Pada prinsipnya Kementerian Perhubungan tidak anti teknologi. Makanya, regulasi yang terkait dengan aturan teknis kita sudah siapkan

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyiapkan regulasi tentang legalitas penerbangan modern pesawat vertical take-off and landing listrik (eVTOL) untuk mendukung pengangkutan logistik di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Sokhib Al Rokhman mengatakan bahwa saat ini kementeriannya sedang menggodok serangkaian regulasi teknis untuk menyambut kehadiran armada nirawak atau eVTOL SkyDrive agar bisa beroperasi di ruang udara Indonesia.

"Pada prinsipnya Kementerian Perhubungan tidak anti teknologi. Makanya, regulasi yang terkait dengan aturan teknis kita sudah siapkan," ucap Sokhib saat dikonfirmasi di Tangerang, Rabu.

Ia mengatakan adapun regulasi teknis yang sedang disiapkan yakni seperti memetakan aturan keselamatan yang disesuaikan dengan bobot dan fungsi armada, dari armada eVTOL SkyDrive.

Selain itu, sertifikasi dari setiap jenis drone atau eVTOL akan diatur melalui Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) bagian 107 dengan lisensi berat dari setiap jenis drone di bawah 25 kilogram (Kg). Sementara untuk armada di atas 25 kilogram (Kg) seperti SkyDrive, mengacu pada PKPS bagian 22.

Kemudian, lanjutnya, untuk terkait registrasi dan lisensi pilot diatur dalam PKPS bagian 47, sedangkan revisi terkait remote pilot license (lisensi pilot jarak jauh) masuk dalam PKPS bagian 61.

"Untuk aturan penggunaan ruang udara mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 37 Tahun 2020. Operator diwajibkan mengantongi rekomendasi dari AirNav Indonesia, termasuk dalam penggunaan koridor VFR (Visual Flight Rules)," katanya.

Selanjutnya, teknis regulasi untuk kesiapan organisasi operator seperti WhiteSky Aviation, Kemenhub telah menyiapkan PKPS Bagian 119 terkait Airpass Operator Certificate (ROC). "WhiteSky misalnya mau mensertifikasi, kami juga siap," tuturnya.

Dalam hal ini, Sokhib mengaku, dari penyiapan regulasi tersebut memiliki tantangan krusial yang masih perlu dilakukannya pembahasan lebih lanjut bersama komunitas penerbangan.

Di mana, diantara tantangan tersebut yakni seperti regulasi aspek komersil yang kini belum adanya peraturan menteri dalam skema bisnis atau mekanisme penjualan tiket untuk jenis pesawat ini.

Selain itu, untuk tantangan selanjutnya yakni soal keamanan siber. Mengingat pesawat ini dikendalikan secara jarak jauh, proteksi terhadap ancaman siber menjadi fokus diskusi utama demi menjamin keselamatan penerbangan.

"Keamanan siber karena ini dikendalikan dari jarak jauh. Ini juga menjadi diskusi kita di komunitas aviation," paparnya.

Kendati demikian, kata dia, terkait arah kebijakan, Kemenhub menegaskan belum memberikan izin untuk pengangkutan penumpang secara komersil. Namun, pihaknya justru melihat potensi besar teknologi ini untuk mengatasi tantangan logistik di wilayah pelosok tanah air.

Seperti jenis pesawat eVTOL, diharapkan mampu mengangkut logistik hingga bobot 300 kilogram untuk menyuplai bahan pokok ke masyarakat di daerah pedalaman, pegunungan, hingga pulau terluar.

"Kebijakan kita jelas, bahwa untuk mengangkut penumpang, kita belum izinkan. Yang kita butuhkan adalah untuk angkutan logistik di area 3T," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas PT Pertamina (Persero), memperkuat dukungan terhadap pertumbuhan industri hilir di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara, melalui penyediaan energi gas bumi yang andal bagi pelaku industri.

"Komitmen tersebut diwujudkan melalui sinergi Pertagas sebagai penyedia infrastruktur energi dan anak perusahaan, PT Pertagas Niaga (PTGN) sebagai penyedia layanan gas bumi bagi pelanggan industri di kawasan tersebut," kata Direktur Utama PT Pertagas Indra P Sembiring dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kesiapan operasional PT Guthrie International Sei Mangkei Refinery (GISMR), perusahaan pengolahan dan pemurnian kelapa sawit yang berlokasi di KEK Sei Mangkei.

"PTGN melaksanakan proses Gas-In dan commissioning sebagai bagian dari tahapan menuju operasi komersial penuh fasilitas tersebut pada Juni 2026," ujarnya.

Dia menuturkan kehadiran GISMR menambah jumlah pelanggan industri yang memanfaatkan gas bumi di KEK Sei Mangkei. Sebelumnya, PTGN telah menyalurkan gas bumi kepada PT Evyap Sabun Indonesia (ESI), perusahaan oleochemical yang beroperasi di kawasan tersebut, dengan volume pasokan mencapai 3.800 MMBTUD.

Pemanfaatan gas bumi oleh berbagai sektor industri di KEK Sei Mangkei menunjukkan semakin pentingnya peran energi gas dalam mendukung efisiensi operasional, peningkatan produktivitas, dan pengembangan industri hilir nasional.

LIndra mengatakan pengembangan pemanfaatan gas bumi di KEK Sei Mangkei merupakan bagian dari upaya Pertagas Group sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina untuk menghadirkan energi yang mendukung pertumbuhan industri dan investasi di kawasan strategis nasional.

