Bisnis.com, JAKARTA — PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) bakal memegang kendali dalam penentuan harga jual komoditas sumber daya alam (SDA) strategis yang diekspor ke pasar global.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

Dalam beleid yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 itu, pemerintah menugaskan satu BUMN ekspor sebagai pelaksana tunggal ekspor komoditas SDA strategis, baik sebagai pemilik barang maupun perantara tunggal.

Adapun pada tahap awal, pemerintah menetapkan tiga komoditas yang masuk kategori SDA strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy atau paduan besi. Ke depan, daftar komoditas tersebut dapat diperluas melalui rapat koordinasi pemerintah.

Pada Pasal 3 ayat (2) PP 24/2026 ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan ekspor komoditas SDA strategis oleh BUMN ekspor, harga jual komoditas SDA strategis ditentukan oleh BUMN ekspor alias PT DSI.

"Dalam pelaksanaan Ekspor Komoditas SDA Strategis oleh BUMN Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harga jual Komoditas SDA Strategis ditentukan oleh BUMN Ekspor," demikian bunyi beleid tersebut dikutip Jumat (5/6/2026).

Dengan ketentuan tersebut, PT DSI akan memiliki kewenangan menentukan harga penjualan komoditas SDA strategis Indonesia ke pembeli luar negeri.

Tak hanya itu, regulasi tersebut juga memberikan ruang bagi BUMN ekspor untuk mengambil margin usaha. Pada Pasal 3 ayat (4), disebutkan bahwa BUMN ekspor dapat menentukan margin dalam tingkat kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam aturan yang sama, pemerintah juga mengatur bahwa seluruh ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan melalui BUMN ekspor, baik sebagai pemilik maupun perantara tunggal.

Kebijakan ini menandai perubahan besar dalam tata niaga ekspor komoditas unggulan Indonesia. Sebelumnya, perusahaan produsen dapat melakukan negosiasi dan penjualan langsung kepada pembeli luar negeri.

Kini, fungsi pemasaran dan penentuan harga ekspor akan terpusat melalui BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah.

Dalam bagian penjelasan PP, pemerintah menyebut pengelolaan langsung ekspor oleh BUMN ditujukan untuk memastikan pengelolaan komoditas SDA strategis berjalan optimal sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Seluruh keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan langsung tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi negara dan masyarakat.

Meski aturan telah berlaku sejak 1 Juni 2026, pemerintah memberikan masa transisi. Dalam ketentuan peralihan, ekspor komoditas SDA strategis wajib dilakukan melalui BUMN ekspor paling lambat hingga 31 Desember 2026. Setelah periode tersebut berakhir, ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan oleh BUMN ekspor.

Selain itu, kontrak penjualan yang telah ditandatangani sebelum 1 Juni 2026 dan masih berlaku akan dievaluasi oleh BUMN ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menyerahkan temuan ihwal dugaan praktik underinvoicing hingga transfer pricing oleh eksportir batu bara ke penegak hukum.

Sebelumnya, penegak hukum di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyerahkan hasil penyelidikan terkait dengan praktik serupa oleh eksportir kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus itu lalu ditindaklanjuti oleh Kejagung dan sudah masuk ke tahap penyidikan.

Kini, Purbaya tidak menutup kemungkinan untuk kembali menyerahkan temuan serupa di industri batu bara apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.

"Nanti kalau yang batu bara ada, nanti akan kami kasihkan lagi, untuk dikerjakan lagi oleh Kejaksaan," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Di sisi lain, Purbaya menyebut proses hukum terkait dengan dugaan underinvoicing hingga transfer pricing eksportir CPO masih bergulir di Kejagung. Dia telah menyerahkan seluruh proses penindakan ke Korps Adhyaksa.

"Kejaksaan sedang memeriksa kan. Kami serahkan saja ke Kejaksaan seperti apa," ujarnya.

Terkait dengan kasus eksportir CPO, Purbaya mengungkap sebelumnya otoritas telah meminta keterangan 10-20 korporasi besar di sektor terkait. Bahkan, terdapat korporasi kecil yang juga ikut dimintai keterangan dalam tahap penyelidikan.

Namun demikian, Purbaya secara khusus menyoroti 10 eksportir CPO terbesar yang diduga sudah cukup lama melakukan praktik lancung dalam proses eskpor. Terkait dengan dugaan underinvoicing, atau pelaporan barang di bawah harga berlaku sebenarnya, dia menduga harga barang ekspor yang dilaporkan lebih rendah 50% dari yang sebenarnya.

Temuan ini diungkapkan Purbaya pertama kali usai Presiden Prabowo Subianto mengumumkan tata kelola ekspor baru yakni satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Namun, belakangan Purbaya mengungkap bahwa temuan ini sudah didalami otoritas dan telah dikoordinasikan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejagung sejak tiga bulan yang lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyiapkan tiga Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) sebagai dasar pelaksanaan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan regulasi tersebut menjadi landasan pelaksanaan masa transisi kebijakan ekspor satu pintu yang dimulai pada 1 Juni 2026 sebelum diterapkan penuh pada awal 2027.

