Bisnis.com, CIREBON - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat sebanyak 2.448 warga Kabupaten Cirebon berangkat bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) sepanjang Januari hingga Maret 2026. Angka tersebut menempatkan kembali Kabupaten Cirebon sebagai salah satu kantong PMI terbesar di Indonesia.

Data dalam laporan bulanan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI menunjukkan, Kabupaten Cirebon berada di peringkat keempat nasional daerah asal PMI terbanyak selama triwulan pertama 2026. Posisi itu berada di bawah Indramayu dengan 4.096 PMI, Lombok Timur 3.221 PMI, dan Cilacap 2.694 PMI.

Rinciannya, jumlah PMI asal Kabupaten Cirebon pada Januari tercatat 866 orang, Februari 701 orang, dan Maret kembali naik menjadi 881 orang. Secara nasional, total penempatan PMI pada periode Januari–Maret 2026 mencapai 65.813 orang.

Mayoritas pekerja migran Indonesia bekerja di sektor domestik dan perawatan. Dalam data BP2MI, pekerjaan yang paling banyak ditempati PMI selama triwulan pertama 2026 yakni caregiver sebanyak 15.056 orang, plantation worker 7.225 orang, house maid 5.936 orang, operator production 3.832 orang, dan industry worker 3.430 orang.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan tingginya angka pekerja migran asal Kabupaten Cirebon menunjukkan masih besarnya minat masyarakat bekerja ke luar negeri karena faktor ekonomi dan terbatasnya lapangan pekerjaan lokal.

"Fenomena ini menjadi perhatian kami. Banyak warga memilih bekerja di luar negeri karena penghasilan yang dinilai lebih menjanjikan dibanding bekerja di daerah sendiri," ucap Imron, Rabu (20/5/2026).

Menurut dia, pemerintah daerah tidak bisa semata-mata melarang masyarakat menjadi PMI. Namun, Pemkab Cirebon berupaya memastikan proses keberangkatan dilakukan secara prosedural dan legal agar pekerja memperoleh perlindungan hukum.

Imron mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan BP2MI dan dinas terkait untuk memperkuat edukasi kepada calon pekerja migran mengenai pentingnya berangkat melalui jalur resmi.

Langkah itu dinilai penting untuk mencegah praktik perdagangan orang maupun pengiriman tenaga kerja ilegal.

"Kami ingin masyarakat yang berangkat benar-benar terlindungi. Jangan sampai tergiur iming-iming kemudian berangkat nonprosedural karena risikonya besar," ujarnya.

Selain pengawasan penempatan PMI, Pemkab Cirebon juga mengaku tengah berupaya memperluas peluang kerja di daerah melalui pengembangan sektor industri, UMKM, dan investasi. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan tingginya angka migrasi tenaga kerja ke luar negeri dalam jangka panjang.

Meski demikian, Imron mengakui bekerja di luar negeri masih menjadi pilihan realistis bagi sebagian warga Cirebon, terutama masyarakat di wilayah pedesaan dengan tingkat pendapatan rendah.

"Selama peluang kerja dan tingkat kesejahteraan di daerah belum optimal, minat menjadi PMI kemungkinan masih tinggi," katanya.

Kabupaten Cirebon, kata Imron, selama ini dikenal sebagai salah satu daerah pengirim PMI terbesar di Jawa Barat bersama Indramayu dan Subang.

Tingginya jumlah pekerja migran dari wilayah pantura itu dipengaruhi tradisi merantau yang telah berlangsung lama, terutama ke negara-negara Asia Timur dan Timur Tengah.

Bisnis.com, BANDUNG-- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat memproyeksikan kinerja ekspor Jawa Barat (Jabar) 2026 masih menunjukkan sinyal positif, terutama didorong oleh sektor industri pengolahan seperti otomotif.

Namun demikian, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muhamad Nur mewanti-wanti adanya potensi risiko geopolitik serta tekanan regulasi global terkait industri hijau yang bisa menjadi tantangan bagi komoditas tertentu di masa depan.

Di tengah optimisme ekspor manufaktur, ia mengatakan fokus utama saat ini adalah penguatan sektor domestik, khususnya di bidang pangan. Hal ini mendesak dilakukan menyusul lonjakan signifikan permintaan dari program-program strategis pemerintah seperti MBG.

"Kita masih cukup optimis 2026 ini beberapa ekspor komoditi kita yang utama misalnya industri pengolahan, tambah mobil, kita masih optimis bisa tumbuh dengan baik," ujar Nur usai gelaran Pasamoan Agung 2026, di Kabupaten Kuningan, Kamis (5/2/2026).

Menurut dia, jumlah kelompok yang terlibat dalam program MBG kini telah mencapai lebih dari 3.000. Jika permintaan dari setiap kelompok tersebut meningkat secara signifikan, hal itu akan menciptakan tekanan besar pada pasokan pangan lokal.

Untuk itu ia menegaskan perlunya antisipasi segera di sektor tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Barat untuk menghindari ketidakseimbangan pasar.

