap maksimal.

Purbaya mengungkapkan banyak pimpinan K/L yang mendatanginya untuk melobi kenaikan pagu anggaran. Padahal, tahun anggaran 2026 baru berjalan satu bulan dan realisasi belanja belum signifikan.

"Mereka banyak datang ke saya minta kenaikan anggaran. Padahal yang ada saja belum dipakai. Saya pastikan mereka belanja dulu itu [sampai habis], baru kita diskusi ya mengenai anggaran yang kurang di bulan-bulan berikutnya," ujarnya saat ditemui di Kabupaten Tangerang, Kamis (5/2/2026).

Bendahara negara itu menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah memastikan mesin belanja pemerintah panas sejak awal tahun. Dia tidak ingin pola penumpukan belanja di akhir tahun kembali terulang.

Untuk itu, Purbaya berencana melakukan 'safari' atau kunjungan langsung ke berbagai K/L dalam waktu dekat. Tujuannya memantau serapan anggaran bulan ke bulan (month to month).

Menurutnya, percepatan eksekusi belanja demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 2026 yang dibidik mendekati level 6%.

"Tidak ada [efisiensi], yang ada saya 'gebuk-gebuk' biar mereka semua belanja lebih cepat di triwulan pertama dan kedua tahun ini," tegas Purbaya.

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menjelaskan, optimisme target pertumbuhannya itu berdasarkan momentum pembalikan arah ekonomi sudah terjadi pada kuartal IV/2025 dengan realisasi pertumbuhan 5,39% (year on year/YoY).

Angka itu lebih tinggi dari tiga kuartal sebelumnya yaitu 4,87% pada kuartal I/2025; 5,12% pada kuartal II/2025; dan 5,04% pada kuartal III/2025. Menurutnya, meskipun angka ini masih di bawah ekspektasi pribadinya yaitu sekitar 4,5%—4,7%, tren tersebut menjadi sinyal kuat adanya pembalikan arah ekonomi domestik.

"Lumayan kan, 5,39% ya [kuartal IV/2026]. Ini lebih rendah dari perkiraan atau janji saya, maunya 5,6% atau 5,7%. Tapi secara keseluruhan lumayan, kita tumbuh 5,1%. Yang penting apa? Arah ekonomi sudah membalik," ujarnya

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri memastikan kepolisian bakal patuh pada putusan Mahkamah Konstistusi soal larangan anggota aktif menduduki jabatan sipil di Kementerian dan Lembaga (K/L).

Pernyataan tersebut merespons terbitnya Peraturan Kapolri atau Perpol No.10/2025 yang berisi daftar 17 K/L yang jabatannya bisa diisi oleh anggota polisi.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie, didampingi beberapa anggota tim, langsung menggelar jumpa pers. Dia mengatakan kepastian itu disampaikan langsung oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo saat bertemu Tim Reformasi.

"Jadi yang jelas, kami sudah bahas ya Polri tadi yang hadir Wakapolri, komitmennya sesudah keputusan MK tidak ada lagi penugasan baru, tidak ada lagi," ujar Jimly di posko tim reformasi, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dia menambahkan Perpol No.10/2025 justru mengatur lebih ketat soal anggota yang sudah menduduki jabatan sipil.

Dengan demikian, lanjutnya, beleid yang diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu terbit setelah Polri melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian terkait.

"Jadi sudah clear gitu ya cuma yang sudah keburu menduduki jabatan ini harus diatur dulu yang mana, yang mana dan sebagainya," imbuhnya.

Di samping itu, Jimly mengatakan bahwa nantinya Perpol No.10/2025 tentang penugasan anggota Polri bakal diintegrasikan dengan PP sebelum akhirnya menjadi Undang-undang (UU).

"Dan itulah perlunya ada PP terintegrasi tadi, sebelum undang-undang oh ini pas tadi, nah gitu ya biar clear ya biar masyarakat juga bisa lebih terang bahwa ini sudah ada solusinya," pungkasnya.

Perpol No. 10/2025 Melawan UU

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD mengkritisi Peraturan Polisi (Perpol) No.10/2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri. Menurutnya, peraturan ini bertentangan dengan dua Undang-Undang.

"Perpol Nomor 10 tahun 2025 itu bertentangan dengan dua Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana di dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan Anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari Dinas Polri," katanya sebagaimana dilansir akun YouTube @MahfudMD, dikutip Minggu (14/12/2025).

Mahfud menjelaskan ketentuan itu telah dikuatkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Lebih lanjut, dia menyampaikan peraturan itu juga bertentangan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang ASN bahwa jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan Polri.

