JAKARTA, KOMPAS.com- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapat mandat baru untuk mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis.

OJK juga akan mengawasi pengelolaan dana publik, termasuk dana haji dan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 9A Undang Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dosen sekaligus Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Adhitya Wardhono menilai perluasan kewenangan itu akan menambah beban OJK.

Menurut dia, bursa mineral dan komoditas strategis memang memiliki unsur pasar keuangan, seperti pembentukan harga, transaksi, kliring, manajemen risiko, dan potensi spekulasi.

Meski begitu, objek utama bursa tersebut tetap berupa komoditas fisik. Karakter pengawasannya pun berbeda dengan perbankan, pasar modal, maupun asuransi.

"Jangan sampai perluasan mandat ini membuat OJK terlalu luas secara kewenangan, tetapi kurang dalam secara pengawasan," kata dia kepada Kompas.com, Jumat (26/6/2026).

Pengawasan dana publik berisiko tumpang tindih

Adhitya mengaku kurang sependapat jika pengawasan dana haji dan Tapera diperluas terlalu jauh ke OJK.

Menurut dia, dana haji dan Tapera bukan sekadar produk keuangan, melainkan dana publik yang memiliki mandat sosial, keagamaan, dan perumahan rakyat.

"Ketika semua dana publik ditarik ke dalam pengawasan OJK, risikonya adalah tumpang tindih kewenangan," imbuh dia.

Dia menilai perluasan mandat tersebut berpotensi mengurangi fokus OJK terhadap pengawasan sektor jasa keuangan.

"Harusnya, yang dipikirkan bukan memperluas mandat OJK secara berlebihan, tetapi memperkuat tata kelola, audit dan akuntabilitas lembaga pengelola seperti BPKH dan BP Tapera," ungkap dia.

Integrasi pengawasan dinilai meningkat

Ekonom sekaligus Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai kewenangan baru OJK berpotensi memperkuat integrasi pengawasan dana publik yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.

"Namun, risiko utamanya adalah bertambahnya beban pengawasan di tengah kompleksitas sektor yang semakin luas," kata dia kepada Kompas.com, Jumat (26/6/2026).

Rizal menilai efektivitas kebijakan tersebut bergantung pada penguatan sumber daya manusia, teknologi pengawasan, dan koordinasi antarlembaga.

"Sehingga perluasan mandat tidak justru mengurangi kualitas pengawasan sektor keuangan yang menjadi tugas utama OJK," imbuh dia.

Perlu kapasitas lintas sektor

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan, penambahan tugas OJK berpotensi memperkuat integritas pasar.

Meski demikian, beban kelembagaan OJK juga akan bertambah.

Menurut dia, bursa mineral dan komoditas strategis tidak sepenuhnya identik dengan sektor keuangan karena berkaitan dengan produksi, rantai pasok, ekspor, kualitas komoditas, logistik, dan industri ekstraktif.

"OJK memiliki keahlian pengawasan pasar, tata kelola, transaksi, dan perlindungan investor, tetapi pengawasan komoditas strategis membutuhkan kapasitas teknis lintas sektor," ungkap dia.

Syafruddin menilai OJK berpotensi mengalami kelebihan beban jika mandat baru tidak dibarengi peningkatan sumber daya, teknologi pengawasan, koordinasi dengan kementerian teknis, dan standar pelaporan yang jelas.

Dia menambahkan, pengalaman bursa karbon memberi pelajaran bahwa regulasi dan kelembagaan saja belum cukup.

Pasar juga membutuhkan likuiditas, peserta aktif, harga yang kredibel, infrastruktur transaksi, serta kepastian permintaan.

Karena itu, perluasan mandat OJK dinilai perlu dilakukan secara bertahap melalui peta jalan yang jelas serta pembagian tugas yang tegas dengan kementerian sektor riil.

Fokus pada risiko keuangan

Syafruddin menilai pengawasan OJK terhadap dana haji dan Tapera berpotensi memperkuat tata kelola dana masyarakat yang ditempatkan atau diinvestasikan di sektor jasa keuangan.

Menurut dia, dana tersebut memiliki karakter khusus karena berasal dari masyarakat, dikelola berdasarkan undang undang, serta berkaitan langsung dengan kepercayaan publik.

