Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dan DPR resmi memperluas mandat pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Salah satu poin penting dalam beleid tersebut adalah penambahan tugas OJK untuk mengatur dan mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis, sekaligus memperkuat struktur organisasi lembaga pengawas sektor keuangan tersebut.

Dalam aturan baru tersebut, OJK mendapatkan kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap bursa mineral dan komoditas strategis, termasuk kegiatan pengelolaan dana publik lainnya yang terkait dengan sektor tersebut.

Sejalan dengan perluasan mandat tersebut, struktur Dewan Komisioner OJK juga mengalami perubahan melalui penambahan satu jabatan baru, yakni Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang sekaligus menjadi anggota Dewan Komisioner OJK.

Perubahan itu tertuang dalam ketentuan Pasal 10 pada angka 7 dalam Pasal 8 yang mengatur susunan Dewan Komisioner OJK.

Dengan tambahan jabatan baru tersebut, susunan Kepala Eksekutif OJK kini mencakup tujuh bidang pengawasan, yakni Pengawas Perbankan, Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan Aset Kripto, Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen, serta Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Ketua Bidang Penjaminan RGC Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Diding S. Anwar, menilai perubahan tersebut mencerminkan semakin luasnya cakupan pengawasan OJK.

"Perubahan ini menunjukkan bahwa OJK tidak lagi hanya mengawasi sektor jasa keuangan konvensional, tetapi juga memperoleh mandat baru untuk mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis, di samping pengawasan aset keuangan digital dan aset kripto," ujarnya dikutip, Minggu (21/6/2026).

Menurut Diding, pembentukan kepala eksekutif baru menjadi langkah penting untuk memastikan adanya fokus pengawasan terhadap sektor yang dinilai semakin strategis bagi perekonomian nasional, terutama di tengah meningkatnya peran hilirisasi mineral dan perdagangan komoditas dalam rantai pasok global.

Jumlah Anggota Dewan Komisioner Bertambah

Penambahan Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis juga berdampak pada bertambahnya jumlah anggota Dewan Komisioner OJK. Sebab, pejabat tersebut secara otomatis menjadi anggota Dewan Komisioner sesuai dengan bidang pengawasannya.

Selain itu, undang-undang juga mengatur penyesuaian tata kelola internal OJK. Ketua Dewan Audit yang masih menjabat akan diberhentikan setelah Kepala Eksekutif baru tersebut resmi diangkat, sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi pasca-berlakunya aturan baru.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2026, Bursa Mineral dan Komoditas Strategis akan mulai dibentuk dan beroperasi pada 1 Januari 2027. Sejak saat itu, OJK akan mulai menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap bursa tersebut.

Kewenangan tersebut sebelumnya berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa bursa mineral dan komoditas strategis merupakan sistem pasar yang terorganisasi dan terintegrasi untuk menyelenggarakan perdagangan mineral dan komoditas strategis, termasuk produk turunannya (derivatif). Sistem tersebut akan didukung oleh ekosistem pendanaan serta instrumen keuangan berbasis digital dengan mekanisme harga, standar mutu, penyelesaian transaksi, dan manajemen risiko yang terintegrasi.

Tujuan pembentukan bursa ini tidak hanya untuk menciptakan pasar yang lebih efisien dan transparan, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjaga integritas pasar, serta mengoptimalkan nilai tambah sumber daya alam dan komoditas Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, bursa mineral dan komoditas strategis akan diselenggarakan oleh penyelenggara pasar yang telah memperoleh izin usaha dari OJK. Sementara itu, ketentuan teknis lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan OJK (POJK) yang terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan DPR.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mengumumkan Pejabat Sementara atau Pjs. Direktur Utama pengganti Iman Rachman pada Senin (1/2/2026), sebelum jam perdagangan saham dimulai.

Direktur Pengembangan Bursa BEI Jeffry Hendrik menegaskan bahwa langkah tersebut diambil agar seluruh operasional dan fungsi bursa tetap berjalan normal tanpa gangguan, termasuk menjelang pembukaan perdagangan pekan depan.

