Bisnis.com, MEDAN - Pengamat sekaligus akademisi dari Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) Gunawan Benjamin memprakirakan inflasiSumatra Utara (Sumut) akan kembali tinggi pada Mei 2026.

Hal itu disebutnya lantaran sejumlah komoditas terpantau mengalami kenaikan pada Mei. Bawang merah, misalnya, dari pengamatan di sejumlah pasar di Deli Serdang dan Medan, rata-rata naik hampir 10,5%. Per Senin (1/6/2026) harga komoditas bawang merah tercatat mencapai Rp46.000 per kilogram (kg).

"Secara keseluruhan saya memperkirakan Sumut akan membukukan inflasi besar di Bulan Mei ini. Secara bulanan inflasinya bisa mencapai 0,6% lebih (MtM/month to month)," ujarnya, Selasa (2/6/2026).

Dari pantauan di lapangan, ujarnya, komoditas pangan strategis seperti cabai merah keriting naik dalam rentang 37% hingga 47%. Begitupun dengan cabai rawit yang naik di rentang 38%-53%, wortel naik sekitar 15%, serta tomat yang naik harganya hingga 62%. Dia menyebut ini berpeluang besar membawa Sumut mencetak inflasi tinggi pada Mei.

Tak hanya dari komoditas pangan, sejumlah harga kebutuhan harian lain juga disebutnya mengalami kenaikan yang berpotensi semakin mendorong kenaikan laju tekanan inflasi. Kenaikan harga itu antara lain terjadi pada pembalut wanita, kopi bubuk, sabun mandi cair, popok bayi, air kemasan, detergen, ikan teri, hingga BBM nonsubsidi dan gas elpiji 12 kg.

Gunawan mengatakan kenaikan laju tekanan inflasi pada bulan Mei di Sumut sudah diproyeksi jauh hari sebelumnya.

Pemicu inflasi wilayah ini masih dimotori oleh kenaikan harga barang yang diatur oleh pemerintah. Selain itu, disebabkan pula oleh kenaikan harga plastik dan dampak dari pelemahan mata uang Rupiah terhadap dolar AS.

Gunawan pun memperhitungkan kenaikan laju tekanan inflasi di Sumut masih berpeluang berlanjut. Sejumlah faktor disebutnya menjadi pendorong, antara lain tekanan pada mata uang Rupiah, ketidakpastian geopolitik, kenaikan harga minyak mentah dunia, dan kenaikan biaya logistik.

Di samping itu, lanjutnya, potensi penyesuaian kembali harga BBM, lompatan biaya produksi yang mendorong kenaikan harga pokok produksi (HPP), hingga potensi gangguan produksi akibat El nino juga dapat berpengaruh terhadap laju kenaikan inflasi Sumut.

Gunawan mengatakan perlu upaya terukur dari pemerintah di daerah untuk penyelamatan sisi suplai. Ini lebih mungkin dilakukan ketimbang mengendalikan kenaikan biaya bahan baku, lompatan biaya logistik, maupun cuaca buruk yang dipicu oleh Godzilla El nino.

Terlebih, masalah baru akan berpeluang muncul jika disparitas (perbedaan) harga kebutuhan masyarakat Sumut memiliki gap yang terlalu lebar dengan provinsi lainnya. Hal ini dapat menyeret Sumut dalam pusaran kenaikan harga meskipun gangguan El Nino diproyeksi tak berdampak terlalu besar di Sumut.

"Potensi ledakan harga pangan ke depan masih berpeluang terjadi yang membutuhkan mitigasi serius. Kondisi ini membutuhkan kesigapan pemerintah dalam mengantisipasi sejumlah kemungkinan buruk ekonomi eksternal dan internal," jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lonjakan harga plastik nasional dinilai menyingkap persoalan mendasar dalam struktur industri petrokimia Indonesia yang selama ini belum terselesaikan. Ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku membuat industri domestik rentan setiap kali terjadi gejolak global.

Peneliti dan pengajar Universitas Indonesia Mohamad Dian Revindo menilai krisis plastik yang terjadi saat ini bukan semata akibat kenaikan harga global atau ketegangan geopolitik internasional, melainkan konsekuensi dari kelemahan struktural industri petrokimia nasional. “Secara umum, krisis plastik ini bermuara pada satu masalah utama: krisis plastik saat ini bukan sekadar gejolak harga dan isu geopolitik, ini adalah konsekuensi dari kelemahan struktural yang sudah lama diabaikan,” kata Revindo, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan, kapasitas petrokimia hulu Indonesia menjadi yang terendah di kawasan ASEAN jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Sementara negara pesaing seperti Vietnam dan Thailand terus memperluas kapasitas industri hingga 2035, Indonesia belum memiliki ekspansi yang benar-benar terkonfirmasi. Kondisi tersebut membuat industri nasional berulang kali menghadapi respons darurat yang mahal setiap terjadi gangguan global. “Pergeseran sumber impor hanya memindahkan ketergantungan, bukan menyelesaikan masalah strukturalnya,” ujar Revindo.

Revindo menyoroti peralihan sumber impor nafta dari Timur Tengah ke Amerika Serikat yang membawa konsekuensi biaya logistik lebih tinggi. Sekitar 70 persen kebutuhan nafta nasional sebelumnya berasal dari Timur Tengah, namun gangguan rantai pasok mendorong diversifikasi impor ke wilayah yang jaraknya jauh lebih panjang. Ia menilai peningkatan jarak pengiriman hingga tiga kali lipat otomatis menaikkan ongkos pengapalan di tengah harga nafta global yang sudah meningkat tajam. “Seluruh kebutuhan nafta Indonesia masih bergantung pada impor,” kata Revindo.

