JAKARTA - Eks Ketua Ombudsman RI Hery Susanto menepis dakwaan jaksa terkait kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel. Dalam perkara ini, Hery didakwa menerima suap yang total nilainya mencapai Rp4,8 miliar.

Hal itu Hery sampaikan seusai sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026). "Nanti akan dibuktikan oleh PH saya, saya tidak ada menerima aliran uang," kata Hery saat meninggalkan ruang sidang.

Dari jumlah suap tersebut, Hery turut didakwa menerima rumah yang berlokasi di Cakung, Jakarta Timur senilai Rp2,2 miliar. Hery menggelengkan kepala saat ditanya awak media terkait apakah dirinya pernah tinggal di rumah tersebut. "Itu rumah tua itu," ujarnya.

Hery menyebutkan, penasihat hukumnya akan membuktikan bantahannya ini. "Nanti PH saya akan membuktikan semua," ucapnya.

Diketahui, Hery Susanto didakwa menerima suap Rp4,8 miliar terkait kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel. Jumlah tersebut terdiri dari uang sebanyak Rp2,6 miliar dan rumah senilai Rp2,2 miliar.

"Bahwa terdakwa Hery Susanto selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu sebagai anggota Ombudsman periode 2021 sampai dengan 2026 telah menerima hadiah atau janji berupa penerimaan sejumlah uang dan barang," kata Jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Lihat video: BABAK BARU KORUPSI CPO! Eks Anggota Ombudsman Jadi Tersangka Kasus CPO



Jaksa menjelaskan, pemberian tersebut sebagai upaya untuk penetapan nilai kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PKH PT Toshida Indonesia dan PT. Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai perbuatan maladministrasi.

Selain itu, uang tersebut agar Hery menyatakan penolakan peningkatan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi menjadi IYP operasi produksi atas nama PT. Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talent Raiper sebagai perbuatan maladministrasi.

Berikut rincian penerimaan Hery Susanto:

1. Dari Laode Sinarwan Oda selaku Direktur PT Toshida Indonesia sebesar Rp675.000.000 melalui Lukman Malanua yang diberikan melalui Edy Sugandi.

2. Dari Japen Choan alias Upen selaku Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri sebesar Rp200.000.000 melalui Lukman Malanua.

3. Dari Agung Dinarno berupa rumah yang terletak di Pulo Gebang Permai Blok D5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur seharga Rp2.200.000.000

4. Dari Agung Dinarno melalui Edy Sugandi sebesar Rp1.000.000.000 dan sebesar Rp200.000.000

5. Dari Agung Dinarno sebesar Rp525.000.000

6. Dari Muhammad Rosal selaku wakil PT Mitra Kumala Energi melalui Agung Dinarno sebesar Rp50.000.000.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) memastikan bakal tetap mengejar penarikan tunggakan royalti PT Indobuildco yang terafiliasi Pontjo Sutowo terkait pengelolaan eks-Hotel Sultan.

Direktur Utama PPK GBK, Rakhmadi Afif Kusumo menjelaskan bahwa upaya tersebut tetap dijalankan usai PPK GBK memenangkan gugatan di persidangan tingkat pertama. Di mana, pada hari ini proses eksekusi Hotal Sultan juga telah dilakukan.

"Oke, itu memang ada urusan perdata. Dan nanti lebih detail dari kuasa hukum, kita sudah menang di tingkatan yang pertama. Dan ini mau di-check ulang, bahwa kita akan jalankan juga [penarikan tunggakan royalti] tetap dijalankan," ujar Rakhmadi saat ditemui di Kompleks Hotel Sultan, Kamis (18/6/2026).

Selain itu, PPK GBK menilai penarikan tunggakan royalti tersebut bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak Pontjo Sutowo.

Pasalnya, dana tersebut merupakan bagian dari kewajiban finansial yang harus disetorkan langsung kepada kas negara.

Hingga saat ini, tim kuasa hukum PPK GBK tengah melakukan pemeriksaan ulang terhadap detail perkara guna menyusun langkah hukum berikutnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum PPKGBK, Kharis Sucipto memerinci bahwa total tunggakan royalti PT Indobuildco atas Hotel Sultan mencapai US$45,3 juta atau setara dengan Rp761 miliar. Di mana, tagihan itu merupakan tunggakan royalti selama 17 tahun terakhir.