“Permendag-nya sudah ada. Jadi kami buat tiga Permendag. Ketentuan ekspor CPO kami buat sendiri, kemudian ferroalloy sendiri, batu bara sendiri,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemendag, Kamis (4/6/2026).

Namun, hingga kini ketiga regulasi tersebut belum dapat diakses publik karena belum diunggah ke laman resmi Kemendag.

Budi, yang akrab disapa Busan, menegaskan kebijakan ekspor satu pintu tidak mengubah ketentuan lain yang telah berlaku, termasuk kewajiban pemenuhan pasar domestik atau domestic market obligation (DMO).

Selama masa transisi, proses ekspor tetap berjalan seperti biasa. Seluruh pelaporan ekspor dilakukan melalui sistem Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pemerintah memberikan waktu hingga awal 2027 bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan skema baru tersebut. Pelaksanaan kebijakan juga akan dievaluasi dalam tiga bulan pertama untuk menentukan tahapan implementasi berikutnya.

Pada tahap awal, kebijakan ekspor satu pintu diterapkan pada tiga komoditas sumber daya alam strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Nilai ekspor ketiga komoditas tersebut mencapai US$66,13 miliar pada 2025 atau sekitar 23,4% dari total ekspor nasional.

Pemerintah menilai kebijakan ini diperlukan untuk memperkuat pengawasan ekspor, meningkatkan validitas data perdagangan, serta menekan praktik under-invoicing, transfer pricing, dan potensi kebocoran devisa hasil ekspor.

Melalui penerapan secara bertahap, pemerintah berharap kelancaran arus barang, kepastian usaha, dan kepercayaan mitra dagang Indonesia tetap terjaga di tengah upaya memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai memasuki fase implementasi bertahap dan memunculkan beragam respons di pasar. Di satu sisi, kebijakan ini dinilai berpotensi memperkuat tata kelola dan daya tawar ekspor komoditas nasional. Namun di sisi lain, investor mulai menakar dampaknya terhadap prospek laba, valuasi, dan ruang pertumbuhan emiten komoditas yang selama ini bergantung pada fleksibilitas pasar ekspor.

Kebijakan ekspor satu pintu secara bertahap akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dan menyasar tiga kelompok komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroalloy). Pemerintah menyiapkan masa transisi sebelum kebijakan berjalan penuh agar pelaku usaha memiliki ruang menyesuaikan proses bisnis dan administrasi ekspornya.

Pada tahap awal atau masa transisi yang berlangsung hingga 31 Desember 2026, kegiatan ekspor masih dapat dilakukan seperti biasa oleh masing-masing perusahaan. Dokumen ekspor, mulai dari pemberitahuan ekspor barang (PEB), dokumen kepabeanan, hingga dokumen transaksi tetap menggunakan identitas eksportir masing-masing.

Perbedaannya, pelaku usaha diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala kepada PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sementara pemerintah melakukan evaluasi efektivitas implementasi dalam tiga bulan pertama.

Memasuki tahap implementasi penuh mulai 1 Januari 2027, pola operasional ekspor akan berubah secara signifikan. DSI akan mengambil peran sebagai eksportir utama yang bertanggung jawab atas keseluruhan rantai proses ekspor, mulai dari transaksi dan kontrak, penyelesaian kepabeanan, pengangkutan, hingga penerimaan pembayaran.

Perubahan struktur ini membuat pasar mulai menghitung ulang dampaknya terhadap profitabilitas dan prospek pertumbuhan emiten yang selama ini menikmati fleksibilitas dalam mengelola kontrak dan penjualan ekspor.

Produk yang dikenakan kebijakan ekspor satu pintu ini adalah untuk batu bara meliputi antrasit, batu bara bahan bakar dan lignit. Kemudian untuk sawit, adalah CPO, minyak goreng, used cooking oil (UCO)/minyak jelantah, sampai POME oil. Sedangkan, untuk besi meliputi fero-nikel, fero-silikon-mangan, sampai fero-titanium.

Tim riset BRI Danareksa Sekuritas dalam risetnya yang terbit 25 Mei 2026 menakar sejumlah skenario dampak kebijakan ekspor satu pintu terhadap emiten komoditas. Dalam skenario dasar (base case), analis mengasumsikan struktur eksportir tunggal dengan kontrak back-to-back, di mana PT DSI akan mencocokkan kontrak pembelian dari produsen dengan kontrak penjualan ekspor. Dengan demikian, BUMN tidak perlu menanggung risiko persediaan maupun risiko fluktuasi harga pasar.

Dalam struktur ini emiten tetap menerima harga yang mengikuti pasar, PT DSI akan memperoleh pendapatan berupa fee, sementara dampak terhadap laba emiten komoditas relatif dapat dikelola.