Tekanan tersebut dinilai tidak hanya memukul sektor industri, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas neraca perdagangan dan cadangan devisa nasional. Meski Indonesia masih mencatat surplus perdagangan selama 71 bulan berturut-turut, tekanan impor energi dan bahan baku dinilai dapat mengurangi ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian geoekonomi global.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membebaskan bea masuk atau bea impor beberapa jenis bahan baku plastik di tengah disrupsi pasokan bahan baku plastik yakni nafta.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut disrupsi pasokan nafta di dalam negeri telah memicu kenaikan harga plastik kemasan hingga 100%.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harga plastik naik 50% sampai 100% dan ini tentu akan memengaruhi terhadap plastik packaging," terang Airlangga pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk memberikan bea masuk 0% atau membebaskan dari pungutan atas impor sejumlah jenis plastik kemasan.

"Produk plastik polipropilena, polyethylene, LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene), HDPE (High-Density Polyethylene), seluruhnya diberikan bea masuk 0%. Namun, ini diberi periode dalam enam bulan nanti, kami lihat situasinya setelah enam bulan seperti apa," terang Airlangga.

Mantan Menteri Perindustrian itu menyebut langkah serupa juga diambil oleh pemerintah India. Tujuannya adalah untuk memastikan kenaikan harga plastik kemasan tidak memicu kenaikan harga makanan dan minuman.

Selain itu, pemerintah turut membebaskan bea masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) khususnya untuk industri petrokimia. Keputusan itu juga berdasarkan disrupsi pasokan nafta.

"Sebagai langkah, ini adalah impor LPG, bea masuknya diturunkan dari 5% menjadi 0% sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif nafta ke LPG," jelas Airlangga.

Sejalan dengan pembebasan pungutan impor ini, Presiden Prabowo Subianto juga telah memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencari sumber nafta yang lain.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan akan menyiapkan peraturan terkait ihwal pembebasan bea masuk tersebut.

Selain pembebasan bea masuk, pemerintah akan menyesuaikan perizinan impor berkaitan dengan pertimbangan teknis (pertek). Kementerian Perindustrian disebut akan membuat daftar komoditas yang membutuhkan pertek dan Kementerian Perdagangan juga akan merevisi aturan terkait.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membebaskan bea masuk atau bea impor beberapa jenis plastik kemasan di tengah disrupsi pasokan bahan baku plastik yakni nafta.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut disrupsi pasokan nafta di dalam negeri telah memicu kenaikan harga plastik kemasan hingga 100%.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harga plastik naik 50% sampai 100% dan ini tentu akan memengaruhi terhadap plastik packaging," terang Airlangga pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk memberikan bea masuk 0% atau membebaskan dari pungutan atas impor sejumlah jenis plastik kemasan.

"Produk plastik polipropilena, polyethylene, LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene), HDPE (High-Density Polyethylene), seluruhnya diberikan bea masuk 0%. Namun, ini diberi periode dalam enam bulan nanti, kami lihat situasinya setelah enam bulan seperti apa," terang Airlangga.

Mantan Menteri Perindustrian itu menyebut langkah serupa juga diambil oleh pemerintah India. Tujuannya adalah untuk memastikan kenaikan harga plastik kemasan tidak memicu kenaikan harga makanan dan minuman.

Selain itu, pemerintah turut membebaskan bea masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) khususnya untuk industri petrokimia. Keputusan itu juga berdasarkan disrupsi pasokan nafta.

"Sebagai langkah, ini adalah impor LPG, bea masuknya diturunkan dari 5% menjadi 0% sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif nafta ke LPG," jelas Airlangga.

Sejalan dengan pembebasan pungutan impor ini, Presiden Prabowo Subianto juga telah memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencari sumber nafta yang lain.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan akan menyiapkan peraturan terkait ihwal pembebasan bea masuk tersebut.

Selain pembebasan bea masuk, pemerintah akan menyesuaikan perizinan impor berkaitan dengan pertimbangan teknis (pertek). Kementerian Perindustrian disebut akan membuat daftar komoditas yang membutuhkan pertek dan Kementerian Perdagangan juga akan merevisi aturan terkait.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah akan menggelar rapat satuan tugas (satgas) percepatan ekonomi pada Selasa (28/4/2026), salah satunya untuk membahas solusi kenaikan harga plastik yang belakangan membebani pelaku usaha.

“Besok kita akan bahas, rapat dengan tim satgas di sini. Satgas percepatan ekonomi nasional termasuk debottlenecking,” kata Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Airlangga mengatakan rapat tersebut akan dilakukan melalui Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, termasuk melibatkan Satgas Debottlenecking.

Menurut Airlangga, forum itu akan menjadi wadah pemerintah menyusun langkah cepat untuk merespons persoalan yang menghambat kegiatan usaha, termasuk tekanan biaya akibat lonjakan harga plastik.

Airlangga menyebut, dalam rapat tersebut akan dibahas opsi, termasuk kemungkinan dukungan atau stimulus bagi pelaku usaha yang terdampak, terutama industri yang bergantung pada bahan baku plastik.

Meski begitu, ia meminta semua pihak menunggu hasil rapat yang dilakukan esok hari untuk mengetahui detail rencana kebijakan penanganan harga plastik dunia.

