PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sektor perbankan. Kebijakan tersebut dinilai mampu memperkuat likuiditas industri perbankan sehingga meningkatkan kapasitas pembiayaan bagi sektor produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi antara pemerintah dan industri perbankan. Menurut dia, pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat agar aliran dana tetap menggerakkan aktivitas ekonomi.

"Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional," ujar Anggoro.

Sebagai anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BSI menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

"Kami mengapresiasi kepercayaan Pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha," ujar Anggoro.

Anggoro mengatakan kepercayaan pemerintah tersebut akan dimanfaatkan untuk memperluas pembiayaan produktif agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, penempatan SAL dinilai membantu menekan biaya dana (cost of fund) sehingga bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif.

Dengan kondisi tersebut, masyarakat maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga dapat mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, BSI tetap memperkuat fundamental pendanaan melalui peningkatan dana murah (CASA) yang ditopang Tabungan Haji, pengembangan ekosistem syariah, serta akselerasi layanan digital.

Hingga April 2026, BSI mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp382 triliun atau tumbuh 17,9 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tabungan tercatat sebesar 22,02 persen menjadi Rp165 triliun, sehingga rasio dana murah (CASA) mencapai 63,48 persen.

Pada periode yang sama, penyaluran pembiayaan meningkat 15,59 persen menjadi Rp332 triliun. Sementara itu, kualitas aset tetap terjaga dengan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) gross membaik menjadi 1,80 persen.

Sebagai mitra strategis pemerintah, BSI juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari pembiayaan UMKM, KUR, koperasi, Program Makan Bergizi Gratis, hingga pembiayaan rumah bersubsidi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Perseroan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) mendorong pengurus Rohani Islam (Rohis) jadi penggerak literasi syariah di ruang digital. Pasalnya, Rohis memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter dan pola pikir generasi muda.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Training of Trainer (ToT) Youth Content Creator Rohis Indonesia yang digelar di Badung, Bali, pada 23–25 Juni 2026.

Program kolaborasi Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag dengan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia ini diikuti pengurus Rohani Islam (Rohis) SMA dan SMK dari 34 provinsi di Indonesia.

Para peserta memperoleh penguatan kepemimpinan, literasi digital, ekonomi dan keuangan syariah, serta keterampilan memproduksi konten media sosial yang kreatif dan edukatif.

Direktur Pendidikan Agama Islam (Kemenag) M. Munir, menegaskan pengurus Rohis memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter dan pola pikir generasi muda. Karena itu, mereka perlu didorong untuk tidak hanya aktif dalam kegiatan keagamaan di sekolah, tetapi juga mampu hadir di ruang digital sebagai penyebar nilai-nilai Islam yang moderat, inspiratif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

"Pengurus Rohis harus menjadi agent of change, agent of development, dan agent of control. Mereka harus mampu menjadi agen perubahan yang positif, terus mengembangkan kapasitas diri, serta mampu memberikan kontrol terhadap berbagai informasi yang beredar di media sosial," ujar Munir, Jumat (26/6/2026).

Lihat video: Rawan Penyelewengan Dana Zakat, Kemenag Larang Baznas Buat Aturan Sendiri

Menurut Munir, penguasaan ruang digital menjadi kebutuhan penting bagi generasi muda saat ini. Di tengah derasnya arus informasi dan beragam narasi yang beredar di media sosial, siswa Rohis perlu memiliki kemampuan komunikasi digital yang baik agar dapat menghadirkan konten keislaman yang mencerahkan, menyejukkan, dan memberikan solusi bagi masyarakat.

Selain itu, generasi muda juga perlu memahami perkembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari upaya membangun peradaban Islam yang maju dan berdaya saing.

"Melalui pemahaman yang baik, pengurus Rohis diharapkan mampu menjadi pelopor dalam menyebarluaskan informasi dan edukasi yang bermanfaat kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar," ucapnya.

Deputi Direktur DEKS Bank Indonesia, Moh. Nuryazidi, menyampaikan bahwa berdasarkan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report terkini, industri ekonomi syariah Indonesia menempati peringkat keempat dunia setelah Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

"Capaian tersebut didukung oleh kuatnya sektor modest fashion, makanan halal, serta media dan rekreasi halal," katanya.

Menurut Nuryazidi, generasi muda memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional melalui peningkatan literasi masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi yang efektif dan dekat dengan kehidupan generasi muda.

