Komisi XI DPR RI merestui Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggantikan Mahendra Siregar.

Hal itu diputuskan melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and propertest) yang dilakukan hari ini, Rabu (11/3).

"Untuk Ketua (OJK) Ibu Frederica Widyasari Dewi," ungkap Ketua Komisi XI DPR Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, seperti dikutip Detik.

Selain itu, Komisi XI DPR juga sepakat menunjuk Hernawan Bekti Sasongko sebagai wakil ketua DK OJK. Kemudian Hasan Fawzi, terpilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

Komisi XI juga menyetujui dua pejabat OJK lain yakni Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK dan Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Penetapan Anggota DK OJK ditetapkan secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan hal teknis dan profesionalitas.

"Musyawarah mufakat dengan penuh kekeluargaan, tapi penuh dengan pertimbangan-pertimbangan teknis soal kompetensi dan profesional," ujar Misbakhun.

Kiki saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK setelah Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara mundur beberapa waktu lalu.

Sebelum menjadi Pjs Ketua DK OJK, Friderica mengemban tugas sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK.

Wanita kelahiran Cepu, 28 November 1975 tersebut adalah peraih gelar Sarjana di bidang ekonomi di Universitas Gadjah Mada pada 2001. Kemudian, dia melanjutkan pendidikan di California State University, USA dan mendapatkan gelar Master of Business Administration pada 2004.

Selain itu, wanita yang akrab disapa Kiki tersebut berhasil meraih gelar Doktor di bidang studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di Universitas Gadjah Mada pada 2019.

Friderica bukan orang baru di pasar keuangan Tanah Air. Pengalaman karirnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah lebih dari 10 tahun, yakni sejak 2005, hingga menjadi Direktur Pengembangan Pasar BEI periode 2009-2015.

Kariernya berlanjut di self-regulatory organizations (SRO) lainnya, yakni PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Direktur Keuangan pada 2015-2016.

Kiki juga sempat menjabat sebagai Direktur Utama PT KSEI periode 2016-2019, sebelum akhirnya menjadi Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas pada 2020-2022.

Friderica juga diketahui memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) yang dikeluarkan oleh OJK pada 2019.

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 10 kandidat calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) akan mengikuti fit and proper test yang digelar Komisi XI DPR RI besok, Rabu (11/3/2026). Salah satu kandidat akan menempati posisi Ketua DK OJK yang hingga sekarang masih diisi oleh pelaksana tugas sementara.

Adapun, 10 kandidat itu antara lain adalah Friderica Widyasari Dewi, Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, serta Anton Daryono.

Sepuluh kandidat tersebut akan diuji untuk memperebutkan lima posisi yang ada, yakni Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Aset Digital, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjabarkan kisi-kisi kandidat yang akan dicari DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan tersebut. Hal itu dia sampaikan menjawab pertanyaan soal harapan pasar akan pimpinan otoritas yang pro market untuk menggantikan jajaran petinggi OJK yang mundur beberapa waktu lalu saat pasar mengalami guncangan.

Misbakhun menjelaskan, ada batasan sampai mana seorang pemimpin dinilai sebagai orang yang pro market. Apalagi, jabatan yang akan dipilih adalah sebagai regulator pasar modal sehingga mereka harus tetap mempertimbangkan sisi risiko pasar.

"Karena yang kita pilih itu adalah regulator. Tentunya ada batasan di mana pasar itu bisa kita absorb. Karena kalau kita terlalu pro-market, risikonya siapa yang akan meng-absorb? Karena regulator juga harus memperhatikan faktor risiko," kata dia dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Misbakhun menilai, sosok DK OJK yang bisa menyeimbangkan antara kebijakan pro market dan kehati-hatian melakukan mitigasi risiko pasar adalah pemimpin yang dicari DPR.

"Di situ lah yang kita cari, orang pro pasar tapi dia juga tahu pada batas mana pasar itu diikuti, pada tingkatan tertentu kepentingan negara diikuti di mananya. Nah, itu yang paling utama. Kita cari orang yang memahami konsep regulator pada level komisioner. Itu yang kita cari," tandasnya.

Sebelumnya, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta mengatakan bahwa pasar berharap agar sosok pengganti Ketua OJK sebelumnya, Mahendra Siregar, adalah sosok yang punya kompetensi lebih baik, integritas dan kredibilitas yang lebih mumpuni di mata pelaku pasar.

"Mundurnya pimpinan OJK tentunya harus bisa menciptakan fungsi otoritas dengan baik ke depan. Terutama di bidang financial market. Yang penting harus cepat cari pengganti," ujar Nafan saat dihubungi, Jumat (30/1/2026).

Nafan menilai OJK masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan dan transparansi data sebelum Mei 2026. Jika pengganti pimpinan tertinggi OJK bisa dipastikan lebih baik, Nafan melihat pasar saham Indonesia tidak perlu sampai turun kasta ke frontier market.

