Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui 2 program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dalam pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah persoalan di daerah. Berbagai kendala pelaksanaan tersebut saat ini menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan kebijakan di tingkat pusat.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengungkapkan masukan dari berbagai pemerintah daerah menunjukkan masih ada sejumlah hambatan dalam pelaksanaan MBG maupun KDKMP.

"Dua program itu memang menjadi salah satu yang kami evaluasi. Banyak masukan yang kami terima dari daerah terkait pelaksanaannya," kata Yusharto pada sela-sela forum penjaringan masukan pemerintah daerah di Surabaya, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, persoalan utama dalam pelaksanaan MBG adalah belum seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa beroperasi serta adanya standar nasional yang belum sepenuhnya selaras dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Yusharto menyebut pemerintah saat ini tengah menghitung kembali kebutuhan ideal setiap dapur berdasarkan jumlah penerima manfaat dan karakteristik daerah.

"Tidak semua dapur harus melayani 3.000 penerima manfaat. Ada daerah yang kondisinya memang tidak membutuhkan jumlah sebesar itu. Begitu juga pembiayaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan riil," bebernya.

Sementara pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Yusharto menjelaskan berbagai masukan dari pemerintah daerah juga terus dihimpun untuk memetakan hambatan pelaksanaan.

"Masukan mengenai Koperasi Merah Putih cukup banyak kami terima sejak batch sebelumnya. Semua akan kami himpun untuk melihat problematika pelaksanaan 10 Program Direktif Presiden secara menyeluruh," ungkapnya.

Diketahui, forum tersebut menjadi bagian dari kajian terhadap 10 Program Direktif Presiden Prabowo, yakni mengenai pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, MBG, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan 3 juta rumah, swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, hingga hilirisasi dan ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengungkapkan pemerintah daerah di wilayah setempat menyampaikan sejumlah persoalan nyata yang ditemukan selama pelaksanaan program.

Terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, ia menjelaskan beberapa desa ataupun kelurahan masih mengalami kendala penyediaan lahan sehingga pendirian koperasi di sejumlah titik belum bisa berjalan optimal.

Sementara untuk MBG, pemerintah daerah masih terus melakukan penyesuaian agar pelaksanaan program memenuhi standar sekaligus sesuai dengan kondisi lapangan.

"Terkait KDKMP, persoalannya tidak bisa bergerak karena kebutuhan tanah. Demikian juga MBG, pelaksanaannya masih terus kami lakukan perbaikan agar sesuai standar," ujar Adhy.

Meski demikian, Pemprov Jatim menegaskan tetap mendukung seluruh program prioritas Presiden. Berbagai kendala yang ditemukan di lapangan akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan penyempurnaan.

"Program-program ini bagus dan kami mendukung penuh. Tetapi kalau memang ada yang harus diperbaiki, tentu harus kami sampaikan agar pelaksanaannya semakin efektif," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI semula direncanakan untuk menerima alokasi anggaran guna mendukung aktivitas pengawasan terhadap program prioritas pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp675 miliar tersebut belum kunjung diterima oleh pihaknya.

Ia bahkan menyebut bahwa rencana penganggaran untuk pengawasan MBG oleh BPOM tersebut tertunda karena ditarik kembali oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Mengutip laman resmi BPOM, Komisi IX DPR RI sebelumnya telah menyetujui pagu alokasi anggaran BPOM untuk tahun anggaran 2026 sebesar Rp2,247 triliun.

DPR RI juga bersepakat bahwa pelaksanaan pengujian sampel MBG dan pelatihan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan bersama-sama atau swakelola oleh BPOM menggunakan pagu anggaran BGN sebesar Rp700 miliar agar BPOM berperan lebih aktif dalam pengawasan program MBG.

Mengenai alasan di balik tertundanya pencairan alokasi anggaran pengawasan MBG oleh BPOM tersebut, Ikrar tidak menjelaskannya secara detail.

Ia hanya menyebut bahwa terdapat proses yang harus diselesaikan oleh pemegang kewenangan fiskal negara sehingga rencana pencairan dana tersebut masih urung untuk dilakukan.

"Kita akan mendapatkan tambahan anggaran Rp700 miliar, kemudian setelah itu dikurangi menjadi Rp675 miliar. Kita sudah lakukan penandatanganan untuk swakelola, tapi dalam kenyataannya karena ada proses yang harus diselesaikan, ternyata itu ditarik kembali ke Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa)," ucap Ikrar pada sela-sela acara di Universitas Surabaya, dikutip Rabu (17/6/2026).

Meski dana dari kas negara itu tak kunjung turun, Ikrar menyatakan bahwa BPOM tetap berkomitmen untuk melakukan kerja-kerja pengawasan terhadap pelaksanaan program pemenuhan gizi dan nutrisi anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita itu.