Menurutnya, Undang-Undang TNI sudah mengatur adanya 14 jabatan yang dapat diduduki TNI. Namun, katanya, dalam Undang-Undang Polri tiidak menyebutkan jabatan-jabatan yang boleh diduduki Polri

"Dengan demikian, perkap [perpol] itu kalau memang diperlukan itu harus dimasukkan di dalam Undang-Undang. Tidak bisa hanya dengan sebuah Perkap jabatan sipil itu diatur," ucapnya.

Dia menegaskan pernyataan soal polisi adalah jabatan sipil sehingga dapat menjabat ke jabatan sipil lainnya merupakan pernyataan yang salah. Dia mencontohkan seorang sipil saja tidak boleh masuk ke sipil jika di ruang lingkup tugas dan profesinya beririsan.

"Misalnya, seorang dokter bertindak sebagai jaksa kan tidak bisa. Jaksa bertindak sebagai dokter kan tidak bisa. Dosen bertindak sebagai jotaris kan tidak boleh," tandasnya.

Pembelaan Kalpolri Listyo Sigit

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Perpol No.10/2025 diterbitkan untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan anggota Polri isi jabatan sipil.

"Jadi perpol yang dibuat oleh polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK," ujar Sigit di kompleks Istana Negara, Senin (15/12/2025).

Dia menambahkan perpol No.10/2025 yang ditekennya itu telah melewati koordinasi atau konsultasi dengan kementerian maupun stakeholder terkait.

Meski demikian, Sigit enggan bicara banyak terkait dengan pihak lain yang menilai Perpol No.10/2025 ini berkaitan dengan putusan MK.

"Biar saja yang bicara begitu. Yang jelas langkah yang dilakukan kepolisian sudah dikonsultasikan. Baik dengan kementerian terkait, stakeholder terkait, lembaga terkait. Sehingga baru disusun perpol," imbuhnya.

Dia menambahkal Perpol 10/2025 mengenai aturan penugasan anggota ini bakal ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah dan bakal dimasukkan ke dalam revisi undang-undang (RUU) Polri.

"Yang jelas perpol ini tentunya akan ditingkatkan menjadi pp dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan dalam revisi UU," pungkasnya.

Sebelumnya, Pada Pasal (3) beleid itu memuat aturan Polri bisa bertugas pada jabatan manajerial dan non-manajerial. anggota boleh menjabat di luar struktur apabila jabatan itu berkaitan dengan fungsi kepolisian yang dilakukan berdasarkan permintaan dari K/L atau organisasi internasional.

Sekadar informasi, berdasarkan Perpol No.10/2025, total ada 17 Kementerian atau Lembaga (K/L) yang bisa diduduki oleh anggota Polri.

Berikut ini 17 K/L yang bisa dijabat anggota Polri sebagaimana Perpol No.10/2025

1. Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan

2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

3. Kementerian Hukum

4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

5. Kementerian Kehutanan

6. Kementerian Kelautan dan Perikanan

7. Kementerian Perhubungan

8. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

10. Lembaga Ketahanan Nasional

11. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

13. Badan Narkotika Nasional (BNN)

14. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

15. Badan Intelijen Negara (BIN)

16. Badan Siber Sandi Negara (BSSN)

17. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Perpol 10/2025 Masih Dibahas

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan rencana menjadikan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Nomor 10 Tahun 2025 sebagai salah satu materi penyusunan draf revisi Undang-Undang tentang Polri masih akan dibahas terlebih dahulu.

Ia menegaskan perpol tentang pelaksanaan tugas anggota Polri di luar struktur organisasi Polri, terutama di 17 kementerian/lembaga, tersebut harus diatur, baik dalam UU maupun peraturan di bawahnya.

"Kemarin sudah disampaikan sama Pak Kapolri kan. Hasil rekomendasi dari tim reformasi Polri juga masih akan kami bahas," ujar Supratman dalam Konferensi Pers Refleksi Akhir Tahun 2025 di Jakarta, Kamis.

Dirinya tak menampik terdapat polemik antara Perpol 10/2025 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Namun, menurut dia, permasalahan tersebut merupakan hal yang lumrah lantaran hanya sebuah perbedaan pendapat.

Meski begitu, Supratman menuturkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menyesuaikan dinamika yang berkembang dalam pembahasan Perpol tersebut.

"Apalagi percayalah, semakin hari publik semakin kritis," ungkapnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkap rencananya menjadikan Perpol 10/2025 sebagai salah satu materi penyusunan draf revisi UU Polri.

Perpol yang ditandatangani Kapolri pada 9 Desember 2025 itu mengatur penugasan polisi di luar struktur organisasi Polri, yaitu di 17 kementerian/lembaga. Peraturan tersebut dinilai bertentangan dengan Putusan MK 114/2025 yang diumumkan pada 14 November 2025.