"Tunggu, besok baru dibahas," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Pembentukan ini ditetapkan Prabowo melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang ditandatangani pada 11 Maret 2026.

"Dalam rangka pelaksanaan percepatan program pemerintah, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang selanjutnya disebut Satgas," tulis isi Keppres tersebut, dikutip dari laman JDIH Setneg, Jumat (17/4/2026).

Satgas ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Satgas ini bakal bertugas mengoordinasikan percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Satgas ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Mereka dibantu oleh 3 wakil ketua, yakni Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- kenaikan harga minyak goreng di pasaran tidak bisa dilepaskan dari situasi global, imbas konflik di kawasan Teluk. Serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran, dibalas penutupan Selat Hormuz mengakibatkan pasokan bahan baku terganggu dan menyebabkan kenaikan harga produk turunan energi fosil, seperti plastik.

"Harga energi fosil dunia meningkat dari sekitar 60 dolar AS per barel sebelum perang menjadi lebih dari 110 dolar AS per barel. Akibatnya, semua produk turunan dari energi fosil seperti plastik mengalami kenaikan," kataDirektur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi), Tungkot Sipayung kepada awak media di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Menurut Tungkot, kenaikan harga minyak goreng domestik akibat lonjakan harga kemasan plastik tentu sangat berdampak terhadap masyarakat. Selain sebagai produsen terbesar, sambung dia, Indonesia juga tercatat sebagai konsumen minyak goreng sawit terbesar di dunia.

Dia menjelaskan, ada tiga jenis minyak goreng sawit yang dikonsumsi oleh masyarakat di dalam negeri. Di antaranya, minyak goreng sawit (MGS) kemasan premium dengan berbagai merek, MGS MinyaKita dengan segmen masyarakat berpendapatan rendah dan pelaku UMKM, serta MGS curah untuk industri pangan.

Dari ketiga jenis minyak goreng sawit tersebut, kata Tungkot, pemerintah bisa mengendalikan harga dan ketersediaan MGS MinyaKita. Adapun harga dan ketersediaan MGS premium dan curah dikendalikan oleh pasar.

"Harga dan ketersediaan MGS MinyaKita ini dikendalikan pemerintah melalui kebijakan DMO (domestic market obligation), pengendalian penyaluran (D1, D2), dan HET (harga eceran tertinggi)," ujarnya.

Gresik, Jawa Timur (ANTARA) - PT Mega Global Food Industry (Kokola Group), salah satu perusahaan produsen makanan, memprioritaskan pengamanan pasokan bahan kemasan plastik guna menjaga keberlangsungan produksi di tengah kelangkaan bahan baku plastik akibat gejolak geopolitik global.

Perusahaan menyebut krisis di kawasan Timur Tengah, khususnya yang berdampak pada jalur Selat Hormuz, telah memicu kelangkaan naphta sebagai bahan baku utama plastik. Kondisi tersebut berimbas pada lonjakan harga kemasan plastik.

“Sekarang rekan-rekan media pasti semua tahu bahwa kita dihadapkan dengan kelangkaan bahan kemas. Bahan bakunya dari plastik minyak bumi gitu. Yang dimana rantai pasoknya memang terdisrupsi,” ujar Direktur Utama Kokola Group Richard Cahadi dalam kunjungan media di Gresik, Jawa Timur, Jumat.

Ia menjelaskan, kemasan merupakan komponen krusial bagi industri makanan karena tanpa kemasan, produk tidak dapat dipasarkan. Gangguan pasokan kemasan berpotensi menghambat seluruh rantai bisnis perusahaan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kokola Group memprioritaskan pengamanan pasokan, termasuk memastikan kesiapan pendanaan. Pasalnya, pemasok kini cenderung meminta pembayaran di muka di tengah ketidakpastian pasokan global.

Ia menambahkan, langkah tersebut turut didukung kolaborasi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

Kenaikan harga bahan kemasan plastik saat ini disebut mencapai 40-45 persen. Namun demikian, perusahaan hanya dapat melakukan penyesuaian harga produk di kisaran 5-10 persen guna menjaga daya saing di pasar.

Selain itu, perusahaan juga melakukan efisiensi di lini produksi dan mencari alternatif model kemasan untuk menekan biaya. Adapun Richard memastikan bahwa dari sisi tenaga kerja tidak ada efisiensi yang terjadi.

Di tengah tekanan tersebut, pelaku industri tetap melihat adanya peluang. Disrupsi di sejumlah negara dinilai dapat membuka pasar baru bagi produk makanan Indonesia, terutama di kawasan Asia Pasifik yang menjadi pasar utama Kokola Group.

Meski demikian, Richard menilai tantangan terbesar bagi dunia usaha saat ini adalah ketidakpastian harga dan pasokan yang berfluktuasi tajam.

"Kalau uncertainity itu yang paling susah. Itu tantangannya, pengusaha itu uncertainty aja," ujarnya.

Adapun dalam kesempatan terpisah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa industri hulu hingga hilir plastik dalam negeri memberikan jaminan ketersediaan stok untuk kebutuhan domestik.

Disampaikan dia, dari pertemuan antara pihaknya dengan industri hulu hingga hilir plastik yang digelar di Jakarta, Kamis (16/4), terungkap optimisme industri terhadap ketersediaan stok plastik di dalam negeri.

“Kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garisbawahi kata seharusnya, karena pemerintah tetap terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini,” ujar Agus dalam keterangan yang dikonfirmasi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengajak masyarakat mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sebagai langkah sederhana membantu pedagang sekaligus menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di tengah tantangan pasokan global bahan baku plastik.

