Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dan DPR resmi memperluas mandat pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Salah satu poin penting dalam beleid tersebut adalah penambahan tugas OJK untuk mengatur dan mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis, sekaligus memperkuat struktur organisasi lembaga pengawas sektor keuangan tersebut.

Dalam aturan baru tersebut, OJK mendapatkan kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap bursa mineral dan komoditas strategis, termasuk kegiatan pengelolaan dana publik lainnya yang terkait dengan sektor tersebut.

Sejalan dengan perluasan mandat tersebut, struktur Dewan Komisioner OJK juga mengalami perubahan melalui penambahan satu jabatan baru, yakni Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang sekaligus menjadi anggota Dewan Komisioner OJK.

Perubahan itu tertuang dalam ketentuan Pasal 10 pada angka 7 dalam Pasal 8 yang mengatur susunan Dewan Komisioner OJK.

Dengan tambahan jabatan baru tersebut, susunan Kepala Eksekutif OJK kini mencakup tujuh bidang pengawasan, yakni Pengawas Perbankan, Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan Aset Kripto, Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen, serta Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Ketua Bidang Penjaminan RGC Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Diding S. Anwar, menilai perubahan tersebut mencerminkan semakin luasnya cakupan pengawasan OJK.

"Perubahan ini menunjukkan bahwa OJK tidak lagi hanya mengawasi sektor jasa keuangan konvensional, tetapi juga memperoleh mandat baru untuk mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis, di samping pengawasan aset keuangan digital dan aset kripto," ujarnya dikutip, Minggu (21/6/2026).

Menurut Diding, pembentukan kepala eksekutif baru menjadi langkah penting untuk memastikan adanya fokus pengawasan terhadap sektor yang dinilai semakin strategis bagi perekonomian nasional, terutama di tengah meningkatnya peran hilirisasi mineral dan perdagangan komoditas dalam rantai pasok global.

Jumlah Anggota Dewan Komisioner Bertambah

Penambahan Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis juga berdampak pada bertambahnya jumlah anggota Dewan Komisioner OJK. Sebab, pejabat tersebut secara otomatis menjadi anggota Dewan Komisioner sesuai dengan bidang pengawasannya.

Selain itu, undang-undang juga mengatur penyesuaian tata kelola internal OJK. Ketua Dewan Audit yang masih menjabat akan diberhentikan setelah Kepala Eksekutif baru tersebut resmi diangkat, sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi pasca-berlakunya aturan baru.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2026, Bursa Mineral dan Komoditas Strategis akan mulai dibentuk dan beroperasi pada 1 Januari 2027. Sejak saat itu, OJK akan mulai menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap bursa tersebut.

Kewenangan tersebut sebelumnya berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa bursa mineral dan komoditas strategis merupakan sistem pasar yang terorganisasi dan terintegrasi untuk menyelenggarakan perdagangan mineral dan komoditas strategis, termasuk produk turunannya (derivatif). Sistem tersebut akan didukung oleh ekosistem pendanaan serta instrumen keuangan berbasis digital dengan mekanisme harga, standar mutu, penyelesaian transaksi, dan manajemen risiko yang terintegrasi.

Tujuan pembentukan bursa ini tidak hanya untuk menciptakan pasar yang lebih efisien dan transparan, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjaga integritas pasar, serta mengoptimalkan nilai tambah sumber daya alam dan komoditas Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, bursa mineral dan komoditas strategis akan diselenggarakan oleh penyelenggara pasar yang telah memperoleh izin usaha dari OJK. Sementara itu, ketentuan teknis lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan OJK (POJK) yang terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan DPR.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa penyaluran kredit ke program prioritas pemerintah dan UMKM, tidak bersifat wajib bagi perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, revisi aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) bertujuan mengarahkan perencanaan kredit agar lebih terukur dan berkelanjutan, termasuk dalam mendukung program strategis pemerintah.

“Namun demikian penyaluran kredit dimaksud tidak bersifat mandatori,” kata Dian dalam Konferensi Pers RDK Bulanan April 2026 secara virtual, Selasa (5/5/2026).

Dian mengatakan, bank tetap memiliki keleluasan dalam menerapkan strategi penyaluran kredit sesuai risk appetite dan risk tolerance masing-masing. Otoritas juga meminta perbankan agar tetap mengedepankan manajemen risiko dan tata kelola yang baik dalam menyalurkan kredit.

