KOMPAS.com - Harga B50 ditetapkan pemerintah sebesar Rp 6.800 per liter dan mulai berlaku hari ini 1 Juli 2026.

"Kalau harga mengikuti harga BBM yang sudah biasanya aja, enggak ada hal khusus," ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman dikutip dari Kompas.com, Rabu (1/7/2026).

Kandungan B50 berbasis minyak sawit (fatty acid methyl ester/FAME) dan solar murni.

Peruntukkan B50 untuk kendaraan bermesin diesel seperti truk logsitik, bus, alat berat pertambangan, mesin pertanian, kapal laut, generator diesel, hingga lokomotif kereta api.

Berbasis FAME, maka produksi B50 tak lepas dari ketersediaan minyak sawit.

Ketersediaan minyak sawit

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta pemerintah harus menyediakan tata kelola yang baik agar penerapa B50 tak merugikan.

Supaya, para petani sawit tak terbebani dengan implementasi ini.

“SPKS mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, serta meningkatkan nilai tambah komoditas sawit. Namun, tata kelola implementasi B50 perlu dievaluasi apabila petani sawit justru menjadi pihak yang paling terbebani," jelas Ketua Umum SPKS, Sabaruddin, dikutip dari Kontan, Selasa.

Selama satu dekade, SPKS selaku mendukung upaya mandatori biodiese mulai dari B15, B20, B30, B35, B40, dan kini B50.

Menurutnya, evaluasi komprehensif mengenai dampak kebijakan tersebut kepada kesejahteraan petani sawit rakyat segera dilakukan.

"Kami tidak menolak B50. Yang kami tolak adalah tata kelola B50 apabila biaya implementasinya justru dibebankan kepada petani. Jangan sampai negara memperoleh ketahanan energi, industri menikmati nilai tambah, tetapi petani sawit harus membayar keberhasilan itu melalui turunnya harga tandan buah segar (TBS). Ketahanan energi harus berjalan seiring dengan kesejahteraan petani," jelasnya.

Apalagi pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) saat ini mencapai 12,5 persen.

Potensi rugi Rp 500 miliar

Sabaruddin mengungkapkan, kenaikan pungutan ekspor CPO menekan harga TBS yang cuma dibanderol Rp 833 per kilogram.

Bila petani memiliki kebun seluas 2 hektare maka berpotensi rugi Rp 1,6 juta per bulan.

"Jika dihitung secara nasional, total kerugian petani sawit mencapai sekitar Rp 499 hingga Rp 500 miliar setiap bulan akibat turunnya harga TBS," katanya.

Menurutnya, manfaat ekonomi B50 yang mencapai 24,68 triliun tak boleh mengesampingkan hilangnya pendapatan petani.

"Jangan sampai manfaat B50 bernilai puluhan triliun rupiah, tetapi petani justru kehilangan 15 hingga 20 persen pendapatannya akibat tekanan terhadap harga TBS. Kalau negara ingin membangun ketahanan energi, maka petani sebagai produsen bahan baku juga harus menjadi pihak yang memperoleh manfaat, bukan justru menanggung bebannya," beber Sabaruddin.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "B50 Resmi Berlaku mulai 1 Juli 2026, Berapa Harga Solar B50?" dan Kontan berjudul "B50 Mulai Berlaku, Petani Sawit Khawatir Bakal Tekan Harga TBS"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan The 31st Senior Officials Meeting (SOM) of the Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) di Jakarta. Pertemuan ini merupakan forum koordinasi strategis bagi negara-negara produsen minyak sawit untuk membahas berbagai isu prioritas serta memperkuat kerja sama dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri kelapa sawit.

Pertemuan yang diselenggarakan secara hybrid tersebut dihadiri delegasi negara anggota CPOPC yaitu Indonesia, Malaysia, Honduras, Republik Demokratik Kongo, dan Papua Nugini, serta negara pengamat yang terdiri dari Ghana, Kolombia, dan Nigeria (observer countries), Sekretariat CPOPC, dan perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Delegasi Indonesia terdiri atas perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, serta Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Direktur Utama BPDP turut hadir sebagai bagian dari delegasi Indonesia.