Ikrar menegaskan bahwa pihaknya tetap menjalankan tugas pengawasan MBG di seluruh penjuru tanah air dengan menggunakan pagu anggaran BPOM yang tersedia saat ini.

"Sampai detik ini, kita cuma menggunakan anggaran yang ada di Badan POM, belum mendapatkan dana swakelola, tapi ada uang atau tidak ada uang, Badan POM bertekad jalan terus untuk mengawal pelaksanaan MBG," tegasnya.

Lebih lanjut, Ikrar menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak akan menyurutkan komitmen BPOM dalam mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut di lapangan.

"Satu tekad kami, tidak akan terkendala soal biaya, walaupun biaya itu sangat menentukan untuk bagaimana melaksanakan program prioritas Presiden," ujarnya.

Dalam upaya pengawasan yang dilakukan, Ikrar memaparkan bahwa BPOM memiliki koridor kewenangan dalam mengawasi seluruh rantai pangan olahan yang digunakan dalam program MBG, mulai dari bahan baku hingga makanan siap konsumsi.

"Kalau pangan basic itu misalnya dari beras dimasak. Kalau dimasak sudah diolah, tapi kalau misalnya buah-buahan sudah dipotong-potong, mau digoreng, itu sudah masuk olahan. Artinya, semua yang dimakan oleh anak-anak itu masuk olahan," paparnya.

Selain itu, ia menyatakan bahwa BPOM juga betugas memastikan masing-maisng Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG mengantongi standar higiene dan sanitasi, meski sertifikasinya diterbitkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) atau pemerintah daerah wilayah setempat.

"Nah, di peraturan itu tegas bahwa BPOM bertugas menjadi pengawas. Mulai dari bahan baku, kemudian processing-nya, termasuk kita punya tugas memberikan pendidikan," ucapnya.

Bukan hanya pengawasan secara preventif, Ikrar menegaskan bahwa BPOM juga wajib menyiapkan berbagai langkah mitigasi jika terjadi dugaan kasus keracunan makanan, termasuk upaya pelacakan sumber masalah.

"Termasuk bagaimana kita mencari urutan dari mana sumber keracunannya, itu menjadi tupoksinya Badan POM," ungkapnya.

Oleh sebab itu, dirinya memastikan bahwa seluruh unit pelaksana teknis BPOM di masing-masing daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau Dinkes setempat dalam upaya memastikan program MBG dapat berjalan aman dan sesuai standar yang ditetapkan.

Ikrar mengakui bahwa usaha untuk melakukan pengawasan MBG sejauh ini memang belum maksimal. Namun, BPOM menyatakan terus berupaya mengoptimalkan peran sesuai kewenangannya dengan dukungan yang diperoleh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan organisasi masyarakat.

"Kami juga sadar belum maksimal, tapi kita berupaya semaksimal sesuai kemampuan dan sesuai tupoksinya Badan POM," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana larangan penggunaan bahan tambahan dalam produk tembakau melalui Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan (RKMK) dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan industri, memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), dan mendorong pertumbuhan rokok ilegal.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman–Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Henry Wardana menilai regulasi yang semakin memperketat produk legal justru dapat membuka ruang bagi peredaran rokok ilegal.

Menurutnya, konsumen tetap akan mencari produk yang sesuai dengan preferensi rasa mereka. Ketika produk legal kehilangan karakteristik rasa akibat larangan bahan tambahan, sebagian konsumen berpotensi beralih ke produk ilegal yang tidak diawasi secara ketat.

“Kebijakan ini harus melihat secara berimbang, jangan sampai kesehatan dikejar, tetapi jutaan buruh kehilangan piring nasinya,” ujar Henry dalam keterangannya.

Dia menambahkan, produk rokok ilegal memiliki risiko lebih tinggi karena tidak ada transparansi mengenai bahan yang digunakan. Karena itu, pemerintah diminta mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi sebelum menetapkan kebijakan baru.

Menurut Henry, di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil dan serapan tenaga kerja yang masih terbatas, pemerintah seharusnya berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku industri resmi, baik skala besar maupun kecil.

“Jika rokok legal dilarang memiliki rasa, konsumen akan lari ke rokok ilegal,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu (14/6/2026).

Penolakan serupa disampaikan Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi. Dia menjelaskan bahan tambahan seperti mentol, pemanis, hingga ekstrak buah merupakan komponen penting yang membedakan satu merek dengan merek lainnya.

Menurut Benny, larangan menyeluruh terhadap bahan tambahan akan berdampak besar terhadap industri hasil tembakau, termasuk segmen rokok elektronik.