“Kehadiran gas bumi tidak hanya mendukung kebutuhan energi pelanggan secara andal, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan industri di kawasan," ucapnya.

Melalui sinergi antara Pertagas dan PTGN, perusahaan itu terus menghadirkan solusi energi yang terintegrasi guna mendukung pengembangan industri hilir yang lebih efisien, kompetitif, dan berkelanjutan.

Dalam proses commissioning GISMR, PTGN menyalurkan gas bumi dengan volume berkisar antara 209 hingga 1.330 MMBTU per hari (MMBTUD), sesuai kebutuhan pengujian utilitas pabrik, khususnya untuk operasional boiler sebagai bagian dari rangkaian uji fungsi fasilitas sebelum memasuki tahap operasi penuh.

Sementara itu, President Director PT Pertagas Niaga, Toto Yulianto mengatakan penyaluran gas bumi pada tahap commissioning merupakan langkah strategis untuk memastikan kesiapan operasional fasilitas industri sekaligus memperkuat daya saing sektor hilir nasional.

“PT Pertagas Niaga berkomitmen menghadirkan pasokan gas bumi yang andal untuk mendukung kebutuhan energi industri," ucapnya.

Toto berharap pemanfaatan gas bumi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan, sekaligus memperkuat pengembangan kawasan industri strategis seperti KEK Sei Mangkei.

Untuk mendukung penyaluran gas bumi kepada pelanggan industri di KEK Sei Mangkei, Pertagas membangun infrastruktur pipa yang menghubungkan jaringan gas bumi eksisting dengan fasilitas pelanggan.

Pada proyek GISMR, Pertagas membangun pipa interkoneksi menuju area operasional perusahaan sehingga kebutuhan energi dapat dipenuhi secara aman dan andal.

Sementara itu, PTGN sebagai anak perusahaan Pertagas yang bergerak di bidang niaga gas bumi menjalankan peran dalam penyediaan pasokan gas bumi, pengelolaan hubungan komersial dengan pelanggan, serta memastikan penyaluran gas berjalan sesuai kebutuhan operasional industri.

Kolaborasi kedua entitas tersebut menghadirkan layanan energi yang terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan kawasan industri di KEK Sei Mangkei.

Seiring bertambahnya perusahaan yang memanfaatkan gas bumi di kawasan tersebut, Subholding Gas Pertamina optimistis keberadaan infrastruktur dan layanan gas bumi yang andal akan semakin meningkatkan daya tarik investasi, memperkuat pengembangan industri hilir, serta memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim berhasil mengamankan dukungan kuat dari Kementerian Keuangan China hingga Bank Sentral China (People's Bank of China/PBOC) terkait dengan rencana penerbitan obligasi valas berdenominasi renminbi yuan, alias Panda bond.

Sebelumnya, Panda Bond juga sudah disebut mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Rakyat China. Hal ini disampaikan olehnya usai dua hari kunjungan di Beijing untuk bertemu dengan PBOC, Kemenkeu China, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), serta para investor di daratan China.

"Hasilnya cukup baik. Kami bertemu Menteri Keuangan Tiongkok, People’s Bank of China, dan juga para investor di sini. Dukungan yang diberikan kepada Indonesia sangat kuat," ujar Purbaya pada Kamis waktu setempat, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).

Menurut Purbaya, otoritas fiskal dan moneter China telah menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung rencana penerbitan perdana Panda Bond di pasar keuangan domestik negara tersebut.

"Kami meminta dukungan untuk penerbitan Panda Bond dan mereka amat mendukung. Bahkan ketika bertemu PBOC, kami meminta percepatan perizinan. Mereka menyampaikan bahwa begitu dokumen pengajuan resmi masuk, prosesnya akan segera dipercepat," klaimnya.

Purbaya menyampaikan, penerbitan Panda Bond merupakan bagian dari strategi diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan nasional agar tidak bergantung pada satu mata uang atau satu pasar keuangan tertentu.

"Ini juga sejalan dengan kerja sama transaksi mata uang lokal yang sudah terjalin antara Indonesia dan China," ujarnya.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menambahkan bahwa dukungan yang diberikan China mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Dalam berbagai pertemuan tersebut, rombongan Kemenkeu RI turut mengambil kesempatan untuk menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia yang dinilai tetap solid di tengah dinamika global.

"Fundamental ekonomi Indonesia tidak ada masalah. Beberapa isu yang menjadi perhatian investor sudah direspons dan sedang diperbaiki oleh pemerintah sesuai arahan Presiden untuk menciptakan iklim investasi yang semakin baik," ujarnya.

Menurut Purbaya, upaya penerbitan Panda Bond adalah bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas sumber pembiayaan dan investasi dari berbagai negara tanpa terikat pada kepentingan geopolitik tertentu.

"Kita menerapkan prinsip non-alignment. Semakin banyak negara yang berinvestasi dan mendukung pembangunan Indonesia tentu semakin baik. China merupakan salah satu mitra penting, tetapi kita juga terus membuka peluang kerja sama dengan Amerika Serikat, Singapura, Eropa, dan negara-negara lainnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Nasional (BSN), entitas hasil spin off unit syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) segera merealisasikan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat atau KUR Perumahan pada tahun ini.

Direktur Utama Bank BSN, Alex Sofjan Noor mengatakan guna mengejar target akhir tahun dan mendukung program strategis pemerintah, perseroan mendorong penyaluran senilai Rp500 miliar.

