Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dirinya sempat mengajak raksasa manajemen aset dunia BlackRock agar berinvestasi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Luhut saat menceritakan pertemuannya dengan BlackRock yang menurut dia sempat mempertanyakan prospek ekonomi Indonesia.

"Waktu BlackRock kemarin ke kantor saya, kami makan siang di kantor saya, dia sedikit pesimis atau banyak pertanyaan yang aneh-aneh mengenai Indonesia," kata Luhut dalam acara Indonesia Summit 2026 di Jakarta Selatan, Kamis (18/6).

Menurut dia, keraguan tersebut hanya ada di pikirannya. Luhut justru mengatakan saat ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi di Indonesia karena masa depan RI yang bagus.

"Saya bilang sama dia, 'Kalau seperti ini terus ya mungkin pikiranmu'. Tapi saya bilang, 'Justru this is the right time for you to invest in Indonesia karena future of Indonesia itu sangat bagus'," ujarnya.

Luhut mengatakan optimisme itu didasarkan pada berbagai transformasi yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk digitalisasi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

[Gambas:Youtube]

Saat ditanya mengenai prospek Indonesia, Luhut mengaku menyampaikan keyakinannya perekonomian RI tidak akan mengalami kegagalan. Menurut dia, meski menghadapi berbagai tantangan, ekonomi Indonesia akan kembali bangkit dan tumbuh.

"Dia bilang, 'Jadi anda optimis dengan Indonesia?' Ya saya pasti optimis lah, Indonesia kan tidak pernah gagal. Bahwa ada dinamika sesuatu, dia pasti rebound," ujarnya.

Luhut juga mengaku mendapat pertanyaan mengenai kemungkinan Indonesia mengalami krisis seperti tahun 1998.

Menurut dia, skenario tersebut sulit terjadi selama pemerintah terus menjaga kesejahteraan masyarakat.

"Dia tanya, 'Apa peristiwa 98 bisa terjadi?', saya bilang itu impossible itu terjadi sepanjang pemerintah ini memberi kesejahteraan pada rakyatnya," ujar Luhut.

Dalam kesempatan itu, Luhut juga menjelaskan kepada BlackRock mengenai penerapan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian atau Lembaga (Simbara) yang saat ini digunakan pemerintah untuk memperkuat pengawasan sektor pertambangan.

Ia menyebut sistem tersebut menjadi salah satu contoh keberhasilan digitalisasi yang sudah berjalan di Indonesia.

"Itu kemarin si Sam dari BlackRock tanya saya, saya bilang this is not a big deal karena kami sudah eksperimen, sudah experience dengan Simbara Batubara," katanya.

Menurut dia, sistem tersebut mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha karena terintegrasi dengan berbagai persyaratan ekspor.

"Tujuh kriteria kalau dia tidak comply, dia tidak akan bisa export otomatis, block dengan sistem," ujar Luhut.

Ia menambahkan perwakilan BlackRock juga mengaku terkejut melihat kemajuan digitalisasi yang telah dicapai Indonesia.

"Saya juga senang sekali Sam dari BlackRock kemarin dia ya bagaimana ya, dia bilang, dia seperti enggak percaya bahwa kita sudah jalan gini," ujarnya.

Luhut menegaskan Indonesia saat ini tidak memulai transformasi digital dari nol dan telah memiliki fondasi yang kuat untuk terus berkembang.

"Saya bilang ya, 'We are in this position today. We are not far behind. No. We are not from scratch. Kamu harus tahu itu'," kata Luhut.

Menurut dia, keberhasilan berbagai program transformasi digital membutuhkan dukungan seluruh pihak agar dapat berjalan optimal.

"Kita harus semua kompak, kita harus satu. Kita harus dukung ide-ide besar itu. Kalau ada kurang di sana-sini kita cari solusinya, jangan kita berkelahi sesama, asyik mempertengkarkan sesuatu," kata Luhut.

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengusulkan penggunaan artificial intelligence (AI) untuk memblokir ekspor sejumlah komoditas strategis dari perusahaan yang terindikasi under invoicing.

Sebagai informasi, komoditas strategis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), batu bara, dan paduan besi (ferro alloy) dapat diekspor dengan melaporkan ke PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Adapun proses pelaporan tersebut masih masa transisi hingga 31 Desember 2026 sebelumnya sepenuhnya dilakukan oleh BUMN ekspor tersebut

Anggota DEN Septian Hario Seto menyampaikan telah melaporkan hasil kajian pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto terkait program digitalisasi yang dianggap dapat mencegah praktik under invoicing. 

