Bisnis.com, MEDAN – Ekonom dari Universitas Sumatra Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo menyebut defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) regional Sumatra Utara pada September 2025 yang mencapai Rp24,2 triliun diakibatkan oleh penerimaan dari sektor pajak yang seret atau tertekan.

“Penyebab utama defisit ini adalah bahwa penerimaan pajak dan penerimaan lainnya di Sumut mengalami tekanan. Perpajakan, khususnya, menunjukkan perlambatan,” kata Wahyu kepada Bisnis, Senin (3/11/2025).

Sebelumnya dari data Direktorat Jenderal Pajak Sumatra Utara, penerimaan pajak di Sumut hingga akhir September 2025 baru sekitar 46,69% atau Rp15,21 triliun dari target Rp32,57 triliun di tahun 2025.

Dijelaskan Wahyu, perlambatan sektor pajak disebabkan oleh perubahan sistem administrasi seperti penerapan Coretax, serta kebijakan pembatasan impor yang mengurangi basis Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/ Pajak Pembelian Barang Mewah (PPnBM).

Di sisi lain, lanjutnya, pendapatan negara bukan pajak memang tumbuh dalam beberapa bagian. Namun skala pertumbuhan itu masih terbatas dibanding belanja dan transfer rutin yang terus berjalan.

Wahyu menyebut defisit muncul karena ketidakseimbangan antara penerimaan yang relatif rendah dan transfer ke daerah yang lebih tinggi.

“Neraca APBN di wilayah Sumut yang mencatat posisi defisit karena arus belanja pusat dan transfer ke daerah (TKD) melebihi penerimaan yang berhasil dihimpun di Sumut,” ujar Wahyu.

Dari sisi belanja, Wahyu membeberkan bahwa pemerintah pusat terus menjalankan program-program operasional, membayar gaji pegawai, serta mengalokasikan dana ke pemerintah daerah sehingga beban aliran dana keluar ke wilayah cukup besar.

Sementara dari sisi penerimaan, meskipun ada komponen-komponen seperti pajak (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan), kepabeanan dan cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ternyata belum mampu menutup besarnya pengeluaran yang datang dari pusat.

Kendati, posisi defisit APBN di wilayah Sumut periode September 2025 disebut Wahyu masih dalam batas wajar dan tak menjadikan Sumut sebagai provinsi dengan potensi ekonomi yang buruk.

“Tidak ada permasalahan karena sebagian penerimaan pajak dan lainnya yang berasal dari Sumut, tidak [bisa] dipungut pajaknya di Sumut,” tambahnya.

Dia mencontohkan perusahaan-perusahaan di Sumut yang berkantor pusat di Jakarta. Pembayaran pajak perusahaan tersebut sebagian besar masuk ke keuangan Jakarta.

Di samping itu, tak sedikit penerimaan dari kekayaan sumber daya alam di Sumut yang langsung ke pusat sehingga tidak dihitung menjadi APBN dari Sumut.

Wahyu menjelaskan defisit APBN di daerah menunjukkan bahwa daerah memiliki sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.

Untuk itu, kata dia, pembiayaan itu harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk pembangunan daerah.

“Apalagi jika pemanfaatannya lebih cepat agar memberikan dampak yang lebih tinggi, atau ada efek multiplier bagi perekonomian daerah,” ujarnya.

Bisnis.com, MEDAN – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di Sumatra Utara (Kemenkeu Satu) mencatat kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Sumut hingga September 2025 mengalami defisit sebesar Rp24,18 triliun.

Kepala Kemenkeu Satu Nofiansyah mengatakan defisit terjadi lantaran adanya selisih antara sektor penerimaan dan belanja negara.

Dia menyebut pendapatan negara di Sumut terealisasi Rp20,34 triliun hingga 30 September 2025, atau sekitar 54,78% dari target Rp37,13 triliun pada tahun ini.

Sementara itu, realisasi belanja negara di Sumut hingga periode yang sama sebesar Rp44,52 triliun dari pagu Rp63,58 triliun, atau sekitar 70,02%.

“Selisih antara belanja dan pendapatan menjadikan defisit APBN sampai dengan 30 September 2025 sebesar Rp24,18 triliun,” ujar Nofiansyah, dikutip Jumat (31/10/2025).

Nofiansyah menjelaskan sumber penerimaan negara terdiri dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Hingga 30 September 2025, realisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai melampaui target hingga 113,98% atau tercatat Rp2,59 triliun dari target Rp2,27 triliun.

Hal yang sama juga tampak pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang telah mencapai Rp2,53 triliun, atau sekitar 111,02% dari target Rp2,28 triliun.

Sementara itu, penerimaan pajak di Sumut tercatat baru sekitar 46,69% dari target Rp32,57 triliun. Per 30 September 2025, pajak yang berhasil dikumpulkan kedua kantor Direktorat Jenderal Pajak di Sumut sebesar Rp15,2 triliun.

Adapun, belanja negara di Sumut terus bertumbuh hingga Rp44,52 triliun periode 30 September.

Nofiansyah mengatakan realisasi belanja negara di Sumut mengalami peningkatan secara bulanan dibanding Agustus yang tercatat Rp39,47 triliun. Namun jika dibandingkan periode yang sama tahun 2024, realisasi belanja negara di Sumut mengalami penurunan dari sebelumnya Rp50,01 triliun.

“Penurunan itu dipengaruhi oleh penurunan belanja pemerintah pusat akibat efisiensi anggaran tahun 2025,” tambahnya.

Komponen belanja negara di Sumut terbagi menjadi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.

Nofiansyah menyebut realisasi belanja pemerintah pusat di Sumut hingga 30 September sebesar Rp12,57 triliun dengan rincian untuk belanja pegawai sebesar Rp7,92 triliun; belanja barang sebesar Rp3,81 triliun; belanja bansos sebesar Rp54,93 miliar; serta belanja modal Rp782,25 miliar.

Sedangkan untuk belanja transfer ke daerah (TKD) ke Sumut terealisasi sebesar Rp31,95 triliun, atau sebesar 73,85% dari pagu Rp43,26 triliun.

Nofiansyah menyebut TKD digunakan untuk layanan publik seperti sekolah dan puskesmas, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Dana alokasi umum dan dana bagi hasil mengalami peningkatan realisasi secara tahunan (year-on-year) karena peningkatan kinerja daerah dalam menyampaikan syarat salur,” ujarnya.