Kharis menambahkan, dana tersebut seharusnya masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pemanfaatan lahan Blok 15 di kawasan Senayan yang merupakan Barang Milik Negara (BMN).

“Meskipun PT Indobuildco sudah mendapatkan privilege selama 50 tahun, namun hingga kini mereka masih bertahan di Blok 15 Kawasan GBK. Bahkan PT Indobuildco belum membayar tunggakan royalti selama 17 tahun yang angkanya mencapai USD45,3 juta atau hari ini sekitar Rp761 miliar,” ujar Kharis dalam keterangan resmi, Sabtu (7/2/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih dari Rp1 triliun dari hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung. Setoran tersebut menunjukkan kontribusi pemulihan aset terhadap penerimaan negara di tengah upaya memperkuat kapasitas fiskal.

PNBP yang diserahkan berasal dari sejumlah sumber, mulai dari hasil lelang aset, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, hingga pengembalian aset dari perkara tindak pidana korupsi.

Rinciannya, hasil lelang aset melalui BPA Fair 2026 mencapai Rp978,1 miliar, hasil penelusuran aset tanah dan bangunan sebesar Rp30,9 miliar, serta pengembalian aset terpidana korupsi Eddy Tansil senilai Rp51,6 miliar. Selain itu, terdapat hasil lelang sebesar Rp19,1 miliar yang diserahkan kepada korban.

Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor BPA Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Purbaya mengatakan, pemulihan aset menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keuangan negara karena aset yang berhasil dikembalikan dapat menjadi tambahan penerimaan untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

“Pemulihan aset merupakan bagian penting dari upaya menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan penerimaan negara yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Purbaya.

Menurut Purbaya, keberhasilan pemulihan aset menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga pemulihan kerugian negara melalui pengembalian aset.

Ia juga menyoroti keberhasilan pengembalian aset dalam perkara korupsi Eddy Tansil yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Menurut dia, kasus tersebut menjadi bukti bahwa hak negara atas aset hasil tindak pidana tetap dapat dikejar meski waktu telah berlalu.

“Kasus Eddy Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masa lalu tanpa penyelesaian. Siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar. Waktu boleh berjalan, tetapi hak negara tidak boleh hilang,” tuturnya.

Purbaya menilai capaian tersebut merupakan hasil sinergi berbagai instansi pemerintah dalam menyelamatkan aset negara. Kolaborasi antarlembaga dinilai penting untuk memastikan aset yang sebelumnya belum dapat dipulihkan dapat kembali memberikan manfaat bagi negara.

Kementerian Keuangan, lanjut Purbaya, akan mengelola seluruh penerimaan dari pemulihan aset secara tertib dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga berkomitmen memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Agung dan pemangku kepentingan lainnya guna mengoptimalkan pemulihan aset negara di masa mendatang.

Siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hasil pemulihan aset senilai Rp1,02 triliun mendukung pembiayaan pembangunan.

Purbaya mengatakan pemulihan aset yang dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung mencerminkan penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga memastikan pemulihan kerugian negara melalui optimalisasi pengembalian aset.

“Pemulihan aset merupakan bagian penting dari upaya menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan penerimaan negara yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Menkeu di Jakarta, Senin.

PNBP yang diterima Kementerian Keuangan terdiri atas hasil lelang BPA Fair 2026 sebesar Rp978,1 miliar, hasil penelusuran aset tanah dan bangunan senilai Rp30,9 miliar, serta hasil penelusuran aset terpidana kasus korupsi Edi Tansil berupa uang sebesar Rp51,6 miliar.

Selain itu, turut diserahkan hasil lelang kepada korban sebesar Rp19,1 miliar.

Bendahara negara menyoroti keberhasilan pengembalian aset dalam perkara korupsi Edi Tansil yang telah berlangsung selama puluhan tahun menunjukkan bahwa hak negara atas aset yang berasal dari tindak pidana tidak akan hilang oleh berjalannya waktu.

“Kasus Edi Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masa lalu tanpa penyelesaian. Siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar. Waktu boleh berjalan, tetapi hak negara tidak boleh hilang,” tambahnya.