"Yang penting harus menekankan komitmen pro market policy. Pokoknya harus ditekankan pada kebijakan itu, ini yang terpenting agar bisa menjaga kepercayaan para pelaku pasar, termasuk MSCI," tegas Nafan.

Di akhir Januari lalu, OJK mengumumkan pengunduran diri tiga pejabat mereka. Mereka adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Inarno Djajadi. Lalu Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Aditya Jayaantara.

Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama dua pejabat OJK lainnya merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan.

"OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional," tulisnya dalam rilis resmi, Jumat (30/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 10 kandidat calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) akan mengikuti fit and proper test yang digelar Komisi XI DPR RI besok, Rabu (11/3/2026). Salah satu kandidat akan menempati posisi Ketua DK OJK yang hingga sekarang masih diisi oleh pelaksana tugas sementara.

Adapun, 10 kandidat itu antara lain adalah Friderica Widyasari Dewi, Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, serta Anton Daryono.

Sepuluh kandidat tersebut akan diuji untuk memperebutkan lima posisi yang ada, yakni Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Aset Digital, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjabarkan kisi-kisi kandidat yang akan dicari DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan tersebut. Hal itu dia sampaikan menjawab pertanyaan soal harapan pasar akan pimpinan otoritas yang pro market untuk menggantikan jajaran petinggi OJK yang mundur beberapa waktu lalu saat pasar mengalami guncangan.

Misbakhun menjelaskan, ada batasan sampai mana seorang pemimpin dinilai sebagai orang yang pro market. Apalagi, jabatan yang akan dipilih adalah sebagai regulator pasar modal sehingga mereka harus tetap mempertimbangkan sisi risiko pasar.

"Karena yang kita pilih itu adalah regulator. Tentunya ada batasan di mana pasar itu bisa kita absorb. Karena kalau kita terlalu pro-market, risikonya siapa yang akan meng-absorb? Karena regulator juga harus memperhatikan faktor risiko," kata dia dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Misbakhun menilai, sosok DK OJK yang bisa menyeimbangkan antara kebijakan pro market dan kehati-hatian melakukan mitigasi risiko pasar adalah pemimpin yang dicari DPR.

"Di situ lah yang kita cari, orang pro pasar tapi dia juga tahu pada batas mana pasar itu diikuti, pada tingkatan tertentu kepentingan negara diikuti di mananya. Nah, itu yang paling utama. Kita cari orang yang memahami konsep regulator pada level komisioner. Itu yang kita cari," tandasnya.

Sebelumnya, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta mengatakan bahwa pasar berharap agar sosok pengganti Ketua OJK sebelumnya, Mahendra Siregar, adalah sosok yang punya kompetensi lebih baik, integritas dan kredibilitas yang lebih mumpuni di mata pelaku pasar.

"Mundurnya pimpinan OJK tentunya harus bisa menciptakan fungsi otoritas dengan baik ke depan. Terutama di bidang financial market. Yang penting harus cepat cari pengganti," ujar Nafan saat dihubungi, Jumat (30/1/2026).

Nafan menilai OJK masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan dan transparansi data sebelum Mei 2026. Jika pengganti pimpinan tertinggi OJK bisa dipastikan lebih baik, Nafan melihat pasar saham Indonesia tidak perlu sampai turun kasta ke frontier market.

"Yang penting harus menekankan komitmen pro market policy. Pokoknya harus ditekankan pada kebijakan itu, ini yang terpenting agar bisa menjaga kepercayaan para pelaku pasar, termasuk MSCI," tegas Nafan.

Di akhir Januari lalu, OJK mengumumkan pengunduran diri tiga pejabat mereka. Mereka adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Inarno Djajadi. Lalu Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Aditya Jayaantara.

Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama dua pejabat OJK lainnya merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan.

"OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional," tulisnya dalam rilis resmi, Jumat (30/1/2026).

Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo mengungkap adanya arahan menyusul gejolak pasar saham setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat melemah tajam dan mengalami trading halt.

Ia menyebut beberapa pejabat diminta mundur dari jabatannya, seiring sorotan terhadap transparansi pasar modal Indonesia yang disampaikan Morgan Stanley Capital International (MSCI).

"Morgan Stanley, krisis pasar saham, dan saya tidak tahu apakah Anda mengikuti, tapi itu menjadi topik panas minggu lalu, kan? Beberapa orang diminta untuk mengundurkan diri. Dan ada alasan untuk itu, karena tidak ada transparansi," ungkap Hashim dalam acara ASEAN Climate Forum (ACF) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Rabu (11/2), melansir detikfinance.

Hashim menjelaskan sebelum gejolak pasar terjadi, MSCI telah mengirim empat surat kepada pemerintah Indonesia yang mempertanyakan transparansi serta kredibilitas pasar modal domestik.

"Ternyata, Morgan Stanley telah mengirimkan empat surat kepada pemerintah Indonesia yang menanyakan semua hal ini," terangnya.

