JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Kehadiran Presiden Lukashenko ke Indonesia merupakan kedua kalinya setelah sebelumnya berkunjung pada 2013.

Sebelumnya, Prabowo dan Lukashenko juga pernah bertemu pada Selasa, 15 Juli 2025. Pertemuan tersebut digelar di kediaman Presiden Lukashenko, Ozyorny, yang terletak di luar ibu kota Minsk.

Kala itu, Prabowo dan Lukashenko bertemu selama tiga jam dalam suasana yang santai dan bersahabat ini mencerminkan kedekatan dan rasa hormat antara kedua pemimpin negara. Prabowo merupakan presiden kedua setelah Presiden Rusia Vladimir Putin yang datang ke kediaman Presiden Lukashenko setelah direstorasi.

Diketahui, Lukashenko tiba di Jakarta, pada Rabu (1/7/2026). Pesawat yang membawa rombongan Presiden Lukashenko tiba melalui Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma. Kedatangan Lukashenko disambut oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafri Sjamsoeddin yang mewakili Prabowo.

"Saya mewakili Presiden RI menyambut kehadiran Presiden Republik Belarus H.E. Alexander Lukashenko di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta," tulis Sjafri yang dibagikan lewat akun media sosial Instagram miliknya @sjafrie.sjamsoeddin.

Sementara itu, Sjafrie mengungkapkan bahwa kehadiran Presiden Belarus menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan persahabatan Indonesia-Belarus. "Sekaligus membuka ruang penguatan kerja sama strategis yang saling menghormati dan saling berkontribusi bagi kemajuan kedua bangsa," pungkasnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, jika melihat kebijakan luar negeri Indonesia–khususnya dalam konteks rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok–terlihat bahwa literatur umumnya menjelaskan kebijakan tersebut melalui konsep hedging.

Dalam literatur hubungan internasional, Cheng-Chwee Kuik mendefinisikan hedging sebagai perilaku mencari perlindungan dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan berisiko tinggi. Negara bertindak rasional menghindari memihak dan mengambil langkah-langkah yang berlawanan terhadap kekuatan-kekuatan yang bersaing guna memiliki opsi cadangan.

Kita melihat hedging sebagai alasan di balik keberlanjutan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari berlanjutnya persaingan hegemoni antara kekuatan-kekuatan besar (great powers) di kawasan.

Sejak rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok mulai menguat pada dekade 2010-an, pemahaman para pemimpin Indonesia terhadap prinsip bebas dan aktif menunjukkan kemiripan yang cukup besar. Pendekatan Prabowo melalui slogan “million friends better than zero enemies” juga secara jelas menunjukkan keberlanjutan prinsip bebas dan aktif. Hal ini sekaligus menegaskan keberlanjutan kebijakan hedging dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

Namun, ini bukanlah sebuah koinsidensi. Persaingan antara AS dan Tiongkok yang berlanjut selama masa pemerintahan Yudhoyono dan Jokowi, yang semakin memanas seiring dimulainya era Trump 2.0. Situasi ini telah mendorong Prabowo untuk menggunakan retorika yang serupa dengan para presiden sebelumnya dalam hal kebijakan luar negeri.

Dengan demikian, gambaran yang muncul sebenarnya menunjukkan bahwa kebijakan hedging bukanlah sebuah pilihan bagi para presiden Indonesia. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan luar negeri Indonesia sebagai manifestasi dari persaingan kekuatan besar yang sedang berlangsung di kawasan Indo-Pasifik. Dalam arti lain, berakhirnya strategi hedging dalam kebijakan luar negeri Indonesia dapat terjadi seiring dengan berakhirnya persaingan antara negara-negara besar.

Jika dievaluasi dari perspektif Indonesia, kebijakan luar negeri bebas dan aktif yang telah dijalankan sejak berdirinya negara Indonesia hingga saat ini pada dasarnya muncul sebagai padanan dari hedging. Namun demikian, jelas bahwa kebijakan hedging diberi “nama” yang berbeda oleh setiap presiden.

Sebagai contoh, pada masa Presiden Yudhoyono (2004–2014), muncul slogan “million friends, zero enemy”, atau pada masa Presiden Prabowo (2024-) slogan “thousand friends are too few, one enemy is too many”. Slogan-slogan tersebut menunjukkan berbagai kesamaan.

Namun, jika ditinjau dari karakteristiknya, pendekatan kebijakan luar negeri para presiden tersebut menunjukkan perbedaan. Kebijakan luar negeri Yudhoyono dibangun di atas norma-norma seperti multilateralism, democracy promotion, dan bridge-building. Sedangkan Jokowi sebaliknya lebih mengutamakan hubungan bilateral serta memberikan perhatian besar pada diplomasi ekonomi. Sementara itu, penekanan yang ditonjolkan Presiden Prabowo dalam kebijakan luar negeri Indonesia adalah peningkatan kapasitas hard power (kekuatan militer).

Sementara kebijakan hedging Indonesia tetap mempertahankan signifikansinya. Di sisi lain Jakarta juga terus melanjutkan upaya optimalisasi industri pertahanannya. Pada masa kepemimpinan Prabowo, program OEF (Optimum Essential Force) diluncurkan yang menargetkan modernisasi angkatan darat Indonesia.

Pemerintahan Prabowo membuktikan kecenderungannya yang lebih besar terhadap modernisasi militer dalam kebijakan luar negeri melalui dua aspek. Pertama, sejak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan, kerja sama pertahanan Indonesia telah semakin beragam dengan negara-negara seperti Tiongkok, Prancis, Turki, Italia, Rusia, dan Belarus.

Kedua, meskipun pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, belanja pertahanan tetap relatif tinggi. Anggaran negara mengalokasikan dana sebesar Rp187,1 triliun (US$10,5 miliar) kepada Kementerian Pertahanan tahun ini, menjadikan pertahanan sebagai pos pengeluaran terbesar kedua setelah program MBG (Makan Bergizi Gratis).

