IDXChannel - Indonesia berpotensi kehilangan tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp70,3 triliun apabila berbagai hambatan yang dihadapi petani sawit swadaya tidak segera diselesaikan. Hal tersebut terungkap dalam riset terbaru Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) yang menyoroti rendahnya produktivitas petani sawit mandiri di Indonesia.

Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS, Rahmad Supriyanto, mengatakan Indonesia juga berisiko kehilangan potensi tambahan produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebesar 4,73 juta ton, serta potensi tambahan nilai ekspor mencapai USD718,5 juta.

"Rendahnya produktivitas petani sawit swadaya tidak hanya membatasi peningkatan pendapatan petani, tetapi juga membatasi potensi pertumbuhan ekonomi yang dapat dihasilkan sektor kelapa sawit," ujar Rahmad dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2026, petani sawit swadaya menguasai hampir 41 persen dari total lahan sawit nasional dan menyumbang sekitar 35 persen-40 persen produksi tandan buah segar (TBS) Indonesia.

Namun demikian, produktivitas lahan yang dikelola petani mandiri tersebut baru mencapai 26,5 persen dari kapasitas maksimalnya. Menurut Rahmad, rendahnya produktivitas tersebut mencerminkan kompleksitas tantangan yang masih dihadapi petani sawit di lapangan.

Berbagai persoalan mulai dari peremajaan kebun, keterbatasan pembiayaan, legalitas lahan, hingga penguatan kelembagaan petani masih menjadi hambatan utama yang belum terselesaikan.

"Selama tantangan seperti peremajaan, pembiayaan, legalitas lahan, dan penguatan kelembagaan belum terselesaikan, Indonesia akan terus kehilangan peluang menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di sektor kelapa sawit," katanya.

Kajian CIPS pada 2026 juga menunjukkan sekitar 2,4 juta petani sawit saat ini mengelola perkebunan dengan usia tanaman di atas 25 tahun yang produktivitasnya terus menurun. Di sisi lain, pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dinilai belum berjalan optimal.

Petani masih menghadapi kesulitan dalam mengakses bibit unggul, pembiayaan murah, penerapan praktik budidaya yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP), hingga pendampingan teknis.

Persoalan lain yang masih membayangi petani mandiri adalah status legalitas lahan yang belum tuntas. Kondisi tersebut membuat banyak petani kesulitan memperoleh bantuan pemerintah maupun sertifikasi keberlanjutan.

Padahal, sertifikasi dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan standar budidaya, memperkuat kelembagaan petani, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, hingga membuka akses pasar yang lebih luas.

Sementara itu, Head of Smallholders Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Guntur Cahyo Prabowo, menilai sertifikasi tidak seharusnya dipandang sekadar sebagai persyaratan pasar. Menurutnya, sertifikasi merupakan bagian dari ekosistem yang dapat meningkatkan kompetensi, produktivitas, serta daya saing jangka panjang petani sawit swadaya.

Ia menambahkan, banyak petani mandiri tertinggal bukan karena kurangnya kemauan untuk berkembang, melainkan akibat fenomena passive exclusion atau eksklusi pasif, yakni kondisi ketika regulasi, mekanisme pasar, dan kelembagaan yang ada lebih menguntungkan kelompok petani yang telah mapan dibandingkan membantu petani lain untuk berkembang.

"Seiring ekspektasi pasar global yang terus berkembang, Indonesia memiliki peluang untuk mengurangi passive exclusion dengan membantu lebih banyak petani swadaya agar siap tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga mampu bersaing, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan masa depan dapat dicapai tanpa bergantung pada perluasan lahan," ujar Guntur.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi pemerintah mengakhiri impor solar lewat implementasi B50 mulai Juli 2026 masih dibayangi sejumlah tantangan. Keterbatasan kapasitas produksi biodiesel hingga keberlanjutan skema pendanaan menjadi beberapa pekerjaan rumah yang perlu dibenahi.

Pemerintah optimistis B50 akan menjadi tonggak baru dalam pengurangan ketergantungan Indonesia terhadap energi impor. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, uji coba teknis B50 telah dilakukan pada berbagai kendaraan, mulai dari, kapal, kereta api, hingga alat-alat pertanian. Dia menyebut, hasil uji teknis B50 sejauh ini menunjukkan hasil positif.

Bahlil mengatakan, dengan pemberlakuan program B50, pemerintah menargetkan akan menghentikan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Pemerintah berkomitmen mengalihkan beban impor energi ke produk yang sepenuhnya bisa diproduksi secara mandiri oleh industri dalam negeri.

"Insya Allah kami sangat optimistis untuk implementasi B50 akan dilakukan 1 Juli 2026. Dengan demikian, maka kita akan mengurangi atau bahkan tidak lagi melakukan impor solar, khususnya C48," katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta dikutip Senin (22/6/2026).

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman optimistis implementasi B50 akan mampu menghentikan impor solar sekaligus menjadi tahapan penting menuju target swasembada energi yang dicanangkan pemerintah.

Menurutnya, pemerintah telah mempersiapkan implementasi B50 secara matang, mulai dari penyediaan tambahan pasokan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), kesiapan industri biodiesel, hingga pelaksanaan uji jalan dan sosialisasi kepada masyarakat.

"B50 mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi impor," jelas Saleh saat dihubungi, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, implementasi B50 merupakan salah satu tahapan krusial dalam peta jalan swasembada energi. Setelah B50 berjalan, pemerintah juga akan memperluas penerapan campuran bioetanol atau E5 pada bahan bakar bensin secara bertahap.