Kepada ANTARA di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis, Budi mengatakan, kondisi rantai pasok global saat ini membuat bahan baku plastik, khususnya nafta, semakin sulit diperoleh.

Menurutnya, gangguan pengapalan serta persaingan antarnegara untuk mendapatkan bahan baku menyebabkan distribusi menjadi lebih lambat dan harga plastik berpotensi meningkat.

"Ini sebenarnya kesempatan kita ya dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil, kita mulai bijak menggunakan plastik yang mungkin atau sebenarnya tidak perlu," kata Budi.

Ia mencontohkan, kebiasaan sederhana seperti membawa tas belanja sendiri saat pergi ke pasar. Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi penggunaan plastik oleh pedagang pasar rakyat, sekaligus mengurangi sampah plastik.

"Kalau kita bawa tas, berarti pasar rakyat juga mengurangi penggunaan plastik kan. Kan kalau beli kan pasar rakyat menyediakan plastik. Plastik mahal, para pedagang juga bingung kalau membeli plastik mahal, berarti kan mengganggu ke bahan pokok yang lain," jelasnya.

Budi menilai partisipasi masyarakat penting karena plastik digunakan sebagai kemasan berbagai komoditas pangan. Pengurangan penggunaan plastik dinilai dapat membantu menekan biaya operasional pedagang sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Meski pasokan global menghadapi tekanan, ia memastikan kondisi harga kebutuhan pokok di dalam negeri masih relatif stabil.

Berdasarkan pemantauan langsung di pasar, termasuk di Gresik, Jawa Timur, Budi mengatakan bahwa harga berbagai komoditas seperti cabai dan bahan pangan lain masih berada pada kisaran normal, bahkan banyak yang di bawah harga eceran tertinggi (HET).

"Secara umum sebenarnya belum ada peningkatan yang signifikan. Kemarin saya ngecek pasar di Gresik, itu murah-murah banget. Cabai segala macam harganya standar semua. Rata-rata malah di bawah HET. Jadi saya pikir belum signifikan mempengaruhi harga," ujar Budi.

Pemerintah saat ini terus berkoordinasi dengan pelaku industri dan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri untuk memperluas sumber pasokan bahan baku plastik dari berbagai negara agar kebutuhan industri nasional tetap terpenuhi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ini memang situasi yang cukup rumit di industri, khususnya makanan dan minuman. Hampir semua pakai plastik, dan kita juga kesulitan mendapat (bahan baku) dari pemasok,

Jakarta (ANTARA) -

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman menyebut, kenaikan harga plastik berdampak langsung pada kenaikan harga produk makanan dan minuman (mamin) di pasaran.

Hal ini terjadi karena hampir seluruh produk mamin menggunakan plastik sebagai kemasan, sementara pasokan bahan tersebut mulai terbatas.

“Ini memang situasi yang cukup rumit di industri, khususnya makanan dan minuman. Hampir semua pakai plastik, dan kita juga kesulitan mendapat (bahan baku) dari pemasok,” ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinator soal Investigasi Dagang AS di Jakarta, Senin.

Selain harga yang melonjak, ketersediaan bahan baku plastik juga menjadi persoalan serius. Sejumlah pemasok bahkan sudah menginformasikan potensi kehabisan stok bahan baku kemasan dalam beberapa bulan ke depan.

“Beberapa sudah menyatakan kehabisan bahan baku untuk kemasan. Dari pemasok ada yang bilang terakhir Mei atau Juni sudah habis. Ini yang harus dicarikan solusinya,” katanya.

Adhi merinci lebih lanjut, kenaikan harga plastik terjadi secara signifikan dengan variasi yang cukup lebar. Kenaikan berkisar antara 30 persen hingga 100 persen, termasuk untuk kemasan sederhana seperti plastik untuk bakso dan produk daging beku.

"Misalnya kontribusi kemasan terhadap harga pokok itu sekitar 25 persen saja, kalau itu naik 100 persen kan berarti ke harga pokok tinggi sekali pengaruhnya sekitar 25 persen dan ini akan menyebabkan industri mengalami kesulitan untuk menjual, karena produknya pasti harganya mahal, sementara dari masyarakat terbatas," jelas dia.

Sebagai respons, sebagian pelaku industri telah mulai menyesuaikan harga jual produk di pasar. Bahkan, kenaikan harga sudah terlihat pada sejumlah komoditas kebutuhan dasar yang menggunakan kemasan plastik.

“Beberapa sudah naik harga. Di pasar, yang basic seperti beras, minyak goreng. Itu bukan barangnya yang naik, tapi kemasannya yang naik, sehingga terjadi kenaikan harga,” katanya.

Lebih lanjut, Adhi menuturkan tekanan biaya itu juga menggerus margin pelaku usaha.

"Katakan misalnya kalau kontribusi kemasan itu 20 persen, kalau harganya (plastik) naik 60 persen aja berarti kan sekitar 12 persen harga pokoknya naik. Kalau kita bisa naikkan harga jualnya 5 persen, berarti kan tekornya sudah 7 persen," tutur dia.

Untuk mengatasi keterbatasan pasokan, Adhi menyebut pelaku industri mendorong pemerintah membuka opsi impor bahan baku plastik dari negara alternatif lainnya.

