TEL AVIV - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tampil di stasiun televisi Channel 14 untuk membela rekam jejaknya menjelang pemilihan umum akhir tahun ini. Ia ditanya tentang dua isu yang menurut The Jerusalem Post merupakan "inti dari sayap kanan koalisinya” yakni pengusiran 2 juta warga Palestina di Gaza dan pendirian permukiman ilegal di Jalur Gaza.

Pada pertanyaan pertama, Netanyahu mengatakan "emigrasi sukarela" tetap menjadi agenda. Pada pertanyaan kedua, ia berkata, "Pertanyaannya adalah apakah Anda lebih suka bertindak atau berbicara. Dan ya, saya lebih suka tidak membahasnya."

Para kritikus sebelumnya menggambarkan "emigrasi sukarela" sebagai eufemisme untuk pembersihan etnis di Gaza yang dilanda perang, yang telah menjadi tidak layak huni setelah genosida Israel.

Pernyataan Netanyahu muncul beberapa hari setelah ia mengatakan "tidak ada ruang untuk dua negara" antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania.

Sementara itu, delegasi Hamas telah mengadakan pembicaraan dengan kepala intelijen Mesir dan Turki di Kairo untuk memajukan perjanjian gencatan senjata yang dimediasi AS dengan Israel.

Kesepakatan tersebut, yang disetujui Oktober lalu, menyebabkan pembebasan tawanan Israel dan tahanan Palestina, serta seruan untuk penarikan Israel dari Jalur Gaza yang dilanda perang. Hampir 10 bulan kemudian, banyak hambatan masih tetap ada.

Tawanan terakhir yang ditahan di Gaza dibebaskan sebagai imbalan atas pembebasan ratusan warga Palestina, tetapi Israel terus membatasi ketentuan fase pertama, termasuk masuknya bantuan kemanusiaan dan evakuasi medis ribuan orang sakit dan terluka.

Israel terus melakukan serangan hampir setiap hari di Gaza, menewaskan lebih dari 1.000 warga Palestina sejak gencatan senjata diumumkan, dan memperluas kendalinya hingga lebih dari 70% wilayah tersebut.

Kondisi kemanusiaan di Gaza tetap mengerikan, dengan sebagian besar dari dua juta penduduknya tinggal di kamp-kamp tenda yang padat dan kumuh yang dipenuhi tikus dan dengan akses terbatas ke layanan kesehatan.

Hamas menolak melucuti senjata, dengan alasan pelanggaran Israel dan memperingatkan melucuti senjata dari rakyat yang diduduki akan membuat mereka menjadi "korban yang mudah untuk dieliminasi".

Satu komite teknokrat untuk mengatur Gaza, yang dipimpin oleh mantan menteri Otoritas Palestina Ali Shaath, dibentuk pada bulan Januari, tetapi komite tersebut masih belum dapat memasuki Jalur Gaza.

Pasukan Stabilisasi Internasional multinasional sedang bersiap untuk dikerahkan antara wilayah yang dikuasai Israel dan Palestina di Gaza dan mengatakan kendaraan taktis pertamanya telah tiba di pangkalan mereka di luar Jalur Gaza.

JAKARTA - Badan Siber Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) mengkritik proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber yang dinilai tidak mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi publik. Sebagai regulasi strategis yang akan menjadi fondasi tata kelola keamanan siber nasional, Badan Siber PP GP Ansor menilai pembahasan RUU seharusnya dilakukan secara terbuka agar memperoleh masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Kepala Badan Siber PP GP Ansor Ahmad Luthfi mengatakan keamanan siber bukan lagi isu yang hanya menyangkut pertahanan negara, tetapi telah menjadi persoalan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Karena itu, regulasi yang mengatur ruang siber nasional harus disusun secara akuntabel dan melibatkan publik.

"RUU Keamanan dan Ketahanan Siber akan menjadi fondasi hukum bagi ekosistem digital Indonesia dalam jangka panjang. Tidak semestinya regulasi yang berdampak luas terhadap hak-hak digital masyarakat dibahas secara tertutup. Transparansi merupakan syarat utama untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas, legitimate, dan mampu menjawab tantangan keamanan siber nasional," ujar Ahmad Luthfi, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, ketertutupan pembahasan justru berpotensi mengurangi kualitas substansi RUU karena tidak memberikan ruang yang memadai bagi akademisi, praktisi keamanan siber, pelaku industri digital, organisasi masyarakat sipil, komunitas teknologi, maupun asosiasi profesi untuk memberikan masukan secara bermakna. Badan Siber PP GP Ansor menilai bahwa Indonesia telah memasuki fase baru ancaman siber.