"Namun, apabila pemerintah memilih skema cost-plus atau harga tetap/dibatasi dampaknya akan sangat besar. Dalam kondisi tersebut, perusahaan tambang pada dasarnya menjadi pemasok dengan margin yang diatur pemerintah, kehilangan potensi keuntungan dari kenaikan harga ekspor, tetapi tetap menanggung risiko operasional," tulis riset tersebut, dikutip Minggu (31/5/2026).

Menilik dampaknya di pasar saham, metode analisa sensitivitas DCF atau Discounted Cash Flow menemukan dampaknya akan berbeda dirasakan oleh tiap emiten, khususnya emiten batu bara. Untuk PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI), analis menyebut bahwa penerapan margin EBITDA sebesar 13–15% (sebagai proksi skema cost-plus) mengindikasikan potensi penurunan valuasi sekitar 28% dari level sebelum pengumuman.

"Untuk PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG), harga saham saat ini tampaknya sudah banyak mencerminkan asumsi margin tetap (fixed margin), sehingga potensi penurunan tambahan relatif lebih terbatas," ujarnya.

Sementara itu, tim riset Kiwoom Sekuritas dalam riset yang terbit 29 Mei 2026 mengatakan kebijakan ekspor satu pintu cukup logis jika melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Ekspor satu pintu dinilai akan mengurangi potensi under-invoicing dan meningkatkan transparansi ekspor. Dengan transparansi dan perbaikan tata kelola ekspor, ini akan meningkatkan bargaining power Indonesia terhadap komoditas strategis.

Di sisi lain, tantangan terbesarnya adalah implementasi kebijakan. Analis mencatat saat ini pasar sedang dalam kondisi yang cukup sensitif, outflow asing di pasar modal telah mencapai sekitar Rp54,5 triliun, sedangkan rupiah loyo di level terendah sepanjang sejarah.

"Dari sudut pandang pasar modal, keberhasilan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh kualitas implementasi, transparansi tata kelola, dan kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan investor," tulis sekuritas.

Sementara itu, Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menjabarkan pro dan kontra kebijakan ekspor satu pintu. Dari sisi peluang, koordinasi ekspor yang terpusat berpotensi memperkuat bargaining power di pasar global, mengurangi perang harga antar eksportir domestik, memperbaiki tata niaga, dan membuka akses pasar baru jika jaringan pemasaran terintegrasi berjalan efektif.

Dari sisi risiko, menurutnya pasar mungkin lebih fokus ke potensi penurunan harga jual rata-rata atau ASP akibat hilangnya fleksibilitas penjualan, tambahan layer biaya transaksi, risiko settlement jika transaksi tidak berbasis dolar AS penuh, dan berkurangnya agility emiten mengelola kontrak ekspor.

"Jadi, emiten dengan eksposur ekspor tinggi seperti BYAN, ITMG, ADRO, AADI, BUMI, INDY, dan HRUM, saya lihat sentimen awal cenderung negatif sampai detail implementasinya jelas," kata Wafi.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) buka suara terkait rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai Ekspor SDA atau PP Ekspor SDA. AALI menuturkan belum mengetahui ketentuan rinci dari PP tersebut.

Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan AALI Tingning Sukowignjo menjelaskan sepanjang pengetahuan perseroan, hingga saat ini AALI belum memperoleh salinan resmi dari PP ekspor SDA, sehingga AALI belum mengetahui ketentuan rinci yang diatur dalam kebijakan tersebut.

“Perseroan belum dapat memberikan tanggapan secara lebih rinci ataupun menyimpulkan secara komprehensif dampak penerapan kebijakan tersebut terhadap perseroan,” tutur Tingning.

Tingning juga menjelaskan dalam menjalankan kegiatan usahanya, AALI berkomitmen untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sambil terus memantau perkembangan kebijakan tersebut.

Sebelumnya sejumlah emiten CPO juga telah menyampaikan tanggapannya terkait PP Ekspor SDA tersebut. PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) dan PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk. (SMAR) menyampaikan akan terus memantau dampak PP yang akan terbit tersebut terhadap perseroan dan operasionalnya.

“Perseroan senantiasa memantau perkembangan rencana penerbitan PP Tata Kelola Ekspor SDA,” tulis manajemen DSNG.

DSNG juga mengungkapkan pihaknya hanya melakukan penjualan produk kelapa sawit ke pasar dalam negeri atau domestik, sehingga perseroan tidak melihat adanya dampak material secara langsung dari rencana kebijakan tersebut.

Sementara itu, SMAR menuturkan pihaknya berkomitmen untuk tetap mematuhi seluruh peraturan pemerintah dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk kebijakan terkait tata kelola ekspor SDA yang akan diterbitkan.

Melansir laman Sekretariat Kabinet RI, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor komoditas nasional.