Dia juga menilai kapasitas produksi biodiesel nasional saat ini sudah memadai untuk menggantikan kebutuhan solar impor yang selama ini masih dipenuhi dari pasar internasional.

Meski demikian, Saleh mengingatkan pemerintah tetap perlu menjaga kecukupan pasokan bahan baku sawit agar implementasi B50 dapat berlangsung berkelanjutan dalam jangka panjang.

Menurutnya, peningkatan kebutuhan biodiesel harus diimbangi dengan kemampuan sektor perkebunan dalam menjaga produksi CPO nasional.

Lebih lanjut, Saleh menjelaskan strategi pemerintah dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) tidak hanya bertumpu pada biodiesel. Pemerintah juga mendorong pengembangan berbagai sumber energi alternatif untuk sektor transportasi guna mempercepat tercapainya swasembada energi.

Selain B50, pemerintah menyiapkan pengembangan bioetanol melalui program E5 yang akan terus ditingkatkan sebagai campuran bensin. Pada saat yang sama, penggunaan kendaraan listrik, bahan bakar gas (BBG), hidrogen, serta sumber energi alternatif lainnya juga akan terus diperluas.

4 Faktor Penentu

Sementara itu, Ekonom Senior CORE Indonesia Muhammad Ishak Razak mengatakan keberhasilan target nol impor solar sangat bergantung pada empat faktor utama, yakni ketersediaan pasokan sawit domestik, kapasitas kilang dan pabrik biodiesel nasional, keberlanjutan insentif fiskal, serta penerimaan konsumen terhadap penggunaan B50.

Menurutnya, peluang Indonesia menghentikan impor solar sepenuhnya masih belum sepenuhnya terjamin karena kapasitas produksi biodiesel nasional saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan program B50.

"Peluang menolkan impor masih sangat tergantung pada kapasitas produksi pabrik biodiesel yang saat ini sekitar 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk B50 mencapai sekitar 25 juta kiloliter," ujarnya.

Selain persoalan kapasitas industri, ketahanan pasokan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) juga menjadi tantangan. Produksi sawit nasional dinilai masih rentan terhadap gangguan cuaca seperti El Nino yang dapat menekan produktivitas perkebunan.

Di sisi lain, kebutuhan domestik diperkirakan terus meningkat seiring bertambahnya konsumsi energi nasional.

Persoalan lain yang dinilai semakin krusial adalah keberlanjutan pembiayaan program B50. Selama ini, insentif biodiesel bersumber dari pungutan ekspor sawit. Namun, peningkatan konsumsi domestik akibat implementasi B50 justru berpotensi mengurangi volume ekspor yang menjadi sumber utama pendanaan program.

Ishak menjelaskan rasio antara volume sawit yang menjadi sumber pungutan dan volume biodiesel yang harus disubsidi kini semakin sempit. Dengan produksi CPO sekitar 51,6 juta ton per tahun dan kebutuhan domestik yang diperkirakan meningkat menjadi sekitar 26 juta ton akibat implementasi B50, volume ekspor hanya tersisa sekitar 25 juta ton.

Pada saat yang sama, volume biodiesel yang harus mendapatkan subsidi diperkirakan mencapai sekitar 16 juta ton per tahun.

Kondisi tersebut berbeda dibandingkan masa implementasi B20 hingga B35 ketika setiap ton ekspor masih mampu menopang beberapa ton konsumsi domestik. Saat ini perbandingannya mendekati satu banding satu sehingga ruang pengaman pembiayaan semakin terbatas.

Menurut dia, skema tersebut menjadi sangat rentan ketika harga minyak dunia turun sementara harga CPO tetap tinggi. Dalam situasi tersebut kebutuhan subsidi meningkat pada saat yang sama penerimaan pungutan ekspor justru berkurang.

"Tanpa sumber pembiayaan alternatif seperti dukungan APBN, keberlanjutan B50 akan sangat bergantung pada pergerakan harga internasional minyak mentah dan CPO yang berada di luar kendali pemerintah," katanya.

Volume Impor Berkurang

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar mengatakan implementasi B50 memang akan menekan volume impor solar dalam jumlah besar. Namun, kebutuhan impor masih akan tetap ada mengingat sejumlah faktor teknis dan pasokan yang belum sepenuhnya teratasi.

Menurutnya, target penghentian impor solar perlu dilihat secara realistis dengan mempertimbangkan kapasitas industri biodiesel nasional dan kesiapan rantai pasok bahan bakunya.

"Jadi, target untuk langsung menghentikan impor kurang realistis dan agak berat untuk tercapai dalam waktu singkat," jelasnya.

Bisman menjelaskan terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi pemerintah dalam pelaksanaan program B50. Salah satunya adalah potensi kenaikan harga CPO global yang dapat mengubah struktur keekonomian biodiesel nasional.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi biodiesel dan mengurangi efisiensi yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama program substitusi impor energi berbasis sawit.

Selain faktor harga bahan baku, dia juga menyoroti aspek kualitas bahan bakar dan kompatibilitas biodiesel dengan mesin kendaraan maupun peralatan industri yang menggunakan solar.

Menurutnya, aspek tersebut tidak boleh diabaikan karena berpotensi memunculkan keluhan pengguna apabila kualitas bahan bakar tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan.

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyatakan kesiapan perusahaan dalam menjalankan program B50 mulai Juli 2026 mendatang.

Roberth menyebut, pemerintah melalui Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman juga telah melakukan kunjungan ke Terminal BBM Plumpang, Jakarta, pada hari Ini untuk memastikan kesiapan perusahaan mendukung implementasi B50.