Dia pun menyatakan pihaknya berkomitmen untuk mengelola seluruh penerimaan negara, termasuk yang berasal dari pemulihan aset, secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan yang baik diharapkan semakin memperkuat kapasitas fiskal negara dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ke depan, Kemenkeu akan terus memperkuat sinergi dengan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung serta seluruh pemangku kepentingan guna mengoptimalkan pemulihan aset dan penyelamatan keuangan negara,” tutur Purbaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG — Kementerian Keuangan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) melaporkan realisasi pendapatan negara hingga 30 April 2026 mencapai Rp5,29 triliun atau 25% dari target dalam APBN tahun ini.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Rahmadi Murwanto mengatakan penerimaan pajak masih menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara di wilayah tersebut.

"Hingga akhir April 2026, penerimaan pajak terealisasi sebesar Rp4,02 triliun atau 23,12 persen dari target. Secara tahunan, penerimaan pajak tumbuh 11,69 persen," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, pertumbuhan penerimaan pajak didorong oleh peningkatan setoran masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari bendahara pemerintah serta pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) tahunan badan dari sektor perkebunan sawit.

Selain pajak, pendapatan negara di Sumsel juga ditopang oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hingga April 2026, realisasi PNBP mencapai Rp1,26 triliun atau 51,17% dari target.

“Dan secara tahunan, capaian (PNPB) tersebut tumbuh 40,57% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan PNBP terutama berasal dari peningkatan signifikan pada kelompok PNBP lainnya yang bersumber dari penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu (TAYL),” jelasnya.

Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp106,54 miliar atau 6,12% dari target. Capaian tersebut mengalami kontraksi 48,44% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Penurunan penerimaan kepabeanan dan cukai dipengaruhi oleh melemahnya harga patokan ekspor serta berkurangnya volume ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya,” imbuhnya.

Sementara itu, realisasi belanja negara di Sumsel selama empat bulan pertama 2026 mencapai Rp12,61 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp4,24 triliun atau 29,06% dari pagu.

“Pertumbuhan belanja pemerintah pusat mencapai 28,19%, didorong oleh kenaikan belanja pegawai, percepatan realisasi belanja barang, serta meningkatnya belanja modal. Selain itu, pertumbuhan yang cukup tinggi juga dipengaruhi basis perbandingan yang rendah pada tahun sebelumnya akibat kebijakan efisiensi anggaran,” tuturnya.

Adapun realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp8,37 triliun atau 36,36% dari pagu. Secara tahunan, penyaluran TKD mengalami kontraksi 11,60% seiring penurunan alokasi transfer pada 2026.

Meski demikian, kinerja penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik dinilai tetap optimal untuk mendukung belanja dasar pemerintah daerah, operasional pemerintahan, serta pelayanan publik kepada masyarakat.

MANGGARAI - Kejaksaan Negeri Manggarai Barat berhasil memulihkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.094.098.671 sepanjang tahun 2026 dari hasil penanganan kasus tindak pidana korupsi. Seluruh uang tersebut kini telah resmi disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Proses penyerahan uang pengganti ini dipimpin langsung Kepala Kejari Manggarai Barat Yoanes Kardinto. Dia didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Muhammad Ifan beserta jajaran di kantor Kejari Manggarai Barat.

Yoanes mengatakan, pengembalian kerugian negara merupakan pilar penting dalam penegakan hukum kasus korupsi. Keberhasilan penanganan perkara tidak lagi hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dipenjara melainkan juga dari seberapa besar aset negara yang berhasil diselamatkan untuk kepentingan publik.

“Penanganan kasus korupsi bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan juga memastikan uang negara kembali agar bisa dimanfaatkan untuk pembangunan,” ujarnya, Rabu (3/6/2026).

Dana lebih dari Rp2 miliar tersebut dihimpun dari berbagai perkara korupsi yang ditangani bidang Pidsus Kejari Manggarai Barat selama 2026. Proses pemulihan ini dilakukan melalui mekanisme hukum yang terukur sebagai bagian dari program pemulihan aset (asset recovery).

Langkah tegas ini membuktikan bahwa penegakan hukum harus memberikan dampak konkret bagi masyarakat. Melalui uang yang kembali ke kas negara, manfaatnya diharapkan dapat dirasakan langsung lewat program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Pemulihan aset ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh pejabat publik agar selalu mengelola anggaran secara transparan dan berintegritas.