“Setiap pabrikan memiliki formulasi khusus untuk menciptakan aroma dan rasa yang diminati konsumen. Jika semua bahan tambahan dilarang, ini akan mendisrupsi dan mematikan industri,” ujarnya.

Benny menilai rancangan aturan tersebut berpotensi bertentangan dengan Pasal 432 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Dalam aturan itu disebutkan bahwa bahan tambahan yang terbukti secara ilmiah tidak membahayakan kesehatan masih dapat digunakan.

Menurutnya, sebagian besar industri menggunakan bahan berstandar food grade yang telah memiliki referensi ilmiah internasional terkait keamanannya.

“Jika bahan yang aman tetap dilarang, maka rancangan peraturan ini bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” katanya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur Iwan menyebut terdapat sekitar 1.797 perusahaan IHT di provinsi tersebut yang menyerap lebih dari 287.000 tenaga kerja langsung.

Dia mengatakan pemerintah daerah bahkan aktif memberikan pelatihan pengolahan tembakau, termasuk teknik blending menggunakan bahan tambahan berstandar food grade untuk membantu UMKM menciptakan identitas produk yang berbeda.

“Bagi pelaku IHT skala kecil dan menengah, keunikan rasa dan aroma merupakan faktor utama pembeda di pasar. Jika ruang inovasi ini dihilangkan, pelaku usaha kecil akan menghadapi tantangan lebih besar untuk bertahan,” ujarnya.

Iwan menilai pendekatan yang lebih tepat adalah pembatasan berdasarkan kajian ilmiah terhadap bahan tertentu, bukan pelarangan secara menyeluruh.

Selain substansi aturan, pelaku industri juga menyoroti belum siapnya infrastruktur pengujian di Indonesia. Hingga saat ini, belum tersedia laboratorium rujukan nasional yang terakreditasi untuk melakukan verifikasi bahan tambahan sebagaimana diatur dalam rancangan kebijakan tersebut.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan mengatakan keberadaan laboratorium independen dan terakreditasi merupakan syarat penting agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tanpa dukungan laboratorium yang diakui secara internasional, menurutnya, hasil pengujian berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dan membuka ruang diskriminasi terhadap produk tertentu.

“Laboratorium terakreditasi akan memberikan jaminan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik,” ujarnya.

Karena itu, para pelaku industri meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pelarangan bahan tambahan pada produk tembakau dan membuka ruang dialog yang lebih luas dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari formulasi kebijakan yang lebih seimbang antara aspek kesehatan dan keberlangsungan ekonomi.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Real Estate Indonesia (REI) menyebut program pembangunan 3 juta rumah dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu dinilai memiliki efek berantai luas terhadap ratusan sektor industri dan penyerapan tenaga kerja.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, mengatakan sektor perumahan memiliki dampak ekonomi besar karena berkaitan dengan sedikitnya 185 industri turunan yang ikut bergerak ketika pembangunan rumah dilakukan.

“Ketika rumah dibangun, yang bergerak bukan hanya pengembang. Industri semen, baja, pasir, batu, genteng, keramik, cat, kayu, listrik, perbankan, transportasi, hingga tenaga tukang ikut hidup,” kata Joko kepada pers di Bandung, Senin (11/5/2026).

Menurut dia, pembangunan rumah rakyat juga dapat mendorong penyerapan tenaga kerja dan menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

“Artinya, satu rumah yang dibangun bisa menggerakkan banyak dapur rakyat. Ada buruh bangunan yang bekerja, ada toko material yang berputar, ada pengusaha kecil yang mendapat pesanan, ada perbankan yang menyalurkan pembiayaan, dan ada daerah yang ekonominya ikut bergerak,” ujarnya.

Joko menilai program 3 juta rumah bukan hanya program sosial, tetapi juga program pro-pertumbuhan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan mendukung dunia usaha di tengah kebutuhan hunian yang masih tinggi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Di sisi lain, ia menilai program tersebut juga memiliki nilai kemanusiaan karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat untuk hidup layak dan bermartabat.

“Rumah itu bukan hanya bangunan, tetapi juga tempat keluarga berlindung, anak-anak tumbuh, nilai-nilai kehidupan ditanamkan,” katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebelumnya menyebut program 3 juta rumah diarahkan untuk mengatasi backlog perumahan, menyediakan hunian layak dan terjangkau, serta memperbaiki rumah tidak layak huni di berbagai wilayah, termasuk desa, kota, dan kawasan pesisir.

Menurut Joko, dunia usaha membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten agar program tersebut dapat berjalan optimal. Dukungan tersebut antara lain berupa kepastian pembiayaan, penyederhanaan perizinan, ketersediaan lahan, hingga keberpihakan terhadap pembangunan rumah rakyat dengan harga terjangkau.