Melalui kebijakan tersebut, Prabowo mengatakan, penjualan ekspor komoditas wajib dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal. Kebijakan tersebut akan dimulai dari tiga komoditas strategis, yakni minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferro alloys.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian, hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring terhadap ekspor komoditas sumber daya alam. Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk memberantas praktik kurang bayar atau under-invoicing, pemindahan harga atau transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor guna mengoptimalkan penerimaan negara.

“Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang operasional penuh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), industri sawit memasuki fase transisi menuju skema ekspor satu pintu. Hal ini seiring dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Melalui kebijakan tersebut, terdapat tiga ekspor komoditas strategis Indonesia seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy (paduan besi) yang nantinya akan tercatat dan diawasi melalui badan usaha yang dibentuk di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Tujuan Pendirian DSI

Awal mula pendirian DSI sebagai eksportir tunggal SDA diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Kala itu, Prabowo menyatakan pemerintah tengah menyiapkan skema pengawasan baru ekspor komoditas SDA melalui penunjukan badan usaha milik negara (BUMN) sebagai eksportir tunggal atau semacam badan ekspor nasional untuk sejumlah komoditas strategis.

Melalui beleid tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor komoditas SDA tertentu dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah. Adapun komoditas yang disinggung antara lain minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi.

Skema ini akan membuat seluruh hasil penjualan ekspor tercatat dan diawasi pemerintah, sementara hasil penjualan tetap diteruskan kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.

Prabowo menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan ekspor SDA sekaligus menekan praktik manipulasi perdagangan internasional yang selama ini merugikan negara. Menurutnya, berbagai bentuk fraud yang masih terjadi mencakup under invoicing, under counting, pemalsuan tonase dan kualitas barang ekspor, hingga praktik tambang, hutan, dan kebun ilegal.

“Kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah US$150 miliar satu tahun,” kata Prabowo.

Dia menilai salah satu akar persoalan ekonomi Indonesia selama ini adalah lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Karena itu, pemerintah ingin memastikan volume dan nilai ekspor komoditas strategis dapat terpantau secara lebih akurat.

“Kita tidak mau dibohongi lagi, kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual,” ujarnya.

Prabowo juga menyebut model pengawasan ekspor SDA serupa telah diterapkan di sejumlah negara kaya sumber daya alam seperti Arab Saudi, Qatar, Rusia, Aljazair, Kuwait, Malaysia, hingga Vietnam.

Terpisah, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Patria Sjahrir mengatakan pembentukan DSI merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki sistem perdagangan ekspor-impor komoditas SDA. DSI dibentuk sebagai anak usaha Danantara dan akan berstatus BUMN karena 1% sahamnya dimiliki BP BUMN.

Menurut Pandu, DSI akan menjalankan sejumlah fungsi utama, mulai dari memperkuat transparansi perdagangan hingga memastikan transaksi ekspor dilakukan sesuai harga pasar. Selain itu, DSI juga akan mendukung pengelolaan devisa hasil ekspor agar lebih optimal sekaligus melakukan konsolidasi data dan tata kelola perdagangan komoditas strategis guna meningkatkan efisiensi sektor.

Dia menegaskan pemerintah ingin memastikan pengelolaan sumber daya alam Indonesia dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat domestik.

“This is one platform, multiple benefit. Yang kita penginnya kalau the world is happy, Indonesia should be happier. Dan ini adalah sumber daya Indonesia untuk dunia yang membawa kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia,” ucapnya.

Skema Operasional

PT DSI akan beroperasi dalam kerangka BUMN dan mulai efektif pada 1 Juni 2026 dengan skema implementasi bertahap. Tahap pertama berlangsung 1 Juni—31 Agustus 2026 sebagai masa transisi pengalihan transaksi ekspor-impor dari perusahaan swasta ke BUMN, di mana seluruh kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri akan ditangani oleh BUMN.

Selanjutnya, pada 1 September—31 Desember 2026, eksportir yang telah siap dapat mulai mengalihkan seluruh kegiatan ekspor ke PT DSI. Pemerintah menargetkan seluruh ekspor tiga komoditas strategis tersebut wajib melalui PT DSI mulai 1 Januari 2027.

Putar Kredit

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Rohan Hafas menyampaikan seluruh proses perdagangan akan dilakukan dengan mekanisme yang mengikuti best practice internasional, sehingga dana hasil ekspor dapat kembali masuk sepenuhnya ke Indonesia.

Pembentukan DSI tidak hanya bertujuan memperbaiki tata kelola ekspor komoditas, melainkan juga memastikan dana hasil ekspor kembali berputar di dalam negeri. Rohan menuturkan bahwa selama ini dana hasil ekspor komoditas strategis diduga banyak diparkir di luar negeri sehingga tidak memberikan dampak optimal terhadap perekonomian domestik.

Dengan hadirnya PT DSI, hasil transaksi ekspor komoditas tidak lagi langsung mengalir ke luar negeri, melainkan ditempatkan di perbankan domestik, khususnya bank-bank Himbara.