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat dihadapkan pada berbagai kasus kebocoran data pribadi, serangan ransomware terhadap layanan publik dan sektor keuangan, penipuan digital, phishing, pencurian identitas, pengambilalihan akun, hingga penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) melalui deepfake dan voice cloning.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi regulasi tidak cukup hanya berfokus pada keamanan negara (state security), tetapi juga harus menempatkan perlindungan masyarakat (human security) sebagai prioritas utama.

Selain aspek transparansi, Badan Siber PP GP Ansor menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap substansi RUU Keamanan dan Ketahanan Siber.

Pertama, RUU harus memperkuat tata kelola keamanan siber nasional. Berbagai insiden yang pernah terjadi menunjukkan bahwa tantangan utama Indonesia bukan hanya kurangnya regulasi, melainkan lemahnya tata kelola, koordinasi antarinstansi, serta implementasi standar keamanan siber.

Kedua, RUU perlu mengatur standar keamanan rantai pasok digital (supply chain security). Pengalaman internasional menunjukkan bahwa banyak serangan siber justru memanfaatkan kelemahan vendor atau penyedia layanan sebagai pintu masuk untuk menyerang institusi yang lebih besar. Indonesia memerlukan standar keamanan yang berlaku bagi seluruh ekosistem digital, termasuk pihak ketiga yang mengelola sistem kritis.

Ketiga, Badan Siber PP GP Ansor mendorong adanya kewajiban pelaporan insiden siber (mandatory incident reporting) dengan batas waktu yang jelas. Masyarakat memiliki hak untuk segera mengetahui apabila terjadi kebocoran data atau gangguan sistem yang berdampak terhadap kepentingan publik. Mekanisme pelaporan yang cepat juga akan mempercepat proses mitigasi dan pemulihan.

Keempat, RUU perlu memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban kejahatan siber. Hingga saat ini, korban kebocoran data maupun pencurian identitas digital seringkali harus berpindah-pindah antarinstansi tanpa adanya mekanisme pemulihan yang terpadu. Regulasi seharusnya menjamin hak korban untuk memperoleh perlindungan, pemulihan identitas digital, serta pendampingan hukum dan teknis.

Kelima, Indonesia membutuhkan standar keamanan siber nasional yang berbasis tingkat risiko (risk-based cybersecurity framework). Kewajiban keamanan tidak dapat disamaratakan antara pelaku UMKM, perusahaan teknologi, lembaga keuangan, rumah sakit, penyelenggara sistem elektronik, maupun infrastruktur informasi vital. Regulasi harus proporsional sesuai tingkat risiko masing-masing sektor.

Keenam, literasi keamanan siber harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi nasional. Sebagian besar serangan siber yang menimpa masyarakat masih memanfaatkan kelemahan manusia melalui social engineering, phishing, penipuan daring, maupun penyalahgunaan OTP. Oleh karena itu, edukasi publik harus menjadi mandat yang jelas dalam kebijakan nasional keamanan siber.

Ketujuh, RUU harus mampu mengantisipasi perkembangan teknologi masa depan, khususnya ancaman yang muncul akibat pemanfaatan kecerdasan buatan seperti deepfake, voice cloning, synthetic identity, serangan berbasis AI, hingga berbagai bentuk manipulasi digital yang berpotensi mengganggu keamanan nasional maupun stabilitas sosial.

Badan Siber PP GP Ansor juga mendorong agar penyusunan RUU mengadopsi praktik-praktik terbaik dari berbagai negara. Singapura telah membangun sistem perlindungan infrastruktur informasi kritis yang disertai kewajiban pelaporan insiden.

Uni Eropa melalui NIS2 memperkuat tata kelola keamanan siber, keamanan rantai pasok digital, serta akuntabilitas pimpinan organisasi. Australia memperkuat ketahanan siber nasional melalui kewajiban pelaporan dan perlindungan infrastruktur penting, sementara Amerika Serikat mengembangkan model kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta dalam menghadapi ancaman siber.

Atas dasar itu, Badan Siber PP GP Ansor mendesak DPR RI dan pemerintah untuk membuka akses publik terhadap draf RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, menyelenggarakan konsultasi publik yang bermakna dengan melibatkan akademisi, komunitas keamanan siber, pelaku industri, organisasi masyarakat sipil, dan asosiasi profesi. Kemudian, memastikan RUU yang disahkan nantinya benar-benar menjadi instrumen perlindungan masyarakat sekaligus fondasi ketahanan siber nasional di era digital.