"Mau tidak mau kita harus impor. Karena kalau dalam negeri tidak tersedia, saya diskusi dengan industri hulu kita ya, industri hulu plastik mereka juga produksinya berkurang jauh, dan bahkan waktu itu saya dapat informasi sekitar 30 persen. Karena selain dalam negeri, mereka harus impor beberapa komponennya untuk memproduksi plastik-plastik kemasan," tambahnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jadi kami sudah komunikasi dengan para produsen, memang sudah dapat, cuma mungkin jumlahnya atau perlu waktu juga karena berpindah, dan sekarang kondisi perang pengapalan juga agak lambat,

Jakarta (ANTARA) -

Pemerintah Indonesia mencari sumber pasokan baru bahan baku plastik di tengah krisis global yang dipicu gangguan rantai pasok akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, selama ini Indonesia masih bergantung pada impor naphta sebagai bahan baku bijih plastik dari Timur Tengah. Namun, pasokan dari kawasan itu saat ini masih terganggu akibat dampak perang.

“Jadi plastik itu kan memang kita impor bahan bakunya, untuk bijih plastik itu naphta dari Timur Tengah selama ini. Karena imbas perang sehingga otomatis terganggu dari sana,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.

Sebagai langkah mitigasi jangka pendek, pemerintah mulai mencari alternatif pasokan dari sejumlah negara seperti India, Amerika Serikat (AS), dan kawasan Afrika.

Ia menyebut komunikasi dengan para produsen di negara-negara tersebut juga sudah dilakukan.

“Jadi kami sudah komunikasi dengan para produsen, memang sudah dapat, cuma mungkin jumlahnya atau perlu waktu juga karena berpindah, dan sekarang kondisi perang pengapalan juga agak lambat,” ujarnya.

Budi menambahkan, pemerintah juga mengoordinasikan perwakilan perdagangan di luar negeri untuk membantu mencari sumber pasokan alternatif dari negara lain.

Di sisi lain, ia mengakui krisis bahan baku plastik saat ini bersifat global. Sejumlah negara produsen seperti Taiwan, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, dan Singapura juga mengalami gangguan produksi yang sama.

Terkait sumber pasokan bahan baku plastik yang baru, Budi mengatakan, realisasi impor masih membutuhkan waktu, sehingga untuk sementara industri masih mengandalkan stok yang tersedia.

“Impor dari tiga negara tadi sudah diproses. Cuma kan perlu waktu. Jadi sekarang masih proses dengan stok yang ada,” ujarnya.

Dalam hal ini, pemerintah berupaya mempercepat kedatangan pasokan baru guna meredam kekhawatiran pelaku usaha dan pedagang yang mulai terdampak kenaikan harga plastik.

Meski demikian, Budi belum dapat memastikan kapan harga plastik bakal kembali stabil. Sebab, kondisi ini sangat bergantung pada perkembangan situasi global serta kelancaran pasokan dari negara alternatif.

“Ini kan memang krisis global. Tapi alternatif (bahan baku plastik) dari negara lain sebagian sudah kita dapat, dan kita terus mencari negara lain yang bisa mensuplai,” katanya.

Adapun harga plastik di pasaran naik drastis sekitar 30-40 persen per April 2026, terutama disebabkan oleh lonjakan harga bahan baku naphta akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

Gangguan di Selat Hormuz menghambat pasokan minyak mentah, yang merupakan bahan dasar pembuatan biji plastik. Ketergantungan impor bahan baku yang tinggi membuat harga produk akhir ikut melonjak.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Tak cuma di Indonesia, harga plastik global mengalami lonjakan tajam dalam beberapa pekan terakhir.

Harga plastik naik dipicu oleh kombinasi gangguan pasokan bahan baku, kenaikan harga energi, dan dampak konflik geopolitik di Timur Tengah.

Kenaikan harga plastik tidak hanya terjadi di satu kawasan, melainkan bersifat global dan berdampak luas terhadap industri manufaktur hingga barang konsumsi.

KOMPAS.COM/ASIP HASANI Toko Plastik TIktop di kompleks Pasar Legi, Kota Blitar, Kamis (9/4/2026)

Ketergantungan tinggi pada minyak dan gas

Plastik merupakan produk turunan dari bahan bakar fosil, terutama minyak dan gas. Hampir seluruh produksi plastik dunia, yakni lebih dari 99 persen, bergantung pada bahan baku petrokimia.

MIT Technology Review mencatat, produksi plastik saat ini menyumbang sekitar 5 persen emisi karbon dioksida global. Hal ini menunjukkan keterkaitan erat antara industri plastik dan sektor energi berbasis fosil.

Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan plastik sangat luas, mulai dari serat pakaian, perangkat elektronik, hingga peralatan rumah tangga. Ketergantungan ini membuat fluktuasi harga energi langsung memengaruhi biaya produksi plastik.

Gangguan Selat Hormuz dan lonjakan harga plastik global

Lonjakan harga plastik tidak terlepas dari konflik Iran yang mengganggu distribusi energi global, terutama di Selat Hormuz.

Dikutip dari Reuters, Jumat (10/4/2026), gangguan pasokan minyak dan petrokimia melalui jalur tersebut telah memperketat pasokan bahan kimia global dan mendorong harga plastik dan polimer ke level tertinggi dalam sekitar empat tahun terakhir.

KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN Tak cuma di Indonesia, harga plastik global mengalami lonjakan tajam dalam beberapa pekan terakhir.

Sekitar 20 miliar dollar AS hingga 25 miliar dollar AS produk petrokimia melintasi Selat Hormuz setiap tahun, atau setara sekitar Rp 341,96 triliun hingga Rp 427,45 triliun (asumsi kurs Rp 17.098 per dollar AS).