Adapun dalam rancangan aturan tersebut, OJK juga menambahkan pengaturan mengenai cakupan rencana bisnis termasuk dalam rangka mengakomodasi perkembangan digitalisasi perbankan, serta penyempurnaan cakupan laporan realisasi dan laporan pengawasan RBB.

Sebagaimana diketahui, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan bahwa OJK tengah merancang Peraturan OJK (POJK) baru mengenai RBB.

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Nah itu di dalamnya bagaimana juga kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah,” kata Kiki, Selasa (7/4/2026).

Kiki, sapaan akrabnya, mengatakan dalam rancangan beleid tersebut OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional.

Program prioritas pemerintah yang dimaksud di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, dan Koperasi/Kelurahan Desa Merah Putih (KDMP).

Selain itu, Kiki menambahkan bahwa rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.

“Harus ada keberpihakan untuk UMKM itu. Kalau enggak, angkanya ya segitu-segitu aja kan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merancang Peraturan OJK atau POJK baru mengenai Rencana Bisnis Bank (RBB). Rancangan aturan anyar tersebut salah satunya mendorong industri untuk masuk dalam program-program prioritas pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Outlook Indonesia, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Nah itu di dalamnya bagaimana juga kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah,” kata Kiki, Selasa (7/4/2026).

Kiki, sapaan akrabnya, mengatakan dalam rancangan beleid tersebut OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional.

Program prioritas pemerintah yang dimaksud di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, dan Koperasi/Kelurahan Desa Merah Putih (KDMP).

Selain itu, Kiki menambahkan bahwa rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.

“Harus ada keberpihakan untuk UMKM itu. Kalau enggak, angkanya ya segitu-segitu aja kan,” ujarnya.

Untuk diketahui, aturan mengenai RBB telah diatur dalam POJK No.5 /POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.

Dalam beleid itu, OJK mewajibkan bank menyusun rencana bisnis secara realistis setiap tahun, dengan memerhatikan sejumlah faktor di antaranya faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha bank; prinsip kehati-hatian; penerapan manajemen risiko; dan asas perbankan yang sehat.

Selain itu, rencana bisnis tersebut minimal harus memuat ringkasan eksekutif; evaluasi pelaksanaan RBB tahun sebelumnya; visi, misi, dan strategi bisnis; kebijakan dan rencana pengembangan (produk, jasa, jaringan kantor, SDM, dan TI); proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan; rencana ekspansi kredit/pembiayaan; serta rencana pendanaan dan permodalan.

OJK harus bersih dari intervensi kepentingan pihak mana pun, baik dari kalangan politisi DPR, maupun dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam industri keuangan

Jakarta (ANTARA) - Konsultan dan Perencana Keuangan Elvi Diana CFP meminta Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru agar menjaga lembaga tersebut bebas dari intervensi pihak manapun untuk memastikan OJK tetap bekerja secara independen.

Ia menekankan, intervensi dapat mengurangi efektivitas pengawasan sektor jasa keuangan dan penguatan stabilitas sistem keuangan nasional yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

“OJK harus bersih dari intervensi kepentingan pihak mana pun, baik dari kalangan politisi DPR, maupun dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam industri keuangan dan investasi,” kata Elvi Diana dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan, independensi regulator merupakan faktor penting agar pengawasan sektor jasa keuangan dapat berjalan objektif, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik.

Ia pun mengingatkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), khususnya Komisi XI sebagai pengawas sektor keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, serta jasa keuangan, untuk konsisten mengawal dan mengawasi kinerja ADK OJK yang telah mereka pilih dan tetapkan.

Menurut dia, pengawasan parlemen tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tapi juga mendorong penguatan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat.

Meskipun OJK sudah berhasil membuat sejumlah terobosan, Elvi meminta para ADK OJK baru untuk bekerja lebih keras untuk menegakkan pengawasan dan membuat kebijakan yang tepat.

Ia menekankan bahwa penegakan hukum terhadap investor-investor bermasalah harus dilakukan secara tegas dan cepat, mengingat masih ada pelaku kejahatan industri keuangan kabur ke luar negeri dan menjadi buron, sehingga belum bisa dihukum oleh pemerintah.

