Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah mencermati pola pergerakan saham PT Ace Oldfields Tbk. (KUAS) yang mengalami peningkatan harga signifikan dan dikategorikan sebagai aktivitas pasar tidak biasa (Unusual Market Activity/UMA).

Di sisi lain, muncul nama influencer saham Belvin Tannadi, yang kini tercatat sebagai pemegang jumbo saham KUAS dalam daftar kepemilikan saham di atas 5%.

Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/4/2026), Kepala Divisi Pengawasan Transaksi BEI Yulianto Aji Sadono menyebut bahwa dalam rangka perlindungan investor, BEI menginformasikan adanya peningkatan harga pada saham KUAS yang di luar kebiasaan (UMA).

Kendati demikian, imbuhnya, pengumuman UMA tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

“Sehubungan dengan terjadinya Unusual Market Activity atas saham KUAS tersebut, perlu kami sampaikan bahwa Bursa saat ini sedang mencermati perkembangan pola transaksi saham ini,” kata Yulianto, dikutip Selasa (14/4/2026).

Saat ini, lanjutnya, BEI juga tengah mencermati pola transaksi saham KUAS dan meminta investor untuk memperhatikan jawaban perseroan atas permintaan klarifikasi Bursa, serta mencermati kinerja perusahaan dan mengkaji kembali setiap keterbukaan informasi yang disampaikan perusahaan.

Di lantai bursa, saham KUAS pada perdagangan hari ini, Selasa (14/4/2026) bergerak di kisaran Rp132—Rp137 per lembar, dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp171,94 miliar.

Dibuka dengan harga Rp135 per lembar atau sama dengan penutupan pada perdagangan kemarin, saham KUAS kemudian bertengger di level Rp132 per lembar pada pukul 10.26 WIB.

Dengan harga Rp132 per lembar, saham KUAS tercatat melonjak 65% sejak awal tahun (year-to-date/YtD) 2026 dan melesat 90% dalam 6 bulan terakhir.

Adapun, mengacu pada data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), nama influencer saham Belvin Tannadi kini tercatat sebagai pemegang jumbo saham JAYA dengan kepemilikan saham sebesar 8,26%.

Per 10 April 2026, Belvin Tannadi tercatat menggenggam sebanyak 106,81 juta lembar saham KUAS atau setara dengan 8,26%.

Transaksi pembelian saham KUAS tersebut dilakukan oleh Belvin lewat PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, PT Stockbit Sekuritas Digital, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Adapun, mengacu pada Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Maret 2026, tidak ada nama Belvin Tannadi dalam jajaran pemegang saham KUAS di atas 5%.

Dalam laporan tersebut, pemegang saham KUAS di atas 5% terdiri dari PT Anugrah Prima sebanyak 199,76 juta lembar (15,45%), PT Bona Deka Java sebanyak 117,7 juta lembar (9,10%), dan Grace Capital Investment Ltd. sebanyak 352,90 juta lembar (27,29%).

Sementara itu, masyarakat warkat 239,90 juta lembar (18,55%) dan masyarakat non warkat tercatat menggenggam sebanyak 371,31 juta lembar (28,72%).

Sebagai gambaran, PT Ace Oldfield Tbk. (KUAS) merupakan produsen peralatan dan perlengkapan pengecatan, yang tercatat sebagai emiten perindustrian dengan kegiatan usaha bidang manufaktur peralatan pengecatan.

----

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten transportasi dan logistik PT Armada Berjaya Trans Tbk. (JAYA) kedatangan investor baru dalam jajaran pemegang saham dengan kepemilikan jumbo.

Mengacu pada data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), nama influencer saham Belvin Tannadi kini tercatat sebagai pemegang jumbo saham JAYA dengan kepemilikan saham di atas 5%.

Per 27 Februari 2026, Belvin Tannadi tercatat menggenggam sebanyak 46,91 juta lembar saham JAYA atau setara dengan 5,88%. Transaksi pembelian saham JAYA tersebut dilakukan oleh PT Stockbit Sekuritas Digital dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia masing-masing 1,79 juta lembar dan 45,11 juta lembar.

Adapun, mengacu pada Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Januari 2026, tidak ada nama Belvin Tannadi dalam jajaran pemegang saham JAYA di atas 5%.

Dalam laporan tersebut, pemegang saham JAYA di atas 5% terdiri dari PT Prima Globalindo sebanyak 365,59 juta lembar (45,79%), Darmawan Suryadi SM sebanyak 167,65 juta lembar (21%), dan Jap Astrid Patricia 58,13 juta lembar (7,27%). Sementara itu, masyarakat non warkat tercatat menggenggam sebanyak 207,12 juta lembar (25,94%).

Di lantai Bursa Efek Indonesia, saham JAYA pada perdagangan hari ini, Selasa (3/3/2026) dibuka dengan harga Rp140 per lembar, setelah kemarin ditutup dengan harga Rp159 per lembar. Sepanjang perdagangan hingga pukul 11.59 WIB, harga saham JAYA bergerak di rentang Rp136—Rp179 per lembar, hingga akhirnya bertengger di level Rp155 per lembar, dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp123,77 miliar.

Dengan harga Rp155 per lembar, sejak awal tahun (year-to-date/YtD) harga saham JAYA tercatat menguat 24%, begitu juga dalam 6 bulan terakhir terpantau menguat 63,16%.