Proses KUR Perumahan ini akan dijalankan sepenuhnya oleh Bank BSN dengan persiapan yang sudah matang dan diproyeksikan mulai berjalan paling lama dua bulan ke depan setelah mendapat dukungan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Proses KUR Perumahan akan dijalankan oleh Bank BSN. Persiapannya sudah sangat matang. Nanti juga ada langkah untuk rumah tapak dan rumah susun subsidi yang aturannya sudah dikeluarkan," ujarnya dikutip, Kamis (14/5/2026).

Selain itu, Bank BSN juga bersiap masuk ke pembiayaan rumah tapak dan rumah susun subsidi sesuai aturan terbaru. Proyek mercusuar yang akan digarap adalah rencana pengembangan Kota Baru di Kabupaten Tangerang menggunakan lahan dari Kementerian Hukum seluas 3 hingga 4 hektar.

Kota Baru tersebut nantinya akan menjadi contoh kawasan terpadu mencakup fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, hingga olahraga bagi MBR dan menengah tanggung.

BSN mencatatkan performa penyaluran KPR Subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 16.523 unit per April 2026. Realisasi tersebut setara dengan total plafon pembiayaan senilai Rp2,7 triliun yang tersebar di seluruh Indonesia.

Alex mengatakan kinerja kuat per April 2026 tersebut didorong program perumahan rakyat.

Sebelumnya pada 2025 realisasi KPR subsidi sebesar 59.463 unit, tahun ini BSN menargetkan sebanyak 73.700 unit.

"Kami akan meningkatkan realisasi kinerja realisasi KPR Subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah setiap tahunnya untuk mendukung Program 3 Juta Rumah," ujarnya.

Lebih lanjut, pencapaian Bank BSN hingga akhir April 2026 menempatkan perseroan pada posisi kedua secara nasional dengan pangsa pasar perumahan KPR Subsidi sebesar 23,4%.

Adapun segmen perbankan syariah, Bank BSN menempati posisi pertama dan menguasai pangsa pasar KPR Subsidi Syariah mencapai 84% atau setara 16.523 unit.

"Kami menargetkan penyaluran KPR Subsidi skema FLPP sebanyak 73.700 unit di tahun 2026 ini melalui berbagai inovasi layanan digital dan penguatan kolaborasi dengan ekosistem properti," imbuh Alex.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan sejalan dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto, saat ini tengah dilakukan simulasi opsi tenor panjang hingga 40 tahun.

Opsi ini ditujukan terutama bagi pekerja muda seperti PNS, TNI, dan Polri yang baru memulai karier. Sosialisasi ke sektor perbankan terkait skema ini akan dilakukan dalam waktu dekat.

Bisnis.com, JAMBI - Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) dengan dukungan penuh dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyelenggarakan workshop bertajuk "Optimalisasi Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Lahan Gambut" di Jambi, 11–12 Mei 2026. Agenda ini difokuskan pada penguatan kompetensi teknis petani swadaya guna memastikan implementasi tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan demi menjaga keberlangsungan industri sawit nasional dari sektor hulu.

Jambi dipilih sebagai lokasi strategis mengingat wilayah ini merupakan salah satu provinsi dengan luas lahan gambut yang sangat signifikan di Indonesia.

Ketua Pelaksana sekaligus Ketua DPW Samade Jambi, Andi Ari, menjelaskan bahwa workshop ini mendatangkan para ahli di bidang pengelolaan lahan, pemupukan, hingga penggunaan herbisida ramah lingkungan. Tujuannya adalah memberikan edukasi praktis bagi petani swadaya yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi budidaya di lahan marjinal.

"Workshop ini bertujuan mendidik petani swadaya agar mampu mengelola lahan gambut seoptimal mungkin. Kami menghadirkan pakar untuk membedah tata kelola lapangan, mulai dari pemupukan hingga penggunaan herbisida yang ramah lingkungan, agar produktivitas kebun rakyat di Jambi terus meningkat melalui penerapan tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan," ujar Andi.

Senada dengan itu, Anggota Bidang Pembentukan dan Pembinaan Kelompok dan Koperasi DPP SAMADE, Sukanto, menegaskan bahwa penguatan sektor hulu adalah syarat mutlak bagi keberhasilan program hilirisasi pemerintah.

Samade berkomitmen melakukan pendampingan penuh bagi petani, termasuk dalam akses program Beasiswa Sawit bagi anak-anak petani.

"Kunci utama hilirisasi adalah sektor hulu harus diperkuat terlebih dahulu. Samade ambil peran untuk mendukung produktivitas melalui workshop ini, karena lahan gambut bisa dioptimalkan secara produktif jika kita disiplin menerapkan prinsip tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan," tutur Sukanto.

Sementara itu, Kepala Divisi Kerjasama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah, menyoroti pentingnya optimalisasi di sektor hulu untuk mendukung kebutuhan domestik yang semakin meningkat. Ia menekankan bahwa penyelesaian hambatan teknis melalui tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan merupakan langkah krusial agar penyerapan dana bantuan pemerintah dapat berjalan maksimal.

"Penguatan di sektor hulu adalah kunci, terutama di wilayah dengan karakteristik lahan gambut yang luas seperti Jambi. Melalui forum ini, kami ingin memastikan masalah teknis dapat diselesaikan bersama agar dana PSR dan sarpras segera terealisasi. Implementasi tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan sangat penting untuk mendukung program strategis pemerintah seperti B50, sehingga kebutuhan sawit nasional terpenuhi secara konsisten," jelas Helmi.