Agar kasus serupa tidak terulang, ia menyatakan OJK harus melakukan pencegahan kejahatan di industri keuangan daripada memberikan hukuman setelah muncul tindakan kriminal, karena lembaga tersebut bukan seperti pemadam kebakaran yang baru bisa bergerak usai kasus terjadi.

Elvi juga mengingatkan OJK untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah melalui penguatan kebijakan agar dapat lebih diterima oleh masyarakat luas yang sudah terbiasa dengan produk keuangan konvensional.

"Dan OJK juga harus concern (memerhatikan) pada literasi dan edukasi kepada masyarakat Indonesia yang 60 persen masih belum memahami dan mengetahui fungsi dan peranan OJK," ujarnya.

Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3), menyetujui lima nama anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2031.

Friderica Widyasari Dewi terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK dan Hernawan Bekti Sasongko sebagai wakil ketua.

Sementara itu, Hasan Fawzi terpilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon; Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen; serta Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Komisi XI DPR RI resmi menetapkan lima anggota baru Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Sebanyak 10 kandidat diuji oleh Komisi XI sebelum akhirnya dipilih lima nama yang dinilai layak untuk mengisi posisi strategis di OJK periode 2026–2031.

“Hari ini Komisi XI telah memutuskan hasil fit and proper test atas calon Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 untuk lima jabatan, yaitu ada 10 yang melakukan fit and proper dan diputuskan ada 5 jabatan yang diisi,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 12 Maret 2026.

Selanjutnya, nama-nama yang terpilih akan diserahkan kepada pimpinan DPR untuk dibahas dalam rapat paripurna.

Melansir Antara, Kamis, 12 Maret 2025, berikut profil lima anggota Dewan Komisioner OJK yang lolos uji kelayakan tersebut.

Friderica Widyasari Dewi, Ketua DK OJK

Friderica Widyasari Dewi atau akrab disapa Kiki memiliki pengalaman panjang di sektor pasar modal dan industri jasa keuangan.

Perempuan kelahiran 28 November 1975 ini pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2009-2015.

Setelah itu, ia menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada 2015-2016 sebelum akhirnya menjadi Direktur Utama KSEI pada 2016-2019.

Kariernya di sektor jasa keuangan juga berlanjut ketika dipercaya menjadi Direktur Utama PT BRI Danareksa Sekuritas pada 2020-2022.

Friderica meraih gelar doktor dalam bidang Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2019.

Ia kemudian bergabung dengan OJK setelah lolos fit and proper test periode 2022-2027 dan menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK).

Kiki juga menjadi Koordinator Dewan Pembina Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI) serta Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sejak 2023.

Sebelum terpilih sebagai Ketua DK OJK, ia sempat menjabat Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK menggantikan Mahendra Siregar yang meninggalkan jabatannya pada 30 Januari 2026.

Dengan terpilihnya sebagai Ketua DK OJK, jabatan Kepala Eksekutif PEPK tidak lagi diembannya.

Hernawan Bekti Sasongko, Wakil Ketua DK OJK

Hernawan Bekti Sasongko memiliki latar belakang kuat di bidang ekonomi dan kebijakan keuangan.

Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Kristen Indonesia dan magister di Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Australia.

Kariernya di sektor keuangan antara lain pernah menjadi Senior Economist Bank Indonesia di New York pada 2003-2006 serta Kepala Divisi Analis Ekonomi Senior Departemen Internasional BI pada 2010-2013.

Di OJK, Hernawan pernah menjabat Deputi Komisioner Manajemen Strategis (2016-2017), Advisor Senior Strategic Committee (2017-2020), serta Deputi Komisioner Internasional dan Riset OJK (2020–2022).

Sejak 2023 ia menjabat sebagai Anggota Badan Supervisi OJK dan Komisaris Utama PT Kliring Berjangka Indonesia.

Setelah lolos fit and proper test, Hernawan kini menjabat Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, menggantikan Mirza Adityaswara yang mengundurkan diri pada Januari 2026.

Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif PMDK OJK

Hasan Fawzi memiliki rekam jejak panjang di industri pasar modal Indonesia.

Pria kelahiran Purwakarta, 27 April 1970 ini memulai karier di PT Kliring Depositori Efek Indonesia sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sistem pada 1993-1997.

Ia kemudian melanjutkan karier di PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi pada 1997-2008.