OJK dinilai memberi nilai tambah melalui pengawasan investasi, manajemen risiko, transparansi portofolio, tata kelola, dan perlindungan peserta.

Meski demikian, OJK tidak boleh mengambil alih mandat lembaga pengelola.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tetap bertanggung jawab atas pengelolaan dana haji. Sementara BP Tapera tetap bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat.

Syafruddin menilai OJK sebaiknya berfokus pada pengawasan risiko keuangan, standar investasi, keterbukaan informasi, serta kepatuhan lembaga jasa keuangan yang menjadi tempat penempatan dana.

Menurut dia, kejelasan pembagian kewenangan akan meningkatkan kepercayaan publik. Sebaliknya, batas kewenangan yang kabur berisiko memperpanjang birokrasi, memperlambat keputusan investasi, dan melemahkan akuntabilitas.

"Dana publik memerlukan pengawasan kuat, tetapi pengawasan itu harus presisi, proporsional, dan tidak menambah tumpang tindih kelembagaan," terang dia.

Mandat baru OJK

Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 4 Tahun 2026 memberi mandat kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi kegiatan bursa mineral dan komoditas strategis.

Mandat tersebut akan diperkuat dengan pembentukan jabatan Kepala Eksekutif Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang juga menjadi anggota OJK.

Pasal 132A menyebutkan, bursa mineral dan komoditas strategis merupakan sistem pasar yang terorganisasi dan terintegrasi untuk memperdagangkan mineral, komoditas strategis, serta produk derivatifnya.

Sistem tersebut didukung ekosistem pendanaan, instrumen keuangan berbasis digital, mekanisme harga, standar mutu, penyelesaian transaksi, dan manajemen risiko. Seluruh aktivitasnya diatur dan diawasi OJK.

Bursa mineral nantinya diselenggarakan oleh penyelenggara pasar yang memperoleh izin usaha dari OJK.

Ketentuan teknis akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) setelah mendapat persetujuan DPR.

Selain itu, Pasal 6 huruf g juga memberi kewenangan kepada OJK untuk mengawasi pengelolaan dana publik lainnya.

Penjelasan pasal tersebut menyebut dana publik yang dimaksud antara lain dana pengelolaan keuangan haji dan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Bisnis.com, JAKARTA — Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai perluasan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara teoritis dapat memperkuat tata kelola dan transparansi perdagangan komoditas strategis, utamanya jika lembaga ini mampu menerapkan standar pengawasan yang selama ini digunakan di sektor jasa keuangan.

Ronny menyampaikan, penguatan dalam aspek pelaporan, pengawasan berbasis risiko, dan penegakan aturan berpotensi meningkatkan transparansi harga, mengurangi praktik manipulasi pasar, serta memperbaiki kepercayaan pelaku usaha.

“Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi, khususnya dalam integrasi data, sinkronisasi kebijakan antar lembaga, dan kejelasan batas kewenangan,” kata Ronny kepada Bisnis, dikutip pada Senin (22/6/2026).

Dalam konteks yang lebih luas, Ronny menyebut bahwa kebijakan ini turut menunjukkan arah kebijakan untuk mendorong sektor komoditas menjadi lebih terhubung dengan sistem keuangan nasional, yang membuka peluang sekaligus membawa konsekuensi risiko baru jika tidak diimbangi dengan tata kelola yang kuat.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah dan DPR RI melalui Undang-Undang No. 4/2026 tentang Perubahan atas UU No.4./2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memperluas mandat pengawasan OJK.

Dalam beleid itu, OJK mendapat mandat untuk mengatur dan mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis, sekaligus memperkuat struktur organisasi lembaga pengawas sektor keuangan tersebut.

Sejalan dengan perluasan mandat tersebut, struktur Dewan Komisioner OJK juga mengalami perubahan melalui penambahan satu jabatan baru, yakni Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang sekaligus menjadi anggota Dewan Komisioner OJK.

Perubahan itu tertuang dalam ketentuan Pasal 10 pada angka 7 dalam Pasal 8 yang mengatur susunan Dewan Komisioner OJK.