"Prinsipnya perusahaan siap mendukung program pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan dan ketersediaan energi khususnya BBM dengan penerapan B50. Maka kalau dibahas terkait kecukupan, B50 ini masuk pada BBM Bersubsidi yang dijamin oleh pemerintah, jadi kami akan menyalurkan sesuai arahan pemerintah," jelas Roberth.

Bisnis.com, PALEMBANG — Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Sumatra Selatan masih bertahan di level tinggi pada periode I Juni 2026, ditopang oleh harga crude palm oil (CPO) yang mencapai Rp14.072,79 per kilogram (kg).

Berdasarkan hasil penetapan Tim Penetapan Harga TBS Sumatra Selatan yang berlaku pada 1–15 Juni 2026, harga TBS tertinggi tercatat pada tanaman berusia 22 tahun sebesar Rp3.592,07 per kg.

Sementara itu, harga TBS untuk tanaman berusia 21 tahun ditetapkan Rp3.580,70 per kg. Adapun kelompok umur tanaman 10–20 tahun memperoleh harga Rp3.589,30 per kg.

Di sisi lain, harga terendah tercatat pada tanaman berusia tiga tahun sebesar Rp3.008,70 per kg.

Dalam penetapan tersebut, harga rata-rata CPO ditetapkan sebesar Rp14.072,79 per kg, sedangkan harga inti sawit (kernel) mencapai Rp13.454,91 per kg. Indeks K ditetapkan sebesar 93%, dengan nilai cangkang Rp18,88 per kg.

Meski harga TBS hasil penetapan pemerintah relatif tinggi, Dinas Perkebunan (Disbun) Sumatra Selatan menyoroti masih lebarnya disparitas harga yang diterima petani sawit swadaya di lapangan.

Melalui surat Nomor 525/931-VI.3/BUN tertanggal 3 Juni 2026, Disbun Sumsel meminta pemerintah kabupaten dan kota mempercepat penguatan tata niaga serta kemitraan petani sawit swadaya dengan pabrik kelapa sawit (PKS).

Plt Kepala Dinas Perkebunan Sumsel M. Ichwansyah mengatakan hasil pemantauan sepanjang Mei 2026 menunjukkan perbedaan harga yang cukup signifikan antara petani yang telah bermitra dengan PKS dan petani swadaya nonkemitraan.

“Harga Kemitraan (Penetapan Tim Disbun) berada dalam kondisi yang sangat stabil dan menyejahterakan pada kisaran Rp3.864,31 sampai Rp3.898,14 per Kg. Sebaliknya, harga di tingkat swadaya non-kemitraan mengalami fluktuasi yang sangat ekstrem, bahkan sempat anjlok hingga menyentuh titik terendah pada angka Rp2.554 per kg,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (11/6/2026).

Untuk mengurangi kesenjangan harga tersebut, Disbun Sumsel meminta dinas perkebunan kabupaten/kota melakukan identifikasi dan pemetaan perkebunan sawit swadaya agar petani dapat difasilitasi masuk ke dalam kelembagaan resmi seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, maupun koperasi.

Pemerintah daerah juga diminta mengawal pembentukan perjanjian kerja sama (PKS) kemitraan antara kelembagaan petani dan pabrik kelapa sawit terdekat guna memastikan penyerapan TBS sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.

“Langkah percepatan kemitraan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tata niaga sawit yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra,” jelasnya.

Berikut rincian harga TBS periode I Juni 2026 berdasarkan umur tanaman:

• 3 tahun: Rp3.008,70/kg
• 4 tahun: Rp3.103,32/kg
• 5 tahun: Rp3.235,35/kg
• 6 tahun: Rp3.267,17/kg
• 7 tahun: Rp3.262,97/kg
• 8 tahun: Rp3.386,46/kg
• 9 tahun: Rp3.458,19/kg
• 10–20 tahun: Rp3.589,30/kg
• 21 tahun: Rp3.580,70/kg
• 22 tahun: Rp3.592,07/kg
• 23 tahun: Rp3.567,26/kg
• 24 tahun: Rp3.468,87/kg
• 25 tahun: Rp3.483,37/kg
• 26 tahun: Rp3.421,91/kg
• 27 tahun: Rp3.371,83/kg
• 28 tahun: Rp3.315,33/kg
• 29 tahun: Rp3.253,53/kg
• 30 tahun: Rp3.186,61/kg

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengusulkan penggunaan artificial intelligence (AI) untuk memblokir ekspor sejumlah komoditas strategis dari perusahaan yang terindikasi under invoicing.

Sebagai informasi, komoditas strategis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), batu bara, dan paduan besi (ferro alloy) dapat diekspor dengan melaporkan ke PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Adapun proses pelaporan tersebut masih masa transisi hingga 31 Desember 2026 sebelumnya sepenuhnya dilakukan oleh BUMN ekspor tersebut

Anggota DEN Septian Hario Seto menyampaikan telah melaporkan hasil kajian pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto terkait program digitalisasi yang dianggap dapat mencegah praktik under invoicing. 

Hal ini seiring pernyataan PT DSI yang bakal membangun sistem digitalisasi selama masa transisi.

"Program digitalisasi untuk sektor komoditas strategis seperti batu bara, CPO, ferro alloy, ini bisa benar-benar membantu menutup gap, tadi kalau yang selalu disampaikan oleh Presiden, under-invoicing," ujar Seto dalam konferensi pers di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

[Gambas:Youtube]

Dalam kajiannya, DEN menemukan komoditas strategis tersebut indikasi terhadap under invoicing sangat nyata hingga miliaran dolar AS.