Sebagai salah satu negara pendiri CPOPC sekaligus produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia memandang penguatan kerja sama antarnegara produsen sebagai langkah penting dalam menjaga ketahanan industri sawit global, memperkuat daya saing, serta mendorong praktik pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Pertemuan SOM CPOPC ke-31 membahas sejumlah agenda strategis antara lain tindak lanjut hasil pertemuan sebelumnya, perkembangan program kerja CPOPC, penguatan riset dan komunikasi publik, pemberdayaan petani sawit, serta koordinasi dalam merespons berbagai isu perdagangan internasional, keberlanjutan, ketertelusuran rantai pasok, dan implementasi berbagai regulasi global, termasuk European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Melalui forum ini, Indonesia turut mendorong penguatan posisi bersama negara-negara anggota CPOPC dalam mewujudkan tata kelola perdagangan minyak sawit yang adil, transparan, berbasis bukti ilmiah, serta tidak diskriminatif. Sinergi antarnegara produsen diharapkan dapat memperkuat penerimaan minyak sawit di pasar global sekaligus menjaga kontribusinya terhadap ketahanan energi, pembangunan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan petani.

Sebagai lembaga yang mengelola dana perkebunan, BPDP mendukung berbagai program strategis pengembangan sektor kelapa sawit nasional antara lain Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pengembangan sumber daya manusia, riset dan inovasi, promosi, serta pengembangan program biodiesel. Berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia.

Penyelenggaraan The 31st Senior Officials Meeting CPOPC di Jakarta diharapkan menghasilkan rekomendasi dan kesepakatan strategis yang semakin memperkuat koordinasi antarnegara anggota dalam merespons dinamika global. Hasil pertemuan ini juga diharapkan menjadi landasan bagi penguatan kerja sama dalam mendukung industri minyak sawit yang berkelanjutan, berdaya saing, serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi negara-negara produsen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Belarus membuka peluang impor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah dari Indonesia. Negara Eropa tersebut menyatakan kebutuhan CPO mencapai 14 ribu ton dan siap memprioritaskan pasokan dari Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan peluang itu mengemuka dalam pertemuan dengan perwakilan Belarus di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Amran menjelaskan, pembahasan kedua negara juga mencakup peningkatan ekspor kakao serta kerja sama mekanisasi pertanian. Kolaborasi itu diharapkan dapat memperluas perdagangan sekaligus memperkuat transfer teknologi di sektor pertanian.

"Kami minta CPO kita kan belum masuk sana. Kita kirim dan dia bilang kebutuhan kita 14 ribu ton, diprioritaskan kita," kata Amran.

Selain CPO, Belarus juga membutuhkan pasokan kakao dari Indonesia. Menurut Amran, kebutuhan kakao negara tersebut mencapai sekitar 10 ribu ton per bulan atau setara 120 ribu ton per tahun.

Pemerintah, kata Amran, tengah mendorong pengembangan perkebunan kakao untuk memenuhi permintaan pasar ekspor yang terus meningkat. Pada saat yang sama, Indonesia juga menjajaki kerja sama penyediaan alat dan mesin pertanian dengan Belarus.

"Yang kedua adalah yang paling banyak diminta adalah kakao, itu 10 ribu ton per bulan, 120 ribu ton per tahun. Dan ini kita dorong, sekarang kita dorong tanamannya kakao," ujarnya.

Amran mengatakan kerja sama dengan Belarus tidak hanya berfokus pada perdagangan komoditas, tetapi juga pengembangan mekanisasi pertanian. Belarus dinilai memiliki pengalaman dan kemampuan dalam penyediaan alat serta mesin pertanian.

"Itu kan dia ahli, jadi kita kolaborasi saling menguntungkan," ucap Amran.

Ia menambahkan, tindak lanjut kerja sama akan dilakukan melalui skema antarpemerintah (government to government/G2G) maupun antarpelaku usaha (business to business/B2B). Langkah tersebut diharapkan mempercepat realisasi ekspor CPO dan kakao serta implementasi kerja sama di sektor pertanian.

Menurut Amran, kedua komoditas tersebut menjadi fokus utama pembahasan karena memiliki potensi untuk memperkuat hubungan perdagangan pertanian antara Indonesia dan Belarus.

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyoroti pentingnya keseragaman acuan harga minyak sawit mentah (CPO) untuk dijadikan dasar menilai kewajaran harga transaksi ekspor.

Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal Gapki Yustinus Lambang Setyo Putro dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menilai keberadaan acuan harga yang seragam akan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha sekaligus memudahkan otoritas dalam mengidentifikasi transaksi yang benar-benar mengandung indikasi under invoicing.