Sebagai gambaran, Armada Berjaya Trans, yang sebelumnya dikenal sebagai PT Armada Beton, sejak 2015 lalu telah mengalihkan fokus bisnis perusahaan dari semula spesialisasi pengangkut pengaduk semen ke bisnis angkutan bermotor untuk barang umum.

Perusahaan yang berganti nama pada 2018 ini menyediakan jasa transportasi darat, seperti muatan lepas, peti kemas, armada truk long box. Perusahaan juga menyediakan layanan bea cukai untuk muatan, pergudangan, dan transportasi domestik dari pintu ke pintu di beberapa kota di Indonesia.

---

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan merilis Peraturan OJK (POJK) yang memperketat pengawasan terhadap influencersaham dalam penyebaran informasi, termasuk praktik manipulasi harga melalui promosi alias pom-pom saham tertentu.

Pejabat sementara (Pjs) Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi atau Kiki mengatakan aturan tersebut akan memberikan sanksi kepada pihak yang merekomendasikan instrumen investasi yang menyebabkan kerugian.

Kiki menerangkan peraturan yang telah masuk tahap finalisasi tersebut akan berfokus dalam mengatur aktivitas di industri keuangan digital.

"Jadi kita nggak ngatur orangnya, tetapi aktivitas siapapun orangnya yang kemudian berkata sesuatu yang kemudian bisa menyebabkan orang itu ada kerugian. Misalnya dia merekomendasikan produk tertentu, yang dia bilang pengguna, padahal dia dapat komisi dari yang dia promosikan," ungkap Friderica usai acara launching Pusat Inovasi Digital Indonesia di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta Pusat, Senin (23/2).

Kiki menjelaskan saat ini pengawasan influencer untuk sektor saham baru diatur melalui Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, termasuk sanksi bagi influencer yang terbukti melakukan pelanggaran di pasar modal.

UU tersebut digunakan untuk menindak kasus goreng saham atau manipulasi harga saham, seperti sejumlah kasus yang telah diungkap OJK sebelumnya.

"Yang kayak kemarin, saham. Itu dia melakukan pom-pom (goreng saham) dan lain-lain, itu semua bisa kita berikan sanksi yang cukup berat," terang Kiki.

Sementara itu, Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan POJK terkait ditargetkan selesai pada Semester I tahun ini dan berharap influencer dapat mematuhi peraturan tersebut.

"Jadi kebetulan sekarang di tahun ini kita targetkan akan keluar Peraturan OJK yang khusus terkait dengan pihak yang menyebarkan informasi. Nah dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah influencer tadi," ujar Hasan.

"Semester 1 (POJK influencer), karena sudah kita lakukan pembahasan di forum RDK bahkan, untuk draft atau konsep peraturannya," jawabnya saat ditanya kapan peraturan tersebut rampung.

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah memperketat pengawasan di sektor pasar modal. Saat ini, regulator tersebut sedang memeriksa 32 kasus yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari korporasi, individu, hingga pegiat media sosial atau influencer.

“Totalnya yang masih sedang dalam tahap pemeriksaan kita itu 32 (kasus),” kata Pjs. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi saat dijumpai media di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 24 Februari 2026.

Indikasi pelanggaran beragam

Hasan menjelaskan, 32 kasus tersebut memiliki spektrum dugaan pelanggaran yang berbeda-beda. Mulai dari penyampaian informasi yang tidak benar atau menjurus pada penipuan, penciptaan harga atau perdagangan yang tidak sewajarnya, hingga manipulasi harga saham.

Menurutnya, seluruh perkara harus ditelusuri secara menyeluruh untuk melihat keterkaitannya dengan potensi pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal (UU PM) maupun Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Konstruksi kasus umumnya diawali dari pergerakan harga saham yang dinilai tidak wajar. Dari situ, OJK menelusuri siapa saja pihak yang terlibat dalam transaksi jual dan beli yang memengaruhi pembentukan harga tersebut.

Proses pemeriksaan butuh waktu

OJK menegaskan bahwa penanganan kasus-kasus ini tidak bisa dilakukan secara instan. Pemeriksaan dilakukan melalui pendalaman data dan komparasi transaksi untuk merekonstruksi hubungan antar pihak yang terlibat.

Jika bukti telah mencukupi, OJK berwenang menjatuhkan sanksi administratif atau non-pidana. Namun, bila ditemukan unsur pidana, kasus akan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Pidana itu nanti ada di OJK, departemen lain yang melakukan penyidikan yang nanti melakukan pemberkasan jika seandainya unsur pelanggaran pidananya bisa dibuktikan. Baru kemudian tentu kita limpahkan ke kejaksaan,” jelas Hasan.

Aturan baru untuk influencer dan penyebar informasi

Di tengah maraknya promosi dan analisis saham di media sosial, OJK juga tengah memfinalisasi Peraturan OJK (POJK) yang secara khusus mengatur pihak-pihak penyebar informasi, termasuk influencer.

Regulasi ini tidak hanya berlaku untuk pasar modal, tetapi juga sektor jasa keuangan lain seperti aset kripto dan keuangan digital. Aturan tersebut ditargetkan terbit pada semester I tahun ini.