"Sekarang kekuatan itu bukan cuma di perusahaan besar atau pemerintah, tapi juga ada di media sosial kalian. Satu konten yang kalian bikin bisa dilihat ribuan bahkan jutaan orang. Dan itu bisa jadi pintu buat orang lain mulai mengerti ekonomi syariah. Karena kalau literasi meningkat, efeknya besar sekali: masyarakat bisa naik level dari cuma beli, jadi bikin; dari ikut tren, jadi pencipta tren," ujarnya.

Nuryazidi menambahkan pengurus Rohis memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak literasi ekonomi dan keuangan syariah di kalangan pelajar. Dengan kemampuan komunikasi yang baik dan pemanfaatan teknologi digital secara kreatif, mereka dapat membantu memperluas pemahaman masyarakat mengenai gaya hidup halal, kewirausahaan syariah, serta berbagai peluang yang tersedia dalam industri halal nasional.

Kerja sama Kementerian Agama dan Bank Indonesia ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi muda yang memiliki kepemimpinan kuat, literasi digital yang memadai, serta pemahaman ekonomi syariah yang baik.

Melalui berbagai materi yang diberikan, peserta didorong untuk menjadi kreator konten yang mampu mengemas pesan-pesan keislaman dan literasi syariah dalam format yang menarik dan mudah diterima oleh generasi muda.

Pelatihan ini juga menjadi wadah bagi pengurus Rohis dari seluruh Indonesia untuk memperluas jejaring, berbagi pengalaman, dan meningkatkan kapasitas kepemimpinan mereka. Pertemuan lintas daerah tersebut diharapkan dapat melahirkan kolaborasi yang semakin memperkuat peran Rohis sebagai organisasi pelajar yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Selama tiga hari pelatihan, peserta memperoleh pembekalan mengenai kepemimpinan di era digital, strategi komunikasi publik, pengelolaan media sosial, ekonomi dan keuangan syariah, halal lifestyle, tren digital, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam produksi konten. Mereka juga mendapatkan kesempatan praktik langsung dengan membuat konten media sosial secara individu maupun kelompok.

Melalui program ini, Kementerian Agama dan Bank Indonesia berharap lahir generasi Rohis yang tidak hanya unggul dalam pemahaman keagamaan, tetapi juga memiliki kepemimpinan yang kuat, kecakapan digital, serta kesadaran untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat narasi keislaman yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan, sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terhadap berbagai peluang ekonomi syariah di Indonesia.

"Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul yang mampu menjawab tantangan era digital, sekaligus memperkuat peran Rohis sebagai motor penggerak kebaikan, inovasi, dan literasi syariah bagi generasi muda Indonesia."

Bisnis.com, JAKARTA — Transformasi digital menjadi tantangan terbesar bagi industri perbankan syariah di tengah meningkatnya persaingan dengan bank konvensional, bank digital, hingga perusahaan teknologi finansial.

Senior Vice President Application Support Bank Syariah Indonesia (BSI) Rendy Ferdiansyah mengatakan tantangan utama perbankan syariah saat ini bukan lagi rendahnya literasi masyarakat terhadap keuangan syariah. Pemahaman masyarakat terus meningkat, tetapi ekspektasi terhadap kualitas layanan juga makin tinggi.

Menurutnya, keunggulan berbasis prinsip syariah dinilai tidak lagi cukup tanpa didukung pengalaman layanan digital yang cepat, mudah, dan setara dengan ekspektasi nasabah.

"Nasabah saat ini mengharapkan layanan yang cepat, mudah, aman, dan dapat diakses kapan saja. Oleh karena itu, transformasi teknologi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas layanan sekaligus daya saing bank syariah," kata Rendy dalam keterangannya, dikutip Selasa (23/6/2026).

BSI, lanjutnya, melakukan modernisasi sistem inti perbankan atau core banking tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah bersama Temenos. Upaya itu dilakukan untuk memperkuat fondasi teknologi dan mampu mendukung pengembangan bisnis dalam jangka panjang.

Rendy menjelaskan modernisasi core banking memungkinkan perseroan meningkatkan kapasitas pemrosesan transaksi, mempercepat layanan kepada nasabah, sekaligus membuka ruang lebih besar bagi pengembangan inovasi digital di masa mendatang.

Menurutnya, perubahan ekspektasi nasabah, khususnya generasi muda dan digital native, menjadi salah satu faktor yang mempercepat kebutuhan transformasi digital. Saat ini, nasabah tidak hanya membandingkan layanan antarbank, tetapi juga dengan pengalaman yang diperoleh dari berbagai platform digital yang digunakan setiap hari.