“Yang paling kami butuhkan adalah kepastian regulasi dan kepastian acuan harga. Dengan begitu, pelaku usaha memiliki pedoman yang jelas, sementara pemerintah juga mempunyai dasar yang sama dalam melakukan pengawasan,” kata dia.

Menurutnya, penilaian terhadap dugaan under invoicing tidak dapat hanya didasarkan pada selisih harga semata.

“Kalau kita berbicara under invoicing, fokusnya adalah harga. Pertanyaannya, harga mana yang akan dipakai untuk menentukan bahwa suatu transaksi itu under invoicing atau sudah memenuhi prinsip kewajaran (arm's length principal)?” ujar Yustinus.

Lebih jauh, ia menjelaskan Indonesia memang telah meluncurkan Bursa CPO pada 2023. Namun, hingga kini bursa tersebut belum menjadi rujukan utama pasar karena belum banyak pelaku usaha yang aktif menjadi anggota.

Sementara itu, pemerintah masih menggunakan harga referensi yang merupakan kombinasi beberapa indikator internasional, antara lain harga CIF Rotterdam, Malaysian Palm Oil Board (MPOB), dan referensi Bursa CPO Indonesia.

Menurutnya, belum adanya satu acuan nasional menyebabkan interpretasi mengenai kewajaran harga dalam transaksi ekspor masih berpotensi berbeda antara pelaku usaha dan otoritas.

Ia menilai, harga ekspor sawit juga dipengaruhi banyak variabel sehingga tidak bisa dibandingkan secara langsung hanya dengan satu angka referensi.

Faktor pertama adalah jenis/kategori produk komoditas sawit mulai dari CPO, kernel, dan berbagai produk hilir yang masing-masing memiliki harga dan klasifikasi HS Code, tarif bea keluar dan pungutan ekspor yang berbeda. Selain jenis produk, syarat penyerahan barang (terms of sales) juga menentukan harga transaksi.

Faktor lainnya adalah jenis kontrak perdagangan, dan kualitas produk yang menentukan harga. Misalnya, kadar Free Fatty Acid (FFA) pada CPO harus berada di bawah standar tertentu, yakni tidak lebih dari 5 persen.

“Demikian pula produk yang telah memiliki sertifikasi keberlanjutan seperti RSPO atau ISPO memiliki nilai ekonomi yang berbeda dibandingkan produk tanpa sertifikasi,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai prospek eksporminyak sawit Indonesia ke Uni Eropa masih tetap terbuka meski kawasan tersebut bersiap menerapkan regulasi antideforestasi pada produk impor yang tertuang dalamEuropean Union Deforestation Regulation(EUDR).

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan kebutuhan pasar Eropa terhadap minyak sawit Indonesia masih cukup besar sehingga prospek ekspor tetap terbuka meski regulasi baru segera diterapkan.

“Eropa membutuhkan minyak sawit Indonesia,” kata Eddy kepadaBisnis, Minggu (28/6/2026).

Data Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukkan nilai ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa pada Januari–April 2026 mencapai US$1,51 miliar dengan volume 1,70 juta ton. Nilai ekspor tersebut meningkat 11,15%, sedangkan volumenya tumbuh 12,74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Eddy, meningkatnya ekspor minyak sawit ke Uni Eropa pada awal tahun ini didorong oleh permintaan yang memang sedang bertumbuh, terutama dari sektor industri.

Meski demikian, Eddy mengakui implementasi EUDR masih menyisakan tantangan bagi industri sawit nasional, terutama pada perkebunan rakyat. Menurutnya, hambatan utama terletak pada aspek legalitas lahan.

Dia menjelaskan bahwa perusahaan perkebunan sawit telah membatasi ekspansi menyusul pemberlakuan moratorium pada 2011. Pemerintah bahkan tidak lagi memberikan izin baru maupun pembukaan lahan bagi perusahaan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019. Sementara itu, perkebunan sawit milik masyarakat belum memiliki aturan moratorium serupa.

“Hambatan untuk EUDR utamanya di sawit rakyat yaitu masalah legalitas. Kalau sawit perusahaan sudah ada moratorium sejak 2011, bahkan dengan Inpres No. 5 Tahun 2019 untuk perusahaan tidak ada izin baru dan pembukaan lahan, tetapi untuk masyarakat tidak ada aturan moratorium,” ujarnya.

Kendati demikian, Eddy optimistis ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa masih berpeluang meningkat apabila Indonesia mampu memenuhi ketentuan EUDR. Selain itu, penyelesaian perundinganIndonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement(IEU-CEPA) juga dinilai dapat menjadi pendorong peningkatan ekspor.