Tekanan di pasar sempat terjadi pada perdagangan Rabu (28/1), ketika IHSG melemah hingga 7,35 persen ke level 8.320. Pada hari yang sama, perdagangan saham bahkan sempat dihentikan sementara (trading halt) pada sesi II.

Langkah trading halt kembali diambil BEI setelah IHSG melemah 8 persen pada sesi I perdagangan Kamis (29/1). Meski demikian, indeks berhasil menutup hari dengan penguatan terbatas walau masih terkoreksi 1,06 persen ke level 8.232.

MSCI juga menetapkan sejumlah perubahan dalam indeks review saham Indonesia pada Februari.

Kebijakan tersebut meliputi pembekuan seluruh kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS), pembekuan penambahan konstituen ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta pembekuan perpindahan naik antar-indeks segmen ukuran, termasuk dari Small Cap ke Standard.

Dalam pengumumannya, MSCI menyatakan kebijakan itu dilakukan untuk mengurangi index turnover dan risiko kelayakan investasi (investability), sekaligus memberi waktu bagi otoritas pasar menghadirkan perbaikan transparansi.

Jika tidak ada perbaikan hingga Mei 2026, MSCI akan mengevaluasi kembali status akses pasar Indonesia, termasuk kemungkinan penurunan bobot dalam Indeks Pasar Emergen MSCI untuk semua sekuritas Indonesia dan potensi reklasifikasi dari status Emerging Market menjadi Frontier Market.

Sebelumnya, empat pejabat penting sektor keuangan dan pasar modal Indonesia mengundurkan diri dalam satu hari pada Jumat (30/1).

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman lebih dulu mengumumkan pengunduran dirinya pada pagi hari setelah pasar dibuka. Ia menyatakan keputusan itu sebagai bentuk tanggung jawab pribadi atas kondisi pasar dalam dua hari sebelumnya.

"Sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin, saya menyatakan mengundurkan diri dari jabatan ini. Saya berharap ini adalah yang terbaik bagi pasar modal Indonesia, dan semoga ke depan pasar kita bisa menjadi lebih baik," ujarnya.

Ia menegaskan keputusan tersebut diambil secara sadar sebagai bentuk akuntabilitas kepemimpinan di tengah tekanan pasar.

Pada malam harinya, tiga pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyampaikan pengunduran diri, yakni Ketua OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua Mirza Adityaswara, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi.

Padahal, mereka sebelumnya masih memberikan keterangan pers pada sesi kedua perdagangan dan menyatakan kesiapan melakukan reformasi serta bertemu MSCI.

OJK menegaskan pengunduran diri tersebut merupakan langkah tanggung jawab moral untuk mendukung pemulihan sektor.

"OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional," sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi.

Panitia Seleksi (Pansel) memastikan pengurus dan/atau anggota partai politik (parpol) boleh mengikuti pendaftaran seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (ADK OJK).

Ketua Sekretariat Pansel OJK Arief Wibisono menerangkan persyaratan pendaftaran membolehkan pendaftar calon pejabat OJK merupakan pengurus dan/atau anggota salah satu parpol.

Namun, yang bersangkutan wajib melepas jabatan kepengurusan pada partai politik tersebut sebelum akan ditetapkan menjadi ADK OJK.

"Kalau nanti dia mau ditetapkan (jadi ADK OJK), baru dia sudah wajib itu nggak boleh parpol," tutur Arief dalam konferensi pers yang dikutip Detik Finance, Rabu (11/2).

Pendaftaran calon pengganti ADK OJK sendiri sudah dibuka mulai 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB sampai 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman Seleksi ADK OJK.

Adapun jabatan yang tersedia mulai dari Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota; Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota; serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon merangkap Anggota.

"Tidak dipungut biaya karena semua online, tetapi kalau butuh bantuan kita punya sekretariat," terang Arif.

Arif mengungkapkan salah satu syarat utama pendaftaran calon pejabat OJK itu adalah memiliki pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan paling singkat 10 tahun.

"Tokoh-tokoh finansial kan banyak. Saya sudah 33 tahun bergelut di bidang jasa keuangan, saya bisa identifikasi oh ini tokoh finansial, ini bukan. Jadi kalau kurang dari 10 tahun, ya wassalam," ujarnya.

Selain itu, pendaftar calon pejabat OJK tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua atau semenda (besan) dengan ADK OJK. Kemudian, pendaftar hanya boleh memilih 1 jabatan yang akan diisi pada saat pendaftaran.

Seleksi ini menyusul pengunduran diri sejumlah ADK OJK, termasuk Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara, buntut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) beberapa waktu lalu.

Selepas itu, OJK menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai ADK Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Friderica juga masih mengemban jabatan lamanya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK.

Selain itu, OJK juga menetapkan Hasan Fawzi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon. Dia juga tetap menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Pengumuman resmi terkait pendaftaran seleksi calon ADK OJK bisa diakses pada tautan berikut.