"Jadi kalau ini tidak diantisipasi, kita khawatir nanti demand-nya lebih tinggi daripada supply-nya," tegasnya.

Untuk mendukung peningkatan produksi pangan jangka panjang, termasuk komoditas tanaman keras yang masuk dalam kategori ekonomi hijau, Bank Indonesia telah menyiapkan insentif kebijakan khusus bagi perbankan.

"Itu namanya LTV, kebijakan LTV. Jadi dibuka kelonggaran-kelonggaran atau sering mendengar KLM, kebijakan likuiditas makroprudensial. Yang terus kita koordinasikan kepada teman-teman perbankan. Jadi beberapa sektor-sektor itu harus mendapat perhatian lebih," paparnya.

Kebijakan ini bertujuan mendukung pembiayaan untuk komoditas jangka panjang seperti kopi dan teh. Sektor-sektor ini, yang identik dengan ekonomi hijau, didorong untuk mendapat dukungan lebih dari perbankan.

Sementara itu, ia juga mencatat bahwa meskipun permintaan dari MBG meningkat, kondisi demand dan supply pangan di Jabar saat ini masih relatif seimbang. Hal ini salah satunya berkat keberhasilan success story yang dilakukan oleh kelompok tani seperti di Ciwidey, Al-Ittifaq.

Mereka mampu meningkatkan produksi melalui intensifikasi, penggunaan greenhouse dan bibit unggul, yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan MBG tanpa mengganggu pasokan ke pasar tradisional maupun modern.

Selain itu, jelang Ramadan, pihaknya juga merekomendasikan pemerintah daerah untuk terus mempertahankan surplus neraca pangan yang saat ini dimiliki Jawa Barat dengan cara intensifikasi.

Komoditas yang secara khusus perlu mendapat perhatian adalah susu dan telur ayam, yang ketersediaannya masih fluktuatif, sementara pasokan daging dinilai masih cukup tersedia.

Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang tidak hanya antar provinsi, tetapi juga intra kabupaten/kota di Jawa Barat, demi memastikan tidak ada daerah penghasil yang mengalami defisit.

"Jangan sampai nanti ada daerah di Jabar yang surplus suatu komoditas, tapi daerah lain di Jabar yang membutuhkan komoditas itu mendatangkan dari luar Jabar, itu kita antisipasi dengan komunikasi antar daerah yang baik," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai realisasi penerimaan pajak hingga September 2025 menunjukkan sinyal serius bahwa pemulihan ekonomi domestik belum sepenuhnya berjalan.

Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia, Erwin Aksa menuturkan penerimaan pajak hingga September 2025 baru mencapai 59% dari target APBN 2025 dan 62% dari outlook pemerintah.

Dia menyebut tekanan ini terutama muncul dari sektor-sektor berbasis domestik seperti perdagangan, manufaktur padat karya, dan konsumsi rumah tangga, yang belum kembali pulih sekuat sektor ekspor.

Erwin menambahkan, meskipun ekspor termasuk CPO, besi-baja, dan mineral olahan tumbuh signifikan pada kuartal III, kontribusi terbesar penerimaan negara masih berasal dari sektor domestik yang performanya moderat.

“Jadi tren pajak ini sebenarnya lebih mencerminkan kondisi ekonomi domestik yang belum pulih merata, bukan soal kepatuhan,” kata Erwin kepadaBisnis, dikutip pada Minggu (23/11/2025).

Berkaca dari tren perlambatan ini, pelaku usaha khawatir jika pemerintah merespons dengan pengetatan fiskal. Di sisi lain, Erwin menilai langkah seperti intensifikasi penagihan, audit agresif, atau pengurangan insentif justru dapat menghambat pemulihan.

Menurutnya, dunia usaha justru membutuhkan kepastian, stabilitas kebijakan, dan ruang ekspansi, terutama di sektor manufaktur, ekspor padat karya, dan UMKM yang sedang naik kelas.

“Dunia usaha ingin berkontribusi lebih banyak, tapi caranya bukan dengan dibebani lebih awal. Yang dibutuhkan adalah memperluas basis pajak melalui aktivitas ekonomi yang tumbuh, bukan semata mengejar angka jangka pendek,” ujarnya.

Bahkan, Kadin memprediksishortfallpenerimaan pajak pada 2025 hampir pasti terjadi. Namun, Erwin menekankan hal ini harus dilihat sebagai sinyal pemulihan ekonomi yang belum merata.

Adapun untuk 2026, menurut Erwin, pemerintah sebaiknya fokus pada penguatan sektor riil, termasuk menjaga momentum ekspor komoditas dan memperkuat manufaktur bernilai tambah.

Selain itu, sambung dia, pemerintah perlu menyalurkan insentif pajak yang mendorong investasi dan inovasi. Serta, menjaga iklim usaha tetap stabil agar pelaku usaha mau memperluas produksi.

“Strategi ke depan bukan hanya soal mengejar penerimaan, tetapi bagaimana memperkuat basis pajak secara struktural lewat tumbuhnya sektor riil,” pungkasnya.