Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengusulkan penggunaan artificial intelligence (AI) untuk memblokir ekspor sejumlah komoditas strategis dari perusahaan yang terindikasi under invoicing.

Sebagai informasi, komoditas strategis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), batu bara, dan paduan besi (ferro alloy) dapat diekspor dengan melaporkan ke PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Adapun proses pelaporan tersebut masih masa transisi hingga 31 Desember 2026 sebelumnya sepenuhnya dilakukan oleh BUMN ekspor tersebut

Anggota DEN Septian Hario Seto menyampaikan telah melaporkan hasil kajian pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto terkait program digitalisasi yang dianggap dapat mencegah praktik under invoicing. 

Hal ini seiring pernyataan PT DSI yang bakal membangun sistem digitalisasi selama masa transisi.

"Program digitalisasi untuk sektor komoditas strategis seperti batu bara, CPO, ferro alloy, ini bisa benar-benar membantu menutup gap, tadi kalau yang selalu disampaikan oleh Presiden, under-invoicing," ujar Seto dalam konferensi pers di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

[Gambas:Youtube]

Dalam kajiannya, DEN menemukan komoditas strategis tersebut indikasi terhadap under invoicing sangat nyata hingga miliaran dolar AS.

Dengan begitu, Seto mengusulkan penggunaan sistem AI yang mampu memblokir penjualan perusahaan yang terindikasi pelanggaran, termasuk under invoicing. Ia pun mencontohkan untuk kegiatan ekspor batu bara dapat dibantu dengan sistem bernama "SIMBARA".

"Jadi manusia tidak lagi yang mengoperasikan sistemnya ini, tapi ada AI, ada algoritma yang akan dijalankan untuk memaksakan kepatuhan," kata Seto.

Ia juga mencontohkan kalau sistem akan merespons jika suatu perusahaan diketahui melakukan kecurangan. Bentuk kenakalan bisa berupa pembayaran royalti, pencantuman harga yang tidak masuk akal, hingga kontrak yang tidak sesuai.

"Itu nanti bisa di-develop sistemnya, kita sebutnya auto-blocking system," lanjutnya.

Lebih lanjut, Seto menambahkan hadirnya sistem AI tersebut dapat memberantas pertambangan atau perusahaan ilegal karena dapat dipantau lebih mudah.

"Kita bisa cek nanti setiap ton CPO, setiap ton batu bara ini harus berasal dari sumber-sumber yang legal. Tambang-tambang yang memang izinnya benar, gitu lho," ungkap Seto.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara (minerba) mencapai Rp114 triliun per November 2025.
Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, realisasi tersebut baru mencapai 92% dari target PNBP sektor minerba dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025, yakni Rp124,7 triliun.
“PNBP sudah 92%, sudah Rp114 triliun untuk minerba per tanggal 15 November,” kata Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Belakangan, pemerintah juga mengambil lima kebijakan teknis dalam rangka pencapaian target PNBP minerba.
Pertama, penguatan sinergi integrasi data lintas kementerian/lembaga melalui penerapan Sistem Informasi Mineral dan Batu bara (SIMBARA).
Kedua, penerapan Automatic Blocking System (ABS) untuk wajib bayar yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban PNBP.
Ketiga, kerja sama Kementerian ESDM/Kemendag/Kemenhub/Kemenkeu (DJA, DJBC, dan LNSW) untuk penguatan pengawasan data ekspor dan transaksi dalam negeri.
Keempat, penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas tunggal dalam kegiatan integrasi data hulu ke hilir sektor minerba.
Kelima, pemberian sanksi atas ketidakpatuhan atas pemenuhan domestic market obligation (DMO) batu bara dan ketidakpatuhan atas pemenuhan target komitmen pembangunan smelter.