Ia juga menambahkan bahwa BPDP membuka ruang bagi produk UMKM berbasis perkebunan di Jambi untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kapasitas dan akses pemasaran.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Henrizal, yang memberikan apresiasi tinggi terhadap kolaborasi ini. Ia menilai workshop ini sebagai langkah nyata dalam menyelesaikan hambatan administratif dan teknis yang selama ini menghambat serapan program pemerintah di daerah.

"Kami sangat berterima kasih atas inisiatif Samade dan dukungan BPDP. Workshop ini sangat membantu Dinas Perkebunan dalam mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan bibit unggul serta pentingnya tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan. Ini adalah solusi konkret untuk mempercepat program PSR di Provinsi Jambi sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi bagi masyarakat," tegas Henrizal.

Melalui sinergi yang didukung oleh BPDP ini, diharapkan produktivitas kelapa sawit di Jambi dapat meningkat, sekaligus memperkuat daya saing sektor perkebunan melalui komitmen bersama terhadap tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) buka suara soal implementasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga maksimal 5% per tahun yang diumumkan pemerintah.

BNI memastikan dukungan tersebut ditopang oleh kondisi likuiditas yang memadai serta pengelolaan risiko yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menyampaikan bahwa pada prinsipnya BNI sebagai bagian dari BUMN mendukung kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM.

Dukungan tersebut telah diwujudkan melalui penyaluran KUR, termasuk KUR Super Mikro dengan suku bunga mulai dari 3%, serta skema KUR lainnya yang mengikuti ketentuan pemerintah.

“Inisiatif penyediaan kredit dengan bunga yang lebih terjangkau pada dasarnya sejalan dengan upaya meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong produktivitas pelaku UMKM. Implementasi lebih lanjut tentu akan mengikuti ketentuan resmi dari Pemerintah dan regulator,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Sebelumnya, Prabowo Subianto pada 1 Mei 2026 mengumumkan rencana penyaluran KUR dengan bunga maksimal 5% per tahun melalui bank-bank Himbara, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.

Dari sisi risiko, BNI menegaskan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Perseroan memperkuat proses penilaian kelayakan usaha, memanfaatkan data dan teknologi, serta mengoptimalkan dukungan skema penjaminan guna menjaga kualitas kredit tetap sehat.

Dengan pendekatan tersebut, kata Okki, penyaluran kredit diharapkan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan, sekaligus meminimalkan potensi risiko di tengah penyesuaian suku bunga program.

Sementara itu, dari sisi pendanaan, Okki memastikan BNI memiliki struktur likuiditas yang memadai untuk mendukung penyaluran kredit program KUR dengan bunga lebih rendah.

Penyaluran kredit akan difokuskan pada pelaku UMKM yang menjalankan usaha produktif dan memiliki kelayakan usaha yang baik.

BNI juga menegaskan bahwa strategi penyaluran ke depan akan tetap mengedepankan kualitas debitur, sejalan dengan upaya menjaga kinerja kredit tetap solid hingga akhir 2026 di tengah implementasi kebijakan baru tersebut.

Bisnis.com, PADANG - Pagi itu, sisa lumpur masih menempel di dinding bangunan dan etalase yang kosong. Aktivitas belum sepenuhnya pulih. Di sejumlah titik di Sumatra Barat, jejak banjir bandang yang terjadi pada November 2025 masih terlihat jelas meninggalkan kerusakan fisik sekaligus luka ekonomi yang dalam.

Bencana tersebut tidak hanya merobohkan rumah dan infrastruktur, tetapi juga melumpuhkan aktivitas usaha masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam waktu singkat, banyak usaha kehilangan aset, stok barang, hingga sumber pendapatan harian.

Warung yang sebelumnya menjadi tumpuan hidup kini tinggal rangka. Peralatan produksi hanyut. Rantai pasok terputus. Bagi sebagian besar pelaku UMKM, bencana itu menjadi titik henti yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya.

Dampaknya meluas. Kerusakan jalan dan jembatan membuat distribusi barang tersendat. Mobilitas perdagangan terganggu. Aktivitas ekonomi yang biasanya dinamis berubah menjadi lambat dan penuh ketidakpastian.

Data Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mencatat sekitar 15.000 pelaku UMKM terdampak langsung. Sebagian besar mengalami kerugian signifikan dan menghadapi risiko gulung tikar akibat keterbatasan modal untuk memulai kembali usaha.

Namun di tengah tekanan tersebut, proses pemulihan mulai berjalan. Sejumlah pihak mengambil peran, termasuk sektor perbankan daerah.

Di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih, Bank Nagari hadir sebagai salah satu institusi yang aktif memberikan dukungan bagi pelaku usaha terdampak.

Bank pembangunan daerah ini mencatat sebanyak 1.546 nasabah terdampak bencana, terdiri dari 1.314 nasabah konvensional dan 232 nasabah Unit Usaha Syariah. Angka ini mencerminkan skala dampak yang tidak kecil terhadap sektor usaha.

Merespons kondisi tersebut, Bank Nagari mengimplementasikan kebijakan relaksasi kredit sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan ini menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlangsungan usaha nasabah.

Relaksasi diberikan dalam berbagai bentuk, mulai dari perpanjangan tenor, penundaan pembayaran angsuran, penyesuaian suku bunga, hingga tambahan fasilitas pembiayaan.

Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra menyatakan bahwa langkah tersebut difokuskan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak, khususnya pelaku UMKM.