Dengan tambahan jabatan baru tersebut, susunan Kepala Eksekutif OJK kini mencakup tujuh bidang pengawasan, yakni Pengawas Perbankan, Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, serta Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Kemudian, Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan Aset Kripto, Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen, serta Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Pemerintah dan DPR tengah menyiapkan pembentukan bursa mineral nasional yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Seperti halnya Bursa Efek Indonesia (BEI) dan bursa aset kripto, aktivitas perdagangan di bursa mineral nanti berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dalam Pasal 6 ayat (1), OJK diberi kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan bursa mineral dan komoditas strategis.

Karenanya, tugas OJK pun menjadi bertambah seiring dengan dibentuknya bursa mineral. Untuk itu, struktur pimpinan OJK juga akan diperluas.

Pasal 10 UU P2SK mengatur penambahan satu anggota Dewan Komisioner OJK, yakni kepala eksekutif pengawas bursa mineral dan komoditas strategis. Jabatan tersebut tidak ada dalam UU P2SK yang diterbitkan pada 2023.

Selain itu, UU P2SK hasil perubahan juga memasukkan pengaturan khusus mengenai bursa mineral dan komoditas strategis dalam Bab XIA. Dalam regulasi baru itu dijelaskan, bursa mineral adalah sistem pasar yang terorganisasi dan terintegrasi untuk memperdagangkan mineral, komoditas strategis, serta produk turunannya.

Ekosistem perdagangan itu akan didukung oleh berbagai instrumen, mulai dari mekanisme pembentukan harga, standar mutu, penyelesaian transaksi hingga manajemen risiko dan instrumen keuangan berbasis digital. Seluruh aktivitasnya akan diatur dan diawasi OJK guna memperkuat ketahanan ekonomi, menjaga integritas pasar, serta mengoptimalkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.

UU tersebut juga mengatur bahwa penyelenggara bursa mineral wajib memperoleh izin usaha dari OJK sebelum dapat beroperasi.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan pembentukan bursa mineral nasional menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola perdagangan komoditas tambang sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pembentukan bursa tersebut akan dilakukan secepat mungkin. Menurut dia, langkah ini diperlukan lantaran hingga kini sejumlah komoditas mineral Indonesia masih diperdagangkan melalui bursa di luar negeri, meski Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar di dunia.

"Itu kan misalnya ada produk-produk mineral kita yang bursanya di Singapura, padahal kita produsen utamanya. Misalnya begitu, itu harus ditarik ke sini," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).

Purbaya juga tidak membantah saat ditanya mengenai rencana pembentukan bursa mineral baru di Indonesia. Menurut dia, peluang tersebut sangat terbuka dan pemerintah ingin segera merealisasikannya. "Harusnya secepatnya," ujarnya.

Terkait dengan upaya peningkatan nilai tambah ekspor komoditas mineral strategis, pemerintah sebelumnya juga telah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Badan baru itu bertugas mengelola ekspor sumber daya alam strategis, termasuk batu bara dan kelapa sawit, melalui satu pintu.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah dan DPR RI yang memperluas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur dan mengawasi bursa mineral serta komoditas strategis dinilai sebagai langkah yang wajar. Meski demikian efektivitasnya akan sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan.

Pengamat perbankan sekaligus Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menyampaikan, perluasan kewenangan OJK merupakan hal yang wajar seiring makin tingginya keterkaitan antara perdagangan komoditas dengan sektor keuangan, baik melalui pembiayaan, instrumen derivatif, manajemen risiko, maupun keterlibatan berbagai lembaga keuangan.

Selain itu, Trioksa menyebut bahwa kehadiran Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dalam struktur Dewan Komisioner OJK menunjukkan adanya upaya pemerintah memperkuat pengawasan secara terintegrasi dan menempatkan sektor komoditas sebagai bagian penting dari ekosistem keuangan nasional.

“Jika diimplementasikan dengan baik, kebijakan ini berpotensi meningkatkan transparansi transaksi, kualitas pelaporan, integritas pasar, serta mengurangi risiko asimetri informasi, manipulasi pasar, dan konflik kepentingan yang dapat merugikan pelaku usaha maupun masyarakat,” kata Trioksa kepada Bisnis, Minggu (21/6/2026).

Dalam jangka panjang, Trioksa memandang bahwa penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kredibilitas pasar komoditas Indonesia, memperkuat kepercayaan investor, dan mendukung pembentukan harga yang lebih efisien.