Dana devisa itu kemudian akan disimpan dalam bentuk deposito, giro, maupun tabungan yang menjadi sumber likuiditas bagi perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif. Dengan meningkatnya likuiditas perbankan, kapasitas penyaluran kredit pun diharapkan semakin besar dan berdampak langsung pada pembiayaan sektor riil.

Penyaluran kredit tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kredit konsumer, hingga kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor panjang mencapai 20–30 tahun.

“Kalau ada likuiditas di Indonesia itu akan menjadi sumber modal mulai dari kredit UMKM kredit konsumer, kredit KPR kredit rumah, KPR yang 30 tahun, 20 tahun,” ujarnya.

Respons Dunia Usaha

Dalam catatan Bisnis, sejumlah pelaku usaha mulai merespons rencana PP Tata Kelola Ekspor SDA. Emiten CPO seperti PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) dan PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk. (SMAR) menyatakan masih akan memantau dampak kebijakan tersebut terhadap operasional.

“Perseroan senantiasa memantau perkembangan rencana penerbitan PP Tata Kelola Ekspor SDA,” tulis manajemen DSNG.

DSNG juga menyebut penjualan kelapa sawit perseroan hanya dilakukan ke pasar domestik sehingga tidak melihat dampak material langsung dari kebijakan tersebut. SMAR menegaskan komitmennya untuk mematuhi seluruh ketentuan pemerintah yang berlaku.

Sementara itu, PT Mahkota Group Tbk. (MGRO) menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat transparansi serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor SDA.

Dari sisi emiten sawit, PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk. (SMAR) menegaskan komitmennya untuk tetap mematuhi seluruh peraturan pemerintah dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk kebijakan terkait tata kelola ekspor SDA yang akan diterbitkan.

Adapun PT Daaz Bara Lestari Tbk. (DAAZ) menilai rencana PP tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap operasional maupun kinerja keuangan perseroan. Direktur DAAZ Muljanto menyebut potensi dampak material dinilai kecil karena kontribusi ekspor terhadap pendapatan perseroan relatif minimal.

“Sampai dengan saat ini, Perseroan belum melihat adanya dampak operasional yang signifikan, mengingat mekanisme teknis pelaksanaan regulasi tersebut masih belum ditetapkan secara definitif,” ujarnya.

DAAZ juga menyatakan transaksi ekspor yang dilakukan selama ini umumnya berbasis spot sehingga tidak terdampak langsung, namun perseroan tetap akan memantau dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan regulasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal mengevaluasi kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam (SDA) strategis lewat PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) selama 3 bulan pertama.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, skema ekspor tahap awal yang mencakup batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroalloy) berlaku mulai Senin (1/6/2026) besok.
Airlangga menuturkan, implementasi yang dimulai pada 1 Juni 2026 masih berupa masa transisi. Pada tahap ini, kegiatan ekspor tetap dapat dilakukan oleh masing-masing perusahaan seperti biasa, namun eksportir diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan ekspor kepada PT DSI.
"Selama periode transisi ini juga akan dilakukan evaluasi pada tiga bulan pertama, yang akan menjadi dasar implementasi tahap berikutnya," ucap Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/6/2026).
Dia pun mengatakan, pada tahap transisi ini pelaku usaha perlu melapor kegiatan ekspor kepada PT DSI.
Adapun pelaporan tersebut akan terintegrasi dengan sistem CEISA 4.0 yang disiapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan evaluasi selama tiga bulan pertama sebagai dasar untuk menentukan tahapan implementasi berikutnya.
"Implementasi penuh akan berlaku pada 1 Januari 2027. Dengan demikian, para pengusaha, pelaku ekspor, dan pihak terkait memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian," tutur Airlangga.
Dia menekankan bahwa kebijakan ekspor SDA lewat PT DSI merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.
Menurut Airlangga, kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor, sekaligus meningkatkan validitas data perdagangan luar negeri. Pemerintah juga ingin mencegah praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor yang selama ini dinilai berpotensi mengurangi penerimaan negara.
Dengan mekanisme baru itu, nilai ekspor yang tercatat diharapkan dapat mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya sehingga kewajiban eksportir kepada negara dapat dipenuhi secara optimal.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewamengatakan, masih menghitung soal potensi penerimaan negara dengan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang akan mengawal tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam.

Purbaya menyatakan bahwa dirinya masih belum bisa menemukan angka pasti soal dampak keuntungan negara atas pembentukan BUMN ekspor ini.

"Sudah dihitung tapi belum ketemu angkanya. Jadi kita masih hitung terus. Inikanmasih baru pertama ya," ujar Purbaya di Kantor Danantara, Minggu (31/5/2026).

Dia menambahkan, angka potensial penerimaan negara itu baru akan diketahui setelah PT DSI mulai beroperasi. Rencananya, ekspor satu pintu via Danantara itu mulai berlaku besok, Senin (1/6/2026).