Ia juga menyoroti pentingnya pelibatan pelaku usaha lokal dalam pembangunan perumahan, termasuk melalui skema pembiayaan seperti Kredit Program Perumahan yang mulai didorong pemerintah.

“Ini penting karena pembangunan rumah rakyat tidak boleh hanya dinikmati pemain besar, tetapi juga harus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal,” tegasnya.

Joko menambahkan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, pengembang, dan masyarakat menjadi faktor penting agar program pembangunan rumah rakyat dapat berjalan efektif sekaligus memberikan dampak ekonomi yang luas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan perbankan tidak diwajibkan mengguyur kredit ke program prioritas pemerintah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan revisi aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) hanya mendorong perbankan untuk melihat potensi merambah program prioritas pemerintah.

“Sebetulnya kami melihat berbagai program prioritas yang dicanangkan pemerintah merupakan potensi bisnis yang bisa dimanfaatkan bank,” ujar Friderica, dikutip Ahad (10/5/2026).

Friderica atau yang kerap disapa Kiki mencontohkan salah satu program pemerintah, yakni penyediaan 3 juta rumah. Program tersebut dinilai memiliki nilai bisnis yang potensial bagi perbankan untuk menyalurkan kredit.

Di samping melihat potensi yang besar, Kiki juga menyampaikan wanti-wanti agar bank yang membaca potensi dan memanfaatkannya tetap memperhatikan risiko-risiko yang bisa muncul sehingga manajemen risiko harus kuat.

“Saya luruskan lagi, ini tidak bersifat mandatori. Kemudian, bank tetap memiliki keleluasaan dalam menerapkan strategi penyaluran kreditnya sesuai dengan risk appetite dan risk tolerance masing-masing bank,” terangnya.

Kiki menekankan, pengambilan keputusan kredit oleh perbankan harus dilakukan atas dasar business judgement karena bank merupakan pengelola dana milik masyarakat. Karena itu, bank diharapkan memiliki perencanaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan melalui penyusunan RBB yang ditetapkan OJK.

“Sedangkan revisi aturan RBB ini rencananya akan diterbitkan melalui kepala eksekutif pengawas perbankan. Ini akan dibahas lebih lanjut. Rencananya akan keluar pada kuartal III tahun ini,” ujarnya.

Diketahui, OJK mendorong perbankan menyalurkan kredit ke program prioritas pemerintah lewat revisi Peraturan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang RBB. Kebijakan tersebut berpeluang menciptakan pertumbuhan pada sektor yang sedang dicanangkan pemerintah dalam program prioritasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) tidak bersifat wajib dalam mendukung program prioritas pemerintah, melainkan tetap mengacu pada pertimbangan bisnis dan manajemen risiko masing-masing bank.

Ketua Dewan Komisioner OJK mengatakan berbagai program pemerintah, seperti pembiayaan perumahan rakyat, merupakan peluang bisnis bagi industri perbankan, namun tidak boleh mengesampingkan prinsip kehati-hatian.

“Ini tidak bersifat mandatori. Bank tetap memiliki keleluasaan dalam menerapkan strategi penyaluran kredit sesuai risk appetite dan risk tolerance masing-masing,” ujar Friderica dalam konferensi pers KSSK, dikutip Kamis (7/5/2026).

Dia menegaskan, keputusan kredit harus didasarkan pada business judgment karena perbankan mengelola dana masyarakat. Oleh karena itu, aspek tata kelola dan manajemen risiko tetap menjadi prioritas utama.

Lebih lanjut, OJK tengah menyiapkan revisi aturan terkait RBB yang rencananya akan diterbitkan pada kuartal III/2026 melalui regulasi di tingkat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan.

Friderica menjelaskan, pembaruan aturan tersebut bertujuan agar perencanaan bisnis bank menjadi lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan, khususnya dalam penyaluran kredit.

“Revisi aturan RBB ini ditujukan supaya bank punya perencanaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan melalui penyusunan RBB,” jelasnya.

OJK juga kembali menekankan bahwa dukungan perbankan terhadap program prioritas pemerintah tetap harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, tanpa mengorbankan kualitas aset maupun stabilitas sistem keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA) buka suara mengenai langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyesuaikan aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) guna mendukung program prioritas pemerintah.

Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan menyampaikan, pihaknya secara konsisten mendukung program prioritas pemerintah, melalui pemberian akses kredit perbankan kepada UMKM.

“Jadi kalau bicara mendukung program prioritas pemerintah, kami sangat mendukung,” kata Tigor dalam konferensi pers Konferensi Pers RUPS Superbank 2026 di Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Meski demikian, Tigor mengakui bahwa perseroan memang tidak terlibat dalam program spesifik pemerintah seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mengingat program ini bukan ranah Superbank yang fokus pada program-program digital.