Anggaran pertahanan untuk tahun 2026 menunjukkan kenaikan yang konsisten selama lima tahun terakhir. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menyebutkan bahwa anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2021 sebesar Rp125,9 triliun. Pada 2024, angka ini meningkat menjadi Rp190,5 triliun, dan pada tahun 2025, realisasinya diperkirakan mencapai Rp247,5 triliun. Tetapi, salah satu tantangan yang akan dihadapi Indonesia saat melaksanakan OEF adalah ketergantungan pada peralatan pertahanan impor.

Dalam konteks ini, hubungan Turki-Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir dalam hal kerja sama pertahanan. Transformasi Turki menjadi mitra pertahanan strategis Indonesia, khususnya sejak masa Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan hingga saat ini, memberikan keuntungan signifikan di Indonesia.

Pertama-tama, kerja sama Turki-Indonesia didasarkan pada kerja sama pertahanan yang tidak mengedepankan hierarki di antara kedua belah pihak. Jika mempertimbangkan perjanjian pembelian 48 unit pesawat tempur KAAN yang ditandatangani pada 2025, pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia menunjukkan bahwa perjanjian tersebut bukan hanya sekadar diplomasi pertahanan, tetapi juga mencakup transfer teknologi dan peningkatan kemandirian industri pertahanan nasional.

Situasi ini muncul sebagai konsekuensi alami yang membedakan kerja sama antara dua kekuatan menengah dari kerja sama antara kekuatan besar dan kekuatan menengah. Hal ini tidak menciptakan ketergantungan pertahanan antarnegara.

Hal kedua adalah kesamaan dalam identitas kebijakan luar negeri Turki dan Indonesia. Baik Turki maupun Indonesia memiliki pemahaman kebijakan luar negeri yang berorientasi pada penetapan norma. Kemudian upaya mereka untuk mencari tempat dalam politik global sebagai aktor di luar status quo telah menjauhkan keduanya dari peran sebagai kekuatan menengah dengan perilaku hedging klasik. Hal ini dan mendorong mereka untuk menjadi teladan di antara negara-negara kekuatan menengah lainnya.

Peningkatan belanja industri pertahanan Indonesia sebenarnya muncul sebagai akibat dari ketidakcukupan perilaku hedging dan upaya mencapai swasembada pertahanan. Terutama selama Perang Dingin, keterlambatan modernisasi pertahanan di negara-negara yang bergantung pada industri pertahanan negara-negara adidaya telah memperlambat upaya modernisasi industri pertahanan negara-negara tersebut saat ini.

Lebih jauh lagi, hal ini telah membuat negara-negara tersebut menjadi malas dalam hal kemandirian pertahanan. Upaya lokalisasi yang tinggi dalam industri pertahanan Turki saat ini telah menjadi model penting, terutama bagi negara-negara Global Selatan. Dalam konteks ini, meminimalkan risiko yang timbul dari konflik regional dapat terwujud melalui kerja sama pertahanan antara dua negara kekuatan menengah.

Hanif Rahadian

Pemerhati Pertahanan Lembaga Kajian Pertahanan Strategis Lembaga KERIS

“KITA berusaha untuk mengakuisisi kapal induk yang dulu dimiliki oleh Angkatan Laut Italia, yaitu Garibaldi.”

Itulah penggalan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (TNI AL), Laksamana TNI Muhammad Ali, saat ditemui dan diwawancarai wartawan seusai acara serah terima KRI Brawijaya-320 di Dermaga 107 Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin, 8 September 2025.

Sejak sekitar periode Juli 2025, isu pembelian kapal induk garibaldi oleh Indonesia mencuat dan terus menguat hingga saat ini, setidaknya pada bulan dan tahun yang sama, perwakilan dari galangan kapal italia Fincantieri melakukan presentasi di Jakarta terkait rencana mengkonversi kapal garibaldi menjadi kapal induk helikopter dan UAV, menyesuaikan dengan kebutuhan dari TNI-AL.

ITS Giuseppe Garibaldi sendiri merupakan kapal induk ringan yang dirancang untuk mengoperasikan helikopter dan pesawat tempur dengan metode Short Take-Off and Vertical Landing (STOVL). Kapal ini memiliki panjang sekitar 180 meter dengan displacement sekitar 10.000 ton yang meningkat hingga 14.150 ton saat muatan penuh. Garibaldi mampu melaju hingga 30 knot berkat empat turbin gas General Electric LM2500 dengan total daya 81.000 shp, serta memiliki jangkauan operasional sekitar 7.000 mil laut pada kecepatan jelajah 20 knot.

Kapal ini dilengkapi dek penerbangan sepanjang 174 meter dengan ski-jump 6,5 derajat dan hanggar yang mampu menampung kombinasi pesawat maupun helikopter. Selain berfungsi sebagai kapal induk, Garibaldi juga dapat menjalankan peran sebagai kapal komando dengan kapasitas sekitar 830 personel. Untuk pertahanan diri, kapal ini dipersenjatai dengan rudal pertahanan udara Aspide, torpedo ILAS, serta tiga sistem Close-In Weapon System (CIWS) DARDO.

Rencana pengadaan dan pengoperasian kapal induk oleh TNI AL bukanlah sebuah kebijakan modernisasi yang berdiri sendiri, melainkan langkah ini masuk dalam program modernisasi alutsista dan pembangunan kekuatan armada yang tengah dijalankan Indonesia. Meski ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas TNI AL, rencana mendatangkan kapal ITS Giuseppe Garibaldi, sebuah kapal induk bekas yang sebelumnya dioperasikan Angkatan Laut Italia, memunculkan diskursus di tengah masyarakat luas.

Utamanya mengenai relevansi, urgensi, dan nilai strategisnya bagi kebutuhan pertahanan Indonesia. Perdebatan tersebut tidak hanya menyoroti usia kapal yang relatif tua serta potensi biaya pemeliharaan dan modernisasi yang besar, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana kehadiran kapal berbobot 10.000–15.000 ton tersebut selaras dengan kebutuhan operasional, prioritas strategis nasional, dan doktrin TNI AL saat ini.

