Bisnis.com, Jakarta – PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC Indonesia) mengumumkan akan mengambil alih hampir seluruh saham PT OCBC Sekuritas Indonesia (PTOS). Langkah ini sebagai bagian dari pembentukan struktur Konglomerasi Keuangan OCBC Group di Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK).

Dalam pengumuman di Bisnis Indonesia, Jumat (26/6/2026), rencana pengambilalihan tersebut telah memperoleh persetujuan pemegang saham OCBC Indonesia pada 9 April 2026 dan diumumkan bersama oleh direksi kedua perusahaan. Transaksi dilakukan sebagai pengalihan saham dalam satu kelompok usaha (intra-group transaction) sehingga tidak mengubah pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholder), yakni Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC Ltd.) asal Singapura.

Saat ini, 98,9933% saham PT OCBC Sekuritas Indonesia dimiliki OCBC Ltd., sementara sisanya dimiliki PT Farnella Mandiri Utama sebesar 0,6244% dan PT OCBC NISP Ventura sebesar 0,3823%.

Setelah transaksi rampung, OCBC Indonesia akan menguasai 99,9999% saham PT OCBC Sekuritas Indonesia yang terdiri atas 784.733 saham seri A dan 240.000 saham seri B. Adapun OCBC Ltd. akan tetap memiliki satu saham seri A atau setara 0,0001%.

Manajemen menjelaskan, langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan POJK PIKK yang mewajibkan pembentukan perusahaan induk konglomerasi keuangan operasional. Dalam struktur baru tersebut, OCBC Indonesia akan bertindak sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK), sedangkan PT OCBC Sekuritas Indonesia menjadi anggota konglomerasi keuangan.

"Melalui pengambilalihan ini, struktur pengendalian atas PT OCBC Sekuritas Indonesia diselaraskan dengan kerangka Konglomerasi Keuangan yang baru tanpa mengubah pemegang saham pengendali terakhir," demikian dijelaskan dalam rancangan pengambilalihan.

Sebagai bagian dari proses transaksi, OCBC Indonesia menunjuk PT Ernst & Young Indonesia untuk melakukan uji tuntas keuangan dan memberikan rekomendasi terkait valuasi. Selain itu, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kusnanto & Rekan ditunjuk sebagai penilai independen untuk menentukan nilai wajar saham menggunakan metode discounted cash flow (DCF) dan guideline publicly traded company.

Berdasarkan laporan KJPP Kusnanto & Rekan tertanggal 19 Mei 2026, nilai wajar pengalihan 99,9999% saham PT OCBC Sekuritas Indonesia ditetapkan sebesar Rp458,06 miliar. Nilai tersebut menjadi acuan dalam penetapan harga transaksi antara OCBC Indonesia dan para pemegang saham awal.

OCBC Indonesia menyatakan seluruh pendanaan transaksi akan berasal dari dana internal perseroan.

Perseroan juga memastikan pengambilalihan tidak akan memengaruhi hak-hak pihak ketiga maupun hubungan kerja karyawan PT OCBC Sekuritas Indonesia. Seluruh hak dan kewajiban perusahaan terhadap kreditur, mitra usaha, serta pemegang saham minoritas tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalihan saham akan dilakukan melalui penandatanganan Akta Jual Beli Saham sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan selesainya transaksi tersebut, pengendalian langsung PT OCBC Sekuritas Indonesia beralih kepada OCBC Indonesia, sementara pengendalian akhir tetap berada di bawah OCBC Ltd. sebagai induk grup perbankan asal Singapura.

Berikut tabel yang telah diselaraskan dan dirapikan:

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat aturan bagi penyampai informasi sektor jasa keuangan atau financial influencer melalui Peraturan OJK (POJK), termasuk menjatuhkan denda hingga Rp15 miliar jika terbukti menyesatkan.

Hal itu ditetapkan dalam POJK Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan. Di mana, OJK dapat mengenakan sanksi berupa denda administratif dengan nilai maksimal Rp15 miliar.

"Sanksi administratif dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Sanksi administratif berupa denda dikenakan paling banyak Rp15 miliar," sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (8) dan (9) POJK Nomor 6 Tahun 2026.