Berikut persyaratan pendaftaran seleksi calon ADK OJK:

1. warga negara Indonesia;

2. memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;

3. cakap melakukan perbuatan hukum;

4. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;

5. sehat jasmani;

6. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada tanggal 2 Juni 2026;

7. mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan paling singkat 10 (sepuluh) tahun;

8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; dan

9. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik saat pencalonan. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu ADK OJK merupakan pengurus salah satu partai politik, maka sesuai Pasal 22 UU Nomor 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 yang bersangkutan wajib terlebih dahulu melepaskan jabatan kepengurusan pada partai politik tersebut sebelum ditetapkan menjadi ADK OJK.

Presiden Prabowo Subianto membentuk Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/P Tahun 2026 tertanggal tanggal 9 Februari 2026.

"Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditetapkan sebagai Ketua merangkap anggota bersama 8 anggota lainnya yaitu Perry Warjiyo, Suahasil Nazara, Bambang Eko Suhariyanto, Aida S. Budiman, Erwan Agus Purwanto, Dhahana Putra, Muhammad Rullyandi, dan Gusti Aju Dewi," tulis Sekretariat Pansel Calon ADK OJK dalam keterangan resmi yang diunggah di situs Bank Indonesia (BI), Rabu (11/9).

Selanjutnya, pansel akan bekerja sigap dengan secara resmi membuka pendaftaran calon ADK OJK.

Jabatan yang akan diisi adalah Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota.

"Pengisian jabatan ini dilakukan dalam rangka menjamin keberlanjutan kepemimpinan, penguatan tata kelola, serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi OJK sebagai lembaga yang independen, kredibel, dan berintegritas dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan nasional," tulis Sekretariat.

Calon harus memenuhi persyaratan umum antara lain warga negara Indonesia, memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik. Di samping itu, calon juga harus memenuhi syarat, ketentuan pendaftaran dan ketentuan khusus sesuai pengumuman pendaftaran Nomor PENG-1/PANSEL-DKOJK/2026 pada laman Kemenkeu dan Bank Indonesia.

"Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman Seleksi DK OJK mulai 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB sampai 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB," terang Sekretariat.

Selanjutnya, mekanisme seleksi dilakukan dalam 4 tahap terdiri dari Tahap I (Seleksi Administratif), Tahap II (Penilaian Masukan dari Masyarakat, Rekam Jejak, dan Makalah), Tahap III (Asesmen dan Pemeriksaan Kesehatan), dan Tahap IV (Afirmasi/Wawancara).

Pengumuman hasil seleksi akan diumumkan melalui laman Kemenkeu, BI, dan Seleksi DK OJK. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat.

Panitia Seleksi mengundang putra-putri terbaik bangsa yang memenuhi persyaratan untuk menjadi calon ADK OJK guna memperkuat peran OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Lebih lanjut, masyarakat juga diminta mengawal proses seleksi dengan memberikan masukan kepada Panitia Seleksi atau melalui Sekretariat Panitia Seleksi.

Pembentukan pansel ini menyusul pengunduran diri sejumlah ADK OJK, termasuk Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara, buntut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) beberapa waktu lalu.

Kemudian, OJK menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai ADK Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Friderica juga masih mengemban jabatan lamanya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK.

Selain itu, OJK juga menetapkan Hasan Fawzi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon. Dia juga tetap menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Dunia keuangan Indonesia sempat terguncang lantaran ambruknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1) lalu.

Selama dua hari beruntun, IHSG anjlok sebesar 8 persen, sehingga Bursa Efek Indonesia (BEI) terpaksa membekukan sementara perdagangan saham (trading halt).

Buntut pasar modal ambyar, Direktur Utama BEI Iman Rachman mendadak mengundurkan diri pada Jumat pagi (30/1). Yang tak kalah mengagetkan, empat pejabat OJK ikutan mundur massal di hari yang sama, termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara.

Saat ini, OJK menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai pengganti Ketua dan Wakil DK OJK yang ditetapkan melalui Rapat Dewan Komisioner OJK, Sabtu (31/1), dan telah menunjuk pejabat sementara untuk posisi kosong lainnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bergegas membentuk Panitia Seleksi (pansel) pimpinan OJK untuk mengisi jabatan yang kosong. Targetnya, sudah ada pejabat OJK definitif yang ditetapkan dalam dua minggu ke depan.

"Kita mau percepat lah, seminggu, dua minggu harus ada ketua OJK baru yang definitif," imbuhnya.

Lantas, siapa sosok ideal yang pantas menjadi bos baru OJK?

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan ketua OJK baru harus dipilih berdasarkan kompetensi teknis dan kredibilitas kelembagaan, bukan berdasarkan kebutuhan politik stabilisasi jangka pendek.

Syafruddin menjelaskan pasar sudah memberi sinyal masalahnya bukan sekadar sentimen, melainkan premi risiko yang naik karena isu tingkat kelayakan untuk berinvestasi (investability) dan integritas.