"Generasi muda menginginkan layanan yang seamless, personal, dan selalu tersedia melalui perangkat digital," katanya.

Selain modernisasi sistem, BSI juga melihat perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing industri perbankan syariah.

Teknologi tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan layanan yang lebih personal, memperkuat deteksi fraud, mempercepat analisis data, hingga mendukung pengambilan keputusan secara lebih akurat.

"Teknologi dapat menjadi akselerator dalam memperluas inklusi keuangan syariah, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan perbankan yang aman, modern, dan sesuai dengan prinsip syariah," ujarnya.

Sutan Emir Hidayat ditetapkan sebagai Dewan Pengawas Syariah PT Bank Nagari Periode 2026-2030, sebagaimana ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bank Nagari, Senin (22/6).

Dalam rilis resminya disebutkan, penetapan itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola, kepatuhan syariah, serta mendorong pertumbuhan layanan perbankan syariah Bank Nagari yang semakin kompetitif.

"Dengan pengalaman, kapasitas, dan dedikasi yang dimilik, optimis kehadiran Sutan Emir Hidayat akan membawa kontribusi besar dalam memastikan Bank Nagari Syariah terus tumbuh dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah, integritas, dan profesionalisme," demikian bank tersebut pada Senin.

Bank tersebut mengharapkan langkah itu akan mendukung Bank Nagari dalam menghadirkan layanan perbankan syariah yang semakin kuat, modern, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyita dan mengamankan 41 aset yang diduga terkait dengan tindak pidana perbankan syariah (tipibank) pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) GP di Kota Medan, Sumatera Utara.

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian bank (asset recovery) dalam proses penyidikan yang saat ini tengah berlangsung,” ujar Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Adapun, penyitaan aset dilakukan oleh OJK pada 17-18 Juni 2026, setelah memperoleh penetapan resmi dari Pengadilan Negeri (PN) setempat.

“Tindakan itu merupakan hasil penelusuran aset (asset tracing) yang dilakukan secara intensif oleh penyidik OJK, guna mengamankan barang bukti sekaligus mengoptimalkan pemulihan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana,” ujar Agus.

Sebanyak 41 aset berupa tanah dan bangunan itu, di antaranya delapan bangunan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, 29 bidang tanah bersertifikat hak milik (SHM) di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, dua aset di Kota Binjai, serta dua aset di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.

Dalam proses penyidikan, OJK menemukan indikasi bahwa sebagian agunan pembiayaan tidak diikat secara sempurna sesuai ketentuan hukum dan hanya menggunakan instrumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

“Oleh karena itu, langkah penelusuran dan penyitaan aset menjadi penting untuk memastikan efektivitas proses penegakan hukum dan pemulihan aset,” ujar Agus.

Agus menjelaskan, penyidikan perkara dilakukan terhadap dugaan tindak pidana perbankan syariah yang terjadi di PT BPRS GP, yang sebelumnya telah dicabut izin usahanya oleh OJK pada 17 April 2025.

“Perkara tersebut melibatkan Sdri IP selaku Direktur Utama dan Sdr MIL selaku pengguna dana akhir (end user),” ujar Agus.

Berdasarkan hasil penyidikan, pada periode Oktober 2019 hingga Maret 2024, para terlapor diduga melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan dan dokumen transaksi perbankan melalui pemberian 35 fasilitas pembiayaan atas nama 34 nasabah nominee (pinjam nama) dengan total plafon mencapai Rp15,47 miliar.

Adapun, pembiayaan itu diduga diberikan menggunakan dokumen identitas dan dokumen pendukung yang tidak sah serta tidak melalui prosedur pembiayaan yang berlaku.

“Dana hasil pencairan pembiayaan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk menutupi pembiayaan bermasalah lainnya sehingga memengaruhi kualitas pembiayaan bank,” ujar Agus.

Dengan demikian, atas perbuatannya, para terlapor diduga melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), serta ketentuan pidana terkait lainnya.

Agus mengatakan keberhasilan penyitaan aset itu merupakan hasil sinergi dan koordinasi OJK dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pihaknya menegaskan akan terus mengoptimalkan upaya penelusuran aset dan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

“Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga integritas sektor jasa keuangan, melindungi kepentingan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan terhadap industri jasa keuangan nasional,” ujar Agus.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengamankan 41 aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana perbankan syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) GP, Medan, Sumatra Utara.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian bank (asset recovery) dalam proses penyidikan yang saat ini sedang berlangsung.