Dalam POJK dijelaskan untuk aktivitas pemasaran, financial influencer wajib bekerja sama dengan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK). Di sisi lain, PUJK juga dibebankan sejumlah kewajiban untuk memastikan aktivitas promosi berjalan sesuai aturan.

PUJK wajib memastikan penyampai informasi mencantumkan identitas serta hubungan kerja sama dengan perusahaan sebelum menyampaikan informasi kepada publik. Mereka juga harus memastikan produk yang dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerja sama dan telah memperoleh izin OJK.

Tak hanya itu, PUJK diwajibkan memastikan penyampai informasi memiliki keterampilan, kompetensi, atau kualifikasi yang memadai untuk menjelaskan produk keuangan kepada masyarakat.

[Gambas:Youtube]

Perusahaan jasa keuangan juga harus memastikan penyampai informasi tidak menyalahgunakan data konsumen serta mematuhi ketentuan perlindungan data dan informasi.

PUJK yang melanggar ketentuan tersebut, akan dikenakan berbagai sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan produk atau layanan, pemberhentian pengurus, hingga pencabutan izin produk dan layanan.

Aturan yang berlaku sejak 4 Juni 2026 itu diterbitkan untuk memastikan informasi mengenai produk dan layanan keuangan disampaikan secara jelas, akurat, jujur, mudah diakses, serta tidak menyesatkan masyarakat.

Dalam beleid tersebut, penyampai informasi dilarang menjanjikan keuntungan pasti atas produk atau layanan keuangan yang tidak sesuai karakteristik produknya. Mereka juga dilarang mempromosikan produk maupun layanan keuangan yang tidak mengantongi izin OJK.

"Penyampai Informasi menyampaikan informasi yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses dan tidak berpotensi menyesatkan," bunyi Pasal 2 POJK Nomor 6 Tahun 2026 dikutip Rabu, (24/6).

Selain itu, penyampai informasi juga dilarang bekerja sama dengan pihak yang menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan tanpa izin dari OJK maupun otoritas yang berwenang.

OJK menjelaskan kegiatan penyampaian informasi sektor jasa keuangan mencakup edukasi keuangan, pemasaran, hingga pemberian rekomendasi terkait produk dan layanan keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan aturan yang mengatur perilaku penyampai informasi sektor jasa keuangan atau financial influencer (finfluencer).

Melalui beleid baru tersebut, OJK kini memiliki dasar hukum untuk melakukan pembinaan, memberikan perintah tertulis, hingga meminta pemutusan akses atau take down terhadap konten keuangan yang dinilai melanggar ketentuan.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan yang mulai berlaku sejak diundangkan.

OJK menjelaskan, penerbitan aturan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat di tengah meningkatnya peran influencer dalam menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan keuangan.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial membuat masyarakat semakin bergantung pada informasi yang disampaikan figur publik dalam mengambil keputusan keuangan.

Namun, fenomena tersebut juga memunculkan risiko penyampaian informasi yang tidak akurat, menyesatkan, bahkan berpotensi merugikan masyarakat.

Dalam siaran persnya, OJK menyatakan bahwa POJK ini diterbitkan untuk mendorong penyampaian informasi sektor jasa keuangan yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan sehingga dapat mendukung pelindungan konsumen dan masyarakat.

Aturan ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi para penyampai informasi yang memiliki pengaruh luas di masyarakat untuk menjaga kualitas informasi sektor jasa keuangan dan mendukung peningkatan literasi keuangan nasional.

Berdasarkan aturan tersebut, penyampai informasi didefinisikan sebagai pihak selain pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang menyampaikan informasi sektor jasa keuangan dengan tujuan meningkatkan literasi keuangan dan/atau memengaruhi masyarakat dalam memanfaatkan produk maupun layanan keuangan.

Definisi ini mencakup berbagai pihak yang aktif memberikan edukasi, pemasaran, maupun rekomendasi terkait produk keuangan melalui berbagai platform, termasuk media sosial.

Melalui POJK tersebut, OJK mewajibkan finfluencer untuk menyampaikan informasi secara bertanggung jawab, beritikad baik, serta memastikan informasi yang disampaikan jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak menyesatkan.