Beberapa posisi strategis yang pernah diembannya antara lain Direktur PT Penilai Harga Efek Indonesia (2008-2012), Direktur Utama KPEI selama dua periode (2012-2018), serta Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (2018-2022).

Hasan juga pernah menjadi Komisaris Utama PT PEFINDO Biro Kredit dan Komisaris Utama Independen PT RHB Sekuritas Indonesia pada 2022-2023.

Ia meraih gelar Magister Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 2008.

Sejak 2023 Hasan menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (ITSK-IAKD).

Kini ia dipercaya menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK.

Dicky Kartikoyono, Kepala Eksekutif PEPK OJK

Dicky Kartikoyono lahir di Jakarta pada 19 Desember 1967.

Ia menyelesaikan pendidikan sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI pada 1994 dan meraih gelar magister Project Management dari George Washington University pada 1999.

Dicky memulai kariernya di Bank Indonesia sejak 1995 dan sempat menduduki berbagai posisi strategis.

Beberapa jabatan yang pernah diembannya antara lain Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola BI (2022-2023) serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia London (2020-2022).

Sejak 2 Mei 2023, ia menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.

Setelah lolos uji kelayakan DPR, Dicky kini menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK.

Adi Budiarso, Kepala Eksekutif ITSK-IAKD OJK

Adi Budiarso memiliki latar belakang panjang di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ia meraih Diploma IV STAN pada 1997, kemudian melanjutkan pendidikan Master of Accounting di University of Southern California pada 2001, serta Doctor of Business Administration di University of Canberra pada 2014.

Kariernya di Kementerian Keuangan dimulai sejak 1990 sebagai pelaksana di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Adi juga pernah menjabat sebagai Kepala Central Transformation Office (CTO) Sekretariat Jenderal Kemenkeu pada 2014-2018.

Di Badan Kebijakan Fiskal, ia pernah memimpin Pusat Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral serta Pusat Kebijakan Sektor Keuangan.

Pada 13 Juni 2025, Adi dilantik menjadi Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya di Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu.

Kini ia dipercaya menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Penetapan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK mendapat sambutan positif dari Presiden Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk. (BANK) Koko Rachmadi

Koko menyampaikan sepak terjang Friderica di bidang edukasi dan literasi keuangan melalui program Indonesia Anti Scam Center (IASC), salah satu inisiatif OJK untuk mempercepat penanganan laporan penipuan keuangan, cukup sukses sehingga dia mengharapkan kesuksesan tersebut dapat dituangkan di industri keuangan syariah.

“Moga-moga itu bisa dituangkan di industri keuangan syariah supaya makin sukses lagi,” kata Koko di sela-sela Media Briefing di Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026).

Koko juga mengharapkan, performa Friderica dapat membawa industri perbankan menjadi lebih baik ke depannya.

“Selamat bertugas dan kami yakin dengan performa Bu Kiki bisa membawa industri perbankan menjadi lebih baik lagi kedepannya,” ujarnya.

Untuk diketahui, Komisi XI DPR RI resmi menetapkan Friderica sebagai Ketua DK OJK usai melalui serangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon pengganti anggota Dewan Komisioner. Selanjutnya, hasil fit and proper test akan dibawa ke dalam rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/3/2026).

Profil Friderica Widyasari, Ketua OJK Baru

Wanita kelahiran Cepu, 28 November 1975 ini menempuh pendidikan sarjana di bidang ekonomi di Universitas Gadjah Mada dan lulus pada 2001.

Setelah itu, Friderica melanjutkan studi di California State University, Amerika Serikat, dan meraih gelar Master of Business Administration pada 2004. Dia kemudian kembali menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada dan memperoleh gelar doktor dalam bidang studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan pada 2019.

Dalam perjalanan kariernya, Friderica menghabiskan lebih dari satu dekade di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Dia mulai bergabung pada 2005 dan kemudian dipercaya menjabat sebagai Direktur Pengembangan Pasar BEI pada periode 2009—2015.

Friderica kemudian melanjutkan karirnya di lembaga self-regulatory organization (SRO) lainnya, yakni PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Dia menjabat sebagai Direktur Keuangan KSEI pada 2015—2016, lalu dipercaya menjadi Direktur Utama KSEI pada 2016—2019. Karier Friderica kemudian berlanjut sebagai Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas pada periode 2020—2022.

Di bidang profesional, Friderica juga mengantongi sertifikasi Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2019.