Penyitaan aset yang berlangsung pada 17—18 Juni 2026 itu dilaksanakan setelah penyidik OJK mengantongi penetapan resmi dari Pengadilan Negeri setempat. Tindakan tersebut merupakan hasil penelusuran aset secara intensif guna mengamankan barang bukti dan mengoptimalkan pemulihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana.

“Aset yang berhasil disita meliputi 41 aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Sumatra Utara,” ungkap OJK dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/6/2026).

Rinciannya, 8 bangunan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, 29 bidang tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, 2 aset di Kota Binjai, serta 2 aset di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.

Dalam proses penyidikan, OJK menemukan indikasi bahwa sebagian agunan pembiayaan tidak diikat secara sempurna sesuai ketentuan hukum dan hanya menggunakan instrumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

Karena itu, OJK menilai langkah penelusuran dan penyitaan aset menjadi penting untuk memastikan efektivitas proses penegakan hukum dan pemulihan aset.

Adapun, penyidikan perkara ini dilakukan terhadap dugaan tindak pidana perbankan syariah yang terjadi di PT BPRS GP. OJK sebelumnya telah mencabut izin usaha BPRS GP pada 17 April 2025.

“Perkara tersebut melibatkan Sdri. IP selaku Direktur Utama dan Sdr. MIL selaku pengguna dana akhir (end user),” jelas OJK.

Berdasarkan hasil penyidikan, pada periode Oktober 2019 sampai dengan Maret 2024, para terlapor diduga melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan dan dokumen transaksi perbankan.

Tindakan tersebut dilakukan melalui pemberian 35 fasilitas pembiayaan atas nama 34 nasabah nominee (pinjam nama) dengan total plafon mencapai Rp15,47 miliar.

Pembiayaan tersebut diduga diberikan menggunakan dokumen identitas dan dokumen pendukung yang tidak sah serta tidak melalui prosedur pembiayaan yang berlaku.

Sementara itu, dana hasil pencairan pembiayaan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk menutupi pembiayaan bermasalah lainnya sehingga memengaruhi kualitas pembiayaan bank.

Atas perbuatannya, OJK mengungkapkan bahwa para terlapor diduga melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), serta ketentuan pidana terkait lainnya.

OJK menegaskan akan terus mengoptimalkan upaya penelusuran aset dan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

“Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga integritas sektor jasa keuangan, melindungi kepentingan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan terhadap industri jasa keuangan nasional,” tegas OJK.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum menyebut, perbankan tetap perlu mencermati perkembangan ekonomi, khususnya dalam negeri, meski ketegangan geopolitik global mulai mereda.

Hal itu disampaikan Yuli di sela-sela Media Gathering BCA Syariah – Sinergi Inklusivitas Bersama Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).

“Tentu tantangannya banyak ya, terutama juga bagaimana untuk terus mencermati kondisi ekonomi ya. Khususnya [masyarakat] menengah, kalau menengah, menengah bawah dan sebagainya,” kata Yuli, dikutip pada Selasa (16/6/2026).

Meski demikian, dia meyakini prospek perbankan masih positif. Pasalnya bagi investor, Indonesia tetap dinilai sebagai pasar yang potensial sehingga bank perlu lebih tanggap dalam membaca perubahan kondisi dan kebutuhan nasabah.

“Jadi prospek masih ada, cuma kitanya yang mesti lebih tanggap dan lebih mencermati dinamikanya,” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata dengan Iran yang diikuti pembukaan kembali Selat Hormuz.

Melalui unggahan di Truth Social, Trump menyatakan kesepakatan tersebut telah rampung dan AS telah mencabut blokade angkatan laut di jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu urat nadi distribusi minyak dunia itu.

“Kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Dengan ini saya sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya dan secara bersamaan mengizinkan pencabutan segera blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal-kapal dunia, nyalakan mesin kalian. Biarkan minyak mengalir,” katanya Senin (15/6/2026).

Menurutnya, kesepakatan tersebut akan membawa perdamaian dan keamanan bagi kawasan Timur Tengah. Dia juga mengisyaratkan akan ada perjanjian damai yang lebih luas dengan Iran dalam waktu mendatang.

“Selamat kepada semua pihak,” ungkap Trump.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan sektor perbankan syariah pada kuartal I/2026 mulai memicu aksi beli selektif terhadap saham pelat merah PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) serta PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS).

Tren positif industri ini melaju di atas rata-rata perbankan nasional meskipun tengah menghadapi tantangan ketatnya likuiditas global. Mengacu pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Maret 2026, pangsa pasar (market share) perbankan syariah nasional kini merangkak naik ke level 7,51%.