Karena itu, apabila kapal ini benar-benar akan memperkuat armada Indonesia, pemerintah perlu memastikan kesiapan operasionalnya, baik melalui penyesuaian doktrin dan konsep operasi, program pemeliharaan dan sampai pada peningkatan kemampuan yang memadai agar dapat memberikan manfaat optimal dalam jangka panjang.

Operasi Militer Selain Perang

Menurut TNI AL, pengoperasian kapal induk ini nantinya akan difokuskan untuk mengemban tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam pelaksanaan misi kemanusiaan dan mitigasi bencana alam yang dikenal dengan istilah Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR). Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di kawasan Ring of Fire, Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, mulai dari gempa bumi dan tsunami hingga banjir serta tanah longsor.

Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera pada akhir 2025 yang menimbulkan lebih dari 1.000 korban jiwa menunjukkan masih adanya tantangan dalam mobilisasi personel, logistik, dan bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak, baik melalui jalur udara maupun laut. Pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya kemampuan respons cepat dalam operasi Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR).

Bicara mengenai kegunaannya dalam misi OMSP, mengoperasikan Garibaldi sebagai kapal induk helikopter merupakan satu langkah operasi yang paling mungkin dilakukan, Dalam konteks operasi HADR, pengoperasian ini menjadi opsi yang relevan karena kapal mampu berfungsi sebagai pangkalan bergerak dengan memboyong sejumlah helikopter, personel, dan keperluan logistik. Kemampuan ini jelas mempercepat distribusi bantuan serta mendukung upaya evakuasi dan penanganan bencana di wilayah kepulauan Indonesia.

Terlebih secara konsep pengoperasian helikopter melalui platform helideck kapal-kapal perang yang dimiliki oleh TNI-AL, adalah suatu hal yang sudah biasa dilakukan. Manakala Indonesia ingin mengadopsi doktrin untuk mengoperasikan kapal induk ini sebagai basis Unmanned Aerial Vehicle (UAV), tentu proses adaptasi dan penyelarasan doktrin operasinya masih membutuhkan waktu yang cukup panjang, mengingat bahwa sejauh ini Indonesia belum memiliki pengalaman maupun konsep operasi yang memungkinkan operasional UAV di kapal induk.

Implementasi operasional Fixed Wing Remotely Piloted System (RPS) juga sebuah hal yang masih tergolong baru lingkungan TNI-AL. Mengacu pada kondisi tersebut, maka operasi udara yang paling mungkin dilakukan secara realistis dengan waktu adaptasi yang bisa dilakukan dengan lebih cepat adalah dengan menggunakan Garibaldi sebagai basis pengoperasian helikopter, setidaknya dalam masa lima tahun sejak Indonesia secara resmi mengoperasikan kapal induk tersebut.

Kesiapan Operasional dan Refurbishment

Melakukan impor terhadap eks kapal induk eks Marina Militare tentunya perlu memperhatikan sejumlah aspek penting, bukan hanya pada teknis operasional kapal, tetapi juga memastikan kesiapan dari kapal ini secara menyeluruh. Program pengadaan kapal Induk ini mendapatkan alokasi pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 25 September 2025, dengan total nilai mencapai US$450 juta melalui diterbitkannya Penetapan Sumber Daya Pembiayaan (PSP).

Pada April 2026, diketahui bahwa parlemen Italia memberikan persetujuan atas hibah kapal ITS Garibaldi untuk Indonesia. Secara otomatis, persetujuan ini menghilangkan adanya tantangan politik terhadap proses penandatangan kapal itu ke Indonesia. Namun meski demikian, satu tantangan lain yang perlu turut menjadi perhatian ialah bagaimana memastikan kapal ini dapat siap dan beroperasi optimal setelah dia didatangkan.

Perlu diketahui satu hal bahwa kapal ini pertama kali dioperasikan oleh Angkatan Laut Italia sejak tahun 1985 dan sudah melewati berbagai operasi selama masa penugasannya. Jika kapal induk ini didatangkan ke Indonesia pada tahun ini, maka usianya sudah mencapai 41 tahun, dan ini tentu merupakan usia yang cukup tua bagi sebuah kapal perang.

Oleh karenanya untuk memastikan bahwa kapal yang sudah cukup berumur ini dapat digunakan secara oleh Indonesia, setidaknya hingga 2040 dengan tingkat kesiapan yang optimal, maka kapal tentu perlu melewati tahap Refurbishment atau Maintenance, Repair dan Overhaul (MRO) terlebih dahulu sebelum dioperasikan.

Tentunya penyerahan program Refurbishment serta MRO terhadap kapal induk Garibaldi diperhatikan dengan cermat, setidaknya dengan alokasi dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar US$450 juta, maka setidaknya sekitar US$250 juta harus dialokasikan bagi kapal untuk menjalani program refurbishment. Adapun kegiatan-kegiatan refurbishment yang perlu dilakukan terhadap Garibaldi meliputi overhaul terhadap sistem utama dan sistem pendukung yang ada di dalam kapal, sehingga ia memiliki kelayakan operasional yang sesuai dengan standar yang ada di era saat ini.

Di sisi lain, penting untuk memastikan bahwa pemerintah perlu menggandeng mitra yang tepat dalam mengawal proses refurbishment kapal induk Garibaldi. Tentunya menyerahkan program refurbish dan MRO kepada Fincantieri tentu menjadi langkah yang wajar dan paling logis. Mengingat Fincantieri merupakan galangan kapal yang membangun dan mengembangkan kapal ini sejak awal kapal dioperasikan oleh Angkatan Laut Italia.

Sepanjang penugasan kapal ini di Italia, kegiatan MRO selalu diserahkan kepada Fincantieri, selaku pabrikan kapal. Pengalaman dan fakta ini tentu menegaskan bahwa Fincantieri merupakan galangan kapal yang yang paling paham dan mengetahui seluk beluk daripada kapal dengan berat mencapai 10.000 ton ini. Pada akhirnya, relevansi pengadaan ITS Giuseppe Garibaldi tidak ditentukan oleh statusnya sebagai kapal induk pertama Indonesia, melainkan oleh manfaat operasional yang mampu diberikannya bagi TNI AL.