“Harapan kita, kalau dengan POJK nanti sudah keluar, maka OJK menjadi lebih punya lagi kewenangan untuk menegakkan ketentuan itu. Jadi setiap pihak penyebar informasi atau influencer kita harapkan tunduk dan mengacu pada norma-norma ketentuan yang ada di POJK itu nanti,” kata Hasan.

(ANN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam beberapa tahun terakhir, munculnya finfluencer, yakni influencer yang memberi rekomendasi atau opini tentang instrumen keuangan di media sosial, telah mengubah cara investor ritel memperoleh informasi.

Di Indonesia, aktivitas ini menarik perhatian regulator karena kasus-kasus yang melibatkan pengaruh terhadap harga saham dan potensi praktik manipulasi yang disebut goreng-goreng saham.

Siapa sebenarnya finfluencer ini dan bagaimana pengaturannya?

Siapa dan apa yang disebut finfluencer

Finfluencer adalah pegiat media sosial yang secara rutin memproduksi konten finansial, mulai dari edukasi dasar, analisis saham, hingga rekomendasi beli atau jual, di platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan X (Twitter).

Beberapa dari mereka bekerja sendiri sementara yang lain menerima bayaran atau bekerja sama dengan perusahaan sekuritas, penerbit produk, atau layanan investasi untuk menayangkan promosi.

Regulasi pribadinya bergantung pada apakah konten itu diklasifikasikan sebagai promosi keuangan atau sekadar opini edukatif.

Peran influencer di pasar modal Indonesia

Di Indonesia, peran finfluencer meliputi fungsi edukasi, seperti menyediakan pengetahuan dasar tentang mekanisme pasar, sekaligus fungsi promosi atau rekomendasi investasi.

Namun, peran ini juga rentan disalahgunakan untuk mendorong volume perdagangan dan memicu kenaikan harga sementara.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pihaknya sedang memperkuat pengawasan terhadap perilaku pasar, termasuk perilaku finfluencer, dan menyiapkan aturan khusus yang difokuskan pada integritas pasar.

OJK menerbitkan aturan yang secara khusus menyinggung peran influencer keuangan dalam aktivitas promosi produk dan layanan jasa keuangan.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.

Dalam beleid itu, OJK mengatur setiap pihak yang melakukan edukasi maupun promosi terkait produk keuangan wajib menyampaikan informasi secara benar, jelas, dan tidak menyesatkan.

OJK menekankan, influencer yang bekerja sama dengan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) harus memastikan materi yang disampaikan telah melalui proses persetujuan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mereka juga dilarang menjanjikan imbal hasil pasti, menggunakan klaim berlebihan, atau menyampaikan informasi yang berpotensi menimbulkan persepsi keliru di masyarakat. Ketentuan ini berlaku untuk berbagai produk, mulai dari perbankan, pasar modal, hingga industri keuangan nonbank.

Maraknya promosi produk keuangan di media sosial menuntut adanya penguatan tata kelola dan perlindungan konsumen.

OJK menilai, konten yang dibuat influencer berpotensi memengaruhi keputusan investasi masyarakat, terutama generasi muda yang aktif di platform digital. Karena itu, tanggung jawab penyampaian informasi tidak hanya berada pada perusahaan jasa keuangan, tetapi juga pihak ketiga yang mempromosikannya.

Aturan tersebut juga membuka ruang pengawasan dan penindakan apabila ditemukan pelanggaran. OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha jasa keuangan yang melibatkan pihak ketiga tanpa memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Dengan pengaturan ini, OJK berharap kegiatan promosi di ruang digital tetap mendorong literasi dan inklusi keuangan, tanpa mengorbankan aspek transparansi dan perlindungan konsumen.

Pada Februari 2026 OJK menetapkan sanksi terhadap kasus manipulasi yang melibatkan satu pegiat media sosial, diidentifikasi dengan inisial BVN atau Belvin Tannadi, yang disebut mempengaruhi pengikut untuk membeli saham tertentu dan melakukan transaksi melalui beberapa akun untuk mengangkat harga saham.

Sanksi ini menjadi contoh tindakan penegakan terhadap perilaku yang mengaitkan aktivitas influencer dengan manipulasi pasar.

Selain penindakan, pengaturan yang sedang disiapkan akan membedakan level keterlibatan influencer dengan pelaku pasar, misalnya Perantara Pedagang Efek, dan mengatur tata cara kerja sama iklan/promosi agar memenuhi persyaratan perizinan dan transparansi.

Bagaimana pengaturan finfluencer di negara lain?

Regulator dunia telah bereaksi secara beragam terhadap finfluencer. Tiga pola utama pengaturan yang muncul di praktek internasional adalah penegakan hukum atas kasus manipulasi dan penipuan, pedoman spesifik untuk promosi finansial di media sosial, dan persyaratan pengungkapan hubungan komersial.

Di Amerika Serikat (AS), Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan aparat penegak lainnya telah menuntut individu yang menggunakan platform daring untuk pump-and-dump saham.

Dalam kasus tahun 2022, SEC mengumumkan dakwaan terhadap delapan individu yang dituduh menjalankan skema manipulasi senilai sekitar 100 juta dollar AS dengan menggunakan Twitter dan Discord untuk menggaet investor ritel.

“SEC menyarankan untuk tidak mengambil keputusan investasi berdasarkan testimoni dan dukungan di media sosial,” tulis SEC dalam pernyataan resminya.