“Tidak hanya itu, memasuki 2026, Bank Nagari juga menawarkan skema bunga 0% untuk beberapa jenis pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdampak,” katanya, Sabtu (25/4/2026).

Kebijakan ini dinilai strategis dalam menjaga keberlangsungan usaha, terutama bagi pelaku UMKM yang mengalami tekanan likuiditas akibat kehilangan pendapatan pascabencana.

Di tengah tekanan ekonomi, sektor UMKM tetap menjadi fokus utama dalam portofolio pembiayaan Bank Nagari. Sepanjang 2025, sekitar 80% penyaluran kredit Bank Nagari dialokasikan ke sektor UMKM. Total pembiayaan tercatat sebesar Rp25,27 triliun, meskipun mengalami sedikit koreksi akibat melemahnya permintaan kredit seiring perlambatan ekonomi.

Di sisi lain, pembiayaan syariah menunjukkan pertumbuhan positif. Nilainya mencapai Rp4,63 triliun atau tumbuh 14,66% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan peningkatan minat masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah.

Untuk penyaluran KUR, Bank Nagari mencatat realisasi sebesar Rp1,38 triliun kepada 7.506 debitur. Penyaluran ini menjadi salah satu instrumen utama dalam menjaga akses pembiayaan bagi pelaku usaha di tengah kondisi yang menantang.

Menjaga Momentum Pemulihan

Pemulihan ekonomi pascabencana membutuhkan pendekatan yang lebih dari sekadar pembiayaan. Dalam hal ini, Bank Nagari turut berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melalui program Klinik UMKM Minang Bangkit.

Program ini menghadirkan layanan terpadu bagi pelaku UMKM terdampak, mulai dari akses pembiayaan, pendampingan usaha, peningkatan kapasitas produksi, hingga dukungan psikologis.

Layanan juga dilakukan secara mobile melalui Mobil Klinik UMKM, yang memungkinkan jangkauan hingga ke wilayah terdampak di pelosok daerah.

Pendekatan ini mencerminkan upaya pemulihan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga pada penguatan kapasitas dan ketahanan pelaku usaha.

Peran Bank Nagari dalam pemulihan ekonomi daerah turut mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat.

Bank ini ditunjuk sebagai penyalur KUR Pemulihan Ekonomi dengan pagu mencapai Rp1,5 triliun. Program ini difokuskan untuk mendorong kebangkitan sektor produktif di Sumatra Barat.

Skema yang ditawarkan bersifat progresif, dengan bunga 0% pada tahun pertama, 3% pada tahun kedua, dan 6% pada tahun ketiga. Plafon pinjaman mencapai Rp500 juta dengan proses pengajuan yang relatif cepat.

Penyaluran KUR diarahkan ke sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri, dan pariwisata, yang ditargetkan menyerap mayoritas pembiayaan.

Selain itu, Bank Nagari juga menghadirkan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA) dengan bunga sekitar 3% per tahun, plafon hingga Rp2 miliar, serta tenor fleksibel. Program ini diharapkan dapat mendorong modernisasi sektor pertanian serta meningkatkan produktivitas pascabencana.

Di tengah berbagai tantangan, Bank Nagari tetap mencatatkan laba sebesar Rp493,74 miliar pada 2025, meskipun mengalami kontraksi 8,24%. Kondisi ini sejalan dengan tekanan yang juga dialami industri perbankan secara umum.

Namun demikian, peran Bank Nagari sebagai penggerak ekonomi daerah tetap terjaga, terutama melalui dukungannya terhadap sektor UMKM. Bagi pelaku usaha, dukungan tersebut bukan hanya soal pembiayaan. Ia menjadi fondasi untuk memulai kembali, memperbaiki usaha, dan memulihkan kepercayaan diri setelah terpukul bencana.

Pemulihan memang tidak terjadi dalam semalam. Namun dengan dukungan yang tepat dan kolaborasi yang kuat, proses tersebut terus berjalan.

Di Sumatra Barat, roda ekonomi perlahan kembali bergerak. UMKM yang sempat terhenti mulai bangkit, satu per satu. Dari puing-puing bencana, harapan itu kembali tumbuh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pada momentum Hari Kartini, ParagonCorp sebagai Purposeful Beauty Tech Company asal Indonesia, menggelar diskusi “Her Strength, Her Light: A Journey through Doubt, Growth, and Becoming” di Wisma Habibie & Ainun.

Acara ini sekaligus memperkuat komitmen ParagonCorp mendukung pemberdayaan perempuan melalui pengembangan inisiatif Women’s Space.

Perjalanan, Keraguan, dan Kekuatan Perempuan

Sesi ini menghadirkan Retno Marsudi, Susy Susanti, Nikita Willy, Nadia Habibie, serta dr Sari Chairunnisa, yang dipandu Marissa Anita, dalam diskusi reflektif mengenai kekuatan yang terbentuk dari perjalanan hidup masing-masing.

Mengangkat narasi “menemukan kekuatan di balik rasa belum cukup”, ParagonCorp menyoroti banyak perempuan memiliki keinginan untuk berkembang tetapi masih dihadapkan pada keraguan diri.

Deputy CEO and Chief R&D Officer ParagonCorp, dr Sari Chairunnisa menuturkan, berbagai studi menunjukkan mayoritas perempuan memiliki motivasi untuk berkembang tetapi tidak semuanya memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup untuk melangkah.