TEL AVIV - Para pemimpin oposisi Israel pada hari Selasa (30/6/2026) menuduh pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu “benar-benar bungkam” setelah pernyataan provokatif yang dibuat selama protes ultra-Ortodoks (Haredi). Selama unjuk rasa, demonstran Haredi menyebut, “Tentara mengajarkan dosa-dosa terberat” dan “Israel najis.”

Kritik ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan atas wajib militer Yahudi Haredi ke dalam militer Israel. Saat ini militer Israel menghadapi kekurangan tenaga kerja saat berperang di berbagai front selama lebih dari 1.000 hari.

Ratusan demonstran Haredi berkumpul pada Senin malam di Bnei Brak untuk berdemonstrasi menentang penahanan pria Yahudi ultra-Ortodoks yang menolak wajib militer.

Selama demonstrasi, Rabbi Aryeh Yezdi mengkritik Kepala Staf Israel Eyal Zamir dan mendesak mahasiswa seminari agama Yahudi untuk tidak mematuhi perintah wajib militer.

Menurut harian Israel Yedioth Ahronoth, Yezdi mengatakan kepada para demonstran, “Tentara mengajarkan orang untuk melakukan dosa-dosa terberat di negara yang najis ini. Seluruh tentara ini ada untuk menodai nama Tuhan.”

Ia juga melontarkan hinaan kepada Zamir, dengan mengatakan, “Semoga nama kepala staf terkutuk itu dihapus dari ingatan… Jangan jatuh ke dalam perangkap ini. Jangan bergabung dengan tentara.”

Mantan Kepala Rabbi Sephardi Yitzhak Yosef mengatakan pertemuan itu diselenggarakan “untuk memprotes para hakim dan semua otoritas yang menindas.”

“Ketika seorang siswa yeshiva dipenjara dengan cara yang memalukan seperti itu, itu adalah penghinaan terhadap kehormatan Taurat. Itulah mengapa kita berkumpul,” tegas dia kepada kerumunan demonstran.

Rabbi Shabtai Levy berpendapat, “Alasan kita belum mengalahkan Hamas dan Hizbullah adalah karena Taurat tidak dihormati.”

WASHINGTON - Seorang pejabat senior dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengadakan pertemuan dalam beberapa bulan terakhir dengan pejabat senior Hamas, Khalil al-Hayya. Pertemuan itu sebagai bagian dari pembicaraan tentang usulan pelucutan senjata Gaza, menurut laporan media Israel yang diterbitkan pada hari Senin (29/6/2026).

Laporan tersebut muncul bersamaan dengan laporan lain yang mengatakan Washington telah menyampaikan dokumen tuntutan kepada Israel mengenai pengaturan untuk Jalur Gaza.

Dokumen tersebut mencakup langkah-langkah terkait infrastruktur, pemerintahan, penyeberangan perbatasan, dan rekonstruksi, di tengah tekanan AS untuk mencegah dimulainya kembali perang.

Menurut penyiar publik Israel Kan 11, pejabat AS tersebut adalah Aryeh Lightstone, seorang penasihat utusan AS Steve Witkoff dan anggota Dewan Perdamaian Trump.

Penyiar tersebut mengatakan pertemuan tersebut berlangsung selama diskusi tentang apa yang digambarkan Washington dan Tel Aviv sebagai proses untuk membongkar kemampuan militer Hamas, menambahkan bahwa Israel mengetahui kontak tersebut.

Laporan tersebut juga menyebutkan Witkoff sebelumnya telah bertemu langsung dengan al-Hayya selama negosiasi yang bertujuan mengakhiri perang dan mengamankan pembebasan semua sandera Israel.

Menurut sumber yang terinformasi yang dikutip stasiun televisi tersebut, pertemuan Lightstone merupakan bagian dari jalur yang dipimpin Nikolay Mladenov, perwakilan tinggi Gaza untuk Dewan Perdamaian, mengenai pengaturan yang diusulkan dalam rencana Trump.

Sumber-sumber Israel yang dikutip Kan 11 mengatakan Hamas telah mengambil posisi yang lebih keras dalam negosiasi saat ini dan diskusi tersebut "sebagian besar telah mundur".

Mereka mengatakan pembicaraan sekarang difokuskan pada penentuan apa yang termasuk senjata berat dan ringan sebagai bagian dari upaya melucuti senjata Gaza.

