Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai realisasi penerimaan pajak hingga September 2025 menunjukkan sinyal serius bahwa pemulihan ekonomi domestik belum sepenuhnya berjalan.

Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia, Erwin Aksa menuturkan penerimaan pajak hingga September 2025 baru mencapai 59% dari target APBN 2025 dan 62% dari outlook pemerintah.

Dia menyebut tekanan ini terutama muncul dari sektor-sektor berbasis domestik seperti perdagangan, manufaktur padat karya, dan konsumsi rumah tangga, yang belum kembali pulih sekuat sektor ekspor.

Erwin menambahkan, meskipun ekspor termasuk CPO, besi-baja, dan mineral olahan tumbuh signifikan pada kuartal III, kontribusi terbesar penerimaan negara masih berasal dari sektor domestik yang performanya moderat.

“Jadi tren pajak ini sebenarnya lebih mencerminkan kondisi ekonomi domestik yang belum pulih merata, bukan soal kepatuhan,” kata Erwin kepadaBisnis, dikutip pada Minggu (23/11/2025).

Berkaca dari tren perlambatan ini, pelaku usaha khawatir jika pemerintah merespons dengan pengetatan fiskal. Di sisi lain, Erwin menilai langkah seperti intensifikasi penagihan, audit agresif, atau pengurangan insentif justru dapat menghambat pemulihan.

Menurutnya, dunia usaha justru membutuhkan kepastian, stabilitas kebijakan, dan ruang ekspansi, terutama di sektor manufaktur, ekspor padat karya, dan UMKM yang sedang naik kelas.

“Dunia usaha ingin berkontribusi lebih banyak, tapi caranya bukan dengan dibebani lebih awal. Yang dibutuhkan adalah memperluas basis pajak melalui aktivitas ekonomi yang tumbuh, bukan semata mengejar angka jangka pendek,” ujarnya.

Bahkan, Kadin memprediksishortfallpenerimaan pajak pada 2025 hampir pasti terjadi. Namun, Erwin menekankan hal ini harus dilihat sebagai sinyal pemulihan ekonomi yang belum merata.

Adapun untuk 2026, menurut Erwin, pemerintah sebaiknya fokus pada penguatan sektor riil, termasuk menjaga momentum ekspor komoditas dan memperkuat manufaktur bernilai tambah.

Selain itu, sambung dia, pemerintah perlu menyalurkan insentif pajak yang mendorong investasi dan inovasi. Serta, menjaga iklim usaha tetap stabil agar pelaku usaha mau memperluas produksi.

“Strategi ke depan bukan hanya soal mengejar penerimaan, tetapi bagaimana memperkuat basis pajak secara struktural lewat tumbuhnya sektor riil,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan gambaran terkait dengan realisasi penerimaan maupun belanja negara sampai dengan akhir Oktober 2025. Dia menyebut otoritas masih berupaya mengejar penerimaan pajak di tengah pengembalian anggaran kementerian/lembaga hingga Rp3,5 triliun.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jumat (14/11/2025) menggelar rapat Asset and Liability Committee atau ALCo. Rapat yang melibatkan lintas unit eselon I Kemenkeu itu membahas analisis dan asesmen kondisi ekonomi makro, pasar keuangan dan fiskal yang memengaruhi APBN.

Rapat ALCo biasanya digelar sebelum nantinya hasil asesmen itu disampaikan ke publik melalui konferensi pers APBN KiTa. Dari rapat ALCo itu, Purbaya mengungkap salah satu progres APBN sampai dengan akhir Oktober 2025 yakni jaminan defisit terjaga di bawah 3% terhadap PDB.

"Sampai akhir tahun kami sudah hitung semuanya, defisit yang paling penting di bawah 3% terjaga dengan baik. Itu yang paling penting," terangnya kepada wartawan, Jumat (14/11/2025).

Sementara itu, dari sisi penerimaan khususnya pajak, Purbaya mengakui otoritas menemukan ada beberapa wajib pajak (WP) yang belum membayar kewajibannya tepat waktu. Beberapa di antaranya adalah pengusaha, sehingga fiskus menyurati sampai dengan mendatangi WP dimaksud.

"Ada pengusaha yang belum bayar pajak, kami kirim surat kepada mereka supaya bayar tepat waktu. Jadi segala effort diarahkan untuk yang belum bayar pajak sesuai dengan aturan," ungkapnya.

Untuk diketahui, rasio pajak atau tax ratio sampai dengan kuartal III/2025 jatuh ke 8,58% terhadap PDB. Itu merupakan yang terendah pada periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya.

Rasio pajak sampai dengan kuartal III/2024 mencapai 9,48%, kuartal III/2023 sebesar 10,15%, dan kuartal II/2022 sebesar 10,9%.