“Banyak sekali program-program pemerintah yang spesifik seperti Kopdes dan itu memang bukan digital. Jadi memang bukan ranahnya kami,” ujarnya.

Kendati begitu, Superbank memiliki cara yang berbeda dalam mendukung program-program pemerintah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dengan memberikan akses pembiayaan kepada underbankedmarket.

Dalam hal ini, kata Tigor, Superbank memanfaatkan ekosistem yang ada di aplikasi Grab dan OVO untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM. Mengingat, kedua aplikasi ini memiliki data-data behavior analysis transaksi yang memudahkan perseroan dalam menyalurkan pembiayaan kepada para debitur.

“Jadi, program-program seperti itu, untuk upaya pemerintah untuk terus memberikan akses terhadap kredit tersebut, kita akan dukung 100%,” ungkapnya.

Dalam catatan Bisnis, OJK tengah merancang Peraturan OJK (POJK) baru mengenai RBB. Rancangan aturan tersebut salah satunya mendorong industri untuk masuk dalam program-program prioritas pemerintah.

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Nah itu di dalamnya bagaimana juga kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Outlook Indonesia, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).

Dalam rancangan beleid tersebut, Kiki menuturkan bahwa OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional.

Program prioritas pemerintah yang dimaksud di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, dan Koperasi/Kelurahan Desa Merah Putih (KDMP).

Selain itu, Kiki menambahkan bahwa rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.

“Harus ada keberpihakan untuk UMKM itu. Kalau enggak, angkanya ya segitu-segitu aja kan,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan regulator keuangan yang mendorong perbankan nasional turut menyalurkan kredit untuk program prioritas pemerintah menimbulkan kekhawatiran masyarakat.

Bahkan di media sosial, sejumlah warganet menyuarakan akan menarik simpanannya di perbankan karena khawatir dana tersebut digunakan bank untuk membiayai program pemerintah.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengimbau masyarakat untuk tidak mengkhawatirkan kebijakan tersebut karena LPS menjamin simpanan masyarakat di perbankan.

"Dana nasabah di perbankan tetap aman dan dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Plt. Direktur Eksekutif Kesekretariatan dan Hubungan Lembaga LPS K.M. Nuruddin kepada Kompas.com, Selasa (21/4/2026).

Nuruddin menjelaskan, bank sebagai pelaku jasa keuangan tentu memiliki kewajiban untuk mengikuti kebijakan yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di sisi lain, perbankan juga wajib menjalankan tata kelola yang baik dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana nasabah dan menjalankan fungsi intermediasinya.

Lagipula, kata dia, selama bank tempat masyarakat menaruh dana dijamin oleh LPS, masyarakat tidak perlu khawatir dananya akan hilang.

"Ada LPS yang siap menjamin dana nasabah di seluruh bank yang beroperasi di Indonesia," kata Nuruddin.

"Menyimpan dana di bank tetaplah solusi yang paling aman. Selain keamanan finansial, menyimpan uang di bank juga memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.

Sebagai informasi, pemerintah termasuk regulator keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) tengah mendorong perbankan untuk turut menyalurkan pembiayaan ke program strategis pemerintah.

Doc. Biro Hukum dan Humas Ilustrasi MBG.

Teranyar, OJK tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terkait penyesuaian Rancangan Bisnis Bank (RBB). Dalam aturan baru itu, OJK akan merancang ketentuan RBB agar lebih mendorong perbankan untuk lebih aktif mendukung program prioritas pemerintah seperti program 3 juta rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih.

Selain itu, OJK juga memutuskan memberikan pelonggaran kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk mendukung percepatan program prioritas pemerintah, khususnya program 3 juta rumah.

Adapun pelonggaran SLIK itu, yaitu tidak menampilkan informasi kredit atau pembiayaan dengan nilai di bawah Rp 1 juta serta mempercepat pembaruan status pelunasan pinjaman debitur di dalam SLIK menjadi maksimal tiga hari kerja setelah pelunasan dilakukan.

Kedua pelonggaran ini akan diberlakukan mulai akhir Juni 2026.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) juga turut mendukung realisasi program 3 juta rumah.

Dukungan bank sentral dilakukan melalui pemberian Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) kepada bank yang menyalurkan kredit di sektor prioritas.

Sejak 16 Desember 2025, BI melakukan penguatan KLM untuk memberikan insentif yang lebih tinggi bagi bank yang mendorong penyaluran pembiayaan perbankan kepada sektor tertentu dan bank yang lebih responsif dalam menurunkan suku bunga kredit baru sejalan dengan arah penurunan suku bunga acuan (BI Rate).