‘’Sebagai contoh, riset Mestara (2025) menunjukkan 83 persen perempuan ingin berkembang, namun hanya sekitar 30 persenyang merasa cukup percaya diri untuk mengambil langkah tersebut,’’ katanya dalam pernyataan, Rabu (22/4/2026).

Sering kali, jelas dia, perempuan terlihat tenang dan mampu, tetapi di dalamnya tetap ada pertanyaan: apakah saya sudah cukup?

‘’Saya juga pernah berada di titik itu. Namun saya belajar, keraguan bukan sesuatu yang harus dihilangkan melainkan dihadapi dan justru dari situlah kita bertumbuh, sekaligus tetap rendah hati,”katanya menegaskan.

Terinspirasi dari kisah BJ Habibie dan Hasri Ainun Besari, sesi ini juga menekankan pentingnya dukungan dan relasi dalam perjalanan perempuan.

Mantan menlu, Retno Marsudi, “Pertanyaan ‘saya sudah cukup belum ya?’ atau ‘saya masih bisa lebih maju nggak ya?’ sering muncul di benak kita sebagai perempuan. Namun bagi saya, justru saat pertanyaan itu hadir, di situlah semangat saya tumbuh.”

Susy Susanti, menambahkan, dirinya tumbuh di dunia yang didominasi laki-laki. Namun pesan untuk pantang menyerah menjadi kekuatan baginya untuk terus maju. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membuka jalan bagi perempuan lain.

Nikita Willy juga mengisahkan perjalanannya. Hidup di ruang publik, kata dia, membuat perempuan sering dihadapkan pada ekspektasi dan penilaian orang lain. Namun di setiap fase kehidupan, ia belajar tetap jujur pada diri sendiri dan konsisten dengan apa yang ia jalani.

Melengkapi perspektif ini, Nadia Habibie menyampaikan, “Privilege bukan hanya tentang kesempatan, tetapi juga tanggung jawab bagaimana kita bisa memberi dampak bagi sekitar.”

Women’s Space: Dari Ruang Aman menjadi Ekosistem Kepemimpinan

Di balik berbagai perjalanan tersebut, satu benang merah muncul tidak ada satu pun perempuan yang bertumbuh sendirian. Selalu ada lingkungan yang mendukung dan menopang di setiap fase kehidupan the circle that holds her.

Namun, tidak semua perempuan memiliki akses terhadap dukungan tersebut.

Lebih dari seribu perempuan yang telah menjadi bagian dari komunitas Women’s Space, kebutuhan terbesar yang muncul adalah keinginan untuk bertumbuh, namun belum memiliki ruang yang aman untuk mencoba.

Melihat kebutuhan ini, ParagonCorp menghadirkan Women’s Space sebagai ruang bagi perempuan untuk bertumbuh, belajar, dan saling menguatkan.

Sejak dimulai pada 2023, Women’s Space telah menjangkau lebih dari 10 ribu perempuan melalui roadshow di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Palembang, dan Makassar, dengan lebih dari 1.000 peserta yang kini tergabung aktif dalam komunitas.

Women’s Space dirancang sebagai wadah bagi perempuan penggerak Indonesia untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan, meningkatkan keterampilan yang relevan, serta membangun jejaring dalam ruang yang aman dan suportif.

Memasuki fase pengembangan, ParagonCorp menghadirkan program mentorship sebagai langkah strategis untuk memperkuat dampak.

Inspiration builds community, but mentorship builds leaders. Program ini dikembangkan dalam empat pilar kepemimpinan, yaitu Leading Self, Leading Systems, Leading Enterprise, dan Leading Narratives. Pelaksanaan program ini didukung para mentor perempuan dari berbagai latar belakang, seperti:

-Analisa Widyaningrum, CEO APDC Indonesia; Psikolog, Konsultan, dan Trainer

-Shana Fatina, Founder & CEO Komodo Water

-Nadia Habibie, Executive Board The Habibie Center; Executive Director Habibie & Ainun Foundation

-Prita Ghozie, Founder & CEO Zapfinance

Melalui Women’s Space, ParagonCorp menargetkan lahirnya perempuan-perempuan pemimpin yang tidak hanya berkembang secara individu, tetapi juga mampu menciptakan dampak berkelanjutan di lingkungannya.

Women’s Space hadir dengan tujuan nurture grounded women leaders who multiply positive impact across generations.

Sejalan dengan keyakinan ParagonCorp, ketika satu perempuan bertumbuh, dampaknya tidak berhenti pada dirinya sendiri, melainkan meluas ke keluarga, komunitas, hingga generasi berikutnya.

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendukung pengembangan fasilitas dermaga hingga pabrik es untuk kepentingan masyarakat nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih di Tanjung Anom, Kabupaten Tangerang, Banten.

"Kita akan lengkapi kawasan ini (Kampung Nelayan). Bukan hanya perumahannya, tapi juga fasilitas yang membuat aktivitas nelayan lebih produktif dan berkelanjutan," kata AHY di Tangerang, Kamis.

Ia mengatakan, setelah dilakukan pembangunan 110 unit rumah layak huni bagi nelayan, maka pemerintah akan melanjutkan pengembangan dengan pendekatan terintegrasi yang mencakup infrastruktur perlindungan, fasilitas produksi, hingga penunjang distribusi hasil laut.

Menurut dia, beberapa rencana pembangunan yang disiapkan antara lain pembangunan breakwater dan tanggul pemecah ombak di kawasan pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang.