Hal ini seiring pernyataan PT DSI yang bakal membangun sistem digitalisasi selama masa transisi.

"Program digitalisasi untuk sektor komoditas strategis seperti batu bara, CPO, ferro alloy, ini bisa benar-benar membantu menutup gap, tadi kalau yang selalu disampaikan oleh Presiden, under-invoicing," ujar Seto dalam konferensi pers di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

[Gambas:Youtube]

Dalam kajiannya, DEN menemukan komoditas strategis tersebut indikasi terhadap under invoicing sangat nyata hingga miliaran dolar AS.

Dengan begitu, Seto mengusulkan penggunaan sistem AI yang mampu memblokir penjualan perusahaan yang terindikasi pelanggaran, termasuk under invoicing. Ia pun mencontohkan untuk kegiatan ekspor batu bara dapat dibantu dengan sistem bernama "SIMBARA".

"Jadi manusia tidak lagi yang mengoperasikan sistemnya ini, tapi ada AI, ada algoritma yang akan dijalankan untuk memaksakan kepatuhan," kata Seto.

Ia juga mencontohkan kalau sistem akan merespons jika suatu perusahaan diketahui melakukan kecurangan. Bentuk kenakalan bisa berupa pembayaran royalti, pencantuman harga yang tidak masuk akal, hingga kontrak yang tidak sesuai.

"Itu nanti bisa di-develop sistemnya, kita sebutnya auto-blocking system," lanjutnya.

Lebih lanjut, Seto menambahkan hadirnya sistem AI tersebut dapat memberantas pertambangan atau perusahaan ilegal karena dapat dipantau lebih mudah.

"Kita bisa cek nanti setiap ton CPO, setiap ton batu bara ini harus berasal dari sumber-sumber yang legal. Tambang-tambang yang memang izinnya benar, gitu lho," ungkap Seto.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional RI Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan usulan mengenai tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) sebelumnya tidak menggeser fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

“Kami menegaskan bahwa Pak Luhut tidak menyampaikan ada rencana pengambilalihan, peleburan, atau perubahan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC),” kata Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Luhut usai menghadiri ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di Jakarta, Senin (25/6), mengusulkan kepada Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani agar memanfaatkan platform Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) untuk operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Menurut Jodi, fokus utama usulan yang disampaikan Luhut spesifik dan terbatas pada sektor SDA, yang dinilai membutuhkan standar pengawasan ekstra guna memastikan pencatatan yang presisi dan perlindungan maksimal terhadap penerimaan negara.

Dalam konteks itu, Luhut menyoroti pentingnya penguatan Simbara sebagai salah satu contoh nyata keberhasilan integrasi tata kelola berbasis sistem.

Pasalnya, Simbara menghubungkan data lintas kementerian dan lembaga dalam proses tata niaga mineral dan batu bara, mulai dari produksi, penjualan, pembayaran kewajiban negara, hingga ekspor.

Sistem tersebut memungkinkan proses monitoring dilakukan secara lebih terintegrasi, meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, sekaligus meminimalkan ruang penyimpangan maupun kebocoran penerimaan negara.

“Ke depan, pendekatan seperti Simbara diharapkan dapat menjadi salah satu ujung tombak penguatan tata kelola perdagangan dan ekspor SDA melalui integrasi data yang lebih menyeluruh dan real-time,” ujar Jodi.

Dia melanjutkan, bentuk penguatan yang didorong adalah integrasi data lintas instansi, percepatan digitalisasi, dan penerapan akal imitasi (AI).

Langkah itu dirancang untuk memaksimalkan transparansi, memperketat monitoring, dan meningkatkan efektivitas pengawasan guna mencegah kebocoran potensi negara.

“Inisiatif ini murni merupakan wujud modernisasi sistem kerja dan integrasi data tata niaga SDA. Bapak Luhut senantiasa menekankan bahwa birokrasi yang tangkas harus berani mengadopsi teknologi silang instansi demi efisiensi nasional,” tutur Jodi.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan bahwa pengawasan ekspor komoditas mineral sejatinya sudah dilakukan terpusat dengan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara). Hal ini disampaikan di tengah rencana pemusatan proses ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Untuk diketahui, mulai 1 Juni 2026, proses pelaksanaan ekspor dari semula antara perusahaan dan pembeli secara langsung akan bertransisi dilaksanakan secara satu pintu melalui BUMN baru bentukan Danantara tersebut. Kemudian, keseluruhan proses ekspor ditargetkan sudah melalui DSI pada September 2026.