Dalam jangka pendek hingga menengah, penggunaan sebagai kapal induk helikopter untuk mendukung misi HADR dan OMSP merupakan opsi operasional yang paling realistis untuk dikejar oleh Indonesia dengan kepemilikan kapal Induk Garibaldi. Namun, usia kapal yang telah mencapai lebih dari empat dekade menuntut program refurbishment dan MRO yang menyeluruh agar tetap andal dan aman dioperasikan. Karena itu, keberhasilan program ini bergantung pada kesiapan operasional, dukungan pemeliharaan jangka panjang, serta kemampuan Indonesia mengoptimalkan kapal tersebut sesuai kebutuhan strategis pertahanan maritim nasional.

Bank Indonesia (BI) membidik potensi industri kopi nasional senilai US$12,5 miliar atau senilai Rp222,8 triliun (asumsi kurs Rp17.830 per dolar AS) melalui Program Transformasi kewirausahaan UMKM Terpadu Untuk Penciptaan lapangan Kerja dan Ekonomi Kerakyatan 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kopi menjadi salah satu sektor prioritas dalam program tersebut karena memiliki potensi ekonomi yang besar, mulai dari tingkat petani hingga industri hilir.

"Potensinya adalah US$12,5 miliar untuk pendapatannya," ujar Perry dalam acara Kick Off Program Transformasi kewirausahaan UMKM Terpadu Untuk Penciptaan lapangan Kerja dan Ekonomi Kerakyatan 2026 di Kantor BI, Jakarta, Senin (22/6).

Menurut Perry, Indonesia memiliki sekitar 923 ribu barista. Namun, jumlah yang telah mengantongi sertifikasi internasional masih sangat terbatas.

"Sekarang itu ada 923 ribu barista. Berapa yang sertifikasi internasional? Cuma sekitar 100," katanya.

Karena itu, BI menargetkan mencetak 400 barista bersertifikat internasional setiap tahun melalui program unggulan bertajuk Cangkir Barista.

"Melalui program ini, setiap tahun kita akan targetkan 400 barista yang tersertifikasi internasional. Empat kali lipat dari yang sudah ada," ujar Perry.

Ia mengatakan para peserta nantinya mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan keterampilan teknis sebagai barista, sebelum menjalani praktik langsung di industri kopi.

Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, program tersebut juga diharapkan dapat memperkuat rantai nilai industri kopi nasional dari hulu hingga hilir.

Perry menjelaskan para barista yang berhasil mengembangkan usaha nantinya didorong untuk bermitra dengan petani kopi agar kualitas bahan baku terus meningkat.

"Kami minta satu, carilah produksi kopi dari petani yang terbagus dan didiklah petani itu. Cara memilih buahnya, cara mengeringkannya, cara memilah kualitasnya," ujarnya.

Menurutnya, penguatan kapasitas petani menjadi penting agar kopi Indonesia mampu memenuhi standar pasar global dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi seluruh pelaku industri.

Dalam kesempatan itu, Perry juga menegaskan industri kopi dapat menjadi salah satu motor ekonomi kerakyatan di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.

"Kopi Indonesia luar biasa potensinya untuk menembus pasar global," katanya.

Program Cangkir Barista merupakan satu dari empat program unggulan yang dijalankan BI dalam Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu 2026.

Tiga program lainnya adalah Citra Nusantara untuk produk wastra, Air Berkah Indonesia untuk usaha air minum dalam kemasan pesantren, serta Tani Berkah yang berfokus pada pengembangan pertanian berbasis green farming.

Bank Indonesia (BI) menargetkan 200 pondok pesantren memiliki usaha air minum dalam kemasan (AMDK) melalui program Air Berkah Indonesia pada tahun ini. Program tersebut menjadi bagian dari Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu Untuk Penciptaan lapangan Kerja dan Ekonomi Kerakyatan 2026 yang diluncurkan BI untuk mendorong kemandirian ekonomi pesantren.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan program tersebut dikembangkan dari sejumlah model usaha pesantren yang telah berhasil dijalankan di berbagai daerah.

"Sekarang ada 36 ribu pesantren dan yang kami bina ada sekitar 1.500 pondok pesantren yang sudah mandiri secara ekonomi. Salah satunya yang berhasil adalah air minum dalam kemasan," ujar Perry dalam acara Kick Off Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu 2026 di Kantor BI, Jakarta, Senin (22/6).

Menurut Perry, usaha air minum kemasan dipilih karena memiliki pasar yang luas sekaligus dapat menjadi sumber pendapatan bagi pesantren.

Melalui program tersebut, pesantren akan didorong mengembangkan unit usaha air minum kemasan berbasis sumber daya lokal dengan pendampingan dari BI dan para mentor yang telah lebih dulu berhasil menjalankan bisnis serupa.

"Kami menargetkan 200 pesantren sudah selesai. Kalau lima tahun berarti seribu pesantren semuanya sudah mampu bisnis. Bukan uji coba, bisnis," katanya.

[Gambas:Youtube]

Perry menjelaskan pengembangan usaha tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal pesantren, tetapi juga menjadi sumber pendapatan baru melalui penjualan ke masyarakat sekitar.

"Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko," ujarnya.

Ia mengatakan program Air Berkah Indonesia merupakan salah satu dari empat program unggulan yang dijalankan BI dalam Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu 2026. Tiga program lainnya adalah Cangkir Barista untuk sektor kopi, Citra Nusantara untuk produk wastra, dan Tani Berkah yang berfokus pada pengembangan pertanian berbasis green farming di lingkungan pesantren.

Dalam program tersebut, peserta tidak langsung memperoleh bantuan modal. Mereka terlebih dahulu mengikuti pelatihan kewirausahaan, praktik usaha atau sandboxing, hingga memperoleh sertifikasi sebelum mendapatkan akses pembiayaan.

Perry berharap langkah tersebut dapat memperluas dampak pemberdayaan ekonomi pesantren sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan di tengah ketidakpastian global.