Pertumbuhan pembiayaan berbasis syariah juga melesat hingga 9,82% year on year (YoY). Capaian tersebut tercatat melampaui pertumbuhan kredit perbankan konvensional yang bergerak lebih moderat pada periode yang sama.

Co-Founder Pasar Dana Hans Kwee menilai bahwa kokohnya fundamental industri menempatkan saham emiten perbankan syariah pada momentum yang menarik. Dia pun merekomendasikan strategi investasi yang terukur untuk penguatan portofolio jangka menengah hingga panjang.

“Strategi akumulasi beli untuk saham bank syariah, khususnya di tengah momentum pertumbuhan industri yang masih kuat,” kata Hans Kwee dalam keterangannya, dikutip Jumat (29/5/2026).

Berdasarkan analisisnya, target harga untuk saham BRIS diproyeksikan berada di kisaran Rp3.100 hingga Rp3.300 per saham. Untuk BTPS, harga saham diperkirakan berpotensi menuju level Rp1.500 hingga Rp1.700 per saham.

Di lantai bursa, kedua emiten perbankan syariah ini dinilai memiliki karakteristik pergerakan dan daya tarik yang berbeda bagi para pelaku pasar.

Saham BRIS dinilai cenderung defensif dengan fundamental yang relatif lebih kuat dan stabil. Meski pergerakan harganya bergerak lebih lambat, saham perseroan dianggap lebih aman untuk kebutuhan investasi jangka panjang.

Pada kuartal I/2026, BRIS mengantongi kenaikan laba bersih hingga 17,1% YoY serta pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 17,99% YoY.

Kinerja tersebut ditopang oleh lonjakan fee-based income dari bisnis cicil dan tabungan emas, serta agresifnya pembiayaan segmen wholesale dan proyek infrastruktur BUMN yang tumbuh 12,59%.

Sebaliknya, saham BTPS memiliki karakter yang lebih agresif dengan fluktuasi yang cukup tinggi di pasar ritel. Namun, emiten ini menawarkan potensi pertumbuhan (growth story) yang tinggi ke depan, terutama sejalan dengan proyeksi pemulihan daya beli masyarakat pada segmen ultra mikro.

Secara umum, ekspansi bisnis emiten bank syariah juga diuntungkan oleh mesin pertumbuhan baru dari ekosistem haji dan umrah. Digitalisasi tabungan haji yang menyasar generasi muda sukses menjaring 1,2 juta nasabah baru, sekaligus mengamankan struktur dana murah yang stabil.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, MAKASSAR - Sejumlah perbankan nasional menunjukkan komitmennya untuk menjaga penetrasi pertumbuhan sektor properti di Sulawesi Selatan (Sulsel), meskipun industri real estat dibayangi kenaikan harga material imbas pelemahan kurs rupiah.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, misalnya, belum lama ini menjalin kerja sama dengan 15 pengembang yang bernaung di bawah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Sulsel.

Regional Consumer Banking Head BRI RO Makassar Eko Jayaputra menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk memperluas akses layanan pembiayaan perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melalui kemudahan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Dia mengutarakan optimisme bahwa kolaborasi tersebut mampu memperkuat ekosistem bisnis properti di Indonesia Timur, juga diproyeksikan dapat memacu pertumbuhan kredit konsumer yang sehat dan berkelanjutan.

“Melalui kerja sama dengan para developer REI Sulsel ini, kami berharap dapat memberikan nilai tambah baik bagi mitra pengembang maupun masyarakat yang membutuhkan hunian,” ujar Eko, belum lama ini.

Di sisi lain, perbankan syariah juga mengambil ancang-ancang serupa untuk membentengi pasar properti dari gejolak makroekonomi. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI menyatakan hingga saat ini belum mengerek tingkat margin pembiayaan perumahan (Griya), meskipun bank sentral telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin (bps).

RCEO BSI RO X Makassar Sukma Dwie Priardi mengungkapkan, pihaknya masih mempertahankan tingkat equivalent rate yang ada sembari mencermati dinamika pasar. Evaluasi komprehensif terkait biaya dana (cost of fund) baru akan digodok dalam rapat asset liability committee (Alco) dalam waktu dekat.

“Untuk sementara ini kami masih menggunakan rate yang sama. Kami masih menunggu perkembangan yang ada, dan dalam waktu dekat Komite Alco akan melakukan analisa lebih lanjut apakah kemudian akan mengikuti kebijakan regulator, atau tetap mempertahankan pricing pembiayaan yang ada saat ini,” jelas Sukma.