Pada tahap awal kebijakan tersebut mencakup ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroalloy). Selama masa transisi, pelaksanaan kebijakan akan dievaluasi dalam tiga bulan pertama sebagai dasar penyusunan tahapan implementasi berikutnya.

"Yang jelas DSI ini kan akan dimonitor setiap tiga bulan dievaluasi. Jadi tiga bulan dari sekarang baru mungkin bisa keluar angka yang lebih jelas dampak dari DSI ini kepada penerimaan negara," pungkasnya.

Sekadar informasi, tiga komoditas ekspor batu bara, kelapa sawit, danferroalloymenjadi kontributor utama ekspor Indonesia dengan nilai mencapai US$66,13 miliar pada 2025 atau sekitar 23,4% dari total ekspor nasional.

Melalui pembentukan BUMN Ekspor PT DSI, maka diharapkan dapat memperkuat pengawasan ekspor, meningkatkan validitas data perdagangan, serta menekan praktikunder-invoicing,transfer pricing, dan potensi kebocoran devisa hasil ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan ekspor satu pintu secara bertahap akan dimulai pada Senin 1 Juni 2026. Komoditas yang dikenakan kebijakan ini adalah batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroaloy).

Pada tahap I (masa transisi) 1 Juni 2026—31 Desember 2026, eksportir masih diizinkan melakukan kegiatan ekspor seperti biasa. Dokumen ekspor seperti pemberitahuan ekspor barang (PEB), dokumen pelengkap pabean, serta dokumen transaksi tetap menggunakan nama perusahaan masing-masing.

Namun, yang membedakan adalah perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala kepada PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Pemerintah kemudian melakukan evaluasi dalam 3 bulan pertama implementasi.

Selanjutnya, pada tahap II (masa implementasi penuh) mulai 1 Januari 2027, DSI akan bertindak dan bertanggung jawab mutlak sebagai eksportir. Seluruh proses ekspor dari hulu ke hilir, dari transaksi, kontrak, penyelesaian kepabeanan, pengangkutan, hingga pembayaran akan dieksekusi terpusat oleh anak usaha Danantara tersebut.

Produk yang dikenakan kebijakan ekspor satu pintu ini adalah untuk batu bara meliputi antrasit, batu bara bahan bakar dan lignit. Kemudian untuk sawit, adalah CPO, minyak goreng, used cooking oil (UCO)/minyak jelantah, sampai POME oil. Sementara itu, untuk besi meliputi fero-nikel, fero-silikon-mangan, sampai fero-titanium.

Tim riset BRI Danareksa Sekuritas dalam risetnya yang terbit 25 Mei 2026 menakar sejumlah skenario dampak kebijakan ekspor satu pintu terhadap emiten komoditas. Dalam skenario dasar (base case), analis mengasumsikan struktur eksportir tunggal dengan kontrak back-to-back, di mana PT DSI akan mencocokkan kontrak pembelian dari produsen dengan kontrak penjualan ekspor. Dengan demikian, BUMN tidak perlu menanggung risiko persediaan maupun risiko fluktuasi harga pasar.

Dalam struktur ini emiten tetap menerima harga yang mengikuti pasar, PT DSI akan memperoleh pendapatan berupa fee, sementara dampak terhadap laba emiten komoditas relatif dapat dikelola.

“Namun, apabila pemerintah memilih skema cost-plus atau harga tetap/dibatasi dampaknya akan sangat besar. Dalam kondisi tersebut, perusahaan tambang pada dasarnya menjadi pemasok dengan margin yang diatur pemerintah, kehilangan potensi keuntungan dari kenaikan harga ekspor, tetapi tetap menanggung risiko operasional,” tulis riset tersebut, dikutip Minggu (31/5/2026).

Menilik dampaknya di pasar saham, metode analisa sensitivitas DCF atau Discounted Cash Flow menemukan dampaknya akan berbeda dirasakan oleh tiap emiten, khususnya emiten batu bara.

Untuk PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI), misalnya, analis menyebut bahwa penerapan margin EBITDA sebesar 13–15% (sebagai proksi skema cost-plus) mengindikasikan potensi penurunan valuasi sekitar 28% dari level sebelum pengumuman.

“Untuk PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG), harga saham saat ini tampaknya sudah banyak mencerminkan asumsi margin tetap (fixed margin), sehingga potensi penurunan tambahan relatif lebih terbatas,” ujarnya.

Sementara itu, tim riset Kiwoom Sekuritas dalam riset yang terbit 29 Mei 2026 mengatakan bahwa kebijakan ekspor satu pintu cukup logis jika melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Ekspor satu pintu dinilai akan mengurangi potensi under-invoicing dan meningkatkan transparansi ekspor. Dengan transparansi dan perbaikan tata kelola ekspor, ini akan meningkatkan bargaining power Indonesia terhadap komoditas strategis.