Secara sektoral, KLM telah disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, mencakup sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi, sektor Jasa termasuk Ekonomi Kreatif, sektor Konstruksi, Real Estat, dan Perumahan, serta sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perbankan swasta memastikan tetap mendukung kebijakan regulator dalam mendorong pembiayaan program prioritas pemerintah.

Namun dalam pengimplementasiannya tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan independensi bisnis bank.

Direktur Utama PT Bank Permata Tbk Meliza M. Rusli mengatakan, pihaknya akan mematuhi aturan yang berlaku terutama untuk mendukung program prioritas pemerintah.

Dalam prosesnya, pihaknya akan secara berkala melakukan asesmen internal terhadap setiap kebijakan baru dan berkoordinasi rutin dengan regulator.

Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan regulator dapat dijalankan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, sejalan dengan visi dan ambisi perseroan. "Permata Bank akan senantiasa aktif mencermati dinamika perkembangan kebijakan regulator dan memastikan kepatuhan terhadap setiap peraturan yang berlaku," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (21/4/2026).

Senada, Executive Vice President Corporate Communication and Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F. Haryn menyatakan, perseroan terus mencermati seluruh kebijakan yang diterbitkan regulator serta menjaga koordinasi dengan pemerintah.

"Kami berkomitmen menjalankan bisnis dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dengan menerapkan manajemen risiko yang disiplin," kata Hera kepada Kompas.com, Senin (21/4/2026).

Sementara itu, Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum Allo Bank Ganda Raharja Rusli menjelaskan, kebijakan regulator pada dasarnya memberikan ruang bagi masing-masing bank untuk menyesuaikan pelaksanaannya sesuai profil risiko, arah bisnis, dan kapasitas infrastruktur.

Dengan demikian, Allo Bank tetap dapat melaksanakan dukungannya terhadap program prioritas pemerintah tetapi tetap dilakukan secara selektif. "Atas dasar tersebut, Bank tentu akan berupaya turut serta mendukung program prioritas pemerintah dengan melihat kembali kemampuan bank dalam hal tersebut," ucap Ganda kepada Kompas.com, Selasa.

Bagaimana Dengan Keamanan Dana Nasabah?

Menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan dana di perbankan, Meliza memastikan kondisi permodalan dan likuiditas Bank Permata kuat sehingga bank memiliki kapasitas yang sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas nasabah.

Per akhir 2025, rasio kecukupan modal (CAR) dan CET-1 masing-masing tercatat sebesar 34,6 persen dan 26,6 persen.

Sementara itu, rasio likuiditas seperti Liquidity Coverage Ratio (LCR) mencapai 296,5 persen dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sebesar 126,8 persen, jauh di atas ketentuan minimum.

Meliza menambahkan, penguatan fundamental tersebut diiringi dengan strategi komunikasi yang transparan untuk menjaga kepercayaan publik di tengah kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap keamanan dana di perbankan akibat kebijakan dari regulator.

"Dengan komunikasi yang transparan, layanan digital yang andal, dan edukasi yang konsisten, Permata Bank terus berupaya memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi nasabah, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan nasional," ucap Meliza.

Sementara BCA menegaskan akan terus menjalankan bisnis dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dengan menerapkan manajemen risiko yang disiplin.

Di sisi lain, Ganda menambahkan, meski kebijakan regulator dapat berpotensi menyebabkan nasabah menarik dana dari bank.

Namun menurutnya, keberadaan skema penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan nasabah Allo Bank.

"Dengan adanya program penjaminan dari LPS, kami meyakini masyarakat sudah memiliki pemahaman yang baik dan tidak menarik uang mereka dari Bank," ungkap Ganda.

Selain itu, lanjutnya, Allo Bank juga senantiasa menjaga tingkat kepercayaan nasabah kepada perseroan dengan menyeimbangkan antara keamanan dan kenyamanan akses bagi para nasabah.

Sebagai informasi, pemerintah termasuk regulator keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) tengah mendorong perbankan untuk turut menyalurkan pembiayaan ke program strategis pemerintah.

Teranyar, OJK tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terkait penyesuaian Rancangan Bisnis Bank (RBB). Dalam aturan baru itu, OJK akan merancang ketentuan RBB agar lebih mendorong perbankan untuk lebih aktif mendukung program prioritas pemerintah seperti program 3 juta rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih.

Selain itu, OJK juga memutuskan memberikan pelonggaran kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk mendukung percepatan program prioritas pemerintah, khususnya program 3 juta rumah.