“Siapa pun yang mengimpor dari Timur Tengah, yang pada dasarnya mencakup hampir semua orang di seluruh dunia, telah kehilangan pemasok besar dan harus berupaya keras mencari resin pengganti dengan harga yang jauh lebih tinggi," ujar Joel Morales dari Chemical Market Analytics by OPIS.

Selain itu, Timur Tengah menyumbang lebih dari 40 persen ekspor polyethylene global pada 2025 dan memasok hampir seluruh kawasan di luar Amerika Utara.

Harga minyak dan bahan baku melonjak

Harga minyak mentah dalam beberapa pekan terakhir sangat fluktuatif dan sempat menembus lebih dari 100 dollar AS per barrel atau sekitar Rp 1,71 juta per barrel.

Kenaikan ini berdampak langsung pada bahan baku petrokimia, termasuk nafta, yang digunakan untuk memproduksi plastik.

Penutupan Selat Hormuz diperkirakan mengganggu sekitar 1,2 juta barrel per hari (bph) ekspor nafta global, sehingga memperketat pasokan bahan baku industri petrokimia.

Data LSEG menunjukkan margin penyulingan nafta di Asia melonjak dari sekitar 108 dollar AS per ton (sekitar Rp 1,84 juta) sebelum konflik menjadi lebih dari 400 dollar AS per ton (sekitar Rp 6,84 juta), atau meningkat lebih dari tiga kali lipat dan mencetak rekor tertinggi.

Maksim Sonin dari Stanford University mengatakan lonjakan ini mencerminkan peningkatan premi risiko, terutama di Asia yang sangat bergantung pada nafta sebagai bahan baku utama plastik.

Harga polyethylene (PE) dan polypropylene (PP) melonjak

Kenaikan biaya bahan baku langsung tercermin pada harga plastik.

KOMPAS.com/ SHINTA DWI AYU UMKM terpaksa menaikan harga dagangannya karena harga plastik terus meroket.

Reuters melaporkan harga polyethylene (PE) dan polypropylene (PP) meningkat tajam sejak konflik Timur Tengah dimulai, seiring kenaikan harga minyak dan bahan baku.

Di Dalian Commodity Exchange, harga polyethylene melonjak hampir 37 persen sejak akhir Februari 2026, sementara harga polypropylene naik lebih dari 38 persen dalam periode yang sama.

“Logistik global menjadi tidak pasti, dengan hingga 50 persen pasokan polietilen terhenti, terbatas, atau terpengaruh setelah peristiwa di Timur Tengah," tutur CEO Dow Jim Fitterling.

MIT Technology Review juga mencatat kenaikan harga polypropylene terutama di Asia, yang digunakan untuk berbagai kebutuhan mulai dari kemasan makanan hingga komponen otomotif.

Dampak ke industri dan konsumen

Kenaikan harga plastik mulai dirasakan di berbagai sektor industri.

Reuters melaporkan produsen botol air terbesar di India menaikkan harga sebesar 11 persen setelah biaya kemasan meningkat lebih dari 70 persen.

Kenaikan harga juga berpotensi meluas ke produk lain seperti mainan dan barang konsumsi, seiring tekanan pada rantai pasok.

MIT Technology Review mencatat produsen umumnya memiliki stok cadangan, namun persediaan tersebut diperkirakan akan habis dalam beberapa pekan jika gangguan berlanjut.

Tekanan berbeda antar kawasan

Produsen plastik di Asia dan Eropa menghadapi tekanan paling besar karena ketergantungan pada impor bahan baku dan pasokan dari Timur Tengah.

Ilustrasi kantong plastik.

Reuters melaporkan produsen di kawasan tersebut mengalami kenaikan biaya input dan margin yang tertekan.

Perusahaan LyondellBasell menyebut lonjakan harga nafta menciptakan ketidaksesuaian dengan harga kontrak, sehingga produsen kesulitan meneruskan kenaikan biaya ke pelanggan.

Sebaliknya, Amerika Utara berada dalam posisi lebih menguntungkan.

Hal ini karena industri petrokimia di kawasan tersebut lebih banyak menggunakan bahan baku berbasis gas alam, bukan nafta.

Chief Financial Officer LyondellBasell, Agustin Izquierdo, mengatakan harga PE dan PP telah meningkat signifikan sejak konflik dimulai dan permintaan tetap kuat.

“Sudah jelas bahwa Amerika Utara merupakan wilayah yang diuntungkan dalam hal bahan baku, dan kami akan terus memanfaatkan hal itu ke depannya,” terang dia.

Dengan lebih dari 50 persen produksi polyethylene diekspor, produsen di Amerika Serikat disebut menikmati keuntungan di atas normal.

Ketergantungan tinggi dan alternatif terbatas

MIT Technology Review mencatat konsumsi plastik di Amerika Serikat mencapai lebih dari 250 kilogram per orang per tahun, jauh di atas rata-rata global sekitar 60 kilogram.

Secara global, produksi plastik mencapai lebih dari 431 juta metrik ton per tahun.

Namun, alternatif seperti plastik berbasis hayati masih sangat terbatas, hanya sekitar 0,5 persen dari total produksi dan diperkirakan baru mencapai 1 persen pada 2030.

Selain lebih mahal, plastik berbasis hayati juga menghadapi tantangan bahan baku dan potensi dampak terhadap sektor lain seperti pangan.

Sementara itu, metode daur ulang yang ada saat ini memiliki keterbatasan, baik dari sisi kualitas material maupun dampak lingkungan.