ANGGARAN RP3,5 TRILIUN DIPULANGKAN

Sementara itu, dari sisi belanja, Purbaya mengungkap ada kementerian/lembaga yang mengembalikan anggarannya ke Kemenkeu. Nilainya mencapai total Rp3,5 triliun.

"Ada juga beberapa yang sudah mengembalikan uang. Kami hitung-hitung ada Rp3,5 triliun yang dibalikin sampai dengan sekarang karena mereka enggak mampu belanjain," ungkapnya pada kesempatan yang sama.

Akan tetapi, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu enggan memerinci lebih lanjut kementerian/lembaga mana yang mengembalikan anggarannya ke Bendahara Negara.

Untuk diketahui, Purbaya sempat mengutarakan rencana untuk menyisir dan merealokasi anggaran kementerian/lembaga yang tidak terbelanjakan secara optimal sampai dengan akhir Oktober 2025. Peringatan itu dia sampaikan khusus untuk kementerian/lembaga dengan anggaran besar.

Pada konferensi pers APBN KiTa Oktober 2025 lalu, ada tiga kementerian/lembaga dengan serapan anggaran terendah atau di bawah 50%. Salah satunya adalah pelaksana utama Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebelumnya, lembaga baru yang bertugas menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu juga telah mengembalikan anggaran tambahan yang pernah diajukan yakni sekitar Rp70 triliun.

"Beberapa K/L dengan anggaran besar kita note [beri catatan] bahwa penyerapannya masih di bawah 50%, BGN per tgl 30 September lalu adalah 16,9%, Kementerian PU sedikit di bawah 50% di angka 48,2%, dan Kementan di 32,8%," ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).

Bisnis.com, MEDAN – Ekonom dari Universitas Sumatra Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo menyebut defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) regional Sumatra Utara pada September 2025 yang mencapai Rp24,2 triliun diakibatkan oleh penerimaan dari sektor pajak yang seret atau tertekan.

“Penyebab utama defisit ini adalah bahwa penerimaan pajak dan penerimaan lainnya di Sumut mengalami tekanan. Perpajakan, khususnya, menunjukkan perlambatan,” kata Wahyu kepada Bisnis, Senin (3/11/2025).

Sebelumnya dari data Direktorat Jenderal Pajak Sumatra Utara, penerimaan pajak di Sumut hingga akhir September 2025 baru sekitar 46,69% atau Rp15,21 triliun dari target Rp32,57 triliun di tahun 2025.

Dijelaskan Wahyu, perlambatan sektor pajak disebabkan oleh perubahan sistem administrasi seperti penerapan Coretax, serta kebijakan pembatasan impor yang mengurangi basis Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/ Pajak Pembelian Barang Mewah (PPnBM).

Di sisi lain, lanjutnya, pendapatan negara bukan pajak memang tumbuh dalam beberapa bagian. Namun skala pertumbuhan itu masih terbatas dibanding belanja dan transfer rutin yang terus berjalan.

Wahyu menyebut defisit muncul karena ketidakseimbangan antara penerimaan yang relatif rendah dan transfer ke daerah yang lebih tinggi.

“Neraca APBN di wilayah Sumut yang mencatat posisi defisit karena arus belanja pusat dan transfer ke daerah (TKD) melebihi penerimaan yang berhasil dihimpun di Sumut,” ujar Wahyu.

Dari sisi belanja, Wahyu membeberkan bahwa pemerintah pusat terus menjalankan program-program operasional, membayar gaji pegawai, serta mengalokasikan dana ke pemerintah daerah sehingga beban aliran dana keluar ke wilayah cukup besar.

Sementara dari sisi penerimaan, meskipun ada komponen-komponen seperti pajak (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan), kepabeanan dan cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ternyata belum mampu menutup besarnya pengeluaran yang datang dari pusat.

Kendati, posisi defisit APBN di wilayah Sumut periode September 2025 disebut Wahyu masih dalam batas wajar dan tak menjadikan Sumut sebagai provinsi dengan potensi ekonomi yang buruk.

“Tidak ada permasalahan karena sebagian penerimaan pajak dan lainnya yang berasal dari Sumut, tidak [bisa] dipungut pajaknya di Sumut,” tambahnya.

Dia mencontohkan perusahaan-perusahaan di Sumut yang berkantor pusat di Jakarta. Pembayaran pajak perusahaan tersebut sebagian besar masuk ke keuangan Jakarta.

Di samping itu, tak sedikit penerimaan dari kekayaan sumber daya alam di Sumut yang langsung ke pusat sehingga tidak dihitung menjadi APBN dari Sumut.

Wahyu menjelaskan defisit APBN di daerah menunjukkan bahwa daerah memiliki sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.

Untuk itu, kata dia, pembiayaan itu harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk pembangunan daerah.

“Apalagi jika pemanfaatannya lebih cepat agar memberikan dampak yang lebih tinggi, atau ada efek multiplier bagi perekonomian daerah,” ujarnya.