Luhut mengatakan bahwa Simbara ini juga terhubung dengan sistem yang dijalankan Lembaga National Single Window (LNSW). Lembaga itu menjalankan fungsi pengawasan ekspor impor di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Beberapa orang tidak terlalu tahu soal ini, tetapi saya mengingatkan Profesor Sua [Wakil Menteri Keuangan] pagi ini. Sistemnya ada di sana, dan kemarin malam saya telepon Rosan [CEO Danantara] bahwa kita punya sistem ini. Jadi kasih tahu saja Presiden tentang ini, dengan begitu akan membawa kredibilitas ke investor," jelasnya pada acara seminar di kantor DEN, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Luhut juga sudah menyampaikan ke berbagai investor soal rencana pengawasan ketat terhadap ekspor mineral kritis. Pengawasannya direncanakan menggunakan akal imitasi (AI). Menurutnya, pengawasan menggunakan sistem bisa menekan potensi korupsi.

"Karena, apabila anda mendirikan satu institusi baru, ada juga potensi korupsi di sana atau penyalahgunaan wewenang. Namun dengan AI, seperti pengalama dengan e-catalog, kita meminimalkan pertemuan fisik antarmanusia," jelasnya.

Meski demikian, Luhut menyatakan optimistis rencana pemusatan ekspor via DSI yang digagas Prabowo bisa semakin mendongkrak penerimaan negara dan mendorong efisiensi. Menurutnya, apabila berkaca dari implementasi Simbara saja, proses bisnis ekspor komoditas itu saja bisa menghemat cost hingga 40%.

Syaratnya, lanjut Luhut, adalah penggunaan AI. Dia berharap dengan meminimalkan kontak fisik dan interaksi manusia, rencana baru Presiden Prabowo itu bisa terhindari dari potensi korupsi.

"Saya sangat pro pada itu [AI]. Karena tidak bisa dibohongi, yang intinya mengurangi pertemuan orang ke orang," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tidak menutup peluang pelaksanaan proses kepabeanan dan cukai oleh pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat digantikan oleh akal imitasi (AI).

Sebagaimana diketahui, layanan proses kepabeanan dan cukai kini diurus oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu. Luhut menilai, peluang AI untuk menggeser sumber daya manusia dari segala lini bisnis tidak tertutup termasuk pada Bea Cukai.

Apalagi, pemerintah sudah berencana untuk memusatkan pengurusan ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Mulai 1 Juni 2026, proses dokumentasi ekspor sudah diurus satu pintu melalui Danantara, bukan lagi antara perusahaan dan pembeli (importir) saja.

Oleh sebab itu, Luhut memandang bahwa tugas dari Bea Cukai bisa saja ke depan bakal mulai digantikan.

"Kalau memang nanti [Bea Cukai] enggak perlu ya, kenapa pakai-pakai Bea Cukai. Atau di tugasnya dia Bea Cukai ada, tetapi semua AI. Semua basis AI. Kalian juga tuh sekarang, buatlah AI jadi partner," ujarnya kepada wartawan selepas seminar yang turut dihadiri oleh Asean+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) di kantor DEN, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurut Luhut, peran AI di dunia saat ini turut memicu penataan ulang berbagai sektor tidak terkecuali pendidikan. Isu ini menjadi fokus yang disampaikan olehnya saat menghadiri acara tersebut.

Mantan Kepala Staf Presiden era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ini mengatakan, Indonesia pun tengah berproses menuju optimalisasi penggunaan AI. Prosesnya dimulai dengan digitalisasi sistem pemerintahan (government technology) yang kini sudah diujicobakan di Banyuwangi, Jawa Timur.

Di sisi lain, sebelum adanya ide DSI, Luhut menyampaikan bahwa pengawasan ekspor impor sudah dilakukan secara terpusat dan terintegrasi melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) di bawah Kemenkeu.

Khususnya untuk ekspor mineral prioritas Indonesia, sebagaimana yang menjadi fokus DSI, sudah dilakukan melalui Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara). Sistem itu juga terhubungan dengan SINSW, yang dijalankan oleh Lembaga National Single Window (LNSW).

"Jadi begitu mau ekspor, dicek oleh [Lembaga National] Single Window ini, semua terintegrasi dengan cepat. Oh, kalau belum bayar royalti, yang sudah tidka bisa. Enggak bisa diancam oleh siapa saja, mau tentara, mau polisi, siapa saja, tidak bisa memengaruhi sistem ini," pungkasnya.