Adapun pelonggaran SLIK itu, yaitu tidak menampilkan informasi kredit atau pembiayaan dengan nilai di bawah Rp 1 juta serta mempercepat pembaruan status pelunasan pinjaman debitur di dalam SLIK menjadi maksimal tiga hari kerja setelah pelunasan dilakukan.

Kedua pelonggaran ini akan diberlakukan mulai akhir Juni 2026.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) juga turut mendukung realisasi program 3 juta rumah.

Dukungan bank sentral dilakukan melalui pemberian Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) kepada bank yang menyalurkan kredit di sektor prioritas.

Sejak 16 Desember 2025, BI melakukan penguatan KLM untuk memberikan insentif yang lebih tinggi bagi bank yang mendorong penyaluran pembiayaan perbankan kepada sektor tertentu dan bank yang lebih responsif dalam menurunkan suku bunga kredit baru sejalan dengan arah penurunan suku bunga acuan (BI Rate).

Secara sektoral, KLM telah disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, mencakup sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi, sektor Jasa termasuk Ekonomi Kreatif, sektor Konstruksi, Real Estat, dan Perumahan, serta sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan dorongan kepada perbankan untuk menyalurkan kredit, termasuk bagi program pemerintah, tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak memicu lonjakan kredit bermasalah (non-performing loan/NPL).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, perbankan memang didorong berperan aktif dalam mendukung perekonomian.

Namun, fungsi utama bank sebagai pengelola dana masyarakat membuat aspek manajemen risiko tidak boleh diabaikan.

“Penyaluran kredit tetap harus memperhatikan manajemen risiko dan tata kelola yang baik, sejalan dengan peran perbankan sebagai lembaga intermediasi,” ujar Dian kepada Kompas.com pada Senin (20/4/2026).

Dian menjelaskan, dalam praktiknya, setiap penyaluran kredit tetap mengacu pada aturan yang sudah ada, yakni POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang kebijakan perkreditan bank umum.

Aturan ini mewajibkan bank memiliki sistem internal yang jelas sebelum memberikan pinjaman.

Dian mencontohkan, sederhananya, bank tidak bisa sembarangan menyalurkan kredit.

Ada proses yang harus dilalui, mulai dari penilaian kelayakan calon debitur, pemantauan kualitas kredit, hingga mekanisme penyelesaian jika terjadi kredit bermasalah.

Dalam menilai calon debitur kata Dian, bank wajib melakukan analisis menyeluruh yang dikenal dengan prinsip 5C, yakni karakter peminjam, kemampuan membayar, kondisi keuangan, jaminan, serta kondisi ekonomi secara umum.

Selain itu, bank juga diwajibkan menyiapkan dana cadangan untuk mengantisipasi potensi kredit macet, sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Dian menegaskan, keputusan pemberian kredit sepenuhnya tetap berada di tangan bank, dengan mempertimbangkan profil risiko masing-masing, strategi bisnis, serta kondisi likuiditas.

Di sisi pengawasan, OJK tidak tinggal diam.

Lembaga ini secara rutin memantau kinerja perbankan, baik melalui laporan keuangan (offsite) maupun pemeriksaan langsung di lapangan (onsite). Pengawasan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, kesesuaian penyaluran kredit, hingga kecukupan pencadangan yang dimiliki bank.

Dengan mekanisme tersebut, OJK berharap penyaluran kredit tetap bisa mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas sektor perbankan.

Sebelumnya, Pemerintah dan otoritas keuangan kembali mendorong keterlibatan industri perbankan nasional dalam mendukung berbagai program prioritas nasional.

Teranyar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terkait penyesuaian Rancangan Bisnis Bank (RBB).

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, di dalam aturan baru itu, OJK akan merancang ketentuan RBB agar lebih mendorong perbankan untuk lebih aktif mendukung program prioritas pemerintah seperti program 3 juta rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih.

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Itu di dalamnya bagaimana kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah,” ujarnya di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (7/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah bank BUMN maupun swasta buka suara soal rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merevisi aturan soal Rencana Bisnis Bank (RBB).

Untuk diketahui, rencana OJK untuk merevisi RBB ini dalam rangka mendorong industri perbankan agar bisa lebih mendukung program-program prioritas pemerintah.

PT KB Bukopin Tbk. atau KB Bank (BBKP) menyatakan perseroan menyambut baik dan mendukung penuh inisiatif OJK dalam menyelaraskan strategi industri perbankan dengan agenda pembangunan nasional.

"Sinkronisasi antara kebijakan regulator dan program prioritas pemerintah memberikan kepastian arah bagi perbankan dalam menyusun strategi pertumbuhan yang berkelanjutan," terang Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie melalui keterangan tertulis kepada Bisnis, dikutip Kamis (16/4/2026).