“Uang yang kita selamatkan ini akan kembali ke masyarakat, karena itu integritas dalam pengelolaan anggaran adalah harga mati yang tidak bisa ditawar,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menetapkan aturan baru terkait pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan profesi keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 33/2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

"Terdapat kebutuhan mendesak berupa perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Keuangan terutama pada organisasi Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 158l2024 tentang Kementerian Keuangan," jelas poin pertimbangan PMK 33/2027 itu, dikutip Selasa (26/5/2026).

Beleid yang diteken oleh Purbaya pada 13 Mei 2026 dan diundangkan pada 25 Mei 2026 ini mengklasifikasikan tiga jenis PNBP kebutuhan mendesak yang berlaku, yaitu biaya perizinan, biaya persetujuan, serta denda administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1).

Dalam lampiran aturan tersebut, pemerintah merinci struktur tarif untuk layanan profesi keuangan. Misalnya, untuk Izin Akuntan Publik dan perpanjangannya, dipatok tarif masing-masing Rp1.000.000 per permohonan.

Sementara untuk Izin Usaha Kantor Akuntan Publik (KAP), tarifnya bervariasi mulai dari Rp1.500.000 untuk kategori perseorangan, hingga Rp6.000.000 untuk kategori rekan 5 orang atau lebih.

Purbaya juga menetapkan tarif untuk persetujuan bagi entitas asing. Pendaftaran KAP Asing atau Organisasi Audit Asing dikenakan tarif sebesar Rp10.000.000 per permohonan.

Selain perizinan, beleid ini juga memperketat kedisiplinan melalui instrumen denda administratif. Bagi KAP yang terlambat menyampaikan laporan, baik laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, maupun laporan pendidikan profesional berkelanjutan, akan dikenakan denda sebesar Rp100.000 per hari kerja keterlambatan, dengan plafon denda maksimal mencapai Rp2.000.000.

Kendati demikian, ada pengecualian. Pasal 2 PMK 33/2026 menegaskan bahwa dengan pertimbangan tertentu, tarif PNBP tersebut dapat dikenakan hingga Rp0,00 atau 0%, yang mekanismenya akan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun untuk memberikan kepastian hukum bagi pungutan yang telah berjalan, aturan ini juga mengatur ketentuan peralihan. Pungutan PNBP yang telah dipungut dan disetor ke kas negara sejak 1 Agustus 2025 hingga aturan ini berlaku, diakui dan dicatat sebagai PNBP yang sah sesuai ketentuan yang berlaku yang diatur dalam Pasal 4.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," tutup Pasal 5 PMK 33/2026 itu.

Bisnis.com,JAKARTA — Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minerba mencapai Rp48,95 triliun per 30 April 2026.
Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, realisasi itu tumbuh 6,21% dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni Rp46,09 triliun.
"Dari sisi PNBP realisasi Ditjen Minerba saat ini dari periode Januari sampai April mencapai Rp48,95 triliun, sebenarnya kalau ditarik sampai 15 Mei mencapai Rp55 triliun," ucap Tri dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (19/5/2026).
Adapun, target PNBP 2026 ditetapkan sebesar Rp134 triliun. Angka tersebut tumbuh 7,36% dibandingkan target PNBP minerba pada 2025 yang ditetapkan sebesar Rp124,7 triliun.
"Dan dari sisi target [PNBP] 2026 sudah mencapai jumlah meningkat dibanding 2025," kata Tri.
Kendati realisasi PNBP naik, sektor pertambangan nasional menghadapi tantangan yang tidak mudah pada tahun ini. Hal itu tecermin dari kontraksi sebesar 2,14% (year-on-year/yoy) pada kuartal I/2026.
Pelemahan itu terjadi di tengah pembatasan kuota produksi, keterlambatan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) hingga melemahnya permintaan global.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertambangan yang terkoreksi sebesar 2,14% pada kuartal I/2026 itu terjadi di tengah kinerja ekonomi yang tetap tumbuh positif yakni sebesar 5,61% yoy.
Sebagai gambaran, sektor pertambangan masih menjadi salah satu kontributor utama penopang utama produk domestik bruto (PDB), bersama dengan empat sektor lainnya yakni industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi, sektor pertambangan berkontribusi sekitar 63,52% terhadap total PDB.
Tak hanya secara tahunan, kontraksi kinerja sektor pertambangan juga tecermin pada periode kuartalan. BPS mencatat laju perkembangan industri pertambangan terkoreksi hingga 8,20% pada kuartal I/2026 bila dibandingkan dengan realisasi pada kuartal IV/2025.
Hal itu sejalan dengan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2026 yang terkontraksi 0,77% bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Timah (Persero) Tbk menyetorkan Rp 1,62 triliun ke negara sepanjang 2025 dalam bentuk pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Jumlah setoran anak usaha MIND ID tersebut meningkat 106,9 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp 855,04 miliar.