Shutterstock Ilustrasi kantong plastik.

Dampak meluas ke ekonomi global

Kenaikan harga plastik terjadi bersamaan dengan lonjakan harga energi, sehingga dampaknya saling memperkuat.

Plastik digunakan dalam berbagai sektor, mulai dari kemasan hingga peralatan medis, sehingga kenaikan harga plastik berpotensi memengaruhi harga barang konsumsi secara luas.

MIT Technology Review mencatat bahwa ketergantungan tinggi terhadap plastik berbasis fosil membuat perubahan menuju alternatif menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan sektor energi.

JAKARTA, KOMPAS.com — Lonjakan harga plastik dalam beberapa waktu terakhir menjadi tekanan signifikan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama sektor makanan dan minuman yang bergantung pada kemasan sekali pakai.

Kenaikan harga plastik ini dipicu gangguan rantai pasok global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada distribusi nafta, bahan baku utama plastik berbasis petrokimia.

Kondisi tersebut mendorong harga plastik naik di dalam negeri hingga 30 sampai 80 persen pada April 2026.

Shutterstock Ilustrasi kantong plastik.

Di tingkat pasar, tekanan harga juga dirasakan pedagang. Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Reynaldi Sarijowan menyebut harga plastik naik bertahap dalam beberapa pekan terakhir.

“Jauh sebelum memasuki Ramadhan itu masih Rp 10.000. Kemudian bertahap tuh selama sepekan, sepekan, sepekan naik Rp 500, naik Rp 700, naik macam-macam tuh sampai hari ini puncaknya itu naiknya di kita proyeksikan di 50 persen,” kata Reynaldi.

Gangguan nafta dan tekanan rantai pasok global

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan tekanan terhadap pasokan bahan baku plastik tidak terlepas dari terganggunya rantai pasok global, khususnya pada nafta.

“Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah telah memicu koreksi suplai pada sektor-sektor industri yang bergantung pada nafta sebagai bahan baku utama. Mengingat plastik merupakan produk turunan dari proses petrokimia yang berbasis minyak bumi, gangguan pada jalur distribusi dan produksi di global memang memberikan tekanan pada struktur biaya di tingkat hulu,” ujarnya.

KOMPAS.com/AZWA SAFRINA Para penjual plastik di Pasar Pucang Anom, Surabaya yang mengeluhkan harga plastik melambung tinggi.

Gangguan tersebut bahkan disebut berdampak signifikan terhadap pasokan global.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik Plastik (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan sekitar 70 persen suplai nafta sempat terhenti akibat konflik yang juga memengaruhi jalur distribusi seperti Selat Hormuz.

“Sudah mulai berani menggunakan campuran recycle material dengan virgin material atau bahan baku plastik murni,” kata Fajar.

Ia menjelaskan, keterbatasan bahan baku mendorong industri melakukan berbagai penyesuaian agar tetap dapat berproduksi.

“Ini kalau tidak kita campur dengan recycle plastik nanti akan ada perbedaan harga yang akhirnya harga tidak bisa dijangkau,” ujarnya.

Tekanan biaya ke UMKM

Dampak kenaikan harga plastik paling terasa di sektor hilir, khususnya UMKM. Pakar Ekonomi Koperasi dan UMKM Universitas Airlangga (Unair) Atik Purmiyati menegaskan bahwa pelaku usaha kecil menghadapi tekanan biaya yang signifikan.

“Kenaikan harga plastik akan menambah biaya produksi hingga dapat menggerus keuntungan usaha,” ujar Atik, dikutip dari laman resmi Unair, Jumat (10/4/2026),

Kondisi ini diperburuk oleh ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik yang masih tinggi, serta keterbatasan modal dan sumber daya manusia di kalangan UMKM.

“Kondisi ini menjadi lebih parah dengan terbatasnya modal usaha dan sumber daya manusia yang pelaku usaha UMKM miliki dalam menghadapi kenaikan harga secara tiba-tiba,” kata Atik.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang M Sri Wahyudi Suliswanto menilai situasi ini sebagai tekanan biaya struktural yang sulit dihindari.

“Ketika rantai pasok internasional terganggu dan harga minyak naik, dampaknya langsung terasa di dalam negeri. Ini menunjukkan kita belum mandiri,” ujarnya, dikutip dari laman resmi.

KOMPAS.com/ SHINTA DWI AYU Harga plastik di pasar tradisional terus melonjak setiap harinya. Senin, (6/4/2026).

Strategi industri: daur ulang dan efisiensi

Untuk menjaga produksi tetap berjalan, industri plastik mulai mengadopsi berbagai strategi. Salah satunya adalah penggunaan bahan daur ulang sebagai substitusi sebagian bahan baku.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pemerintah mendorong penggunaan plastik daur ulang berkualitas tinggi.

“Pemerintah mendorong peningkatan penggunaan plastik hasil daur ulang atau recycledplastic berkualitas tinggi sebagai substitusi pasokan untuk menjaga stabilitas stok di pasar,” jelasnya.

Langkah ini dilakukan bersamaan dengan pencarian sumber pasokan baru di luar kawasan Timur Tengah.

“Industri sedang aktif menjajaki pasokan nafta dari negara-negara di luar kawasan Timur Tengah untuk mengurangi ketergantungan wilayah,” kata Agus.

Selain itu, industri juga mengoptimalkan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebagai bahan baku penyangga.

“Penggunaan LPG dioptimalkan sebagai bahan baku penyangga atau buffer dalam proses produksi guna menutupi celah kekurangan pasokan nafta,” tambahnya.