Kunardy mengatakan bahwa KB Bank akan terus meningkatkan perannya sebagai intermediasi keuangan dalam menggerakkan perekonomian Indonesia dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Dia memproyeksikan target pertumbuhan kredit oleh perseroan pada 2026 berada pada kisaran 10%—11%. Fokus penyaluran kredit dipastikan tetap selaras dengan profil risiko bank serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Sebelumnya, BUMN PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menyatakan bahwa perseroan pada prinsipnya akan mengikuti seluruh ketentuan regulator yang berlaku terkait dengan rencana pengaturan RBB sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

"Bank Mandiri juga akan mencermati dan menyesuaikan langkah strategis sesuai dengan arahan serta petunjuk teknis dari regulator," kata Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista kepada Bisnis melalui keterangan tertulis.

Salah satu anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) itu menyebut terus mendukung program-program prioritas pemerintah melalui pembiayaan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, serta penyaluran pembiayaan dan penguatan kapasitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Bank Mandiri menyampaikan bakal terus memperkuat sinergi dengan pemerintah maupun regulator guna mendukung implementasi program prioritas secara berkelanjutan dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Pada pekan lalu, PT OCBC NISP Tbk. (NISP) juga secara umum akan berusaha berpartisipasi untuk mendukung pergerakan ekonomi. Perseroan menyebut sebelumnya pun sudah mendukung program strategis pemerintah dalam hal penghiliran mineral.

"Seperti contoh saat pemerintah men-encourage FDI masuk ke mineral processing supaya ada value added ke lapangan kerja Indonesia kami juga cukup aktif dan itu sekarang berlanjut. Kami sangat welcome untuk berpartisipasi tetapi semua harus dilakukan secara prudent," terang Direktur OCBC Martin Widjaja pada Paparan Publik RUPST OCBC, Kamis (9/4/2026).

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Friderica Widyasari Dewi sebelumnya menuturkan bahwa lembaganya tengah menggodok RPOJK guna mendorong kepada bank agar lebih masuk ke program prioritas pemerintah.

Kiki, sapaan akrabnya, mengatakan dalam rancangan beleid tersebut OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional.

"Kami sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Nah itu di dalamnya bagaimana juga kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah," kata Kiki pada acara Outlook Indonesia 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Selain itu, Kiki menambahkan bahwa rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.

Bisnis.com, JAKARTA — Peredaran rokok ilegal di Indonesia diperkirakan menyebabkan kebocoran penerimaan negara hingga Rp25 triliun per tahun, sehingga berisiko mengganggu pembiayaan berbagai program prioritas pemerintah.

Chief Executive Officer Center for Market Education (CME) Carmelo Ferlito menilai besarnya risiko kehilangan tersebut mencerminkan tantangan serius dalam tata kelola penerimaan negara, khususnya dari sektor cukai hasil tembakau.

“Rokok ilegal bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi juga berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal negara,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).

CME mencatat rokok ilegal telah menguasai sekitar 10,8% pangsa pasar domestik. Dampaknya, potensi penerimaan yang hilang setara dengan sekitar 14% dari total belanja kesehatan nasional, hampir 4% anggaran pendidikan, serta sekitar 12% dari penerimaan cukai hasil tembakau (CHT).

Di sisi lain, tekanan terhadap fiskal semakin terasa seiring kebutuhan pembiayaan program prioritas. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pemerintah menargetkan belanja sebesar Rp3.786,5 triliun dengan defisit 2,48% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Carmelo menilai, apabila kebocoran Rp25 triliun tersebut dapat ditekan, ruang fiskal negara akan jauh lebih longgar untuk mendukung berbagai program strategis.

“Dana sebesar itu dapat memberikan dampak signifikan bagi pembiayaan sektor kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial,” katanya.

CME memproyeksikan, dari sisi kesehatan, nilai tersebut setara dengan pembiayaan sekitar 350.000 tahun masa kerja dokter layanan primer. Sementara itu, dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), dana tersebut berpotensi menjangkau jutaan tambahan penerima manfaat.

Di sektor pendidikan, potensi dana yang hilang bahkan dapat mendukung tambahan sekitar 1,7 juta hingga 1,8 juta penerima beasiswa dalam satu tahun, di luar alokasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah).

Menurut Carmelo, kebocoran penerimaan ini menjadi sinyal perlunya penguatan pengawasan dan konsistensi penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal.

Selain itu, ia menekankan pentingnya desain kebijakan yang tepat agar industri legal tetap kompetitif dan tidak tertekan oleh maraknya produk ilegal.

“Tanpa perbaikan tata kelola, potensi penerimaan negara tidak akan optimal dan justru menambah tekanan terhadap keberlanjutan fiskal,” ujarnya.

CME menilai pengendalian rokok ilegal tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan.