Bisnis.com, JAKARTA — Penanganan temuan praktik underinvoicing hingga transfer pricing ekspor kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) masih didalami juga oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu). Ada 32 wajib pajak (WP) di sektor sawit yang diusut oleh otoritas pajak.

Untuk diketahui, temuan yang awalnya diungkap ke publik oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa itu kini turut ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Secara simultan, DJP juga ternyata melakukan pemeriksaan bukti permulaan hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perpajakan terhadap 32 WP CPO.

"Jadi ada 32 [WP] yang dalam penanganan. 23 sedang kami hitung kerugian negaranya, 8 wajib pajak sudah proses. Kemudian ada perluasan juga di 8 itu ke tahun pajak 2023," terang Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto usai konferensi pers APBN KiTa Juni 2026 di Gedung Juanda Kemenkeu, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Secara terperinci, potensi penerimaan negara 11 dari total 32 WP ini mencapai Rp1,1 triliun. Bimo mengungkap selama proses hukum itu, sudah ada 3 WP yang melakukan pembetulan sendiri atas SPT yang tidak mereka isi dengan benar sebelumnya.

"Sudah ada 3 wajib pajak yang membetulkan sendiri SPT-nya dan nyetor sekitar Rp200 miliar," ungkapnya.

Bimo menjelaskan bahwa proses hukum tindak pidana perpajakan menerapkan azas ultimum remedium. Dengan demikian, WP yang ingin menghindari sanksi bisa membayar kewajibannya sesuai dengan penghitungan bersama otoritas pajak.

Dari total 32 WP yang tengah diusut DJP, salah satunya juga tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di tingkat penyidikan. Namun, Bimo memastikan penegak hukum DJP tidak menyerahkan perkara itu ke Korps Adhyaksa.

Proses hukum secara simultan antara DJP dan Kejagung ini lantaran keduanya saling bertukar data. Pada hari ini saja, Bimo mengaku Kejagung turut meminta data 18 WP untuk keperluan penegakan hukum.

"Hari ini saja ada 18 permintaan terhadap 18 data wajib pajak sampai ke 18 tahun ke belakang, karena kewenangan mereka. Jadi saya bingung kalau ditanya jumlah, kan berkembang terus," terang mantan pejabat di Kemenko Perekonomian ini.

Terkait dengan proses di Kejagung, Bimo masih menunggu penegak hukum yang bermarkas di Kebayoran Baru ini untuk mengumumkan hasil pemeriksaannya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyatakan tidak akan mencampuri proses hukum yang bergulir di Kejagung.

"Yang di Kejaksaan itu masih kami tunggu berita dari Kejaksaan. Yang jelas minggu lalu mereka mulai jalan, jadi saya belum dapat beritanya, tetapi kan biasanya perlu waktu," kata Purbaya pada forum yang sama.

Bisnis.com, BANDUNG - Pengadilan Negeri Sukabumi menghukum terdakwa EK dengan penjara dua tahun atas tindak pidana perpajakan. Majelis hakim juga mewajibkan terdakwa membayar denda sebesar Rp10,6 miliar kepada negara.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan, Nandang Hidayat, mengatakan hakim juga memberi batas waktu pelunasan denda paling lama dua bulan.

“EK harus segera menyelesaikan kewajiban tersebut sejak putusan hukum memiliki kekuatan tetap,” ungkap dia, Selasa (31/3/2026).

Ia pun memastikan pihak pengadilan mengancam akan menyita harta kekayaan jika terdakwa mengabaikan denda. Petugas berwenang bakal melelang aset terpidana untuk menutupi kerugian negara dari sektor pajak.

Sementara itu, sidang pembacaan putusan perkara nomor 178/Pid.Sus/2025/PN Skb berlangsung pada awal Maret. Hakim menilai EK secara sengaja menerbitkan dokumen pajak yang tidak memiliki dasar transaksi asli.

Lebih lanjut, perbuatan melanggar hukum ini, kata dia, memenuhi unsur tindak pidana sesuai Undang-Undang Perpajakan terbaru. Tindakan tersebut jelas merugikan pendapatan negara dan merusak sistem keadilan bagi wajib pajak lain.