JALUR GAZA - Badan-badan keamanan di Jalur Gaza, bekerja sama dengan pasukan Radaa yang berafiliasi dengan Keamanan Perlawanan, menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dalam jumlah besar. Penyelundupan itu melalui rute yang diduga terkait geng-geng yang berkolaborasi dengan pendudukan Israel.

Dalam pernyataan yang diterima Quds Press pada hari Senin, pasukan tersebut mengatakan narkoba telah disita dan mereka yang diduga terlibat telah ditahan sambil menunggu tindakan hukum.

Pernyataan tersebut mengatakan upaya penyelundupan yang diduga tersebut merupakan bagian dari apa yang digambarkan sebagai upaya Israel menggunakan kolaborator dan jaringan lain untuk merusak keamanan masyarakat Palestina dengan membawa narkoba ke Jalur Gaza.

Pasukan tersebut menambahkan badan-badan keamanan akan terus mengejar siapa pun yang berupaya merusak keamanan rakyat Palestina atau melayani agenda-agenda yang bermusuhan.

Mereka menekankan bahwa melindungi front internal tetap menjadi tanggung jawab yang berkelanjutan dan semua yang terlibat akan terus dilacak dan dituntut terlepas dari keadaan apa pun.

TEL AVIV - Menteri Inovasi, Sains, dan Teknologi Israel, Gila Gamliel, mengatakan pada hari Senin (29/6/2026) bahwa ia telah mengajukan rencana pemerintah untuk "relokasi" warga Palestina dari Jalur Gaza. Rencana itu akan didukung badan intelijen luar negeri Israel, Mossad.

Dalam wawancara dengan Channel 7 Israel, Gamliel, anggota kabinet keamanan Israel, mengatakan ia telah menyiapkan "inisiatif politik" berjudul "migrasi sukarela dari Jalur Gaza" dan mempresentasikannya kepada pemerintah.

"Saya menyiapkan rencana ini dan mempresentasikannya kepada kabinet. Rencana ini hampir siap untuk diimplementasikan, dan Mossad sekarang telah bergabung dalam proses untuk mengelola upaya ini dengan sebaik mungkin," katanya.

Gamliel mengatakan proposal tersebut merupakan bagian dari strategi yang lebih luas dan berjanji memperluas operasi militer Israel di Gaza.

“Saat ini kami menguasai lebih dari 60 persen wilayah Gaza secara militer, dan kami akan terus maju hingga mencapai tujuan perang, yaitu memastikan Hamas tidak lagi dapat mengendalikan Jalur Gaza, baik secara militer maupun politik,” katanya.

Ia menambahkan, “Di masa depan, Gaza dapat menjadi peluang yang baik untuk permukiman, setelah migrasi sukarela terjadi.”

Menteri tersebut tidak menyebutkan negara mana yang akan menjadi tujuan pemindahan warga Palestina dan tidak memberikan rincian tentang dugaan peran Mossad dalam melaksanakan rencana tersebut.

Seruan untuk relokasi warga Palestina dan pendirian permukiman Israel di Gaza bertentangan dengan usulan internasional sebelumnya, termasuk rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang di wilayah tersebut.

Beberapa menteri Israel, termasuk Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir, telah berulang kali menyerukan relokasi warga Palestina dari Gaza meskipun ada kritik internasional yang luas terhadap usulan tersebut.

JAKARTA - Sidang perdana praperadilan yang diajukan tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yakni, Roy Suryo digelar hari ini. Dalam gugatan ini, Roy Suryo keberatan atas penggeledahan yang dilakukan tim penyidik kepolisian.

Adapun, gugatan ini diajukan kubu Roy Suryo ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Jadwal sidang ini sebagaimana termuat dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan.

"Senin, 29 Juni 2026 pembacaan permohonan. Sidang rencananya digelar pada pukul 09.00 WIB di ruang sidang 02," tulis SIPP PN Jakarta Selatan yang dilihat Senin (29/6/2026).

Diketahui, gugatan ini diajukan Roy pada Senin (22/6) dengan nomor registrasi perkara 99/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Tergugat I dalam praperadilan ini ialah Pemerintah RI cq Kapolda Metro Jaya cq Dirreskrimum Polda Metro Jaya cq Kasubdit Kamneg cq Tim Penyidik, dan tergugat II ialah Pemerintah RI cq Jaksa Agung cq Jampidum pada Kejagung RI cq Kajati DKI Jakarta.