Di Inggris, Otoritas Pengawas Keuangan (FCA) mengeluarkan panduan formal tentang promosi finansial di media sosial yang memperjelas ekspektasi terhadap perusahaan dan individu, termasuk influencer, agar konten promosi tidak menyesatkan dan tetap komunikatif bagi investor ritel.

FCA menekankan aturan financial promotion yang bersifat technology neutral sehingga berlaku juga untuk konten di platform digital.

Di India dan beberapa yurisdiksi lain, regulator pasar modal mengambil langkah untuk membatasi keterlibatan influencer yang tidak terdaftar atau bekerja sama tanpa pengungkapan dengan pialang atau entitas pasar modal.

Kolaborasi antara broker dan influencer tidak terdaftar dibatasi untuk mencegah informasi menyesatkan.

Contoh kasus dan penegakan

Kasus-kasus penegakan menunjukkan dua skenario berulang. Pertama, influencer yang mempromosikan saham tertentu tanpa pengungkapan hubungan komersial atau tanpa dasar analisis yang dapat diverifikasi.

Kedua, influencer yang aktif bertransaksi menggunakan beberapa akun untuk menimbulkan ilusi permintaan (praktik wash atau spoofing dalam beberapa bentuk) sebelum menjual kepemilikan mereka.

Penindakan SEC pada 2022 dan tindakan OJK pada 2026 merupakan contoh nyata di level internasional dan domestik.

Risiko untuk investor ritel

Beberapa risiko yang berkaitan dengan mengikuti rekomendasi finfluencer atau influencer saham antara lain sebagai berikut.

1. Bias informasi dan konflik kepentingan

Influencer mungkin menerima kompensasi atau bekerja sama dengan pihak yang berkepentingan pada kenaikan harga saham, tetapi tidak mengungkapkan hubungan tersebut secara jelas, sehingga rekomendasi tidak independen.

Lembaga pengawas konsumen seperti FTC (AS) dan regulator di Inggris, misalnya, menekankan kewajiban pengungkapan hubungan sponsor.

2. Volatilitas dan manipulasi harga

Rekomendasi yang viral dapat memicu lonjakan permintaan sementara di saham lot kecil (thinly traded), sehingga harga menjadi sangat volatil dan rentan pump-and-dump.

Laporan Financial Times menyebut peningkatan kasus penipuan investasi yang dipromosikan lewat media sosial, dan menemukan sejumlah korban mengalami kerugian besar.

3. Kualitas analisis yang rendah

Sebagian konten fokus pada narasi yang menarik (storytelling) daripada analisis fundamental atau teknikal yang terdokumentasi. Investor yang mengikuti tanpa verifikasi berisiko membuat keputusan berdasarkan informasi tidak lengkap.

4. Kepercayaan berlebihan pada figur populer

Survei di beberapa negara menunjukkan kelompok usia muda cenderung mempercayai informasi finansial dari influencer lebih dari penasihat berlisensi; pola ini meningkatkan risiko pengambilan keputusan yang kurang berhati-hati.

Praktik pengawasan dan kewajiban transparansi

Respons regulator mengarah pada dua area kebijakan utama. Pertama, membuat konten promosi di media sosial tunduk pada aturan promosi finansial yang ada, termasuk kewajiban menyatakan risiko dan memastikan bahan tidak menyesatkan.

Kedua,menegakkan hukum pidana/perdata terhadap praktik manipulasi dan penipuan.

Di Inggris, panduan FCA mengharuskan penyampaian informasi promosi memenuhi standar “fair, clear and not misleading” alias adil, jelas, dan tidak menyesatkan, sebagaimana dituangkan dalam FG24/1.

Di AS, selain tindakan penuntutan, regulator seperti FTC mengawasi pengungkapan sponsor dalam pemasaran influencer.

Di Indonesia, OJK secara eksplisit menyatakan akan memperkuat aspek market conduct termasuk pengawasan perilaku influencer keuangan, serta menyiapkan aturan yang mengatur keterlibatan dan perizinan untuk kerja sama promosi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com - Belvin Tannadi resmi dijatuhi sanksi denda Rp 5,35 miliar oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah terbukti terlibat dalam praktik manipulasi perdagangan saham.

Kasus ini merupakan bagian dari penindakan terhadap empat pelaku manipulasi pasar modal dengan total denda mencapai Rp 11,05 miliar.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (20/2/2026).

OJK denda Belvin Tannadi Rp 5,3 miliar

Dalam hasil pemeriksaan, OJK denda influencerBelvin Tannadi karena menyampaikan informasi tidak benar atau menyesatkan mengenai satu atau lebih saham melalui media sosial.

Ia juga memberikan rekomendasi beli atau jual kepada publik, namun pada saat yang sama melakukan transaksi yang berlawanan dengan rekomendasi tersebut.

Praktik ini dinilai menyesatkan investor karena menciptakan perbedaan antara informasi yang disampaikan dan posisi transaksi sebenarnya.

Atas pelanggaran tersebut, regulator menjatuhkan sanksi administratif berupa Belvin Tannadi didenda 5,3 miliar, tepatnya Rp 5,35 miliar.

Modus manipulasi saham yang dilakukan

Dalam penjelasannya, OJK mengungkap modus manipulasi yang dilakukan Belvin Tannadi “saham gorengan” meliputi beberapa tindakan berikut:

1. Menyebarkan informasi tidak benar

Belvin terbukti menyampaikan informasi yang tidak benar melalui media sosial terkait saham tertentu.