Corporate Secretary PT Timah Ruddy Nursalam mengatakan, kontribusi pajak dan PNBP itu berasal dari berbagai komponen, mulai dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PBB, royalti, bea keluar, hingga iuran produksi yang wajib dibayarkan perusahaan sebagai pemegang izin usaha pertambangan.

"Peningkatan kontribusi kepada negara ini sejalan dengan membaiknya kinerja perusahaan sepanjang tahun 2025. Perusahaan membukukan laba bersih sebesar Rp 1,31 triliun pada tahun 2025," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, kenaikan kontribusi tersebut menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung penerimaan negara, sekaligus memperkuat peran sebagai salah satu entitas strategis nasional di sektor pertambangan timah.

Ruddy menambahkan, PT Timah tidak hanya berfokus pada pengelolaan dan produksi mineral strategis, tetapi juga berkomitmen memastikan seluruh aktivitas perusahaan memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi negara.

Ia bilang, sebagai perusahaan pertambangan milik negara, PT Timah bertanggung jawab untuk terus menjaga kontribusi terhadap penerimaan negara melalui setoran pajak dan PNBP guna mendukung pembangunan nasional.

"Kontribusi melalui pajak dan PNBP merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, sehingga manfaatnya dapat dirasakan kembali oleh masyarakat dan negara," ucapnya.

Ruddy juga memastikan PT Timah akan terus memperkuat kepatuhan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan perusahaan dengan mengedepankan prinsip good mining practice dan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Badung, Bali (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, menyetorkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp364,7 miliar selama periode Januari-April 2026.

“Realisasi itu sudah mencapai 22,7 persen dari target tahun ini sebesar Rp1,6 triliun,” kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bugie Kurniawan di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

Realisasi itu lebih rendah dibandingkan periode sama 2025 yang saat itu mencapai Rp531,1 miliar dengan target saat itu mencapai Rp1,56 triliun.

Selain berasal dari pendapatan visa, PNBP di imigrasi juga bersumber dari pendapatan paspor, pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali dan pendapatan pelayanan keimigrasian lainnya.

Menurut dia, konflik Timur Tengah menjadi salah satu penyebab kontraksi penerimaan PNBP tersebut yaitu karena sempat ditutupnya jalur udara yang berdampak terhadap pembatalan penerbangan internasional khususnya yang transit di Timur Tengah seperti Doha, Dubai, dan Abu Dhabi.

Untuk menggenjot penerimaan, pihaknya akan menambah inovasi berupa layanan baru kepada masyarakat dan wisatawan asing yang mengurus izin keimigrasian untuk memberikan nilai tambah.

Salah satunya menambah kenyamanan dan layanan ruang tunggu di Kantor Imigrasi Ngurah Rai.

“Kami akan meningkatkan layanan yang harapannya salah satunya untuk mendorong PNBP,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga akan menata kembali alur pelayanan di tempat pemeriksaan imigrasi di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai yang memiliki jalur lebih pendek dibandingkan Bandara Soekarno Hatta.

Di terminal kedatangan internasional di Bali misalnya, begitu penumpang tiba disambut area untuk mengurus visa saat kedatangan (visa on arrival/VoA), meja layanan karantina dan meja layanan All Indonesia.

“Sehingga arena tersebut cukup padat karena banyak desk antarinstansi yang ada di tengah kedatangan penumpang dan konter imigrasi. Ini kami perbaiki,” imbuhnya.

Nantinya, konter layanan VoA akan berada di sisi kiri dan kanan penumpang, dilengkapi perangkat All Indonesia sehingga jalur tengah terminal kedatangan internasional menjadi steril.

“Kami berupaya meningkatkan penggunaan autogate karena ini cepat tapi tidak mengesampingkan keamanan karena sistem pemeriksaan sudah canggih,” imbuhnya.