Di sisi lain, tantangan terbesarnya adalah implementasi kebijakan. Analis mencatat saat ini pasar sedang dalam kondisi yang cukup sensitif, outlflow asing di pasar modal telah mencapai sekitar Rp54,5 triliun, sedangkan rupiah loyo di level terendah sepanjang sejarah.

“Dari sudut pandang pasar modal, keberhasilan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh kualitas implementasi, transparansi tata kelola, dan kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan investor,” tulis sekuritas.

Setali tiga uang, Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menjabarkan pro dan kontra kebijakan ekspor satu pintu. Dari sisi peluang, koordinasi ekspor yang terpusat berpotensi memperkuat bargaining power di pasar global, mengurangi perang harga antar eksportir domestik, memperbaiki tata niaga, dan membuka akses pasar baru jika jaringan pemasaran terintegrasi berjalan efektif.

Dari sisi risiko, menurutnya pasar mungkin lebih fokus ke potensi penurunan harga jual rata-rata atau ASP akibat hilangnya fleksibilitas penjualan, tambahan layer biaya transaksi, risiko settlement jika transaksi tidak berbasis dolar AS penuh, dan berkurangnya agility emiten mengelola kontrak ekspor.

“Jadi, emiten dengan eksposur ekspor tinggi seperti BYAN, ITMG, ADRO, AADI, BUMI, INDY, dan HRUM, saya lihat sentimen awal cenderung negatif sampai detail implementasinya jelas,” kata Wafi.

---

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberi waktu hingga awal 2027 bagi eksportir untuk menyesuaikan diri dengan kebijakaneksporsatu pintu yang mulai berlaku secara bertahap pada 1 Juni 2026. Selama masa transisi, pelaksanaan kebijakan akan dievaluasi dalam tiga bulan pertama sebagai dasar penyusunan tahapan implementasi berikutnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartartomengatakan evaluasi pada masa awal penerapan diperlukan untuk memastikan mekanisme baru tersebut dapat berjalan efektif tanpa mengganggu aktivitas ekspor maupun kepastian usaha.

Menurutnya, hasil evaluasi tersebut akan menjadi landasan bagi pemerintah dalam menentukan langkah lanjutan menuju implementasi penuh kebijakan ekspor satu pintu yang ditargetkan berlaku paling lambat pada 1 Januari 2027.

"Evaluasi dalam tiga bulan pertama akan menjadi dasar bagi implementasi tahap berikutnya," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Sabtu (31/5/2026).

Pada tahap awal, kebijakan tersebut akan diterapkan pada tiga komoditas sumber daya alam strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy atau paduan besi. Ketiga komoditas tersebut merupakan kontributor utama ekspor Indonesia dengan nilai mencapai US$66,13 miliar pada 2025 atau sekitar 23,4% dari total ekspor nasional.

Melalui kebijakan baru itu, pemerintah menunjuk PTDanantara Sumber Daya Indonesia(DSI) sebagai BUMN ekspor yang akan mengoordinasikan mekanisme ekspor satu pintu. Langkah tersebut ditempuh untuk memperkuat pengawasan ekspor, meningkatkan validitas data perdagangan, serta menekan praktikunder-invoicing,transfer pricing, dan potensi kebocoran devisa hasil ekspor.

Meski demikian, Airlangga menegaskan kegiatan ekspor selama masa transisi tetap berjalan seperti biasa. Perusahaan eksportir masih dapat menjalankan kontrak dan aktivitas perdagangan yang telah berlangsung, namun diwajibkan melaporkan kegiatan ekspornya kepada PT DSI.

Pelaporan tersebut akan dilakukan melalui sistem CEISA 4.0 yang disiapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemerintah juga memastikan proses transisi akan dilakukan secara bertahap agar pelaku usaha memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan sistem administrasi dan proses bisnis mereka.

"Dengan demikian para pengusaha, eksportir, dan pihak-pihak yang terkait memiliki waktu cukup untuk melakukan penyesuaian," kata Airlangga.

Pemerintah berharap pendekatan bertahap tersebut dapat menjaga kelancaran arus barang, kepastian usaha, serta kepercayaan mitra dagang Indonesia di tengah upaya memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan akan mulai menerapkan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam (SDA) strategis secara bertahap mulai besok, Senin (1/6/2026). Tahap awal kebijakan tersebut mencakup ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroalloy).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.

Melalui kebijakan baru ini, ekspor tiga komoditas tersebut akan dilakukan melalui satu pintu yang dikoordinasikan oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), badan usaha milik negara yang ditugaskan sebagai BUMN ekspor.

“Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan tiga komoditas strategis yang juga merupakan tiga ekspor terbesar kita, yaitu batu bara, kelapa sawit, danferroalloy,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Minggu (31/5/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor, sekaligus meningkatkan validitas data perdagangan luar negeri. Pemerintah juga ingin mencegah praktikunder-invoicing,transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor yang selama ini dinilai berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Dengan mekanisme baru itu, nilai ekspor yang tercatat diharapkan dapat mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya sehingga kewajiban eksportir kepada negara dapat dipenuhi secara optimal.