Sebagai informasi, Roy Suryo dan Dokter Tifa ditangkap pada Jumat, 26 Juni 2026. Keduanya sempat menjalani perawatan di RS Polri hingga Senin kemaren dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan.

Lihat video: JELANG PRAPERADILAN: Oegroseno Soroti Prosedur Penangkapan Roy Suryo



Kini, penahanan keduanya ditangguhkan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan mengungkapkan sejumlah alasan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.

“Bahwa berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan,” kata Kajari Jakarta Selatan Marcelo Bellah, Senin 22 Juni 2026.

JAKARTA - Kasus dugaan pemerasan pengusaha muda berinisial VL oleh pelaku dengan inisial BPT yang ditangani Polres Jakarta Pusat telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat. Saat ini, kasus tersebut tinggal menunggu persidangan.

Terkait kasus tersebut, kuasa hukum Bangun Paulus Tudungta (BPT) yakni Iskandar Halim Munthe memprotes penghentian penyelidikan laporan dugaan pencurian yang ditangani Polres Metro Jakarta Pusat. Iskandar menilai keputusan menghentikan perkara dilakukan terlalu dini karena pihak yang diduga terlibat berinisial VL, belum pernah diperiksa oleh penyidik sehingga kesimpulan bahwa perkara tersebut bukan tindak pidana dinilai belum memiliki dasar penyelidikan yang memadai.

Iskandar mengatakan penghentian penyelidikan mengabaikan sejumlah bukti awal yang telah disampaikan pelapor, mulai dari mutasi rekening, rekaman kamera pengawas (CCTV), hingga dugaan identitas pelaku. Menurut Iskandar, seluruh bukti tersebut seharusnya diuji melalui pemeriksaan terhadap terlapor maupun saksi-saksi terkait sebelum penyidik mengambil kesimpulan.

"Penyelidikan dihentikan sebelum pihak yang diduga melakukan pencurian diperiksa. Padahal terdapat bukti transaksi dan rekaman CCTV yang seharusnya diuji melalui pemeriksaan para saksi dan terlapor. Kesimpulan bahwa perkara ini bukan tindak pidana menjadi prematur apabila penyelidikan belum dilakukan secara menyeluruh," katanya, Minggu (28/6/2026).

Iskandar menuturkan, perkara tersebut bermula pada 17 Februari 2026 ketika Bangun Paulus Tudungta menemukan transaksi mencurigakan di rekening bank miliknya. Berdasarkan data mutasi rekening, dalam kurun waktu pukul 05.23 hingga 05.40 WIB terjadi serangkaian transfer dan penarikan tunai yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp19,25 juta.

Setelah menelusuri lokasi mesin ATM tempat transaksi berlangsung, Bangun mendatangi minimarket yang menjadi lokasi kejadian dan melihat rekaman CCTV. Menurut kuasa hukum, rekaman tersebut memperlihatkan seseorang yang diduga berinisial VL sedang bertransaksi di mesin ATM pada waktu yang bertepatan dengan seluruh transaksi yang tercatat pada rekening korban.

Meski demikian, laporan polisi Nomor LP/B/536/II/2026/SPKT/Polres Metro Jakarta Pusat/Polda Metro Jaya dihentikan melalui Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP2 Lidik) tertanggal 20 April 2026 dengan alasan peristiwa tersebut dinilai bukan merupakan tindak pidana.

Iskandar mempertanyakan dasar penghentian penyelidikan tersebut. Menurut Iskandar, penyidik belum pernah meminta keterangan kepada VL, belum memeriksa pihak bank terkait transaksi, maupun meminta keterangan dari pihak minimarket yang menguasai rekaman CCTV. Iskandar menilai langkah penyelidikan yang belum tuntas tidak seharusnya berujung pada penghentian perkara. Semua alat bukti yang tersedia semestinya diuji melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional.

Lihat video: KPK Ungkap Silmy Karim Cs Dapat Jatah Rp100 Juta dari Pemerasan WNA



"Pemeriksaan terhadap pihak yang diduga terlibat dan saksi-saksi merupakan bagian penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana. Karena itu, penghentian penyelidikan sebelum tahapan tersebut dilakukan berpotensi menghilangkan kesempatan mengungkap fakta secara utuh," ujarnya.

Atas penghentian penyelidikan tersebut, tim kuasa hukumnya telah mengajukan pengaduan kepada Kapolri, pengawas internal Polri, KPK, dan 14 instansi lainnya agar penyelidikan dibuka kembali, dan dilakukan pemeriksaan terhadap VL beserta seluruh saksi yang relevan.