"Pesantren akan didorong mengembangkan unit usaha air minum dalam kemasan berbasis sumber daya lokal," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyatakan pinjaman (lending) yang disalurkan oleh perbankan, khususnya bank-bank Himbara, kepada masyarakat harus tetap terjaga meskipun Bank Indonesia

menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen.

Di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis malam, selepas pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah petinggi Himbara, Rosan menjelaskan saat ini bank-bank Himbara harus terus meningkatkan produktivitas dan efisiensinya, kemudian menjaga tingkat kredit bermasalah (NPL) tetap rendah.

"Walaupun ada kenaikan suku bunga, tetapi lending-nya ke masyarakat, kepada dunia usaha, terutama UMKM (usah mikro, kecil dan menengah), itu tetap bisa terjaga di level yang baik, di level yang sama," kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Kamis malam.

Rosan melanjutkan dalam periode setahun terakhir yaitu pada 2025-2026 pinjaman yang disalurkan perbankan untuk masyarakat, termasuk UMKM, naik rata-rata 15 persen.

"Likuiditas juga, dana pihak ketiga terjaga juga naik double-digit, dan yang paling penting NPL-nya, non-performing loan bank kita, Mandiri itu hanya 0,9 persen. Jadi, average NPL atau non-performing loan bank Himbara itu antara 0,9 persen sampai 1,8 persen pada saat ini. Nah, justru hal-hal itu yang mesti diperbaiki, yang mesti ditingkatkan efisiensinya," ujar Rosan.

Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir menyampaikan Danantara mendukung kebijakan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia terkait kenaikan BI Rate.

"Kami dari sisi Danantara ikut saja apa yang sudah dilakukan policymaker baik dari sisi fiskal dan monetary​​​​​​​, tentunya (Danantara) pasti support, mereka (BI) sudah memperhitungkan. Buat kami Danantara sebagai pelaku akan lakukan yang terbaik," ujar Pandu menjawab pertanyaan wartawan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pada Kamis mengumumkan kenaikan suku bunga acuan

menjadi 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juni 2026. Suku bunga Deposit Facility juga naik 25 bps menjadi 4,75 persen dan suku bunga Lending Facility naik 25 bps menjadi 6,50 persen.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen yang ditetapkan Pemerintah," kata Gubernur BI Perry Warjiyo saat jumpa pers hasil rapat dewan gubernur (RDG) BI di Jakarta, Kamis.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Fathur Rochman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Chengdu J-10C kini bukan lagi sekadar pesawat tempur yang sedang dikaji Indonesia. Pemerintah telah mengonfirmasi rencana akuisisi sedikitnya 42 unit jet tempur J-10C buatan China sebagai bagian dari program modernisasi kekuatan udara nasional.

Langkah ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang akan mengoperasikan pesawat tempur tersebut.

Kepastian pengadaan pesawat tempur tersebut disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin pada Oktober 2025. Sjafrie menyatakan pesawat tempur Chengdu J-10 akan segera memperkuat TNI AU. Sejumlah laporan internasional menyebut nilai pengadaan mencapai lebih dari USD9 miliar untuk 42 pesawat.

Keputusan ini menjadi salah satu langkah paling menarik dalam sejarah pengadaan alutsista Indonesia. Selama beberapa dekade, armada tempur TNI AU didominasi pesawat buatan Amerika Serikat, Rusia, dan Eropa. Kehadiran J-10C menandai semakin beragamnya sumber persenjataan Indonesia di tengah persaingan geopolitik yang semakin kompleks.

Seperti Apa Kekuatan J-10C?

J-10C merupakan jet tempur multiperan generasi 4,5 yang menjadi salah satu tulang punggung Angkatan Udara China. Pesawat ini memiliki panjang sekitar 16,9 meter dengan berat lepas landas maksimum mendekati 19 ton. Tenaganya berasal dari mesin turbofan WS-10B yang memungkinkan pesawat melesat hingga kecepatan sekitar Mach 2.

Lihat video: Momen Prabowo Siram Air Kembang ke Jet Tempur Rafale!



Salah satu keunggulan terbesar J-10C adalah penggunaan radar Active Electronically Scanned Array (AESA) yang mampu mendeteksi dan melacak banyak target secara bersamaan. Teknologi ini menempatkannya sejajar dengan sejumlah jet tempur modern Barat di kelas generasi 4,5.

Pesawat ini juga dibekali sistem peperangan elektronik modern, kokpit digital, helmet mounted display, serta kemampuan berbagi data secara real-time dengan platform tempur lainnya. Kombinasi tersebut membuat J-10C dirancang untuk menghadapi peperangan udara modern yang semakin mengandalkan sensor dan jaringan informasi.

Senjata Andalan Pemburu di Luar Jarak Pandang

Dalam pertempuran udara, J-10C mengandalkan rudal jarak dekat PL-10 dan rudal jarak jauh PL-15 yang menjadi salah satu senjata andalan China untuk pertempuran Beyond Visual Range (BVR) atau di luar jangkauan pandang pilot.

Selain itu, pesawat memiliki 11 titik gantung senjata yang memungkinkan membawa kombinasi rudal udara-ke-udara, bom pintar, rudal antikapal hingga rudal serangan darat presisi. Kapabilitas tersebut membuat J-10C mampu menjalankan berbagai misi mulai dari superioritas udara hingga serangan strategis.

Berdampingan dengan Jet Tempur Rafale

Masuknya J-10C tidak berarti Indonesia meninggalkan program pengadaan pesawat tempur lainnya. Saat ini TNI AU juga sedang menunggu kedatangan bertahap 42 unit Rafale dari Prancis, sementara proyek KF-21 bersama Korea Selatan masih berjalan.

Dengan kombinasi Rafale dan J-10C, Indonesia berpotensi memiliki salah satu armada tempur paling beragam di kawasan Asia Tenggara. Di satu sisi, Rafale menawarkan kemampuan tempur multirole yang telah teruji dalam berbagai operasi militer. Di sisi lain, J-10C menghadirkan alternatif dengan biaya akuisisi dan operasional yang relatif kompetitif namun tetap dibekali teknologi modern.