Sistem ini nggak akan bisa diancam oleh siapa saja. Jadi, mau tentara, mau polisi, mau siapa saja, tidak bisa memengaruhi sistem ini

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan kepada Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani agar memanfaatkan platform Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) untuk operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

“Saya sudah berbicara dengan (CEO Danantara) Pak Rosan tadi malam. Saya minta, saya dorong Pak Rosan untuk memanggil tim (DSI), nanti (kita) bicara (soal penggunaan Simbara),” ujar Luhut Binsar Pandjaitan usai menghadiri ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan, platform tata niaga mineral tersebut kini sudah dimanfaatkan untuk pengelolaan lima komoditas, yakni batu bara, bauksit, nikel, timah dan tembaga.

Luhut menyatakan implementasi Simbara cukup efektif untuk mengatasi kebocoran penerimaan negara, bahkan mencapai 40 persen di sektor batu bara.

Luhut mengatakan perusahaan yang hendak mengekspor batu bara diwajibkan untuk melaporkan jumlah cadangan, volume ekspor, pembayaran pajak, hingga pembayaran royalti.

Seluruh persyaratan tersebut nantinya diverifikasi oleh sistem Simbara. Jika perusahaan terbukti tidak patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka platform tersebut secara otomatis memblokir pelaku usaha tersebut.

“(Sistem ini) nggak akan bisa diancam oleh siapa saja. Jadi, mau tentara, mau polisi, mau siapa saja, tidak bisa memengaruhi sistem ini. Dia (perusahaan pengekspor) harus mulai (pelaporan kembali) dari nol. Nah, itu yang harus kita awasi ramai-ramai,” kata Luhut.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan PT DSI kini sudah resmi menjadi BUMN.

Ia menyampaikan sudah menandatangani akta pengesahan DSI menjadi BUMN pada pagi ini.

“Hari ini sudah menjadi BUMN, karena kan prosesnya harus ada 1 persen saham milik negara dengan kuasa khusus. Hari ini sudah menjadi BUMN,” ujar Dony Oskaria ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Namun, mekanisme ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam, seperti batu bara, minyak kelapa sawi, dan paduan besi (ferro alloy) masih dalam proses penyusunan.

“Nanti rinciannya akan disampaikan. Sedang diproses,” ujar Dony.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) meminta pemerintah memberlakukan transisi terkait rencana implementasi komoditas tembaga ke dalam Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara) pada 15 Desember 2025.

Ketua Umum AP3I Haykal Hubeis menyampaikan bahwa masa transisi tersebut krusial untuk melakukan penyeragaman data sehingga sengketa (dispute) atau hambatan operasional bisa terhindar.

"Terpenting yang perlu dilakukan adalah perlunya masa transisi, jangan dadakan. Tujuannya supaya ada penyeragaman data untuk menghindari dispute di kemudian hari. Jangan sampai implementasi menghambat operasional smelter," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Selasa (9/12/2025).

Haykal juga mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan stabilitas sistem dan kesiapan teknis infrastruktur Simbara. Pasalnya, kompleksitas rantai pasok di industri smelter jauh lebih tinggi dibandingkan dengan komoditas batu bara yang telah lebih dulu masuk dalam ekosistem tersebut.

Dia mewanti-wanti agar integrasi ini tidak justru memperlama proses administrasi akibat ketidaksiapan sistem teknis maupun ketidakcocokan data pelaporan.

Kendati memberikan sejumlah catatan, Haykal menyatakan bahwa pelaku usaha pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah tersebut dalam rangka meningkatkan tata kelola sektor pertambangan yang transparan dan terintegrasi.

Menurutnya, masuknya tembaga dan rencananya emas pada 2026 ke dalam Simbara akan memungkinkan pengawasan rantai pasok secara menyeluruh (end-to-end), mulai dari tambang, pengangkutan, input ke smelter, hingga ekspor.

"Selain itu, memungkinkan adanya sinkronisasi data antara Kementerian ESDM, Kemenkeu [Bea Cukai], dan Kemenperin. Ada full-cycle monitoring yang menjadikan keseluruhan proses hilirisasi menjadi terintegrasi dan terukur," jelasnya.

Lebih lanjut, Haykal menilai integrasi ini pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan kepastian penerimaan negara dan fiskal.