Namun, dia mengingatkan bahwa efektivitasnya akan sangat bergantung pada kejelasan pembagian kewenangan dengan kementerian dan lembaga terkait, serta kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang komoditas.

Tidak hanya itu, konsistensi pengawasan dan penegakan aturan berbasis risiko agar tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi maupun celah pengawasan juga menjadi faktor penentu efektivitas kebijakan tersebut.

Dengan demikian, Trioksa menekankan bahwa perluasan mandat ini tidak hanya soal penambahan kewenangan. Hal ini juga merupakan upaya membangun pasar komoditas strategis yang lebih transparan, akuntabel, dan memiliki daya saing tinggi.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah dan DPR RI melalui Undang-Undang No. 4/2026 tentang Perubahan atas UU No.4./2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memperluas mandat pengawasan OJK.

Dalam beleid itu, OJK mendapat mandat untuk mengatur dan mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis, sekaligus memperkuat struktur organisasi lembaga pengawas sektor keuangan tersebut.

Sejalan dengan perluasan mandat tersebut, struktur Dewan Komisioner OJK juga mengalami perubahan melalui penambahan satu jabatan baru, yakni Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang sekaligus menjadi anggota Dewan Komisioner OJK.

Perubahan itu tertuang dalam ketentuan Pasal 10 pada angka 7 dalam Pasal 8 yang mengatur susunan Dewan Komisioner OJK.

Dengan tambahan jabatan baru tersebut, susunan Kepala Eksekutif OJK kini mencakup tujuh bidang pengawasan, yakni Pengawas Perbankan, Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan Aset Kripto, Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen, serta Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dan DPR resmi memperluas mandat pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Salah satu poin penting dalam beleid tersebut adalah penambahan tugas OJK untuk mengatur dan mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis, sekaligus memperkuat struktur organisasi lembaga pengawas sektor keuangan tersebut.

Dalam aturan baru tersebut, OJK mendapatkan kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap bursa mineral dan komoditas strategis, termasuk kegiatan pengelolaan dana publik lainnya yang terkait dengan sektor tersebut.

Sejalan dengan perluasan mandat tersebut, struktur Dewan Komisioner OJK juga mengalami perubahan melalui penambahan satu jabatan baru, yakni Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang sekaligus menjadi anggota Dewan Komisioner OJK.

Perubahan itu tertuang dalam ketentuan Pasal 10 pada angka 7 dalam Pasal 8 yang mengatur susunan Dewan Komisioner OJK.

Dengan tambahan jabatan baru tersebut, susunan Kepala Eksekutif OJK kini mencakup tujuh bidang pengawasan, yakni Pengawas Perbankan, Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan Aset Kripto, Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen, serta Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Ketua Bidang Penjaminan RGC Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Diding S. Anwar, menilai perubahan tersebut mencerminkan semakin luasnya cakupan pengawasan OJK.

"Perubahan ini menunjukkan bahwa OJK tidak lagi hanya mengawasi sektor jasa keuangan konvensional, tetapi juga memperoleh mandat baru untuk mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis, di samping pengawasan aset keuangan digital dan aset kripto," ujarnya dikutip, Minggu (21/6/2026).

Menurut Diding, pembentukan kepala eksekutif baru menjadi langkah penting untuk memastikan adanya fokus pengawasan terhadap sektor yang dinilai semakin strategis bagi perekonomian nasional, terutama di tengah meningkatnya peran hilirisasi mineral dan perdagangan komoditas dalam rantai pasok global.

Jumlah Anggota Dewan Komisioner Bertambah

Penambahan Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis juga berdampak pada bertambahnya jumlah anggota Dewan Komisioner OJK. Sebab, pejabat tersebut secara otomatis menjadi anggota Dewan Komisioner sesuai dengan bidang pengawasannya.

Selain itu, undang-undang juga mengatur penyesuaian tata kelola internal OJK. Ketua Dewan Audit yang masih menjabat akan diberhentikan setelah Kepala Eksekutif baru tersebut resmi diangkat, sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi pasca-berlakunya aturan baru.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2026, Bursa Mineral dan Komoditas Strategis akan mulai dibentuk dan beroperasi pada 1 Januari 2027. Sejak saat itu, OJK akan mulai menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap bursa tersebut.