Adapun paspor yang bisa melewati fasilitas itu, lanjut dia, penumpang yang memiliki paspor dengan dilengkapi chip elektronik.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG —Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sumatra Selatan (Sumsel) hingga 31 Maret 2026 masih menopang stabilitas ekonomi daerah, meski tertekan pelemahan ekspor dan perlambatan transfer ke daerah.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Rahmadi Murwanto mengatakan aktivitas ekonomi pada awal tahun mulai menguat, terutama didorong oleh konsumsi masyarakat dan investasi.

"APBN tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama di tengah ketidakpastian global dan tekanan inflasi. Konsumsi dan investasi mulai bergerak positif, meskipun terdapat beberapa tekanan dari sisi fiskal," kata Rahmadi Murwanto dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Pendapatan negara di Sumsel terealisasi Rp3,19 triliun atau 15,10% dari target. Kontributor utamanya adalah penerimaan pajak sebesar Rp2,42 triliun (14,28%), yang ditopang peningkatan setoran PPN dan PPh 21 seiring membaiknya aktivitas sektor unggulan seperti kelapa sawit dan karet.

Di sisi lain, kinerja kepabeanan dan cukai mengalami tekanan. Realisasinya sebesar Rp61,49 miliar atau 3,53% dari target, terkontraksi 67,27% secara tahunan (year-on-year/yoy).

"Penurunan ini dipengaruhi oleh melemahnya harga patokan ekspor serta volume ekspor komoditas," imbuhnya.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp713,77 miliar atau 28,88% dari target, terutama ditopang layanan Badan Layanan Umum (BLU) di sektor kesehatan dan pendidikan.

Dari sisi belanja, realisasi APBN mencapai Rp9,51 triliun atau 24,92% dari pagu. Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp2,91 triliun (19,29%) dan tumbuh positif, didorong peningkatan belanja pegawai serta belanja modal.

Sebaliknya, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,59 triliun (28,62%) mengalami kontraksi seiring penurunan alokasi nasional.

"Meski demikian, dana tersebut tetap menjadi penopang utama pembiayaan layanan publik, terutama melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik," ujar dia.

Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Sumsel mencatat surplus USD947,11 juta, namun terkontraksi 47,28% (yoy) sejalan dengan penurunan ekspor menjadi USD1,25 miliar atau turun 38,89% (yoy).

Adapun ekspor masih didominasi batu bara, karet, dan pulp. Sementara itu, impor meningkat 20,01% (yoy) menjadi USD307,31 juta, didominasi mesin, pupuk, serta peralatan industri seperti turbin dan generator—mengindikasikan meningkatnya aktivitas produksi dan investasi.

DJPb Sumsel menekankan ke depan sinergi pemerintah pusat dan daerah akan terus diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan.

"Khususnya menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi terutama pangan, serta mendorong akselerasi belanja agar pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan,” tutupnya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di wilayah Sultra periode 2013-2025.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan kasus ini bermula ketika perusahaan PT TSHI bermasalah dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait perhitungan PNBP.

“Jadi pada awalnya ada salah satu perusahaan bernama PT TSHI itu memiliki permasalahan perhitungan PNBP oleh Kemenhut,” kata Syarief dalam konferensi pers, Kamis (16/4/2026).

Perusahaan tambang itu kemudian menghubungi Hery yang saat itu masih menjabat sebagai Komisioner Ombudsman. Hery kemudian menerbitkan surat rekomendasi khusus untuk membatalkan kebijakan Kemenhut.

“Kemudian bersama-sama dengan Saudara HS ini untuk mengatur, sehingga surat atau kebijakan yang dilakukan oleh Kemenhut itu dikoreksi oleh Ombudsman, dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar,” katanya.

Lihat video: Presiden Prabowo Lantik Ketua dan Anggota Ombudsman 2026-2031, Ini Daftarnya

Syarief menjelaskan sebagai imbalannya, Hery menerima uang sebesar Rp1,5 miliar dari Direktur PT TSHI. Lewat surat itu, kata dia, kebijakan Kemenhut yang sebelumnya berlaku juga menjadi dibatalkan.

"Kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini adalah kurang lebih sejumlah Rp1,5 miliar rupiah," jelas dia.

Atas perbuatannya, Hery dijerat Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, Pasal 5, dan Pasal 606 KUHP. Ia juga langsung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejari Jaksel selama 20 hari kedepan.