Komitmen dari industri perbankan ini menjadi angin segar di tengah mulai munculnya tekanan biaya produksi di tingkat pengembang. Korporasi properti regional, Kalla Land, mencatat biaya konstruksi perumahan telah terkoreksi naik sekitar 8% akibat lonjakan harga bahan baku material yang dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Pengembang Tahan Harga

Chief Operating Officer (COO) Kalla Land M. Natsir Mardan memaparkan, situasi di lapangan menunjukkan adanya penyesuaian pada Harga Pokok Penjualan (HPP) akibat inflasi bahan bangunan. Kendati demikian, Kalla Land memilih untuk tidak terburu-buru menaikkan harga jual properti ke konsumen.

"Pelemahan rupiah ini tentunya berpengaruh kepada kenaikan harga bahan. Biaya produksi perumahan kami mengalami peningkatan kurang lebih hampir 8%. Namun, kami belum mengambil keputusan untuk mengerek harga jual dan masih melakukan kalkulasi mendalam," urai Natsir.

Menariknya, tekanan kurs sejauh ini belum mengoreksi minat beli masyarakat di pasar perdana secara signifikan. Penjualan Kalla Land diklaim masih berjalan sesuai target.

Optimisme pelaku usaha di Sulsel ini tidak lepas dari kokohnya fundamental ekonomi daerah. Sebagai informasi, pada kuartal I/2026, ekonomi Sulsel tercatat mampu tumbuh di atas 6% secara tahunan (year-on-year/YoY), melaju mentereng di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Prospek cerah ini turut diamini oleh Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sulsel Yasser Latief. Organisasi hilir properti ini meyakini sektor perumahan akan tetap menjadi motor penggerak utama roda ekonomi daerah hingga akhir tahun.

Untuk menjaga momentum ekspansi di kawasan Indonesia Timur tersebut, Apersi Sulsel berharap sektor perbankan dapat terus memberikan dukungan pembiayaan yang kuat guna menjaga daya beli.

"Di samping itu, koordinasi intensif bersama pemerintah pusat dan daerah terus kita lakukan guna menyinkronkan regulasi di lapangan demi mempermudah kepemilikan hunian bagi masyarakat," ungkap Yasser .

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI mencatat transaksi kurban digital melalui platform BYOND by BSI mencapai Rp2,5 miliar pada momentum Iduladha 1447 Hijriah.

Sejalan dengan itu, perseroan juga meningkatkan penyaluran hewan kurban menjadi 24.053 ekor atau naik 57% dibandingkan tahun lalu sebanyak 15.272 ekor.

BSI terus memperkuat peran sosial dan ekonomi syariah melalui program kurban nasional pada Iduladha 1447 Hijriah. Tahun ini, perseroan menyiapkan 24.053 ekor hewan kurban yang akan disalurkan ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Peningkatan jumlah hewan kurban tersebut turut didorong oleh akselerasi layanan digital perseroan. Melalui aplikasi BYOND by BSI dan kartu pembiayaan BSI Hasanah Card, masyarakat dapat membeli hewan kurban secara mudah dan aman.

Transaksi kurban digital melalui platform BYOND by BSI tercatat mencapai Rp2,5 miliar. Sementara itu, transaksi pembelian hewan kurban menggunakan BSI Hasanah Card mendekati Rp20 miliar.

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan perbankan syariah harus mampu menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat.

“Perbankan syariah hadir untuk membawa kemaslahatan yang lebih luas. Kinerja positif yang berhasil diraih BSI harus berbanding lurus dengan peningkatan volume ZISWAF, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung dalam meningkatkan kesejahteraan umat, salah satunya melalui pemerataan distribusi hewan kurban ini,” ujar Anggoro dalam Konferensi Pers BSI dalam Persiapan Idul Adha, Senin (26/5).

Menurut dia, program kurban BSI juga dirancang untuk menciptakan multiplier effect bagi sektor UMKM peternakan. Perseroan melibatkan 37 peternak lokal, termasuk 19 UMKM dan desa binaan BSI yang tersebar di Aceh, Sumatera Selatan, Jabodetabek, Jawa, Sulawesi Selatan, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara.

“Kami ingin memastikan ekonomi kerakyatan tumbuh dari hulu ke hilir. Peternak binaan kami berikan kepastian pasar dengan stok hewan yang terjaga kualitasnya,” kata Anggoro.