Dengan begitu, Seto mengusulkan penggunaan sistem AI yang mampu memblokir penjualan perusahaan yang terindikasi pelanggaran, termasuk under invoicing. Ia pun mencontohkan untuk kegiatan ekspor batu bara dapat dibantu dengan sistem bernama "SIMBARA".

"Jadi manusia tidak lagi yang mengoperasikan sistemnya ini, tapi ada AI, ada algoritma yang akan dijalankan untuk memaksakan kepatuhan," kata Seto.

Ia juga mencontohkan kalau sistem akan merespons jika suatu perusahaan diketahui melakukan kecurangan. Bentuk kenakalan bisa berupa pembayaran royalti, pencantuman harga yang tidak masuk akal, hingga kontrak yang tidak sesuai.

"Itu nanti bisa di-develop sistemnya, kita sebutnya auto-blocking system," lanjutnya.

Lebih lanjut, Seto menambahkan hadirnya sistem AI tersebut dapat memberantas pertambangan atau perusahaan ilegal karena dapat dipantau lebih mudah.

"Kita bisa cek nanti setiap ton CPO, setiap ton batu bara ini harus berasal dari sumber-sumber yang legal. Tambang-tambang yang memang izinnya benar, gitu lho," ungkap Seto.

Bisnis.com, JAKARTA — Penanganan temuan praktik underinvoicing hingga transfer pricing ekspor kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) masih didalami juga oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu). Ada 32 wajib pajak (WP) di sektor sawit yang diusut oleh otoritas pajak.

Untuk diketahui, temuan yang awalnya diungkap ke publik oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa itu kini turut ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Secara simultan, DJP juga ternyata melakukan pemeriksaan bukti permulaan hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perpajakan terhadap 32 WP CPO.

"Jadi ada 32 [WP] yang dalam penanganan. 23 sedang kami hitung kerugian negaranya, 8 wajib pajak sudah proses. Kemudian ada perluasan juga di 8 itu ke tahun pajak 2023," terang Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto usai konferensi pers APBN KiTa Juni 2026 di Gedung Juanda Kemenkeu, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Secara terperinci, potensi penerimaan negara 11 dari total 32 WP ini mencapai Rp1,1 triliun. Bimo mengungkap selama proses hukum itu, sudah ada 3 WP yang melakukan pembetulan sendiri atas SPT yang tidak mereka isi dengan benar sebelumnya.

"Sudah ada 3 wajib pajak yang membetulkan sendiri SPT-nya dan nyetor sekitar Rp200 miliar," ungkapnya.

Bimo menjelaskan bahwa proses hukum tindak pidana perpajakan menerapkan azas ultimum remedium. Dengan demikian, WP yang ingin menghindari sanksi bisa membayar kewajibannya sesuai dengan penghitungan bersama otoritas pajak.

Dari total 32 WP yang tengah diusut DJP, salah satunya juga tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di tingkat penyidikan. Namun, Bimo memastikan penegak hukum DJP tidak menyerahkan perkara itu ke Korps Adhyaksa.

Proses hukum secara simultan antara DJP dan Kejagung ini lantaran keduanya saling bertukar data. Pada hari ini saja, Bimo mengaku Kejagung turut meminta data 18 WP untuk keperluan penegakan hukum.

"Hari ini saja ada 18 permintaan terhadap 18 data wajib pajak sampai ke 18 tahun ke belakang, karena kewenangan mereka. Jadi saya bingung kalau ditanya jumlah, kan berkembang terus," terang mantan pejabat di Kemenko Perekonomian ini.

Terkait dengan proses di Kejagung, Bimo masih menunggu penegak hukum yang bermarkas di Kebayoran Baru ini untuk mengumumkan hasil pemeriksaannya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyatakan tidak akan mencampuri proses hukum yang bergulir di Kejagung.

"Yang di Kejaksaan itu masih kami tunggu berita dari Kejaksaan. Yang jelas minggu lalu mereka mulai jalan, jadi saya belum dapat beritanya, tetapi kan biasanya perlu waktu," kata Purbaya pada forum yang sama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyepakati penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) Minyakita menyusul kenaikan harga crude palm oil (CPO) dalam beberapa waktu terakhir. Besaran HET baru masih menunggu hasil pemantauan harga CPO sebelum ditetapkan secara resmi.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah menilai HET Minyakita yang berlaku saat ini sudah tidak lagi mencerminkan kondisi harga bahan baku di pasar.

"Kita menyepakati akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk Minyakita," kata Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Budi menjelaskan, saat HET Minyakita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter, harga CPO masih berada di kisaran Rp12.400 per kilogram. Namun kini harga CPO telah naik menjadi sekitar Rp15.400 hingga Rp15.500 per kilogram.

Menurut Budi, pemerintah masih memantau perkembangan harga CPO selama beberapa hari ke depan. Jika harga mulai stabil, pemerintah akan segera menghitung dan menetapkan HET baru.

"Kalau paling tidak seminggu misalnya sudah normal kembali, ya segera kita tetapkan," ujar Budi.

Selain harga bahan baku, pemerintah juga mempertimbangkan kenaikan biaya produksi, distribusi, dan kemasan dalam perhitungan harga baru. Perhitungan tersebut akan mencakup margin usaha mulai dari produsen, distributor, hingga pengecer.

"Kan gak mungkin kalau dulu harga CPO 12.400 ketika HET-nya 15.700, sekarang sudah 15.500. Ya nggak mungkin dia jual 15.700. Artinya nombok kan gitu," ujar Budi.

Pemerintah juga mempertimbangkan keberlanjutan usaha petani sawit di tengah kenaikan biaya produksi. Menurut Budi, ruang penyesuaian harga diperlukan agar pendapatan petani tetap terjaga.