"IHSG sempat tertekan tajam, yield SUN 10Y bergerak lebih tinggi di kisaran 6,3 persen, sementara kurs relatif tertahan di area 16,7 ribu dan suku bunga kebijakan stabil. Pola ini menunjukkan pasar menghukum pasar modal melalui premi likuiditas dan kepercayaan, sehingga pemimpin OJK harus mampu memulihkan fungsi pengawasan dan penegakan secara operasional," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (3/2).

Ia menyebut stabilitas politik memang dapat membantu, tetapi pasar hanya akan menurunkan premi risiko jika melihat otoritas mengeksekusi aturan secara konsisten dan terukur.

Syafruddin juga menilai ketua OJK baru harus mempunyai rekam jejak nyata dalam menata transparansi kepemilikan saham, termasuk Ultimate Beneficial Owner (UBO). Nahkoda baru OJK juga harus berani menindak perdagangan terkoordinasi. Hal ini karena dua persoalan tersebut berada di pusat penilaian investor global.

"MSCI menekankan bahwa perbaikan data float masih minor, sementara persoalan mendasar tetap ada, opasitas struktur kepemilikan dan kekhawatiran coordinated trading yang merusak pembentukan harga," singgungnya.

Menurut Syafruddin ,apabila ketua OJK baru tidak mampu mengubah struktur data kepemilikan menjadi reliabel dan dapat diaudit, serta tidak mampu membangun mesin surveillance dan penegakan yang terlihat, maka tenggat Mei 2026 akan menjadi titik risiko kebijakan yang mahal.

"Figur yang memahami UBO, konsentrasi kepemilikan, dan market conduct dapat mengubah reformasi dari retorika menjadi deliverables yang menurunkan premi risiko," kata Syafruddin.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menjelaskan untuk bisa mengembalikan kepercayaan pasar saat ini, ketua OJK yang dibutuhkan adalah figur yang kredibel dibandingkan yang populer.

"Terkenal itu bonus, bukan syarat utama. Pasar jauh lebih rasional daripada yang sering kita kira. Yang dibutuhkan pasar bukan figur populer, tapi figur credible seperti rekam jejak jelas, konsisten, dan komunikasinya presisi," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (3/2).

Menurutnya, pasar bisa mengetahui figur mana yang 'nama besar tetapi omong kosong' dan figur mana yang 'low profile tetapi solid'. Kriteria figur yang kedua justru lebih menenangkan pasar.

[Gambas:Photo CNN]

Ronny juga mengatakan terdapat empat pekerjaan rumah (PR) besar yang perlu dibereskan OJK, khususnya di pasar modal.

Pertama, pendalaman pasar karena saat ini investor ritel semakin banyak, tetapi instrumen dan likuiditas masih dangkal. Hal ini harus segera dibenahi, termasuk dengan memenuhi permintaan dari penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Kedua, perlindungan investor dengan adanya penegakan hukum atas manipulasi, insider trading, dan kasus gagal bayar yang selama ini masih belum cukup memberi efek jera.

Ketiga, kualitas emiten harus dibenahi karena selama ini terlalu banyak Initial Public Offering (IPO) yang secara fundamental belum matang, tetapi lolos ke pasar. Keempat, koordinasi kebijakan dengan pemangku kebijakan sektor lain.

"OJK, BI, dan Kemenkeu sering searah dalam niat, tapi belum selalu sinkron dalam timing. Sehingga diperlukan sinkronisasi yang lebih kuat lagi," tegasnya.

Kemudian, Ronny menyampaikan terdapat tiga hal yang harus diperhatikan untuk memastikan pemilihan ketua OJK baru bisa bebas dari unsur kepentingan khusus. Pertama, proses seleksi yang transparan dengan parameter kompetensi jelas, bukan sekadar formalitas fit and proper.

Kedua, rekam jejak independensi, terutama relasinya dengan konglomerasi keuangan dan kekuasaan.

"Ketiga, komitmen pascaterpilih, yakni ketua OJK harus berani 'say no', bahkan pada pihak yang secara politik kuat. Soalnya, independensi OJK tidak lahir dari undang-undang saja, tapi dari tulang punggung pimpinannya," kata Ronny.

Pemerintah mendorong perluasan basis investor institusional pasar modal. Salah satu caranya dengan membuka ruang lebih besar bagi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan hingga dana pensiun untuk meningkatkan porsi investasi pada saham berkualitas.

Menteri Koordinator Bidang PerekonomIan Airlngga Hartarto mengungkapkan batas penempatan investasi saham BPJS dan dana pensiun yang sebelumnya maksimal 10 persen dapat ditingkatkan hingga 20 persen.

"Indonesia membuka sempatan untuk dana pensiun untuk melakukan investasi di saham-saham yang baik, di saham-saham dengan fundamental kuat, di mana itu dibuka dari 10 persen itu sejak tahun 2015 itu menjadi bisa sampai 20 persen untuk menaruh investasinya di pasar modal," ujar Airlangga dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2026 di Shangri-La Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (3/2).

"(Peningkatan porsi investasi saham itu) termasuk BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Ini tentu yang saham yang fundamentalnya kuat antara lain LQ45," sambung Airlangga.