2. Rekomendasi berlawanan dengan transaksi

Ia merekomendasikan beli atau jual saham, tetapi secara bersamaan melakukan transaksi yang berlawanan.

3. Menggunakan rekening efek nominee

Belvin menggunakan beberapa rekening efek nominee, yakni rekening saham atas nama pihak lain yang dikendalikan olehnya.

4. Membentuk harga saham tidak wajar

Transaksi melalui rekening nominee tersebut memicu pembentukan harga yang tidak mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran sebenarnya, sehingga menciptakan gambaran semu aktivitas perdagangan.

Saham yang dimanipulasi

OJK denda Belvin Tannadi dikarenakan terbukti memanipulasi sejumlah saham, yakni:

• PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS) – periode 1-27 September 2021, serta berlanjut pada 8 November-29 Desember 2021
• PT MD Pictures Tbk (FILM) – mulai 12 Januari-27 Desember 2021
• PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (BSML) – periode 8 Maret-17 Juni 2022

Tindakan manipulasi pada saham-saham tersebut dilakukan dengan menyebarkan informasi palsu atau rekomendasi menyesatkan di media sosial.

Aksi itu dibarengi dengan transaksi menggunakan rekening efek nominee (rekening atas nama orang lain) untuk membentuk harga saham yang tidak wajar di pasar.

Bagian dari penindakan lebih luas

Kasus Belvin Tannadi merupakan bagian dari penindakan terhadap empat pelaku manipulasi saham yang terjadi dalam rentang 2016–2022. Total sanksi yang dijatuhkan mencapai Rp 11,05 miliar.

Empat pelaku tersebut terdiri dari satu badan usaha nonjasa keuangan dan tiga individu, termasuk seorang influencer dengan jumlah pengikut besar di media sosial.

- Kasus Pertama: Saham IMPC

Kasus pertama terkait manipulasi saham PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC). Pelaku terdiri dari PT Dana Mitra Kencana dan dua individu berinisial MLN dan UPT.

Dalam praktiknya, mereka menggunakan puluhan rekening efek nominee. Sebanyak 17 rekening dikendalikan korporasi dan 12 rekening lainnya dikendalikan dua individu.

Skema yang digunakan antara lain penyediaan dana oleh pihak pengendali untuk membeli saham, lalu hasil penjualan dari belasan rekening yang dikendalikan dikembalikan kepada pengendali tersebut.

Atas pelanggaran Pasal 91 dan 92 UU Pasar Modal, denda dalam kasus IMPC mencapai Rp 5,7 miliar.

- Kasus Kedua: Influencer Saham

Kasus kedua melibatkan influencer berinisial BVN atau Belvin Tannadi. Ia dinyatakan melanggar Pasal 90, 91, dan 92 UU Pasar Modal sebagaimana telah diubah dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Adapun profil Belvin Tannadi dikenal sebagai influencer saham yang aktif di media sosial.

Sebagai Belvin Tannadi influencer saham, aktivitasnya kemudian diperiksa regulator karena dinilai menciptakan informasi yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya.

OJK perketat pengawasan

OJK menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga integritas pasar modal serta melindungi investor.

Penindakan terhadap empat pelaku ini diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh pelaku pasar, termasuk influencer finansial, agar tidak menyebarkan informasi menyesatkan atau melakukan praktik manipulasi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "OJK Ungkap Influencer yang Terlibat Kasus “Saham Gorengan”, Begini Modusnya" dan "OJK Denda Empat Pelaku Gorengan Saham Rp 11,05 Miliar, Ada Influencer"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA —Influencer saham berinisial BVN atau diduga Belvin Tannadi dijatuhi sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lantaran terbukti melakukan aksi goreng saham AYLS, FILM, dan BSML.

OJK memutuskan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa denda Rp5,35 miliar kepada pemengaruh saham berinisial BVN atau diduga Belvin Tannadi yang memiliki jumlah pengikut 1,7 juta di media sosial Instagram.

Sanksi tersebut diberikan setelah BVN terbukti melakukan manipulasi pasar melalui penyebaran informasi yang tidak benar di media sosial.

BVN disebutkan melakukan order beli dan jual secara masif atas sejumlah saham, antara lain PT Agro Yasa Lestari Tbk. (AYLS), PT MD Entertainment Tbk. (FILM), dan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. (BSML).

Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan BVN secara sengaja memanfaatkan pengaruhnya untuk merekomendasikan posisi beli atau jual pada saham tertentu. Namun, saat bersamaan dia melakukan transaksi saham yang berlawanan.

“Influencer tersebut terbukti menyampaikan informasi yang tidak benar melalui media sosial serta merekomendasikan beli atau jual, padahal saat bersamaan melakukan transaksi yang berlawanan,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (20/2/2026).

Hasan menjelaskan, dalam menjalankan modusnya, BVN menggunakan beberapa rekening efek nominee guna menciptakan gambaran semu atas perdagangan saham tersebut. Praktik ini, kata Hasan, dinilai telah memicu pembentukan harga yang tidak wajar di pasar modal Indonesia.

Atas tindakan tersebut, OJK menyatakan BVN melanggar Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Penegakan hukum dan kepatuhan seluruh pelaku usaha, termasuk para pemangku kepentingan, menjadi kunci utama dalam meningkatkan integritas pasar modal kita,” tegas Hasan.