"Kita ingin petani ini bisa menyesuaikan harga, karena biaya produksinya juga pasti naik," kata Budi.

Dalam rapat yang sama, pemerintah turut membahas langkah menjaga harga komoditas pangan yang mengalami surplus produksi. Salah satunya telur ayam yang harganya sempat turun akibat pasokan berlebih.

Budi mengatakan, produksi telur nasional saat ini mengalami surplus sekitar 12 persen. Untuk menjaga harga di tingkat peternak, Kementerian Perdagangan telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional agar produksi telur dapat diserap melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami sudah komunikasi dengan Kepala MBG Ibu Nanik bahwa telur tadi akan diserap oleh para SPPG," ujar Budi.

Menurut Budi, skema serupa juga dapat diterapkan untuk komoditas lain, termasuk daging ayam, apabila harga di tingkat produsen turun di bawah harga acuan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar.

Budi memastikan stok bahan pokok nasional dalam kondisi aman. Pemerintah saat ini fokus menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan guna mempertahankan stabilitas harga pangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang operasional penuh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), industri sawit memasuki fase transisi menuju skema ekspor satu pintu. Hal ini seiring dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Melalui kebijakan tersebut, terdapat tiga ekspor komoditas strategis Indonesia seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy (paduan besi) yang nantinya akan tercatat dan diawasi melalui badan usaha yang dibentuk di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Tujuan Pendirian DSI

Awal mula pendirian DSI sebagai eksportir tunggal SDA diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Kala itu, Prabowo menyatakan pemerintah tengah menyiapkan skema pengawasan baru ekspor komoditas SDA melalui penunjukan badan usaha milik negara (BUMN) sebagai eksportir tunggal atau semacam badan ekspor nasional untuk sejumlah komoditas strategis.

Melalui beleid tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor komoditas SDA tertentu dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah. Adapun komoditas yang disinggung antara lain minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi.

Skema ini akan membuat seluruh hasil penjualan ekspor tercatat dan diawasi pemerintah, sementara hasil penjualan tetap diteruskan kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.

Prabowo menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan ekspor SDA sekaligus menekan praktik manipulasi perdagangan internasional yang selama ini merugikan negara. Menurutnya, berbagai bentuk fraud yang masih terjadi mencakup under invoicing, under counting, pemalsuan tonase dan kualitas barang ekspor, hingga praktik tambang, hutan, dan kebun ilegal.

“Kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah US$150 miliar satu tahun,” kata Prabowo.

Dia menilai salah satu akar persoalan ekonomi Indonesia selama ini adalah lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Karena itu, pemerintah ingin memastikan volume dan nilai ekspor komoditas strategis dapat terpantau secara lebih akurat.

“Kita tidak mau dibohongi lagi, kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual,” ujarnya.

Prabowo juga menyebut model pengawasan ekspor SDA serupa telah diterapkan di sejumlah negara kaya sumber daya alam seperti Arab Saudi, Qatar, Rusia, Aljazair, Kuwait, Malaysia, hingga Vietnam.

Terpisah, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Patria Sjahrir mengatakan pembentukan DSI merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki sistem perdagangan ekspor-impor komoditas SDA. DSI dibentuk sebagai anak usaha Danantara dan akan berstatus BUMN karena 1% sahamnya dimiliki BP BUMN.

Menurut Pandu, DSI akan menjalankan sejumlah fungsi utama, mulai dari memperkuat transparansi perdagangan hingga memastikan transaksi ekspor dilakukan sesuai harga pasar. Selain itu, DSI juga akan mendukung pengelolaan devisa hasil ekspor agar lebih optimal sekaligus melakukan konsolidasi data dan tata kelola perdagangan komoditas strategis guna meningkatkan efisiensi sektor.

Dia menegaskan pemerintah ingin memastikan pengelolaan sumber daya alam Indonesia dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat domestik.

“This is one platform, multiple benefit. Yang kita penginnya kalau the world is happy, Indonesia should be happier. Dan ini adalah sumber daya Indonesia untuk dunia yang membawa kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia,” ucapnya.

Skema Operasional

PT DSI akan beroperasi dalam kerangka BUMN dan mulai efektif pada 1 Juni 2026 dengan skema implementasi bertahap. Tahap pertama berlangsung 1 Juni—31 Agustus 2026 sebagai masa transisi pengalihan transaksi ekspor-impor dari perusahaan swasta ke BUMN, di mana seluruh kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri akan ditangani oleh BUMN.

Selanjutnya, pada 1 September—31 Desember 2026, eksportir yang telah siap dapat mulai mengalihkan seluruh kegiatan ekspor ke PT DSI. Pemerintah menargetkan seluruh ekspor tiga komoditas strategis tersebut wajib melalui PT DSI mulai 1 Januari 2027.

Putar Kredit

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Rohan Hafas menyampaikan seluruh proses perdagangan akan dilakukan dengan mekanisme yang mengikuti best practice internasional, sehingga dana hasil ekspor dapat kembali masuk sepenuhnya ke Indonesia.

Pembentukan DSI tidak hanya bertujuan memperbaiki tata kelola ekspor komoditas, melainkan juga memastikan dana hasil ekspor kembali berputar di dalam negeri. Rohan menuturkan bahwa selama ini dana hasil ekspor komoditas strategis diduga banyak diparkir di luar negeri sehingga tidak memberikan dampak optimal terhadap perekonomian domestik.

Dengan hadirnya PT DSI, hasil transaksi ekspor komoditas tidak lagi langsung mengalir ke luar negeri, melainkan ditempatkan di perbankan domestik, khususnya bank-bank Himbara.

Dana devisa itu kemudian akan disimpan dalam bentuk deposito, giro, maupun tabungan yang menjadi sumber likuiditas bagi perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif. Dengan meningkatnya likuiditas perbankan, kapasitas penyaluran kredit pun diharapkan semakin besar dan berdampak langsung pada pembiayaan sektor riil.

Penyaluran kredit tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kredit konsumer, hingga kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor panjang mencapai 20–30 tahun.

“Kalau ada likuiditas di Indonesia itu akan menjadi sumber modal mulai dari kredit UMKM kredit konsumer, kredit KPR kredit rumah, KPR yang 30 tahun, 20 tahun,” ujarnya.

Respons Dunia Usaha

Dalam catatan Bisnis, sejumlah pelaku usaha mulai merespons rencana PP Tata Kelola Ekspor SDA. Emiten CPO seperti PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) dan PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk. (SMAR) menyatakan masih akan memantau dampak kebijakan tersebut terhadap operasional.

“Perseroan senantiasa memantau perkembangan rencana penerbitan PP Tata Kelola Ekspor SDA,” tulis manajemen DSNG.

DSNG juga menyebut penjualan kelapa sawit perseroan hanya dilakukan ke pasar domestik sehingga tidak melihat dampak material langsung dari kebijakan tersebut. SMAR menegaskan komitmennya untuk mematuhi seluruh ketentuan pemerintah yang berlaku.

Sementara itu, PT Mahkota Group Tbk. (MGRO) menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat transparansi serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor SDA.

Dari sisi emiten sawit, PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk. (SMAR) menegaskan komitmennya untuk tetap mematuhi seluruh peraturan pemerintah dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk kebijakan terkait tata kelola ekspor SDA yang akan diterbitkan.

Adapun PT Daaz Bara Lestari Tbk. (DAAZ) menilai rencana PP tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap operasional maupun kinerja keuangan perseroan. Direktur DAAZ Muljanto menyebut potensi dampak material dinilai kecil karena kontribusi ekspor terhadap pendapatan perseroan relatif minimal.

“Sampai dengan saat ini, Perseroan belum melihat adanya dampak operasional yang signifikan, mengingat mekanisme teknis pelaksanaan regulasi tersebut masih belum ditetapkan secara definitif,” ujarnya.

DAAZ juga menyatakan transaksi ekspor yang dilakukan selama ini umumnya berbasis spot sehingga tidak terdampak langsung, namun perseroan tetap akan memantau dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan regulasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam beberapa waktu terakhir tengah getol mengusut dugaan praktik underinvoicing alias pelaporan nilai transaksi ekspor yang lebih rendah dari sebenarnya.

Bahkan, belakangan ini Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa turut mengungkap dugaan sejumlah eksportir melakukan transfer pricing. Praktik transfer pricing ini biasanya digunakan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak.

Pada Selasa (26/5/2026), Purbaya mengatakan bahwa sudah memegang data 10 eksportir terbesar kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang diduga melakukan praktik tersebut. Perusahaan-perusahaan dimaksud diduga mengekspor komoditas dari Indonesia ke Singapura, tepatnya ke perusahaan yang masih terafiliasi.

Bendahara Negara menduga nilai yang diekspor ke Singapura ini lebih rendah atau sekitar 50% di bawah harga sebenarnya. Untuk itu, dia menduga ada praktik underinvoicing maupun transfer pricing yang terjadi pada temuannya tersebut.

"Kami yang menyelidiki awal dari data-data itu, kemudian kami kerja sama dengan BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan] dan Kejaksaan Agung," jelasnya kepada wartawan, dikutip Jumat (29/5/2026).

Purbaya pun mengungkap tidak hanya menyelidiki 10 perusahaan besar saja, melainkan jumlahnya mencapai 20 perusahaan. Ada juga perusahaan-perusahaan kecil yang turut dimintai keterangan pada tahap penyelidikan oleh Kemenkeu.

Prosesnya sudah sekitar tiga bulan yang lalu. Purbaya mengaku sebenarnya data dari otoritas fiskal ini sudah ada sejak awal tahun, dan kini sudah dilimpahkan ke Korps Adhyaksa.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menargetkan perusahaan-perusahaan ini mengembalikan kewajiban perpajakannya dan ditarik hingga beberapa tahun ke belakang. Namun, dia memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak akan ditutup.

"Nanti kami lihat apa yang terbaik, tetapi yang jelas kami enggak akan membuat perusahaan itu tutup. Enggak, tetapi dia harus bayar kewajiban yang sesuai," paparnya.

Temuan ini disampaikan Purbaya pertama kali pada Rabu (20/5/2025), usai Presiden Prabowo Subianto mengumumkan tata kelola ekspor baru terpusat melalui BUMN ekspor, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Mulai 1 Juni 2026, ekspor sumber daya alam strategis dimulai dari batu bara, CPO dan paduan besi (ferro alloy) akan dilaporkan ke DSI.

Kemudian, paling lambat 1 Januari 2027, pemerintah menargetkan keseluruhan proses ekspor mulai dari negosiasi, kontrak, dan transaksi dilakukan oleh DSI sebagai eksportir tunggal.

Ini bukan pertama kali otoritas fiskal mengungkap dugaan praktik underinvoicing di industri sawit. Pada awal November 2025, Kemenkeu serta penegak hukum mengungkap praktik underinvoicing perusahaan sawit. Ada total 282 perusahaan diduga terlibat.