Airlangga menjelaskan implementasi yang dimulai pada 1 Juni 2026 masih berupa masa transisi. Pada tahap ini, kegiatan ekspor tetap dapat dilakukan oleh masing-masing perusahaan seperti biasa, namun eksportir diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan ekspor kepada PT DSI.

Pelaporan tersebut akan terintegrasi dengan sistem CEISA 4.0 yang disiapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi selama tiga bulan pertama sebagai dasar untuk menentukan tahapan implementasi berikutnya.

“Implementasi secara penuh berlaku paling lambat 1 Januari 2027. Dengan demikian para pelaku usaha dan eksportir memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian,” ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah merombak tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis, dengan memusatkan jalur ekspor menjadi satu pintu lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ekspor.

Berdasarkan pengumuman resmi dalam Harian Bisnis Indonesia edisi Sabtu (25/4/2026), kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei lalu.

“Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktik kurang bayar [underinvoicing], praktik pemindahan harga [transfer pricing], dan pelarian devisa hasil ekspor,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Pada tahap awal implementasi, pemerintah menetapkan tiga komoditas utama yang wajib tunduk pada aturan baru ini yaitu batu bara, kelapa sawit beserta produk turunannya, dan paduan besi (ferro-alloy). Adapun penetapan komoditas strategis lainnya ke depan akan ditentukan melalui rapat koordinasi di bawah Kemenko Perekonomian dan Kemenko Pangan.

Untuk meminimalisasi disrupsi pada rantai pasok dan dunia usaha, pemerintah menerapkan kebijakan ini secara bertahap yang dibagi ke dalam dua fase utama.

Tahap I (Masa Transisi): 1 Juni - 31 Desember 2026

Pada fase ini, perusahaan atau eksportir eksisting masih diizinkan melakukan kegiatan ekspor seperti biasa. Dokumen Ekspor seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Dokumen Pelengkap Pabean, hingga Dokumen Transaksi tetap menggunakan nama perusahaan masing-masing.

Selain itu, akses ke sistem layanan ekspor (Sistem CEISA) dan pelaporan Devisa Hasil Ekspor SDA (Sistem SIMODIS) juga tetap dilakukan oleh perusahaan.

Kendati demikian, perusahaan kini diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada DSI selaku BUMN Ekspor. Pemerintah akan melakukan evaluasi dalam 3 bulan pertama implementasi.

Hasil evaluasi tersebut akan menjadi landasan untuk penerapan skema "Perusahaan QQ BUMN Ekspor" di tahapan transisi berikutnya, yang mana pengajuan dokumen dan pembayaran ekspor akan menggunakan format gabungan atas nama perusahaan dan DSI.

Tahap II (Masa Implementasi Penuh): Mulai 1 Januari 2027

Memasuki tahun 2027, ekspor komoditas SDA strategis tidak lagi dapat dilakukan secara mandiri oleh swasta, melainkan hanya dapat dilakukan oleh PT DSI.

Pada fase implementasi penuh ini, DSI akan bertindak dan bertanggung jawab mutlak selaku eksportir. Seluruh proses ekspor hulu ke hilir—mulai dari transaksi, kontrak, penyelesaian kepabeanan (customs-clearance), pengangkutan, hingga pembayaran—akan dieksekusi secara terpusat oleh DSI.

Dokumen PEB di portal CEISA 4.0 hingga pelaporan DHE SDA di SIMODIS akan bergeser menggunakan nama BUMN Ekspor sepenuhnya. Adapun rincian jenis barang atau Harmonized System (HS) Code yang diatur dalam tata kelola ini akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan.

Sementara itu, aspek pengawasan barang lartas (larangan dan pembatasan) hingga aspek perpajakan seperti bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) akan diatur spesifik lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Berdasarkan cakupan awal, pengetatan ekspor ini akan mencakup sejumlah komoditas. Pada sektor batu bara, cakupan mencakup antrasit, batu bara bahan bakar, hingga lignit.

Pada sektor sawit, komoditas yang diatur membentang dari CPO, minyak goreng, Used Cooking Oil (UCO)/minyak jelantah, hingga residu seperti POME Oil. Sementara untuk paduan besi mencakup komoditas hilirisasi seperti fero-nikel, fero-silikon-mangan, hingga fero-titanium.

Bagi pelaku usaha yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai masa transisi ini, pemerintah telah membuka saluran komunikasi terpadu melalui helpdesk Danantara Indonesia (dsi@danantaraindonesia.com), BP BUMN (ppid@bumn.go.id), Kemendag (ditjen.daglu@kemendag.go.id), dan Kemenkeu (WA-081310004134, Telp-134).