Selain itu, pihaknya bakal mendukung pembangunan jetty atau dermaga khusus sebagai tempat berlabuhnya perahu nelayan agar aktivitas bongkar muat hasil tangkapan lebih tertata dan bisa meningkatkan produktivitas bagi ekonomi masyarakat nelayan setempat.

"Dengan slurry ice dari air asin, kualitas ikan bisa lebih terjaga dan tahan lebih lama, sehingga nilai jualnya meningkat saat dipasarkan," tuturnya.

Kemudian, AHY juga telah merancang penyediaan fasilitas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) bagi nelayan guna mempermudah dalam mendapatkan energi.

"Serta bengkel perbaikan kapal untuk mendukung perawatan armada nelayan secara lebih efisien," ucapnya.

Ditambahkan dia, urgensi pendukungan fasilitas yang menjadi perhatian adalah pembangunan pabrik es berbasis teknologi slurry ice, yang menggunakan air laut. Penggunaan teknologi ini dinilai lebih efektif dalam menjaga kesegaran ikan hasil tangkapan dibandingkan es berbahan air tawar.

"Dengan slurry ice dari air asin, kualitas ikan bisa lebih terjaga dan tahan lebih lama, sehingga nilai jualnya meningkat saat dipasarkan. Penguatan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, sanitasi, dan penerangan juga akan terus dilengkapi," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan teknologi Oracle saat ini tengah agresif berinvestasi besar-besaran di bidang kecerdasan buatan (AI). Namun di balik langkah besar tersebut, muncul kekhawatiran dari pelanggan terkait potensi kenaikan harga serta penurunan kualitas layanan.

Langkah besar Oracle terlihat dari pembangunan pusat data AI dalam skala besar untuk mendukung kebutuhan mitra dan pelanggan seperti OpenAI, xAI, Meta, Nvidia, hingga AMD. Bahkan, kerja sama dengan OpenAI disebut bernilai sekitar US$300 miliar atau sekitar Rp5,1 kuadriliun dalam lima tahun.

Menurut CTO dari House of Brick Technologies Nick Walter, kualitas dukungan Oracle dilaporkan mulai menurun. Walter menyebut respons menjadi lebih lambat dan bantuan teknis terasa kurang memadai.

“Lebih banyak tanggapan Dukungan Oracle yang jelas-jelas ditulis oleh AI,” kata Walter dikutip dari The Register, Selasa (14/4/2026).

Di sisi lain, House of Brick juga mencatat semakin banyak pelanggan yang kesulitan dalam proses perpanjangan kontrak, yang kini cenderung lebih mahal dan lebih ketat dibanding sebelumnya.

Pengurangan atau penghapusan diskon juga membuat biaya layanan, khususnya Oracle Cloud Infrastructure, menjadi lebih tinggi saat kontrak diperpanjang.

Tekanan biaya juga diperkuat dengan kebijakan lisensi Java. Menurut CEO Palisade Compliance Craig Guarente, Oracle kembali melakukan audit lisensi secara aktif. Sebelumnya, sejak 2023 Oracle mengubah model berlangganan Java dari berbasis pengguna atau perangkat menjadi berbasis jumlah karyawan.

Perubahan ini dinilai dapat meningkatkan biaya secara signifikan, bahkan hingga 2–5 kali lipat untuk penggunaan yang sama.

Selain itu, pelanggan juga melaporkan adanya dorongan penjualan yang lebih agresif serta audit lisensi yang kembali diperketat, sehingga menambah tekanan dalam hubungan bisnis dengan Oracle.

Di sisi pendanaan, Oracle diketahui telah mengumpulkan dana besar, termasuk penerbitan obligasi senilai US$18 miliar atau sekitar Rp306 triliun, untuk membiayai ekspansi infrastruktur AI. Perusahaan juga diperkirakan akan terus menambah pembiayaan melalui utang, yang memunculkan kekhawatiran terhadap arus kas dan keberlanjutan jangka panjang.

Selain itu, Penasihat dan konsultan Oracle dan SAP Eric Guyer menunjukan dalam sebuah unggahan di media sosial margin keuntungan dari layanan perangkat lunak Oracle jauh lebih tinggi dibanding bisnis pusat data.

Artinya, meskipun pelanggan membayar lebih mahal untuk dukungan, nilai yang mereka terima bisa saja menurun dari sisi inovasi maupun kualitas layanan.

Dengan berbagai perubahan ini, banyak pelanggan mulai mempertanyakan apakah fokus besar Oracle pada AI akan berdampak pada bisnis perangkat lunak tradisional mereka dalam jangka panjang. (Nur Amalina)

Stabilitas operasi kilang menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan energi nasional,

Balikpapan (ANTARA) - Kilang Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (PPN RU V) Balikpapan, Kalimantan Timur menyebutkan, suplai energi tetap aman pada puncak konsumsi perayaan hari besar keagamaan dengan tetap beroperasi penuh saat Idul Fitri 1447 Hijriah hingga libur (cuti) Lebaran 2026.

"Stabilitas operasi kilang menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan energi nasional," ujar Humas PT PPN RU V Balikpapan, Dodi Yapsenang, Rabu, ketika ditanya menyangkut kegiatan kegiatan migas di Balikpapan.

Kilang berkapasitas 360 ribu barel per hari yang menjadi penopang 25-30 persen pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional tersebut, tetap operasional normal saat Idul Fitri sebagai wujud komitmen menjaga pasokan energi bagi masyarakat.