Sanksi terhadap BVN ini merupakan bagian dari pengenaan denda melalui pendekatan una via yang dilakukan OJK dengan total sanksi keseluruhan mencapai Rp11,05 miliar terhadap empat pihak.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5,35 miliar kepada influencer saham berinisial BVN atau diduga Belvin Tannadi yang memiliki pengikut 1,7 juta.

Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan BVN secara sengaja memanfaatkan pengaruhnya untuk merekomendasikan posisi beli atau jual pada saham tertentu. Namun, saat yang bersamaan, dia melakukan transaksi berlawanan.

BVN disebutkan melakukan order beli dan jual secara masif atas sejumlah saham, antara lain PT Agro Yasa Lestari Tbk. (AYLS), PT MD Entertainment Tbk. (FILM), dan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. (BSML).

“Influencer tersebut terbukti menyampaikan informasi yang tidak benar melalui media sosial serta merekomendasikan beli atau jual, padahal saat bersamaan melakukan transaksi yang berlawanan,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (20/2/2026).

Hasan menjelaskan bahwa dalam menjalankan modusnya, BVN menggunakan beberapa rekening efek nominee guna menciptakan gambaran semu atas perdagangan saham tersebut. Praktik ini, kata Hasan, dinilai telah memicu pembentukan harga yang tidak wajar di pasar modal Indonesia.

OJK lantas menjatuhkan sanksi administratif berupa denda Rp5,35 miliar kepada BVN. Atas tindakan itu, BVN telah melanggar Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Rekam Jejak Belvin Tannadi

Berdasarkan catatan Bisnis.com, jejak BVN dalam mempromosikan saham, terutama BSML, memang bukan hal baru. Pasalnya, Belvin pernah secara terang-terangan memamerkan kepemilikan saham BSML di media sosialnya.

Pada akhir 2022, Belvin tercatat menggenggam 111,23 juta saham atau setara 6,01% porsi kepemilikan BSML melalui empat rekening efek berbeda.

Kala itu, dia kerap mengunggah pertumbuhan saham BSML yang melejit kepada para pengikutnya. Belvin beralasan BSML merupakan growth stock dengan pertimbangan tim pengendali yang kuat serta pertumbuhan laba signifikan.

Laporan Bisnis.com menyebutkan bahwa berdasarkan feed Instagram Belvin pada Desember 2022, terdapat 9 unggahan yang bercerita terkait saham BSML baik soal pertumbuhan sahamnya ataupun alasan di balik investasi tersebut.

Belvin menuturkan ada dua faktor yang mendasari dirinya untuk memborong saham. Pertama, dirinya mencari saham yang dipegang tim pengendali di atas kisaran 75% hingga 90%. Kedua, mencari emiten dengan kinerja baik.

“Strategi saya adalah mencari perusahaan yang tim pengendalinya harus pegang sahamnya di atas 75%,” ungkap Belvin kepada Bisnis pada Agustus 2022.

Sementara itu, berdasarkan keterangan resmi otoritas, BVN terbukti melakukan pelanggaran kasus perdagangan saham AYLS pada 1 hingga 27 September 2021 dan 8 November sampai dengan 29 Desember 2021. Adapun perdagangan saham FILM berlangsung pada 12 Januari hingga 27 Desember 2021.

Sementara itu, OJK menyampaikan bahwa manipulasi saham BSML telah dilakukan oleh BVN selama periode 8 Maret sampai dengan 17 Juni 2022.

Sanksi terhadap BVN ini merupakan bagian dari pengenaan denda melalui pendekatan una via yang dilakukan OJK dengan nilai keseluruhan mencapai Rp11,05 miliar terhadap empat pihak yang terlibat dalam kasus berbeda.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5,35 miliar kepada influencer pasar modal Belvin Tannadi atas pelanggaran berupa manipulasi perdagangan saham.

"Total sanksi yang diberikan kepada influencer tersebut adalah Rp5,35 miliar," kata Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (20/2/2026).

Hasan menjelaskan, tindakan Belvin Tannadi dikategorikan sebagai manipulasi perdagangan yang menimbulkan gambaran semu atas aktivitas transaksi saham di pasar.

Perbuatan tersebut dinilai melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

OJK menyimpulkan yang bersangkutan melanggar setidaknya Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal yang telah diperbarui dalam UU P2SK.

Pasal-pasal tersebut mengatur larangan penciptaan kondisi perdagangan semu, manipulasi harga, serta tindakan lain yang dapat menyesatkan investor.

Selain itu, Belvin Tannadi juga disebut menyampaikan informasi yang menyimpang serta memberikan rekomendasi pembelian dan penjualan saham yang berpotensi mengganggu mekanisme pembentukan harga di pasar.

Dalam temuan OJK, yang bersangkutan melakukan transaksi beli dan jual atas sejumlah saham, antara lain berkode AYLS, FELM, dan BSML, dengan menggunakan beberapa rekening efek nominee.

Praktik tersebut menyebabkan pembentukan harga saham yang tidak wajar karena tidak mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran yang sesungguhnya di pasar.

“Influencer atas nama saudara BVN tersebut juga melakukan order beli dan order jual atas beberapa saham di antaranya dengan kode AYLS, FELM, dan juga BSML dengan menggunakan beberapa rekening efek nominee kembali sehingga menyebabkan adanya pembentukan harga saham yang tidak wajar," tutur Hasan.