"Yang jelas, Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP (peraturan pemerintah, red.) dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi UU (Polri, red.)," kata Kapolri menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12), selepas Sidang Kabinet Paripurna.

Listyo lanjut merespons pertanyaan mengenai penugasan sejumlah perwira Polri yang saat ini telah bertugas di lingkungan di luar struktur Polri selepas ada putusan MK. Menurut Kapolri, putusan MK itu tidak berlaku surut sehingga para perwira yang saat ini bertugas di luar struktur kepolisian tetap dapat melanjutkan penugasannya.

"Terhadap yang sudah berproses, tentunya ini kan tidak berlaku surut. Menteri Hukum kan sudah menyampaikan demikian," ujar Listyo.

Pada kesempatan sama, Kapolri menjelaskan Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 diterbitkan setelah ada konsultasi terhadap sejumlah kementerian/lembaga. Peraturan itu juga diterbitkan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri memastikan Polri bakal patuh pada putusan MK soal larangan anggota duduki jabatan sipil.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan kepastian itu disampaikan langsung oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo saat bertemu tim reformasi.

"Jadi yang jelas, kami sudah bahas ya polri tadi yang hadir Wakapolri, komitmennya sesudah keputusan MK tidak ada lagi penugasan baru, tidak ada lagi," ujar Jimly di posko tim reformasi, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dia menambahkan, Perpol No.10/2025 justru mengatur lebih ketat soal anggota yang sudah menduduki jabatan sipil.

Dengan demikian, beleid yang diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu terbit setelah Polri melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian terkait.

"Jadi sudah clear gitu ya cuma yang sudah keburu menduduki jabatan ini harus diatur dulu yang mana, yang mana dan sebagainya," imbuhnya.

Di samping itu, Jimly mengemukakan bahwa nantinya Perpol No.10/2025 tentang penugasan anggota Polri bakal diintegrasikan dengan PP sebelum akhirnya menjadi Undang-undang (UU).

"Dan itulah perlunya ada PP terintegrasi tadi, sebelum undang-undang oh ini pas tadi, nah gitu ya biar clear ya biar masyarakat juga bisa lebih terang bahwa ini sudah ada solusinya," pungkasnya.

Sekadar informasi, berdasarkan Perpol No.10/2025, total ada 17 Kementerian atau Lembaga (K/L) yang bisa diduduki oleh anggota Polri.

Berikut ini 17 K/L yang bisa dijabat anggota Polri sebagaimana Perpol No.10/2025 :

1. Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan

2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

3. Kementerian Hukum

4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

5. Kementerian Kehutanan

6. Kementerian Kelautan dan Perikanan

7. Kementerian Perhubungan

8. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

10. Lembaga Ketahanan Nasional

11. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

13. Badan Narkotika Nasional (BNN)

14. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

15. Badan Intelijen Negara (BIN)

16. Badan Siber Sandi Negara (BSSN)

17. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim belum diserahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada pemerintah daerah dan kementerian lembaga hanya sebatas seremoni. Dia mengklaim pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tidak akan terhambat.

Hal tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

Purbaya yang sebelumnya di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menjelaskan, penundaan hanya terjadi pada aspek seremoni, sementara proses teknis dan pelaksanaan anggaran tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Kan ini upacaranya saja, nanti kita tunggu kapan istana punya waktu. Bukan berarti pelaksanaannya APBN 2026 terhambat. Memang mundur dua minggu kan seremoninya. Tapi yang lain jalan,” ujar Purbaya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, sebelumnya penyerahan DIPA diagendakan berlangsung pada hari ini, tetapi jadwal tersebut diundur menyesuaikan agenda Presiden.

“Kemarin sih diagendakan harusnya hari ini, tapi diundur,” katanya.

Purbaya kembali menegaskan bahwa penundaan seremoni penyerahan DIPA tidak berdampak pada penyaluran anggaran maupun kesiapan kementerian dan lembaga dalam menjalankan program-program APBN 2026.

Saat ditanya mengenai kemungkinan penyerahan DIPA dilakukan selain oleh Presiden, Purbaya belum memberikan kepastian dan menyatakan pemerintah masih akan melihat perkembangan agenda ke depan.

“Nanti kita lihat,” ujarnya singkat.

Sementara itu dikutip dari laman Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, terdapat sejumlah jadwal dan batas waktu yang sudah dirilis untuk pelaksanaan Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) sebagai panduan bagi seluruh satuan kerja dalam melakukan penyelesaian kewajiban akhir tahun anggaran. Kalender LLAT ini berisi penandaan tanggal penting mulai awal hingga akhir Desember, mencakup seluruh tahapan strategis terkait pengajuan, pendaftaran kontrak, penyampaian dokumen, hingga penyetoran sisa dana dalam APBN.

Jadwal Penting Penggunaan APBN Akhir Tahun 2025