"Langkah itu ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum bagi korban sekaligus memastikan dugaan pencurian diperiksa secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Iskandar menambahkan penyelidik Polri dalam menjalankan tugas tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.

JAKARTA - Upaya menjaga keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus ditempuh BPJS Kesehatan, salah satunya dengan memperkuat langkah strategis bersama Kejaksaan Agung. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kolaborasi dengan Kejaksaan Agung diharapkan dapat memperlancar penegakan hukum sekaligus meningkatkan kepatuhan segenap pihak dalam mendukung implementasi Program JKN.

“Guna menjaga keberlanjutan Program JKN, kami telah melakukan beragam upaya peningkatan kolektibilitas iuran JKN. Di sisi lain, kami juga mengharap dukungan Kejaksaan Agung RI, khususnya dalam memperkuat ekosistem pencegahan kecurangan, penegakan hukum penanganan kecurangan, maupun pendampingan hukum dalam pengelolaan Program JKN,” kata Pujo usai bertemu dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada Jumat (26/6/2026).

Pujo menjelaskan, BPJS Kesehatan telah membangun sistem anti kecurangan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian Kesehatan RI, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Otoritas Jasa keuangan (OJK), Kepolisian, Kejaksaan, pemerintah daerah, dan lembaga strategis lainnya.

“Tata kelola yang baik menjadi fondasi kami dalam menjalankan Program JKN. Kami selalu berupaya mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam mengelola DJS, sebagaimana ketentuan yang diatur regulasi. Setiap tahun kami juga diaudit oleh banyak pihak, mulai auditor internal, auditor independen, hingga auditor pemerintah, untuk memastikan pengelolaan DJS berjalan sesuai koridor regulasi,” katanya.

Selain membangun ekosistem anti kecurangan melalui kolaborasi lintas instansi, BPJS Kesehatan menerbitkan kebijakan tentang tata kelola pencegahan dan pendeteksian kecurangan, penguatan kompetensi SDM, serta penguatan sistem informasi. Edukasi budaya pencegahan kecurangan juga terus digencarkan kepada pegawai BPJS Kesehatan, peserta, fasilitas kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga mengembangkan whistleblowing system sebagai ruang aman bagi masyarakat dan tenaga kesehatan untuk melaporkan indikasi pelanggaran. “Terima kasih kepada Kejaksaan Agung RI yang telah konsisten memberikan dukungannya kepada BPJS Kesehatan dalam upaya penegakan kepatuhan stakeholders sesuai masing-masing kewajibannya, serta upaya pencegahan dan penanganan kecurangan yang mungkin terjadi dalam Program JKN. Harapan kami, Kejaksaan Agung dapat terus memberikan perlindungan hukum kepada BPJS Kesehatan dalam menjalankan tugasnya,” ungkap Pujo.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat juga meminta dukungan Kejaksaan Agung untuk menegakkan kepatuhan badan usaha sebagai pemberi kerja dalam memastikan seluruh pekerjanya terlindungi jaminan kesehatan. Apalagi jaminan kesehatan merupakan salah satu hak dasar pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja.

“Badan usaha bertanggung jawab mendaftarkan dan membayarkan iuran JKN bagi seluruh pekerja dan anggota keluarganya. Jika pekerja merasa aman dan terlindungi, maka produktivitas perusahaan dapat meningkat. Kami berharap ke depannya Kejaksaan Agung dapat mendukung upaya penegakan aturan bagi para pemberi kerja, termasuk mendorong aparat penegak hukum untuk menindak pemberi kerja yang melanggar aturan, sesuai regulasi yang berlaku,” pungkasnya.

NEW YORK - India menyatakan keprihatinan atas penargetan berulang terhadap anak-anak selama konflik bersenjata. Negara itu menuntut agar mereka yang melakukan kejahatan tersebut dimintai pertanggungjawaban.

Menekankan bahwa pendidikan adalah hak yang harus tetap ada bahkan di masa konflik, Perwakilan Tetap India untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Harish Parvathaneni mengatakan, “Pendidikan adalah hak yang pemenuhannya merupakan salah satu kontribusi paling kuat untuk perdamaian abadi.”

Ia menunjukkan, “Perlindungan anak-anak tanpa pertanggungjawaban tidak lengkap.”