(DESI ANGRIANI/Eugenia Felicia)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda Rp5,35 miliar kepada influencer saham berinisial BVN atau diduga Belvin Tannadi yang memiliki jumlah pengikut 1,7 juta.

Sanksi tersebut diberikan setelah BVN terbukti melakukan manipulasi pasar melalui penyebaran informasi yang tidak benar di media sosial.

Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan BVN secara sengaja memanfaatkan pengaruhnya untuk merekomendasikan posisi beli atau jual pada saham tertentu. Namun, saat bersamaan dia melakukan transaksi yang berlawanan.

BVN disebutkan melakukan order beli dan jual secara masif atas sejumlah saham, antara lain PT Agro Yasa Lestari Tbk. (AYLS), PT MD Entertainment Tbk. (FILM), dan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. (BSML).

“Influencer tersebut terbukti menyampaikan informasi yang tidak benar melalui media sosial serta merekomendasikan beli atau jual, padahal saat bersamaan melakukan transaksi yang berlawanan,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (20/2/2026).

Hasan menjelaskan, dalam menjalankan modusnya, BVN menggunakan beberapa rekening efek nominee guna menciptakan gambaran semu atas perdagangan saham tersebut. Praktik ini, kata Hasan, dinilai telah memicu pembentukan harga yang tidak wajar di pasar modal Indonesia.

Atas tindakan tersebut, OJK menyatakan BVN melanggar Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Penegakan hukum dan kepatuhan seluruh pelaku usaha, termasuk para pemangku kepentingan, menjadi kunci utama dalam meningkatkan integritas pasar modal kita,” tegas Hasan.

Sanksi terhadap BVN ini merupakan bagian dari pengenaan denda melalui pendekatan una via yang dilakukan OJK dengan total sanksi keseluruhan mencapai Rp11,05 miliar terhadap empat pihak.

Disclaimer:Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR mendorong tujuh prioritas pimpinan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memulihkan kepercayaan pasar, usai guncangan pasar modal akibat keputusan MSCI dan pengunduran diri sejumlah petinggi otoritas tersebut.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyambut baik penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai pelaksana tugas ketua merangkap Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, serta Hasan Fawzi yang kini merangkap sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

Menurutnya, ada tujuh poin krusial yang harus menjadi fokus Friderica Widyasari Dewi atau yang akrab disapa Kiki dalam jangka pendek dan menengah.

Pertama, terkait transparansi emiten. Legislator dari Fraksi PDIP ini mendesak OJK membuka data pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner/UBO) dari semua emiten.

Dia menilai, UBO krusial agar lembaga pemeringkat global seperti MSCI dapat menakar tingkat risiko emiten dengan akurat, sehingga insiden pembekuan indeks tidak terulang. Kedua, Said mendukung penuh rencana OJK memperluas porsi saham publik atau free float.

“Saya menyambut baik pada Februari 2026 ini OJK memberlakukan free float dari 7,5% menjadi 15%, dan secara bertahap terus diperluas,” katanya, dikutip Senin (2/2/2026).

Ketiga, penegakan hukum terhadap praktik manipulasi pasar atau saham gorengan. Said menekankan bahwa OJK harus menjadi komando utama dalam penanganan kasus coordinated trading behavior.

Dia menekankan bahwa jika membutuhkan bantuan aparat penegak hukum lain maka kendali operasi harus tetap berada di bawah OJK untuk menjaga marwah lembaga.

Keempat, pengaturan 'influencer' saham. Said meminta OJK mewajibkan sertifikasi bagi pegiat media sosial dan penyedia jasa teknologi yang bekerja sama dengan perusahaan efek, demi mencegah sindikasi saham gorengan yang merugikan ritel.

Kelima dan keenam, evaluasi risiko investasi asuransi dan dana pensiun (Dapen). Said meminta OJK mengevaluasi batasan penempatan iuran pemegang polis asuransi di pasar saham yang saat ini mencapai 20%, karena dinilai berisiko spekulatif tinggi.

Selain itu, ketujuh, dia meminta kajian mendalam soal risiko penempatan dapen di saham dan obligasi, terutama terkait transaksi repo.

“Muncul risiko ketika asing keluar, dan pelaku pasar repo menjaminkan saham dan obligasi dari dana pensiun. Akibatnya, ketika nilai portofolio turun, otomatis nilai jaminan repo juga menurun, sehingga muncul persoalan likuiditas,” jelasnya.

Sebagai informasi, perombakan kepemimpinan OJK terjadi setelah Mahendra Siregar (Ketua) dan Mirza Adityaswara (Wakil Ketua) mengundurkan diri. Keputusan ini efektif per 31 Januari 2026.

Pengunduran diri ini beriringan dengan gejolak pasar modal pasca-keputusan MSCI membekukan penyesuaian indeks Indonesia, yang memicu aksi panic selling dan arus keluar dana asing masif pada akhir Januari 2026.

Jakarta, CNBC Indonesia - Seorang influencer berperan mempengaruhi masyarakat luas terhadap sesuatu, termasuk dalam hal berinvestasi. Influencer saham kerap kali menjadi rujukan bagi seseorang dalam mengambil keputusan berinvestasi.