Airlangga mengungkapkan perluasan basis investor institusional merupakan bagian dari agenda reformasi pasar modal Indonesia yang bertumpu pada empat pilar yakni likuiditas, transparansi, tata kelola, dan penegakan hukum.

Reformasi ini ditujukan untuk memperkuat struktur pasar sekaligus memulihkan kepercayaan investor usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terperosok 8 persen pekan lalu.

Respons awal pasar terhadap kebijakan tersebut mulai terlihat dari pergerakan IHSG yang kembali menguat ke zona hijau dan bergerak di kisaran level 8.000-an pada perdagangan Selasa (3/2).

"Hari ini (Selasa) pasar modal sudah kembali ke zona hijau. Ini respons yang positif dari pasar," kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan salah satu fokus utama reformasi adalah peningkatan likuiditas melalui penguatan porsi saham publik atau free float.

Pemerintah mendorong kenaikan batas minimal free float dari sebelumnya 7,5-10 persen menjadi 15 persen. Langkah ini diharapkan memperdalam pasar dan meningkatkan aktivitas perdagangan saham.

Selain likuiditas, aspek transparansi juga diperketat melalui penyesuaian ketentuan keterbukaan informasi. Ambang batas kepemilikan saham kategori 'others' yang wajib dilaporkan diturunkan dari 5 persen menjadi 1 persen. Dengan kebijakan ini, kepemilikan saham di atas 1 persen wajib diungkap, termasuk informasi ultimate beneficiary owner.

"Di atas 1 persen harus di-disclose termasuk ultimate beneficiary owner-nya. Ini sebetulnya mudah karena di KSEI sudah berbasis digital, datanya sudah ada, tinggal disclosure-nya saja," ujar Airlangga.

Percepatan reformasi pasar modal RI dilakukan setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) babak belur hingga menyebabkan penghentian perdagangan sementara (trading halt) pekan lalu.

Indeks babak belur setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan pembekuan sementara perlakuan indeks untuk saham-saham Indonesia.

Kebijakan itu mencakup pembekuan seluruh kenaikan bobot saham Indonesia, penghentian penambahan saham baru ke dalam indeks MSCI, serta tidak adanya kenaikan kelas saham di seluruh segmen indeks.

Ambrolnya IHSG pekan lalu sampai membuat Direktur Utama BEI Iman Rachman mengundurkan diri.

Pengunduran itu disusul mundur massal empat pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara.

Pada Selasa kemarin, IHSG berhasil bangkit dan cenderung bergerak di zona hijau dengan ditutup menguat 2,52 persen ke level 8.122.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil bangkit dan cenderung bergerak di zona hijau ke level 8.122 pada perdagangan Selasa (3/2) sore. Padahal indeks sempat di buka merah dan merosot nyaris 3 persen pada seri perdagangan pertama.

Melansir RTI Infokom, indeks saham ditutup naik 2,52 persen ke level 8.122 sekaligus level tertinggi pada perdagangan hari ini. Adapun level terendah yang sempat disentuh pada perdagangan Selasa (3/2) yakni 7.712.

Aktivitas transaksi terpantau ramai dengan volume perdagangan mencapai 60,5 miliar saham, dengan nilai transaksi mencapai Rp28,73 triliun. Sementara itu, frekuensi perdagangan tercatat 3,26 juta kali.

Sebanyak 654 saham bergerak naik, sementara 108 saham cenderung turun dan 56 stagnan.

Senada dengan tren bursa Indonesia, perdagangan bursa global cenderung bergerak hijau hari ini (3/2).

Indeks Nikkei 225 di Jepang naik 3,92 persen, Shanghai Composite (SSE) di China naik 1,29 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong naik 0,22 persen, dan indeks Straits Times di Singapura naik 1,07 persen.

Di Eropa, bursa saham Eropa terpantau kompak hijau. Tercatat indeks DAX di Jerman naik 1,15 persen sedangkan indeks FTSE 100 di Inggris naik 0,18 persen.

Di sisi lain, bursa Amerika mayoritas hijau. Indeks S&P 500 naik 0,54 persen dan indeks Dow Jones naik 1,05 persen. Adapun, indeks NASDAQ Composite naik 0,56 persen.

Pagi ini, IHSG turun hingga 0,47 persen ke level 7.888. Pada awal sesi, indeks saham menyentuh level tertinggi di 7.919 sementara level terendah di 7.872 Sebanyak 309 saham menguat, 216 melemah, dan 147 stagnan.

Kondisi tersebut tak berlangsung lama, pada penutupan perdagangan sesi I pada Selasa (3/2) indeks berhasil menembus level 8.047 atau naik 1,57 persen.

Adapun transaksi saham mencapai Rp17,66 triliun dengan volume perdagangan tembus 38 miliar lembar saham. Sementara frekuensi transaksi sebanyak 1,98 juta kali.

Sepanjang sesi pertama perdagangan, sebanyak 592 saham naik, 158 melemah, sedangkan 67 lainnya stagnan.