Berdasarkan hukum humaniter internasional, serangan yang disengaja terhadap sekolah sama dengan kejahatan perang.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada hari Rabu bahwa mungkin tidak akan pernah diketahui siapa yang bersalah atas serangan mematikan terhadap sekolah perempuan di Iran pada 28 Februari. Itu adalah hari pertama serangan AS-Israel di negara itu, yang menewaskan lebih dari 120 siswa berusia 6-13 tahun dan 26 guru.

AS awalnya mencoba menyalahkan militer Iran atas pemboman sekolah di Minab di Iran selatan. Namun, investigasi internal militer AS menunjukkan pasukan Amerika kemungkinan bertanggung jawab atas serangan fatal tersebut, lapor Reuters.

Selain itu, drone Ukraina menargetkan asrama dan sekolah pada malam hari di Republik Rakyat Lugansk, Rusia, pada 22 Mei, saat para siswa sedang tidur di dalamnya. Bangunan itu sebagian runtuh, menyebabkan 21 orang tewas, sebagian besar gadis remaja.

Kiev menargetkan satu bus yang membawa 44 orang, 28 di antaranya anak-anak, di Bryansk, Rusia, pekan lalu. Mereka yang berada di dalam bus tersebut adalah anggota tim olahraga pemuda Belarusia.

Setelah serangan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menuduh Ukraina "memburu" anak-anak.

"India tetap teguh dalam komitmennya untuk melindungi anak-anak dalam konflik bersenjata dan untuk menegakkan hak mereka untuk belajar, tumbuh, dan mewujudkan potensi penuh mereka," tambah Parvathaneni.

Pernyataan perwakilan tetap India tersebut disampaikan setelah Sekretaris Jenderal PBB merilis laporan tentang 'Anak-anak dan konflik bersenjata'.

Laporan tersebut mencatat pelanggaran terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata mencapai "tingkat yang mengejutkan" pada tahun 2025, dan jumlah anak yang terkena dampak mencapai rekor tertinggi, menurut laporan PTI.

Laporan itu menyatakan dalam skenario konflik, pihak-pihak yang terlibat "gagal menegakkan atau secara proaktif melemahkan kewajiban mereka... dan terus melakukan pelanggaran berat dengan impunitas yang hampir total."

Israel tercatat telah membunuh lebih dari 20.000 anak di Gaza dalam genosida paling terdokumentasi dalam sejarah dunia.

HEBRON - Pasukan Israel melarang seruan azan di Masjid Ibrahimi di kota Hebron, Tepi Barat yang diduduki, untuk hari kelima berturut-turut. Perkembangan ini merupakan eskalasi terbaru terhadap warga Palestina di lokasi tersebut.

Militer Israel juga telah mengeluarkan perintah yang melarang direktur masjid, Sheikh Mutaz Abu Sneineh, dan kepala pengurusnya, Hammam Abu Murkhiya, memasuki lokasi tersebut selama 12 hari.

Seruan azan telah dilarang sejak hari Minggu, kata sumber Palestina kepada Middle East Eye.

Otoritas Israel menyebutkan pekerjaan pemeliharaan sebagai alasannya, setelah memulai persiapan memasang atap di atas halaman tengah masjid.

"Ada salat, tetapi tidak ada seruan azan," kata sumber Palestina tersebut.

Ia menjelaskan ruangan tempat azan disiarkan terletak di bagian masjid yang berada di bawah kendali Israel. Tentara menolak mengizinkan muazin, yang mengumandangkan azan, untuk mengaksesnya.

Pada tahun 1994, seorang pemukim Amerika-Israel memasuki Masjid Ibrahimi dan melepaskan tembakan ke arah jemaah Palestina, menewaskan 29 orang.

Setelah pembantaian tersebut, Israel membagi situs tersebut, mengalokasikan hampir 60% untuk penjajah Yahudi dan sisanya untuk Muslim.

Sejak saat itu, warga Palestina mengatakan Israel terus memperluas kendalinya atas tempat suci tersebut, yang dihormati Muslim dan Yahudi sebagai tempat pemakaman nabi Ibrahim, panutan bagi kedua agama tersebut, serta Kristen.

Mereka mengatakan Israel telah memperkenalkan serangkaian tindakan yang bertujuan mengurangi kehadiran Palestina sekaligus meningkatkan kendali Yahudi atas situs tersebut.

Tindakan-tindakan tersebut semakin intensif sejak perang di Gaza dimulai pada Oktober 2023. Tindakan tersebut termasuk pembatasan yang lebih ketat terhadap akses jemaah, pengusiran imam dan staf masjid, dan pengalihan kendali administratif secara bertahap dari Otoritas Palestina.