Di sisi lain, dia menilai pemerintah terus berupaya menyiapkan berbagai langkah agar ekspor minyak sawit Indonesia memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam EUDR. “Pemerintah terus berusaha agar ekspor minyak sawit comply dengan EUDR,” tutupnya.

IDXChannel - Harga minyak sawit mentah (CPO) mencatat kerugian mingguan akibat tekanan dari penurunan harga minyak mentah yang berlanjut serta aksi ambil untung di tengah lemahnya permintaan ekspor.

Kontrak minyak sawit acuan untuk pengiriman September di Bursa Malaysia Derivatives Exchange (FCPOc3) turun 1,72 persen sepanjang pekan ini.

Pada perdagangan Jumat, kontrak tersebut naik tipis 0,2 persen menjadi 4.566 ringgit Malaysia per metrik ton saat penutupan.

Kontrak minyak kedelai paling aktif di bursa Dalian naik 1,15 persen pada hari yang sama, sementara kontrak minyak sawit menguat 1,83 persen. Sebaliknya, harga minyak kedelai di Chicago Board of Trade turun 1,04 persen.

Harga minyak sawit bergerak mengikuti pergerakan harga minyak nabati pesaingnya karena komoditas tersebut bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar di industri minyak nabati global.

Harga minyak mentah anjlok lebih dari 3 persen pada Jumat dan berada di jalur penurunan mingguan yang tajam.

Pelemahan terjadi setelah kekhawatiran terhadap gangguan pasokan mereda karena semakin banyak kapal tanker minyak yang sebelumnya tertahan mulai keluar dari Selat Hormuz, meski sebuah kapal kargo terkena serangan di dekat Oman pada Kamis.

Penurunan harga minyak mentah berjangka membuat minyak sawit menjadi kurang menarik sebagai bahan baku biodiesel.

"Tidak adanya permintaan baru, melemahnya harga energi, penurunan harga minyak kedelai berjangka, serta belum adanya kejelasan terkait alokasi B50 memicu aksi ambil untung pada kontrak berjangka CPO," kata Kepala Riset broker minyak nabati Sunvin Group yang berbasis di Mumbai, Anilkumar Bagani, dikutip Reuters.

Indonesia telah menerbitkan regulasi untuk menerapkan kebijakan biodiesel B50 mulai 1 Juli, dengan masa transisi selama tiga bulan bagi pengecer untuk menghabiskan stok yang sudah ada, menurut pejabat senior Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kamis.

Kenaikan ekspor produk minyak sawit Malaysia turut membatasi penurunan harga CPO sepanjang pekan ini.

Berdasarkan data perusahaan inspeksi independen AmSpec Agri Malaysia, ekspor produk minyak sawit Malaysia untuk periode 1-25 Juni meningkat 11,1 persen.

Sementara itu, lembaga survei kargo Intertek Testing Services mencatat kenaikan ekspor sebesar 10,6 persen. (Aldo Fernando)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat kinerja ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa masih tumbuh positif pada awal 2026 meski kawasan tersebut bersiap menerapkanEuropean Union Deforestation Regulation(EUDR).

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Johni Martha mengatakan, ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa selama Januari—April 2026 masih menunjukkan tren pertumbuhan.

“Kinerja ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa pada periode Januari—April 2026 menunjukkan pertumbuhan positif. Nilai ekspor tercatat sebesar US$1,51 miliar dengan volume 1,70 juta ton, meningkat masing-masing 11,15% dan 12,74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Johni kepadaBisnis, dikutip pada Minggu (28/6/2026).

Meski demikian, Johni menegaskan Uni Eropa bukan merupakan tujuan utama ekspor sawit Indonesia. Pangsa pasar kawasan tersebut terhadap total ekspor minyak sawit nasional masih sekitar 9,13%.

Di sisi lain, menurutnya, salah satu produk yang diperkirakan paling terdampak implementasi EUDR adalah refined palm oil (HS 15119020). Produk tersebut merupakan komoditas turunan sawit utama yang diekspor Indonesia ke Uni Eropa dengan kontribusi mencapai 22,03% terhadap total ekspor sawit Indonesia ke kawasan tersebut pada 2025.