Sejalan dengan itu, Kanwil DJP Jawa Barat I, imbuhnya, berkomitmen terus melakukan pengawasan terhadap para pelanggar pajak.

“Langkah tegas ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta meningkatkan kepatuhan masyarakat secara luas,” tandas dia.

Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto menerbitkan aturan baru soal penanganan tindak pidanaperpajakan.

Aturan berbentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Aturan diterbitkan sebagai pedoman bagi para hakim dalam menangani dan mengadili tindak pidana perpajakan.

Beleid itu mengatur beberapa ketentuan. Salah satunya soal pertanggungjawaban pidana dalam perusahaan.

Dalam beleid tersebut, MA mengatur tanggung jawab pidana tak hanya berlaku bagi pengurus resmi perusahaan.

Tanggung jawab juga berlaku bagi individu yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan perusahaan. Walaupun, individu itu tidak tercantum dalam struktur organisasi.

Selain itu, beleid ini juga mengatur pihak seperti beneficial owner atau pemilik manfaat sebenarnya yang mengendalikan korporasi dari belakang layar juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

"Setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya atau seseorang yang tidak tercantum dalam struktur kepengurusan tetapi mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat menentukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di bidang perpajakan," bunyi pasal 6 Perma tersebut.

Perma 3/2025 tidak hanya memberikan pedoman tentang siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban dalam kasus pidana pajak, tetapi juga menetapkan asas-asas penanganan, kewenangan hakim, serta prosedur hukum acara khusus bagi perkara perpajakan.

Salah satu ketentuan menyatakan bahwa pengadilan dapat tetap melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara meskipun terdakwa tidak hadir (in absentia) jika telah dipanggil secara sah.

"Terdakwa yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa," bunyi pasal 19.

Dalam situasi demikian, hakim berwenang menolak kehadiran penasihat hukum atau pihak lain yang mengatasnamakan terdakwa yang absen. Putusan akan diberitahukan kepada terdakwa atau keluarganya maupun diumumkan di papan pengumuman pengadilan.

Meski demikian, terdakwa tetap memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding paling lama tujuh hari setelah putusan diucapkan.

Selain itu, MA menegaskan bahwa terdakwa dalam perkara pidana pajak tidak dapat dijatuhi pidana bersyarat atau pengawasan. Pasal 15 menyatakan pidana terhadap terdakwa di bidang perpajakan berupa: pidana kurungan atau denda; pidana penjara dan denda; atau pidana denda tanpa pidana penjara .

Dalam hal tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka pidana penjara dijatuhkan berdasarkan peran para terdakwa.

"Pidana denda dijatuhkan berdasarkan jumlah kerugian pada pendapatan negara yang dibebankan kepada masing-masing terdakwa secara proporsional," bunyi pasal 17.

Bisnis.com, DENPASAR - Salah satu perusahaan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan di segel oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Petugas menyita dua bidang tanah beserta bangunan milik Wajib Pajak (WP) berinisial B di Pagutan, Kota Mataram. Tindakan penyitaan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Mataram, serta Surat Perintah Penyitaan yang diterbitkan oleh PPNS DJP sesuai kewenangannya. Estimasi nilai total aset sekitar Rp2 miliar.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara, Samon Jaya, menjelaskan bahwa Wajib Pajak B diduga melakukan tindak pidana perpajakan dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Hal tersebut melanggar Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Kemudian Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu dengan SENGAJA tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

“Penyitaan diperlukan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan serta sebagai upaya menjamin pemulihan kerugian pada pendapatan negara,” jelas Samon dikutip Kamis (11/12/2025).

Ia menegaskan bahwa seluruh langkah telah dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Proses penyitaan disaksikan perangkat pemerintah daerah dan aparatur lingkungan setempat serta mendapat dukungan pengamanan dari personel Polda NTB.

Samon menjelaskan seluruh tindakan dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan. Direktorat Jenderal Pajak menghimbau Wajib Pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Bisnis.com, DENPASAR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara menghentikan proses penyidikan tindak pidana perpajakan terhadap PBC, Direktur Utama PT PIR. Sanksi dicabut setelah PBC melunasi seluruh tunggakan dan sanksi administrasi sesuai ketentuan Pasal 44B Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Perinciannya, PT PIR telah melunasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang bayar sebesar Rp536,64 juta dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1,60 miliar, sehingga total yang disetorkan ke kas negara mencapai Rp2,13 miliar. Pembayaran tersebut telah tercatat dalam sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) Direktorat Jenderal Pajak.

Penyidik pajak Kanwil DJP Nusa Tenggara yang juga Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan I Gede Wirawiweka menjelaskan langkah penghentian penyidikan ini diawali permohonan informasi besarnya kerugian pada pendapatan negara oleh PBC selaku Direktur PT PIR, kemudian diikuti jawaban resmi DJP mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Setelah seluruh kewajiban dilunasi, tersangka mengajukan permohonan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak, yang selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung.

Selanjutnya, Kanwil DJP Nusa Tenggara melakukan penelitian dan penyusunan pendapat atas permohonan tersebut, yang dituangkan dalam laporan penelitian dan Nota Dinas kepada Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan hasil penelitian itu, Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan kepada Jaksa Agung.

Jaksa Agung Republik Indonesia kemudian menerbitkan Keputusan Nomor 938 Tahun 2025 tertanggal 17 Oktober 2025 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas nama PBC.

Kasus ini berawal dari dugaan tindak pidana perpajakan yang dilakukan PBC melalui PT PIR pada tahun 2020, yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari lawan transaksi untuk masa pajak Maret 2020 sampai dengan Desember 2020. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang.

Penghentian penyidikan ini dilakukan dengan merujuk pada Pasal Pasal 44B UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan apabila wajib pajak atau tersangka telah melunasi seluruh kerugian negara, yaitu pajak yang tidak atau kurang dibayar beserta sanksi administrasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian penyidikan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.02/2021.

“Keputusan ini menggambarkan bahwa penegakan hukum di bidang perpajakan untuk proses pidana merupakan upaya terakhir yang akan dilakukan, ultimum remedium, dan lebih mendorong wajib pajak untuk melakukan pemulihan atas kerugian negara melalui pembayaran,” jelas Wirawiweka dikutip dari siaran pers, Kamis (11/12/2025)

Ia juga menegaskan bahwa penegakan hukum pajak tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan penerimaan negara dan peningkatan kepatuhan.

“Melalui mekanisme penghentian penyidikan setelah pelunasan kerugian negara, kami ingin menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan harus dipenuhi secara jujur dan tepat waktu. Penegakan hukum tetap tegas, namun memberikan ruang pemulihan bagi wajib pajak yang kooperatif,” ujarnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan penyerahan tahap II tersangka pelaku tindak pidana di bidang perpajakan berinisial S beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar.

Tersangka S merupakan direktur PT GJP, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan solar industri di Kecamatan Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

Penyerahan tersangka dilakukan melalui kerja sama dengan Koordinator Pengawas (Korwas) Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

YFR Hermiyana, Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra), menjelaskan dalam kurun waktu Januari–Maret 2023, S diduga melakukan tindak pidana penggelapan pajak dengan berbagai cara.

Pada masa pajak Januari 2023, tersangka diduga menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Untuk masa pajak Februari dan Maret 2023, S tidak menyampaikan SPT masa PPN dan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari para pelanggan.

"Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp1,8 miliar," ungkap YFR Hermiyana melalui keterangan resmi, Senin (10/11/2025).

Atas perbuatannya, tersangka terancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang.

Hermiyana menambahkan, penyidikan terhadap tersangka S merupakan bentuk komitmen pihaknya untuk bertindak tegas dalam menegakkan peraturan terhadap wajib pajak yang dengan sengaja melakukan tindak pidana.

"Langkah ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan menjadi pengingat bagi wajib pajak lainnya untuk senantiasa patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,” ujarnya.