Masjid Ibrahimi terletak di Hebron, di Tepi Barat bagian selatan yang diduduki Israel sejak 1967. Pendudukan tersebut dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Tindakan yang Meningkat

Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Otoritas Palestina mengutuk apa yang digambarkannya sebagai "tindakan represif dan sewenang-wenang yang meningkat" yang menargetkan Masjid Ibrahimi.

Kementerian tersebut menyatakan memandang pengusiran Abu Sneineh dan Abu Murkhiya "dengan keprihatinan yang mendalam".

"Keputusan-keputusan ini merupakan penargetan langsung dan terbuka terhadap administrasi keagamaan resmi masjid dan merupakan upaya serius untuk melucuti kepemimpinan keagamaan dan administratif Masjid Ibrahimi yang sah dan berwenang secara agama," kata kementerian tersebut.

Kementerian menambahkan tindakan-tindakan tersebut merupakan bagian dari "kebijakan yang meningkat dan sistematis" yang bertujuan memperketat kendali Israel atas masjid tersebut.

Hisham Sharabati, koordinator di Komite Pertahanan Hebron, mengatakan larangan azan bukanlah hal baru.

Ia mengatakan seruan azan telah rutin dilarang pada hari Sabtu dan selama hari raya Yahudi sejak pertengahan tahun 1990-an.

Menurut Sharabati, tentara juga secara sewenang-wenang menolak akses muazin ke ruang azan, sehingga azan yang dijadwalkan tidak terkumandang.

"Terkadang larangan itu diberlakukan lebih ketat, terkadang kurang ketat," kata Sharabati kepada MEE. "Dalam satu bulan, bisa ada 70 hingga 90 azan yang terlewatkan.

"Larangan azan telah berlangsung lama. Ini adalah kebijakan lama."

Namun, ia mengatakan pembatasan telah meningkat secara signifikan sejak pemerintahan Israel saat ini mulai menjabat pada akhir tahun 2022.

"Selama pandemi Covid, pembatasan diberlakukan atas nama kesehatan masyarakat. Kemudian, selama perang, pembatasan dibuat atas dasar keamanan," katanya.

"Namun, bahkan ketika Israel mengizinkan pertemuan publik dengan jumlah tertentu di tempat lain, batasan yang sama tidak dihormati di Masjid Ibrahimi."

Sharabati juga mengatakan otoritas Israel semakin sering mengusir jemaah di satu-satunya pintu masuk masjid, yang dikendalikan tentara.

"Mereka mengusir orang-orang—pemuda, perempuan, dan lainnya—tanpa memberikan penjelasan yang sebenarnya," katanya.

JAKARTA - Polisi menangkap buronan paling dicari atau most wanted asal China, Zheng Rongjing terkait kasus online scam. Penangkapan dilakukan di Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta) pada Kamis, 25 Juni 2026.

"Bahwa subjek diketahui merupakan salah satu buronan yang masuk dalam daftar most wanted dari Interpol Beijing dengan aktivitas yang bersangkutan melakukan tindakan operasi scam di salah satu compound terbesar di Kamboja," kata Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divisi Hubinter Polri Brigjen Pol Untung Widyatmoko, Jumat (26/6/2026).

Untung menyebut NCB Beijing pada 5 Maret 2026 telah mengajukan permintaan untuk melakukan pencarian keberadaan dan penangkapan terhadap Zheng Rongjing "Yang bersangkutan merupakan pemain besar dari tindak pidana online scam," ujarnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan koordinasi, kata Untung, Zheng memasuki wilayah Indonesia pada hari Rabu, 24 Juni 2026 pukul 23.50 dengan menggunakan maskapai penerbangan Air Asia QZ-475, mendarat di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta.

"Sesaat setelah mendarat, kemudian kami dengan dibantu rekan-rekan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, rekan-rekan dari Ditjen Imigrasi, melakukan penangkapan dan mengamankan yang bersangkutan. Bahwa penangkapan ini merupakan kolaborasi dan kerjasama dengan pihak Imigrasi yang selanjutnya untuk subjek kami amankan di Polda Metro Jaya," ujarnya.

Menurut Untung, usai ditangkap pihaknya mendalami tujuan kedatangan Zheng ke Indonesia. "Tentunya kalau seorang pemain besar dari online scam datang ke Indonesia, di sini tentunya sudah ada yang siap untuk menampung, di sini tentunya sudah siap infrastrukturnya," ucap Untung.