Kini, proses penegakan hukumnya turut melibatkan penyidik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu. Sebanyak 26 wajib pajak (WP) sudah masuk proses bukti permulaan (bukper) dan penyidikan.

"Terkait WP yang diduga pelaku underinvoing saat ini sedang dilakukan tindakan penegakan hukum oleh DJP," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, dikutip Jumat (29/5/2026).

Bisnis.com, SAMARINDA — Kota Bontang berupaya memasarkan proyek industri fatty acid (asam lemak) senilai Rp3,77 triliun melalui skema Investment Project Ready to Offer (IPRO).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang, Muhammad Aspian Nur menyatakan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal proyek hilirisasi oleokimia tersebut.

"Proyek ini adalah langkah konkret mempercepat hilirisasi kelapa sawit nasional. DPMPTSP Bontang memastikan siap memberikan pengawalan maksimal bagi investor yang masuk, baik dari sisi kemudahan perizinan maupun fasilitasi insentif," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (22/5/2026).

Dia menambahkan, pabrik bernilai triliunan rupiah itu direncanakan berdiri di kawasan Kaltim Industrial Estate (KIE) Bontang.

Dari sisi lahan, proyek ini menyiapkan area pabrik pengolahan seluas 5 hektar serta area penyimpanan bahan baku dan produk jadi seluas 15 hektar.

Dia menyebutkan, kapasitas produksi dirancang mencapai 91.200 ton per tahun dengan kebutuhan bahan baku Crude Palm Oil (CPO) sebesar 45.000 ton per tahun.

Menurutnya, kebutuhan ini relatif mudah dipenuhi mengingat produksi CPO di wilayah ini mencapai sekitar 3,8 juta ton per tahun.

Aspian menjelaskan, asam lemak merupakan produk hilirisasi oleokimia dengan permintaan global yang terus menanjak.

"Produk ini menjadi bahan baku vital bagi berbagai industri manufaktur, mulai dari kosmetik, sabun, deterjen, plastik, tekstil, pelumas, hingga produk perawatan pribadi," jelasnya.

Dia menyebutkan proyeksi pertumbuhan konsumsi produk turunan oleokimia mencapai 7% per tahun, terutama didorong oleh ekspansi pasar di kawasan Asia dan Eropa.

Adapun, dia menuturkan sejumlah insentif fiskal dan kemudahan perizinan telah disiapkan sebagai karpet merah bagi para pemodal, termasuk implementasi sistem perizinan berbasis risiko melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) yang diharapkan mampu memangkas birokrasi yang kerap menjadi batu sandungan bagi investor.

"Kehadiran industri ini tidak hanya akan memperkuat posisi Bontang sebagai kota industri strategis, tetapi yang paling penting adalah menciptakan ratusan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperluas kontribusi ekspor produk hilir bernilai tambah tinggi ke pasar global," pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Empat asosiasi petani kelapa sawit nasional menyuarakan kekhawatiran atas anjloknya harga tandan buah segar (TBS) usai pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis, termasuk kepala sawit atau crude palm oil (CPO).

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Sawitku Masa Depanku (Samade), Serikat Petani Kelapa Sawit Indonesia (SPKSI), dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Pola Inti Rakyat (Aspekpir) menggelar pertemuan selama tiga jam guna membahas dampak kebijakan tersebut terhadap harga sawit di tingkat petani.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan sebelum pertemuan berlangsung, masing-masing asosiasi terlebih dahulu berdiskusi dengan dewan pakar internal untuk memetakan kondisi industri sawit nasional usai pidato Presiden Prabowo Subianto terkait aturan ekspor SDA di DPR RI beberapa hari lalu.

Menurutnya, sejak pemerintah mengumumkan rencana penataan tata kelola ekspor komoditas strategis, harga TBS di tingkat petani langsung mengalami tekanan signifikan.

“Di berbagai provinsi, penurunan harga TBS mencapai Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram,” ujar Gulat, dikutip Sabtu (23/5).

Ia menilai penurunan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan koreksi harga CPO di pasar. Berdasarkan perhitungan umum industri, setiap penurunan harga CPO sebesar Rp1.000 per kilogram biasanya hanya menekan harga TBS sekitar Rp300 per kilogram.

“Sementara saat ini, harga CPO terkoreksi sekitar Rp450-Rp600 per kilogram, tetapi harga TBS justru turun hingga Rp1.000 per kilogram. Ada indikasi kondisi ini dimanfaatkan oleh sejumlah pabrik kelapa sawit untuk membeli TBS petani dengan harga lebih murah,” katanya.

Gulat juga menyebutkan bahwa kepanikan mulai terjadi di kalangan petani sawit. Menurut dia, penurunan harga tersebut berdampak langsung terhadap daya beli dan kemampuan petani dalam menjaga produktivitas kebun.

Sebagai gambaran, penurunan harga TBS sebesar Rp800 per kilogram dapat menyebabkan kerugian sekitar Rp8 juta untuk setiap 10 ton hasil panen petani. Nilai tersebut, kata dia, setara dengan pembelian sekitar 14 sak pupuk urea subsidi dengan asumsi harga Rp600.000 per sak.

Meski demikian, empat asosiasi petani sawit itu menyatakan tetap mendukung langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola ekspor CPO dan produk turunannya. Namun, mereka meminta pemerintah memastikan stabilitas harga TBS di tingkat petani tetap terjaga.

Dalam pertemuan tersebut, asosiasi juga meminta PT Daya Sawit Indonesia (DSI) segera mengantisipasi potensi permainan harga oleh pabrik kelapa sawit, terutama dalam pembelian TBS petani dengan berbagai alasan teknis.