Kewenangan tersebut sebelumnya berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa bursa mineral dan komoditas strategis merupakan sistem pasar yang terorganisasi dan terintegrasi untuk menyelenggarakan perdagangan mineral dan komoditas strategis, termasuk produk turunannya (derivatif). Sistem tersebut akan didukung oleh ekosistem pendanaan serta instrumen keuangan berbasis digital dengan mekanisme harga, standar mutu, penyelesaian transaksi, dan manajemen risiko yang terintegrasi.

Tujuan pembentukan bursa ini tidak hanya untuk menciptakan pasar yang lebih efisien dan transparan, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjaga integritas pasar, serta mengoptimalkan nilai tambah sumber daya alam dan komoditas Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, bursa mineral dan komoditas strategis akan diselenggarakan oleh penyelenggara pasar yang telah memperoleh izin usaha dari OJK. Sementara itu, ketentuan teknis lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan OJK (POJK) yang terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan DPR.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk merealisasikan bursa mineral yang diwacanakan dibentuk pada Januari 2027. Sebelumnya disebutkan latar belakang dibentuknya bursa mineral karena banyak komoditas Indonesia yang masih mengacu ke bursa luar negeri.

Bahlil mengaku belum banyak melakukan pembahasan dengan para stakeholder terkait. Sehingga besar kemungkinan tidak diterapkan dalam waktu dekat.

"Kita belum melakukan pembahasan detail secara itu ya, menyangkut dengan bursa mineral lagi mencari-mencari formulasi," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Bahlil mengatakan wacana pembentukan bursa mineral masih harus didiskusikan dengan para pelaku kepentingan, baik pemerintah maupun dunia usaha.

"Saya pikir itu belum ke arah sanalah, nanti kita akan bahas," kata Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bursa tersebut akan berada di bawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, Purbaya memastikan bursa mineral akan berbeda dengan BUMN ekspor PT Danantara Sumberdaya Mineral (DSI).

"Kan beda, DSI ya DSI, kan ada pasar mineral, ada bursa mineral ya mereka yang ngawasin. Itu misalnya banyak produk mineral kita yang bursanya di Singapura atau di luar negeri, padahal kita produsen utama," ujar Purbaya di Kompleks DPR Senayan, Kamis (4/6/2026).

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal rencana pembentukan bursa perdagangan komoditas mineral dan strategis nasional.
Adapun, rencana itu tertuang dalam Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dalam beleid tersebut, pembentukan bursa perdagangan komoditas mineral ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
Bahlil mengaku belum melakukan pembahasan secara detail mengenai rencana pembentukan bursa mineral. Dia mengatakan, pemerintah masih mencari formula yang ideal.
"Kita belum melakukan pembahasan detail. Menyangkut dengan bursa mineral, lagi mencari-cari formulasi. Belum, saya pikir itu belum arah ke sana lah. Nanti kita akan bahas," jelas Bahlil ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Adapun, pembentukan bursa mineral menjadi bagian dari ambisi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai penentu harga (price maker) komoditas sumber daya alam strategis, bukan sekadar penerima harga (price taker) dari pasar global.
Amanat pembentukan bursa tersebut menjadi salah satu poin penting dalam revisi UU P2SK yang disahkan DPR bersama pemerintah. Melalui beleid baru itu, pemerintah juga memperluas mandat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur dan mengawasi perdagangan komoditas mineral dan strategis.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, bursa baru tersebut dirancang sebagai pusat perdagangan komoditas strategis nasional yang mampu menjadi referensi harga dan wadah pembentukan kontrak perdagangan.
"Jadi kami bicara tentang komersial, bagaimana mineral dan komoditas strategis di Indonesia itu kemudian diperdagangkan di Indonesia dan kemudian orang tahu bahwa mineral kita seperti apa, di tingkat harga berapa, kemudian jadi pengikatan kontrak orang, kemudian juga komoditas strategis lainnya itu juga diperdagangkan di sana," ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, DPR dan pemerintah tengah menyusun konsep final bursa tersebut agar memiliki kredibilitas tinggi dan dapat diterima pelaku pasar domestik maupun internasional.
Misbakhun menegaskan bursa komoditas mineral dan strategis yang akan dibentuk memiliki karakter berbeda dibandingkan dengan ekosistem perdagangan berjangka yang saat ini berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), termasuk bursa komoditas swasta seperti Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX).
"Bappebti nanti terhadap mineral dan komoditas strategis dipisahkan. Kalau ada mineral dan komoditas strategis yang ada di Bappebti, akan ditarik ke sana," katanya.
Dia menambahkan, konsep kelembagaan dan pengaturan teknis akan dimatangkan dalam 3 bulan ke depan melalui penyusunan Peraturan OJK (POJK), mengingat bursa tersebut ditargetkan beroperasi pada awal tahun depan.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa usulan pendanaan yang bersumber dari surplus Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak disepakati dalam pembahasan akhir revisi UU P2SK, sehingga pungutan terhadap industri jasa keuangan tetap diberlakukan.