Sebelum terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Friderica Widyasari Dewi resmi terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal itu berdasarkan keputusan dari rapat Komisi XI DPR RI usai menggelar tes kelayakan dan kepatutan (fit and proper).

"Komisi XI DPR RI memutuskan setelah melalui Uji kelayakan terhadap 10 calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan melaksanakan rapat internal, memutuskan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK," kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Rabu (11/3/2026).

Kemudian, Hasan Fawzi menempati posisi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK. Adapun Dicky Kartikoyono menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Sementara itu, yang menempati posisi Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto yakni Adi Budiarso.

Diketahui, Komisi XI DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper) terhadap 10 calon DK OJK pada Rabu (11/3/2026). Ke-10 calon tersebut yakni Friderica Widyasari Dewi, Agus Sugiarto, Henawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, dan Anton Daryono.

Proses fit and proper tersebut dilakukan untuk mengisi lima posisi, yakni ketua, wakil ketua, kepala eksekutif pengawas pasar modal, kepala eksekutif pengawas aset digital, dan kepala eksekutif pengawas perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, dan perlindungan konsumen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Frederica Widyasari Dewi resmi terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal itu berdasarkan keputusan dari rapat Komisi XI DPR RI usai menggelar tes kelayakan dan kepatutan (fit and proper).

"Komisi XI DPR RI memutuskan setelah melalui Uji kelayakan terhadap 10 calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan melaksanakan rapat internal, memutuskan Frederica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK," kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Rabu (11/3/2026).

Kemudian, Hasan Fawzi menempati posisi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK. Adapun Dicky Kartikoyono menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Sementara itu, yang menempati posisi Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto yakni Adi Budiarso.

Diketahui, Komisi XI DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper) terhadap 10 calon DK OJK pada Rabu (11/3/2026). Ke-10 calon tersebut yakni Frederica Widyasari Dewi, Agus Sugiarto, Henawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, dan Anton Daryono.

Proses fit and proper tersebut dilakukan untuk mengisi lima posisi, yakni ketua, wakil ketua, kepala eksekutif pengawas pasar modal, kepala eksekutif pengawas aset digital, dan kepala eksekutif pengawas perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, dan perlindungan konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 10 kandidat calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) akan mengikuti fit and proper test yang digelar Komisi XI DPR RI besok, Rabu (11/3/2026). Salah satu kandidat akan menempati posisi Ketua DK OJK yang hingga sekarang masih diisi oleh pelaksana tugas sementara.

Adapun, 10 kandidat itu antara lain adalah Friderica Widyasari Dewi, Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, serta Anton Daryono.

Sepuluh kandidat tersebut akan diuji untuk memperebutkan lima posisi yang ada, yakni Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Aset Digital, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjabarkan kisi-kisi kandidat yang akan dicari DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan tersebut. Hal itu dia sampaikan menjawab pertanyaan soal harapan pasar akan pimpinan otoritas yang pro market untuk menggantikan jajaran petinggi OJK yang mundur beberapa waktu lalu saat pasar mengalami guncangan.

Misbakhun menjelaskan, ada batasan sampai mana seorang pemimpin dinilai sebagai orang yang pro market. Apalagi, jabatan yang akan dipilih adalah sebagai regulator pasar modal sehingga mereka harus tetap mempertimbangkan sisi risiko pasar.

"Karena yang kita pilih itu adalah regulator. Tentunya ada batasan di mana pasar itu bisa kita absorb. Karena kalau kita terlalu pro-market, risikonya siapa yang akan meng-absorb? Karena regulator juga harus memperhatikan faktor risiko," kata dia dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Misbakhun menilai, sosok DK OJK yang bisa menyeimbangkan antara kebijakan pro market dan kehati-hatian melakukan mitigasi risiko pasar adalah pemimpin yang dicari DPR.

"Di situ lah yang kita cari, orang pro pasar tapi dia juga tahu pada batas mana pasar itu diikuti, pada tingkatan tertentu kepentingan negara diikuti di mananya. Nah, itu yang paling utama. Kita cari orang yang memahami konsep regulator pada level komisioner. Itu yang kita cari," tandasnya.

Sebelumnya, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta mengatakan bahwa pasar berharap agar sosok pengganti Ketua OJK sebelumnya, Mahendra Siregar, adalah sosok yang punya kompetensi lebih baik, integritas dan kredibilitas yang lebih mumpuni di mata pelaku pasar.