Selain itu, asosiasi mengusulkan penerapan konsep satu harga TBS nasional bagi petani sawit dari Aceh hingga Papua, dengan membedakan kategori petani bermitra dan petani swadaya.

“Ke depan, penetapan harga tidak lagi melalui masing-masing dinas perkebunan daerah, tetapi melalui sistem harga nasional yang ditetapkan DSI,” ujarnya.

Asosiasi juga mengusulkan agar DSI lebih difokuskan sebagai regulator, pengawas, dan satuan tugas pengendalian ekspor CPO, sementara fungsi operator perdagangan diserahkan kepada bursa ekspor komoditas yang dinilai lebih berpengalaman dan dipercaya pasar.

Menurut Gulat, mekanisme perdagangan melalui bursa komoditas akan mendukung transparansi tata kelola ekspor sebagaimana diinginkan pemerintah, sekaligus menekan potensi penyelewengan yang merugikan negara maupun petani.

“Harapan petani sederhana, yakni penerimaan negara sesuai dengan luasan dan produksi sawit nasional, harga TBS tetap terjaga, dan korporasi dapat bekerja lebih sehat dengan data yang transparan dan akurat,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Palma Serasih Tbk (PSGO) mewaspadai sejumlah tantangan industri sawit pada 2026, mulai dari perubahan iklim, kenaikan harga pupuk, hingga keterbatasan tenaga kerja. Perseroan menilai faktor cuaca masih menjadi risiko utama terhadap produksi perkebunan sawit.

Dalam paparan publik di Jakarta, Jumat (22/5/2026), manajemen menyebut curah hujan tinggi menyebabkan produksi tandan buah segar (TBS) dan crude palm oil (CPO) perseroan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Produksi TBS inti dan plasma tercatat 480,8 ribu ton, sedangkan produksi CPO mencapai 140,2 ribu ton dan palm kernel (PK) sebesar 21,6 ribu ton.

Meski produksi menurun, perseroan membukukan laba bersih Rp442,8 miliar pada 2025 atau tumbuh 26,3 persen secara tahunan. Kenaikan laba ditopang membaiknya harga jual CPO dan PK serta penurunan beban keuangan.

Director & Corporate Secretary PT Palma Serasih Tbk Astrida Niovita Bachtiar mengatakan, perusahaan terus memperkuat efisiensi operasional untuk menjaga kinerja di tengah tekanan industri global.

“Kami juga melakukan disiplin pengelolaan biaya sehingga kinerja perseroan tetap terjaga,” ujar Astrida.

Pada 2026, PSGO menargetkan produksi CPO mencapai 181,7 ribu ton atau meningkat sekitar 30 persen dibandingkan realisasi tahun lalu. Sementara produksi TBS inti dan plasma ditargetkan naik menjadi 579,9 ribu ton.

Perseroan menilai prospek industri sawit masih terbuka seiring meningkatnya konsumsi minyak nabati global dan berlanjutnya program biodiesel di dalam negeri. Namun, perusahaan juga mengantisipasi tantangan lain seperti perubahan regulasi global dan tuntutan keberlanjutan yang makin ketat.

Untuk menjaga pertumbuhan, PSGO mengandalkan optimalisasi area tanam, peningkatan produktivitas kebun, mekanisasi operasional, serta integrasi teknologi di rantai produksi.

Selain itu, perseroan menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp113,1 miliar atau Rp6 per saham dari laba tahun buku 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan pemerintah tengah menyiapkan sistem acuan atau benchmark harga untuk sejumlah komoditas strategis nasional di tengah penguatan tata kelola ekspor sumber daya alam.

Hal itu disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (21/5/2026).

Saat ditanya apakah penentuan harga komoditas nantinya akan dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang tengah disiapkan pemerintah, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah hanya akan membuat sistem pembanding harga atau benchmark.

“Nanti akan ter-benchmark harga-harga komoditas,” ujar Airlangga.

Meski begitu, ia menegaskan harga komoditas tetap akan mengacu pada referensi pasar dan standar harga internasional yang selama ini berlaku untuk masing-masing sektor.

“Tetapi kan juga ada harga referensi daripada acuan masing-masing, baik batu bara, CPO, maupun nikel,” katanya.

Pemerintah sebelumnya mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang akan berperan dalam penguatan tata kelola pelaporan ekspor komoditas strategis nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor sekaligus meningkatkan transparansi perdagangan sumber daya alam.

Komoditas seperti batu bara, crude palm oil (CPO), dan nikel merupakan penyumbang utama ekspor Indonesia yang nilainya sangat dipengaruhi dinamika harga global. Pemerintah memastikan kebijakan baru tersebut tidak akan mengganggu mekanisme pasar maupun aktivitas ekspor perusahaan existing.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terus bergantung pada mekanisme harga komoditas yang ditentukan negara lain. Salah satu komoditas yang dibahas tersebut adalah kelapa sawit yang produksinya didominasi oleh Indonesia.

Orang nomor satu di Indonesia itu menilai komoditas kelapa sawit selama ini harganya masih banyak dipengaruhi oleh pasar internasional. Padahal Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia.

“Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan negara lain. Saya katakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Kita harus tentukan harga kita sendiri,” ujarnya saat memberikan pidato di Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Presiden Ke-8 RI itu bahkan mengungkapkan Indonesia tidak perlu khawatir apabila ada negara lain yang menolak membeli komoditas nasional tersebut dengan harga yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

“Kalau mereka tidak mau beli pakai harga kita, tidak usah beli. Kita pakai kelapa sawit kita sendiri,” pungkas Prabowo.