“Terkait sumber pendanaan OJK dengan mandat barunya, betul bahwa skema sumber pendanaan OJK saat ini tetap berjalan sebagaimana secara mandiri dari pungutan sektor jasa keuangan dan dukungan APBN sebagaimana yang diatur Undang-Undang P2SK saat ini,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko dalam konferensi pers hasil RDKB Mei 2026 di Jakarta, Jumat.

Hernawan menegaskan bahwa OJK akan menjalankan mandat yang diberikan melalui revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) secara efektif, profesional, dan akuntabel.

“Terkait dengan dukungan infrastruktur, termasuk anggaran, memang betul merupakan konsekuensi logis dari lahirnya mandat baru tersebut. Dengan demikian dan kami juga meyakini bahwa ini akan menjadi concern bersama untuk terwujudnya pelaksanaan pengaturan dan pengawasan yang berkualitas untuk mendukung kepentingan publik dan ekosistem di dalam industri keuangan,” kata dia.

Mengenai kewenangan DPR untuk melakukan evaluasi kinerja OJK, Hernawan menjelaskan bahwa mekanisme tersebut sebenarnya telah diatur dalam ketentuan yang berlaku saat ini.

OJK diwajibkan menyampaikan laporan kinerja kelembagaan secara tertulis kepada Presiden dan DPR, yang kemudian dievaluasi oleh DPR sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja seluruh anggota dewan komisioner dan OJK secara kelembagaan.

“Oleh karena itu, evaluasi kinerja terhadap pimpinan OJK sudah inherent, artinya telah menjadi bagian dari kerangka akuntabilitas OJK yang selama ini sudah berlaku. Jadi kita tetap akan melakukan untuk proses pelaporannya,” kata dia.

Terkait penambahan tugas bagi OJK salah satunya termasuk pengaturan dan pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen penuh menjalankan amanah dan kepercayaan yang diberikan pemerintah serta DPR melalui perubahan UU P2SK.

Menurutnya, hal ini sebagai bagian dari upaya memperkuat dan menjaga stabilitas sektor keuangan Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, ujar Friderica, OJK akan terus menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, serta pelindungan konsumen dan masyarakat secara profesional, prudent, dan akuntabel.

Ia menambahkan, OJK juga mengharapkan dukungan penguatan sumber daya serta sinergi dari seluruh pemangku kepentingan agar amanah yang diberikan kepada lembaga tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU tentang Perubahan atas UU P2SK di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 6 April lalu, Komisi XI DPR RI mengungkap adanya wacana penghapusan pungutan OJK terhadap industri jasa keuangan.

Seiring dengan itu, muncul alternatif agar sumber pendanaan OJK bisa berasal dari surplus BI dan LPS, dan tidak lagi berasal dari pungutan industri yang selama ini masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam APBN.

Adapun Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (4/6) telah menyetujui RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK disahkan menjadi undang-undang.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan terdapat 15 materi muatan perubahan dalam RUU P2SK. Salah satunya yakni penambahan tugas OJK untuk melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, serta bursa mineral dan komoditas strategis, termasuk pengelolaan dana publik lainnya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Revisi Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) membuka jalan bagi pembentukanbursaperdagangan komoditasmineraldan strategis nasional yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

Kebijakan ini menjadi bagian dari ambisi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai penentu harga (price maker) komoditas sumber daya alam strategis, bukan sekadar penerima harga (price taker) dari pasar global.