Selain refined palm oil, berbagai produk turunan sawit lain, termasuk produk oleokimia, juga harus memenuhi ketentuan EUDR, terutama terkait sistem ketertelusuran (traceability) dan pembuktian bahwa produk tidak berasal dari lahan hasil deforestasi.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah terus memperkuat keberlanjutan industri sawit nasional melalui pengembangan sistem ketertelusuran serta peningkatan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan.

“Di saat yang sama, pemerintah Indonesia terus melakukan dialog dan komunikasi dengan Uni Eropa untuk memastikan implementasi EUDR berlangsung secara transparan, tidak diskriminatif, serta mempertimbangkan kondisi dan kepentingan negara produsen, termasuk Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Johni menjelaskan Kemendag memandang implementasi EUDR secara berimbang. Di satu sisi, regulasi tersebut menjadi momentum memperkuat tata kelola industri sawit nasional melalui penguatan legalitas lahan, sistem ketertelusuran rantai pasok, sertifikasi, hingga perlindungan lingkungan. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Namun, di sisi lain, dia mengingatkan persyaratan dalam EUDR, sepertidue diligence, geolokasi,traceability, dan pembuktian bebas deforestasi, berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan dan beban administrasi bagi pelaku usaha.

Dia menilai tantangan tersebut akan lebih berat bagi petani kecil yang masih memiliki keterbatasan dalam aspek pendataan, teknologi, maupun pembiayaan.

“Oleh karena itu, Indonesia mendorong agar implementasi EUDR selaras dengan prinsip perdagangan yang adil, berkelanjutkan, mempertimbangkan kondisi negara produsen, serta tidak menjadi hambatan terselubung yang menghambat akses produk Indonesia ke pasar Uni Eropa,” lanjutnya.

Adapun, untuk menjaga akses pasar tersebut, pemerintah terus mengintensifkan diplomasi melalui berbagai pertemuan bilateral, forum teknis, dan mekanisme kerja sama lainnya.

Dalam berbagai forum tersebut, Indonesia meminta Uni Eropa memberikan kejelasan teknis mengenai penerapan EUDR, menyediakan masa transisi yang memadai, serta mengakui sistem keberlanjutan yang telah dibangun Indonesia.

Selain itu, di dalam negeri, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaku usaha melalui pengembangan sistemtraceability, penguatan legalitas lahan, pendataan petani, peningkatan sertifikasi keberlanjutan, hingga penguatan kapasitas eksportir dan petani sawit.

Lebih lanjut, isu akses pasar sawit juga terus dibahas dalam perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA) sebagai upaya menciptakan perdagangan yang lebih terbuka, adil, dan saling menguntungkan.

Siapkan Strategi

Di tengah tantangan implementasi EUDR, Kemendag juga menyiapkan strategi diversifikasi pasar ekspor. Johni menyebut, kawasan Asia Timur, Asia Selatan, serta sebagian Afrika dan Timur Tengah menjadi tujuan alternatif yang paling prospektif.

Berdasarkan dataExport Potential Mapdari International Trade Centre (ITC), potensi ekspor kelapa sawit Indonesia yang belum tergarap untuk berbagai produk, termasuk HS 151190, mencapai lebih dari US$10 miliar.

Data menunjukkan, Pakistan menjadi pasar dengan potensi terbesar sekitar US$944 juta, disusul China sebesar US$691 juta, Bangladesh US$522 juta, dan India US$232 juta.

Menurut Johni, besarnya potensi tersebut menunjukkan negara-negara Asia dapat menjadi pasar alternatif yang menjanjikan bagi ekspor sawit Indonesia.

“Oleh karena itu, penguatan akses pasar, peningkatan promosi dagang, serta optimalisasi kerja sama perdagangan dengan negara-negara tersebut menjadi strategi untuk memperluas pasar ekspor dan mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu, termasuk Uni Eropa,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan Direktur Utama PT Mitra Mentari Sentosa (MMS), Whu Zeng Xie, sebagai tersangka dalam kasus dugaan manipulasi nilai ekspor minyak turunan sawit.

Kasubdit I Dittipidter Bareskrim Polri Kombes Setyo K. Heriyatno mengatakan penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menetapkan Whu Zeng Xie sebagai tersangka.

Setyo menambahkan, tersangka langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan sekaligus mempercepat pengungkapan perkara dugaan manipulasi ekspor tersebut.