Keputusan mengakuisisi 42 unit J-10C juga menunjukkan strategi Indonesia untuk tidak bergantung pada satu pemasok persenjataan. Pendekatan ini sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi kebijakan pertahanan nasional.

JAKARTA - Tidak ada kesepakatan apa pun terkait tenggat waktu 5 x 24 jam yang diberikan mahasiswa kepada pemerintah seusai audiensi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/6/2026). Hal itu disampaikan pihak Istana Wapres .

Sebelum audiensi berlangsung, puluhan mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK), Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka sempat menggelar aksi demonstrasi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.

Staf Khusus Wakil Presiden, Nicho Harjanto, mengatakan pemerintah hanya mendengarkan dan menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa tanpa membuat kesepakatan mengenai batas waktu realisasi tuntutan.

"Tidak ada (kesepakatan). Kami dalam posisi hanya untuk mendengar dan menerima aspirasi," kata Nicho kepada wartawan seusai pertemuan.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi klaim mahasiswa yang sebelumnya memberikan waktu 5 x 24 jam kepada pemerintah untuk merealisasikan tuntutan mereka. Saat ditanya apakah memorandum yang diserahkan mahasiswa hanya berisi aspirasi tanpa kesepakatan bersama, Nicho membenarkannya.

"Enggak ada. Kami dalam posisi hanya untuk mendengar dan menerima aspirasi," ujarnya.

Nicho mengaku belum mengetahui secara rinci isi memorandum yang diserahkan mahasiswa, karena dokumen tersebut langsung diberikan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "Saya belum lihat, tadi disampaikan kepada Bapak Wapres. Jadi seperti yang dibawa tadi teman-teman mungkin bisa ditanya," katanya.

Meski demikian, Nicho mengatakan dalam pertemuan tersebut Gibran turut menyinggung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut dia, pelaksanaan program tersebut akan terus dievaluasi agar tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan manfaat program.

"Ya, pasti akan dievaluasi terus-menerus seperti itu, karena ini memang program pemerintah dan itu untuk membantu saudara-saudara kita yang di daerah 3T yang mulai dari anak sekolah sampai yang lansia sampai ibu hamil," kata Nicho.

Sebelumnya, Koordinator Aksi UBK Muhammad Abdimaludin menyatakan mahasiswa memberikan waktu 5 x 24 jam kepada pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan kepada Gibran. Jika tidak ada perkembangan, mahasiswa mengancam kembali menggelar demonstrasi.

Abdimaludin juga menyebut Gibran akan menyampaikan berbagai tuntutan mahasiswa kepada Presiden Prabowo Subianto. "Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian, dia akan mengaudit dan dia akan memberitahukan kepada pimpinan, lebih khusus Presiden Prabowo Subianto, dia akan sounding lagi," kata Abdimaludin.

Bisnis.com, JAKARTA - Gelaran Indonesia’s Horse Racing (IHR) menjadi saksi ketangguhan kuda Naga Sembilan meraih Piala Bergilir Paku Alam 2026. Hadir sebagai unggulan utama, kuda asal DKI Jakarta tersebut harus menghadapi sistem handicap (total beban pelana dan joki) yang diterapkan di Kelas Terbuka Handicap 2.000 meter guna memberikan peluang yang sama bagi setiap kuda untuk bersaing ketat. Dengan beban yang lebih besar dan hadangan kuda-kuda ex-derby terbaik Indonesia seperti Romantic Spartan, Queen Devona, dan Triple SS, Naga Sembilan tetap keluar sebagai juara dan memperpanjang daftar prestasi sebagai salah satu kuda pacu jarak menengah terbaik di Indonesia.

Kemenangan Naga Sembilan menjadi salah satu highlight utama gelaran IHR Piala Paku Alam 2026 yang diselenggarakan Minggu, 14 Juni 2026 di Lapangan Pacuan Kuda Sultan Agung, DI Yogyakarta. Highlight lainnya adalah kemenangan Kuda Dewa United dari DKI Jakarta di Kelas Terbuka Sprint Handicap 1.300 meter mengalahkan unggulan utama Dominator (DKI Jakarta). Menjadi highlight yang menarik dari IHR Piala Paku Alam 2026 juga adalah Kelas Lokal DIY 1.000 meter yang diikuti oleh kuda-kuda kelahiran Yogyakarta dengan horse owner yang berasal dari Yogyakarta. Di kelas yang diinisiasi oleh Kadipaten Pakualaman sebagai bagian dari upaya mendorong pengembangan pacuan kuda di Yogyakarta ini, kuda Berkahsari meraih podium pertama setelah bersaing ketat dengan Kuda Masih Rindu 99.

BHM Stable menjadi stable dengan perolehan posisi podium terbanyak yaitu 8, disusul oleh BHM & Djon’s Stable sebanyak 4 podium, serta Aragon Stable, Eclipse Stable, dan Winning Stable masing-masing sebanyak 3 podium. Sementara Salman Farid menjadi joki dengan perolehan podium terbanyak sebanyak 5, disusul Rian Firmanysah sebanyak 4 posisi podium, dan Achmad Saefudin dengan 3 posisi podium.

Diikuti 155 kuda dari 10 daerah di Indonesia yang bertarung dalam 18 kelas dengan total hadiah Rp600 juta, IHR Piala Paku Alam 2026 sukses menyajikan pengalaman baru menonton pacuan kuda yang penuh kemeriahan bagi para pengunjung. Selain menghadirkan kompetisi olahraga berkualitas, IHR Piala Paku Alam 2026 juga berhasil menciptakan atmosfer hiburan keluarga yang berbeda. Mulai dari parade karnaval, permainan interaktif, kompetisi karaoke, makan sepuasnya popcorn dan cotton candy gratis, hingga penampilan spesial Inul Daratista, sukses menghibur ribuan pengunjung dari berbagai kalangan yang memadati Lapangan Pacuan Kuda Sultan Agung, DI Yogyakarta.

Managing Director SARGA GROUP Nugdha Achadie mengatakan, “Melalui IHR Piala Paku Alam 2026 kita bersama-sama telah merasakan atmosfer kompetisi, hiburan, dan budaya Indonesia yang berpadu dalam satu acara. Menghadirkan pacuan kuda sebagai sebuah sportainment experience modern yang memadukan olahraga, nilai budaya, dan hiburan modern seperti ini adalah upaya SARGA.CO dalam membangkitkan kembali pacuan kuda di Indonesia dan membuatnya lebih relevan dan diminati oleh generasi sekarang.”

Sementara itu Sri Paduka Paku Alam X berharap agenda Piala Paku Alam bukan hanya sebuah kompetisi pacuan kuda, tetapi juga menjadi ruang perjumpaan antara sportivitas, tradisi, ekonomi kreatif, pariwisata, dan yang paling penting adalah kehormatan budaya. “Saya berharap Piala Paku Alam dapat berkembang menjadi ikon sportourism Yogyakarta, melahirkan ekosistem pacuan kuda yang semakin profesional, sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat,” imbuh Sri Paduka Paku Alam X.

Dalam IHR Piala Paku Alam ini, SARGA.CO juga meluncurkan Indonesia’s Cos Race, cosplay (cos) race atau lomba lari menggunakan kostum karakter di atas lintasan kuda pacu bekerja sama dengan komunitas cosplay sport di Indonesia. Indonesia’s Cos Race First Chapter yang diselenggarakan hari ini mempertandingkan dua kelas, yaitu kelas stallion (male) dan kelas mare (female) yang masing-masing diikuti oleh dua belas peserta.

VP Marketing & Operations SARGA.CO Kevin Jonathan menjelaskan, “Berawal dari kolaborasi dengan komunitas Umamusume, kami membangun Indonesia’s Cos Race sebagai platform untuk melibatkan sebanyak mungkin komunitas cosplayer yang selama ini sudah banyak belajar dan memahami dunia berkuda, untuk menjadikan pacuan kuda semakin inklusif bagi generasi muda di Indonesia.”

Penyelenggaraan IHR Piala Paku Alam 2026 merupakan hasil kolaborasi antara SARGA.CO, PP PORDASI dan Kadipaten Pakualaman. Kejuaraan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat ekosistem olahraga berkuda nasional sekaligus memperkenalkan pacuan kuda sebagai salah satu sport & entertainment yang mampu menarik perhatian masyarakat luas.

Setelah sukses di Yogyakarta, rangkaian IHR 2026 akan berlanjut menuju seri-seri berikutnya yang akan kembali mempertemukan kuda-kuda terbaik Indonesia. IHR Piala Paku Alam akan diikuti oleh IHR Kejuaraan Nasional (Kejurnas I) Indonesia Derby pada bulan Juli 2026. IHR Indonesia Derby yang merupakan puncak dari paruh musim 2026, akan mengambil tempat di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pangandaran, Jawa Barat.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia segera mencari sumber-sumber energi alternatif untuk memperkuat ketahanan energi nasional, salah satunya mempercepat peralihan penggunaan gas minyak bumi cair (LPG) ke gas alam terkompresi (CNG).

Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (11/6) malam, Bahlil menjelaskan percepatan untuk beralih ke sumber-sumber energi alternatif itu mempertimbangkan perkembangan geopolitik dunia.

“Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” katanya saat jumpa pers setelah rapat tersebut.

Ia menyebut tentang fokus percepatan peralihan tersebut.

"Yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG," ujarnya.

Presiden Prabowo, katanya, juga menerima laporan mengenai penataan izin tambang. Rapat yang sama turut membahas ketersediaan BBM dan pasokan listrik BBM.

Terkait dengan BBM, ia menegaskan, pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi.

Kebijakan tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.

"Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada," kata dia menjawab pertanyaan wartawan.

Ketika ditanya mengenai harga BBM non-subsidi yang saat ini melonjak naik, Bahlil menjelaskan fokus pemerintah saat ini menjaga harga BBM subsidi dan menjaga daya beli masyarakat kelas ekonomi bawah yang merupakan penerima manfaat subsidi.

"Kita lagi meng-exercise semua alternatif-alternatif. Yang penting adalah kita itu menjaga saudara-saudara kita yang ekonomi ke bawah. Ini yang subsidi. Sementara yang non-subsidi ini kan saudara-saudara kita yang punya kemampuan ekonomi jauh lebih baik ketimbang saudara-saudara kita yang memang harus disubsidi," katanya.

Terkait dengan pasokan listrik PLN, ia menyampaikan stok batu bara yang menjadi penopang utama pembangkit listrik saat ini masih aman.

"Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu tidak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 ton, dan memang ada beberapa troubledi beberapa mesin (sebagaimana) yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya," ujar dia.

Bahlil menjelaskan pemerintah berupaya memastikan tidak ada lagi pemadaman listrik yang sempat terjadi di beberapa daerah.

"Kami upayakan untuk segera tidak ada lagi pemadaman," kata dia.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Akuisisi Kapal Induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Salah satunya terkait dengan refurbishment atau pembaruan dan modernisasi agar kapal ini dapat berfungsi maksimal sesuai kebutuhan dan bagaimana memanfaatkannya secara maksimal.

Pemerintah Indonesia dikabarkan menyiapkan anggaran hingga sekitar Rp7,2 hingga Rp7,5 triliun untuk dapat membuat kapal berusia 43 tahun ini menjadi kekuatan kapal induk yang dapat beroperasi optimal mendukung kekuatan militer Indonesia.

Hal itu terungkap dalam Podcast yang digelar Marapi Consulting & Advisory yang dihadiri pengamat militer Gerry Soejatman dan Konsultan Marapi Consulting & Advisory Alman Hevas Ali.

“Kita perlu membagi dua kategori Kapal Induk, yaitu yang dapat beroperasi sebagai kekuatan utama sepenuhnya dengan kemampuan air wings yang mumpuni, untuk gelar operasi dari atas kapal (air to air, air patrol, air screen, land attack) dan ada jenis light aircraft carrier seperti yang dipakai di Ingggris, lalu semakin mengecil ke helicopter carrier, di mana ITS Giuseppe Garibaldi masuk dalam kelas ini.” katanya, Kamis (11/6/2026).

Gerry menyebut perlu hati-hati dalam memahami kapal induk sehingga bisa dimanfaatkan untuk tujuan operasi yang tepat seperti apa. Kapal induk yang dimiliki Indonesia termasuk kategori kapal induk ringan, bukan untuk sebuah gelar operasi skala massif seperti punya Amerika Serikat.

Lihat video: KEKUATAN AS RUNTUH? Kapal Induk Terbakar, Sistem Pemadam Gagal Total! | Breaking News

”Kita bisa menggunakannya untuk helicopter carrier, untuk kebutuhan operasi perairan dalam Indonesia, bukan untuk tujuan blue water navy. Kapal ITS Giuseppe Garibaldi didesain sesuai doktrin militer Italia untuk bisa melakukan operasi cepat di perairan mereka, yang karakternya tidak berbeda jauh dengan perairan Indonesia. Kita bisa menggunakan kesamaan ini menurut Gerry, sebagai dasar untuk menentukan tujuan penggunaan kapal ini,” katanya.

Gerry menyatakan, TNI bisa menggunakan kapal induk untuk tujuan gelar operasi di luar wilayah, tetapi kembali pada tujuan negara untuk apa memiliki kapal tersebut. Dengan kemampuannya yang terbatas, maka perlu dipikirkan dukungan lainnya jika ingin dilakukan hal yang demikian. Kapal ini juga bisa digunakan untuk misalnya evakuasi WNI di negara-negara krisis karena mampu bergerak cepat. ”Namun semua kembali pada doktrin pertahanan kita, akan seberapa jauh melakukan gelar kapal tersebut,” katanya.

Menurut Gerry, kebutuhan untuk refurbishment adalah sesuatu yang wajar, selama bukan perubahan struktur. Misalnya, sebagai kapal pengangkut helikopter, masih bisa dilakukan penyesuaian, karena sejak awal diluncurkan perkembangan ukuran helikopter tidak banyak berubah. Untuk angkutan halikopter kapal ini sudah siap operasi.

Dengan alokasi anggaran yang ada, refurbishment menjadi penting karena perawatan terakhir oleh Italia adalah di 2014. Dengan anggaran yang dimaksimalkan untuk ini, bisa menambah usia pakai hingga 2040.

“Yang penting bagi sebuah kapal adalah sampai berapa lama ia akan bisa berfungsi dengan baik, yang dalam rangka mewujudkannya perlu dilakukan refurbishment. Dengan anggaran yang ada sebenarnya sudah cukup. Perihal apa saja yang perlu dilengkapi,” katanya,

Konsultan Marapi Consulting & Advisory Alman mengatakan, Angkatan Laut (AL) adalah instrumen politik pemerintah, dimana gelar kekuatannya tergantung pada kebijakan politik. Alman mencontohkan Amerika Serikat dan Inggris memiliki kepentingan nasional di luar wilayah mereka, sehingga membangun kekuatan AL yang bisa beroperasi global secara penuh dan parsial.

“yaannya apakah kita memiliki proyeksi untuk gelar kekuatan di luar wilayah kita. Gagasan tentang Blue Water Navy harus disesuaikan dengan kebijakan luar negeri kita, apakah kita perlu deployment militer ke luar wilayah kita. Kepentingan kita di luar negeri adalah mengamankan jalur Slog, khususnya minyak. Kedua, Indonesia harus memiliki kemampuan bertempur di wilayah ZEE,” katanya.

Alman mengingatkan agar proses refurbishment ITS Giuseppe Garibaldi dilakukan oleh Fincantieri, karena selama berdinas di AL Italia untuk MRO kapal tersebut dilakukan oleh mereka. Secara logis mereka yang paling kompeten, karena memiliki catatan riwayat kapal tersebut dari 1985 hingga 2024.

“Kita perlu mempelajari juga untuk kemampuan MRO, dimana ada galangan nasional yang bisa melakukan perbaikan kedepan. Namun untuk awal dilakukan oleh Fincantieri,” katanya.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan alasan Ekonom Senior sekaligus Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Ia mengaku telah mememperoleh konfirmasi dari pihak istana terkait pertemuan tersebut.

"Bahwa pertemuan tadi Pak Luhut dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Pak Chatib Basri itu sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN)," ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Kendati demikian, Dasco menyampaikan, DEN telah memberikan masukan strategis terkait pertumbuhan ekonomi pada Presiden Prabowo. "Nah, sehingga kemudian presiden dapat mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, selain juga kemudian Presiden menganalisa dari tim ekonomi yang sudah ada, dan masukan-masukan yang positif," kata Dasco. "Ini menurut saya adalah masukan yang berharga bagi Presiden untuk pertumbuhan ekonomi kita, demikian," tambahnya.

Saat disinggung pertemuan itu menjadi sinyal reshuffle kabinet, Dasco tak berkomentar. Menurutnya, pertemuan tersebut murni untuk memberikan masukan perihal ekonomi pada Presiden Prabowo. "Saya tadi sudah konfirmasi, tidak ada kemudian pembicaraan-pembicaraan lain," ujar Dasco. "Memang 1 hari, 2 hari ini ada isu-isu yang belum bisa dipertanggungjawabkan sumber kebenarannya. Tapi tadi saya sudah konfirmasi bahwa pertemuan hari ini adalah murni menerima masukan dari DEN yang diketuai oleh Pak Luhut dan Pak Chatib Basri sebagai anggotanya," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Chatib Basri ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). "Mau ketemu kan (sama Presiden). Iya (bertemu Presiden)," ucap Chatib kepada awak media.

Chatib yang tiba bersamaan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitanenggan merespon lebih lanjut mengenai pertemuan dengan Presiden Prabowo. Dia hanya menegaskan pertemuan itu akan berlangsung dengan sejumlah tokoh. "Tanya Pak Luhut. Tuh ada. Rame-rame kok," kata dia.