Kilang Balikpapan itu salah satu kilang berkapasitas besar di Asia Tenggara. Setelah proyek Refinery Development Master Plan/RDMP) rampung pada November 2025, sekaligus memperkuat kemampuan produksi BBM untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur.

Pekerja kilang tetap siaga di area kerja untuk memastikan setiap proses produksi berlangsung aman dan andal, jelas dia, dan manajemen perusahaan turut menyapa para pekerja sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi pekerja yang tetap bertugas pada hari raya.

Dukungan masyarakat sekitar kilang turut berperan menjaga keamanan operasional selama malam takbiran, lanjut Dodi, pihak perusahaan berterima kasih kepada masyarakat yang ikut menjaga kondusifitas, termasuk memastikan tidak ada aktivitas berbahaya di sekitar area kilang.

Pemerintah Kota Balikpapan juga rutin melakukan peninjauan terhadap Kilang Balikpapan untuk memastikan operasional tetap maksimal sebagai bagian dari tulang punggung energi nasional.

"Sangat penting menjaga keberlangsungan operasional sektor energi," kata Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, sebagai penopang kehidupan masyarakat.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Novi Abdi
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Grab Indonesia menuntaskan penyaluran Bonus Hari Raya (BHR) 2026 kepada lebih dari 400 ribu mitra pengemudi pada 9 Maret 2026. Bonus tersebut disalurkan melalui dompet digital OVO kepada mitra yang memenuhi kriteria.

Perusahaan menyebut penyaluran BHR tahun ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian bonus hari raya bagi pengemudi transportasi daring. Kebijakan tersebut sebelumnya diumumkan pada 3 Maret 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan perusahaan menggandakan alokasi anggaran BHR tahun ini menjadi sekitar Rp100 miliar hingga Rp110 miliar.

Menurutnya, peningkatan anggaran tersebut bertujuan memperluas manfaat bagi mitra pengemudi yang aktif dan produktif di platform.

"Kami bersyukur dapat terus tumbuh bersama para Mitra Pengemudi yang setiap hari menjaga kualitas layanan dan kepercayaan pelanggan di lapangan. Melalui BHR 2026, kami ingin menghadirkan apresiasi yang benar-benar terasa, berdampak langsung, dan diterima tepat waktu oleh mitra yang telah menunjukkan performa baik dan kontribusi nyata bagi ekosistem Grab," ujar Neneng dalam keterangan resmi, Selasa (10/3).

Dalam program tersebut, nominal BHR bagi pengemudi roda dua berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp850 ribu. Sementara itu, mitra roda empat menerima bonus antara Rp200 ribu hingga Rp1,6 juta.

Grab menyebut nilai pada kategori terendah untuk mitra GrabBike meningkat tiga kali lipat menjadi Rp150 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.

Perusahaan membagi penerima bonus ke dalam beberapa kategori berdasarkan kinerja, yakni Jawara, Kesatria, Pejuang, dan Anggota.

Pada kategori tertinggi, mitra Jawara roda dua dapat menerima hingga Rp850 ribu, sementara mitra Jawara roda empat memperoleh hingga Rp1,6 juta.

Penentuan penerima BHR dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti tingkat keaktifan mitra, jumlah perjalanan yang diselesaikan, tingkat penyelesaian order, jumlah hari dan jam online, rating pengemudi, serta kepatuhan terhadap standar layanan dan kode etik perusahaan.

Grab menyebut pendekatan berbasis kinerja dilakukan agar penyaluran bonus dapat berlangsung secara objektif dan tepat sasaran kepada mitra yang berkontribusi aktif dalam menjaga kualitas layanan di platform.

Selain itu, perusahaan memastikan proses distribusi BHR dilakukan melalui OVO Cash bagi mitra yang telah memiliki akun dengan nomor telepon yang sama seperti yang terdaftar di aplikasi pengemudi.

Neneng mengatakan BHR tidak hanya dimaksudkan sebagai dukungan finansial menjelang hari raya, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi perusahaan kepada para mitra pengemudi.

"Bagi Grab, BHR bukan hanya dukungan finansial menjelang Hari Raya, tetapi juga wujud penghargaan dan semangat kebersamaan yang kami bangun bersama Mitra Pengemudi," ujarnya.

Respons positif datang dari sejumlah mitra pengemudi yang menerima BHR tahun ini. Indra, mitra GrabBike di Tangerang Selatan, mengaku menerima BHR kategori tertinggi atau tier Jawara sebesar Rp850 ribu.

Ia mengatakan bonus tersebut akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran.

"Hari ini saya mendapat kejutan dari Grab berupa BHR dengan tier Jawara sebesar Rp850.000. Saya berterima kasih kepada Grab dan Bapak Presiden Prabowo. BHR ini akan saya gunakan untuk keperluan Lebaran Idulfitri." ujar Indra.Hal serupa disampaikan Muhammad Iqbal Anas, mitra GrabCar di Makassar, yang menerima BHR sebesar Rp1,6 juta. Ia menilai bonus tersebut cukup membantu memenuhi kebutuhan keluarga menjelang Idulfitri.

Sementara itu, mitra GrabBike di Tangerang, Nur Siti Aisyah, mengatakan BHR yang diterimanya sebesar Rp350 ribu akan digunakan untuk kebutuhan Hari Raya.

Penyaluran BHR 2026 ini juga menjadi bagian dari program Grab untuk Indonesia: Dukungan untuk Mitra Pengemudi dalam 3 Babak, di mana BHR merupakan babak kedua yang mengusung semangat "Memberi Makna".