“Rapat direksi sudah dilakukan untuk menunjuk pejabat Direktur Utama dan sudah disetujui oleh Dewan Komisaris. Kami memastikan operasional di Bursa Efek Indonesia tetap berjalan normal,” ujar Jeffry di Kantor Danantara, Sabtu (31/1/2026).

Seiring dengan itu, BEI juga bersiap melakukan komunikasi intensif dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) di tengah sorotan global terhadap pasar modal Indonesia.

Jeffry menyampaikan dirinya akan mewakili BEI untuk bertemu langsung dengan jajaran pimpinan MSCI, didampingi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pertemuan tersebut bertujuan untuk meyakinkan indeks provider global bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan transparansi, tata kelola, serta kualitas pasar modal secara berkelanjutan.

Menurut Jeffry, dialog dengan MSCI menjadi bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan investor global, terutama di tengah isu tata kelola dan pengawasan perdagangan saham yang belakangan menjadi perhatian.

Lebih lanjut, Jeffry mengindikasikan bahwa pengumuman resmi terkait pejabat sementara Direktur Utama BEI akan dilakukan dalam waktu dekat. Penunjukan tersebut berasal dari internal BEI dan ditargetkan sudah efektif sebelum pembukaan perdagangan pada awal pekan.

“Ditunggu saja. Dari internal BEI,” kata Jeffry singkat saat ditanya mengenai waktu pengumuman Pjs Dirut.

Langkah cepat BEI menunjuk pimpinan sementara dan menjalin komunikasi langsung dengan MSCI diharapkan mampu meredam kekhawatiran pasar serta menjaga kredibilitas Indonesia di mata investor global, khususnya di tengah dinamika sentimen global dan evaluasi indeks internasional.

Adapun, Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar menyampaikan pengumuman Pejabat Sementara alias Pjs akan dilakukan sebelum dibukanya perdagangan lusa.

"Akan diumumkan Pjs Dirut nya sebelum dibukanya perdagangan Senin," katanya.

Penanganan Saham Gorengan

Terkait dengan penanganan saham-saham berisiko atau yang kerap disebut saham gorengan, Jeffry menegaskan bahwa setiap pihak memiliki peran dan kewenangan masing-masing. BEI menjalankan fungsi sebagai penyelenggara bursa dengan mekanisme pengawasan tersendiri, yang berbeda dengan proses penegakan hukum.

“Kami tidak mengikuti atau terlibat dalam proses hukum. Fungsi kami adalah sebagai penyelenggara bursa, sehingga pengawasan yang dilakukan memiliki mekanisme yang berbeda,” jelasnya.

Dia menambahkan, koordinasi antarlembaga tetap berjalan, tetapi setiap institusi bekerja sesuai dengan mandat dan kewenangannya masing-masing.

Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi juga menyebut bahwa otoritas akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bursa saham, yakni dengan melakukan penyelidikan terhadap saham-saham gorengan.

"Penguatan pengawasan dan penegakan hukum dengan segera memulai penyelidikan goreng menggoreng saham atau memanipulasi pasar, tadi yang disampaikan oleh Pak Menko [Perekonomian Airlangga Hartarto], secara masif," ujar Friderica dalam konferensi pers, Sabtu (31/1/2026) malam.

OJK bersama aparat berwenang akan mendorong penegakan hukum yang memberikan efek jera, serta penguatan pengawasan market conduct, termasuk kepada para influencer.

"Kami, OJK bersinergi dengan pemerintah dan stakeholders, akan mempercepat reformasi pasar modal, melalui pendekatan yang lebih holistik, mulai dari perbaikan kualitas emiten, dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi dan perlindungan terhadap investor, terutama investor ritel, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten," ujar Kiki, panggilan akrab dari Friderica.
(Wibi Pangestu Pratama)