Di tingkat pabrik, efisiensi juga dilakukan melalui penyesuaian spesifikasi produk. Fajar Budiono menyebut produsen mulai mengurangi ketebalan plastik tanpa mengurangi fungsi.

“Contoh kalau plastik kerupuk yang tadinya menggunakan ketebalan 100 mikron bisa dikurangi menjadi 80 atau 70 mikron tanpa mengurangi fungsi dari si kemasan itu sendiri,” kata dia.

KOMPAS.com/ SHINTA DWI AYU Harga plastik di pasar tradisional terus melonjak setiap harinya. Senin, (6/4/2026).

Substitusi bahan baku dan alternatif nabati

Selain daur ulang, pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang melalui substitusi bahan baku berbasis minyak bumi.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut bahan nabati seperti rumput laut dan singkong sebagai alternatif potensial.

“Rumput laut, singkong. Ini baru dua itu saja ya baru dua itu yang yang bisa dipakai untuk plastik ini,” kata Maman.

Menurut dia, langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor nafta sekaligus memanfaatkan sumber daya domestik.

“Dari nafta yang kita impor dari luar ya kita ganti jadi produk-produk yang di Indonesia sudah cukup banyak,” ujarnya.

Namun, implementasi kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan belum memiliki timeline pasti.

“Saya belum bisa bicara sampai sejauh itu (kapan bisa diterapkan),” kata Maman.

Adaptasi UMKM di tengah tekanan

Di sisi pelaku usaha, adaptasi dilakukan dengan berbagai cara. Atik Purmiyati menyebut UMKM dapat melakukan penyesuaian volume produk, diversifikasi pasar, hingga mengganti jenis kemasan.

“Substitusi plastik ke bahan ramah lingkungan seperti kemasan biodegradable dari pati jagung, tebu, singkong (cassava bag) dan serat nanas,” jelas Atik.

Selain itu, strategi kolektif seperti pembelian bahan baku dalam jumlah besar juga dapat membantu menekan biaya.

“Pembelian dalam jumlah yang besar sehingga bisa mendapatkan harga lebih murah,” ujarnya.

Pelaku usaha juga didorong untuk melakukan inovasi dalam model bisnis, termasuk memberikan insentif bagi konsumen yang membawa wadah sendiri.

KOMPAS.com/ SHINTA DWI AYU Harga plastik di pasar tradisional terus melonjak setiap harinya. Senin, (6/4/2026).

Perubahan pasar dan perilaku konsumen

Perubahan perilaku konsumen turut menjadi faktor yang memengaruhi dinamika penggunaan plastik. Atik menilai edukasi kepada masyarakat penting untuk mendorong pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

“Perubahan pola konsumsi masyarakat dapat mempengaruhi permintaan pasar,” ujarnya.

Dorongan penggunaan tas belanja ulang pakai, sistem isi ulang, hingga kebiasaan membawa wadah sendiri menjadi bagian dari upaya tersebut.

Upaya menjaga pasokan dan stabilitas industri

Meski tekanan global meningkat, pemerintah memastikan pasokan plastik tetap tersedia di pasar. Agus Gumiwang menegaskan berbagai langkah pengamanan pasokan terus dilakukan.

“Masyarakat dan industri hilir tidak perlu panik, karena produk plastik dipastikan masih tersedia di pasar. Pemerintah berkomitmen memastikan tidak terjadi kekosongan stok dengan mengoptimalkan berbagai kanal pasokan alternatif,” ungkapnya.

Data Indeks Kepercayaan Industri (IKI) juga menunjukkan subsektor industri kemasan masih mencatat kinerja tinggi pada Maret 2026.

“Upaya pengamanan pasokan terus berjalan secara paralel,” tegas Agus.

Di sisi industri, pencarian sumber bahan baku baru terus dilakukan, meski menghadapi tantangan waktu distribusi yang lebih panjang.

Fajar menyebut pengiriman dari sumber baru bisa mencapai 50 hari, jauh lebih lama dibandingkan jalur Timur Tengah yang berkisar 10 sampai 15 hari.

“Sumber pasokan baru ini kan di luar Middle East sehingga paling cepat mereka butuh waktu 50 hari,” tuturnya.

Fatah Akrom/KOMPAS.com PEMBELI ANTRI: Penjual Toko Plastik keluhkan tingginya harga di Pasar Peterongan Semarang yang beralamat di Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Pada Selasa, (7/4/2026).

Tekanan harga dan penyesuaian di tingkat produksi

Kenaikan harga bahan baku global turut mendorong koreksi harga di tingkat produksi. Namun, pemerintah memastikan kondisi tersebut masih terkendali.

“Memang terjadi koreksi harga di tingkat produksi akibat kenaikan biaya bahan baku global,” kata Agus.

Di tengah situasi ini, industri dan pelaku usaha terus melakukan berbagai penyesuaian untuk menjaga keberlangsungan produksi sekaligus memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor.

Kementerian Perindustrian juga memperkuat koordinasi dengan pelaku industri manufaktur untuk menjaga daya tahan sektor tersebut.

Langkah-langkah tersebut dilakukan seiring upaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan, stabilitas harga, dan keberlanjutan industri di tengah tekanan global terhadap bahan baku plastik. (Penulis: Syakirun Ni'am, Sakina Rakhma Diah Setiawan, Teuku Muhammad Valdy Arief | Editor: Aprillia Ika, Teuku Muhammad Valdy Arief, Sakina Rakhma Diah Setiawan)