Pekan lalu, pasar modal RI tengah dihantam badai setelah MSCI mengumumkan pembekuan sementara perlakuan indeks untuk saham-saham Indonesia.

Kebijakan itu mencakup pembekuan seluruh kenaikan bobot saham Indonesia, penghentian penambahan saham baru ke dalam indeks MSCI, serta tidak adanya kenaikan kelas saham di seluruh segmen indeks.

Efeknya, IHSG anjlok 8 persen pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1), sehingga menyebabkan penghentian perdagangan sementara (trading halt). Ambrolnya IHSG pekan lalu sampai membuat Direktur Utama BEI Iman Rachman mengundurkan diri.

Pengunduran Iman disusul mundur massal empat pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah membentuk Panitia Seleksi (pansel) pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong.

PanselOJK tersebut akan menyeleksi tiga jabatan, yakni Ketua Dewan KomisionerOJK, Wakil Ketua DKOJK, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK).

"Ada, sudah kita mulai. Kita mulai prosesnya hari ini," kata Purbaya usai Rakornas Kepala Daerah di SICC, Kabupaten Bogor, Senin (2/2) dikutip Detikfinance.

Menurutnya, pemerintah sengaja mempercepat proses seleksi pimpinan OJK. Targetnya, sudah ada pejabat OJK definitif yang ditetapkan dalam dua minggu ke depan.

"Kita mau percepat lah, seminggu, dua minggu harus ada ketua OJK baru yang definitif," imbuhnya.

Ia menyebut pasar modal bakal kembali bergairah usai pejabat baru OJK ditetapkan pemerintah. Purbaya mengklaim IHSG yang masih terjun bebas tak sesuai prediksinya karena pasar masih harap-harap cemas siapa sosok yang akan memimpin OJK.

"Saya pikir bentar lagi juga naik (IHSG). Pansel kan mulai dimulai sekarang kan? Dimulai prosesnya hari ini sudah mulai jalan. Mungkin dalam waktu dua minggu paling lambat kita punya Ketua OJK baru," pungkasnya.

Pekan lalu, pasar modal RI tengah dihantam badai setelah MSCI mengumumkan pembekuan sementara perlakuan indeks untuk saham-saham Indonesia.

Kebijakan itu mencakup pembekuan seluruh kenaikan bobot saham Indonesia, penghentian penambahan saham baru ke dalam indeks MSCI, serta tidak adanya kenaikan kelas saham di seluruh segmen indeks.

Efeknya, IHSG anjlok 8 persen pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1), sehingga menyebabkan penghentian perdagangan sementara (trading halt). Ambrolnya IHSG pekan lalu sampai membuat Direktur Utama BEI Iman Rachman mengundurkan diri.

Pengunduran Iman disusul mundur massal empat pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara.

Chief Investment Officer (CIO) DanantaraPandu Sjahrir mendorong investor untuk tetap membeli saham emiten Indonesia, meski Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merah hari ini.

Pandu menyebut saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membeli saham yang mempunyai valuasi, fundamental, dan likuiditas yang baik.

"Untuk saham-saham yang punya valuasi yang baik, fundamental yang baik, likuiditas yang baik, maybe it's a good time to buy," ujar Pandu saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Senin (2/2).

Menurutnya, aktivitas perdagangan memang cenderung menurun, tetapi sentimen pasar masih didorong oleh aksi beli bersih investor asing (net foreign buy).

Selain itu, koreksi saham juga terjadi pada emiten dengan valuasi tinggi yang sebelumnya dinilai kurang menarik untuk investasi (uninvestability) seiring aksi jual dari investor ritel.

"Kalau dilihat saham-saham yang fundamental itu mengalami malah net buy dan positif. Jadi ini menarik juga kalau lihat top 10, top 15 buy, top 10, top 15 sell, seperti yang kita bicarakan hari Minggu kemarin malah memang sekarang mulai terjadi," jelasnya.

Pandu juga mengingatkan investor seharusnya membeli saham untuk jangka panjang, bukan jangka pendek.

"Kita harus lihat balik ke fundamental, ke valuasi, kita harus membeli juga melihat saham-saham, dan ini bagus lah juga untuk pemikiran buat teman-teman, jangan hanya melihat short-term. Investasi itu harus memikir medium to long-term," terang Pandu.

Sore ini, Pandu turut hadir dalam pertemuan Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Pertemuan yang digelar secara daring itu akan membahas sejumlah permintaan MSCI, terutama terkait transparansi kepemilikan saham data hingga tata kelola free float.

Saat ditanya wartawan terkait posisi Danantara mengikuti pertemuan tersebut, Pandu membeberkan dirinya mewakili BPI Danantara sebagai pembeli saham ikut memantau.

"Karena kami merasa saham-saham di Indonesia tuh menarik karena ekonominya juga bagus dan saya merasa valuasinya juga sangat menarik kalau mungkin lihat ada beberapa broker pagi ini merilis, membicarakan bahwa apa yang dilakukan baik oleh bursa regulator ini sangat cepat lho," tambahnya.

