Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu membentuk ekosistem UMKM baru. Setidaknya 87 persen dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menyerap pasokan dari supplier kecil di sekitarnya.

Anggota DEN Septian Hario Seto menjelaskan hal tersebut berdasarkan hasil survei independen yang dilakukan pihaknya dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyebutkan survei dilakukan secara acak terhadap 800 titik SPPG untuk melihat apakah terdapat ekosistem rantai pasok (supply chain) baru yang terbentuk saat MBG berjalan. Adapun lokasi sampel tersebar di berbagai daerah, seperti Nias Selatan, Halmahera, sampai Papua agar dapat dianggap merepresentasikan kondisi keseluruhan SPPG.

"Survei MBG yang kami lakukan secara independen kami biayai sendiri terkait dengan terutama kami ingin melihat apakah ada ekosistem supply chain baru yang terbentuk ketika MBG ini dijalankan," ujar Seto dalam konferensi pers di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Seto membeberkan dari hasil kajiannya berdampak positif, yakni sekitar 86,9 persen SPPG tidak hanya mempunyai satu supplier kecil. Namun, secara rata-rata setiap SPPG dapat menggandeng setidaknya tiga UMKM yang terdapat di sekitar lokasi SPPG.

"Jadi ini membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru," terangnya.

[Gambas:Youtube]

Lebih lanjut, ia menjelaskan sekitar 65 persen sektor UMKM pemasok MBG berada di daerah yang sama dengan lokasi SPPG tersebut. Seto menilai penemuan tersebut membuktikan bahwa justru UMKM di sekitar SPPG yang menjadi pemasok, bukan supplier besar.

Kemudian, Seto juga mengatakan hampir 99 persen tenaga kerja SPPG merupakan masyarakat di sekitar lokasi dapur MBG tersebut.

"Jadi ini kami juga melihat ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan (ekonomi) kita mencapai 5,61 persen ya," pungkasnya.

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengusulkan penggunaan artificial intelligence (AI) untuk memblokir ekspor sejumlah komoditas strategis dari perusahaan yang terindikasi under invoicing.

Sebagai informasi, komoditas strategis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), batu bara, dan paduan besi (ferro alloy) dapat diekspor dengan melaporkan ke PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Adapun proses pelaporan tersebut masih masa transisi hingga 31 Desember 2026 sebelumnya sepenuhnya dilakukan oleh BUMN ekspor tersebut

Anggota DEN Septian Hario Seto menyampaikan telah melaporkan hasil kajian pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto terkait program digitalisasi yang dianggap dapat mencegah praktik under invoicing. 

Hal ini seiring pernyataan PT DSI yang bakal membangun sistem digitalisasi selama masa transisi.

"Program digitalisasi untuk sektor komoditas strategis seperti batu bara, CPO, ferro alloy, ini bisa benar-benar membantu menutup gap, tadi kalau yang selalu disampaikan oleh Presiden, under-invoicing," ujar Seto dalam konferensi pers di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

[Gambas:Youtube]

Dalam kajiannya, DEN menemukan komoditas strategis tersebut indikasi terhadap under invoicing sangat nyata hingga miliaran dolar AS.

Dengan begitu, Seto mengusulkan penggunaan sistem AI yang mampu memblokir penjualan perusahaan yang terindikasi pelanggaran, termasuk under invoicing. Ia pun mencontohkan untuk kegiatan ekspor batu bara dapat dibantu dengan sistem bernama "SIMBARA".

"Jadi manusia tidak lagi yang mengoperasikan sistemnya ini, tapi ada AI, ada algoritma yang akan dijalankan untuk memaksakan kepatuhan," kata Seto.

Ia juga mencontohkan kalau sistem akan merespons jika suatu perusahaan diketahui melakukan kecurangan. Bentuk kenakalan bisa berupa pembayaran royalti, pencantuman harga yang tidak masuk akal, hingga kontrak yang tidak sesuai.

"Itu nanti bisa di-develop sistemnya, kita sebutnya auto-blocking system," lanjutnya.

Lebih lanjut, Seto menambahkan hadirnya sistem AI tersebut dapat memberantas pertambangan atau perusahaan ilegal karena dapat dipantau lebih mudah.

"Kita bisa cek nanti setiap ton CPO, setiap ton batu bara ini harus berasal dari sumber-sumber yang legal. Tambang-tambang yang memang izinnya benar, gitu lho," ungkap Seto.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Septian Hario Seto mengungkapkan sekitar lebih dari 130 ribu lapangan pekerjaan akan dibuka.

Mayoritas lapangan kerja tersebut tersedia di Jawa Tengah, seperti Tegal, Semarang, Brebes, Pekalongan, hingga Pemalang.

Pria yang akrab disapa Seto itu menyampaikan informasi berdasarkan hasil studi DEN yang telah berkunjung langsung ke pabrik.

Karenanya, pihaknya terkejut lantaran terjadi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) di tempat-tempat lain.

"Di catatan kita ada lebih dari 130 ribu lapangan pekerjaan yang akan dibuka karena ekspansi pabrik-pabrik ini. Sekitar satu bulan lalu kita roadshow dari DEN, kita kunjungi pabrik-pabrik ini. Keluhannya apa? kurangnya tenaga kerja," ujar Seto di St. Regis Jakarta, Jumat (24/10), seperti dikutip Detik Finance.

Pihaknya juga menerima keluhan langsung terkait kurangnya tenaga kerja. Kekurangan tenaga kerja ini terjadi lantaran adanya proses keluar-masuk (turnover) karyawan yang terlalu cep

"Karena lulusan SMK-nya, oke, bosan lah pabrik-pabrik ini. Pindah pabrik ke satu lagi, pindah lagi ke pabrik satu lagi. Ini fenomena yang cukup menarik," terangnya.

Menurut Seto, lokasi pabrik yang dibangun di dekat jalan keluar tol atau exit toll road menjadi keuntungan sendiri dari segi logistik serta tenaga kerja.

Pabrik yang dekat dengan jalan keluar tol ini dapat memanfaatkan ruas tol Trans Jawa sehingga dapat menekan biaya operasional.

Dari segi tenaga kerja, para pengusaha ini juga mendapat keuntungan karena belum terlalu kompetitif di area tersebut.

Berdasarkan hasil studi DEN, ada sekitar 27 pabrik baru di sektor garmen dan alas kaki, baik yang sudah mulai produksi maupun masih tahap mengurus perizinan.

"Ada 10 yang perizinan udah selesai, mereka lagi konstruksi. Ada 1 atau 2 yang sudah buka gitu ya, tapi ini akan berjalan kok. Harapannya tahun depan 17 sisanya ya, mungkin udah mulai menyelesaikan perizinan, tapi mereka ada yang paralel konstruksinya," ujarnya.