"Mundurnya pimpinan OJK tentunya harus bisa menciptakan fungsi otoritas dengan baik ke depan. Terutama di bidang financial market. Yang penting harus cepat cari pengganti," ujar Nafan saat dihubungi, Jumat (30/1/2026).

Nafan menilai OJK masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan dan transparansi data sebelum Mei 2026. Jika pengganti pimpinan tertinggi OJK bisa dipastikan lebih baik, Nafan melihat pasar saham Indonesia tidak perlu sampai turun kasta ke frontier market.

"Yang penting harus menekankan komitmen pro market policy. Pokoknya harus ditekankan pada kebijakan itu, ini yang terpenting agar bisa menjaga kepercayaan para pelaku pasar, termasuk MSCI," tegas Nafan.

Di akhir Januari lalu, OJK mengumumkan pengunduran diri tiga pejabat mereka. Mereka adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Inarno Djajadi. Lalu Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Aditya Jayaantara.

Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama dua pejabat OJK lainnya merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan.

"OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional," tulisnya dalam rilis resmi, Jumat (30/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 10 kandidat calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) akan mengikuti fit and proper test yang digelar Komisi XI DPR RI besok, Rabu (11/3/2026). Salah satu kandidat akan menempati posisi Ketua DK OJK yang hingga sekarang masih diisi oleh pelaksana tugas sementara.

Adapun, 10 kandidat itu antara lain adalah Friderica Widyasari Dewi, Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, serta Anton Daryono.

Sepuluh kandidat tersebut akan diuji untuk memperebutkan lima posisi yang ada, yakni Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Aset Digital, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjabarkan kisi-kisi kandidat yang akan dicari DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan tersebut. Hal itu dia sampaikan menjawab pertanyaan soal harapan pasar akan pimpinan otoritas yang pro market untuk menggantikan jajaran petinggi OJK yang mundur beberapa waktu lalu saat pasar mengalami guncangan.

Misbakhun menjelaskan, ada batasan sampai mana seorang pemimpin dinilai sebagai orang yang pro market. Apalagi, jabatan yang akan dipilih adalah sebagai regulator pasar modal sehingga mereka harus tetap mempertimbangkan sisi risiko pasar.

"Karena yang kita pilih itu adalah regulator. Tentunya ada batasan di mana pasar itu bisa kita absorb. Karena kalau kita terlalu pro-market, risikonya siapa yang akan meng-absorb? Karena regulator juga harus memperhatikan faktor risiko," kata dia dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Misbakhun menilai, sosok DK OJK yang bisa menyeimbangkan antara kebijakan pro market dan kehati-hatian melakukan mitigasi risiko pasar adalah pemimpin yang dicari DPR.

"Di situ lah yang kita cari, orang pro pasar tapi dia juga tahu pada batas mana pasar itu diikuti, pada tingkatan tertentu kepentingan negara diikuti di mananya. Nah, itu yang paling utama. Kita cari orang yang memahami konsep regulator pada level komisioner. Itu yang kita cari," tandasnya.

Sebelumnya, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta mengatakan bahwa pasar berharap agar sosok pengganti Ketua OJK sebelumnya, Mahendra Siregar, adalah sosok yang punya kompetensi lebih baik, integritas dan kredibilitas yang lebih mumpuni di mata pelaku pasar.

"Mundurnya pimpinan OJK tentunya harus bisa menciptakan fungsi otoritas dengan baik ke depan. Terutama di bidang financial market. Yang penting harus cepat cari pengganti," ujar Nafan saat dihubungi, Jumat (30/1/2026).

Nafan menilai OJK masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan dan transparansi data sebelum Mei 2026. Jika pengganti pimpinan tertinggi OJK bisa dipastikan lebih baik, Nafan melihat pasar saham Indonesia tidak perlu sampai turun kasta ke frontier market.

"Yang penting harus menekankan komitmen pro market policy. Pokoknya harus ditekankan pada kebijakan itu, ini yang terpenting agar bisa menjaga kepercayaan para pelaku pasar, termasuk MSCI," tegas Nafan.

Di akhir Januari lalu, OJK mengumumkan pengunduran diri tiga pejabat mereka. Mereka adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Inarno Djajadi. Lalu Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Aditya Jayaantara.

Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama dua pejabat OJK lainnya merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan.

"OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional," tulisnya dalam rilis resmi, Jumat (30/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR mendorong tujuh prioritas pimpinan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memulihkan kepercayaan pasar, usai guncangan pasar modal akibat keputusan MSCI dan pengunduran diri sejumlah petinggi otoritas tersebut.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyambut baik penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai pelaksana tugas ketua merangkap Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, serta Hasan Fawzi yang kini merangkap sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

Menurutnya, ada tujuh poin krusial yang harus menjadi fokus Friderica Widyasari Dewi atau yang akrab disapa Kiki dalam jangka pendek dan menengah.

Pertama, terkait transparansi emiten. Legislator dari Fraksi PDIP ini mendesak OJK membuka data pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner/UBO) dari semua emiten.

Dia menilai, UBO krusial agar lembaga pemeringkat global seperti MSCI dapat menakar tingkat risiko emiten dengan akurat, sehingga insiden pembekuan indeks tidak terulang. Kedua, Said mendukung penuh rencana OJK memperluas porsi saham publik atau free float.

“Saya menyambut baik pada Februari 2026 ini OJK memberlakukan free float dari 7,5% menjadi 15%, dan secara bertahap terus diperluas,” katanya, dikutip Senin (2/2/2026).

Ketiga, penegakan hukum terhadap praktik manipulasi pasar atau saham gorengan. Said menekankan bahwa OJK harus menjadi komando utama dalam penanganan kasus coordinated trading behavior.

Dia menekankan bahwa jika membutuhkan bantuan aparat penegak hukum lain maka kendali operasi harus tetap berada di bawah OJK untuk menjaga marwah lembaga.

Keempat, pengaturan 'influencer' saham. Said meminta OJK mewajibkan sertifikasi bagi pegiat media sosial dan penyedia jasa teknologi yang bekerja sama dengan perusahaan efek, demi mencegah sindikasi saham gorengan yang merugikan ritel.

Kelima dan keenam, evaluasi risiko investasi asuransi dan dana pensiun (Dapen). Said meminta OJK mengevaluasi batasan penempatan iuran pemegang polis asuransi di pasar saham yang saat ini mencapai 20%, karena dinilai berisiko spekulatif tinggi.

Selain itu, ketujuh, dia meminta kajian mendalam soal risiko penempatan dapen di saham dan obligasi, terutama terkait transaksi repo.

“Muncul risiko ketika asing keluar, dan pelaku pasar repo menjaminkan saham dan obligasi dari dana pensiun. Akibatnya, ketika nilai portofolio turun, otomatis nilai jaminan repo juga menurun, sehingga muncul persoalan likuiditas,” jelasnya.

Sebagai informasi, perombakan kepemimpinan OJK terjadi setelah Mahendra Siregar (Ketua) dan Mirza Adityaswara (Wakil Ketua) mengundurkan diri. Keputusan ini efektif per 31 Januari 2026.

Pengunduran diri ini beriringan dengan gejolak pasar modal pasca-keputusan MSCI membekukan penyesuaian indeks Indonesia, yang memicu aksi panic selling dan arus keluar dana asing masif pada akhir Januari 2026.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk anggota dewan komisioner yang baru untuk menggantikan sejumlah anggota yang mundur sebelumnya.

Penetapan Anggota Dewan Komisioner pengganti ditetapkan melalui Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta, Sabtu (31/1).

OJK menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen

OJK juga menunjuk Hasan Fawzi yang sebelumnya menjabat Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Asep Kripto sebagai pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

"OJK menjamin kesinambungan kepemimpinan dan kelancaran pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta perlindungan konsumen dan masyarakat dengan melakukan penunjukan pejabat pengganti anggota dewan komisioner (ADK)," tulis OJK dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (31/1).

Keputusan jabatan Pejabat Pengganti ini berlaku secara efektif sejak 31 Januari 2026.

"Penunjukan ADK pengganti ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK dan merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan OJK untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya," tulis OJK.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah pejabat tinggi OJK mengundurkan diri dari jabatannya usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok dua hari berturut-turut. Mereka kompak memutuskan mundur pada Ju.mat (30/1).

Mereka di antaranya adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Disusul Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi; dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK I. B Aditya Jayaantara.