“Tersangka Direktur Utama PT Mitra Mentari Sentosa, saudara Mr. Whu Zeng Xie, telah dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan,” kata Setyo dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Setyo menjelaskan penyidik menemukan indikasi praktik under invoicing, yakni pencantuman nilai ekspor yang lebih rendah daripada nilai sebenarnya dalam dokumen ekspor.

Padahal, ekspor minyak turunan sawit seharusnya tunduk pada ketentuan pembatasan ekspor, wajib memiliki Persetujuan Ekspor (PE), serta dikenakan bea keluar.

“Dugaan praktik under invoicing ini berpotensi menimbulkan kerugian negara karena adanya ketidaksesuaian data ekspor yang dilaporkan,” imbuhnya.

Dalam proses penyidikan, penyidik masih mendalami 95 transaksi ekspor ke China yang dilakukan sepanjang 2024 hingga 2026.

Setyo menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain sekaligus menghitung potensi kerugian negara akibat dugaan pelanggaran tersebut.

“Penyidikan masih terus berjalan. Kami akan mendalami seluruh rangkaian transaksi dan dokumen yang terkait agar perkara ini dapat diungkap secara menyeluruh,” pungkas Setyo.

IDXChannel - Harga minyak sawit mentah (CPO) melanjutkan pelemahan untuk hari ketiga berturut-turut pada Kamis (25/6/2026), seiring penurunan harga minyak mentah dan minyak nabati pesaing.

Pelaku pasar juga menanti data ekspor untuk mengukur tingkat permintaan.

Kontrak CPO acuan untuk pengiriman September di Bursa Malaysia Derivatives turun 1,71 persen menjadi 4.554 ringgit Malaysia per ton pada 15.05 WIB.

Kontrak tersebut sebelumnya melemah 0,83 persen dalam dua sesi perdagangan terakhir.

"Harga berjangka CPO hari ini mengikuti pelemahan eksternal sehingga pasar kembali tertekan, sembari menunggu data ekspor periode 1-25 Juni yang diharapkan dapat memberikan dukungan," ujar seorang trader berbasis di Kuala Lumpur, dikutip Reuters.

Kontrak minyak kedelai paling aktif di bursa Dalian turun 0,43 persen, sementara kontrak minyak sawitnya melemah 2,19 persen.

Harga minyak kedelai di Chicago Board of Trade juga terkoreksi 0,34 persen.

Harga minyak mentah melanjutkan penurunan pada Kamis, mendekati level sebelum pecahnya perang Iran, setelah ekspektasi meningkatnya pasokan dari kawasan Timur Tengah mengalahkan kekhawatiran terhadap permintaan.

Harga minyak sawit kerap mengikuti pergerakan minyak nabati pesaing karena komoditas ini bersaing dalam pasar minyak nabati global.

Selain itu, minyak sawit juga sering dipengaruhi harga minyak mentah, karena pelemahan harga minyak membuat minyak sawit menjadi kurang menarik sebagai bahan baku biodiesel. (Aldo Fernando)

Bisnis.com, PEKANBARU — Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun mitra swadaya di Provinsi Riau naik tipis untuk periode 24–30 Juni 2026.

Berdasarkan hasil rapat tim penetapan harga yang digelar Dinas Perkebunan Provinsi Riau pada 23 Juni 2026, kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok umur tanaman 9 tahun sebesar Rp11,28 per kilogram atau 0,31% dibandingkan periode sebelumnya.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau Defris Hatmaja mengatakan harga pembelian TBS pekebun mitra swadaya untuk umur tanaman 9 tahun ditetapkan sebesar Rp3.707,61 per kilogram dan berlaku selama satu minggu ke depan.

“Berdasarkan hasil kesepakatan tim penetapan harga, kenaikan tertinggi berada pada kelompok umur 9 tahun sebesar Rp11,28 per kilogram atau mencapai 0,31 persen dari harga periode sebelumnya. Harga pembelian TBS petani untuk periode 24-30 Juni 2026 ditetapkan menjadi Rp3.707,61 per kilogram,” ujar Defris, Kamis (25/6/2026).

Penetapan harga tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra serta Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 144/Kpts./PP.320/E/12/2025.

Defris menjelaskan kenaikan harga TBS pada periode ini ditopang penguatan harga minyak sawit mentah (CPO) dan inti sawit (kernel). Harga rata-rata CPO tercatat naik Rp57,64 per kilogram, sedangkan harga kernel meningkat Rp394,38 per kilogram dibandingkan periode sebelumnya.

“Kenaikan harga minggu ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya harga CPO dan kernel,” jelasnya.

Dalam penetapan kali ini, indeks K ditetapkan sebesar 92,45%. Sementara itu, harga rata-rata CPO berada di level Rp15.263,64 per kilogram, harga kernel Rp12.946 per kilogram, dan harga cangkang Rp23,11 per kilogram.

Menurut Defris, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan terus melakukan pembenahan tata kelola penetapan harga TBS agar prosesnya berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kepastian bagi pekebun maupun perusahaan mitra.

“Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya serius seluruh pemangku kepentingan yang didukung Pemerintah Provinsi Riau bersama Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan petani dan pada akhirnya mendorong kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Rincian Harga TBS Mitra Swadaya Riau Periode 24–30 Juni 2026:

• Umur 3 tahun: Rp2.866,37/kg
• Umur 4 tahun: Rp3.199,68/kg
• Umur 5 tahun: Rp3.436,65/kg
• Umur 6 tahun: Rp3.569,98/kg
• Umur 7 tahun: Rp3.650,23/kg
• Umur 8 tahun: Rp3.694,75/kg
• Umur 9 tahun: Rp3.707,61/kg
• Umur 10–20 tahun: Rp3.667,79/kg
• Umur 21 tahun: Rp3.604,85/kg
• Umur 22 tahun: Rp3.532,67/kg
• Umur 23 tahun: Rp3.450,61/kg
• Umur 24 tahun: Rp3.388,52/kg
• Umur 25 tahun: Rp3.337,51/kg
• Umur 26 tahun: Rp3.319,16/kg
• Umur 27 tahun: Rp3.290,72/kg
• Umur 28 tahun: Rp3.236,89/kg
• Umur 29 tahun: Rp3.197,38/kg
• Umur 30 tahun: Rp3.107,07/kg.

JAKARTA - Pemerintah diminta perlu mengevaluasi kembali peran PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dalam tata niaga sawit nasional . Hal itu dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi desa-desa sawit serta menjaga kompetitif sawit di tingkat global.

Permintaan itu dikemukakan oleh Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Mansuetus Darto, dan Ketua Jaringan Pegiat Sawit Nasional (JPSN) Kalimantan Tengah, Kobar Sembiring. Menurut Mansuetus Darto, keberadaan DSI harus mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi industri sawit nasional.

Jika tidak, kehadirannya justru berpotensi menambah mata rantai perdagangan yang selama ini sudah cukup panjang. "DSI perlu dievaluasi kembali. Kami membaca PP 24 tahun 2026 yang mengaturnya tapi belum melihat adanya nilai tambah yang signifikan yang diberikan kepada ekosistem sawit nasional," kata Mansuetus, Senin (22/6).

DSI Diminta Tak Kuasai Perdagangan Sawit, Fokus ke Pengawasan Digital



Lanjut dia mengatakan, yang terlihat dari kebijakan itu justru kehadiran DSI tidak memberikan insentif apapun dan malah mengambil margin dalam perdagangan sawit. "Maka DSI pada dasarnya hanya menambah satu lapis perantara baru dalam rantai bisnis sawit yang selama ini sudah melibatkan banyak pelaku dari hulu hingga hilir,” kata Mansuetus Darto.

Jika kehadirannya untuk mencegah under invoicing dan meningkatkan devisa negara , maka semestinya peraturan itu untuk memperkuat institusi yang ada seperti Bea Cukai atau memperkuat kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Surveyor untuk verifikasi dan kuantitas ekspor komoditas.

Mansuetus menegaskan, bahwa tantangan utama industri sawit saat ini adalah meningkatkan efisiensi, meningkatkan status sustainability serta compliance pada standar keberlanjutan, memperkuat transparansi. "Dan memperbesar nilai yang diterima petani, bukan menambah lembaga yang berpotensi mengambil bagian dari margin perdagangan yang ada," tegasnya.

Senada dengan itu, Kobar Sembiring menilai bahwa evaluasi terhadap DSI menjadi semakin penting karena kondisi ekonomi masyarakat di wilayah sentra sawit saat ini sedang menghadapi tekanan yang cukup berat.Ini Jenis Produk Sawit dan Batu Bara yang Ekspornya Diatur Lewat PT DSI

“Saat ini kondisi ekonomi di desa-desa sawit sedang tidak baik-baik saja. Harga kebutuhan pokok terus meningkat, sementara biaya pengangkutan hasil sawit masih tinggi karena harga solar non-subsidi belum turun secara signifikan."

"Dalam situasi seperti ini, setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi harga yang diterima petani akan semakin menekan pendapatan mereka,” ujar Kobar Sembiring.

Ia juga menambahkan bahwa dampak kebijakan tata niaga sawit tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan secara luas. "Ada kurang lebih 16.000 desa sawit di Indonesia yang kehidupannya sangat bergantung pada sektor sawit. Banyak desa tersebut tidak memiliki basis pangan maupun sumber ekonomi alternatif yang kuat," tandanya.

Karena itu, tambah dia, jika DSI masuk ke dalam rantai perdagangan dan pada akhirnya menggerus harga yang diterima petani maka tekanan ekonomi di desa-desa sawit akan semakin berat. Keduanya menegaskan bahwa mereka mendukung upaya pemerintah memperbaiki tata kelola sawit nasional.

Namun menurut mereka, peran DSI harus dibatasi pada fungsi yang benar-benar memberikan manfaat bagi tata kelola industri. “Kami meminta Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kembali peran DSI. Jika tetap diperlukan, DSI sebaiknya difokuskan pada fungsi administratif, penguatan data, koordinasi, pengawasan, complain mechanism dan transparansi tata niaga."

"DSI tidak perlu menjadi broker sawit atau terlalu jauh terlibat dalam aktivitas perdagangan yang berpotensi mengambil margin dari rantai bisnis sawit,” tegas Mansuetus Darto.

“Kami juga meminta agar seluruh mekanisme kerja DSI dijalankan secara transparan dan terbuka," tukasnya.

Menurut Sembiring, harus ada sistem perdagangan yang dapat diawasi publik, dapat diaudit dan menjamin bahwa DSI tidak mengambil insentif maupun margin yang pada akhirnya mengurangi pendapatan petani dan pelaku usaha sawit nasional.

Keduanya menilai bahwa keberhasilan tata kelola sawit nasional harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan petani, menguatnya ekonomi desa sawit, serta terciptanya sistem perdagangan yang lebih efisien dan transparan.

Karena itu, evaluasi terhadap peran DSI menjadi penting agar kebijakan yang dijalankan pemerintah benar-benar berpihak kepada petani dan masyarakat desa sawit yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit Indonesia.

IDXChannel - Harga minyak sawit mentah (CPO) menguat pada Jumat (19/6/2026), didukung ekspektasi bahwa rencana penerapan mandat biodiesel B50 di Indonesia akan meningkatkan konsumsi domestik serta memperketat pasokan global.

Indonesia, sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, bersiap menerapkan kebijakan biodiesel B50, campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dan 50 persen solar konvensional, mulai 1 Juli.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pada Kamis, uji coba bahan bakar tersebut menunjukkan hasil positif.

Kontrak minyak sawit acuan untuk pengiriman September di Bursa Malaysia Derivatives naik 1,60 persen menjadi 4.646 ringgit Malaysia per ton. Harga CPO tersebut telah mencatat kenaikan 3,82 persen sepanjang pekan ini.

Pasar komoditas di Dalian dan Chicago ditutup karena hari libur nasional.

“Kontrak berjangka diperdagangkan menguat tajam hari ini karena optimisme atas konfirmasi penerapan mandat biodiesel B50 Indonesia, ekspektasi rilis resmi alokasi B50 dalam waktu dekat, serta kemungkinan harga gas oil mulai menemukan titik terendah setelah mengalami penurunan tajam dalam beberapa waktu terakhir,” ujar Kepala Riset Sunvin Group, broker minyak nabati berbasis di Mumbai, Anilkumar Bagani, dikutip Reuters.

Di sisi lain, harga minyak mentah melemah pada Jumat setelah prospek tambahan pasokan membaik menyusul mulai bergeraknya kapal tanker melalui Selat Hormuz yang kembali dibuka setelah kesepakatan damai Amerika Serikat (AS)-Iran.

Penurunan harga minyak mentah berjangka membuat minyak sawit menjadi opsi bahan baku biodiesel yang kurang menarik.

Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOC) memperkirakan harga minyak sawit mentah Malaysia bergerak di kisaran 4.400 ringgit hingga 4.650 ringgit per ton pada Juli.

Sementara itu, ringgit, mata uang perdagangan minyak sawit, melemah 0,51 persen terhadap dolar AS, sehingga membuat komoditas tersebut lebih murah bagi pembeli yang menggunakan mata uang asing. (Aldo Fernando)