Influencer memiliki jangkauan luas serta membangun hubungan parasosial dengan pengikutnya, yang dapat berdampak positif dalam edukasi keuangan. Mereka mampu menarik perhatian audiens dan menyampaikan materi keuangan dengan bahasa yang mudah dipahami.

Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut mengawasi aktivitas pegiat media sosial atau influencer saham melalui regulasi khusus. Langkah ini diambil usai banyaknya fenomena influencer finansial yang meresahkan.

Pada tahun 2024 lalu, sempat beredar kasus influencer yang mengelola dana masyarakat senilai puluhan miliar. Diketahui, setelah ramai cuitan akun @profesor _saham di aplikasi X soal laporan dari 34 investor yang menitipkan dana di salah satu influencer saham. Influencer tersebut gagal mengelola uang tersebut dan menuai kerugian hingga Rp71 miliar.

Netizen pun sempat menyebut nama influencer asal Makassar Ahmad Rafif Raya yang menjadi sosok dibalik akun @waktunyabelisaham. Namun, usai viral kabar tersebut, terduga diketahui mengunci akun instagramnya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan sosok influencer saham yang diduga gagal mengelola dana titipan investasi saham Rp71 miliar tidak pernah mengikuti pelatihan kompetensi resmi dari regulator.

"Nama tersebut belum pernah mengikuti program inkubator di BEI," kata Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik saat dikonfirmasi CNBC Indonesia.

Ia pun menegaskan bahwa influencer dan pengelola dan penasehat investasi adalah dua hal yang berbeda. "Untuk menjadi penasehat atau manager investasi sudah ada POJK yang mengatur dan harus punya lisensi dari OJK," ungkap Jeffrey.

Sementara untuk para pegiat media sosial yang membuat konten tentang investasi saham (influencer), BEI sudah mengajak puluhan penggiat medsos untuk mengikuti Sekolah Pasar Modal selama beberapa tahun terakhir.

Ia pun menjelaskan, pelatihan bagi para influencer ini dibutuhkan agar mereka bisa menyampaikan secara baik kepada followernya dalam kontennya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (KE PEPK) OJK, Friderica Widyasari Dewi, tidak semua finfluencer memiliki kompetensi yang memadai dalam menyampaikan informasi keuangan dan memahami ketentuan hukum yang berlaku.

Beberapa di antaranya bahkan terlibat dalam pengelolaan dana investasi tanpa izin atau melakukan aktivitas yang melanggar regulasi.

"Sehubungan dengan hal tersebut, OJK sedang merancang skema pengaturan dan pengawasan atas perilaku finfluencer dalam meningkatkan kehati-hatian finfluencer atas aktivitasnya di media sosial sehingga mengedepankan Pelindungan Konsumen dan mematuhi ketentuan perundang-undangan lainnya," ungkap Friderica yang kerap disapa Kiki dalam keterangan resminya.

Meski demikian, OJK tetap mengakui potensi finfluencer dalam memperluas jangkauan edukasi keuangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan ini akan dilakukan tanpa menghambat peran mereka dalam menyebarluaskan literasi keuangan.

Sementara, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK) Inarno Djajadi mengatakan, influencer finansial harus memiliki perjanjian tertulis jika bekerja sama atau memberi rekomendasi efek.

Hal itu mengacu pada ketentuan terkait influencer pada POJK nomor 13 tahun 2025 oada pada Pasal 106 hingga 109. Adapun dalam ketentuan tersebut mengatur mengenai kewajiban bagi Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) dan Perusahaan Efek Daerah (PED) yang melakukan kerja sama dengan pegiat media sosial.

Dalam aturan tersebut, PPE dan PED menyediakan media untuk iklan & informasi umum pasar modal, melakukan penawaran untuk menjadi nasabah PPE dan PED, dan melakukan analisis dan/atau rekomendasi terhadap suatu efek atau produk.

"Adapun dalam melakukan kegiatan tersebut, PPE dan PED wajib memiliki perjanjian tertulis dan memastikan bahwa pegiat sosial media harus memiliki izin yang sesuai," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (5/7).

Inarno memaparkan, untuk pegiat sosial yang melakukan penawaran untuk menjadi nasabah PPE dan PED, harus memiliki izin sebagai mitra pemasar PPE dan untuk pegiat sosial yang memberikan analisis atau rekomendasi atas efek atau produk, harus memiliki izin sebagai penasihat investasi.

Dengan demikian, pengaturan tersebut bertujuan untuk memitigasi potensi permasalahan yang timbul dari keterlibatan pegiat media sosial, termasuk adanya fraud dalam pemasaran ataupun rekomendasi dalam berinvestasi.

Inarno menegaskan, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan Pasal dalam POJK 13/2025 tersebut, sanksi yang diberikan tidak hanya bagi Perusahaan Efek, namun juga dapat diberikan kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran, artinya termasuk kepada para pegiat media sosial.

Di samping itu, jika para pegiat media sosial terindikasi dengan tindak pidana pasar modal seperti melakukan penipuan, tipu muslihat dan memberikan informasi yang menyesatkan terkait investasi di pasar modal, maka OJK akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Ke depanya, pengaturan influencer/ pegiat media sosial keuangan akan dibuat secara khusus oleh OJK dan akan dimintakan tanggapan ataupun masukan kepada masyarakat," pungkasnya.

(ayh/ayh)
[Gambas:Video CNBC]