Peta Jalan Pemerintah

Sebelumnya, Lembaga National Single Window (LNSW) memastikan komoditas tembaga, emas, dan kelapa sawit akan segera masuk dalam ekosistem Simbara, sebagai upaya memperketat pengawasan penerimaan negara dan kepatuhan hilirisasi.

Kepala LNSW Oza Olavia mengungkapkan bahwa untuk komoditas tembaga, proses integrasi data dan sistem telah memasuki tahap finalisasi akhir tahun.

"Ini kita sedang proses finalisasi. Mudah-mudahan tanggal 15 [Desember 2025] akan selesai untuk kita bisa melaksanakan penambahan satu komoditi baru yaitu tembaga," ujar Oza dalam media briefing di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Setelah tembaga, pemerintah telah menyusun peta jalan (roadmap) untuk memasukkan emas ke dalam sistem Simbara pada 2026.

Tak sampai situ, LNSW sedang berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk memasukkan kelapa sawit sistem Simbara.

Oza menjelaskan Peraturan Presiden No. 94/2025 yang mengatur Simbara tidak menutup kemungkinan komoditas di luar mineral dan batu bara seperti kelapa sawit masuk ke sistem tersebut. Kendati demikian, sambungnya, pemerintah masih perlu memastikan kesiapan setiap K/L yang terlibat.

"Dalam kita mengintegrasikan, kan harus ada dokumen, ada superset data [dari K/L terkait] yang harus bisa disambungkan. Ini sudah ada belum? Ini sangat tergantung dari K/L-nya nih. Nah, kami lagi koordinasi dengan K/L-K/L yang terkait," jelasnya.

Dengan demikian, perluasan ke komoditas tembaga, emas, dan kelapa sawit akan melengkapi cakupan Simbara yang sebelumnya telah mengelola tata kelola komoditas batu bara, nikel, bauksit, dan timah.

Urgensi Simbara

Oza menjelaskan bahwa urgensi memasukkan komoditas-komoditas itu ke dalam Simbara didasari oleh nilai ekonomis komoditas tersebut yang signifikan bagi kas negara, baik dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun bea keluar.

Dengan masuknya tembaga ke Simbara, pemerintah dapat memantau rantai pasok secara end-to-end atau dari hilir ke hulu, mulai dari aktivitas penambangan, pengangkutan, realisasi hilirisasi, hingga ekspor.

"Jadi dengan Simbara kita bisa pantau. Kalau dia melaporkan mau ekspor, misalnya 1.000 ton, tapi dia belum bayar PNBP-nya, ekspornya tak bisa lanjut. Sistem akan mengunci," tegas Oza.

Mekanisme 'kunci otomatis' ini dinilai ampuh untuk memaksa pelaku usaha melunasi seluruh kewajiban finansialnya kepada negara sebelum barang keluar dari pelabuhan. Selain itu, sistem ini juga memastikan validasi dokumen antar-instansi berjalan terintegrasi.

Kendati demikian, Oza mengakui tantangan terbesar dalam perluasan ini adalah menyatukan proses bisnis lintas instansi. Dia menyebut LNSW terus berkoordinasi intensif dengan K/L terkait.

"Memulai sebuah sistem pasti dimulai dengan penyamaan proses bisnisnya. LNSW tidak bisa berdiri sendiri, kita didukung oleh 29 kementerian/lembaga," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga National Single Window (LNSW) memastikan komoditas tembaga, emas, dan kelapa sawit akan segera masuk dalam ekosistem Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara), sebagai upaya memperketat pengawasan penerimaan negara dan kepatuhan hilirisasi.

Kepala LNSW Oza Olavia mengungkapkan bahwa untuk komoditas tembaga, proses integrasi data dan sistem telah memasuki tahap finalisasi akhir tahun.

"Ini kita sedang proses finalisasi. Mudah-mudahan tanggal 15 [Desember 2025] akan selesai untuk kita bisa melaksanakan penambahan satu komoditi baru yaitu tembaga," ujar Oza dalam media briefing di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Setelah tembaga, pemerintah telah menyusun peta jalan (roadmap) untuk memasukkan emas ke dalam sistem Simbara pada 2026.

Tak sampai situ, LNSW sedang berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk memasukkan kelapa sawit sistem Simbara. Oza menjelaskan Peraturan Presiden No. 94/2025 yang mengatur Simbara tidak menutup kemungkinan komoditas di luar komoditas mineral dan batu bara seperti kelapa sawit masuk ke dalam sistem tersebut.

"Dalam kita mengintegrasikan, kan harus ada dokumen, ada superset data [dari K/L terkait] yang harus bisa disambungkan. Ini sudah ada belum? Ini sangat tergantung dari K/L-nya nih. Nah, kami lagi koordinasi dengan K/L-K/L yang terkait," jelasnya.

Dengan demikian, perluasan ke komoditas tembaga, emas, dan kelapa sawit akan melengkapi cakupan Simbara yang sebelumnya telah mengelola tata kelola komoditas batu bara, nikel, bauksit, dan timah.

Oza menjelaskan bahwa urgensi memasukkan komoditas-komoditas itu ke dalam Simbara didasari oleh nilai ekonomis komoditas tersebut yang signifikan bagi kas negara, baik dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun bea keluar.

Dengan masuknya tembaga ke Simbara, pemerintah dapat memantau rantai pasok secara end-to-end atau dari hilir ke hulu, mulai dari aktivitas penambangan, pengangkutan, realisasi hilirisasi, hingga ekspor.

"Jadi dengan Simbara kita bisa pantau. Kalau dia melaporkan mau ekspor, misalnya 1.000 ton, tapi dia belum bayar PNBP-nya, ekspornya tak bisa lanjut. Sistem akan mengunci," tegas Oza.

Mekanisme 'kunci otomatis' ini dinilai ampuh untuk memaksa pelaku usaha melunasi seluruh kewajiban finansialnya kepada negara sebelum barang keluar dari pelabuhan. Selain itu, sistem ini juga memastikan validasi dokumen antar-instansi berjalan terintegrasi.

Kendati demikian, Oza mengakui tantangan terbesar dalam perluasan ini adalah menyatukan proses bisnis lintas instansi. Dia menyebut LNSW terus berkoordinasi intensif dengan K/L terkait.

"Memulai sebuah sistem pasti dimulai dengan penyamaan proses bisnisnya. LNSW tidak bisa berdiri sendiri, kita didukung oleh 29 kementerian/lembaga," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Lembaga National Single Window (LNSW) memperluas cakupan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) dengan memasukkan komoditas tembaga tahun ini dan emas pada 2026 mendatang.

Kepala LNSW Oza Olavia menyampaikan, proses finalisasi untuk penambahan tembaga sudah memasuki tahap akhir dan ditargetkan rampung pada 15 Desember 2025.

"Tahun 2025 ini mudah-mudahan ini kita sedang proses finalisasi. Kita akan menambahkan komoditas tembaga, ini dalam proses. Mudah-mudahan tanggal 15 (Desember) akan selesai untuk bisa melaksanakan menambahkan komoditas baru tembaga," kata Oza dalam temu media di Jakarta, Kamis.

Sementara untuk komoditas emas akan ditambahkan ke SIMBARA pada 2026 mendatang.

Sebagaimana diketahui, saat ini SIMBARA mengintegrasikan proses digital dari produksi hingga penjualan untuk komoditas batubara, bauksit, nikel, dan timah.

Oza menilai penambahan tembaga penting mengingat kontribusi komoditas tersebut terhadap penerimaan negara cukup signifikan, khususnya dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maupun bea keluar.

Karena itu, pemerintah ingin memastikan seluruh aktivitasnya dari hulu hingga hilir dapat dipantau secara menyeluruh.

"Jadi memang kita lihat sumber daya alam kita memang harus selalu kita upayakan. Kita bisa melihat kebermanfaatannya, kemudian kita jaga. Karena untuk yang SIMBARA itu kan kaitannya dengan banyak K/L. Jadi LNSW tidak bisa berdiri sendiri. Pastinya kita didukung oleh 29 kementerian lembaga tadi," ujar Oza.

Tembaga dipilih lebih dulu karena volumenya besar, nilainya signifikan, dan mempunyai dampak penerimaan negara yang signifikan.

Adapun selain SIMBARA, LNSW juga memperluas Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinas-NK).

Hingga November 2025, sebanyak 19 komoditas telah masuk ke dalam sistem tersebut, terdiri dari delapan komoditas pangan yakni beras, gula, hasil perikanan, daging lembu, garam, jagung, bawang putih, dan ubi kayu.

Selain itu, ada sebelas komoditas migas, mulai dari avgas, avtur, LNG, minyak mentah, bensin, solar, kondensat, LPG, MDF, minyak bakar, hingga minyak tanah.

Sepanjang 2025, tercatat 5.323 pengajuan dokumen melalui sistem NK. Sebanyak 5.050 dokumen merupakan permohonan impor, sementara 273 lainnya terkait aktivitas ekspor.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025