Tekanan terhadap IHSG terjadi setelah pekan lalu pasar modal Indonesia diguncang kebijakan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membekukan sementara perlakuan indeks terhadap saham-saham Indonesia.

Kebijakan tersebut mencakup pembekuan kenaikan bobot saham, penghentian penambahan emiten baru, serta tidak adanya kenaikan kelas saham di seluruh segmen indeks MSCI.

Dampaknya, IHSG sempat anjlok hingga 8 persen pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1), yang memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt).

Kondisi itu juga diikuti oleh pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman serta mundurnya sejumlah pejabat OJK, termasuk Ketua DK OJK Mahendra Siregar.

Pada penutupan perdagangan sore ini, IHSG merosot 406,9 poin atau minus 4,88 persen ke level 7.922 dari perdagangan sebelumnya. Sebanyak 720 kebakaran, 58 saham menguat, dan 36 stagnan.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp29,17 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 50,39 miliar saham.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan hasil pertemuan dengan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Senin (2/2) sore.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Self-Regulatory Organization (SRO) yang diwakili Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta perwakilan BPI Danantara.

Awalnya, Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi menyampaikan hal yang menjadi perhatian MSCI selaras dengan beberapa rencana aksi yang dicanangkan OJK.

Rencana itu mencakup kluster transparansi, termasuk pengungkapan ultimate beneficial ownership, dan likuiditas untuk mendorong peningkatan porsi saham publik (free float).

Hasan mengatakan terdapat beberapa hal yang dibahas bersama MSCI. Pertama, OJK bersama BEI dan KSEI mengajukan proposal solusi soal dua isu yang menjadi perhatian MSCI.

"OJK bersama Bursa (BEI) dan KSEI telah mengajukan proposal solusi yang pada prinsipnya menjawab keseluruhan concern dan isu yang terkait dua hal utama tadi," ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Senin (2/2).

Pertama, wasit industri jasa keuangan ini berencana untuk melakukan pemenuhan terkait disclosure atas kepemilihan pemegang saham di bawah 5 persen.

Kedua, OJK akan menetapkan kebijakan granularity atau klasifikasi investor yang selama ini pengelolaannya dilakukan oleh KSEI.

Hasan menyebut saat ini klasifikasi hanya terbatas 9 tipe investor utama. Ke depan, klasifikasi akan dirinci menjadi 27 sub-tipe investor.

"Yang akan lebih memunculkan klarifikasi dan juga kredibilitas pengungkapan beneficial ownership dari kepemilikan saham tersebut," terang Hasan.

Ketiga, OJK telah menyampaikan proposal rencana kenaikan free float yang semula 7,5 persen menjadi 15 persen.

"Yang tentu pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dan dilakukan bersama seluruh pelaku dalam hari ini," katanya.

Lebih lanjut, Hasan menyebut diskusi berjalan sangat baik dan pihaknya mencanangkan akan dilakukan kembali pembahasan pada tahap teknis.

"Bahkan dari pihak MSCI menyediakan diri untuk memberikan guidance pada saat menjelaskan bagaimana metodologi dan cara perhitungan yang akan mereka lakukan pada akhirnya," ujar Hasan.

Dalam kesempatan sama, Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengatakan setelah pertemuan ini, akan ada pertemuan teknis rutin setiap minggu.

"Setelah ini akan ada pertemuan teknis rutin setiap minggu," ujar Jeffrey usai konferensi pers.

Saat ditanya terkait pertemuan teknis tersebut akan sampai kapan, Jeffrey menjawab akan dilaksanakan sampai bulan Mei 2026 mendatang.

"Diharapkan sebelum Mei," jawabnya.

Kemudian, saat ditanya apakah akan pertemuan langsung atau luring dengan pihak MSCI, ia menjawab belum ada rencana.

"Belum ada rencana saat ini," ujar Jeffrey.

Pasar modal RI tengah dihantam badai sejak pekan lalu. Indeks babak belur setelah MSCI mengumumkan pembekuan sementara perlakuan indeks untuk saham-saham Indonesia.

Kebijakan itu mencakup pembekuan seluruh kenaikan bobot saham Indonesia, penghentian penambahan saham baru ke dalam indeks MSCI, serta tidak adanya kenaikan kelas saham di seluruh segmen indeks.

Ambrolnya IHSG pekan lalu sampai membuat Direktur Utama BEI Iman Rachman mengundurkan diri. Pengunduran itu disusul mundur massal empat pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara.

Kemudian, OJK menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Friderica juga masih mengemban jabatan lamanya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK.

Selain itu, OJK juga menetapkan Hasan Fawzi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon. Dia juga tetap menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Pada awal pekan ini, IHSG ditutup di level7922 atau merosot 406,9 poin (-4,88 persen) dari perdagangan sebelumnya, setelah sempat tertekan ke level 7.820 siang tadi.