Selain itu, distribusi daging kurban dilakukan menggunakan besek bambu sebagai bagian dari implementasi prinsip keberlanjutan.

Daging kurban akan disalurkan kepada lebih dari 600 ribu penerima manfaat yang terdiri dari masyarakat duafa, wilayah terdampak bencana, hingga pesantren.

BSI memastikan seluruh hewan kurban yang disalurkan dalam kondisi sehat dan telah mengantongi sertifikat kelulusan uji klinis dari Rumah Potong Hewan (RPH) serta Dinas Peternakan setempat.

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI resmi menjalin kerja sama strategis dengan Syailendra Capital melalui penandatanganan kerja sama distribusi produk reksa dana dalam acara “Mutual Fund Distribution Signing Ceremony” yang digelar di Kantor Pusat BRI, Jakarta, (20/5). Kolaborasi ini menjadi bagian dari langkah BRI dalam memperluas akses masyarakat terhadap investasi syariah .

Direktur Consumer Banking BRI, Aris Hartanto menyampaikan, bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi BRI dalam memperkuat layanan investasi bagi nasabah. Melalui kolaborasi tersebut, produk reksa dana Syailendra Capital kini dapat diakses melalui superapps BRImo maupun kantor cabang BRI di berbagai wilayah Indonesia, dengan memadukan kekuatan jaringan BRI dan pengalaman Syailendra Capital sebagai salah satu perusahaan manajer investasi dengan dana kelolaan terbesar di Indonesia.

“Bagi BRI, kerja sama ini memperkuat ekosistem layanan wealth management BRI sekaligus penyedia solusi keuangan terintegrasi yang relevan dengan kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Melalui sinergi dengan Syailendra Capital, kami ingin menghadirkan akses investasi reksa dana yang semakin mudah dijangkau dan terpercaya, termasuk produk investasi berbasis syariah yang semakin diminati masyarakat,” ujar Aris.

BRI Manajemen Investasi Catatkan KIK EBA Syariah Perdana di Indonesia



Melalui kerja sama ini, masyarakat dapat mengakses dua produk unggulan Syailendra Capital, yaitu Syailendra Sharia Money Market Fund (SSMMF) dan Syailendra Sharia Fixed Income Fund (SSFIF). SSMMF merupakan reksa dana pasar uang syariah dengan komposisi investasi berupa instrumen pasar uang syariah dan obligasi syariah serta jangka waktu jatuh tempo di bawah satu tahun.

Dengan karakteristik risiko yang relatif rendah dan likuiditas tinggi, produk ini menjadi pilihan yang sesuai bagi investor pemula maupun nasabah yang membutuhkan instrumen penempatan dana jangka pendek dengan potensi imbal hasil yang kompetitif. Per 30 April 2026, SSMMF mencatatkan imbal hasil satu tahun sebesar 4,99% dengan minimum investasi mulai dari Rp50.000.

Sementara itu SSFIF merupakan reksa dana pendapatan tetap syariah yang berfokus pada instrumen obligasi syariah, khususnya sukuk korporasi berperingkat layak investasi. Produk ini dikelola secara aktif dan selektif melalui strategi investasi pada sukuk korporasi dengan minimal rating A, sehingga risiko kredit relatif lebih terjaga.

Selain itu, komposisi portofolionya didominasi instrumen berdurasi relatif pendek, sehingga kinerjanya cenderung lebih stabil dan tidak terlalu sensitif terhadap perubahan suku bunga maupun inflasi. BRI Insurance Raih Penghargaan Unit Syariah Asuransi Umum



Dengan karakteristik tersebut, SSFIF ditujukan bagi investor dengan profil risiko moderat yang menginginkan potensi pertumbuhan investasi jangka menengah hingga panjang dengan tetap mengedepankan prinsip syariah. Hingga 30 April 2026, SSFIF mencatatkan imbal hasil satu tahun sebesar 7,58% dengan minimum investasi mulai dari Rp10.000.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap investasi syariah sekaligus mendorong penetrasi produk investasi ke segmen ritel di berbagai daerah. Dukungan jaringan BRI yang luas diharapkan mampu menghadirkan alternatif investasi syariah yang lebih praktis dan terjangkau bagi masyarakat.

Bisnis.com, PADANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sektor jasa keuangan di Provinsi Sumatra Barat tetap tumbuh solid dan berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah dan sejalan dengan pertumbuhan PDRB kuartal I/2026 (yoy) sebesar 5,02% yang menunjukkan keberlanjutan pemulihan dan pembangunan ekonomi daerah.

Kepala OJK Sumbar Roni Nazra mengatakan sektor keuangan yang sehat ini dapat dilihat pada jasa perbankan yakni untuk total aset perbankan pada posisi Maret 2026 adalah sebesar Rp86,74 triliun atau tumbuh sebesar 3,77% dari posisi yang sama pada tahun sebelumnya (yoy), dengan total penyaluran kredit/pembiayaan sebesar Rp75,50 triliun atau tumbuh 2,98% (yoy).

"Kabar baik ini menunjukkan keberlanjutan pemulihan ekonomi di Sumbar," katanya, dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026).

Sementara itu, melihat pada total penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp62,92 triliun atau tumbuh sebesar 9,24% (yoy).

Roni bilang dari kondisi itu, risiko kredit masih terjaga dengan rasio NPL 2,78%, meskipun terdapat sedikit peningkatan dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 2,51%.

Selanjutnya untuk penyaluran kredit untuk pelaku UMKM mencapai Rp30,87triliun, terkontraksi sebesar 2,08% (yoy) atau 40,89% dari total kredit.

Selain itu, melihat pada perbankan syariah pada posisi Maret 2026 memiliki total aset sebesar Rp14,84 triliun, atau tumbuh sebesar 13,30% (yoy) dengan total penghimpunan DPK sebesar Rp11,27 triliun atau tumbuh sebesar 3,04% (yoy), dan total penyaluran pembiayaan sebesar Rp12,71 triliun atau tumbuh 14,68% (yoy).

Risiko pembiayaan juga masih terjaga dengan rasio NPF 1,75%, meskipun terdapat sedikit peningkatan dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 1,49%.

Kemudian pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) baik konvensional maupun syariah pada posisi Maret 2026 juga tumbuh dengan baik.

Total aset sebesar Rp2,93 triliun atau tumbuh 7,17% (yoy), dengan total penghimpunan DPK adalah sebesar Rp2,11 triliun atau tumbuh 7,20% (yoy), dan total penyaluran kredit/pembiayaan sebesar Rp2,26 triliun atau tumbuh 1,44% (yoy), dengan 70,99% merupakan kredit/pembiayaan bagi UMKM.

Begitu pun pada industri pasar modal, juga menunjukkan kinerja yang baik, dimana jumlah Single Investor Identification (SID) terus tumbuh. Data Maret 2026 menunjukkan total SID berjumlah 395.768 investor atau tumbuh sebesar 97,15% (yoy).

"Dari total SID tersebut, jumlah SID saham adalah 135,455 investor atau tumbuh 39,37% (yoy), jumlah SID Reksa Dana adalah 379,212 investor atau tumbuh 99,80% (yoy), jumlah SID Surat Berharga Negara (SBN) adalah 10.690 investor atau tumbuh 27,58% (yoy), dan jumlah SID Efek Beragunan Aset (EBA) adalah 3 investor," ungkapnya.

Tidak hanya itu, Roni juga menjelaskan untuk pertumbuhan industri keuangan non-bank, khususnya perusahaan pembiayaan posisi Maret 2026 tumbuh secara positif, dengan total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp5,96 triliun atau tumbuh 6,26% (yoy), dan risiko pembiayaan NPF tercatat sebesar 2,37% atau turun dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya.

Melihat pada pertumbuhan perusahaan dana pensiun, pada posisi Maret 2026 menunjukkan kinerja positif, dengan total aset sebesar Rp2,79 triliun atau tumbuh 8,78% (yoy), dengan jumlah peserta dana pensiun sebanyak 4.769 peserta, atau terkontraksi 0,17% (yoy).

Lalu untuk pertumbuhan perusahaan modal ventura, pada posisi Maret 2026 masih relatif terjaga, dengan penyertaan modal sebesar 50,78 miliar, terkontraksi 7,54% (yoy), atau turun dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya pada perusahaan penjaminan yang berkantor pusat di Sumbar, pada posisi Maret 2026 cukup baik, dengan total aset sebesar 443,03 miliar, tumbuh 0,84% (yoy), atau naik dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya.

Kemudian melihat pada lembaga keuangan mikro posisi Maret 2026 juga menunjukkan pertumbuhan positif. Total aset adalah sebesar Rp6,98 miliar atau tumbuh 2,19% (yoy), total penyaluran pembiayaan adalah sebesar Rp2,68 miliar atau tumbuh 10,54% (yoy), dan jumlah debitur eksisting 964 debitur, atau tumbuh 25,85% (yoy).