Mereka juga dilarang menjanjikan keuntungan pasti atas produk keuangan yang tidak sesuai dengan karakteristik produk, membandingkan produk tanpa analisis yang dapat dipertanggungjawabkan, maupun mempromosikan produk keuangan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang.

Selain itu, finfluencer yang memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas penyampaian informasi diwajibkan mengungkapkan secara terbuka adanya kepentingan ekonomis tersebut. Bentuk kepentingan ekonomis itu antara lain komisi, remunerasi, imbalan dari lembaga jasa keuangan, maupun keuntungan lain yang diperoleh dari hubungan afiliasi dengan pihak tertentu.

Bisa Ditakedown

Salah satu poin penting dalam aturan baru ini adalah kewenangan OJK untuk meminta pemutusan akses terhadap konten atau akun penyampai informasi yang melanggar ketentuan.

Dalam POJK tersebut disebutkan bahwa OJK dapat menyampaikan permohonan pemutusan akses kepada kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi apabila penyampai informasi menyebarkan informasi melalui media elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pemutusan akses dapat berupa pemblokiran akses, penutupan akun, maupun penghapusan konten pada media elektronik seperti media sosial, situs web, dan aplikasi.

Secara umum, langkah tersebut dilakukan setelah OJK memberikan pembinaan berupa teguran, pengarahan, atau bimbingan kepada pihak yang bersangkutan.

Namun, dalam kondisi mendesak yang berpotensi menimbulkan kerugian signifikan bagi masyarakat, OJK dapat langsung mengajukan permohonan pemutusan akses tanpa harus didahului pembinaan.

Contoh kondisi mendesak tersebut antara lain penyampaian informasi yang mengandung unsur penipuan atau mempromosikan produk keuangan ilegal.

Di sisi lain, OJK juga menegaskan bahwa pihak yang memberikan rekomendasi produk keuangan tertentu wajib memenuhi ketentuan perizinan apabila memang dipersyaratkan oleh regulasi.

Untuk rekomendasi produk aset keuangan digital, penyampai informasi diwajibkan memiliki sertifikasi kompetensi dan pengetahuan di sektor jasa keuangan.

Adapun untuk produk berisiko tinggi seperti saham, aset keuangan digital, maupun produk yang bersifat kompleks, penyampai informasi diwajibkan mencantumkan peringatan mengenai risiko produk, mendorong masyarakat melakukan analisis pribadi, serta menegaskan bahwa produk tersebut tidak selalu sesuai bagi seluruh kalangan konsumen. Ketentuan serupa juga berlaku bagi promosi layanan pinjaman daring dan buy now pay later (BNPL).

OJK menyebutkan bahwa seluruh kerja sama pemasaran yang telah berjalan antara PUJK dan penyampai informasi harus disesuaikan dengan ketentuan baru tersebut paling lambat enam bulan sejak POJK diundangkan.

Situbondo (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember yang membawahi Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, tengah membahas peraturan untuk solusi kelonggaran bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terkendala SLIK untuk akses pendanaan dari lembaga jasa keuangan.

Kepala Kantor OJK Jember Aris Budiman menyampaikan pertumbuhan kredit pelaku UMKM sampai saat ini cukup terbatas karena akses mereka ke perbankan terhambat karena riwayat gagal bayar di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau sebelumnya disebut BI checking.

"Sejak dua bulan lalu kami di OJK tengah menggodok soal kelonggaran bagi pengusaha UMKM yang memiliki riwayat kredit bermasalah di perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya," ujar dia dalam acara Forum Komunikasi Media Sekarkijang di salah satu kafe restoran dan kafe di Situbondo, Jawa Timur, Jumat.

Menurut Aris, peraturan OJK untuk kelonggaran bagi pengusaha UMKM yang bermasalah dalam kredit di lembaga jasa keuangan diperkirakan rampung pada akhir Juni mendatang.

Namun demikian, lanjut dia, masyarakat yang memiliki riwayat kredit macet di bawah Rp1 juta itu diharapkan memperbaikinya atau tidak mengulang dan bertanggung jawab atas pinjamannya di perbankan maupun di luar perbankan.

"Ketika peraturan tersebut sudah rampung, bagi pengusaha UMKM yang gagal bayar di bawah Rp1 juta nantinya tidak akan muncul di SLIK. Tapi bukan berarti setelah itu menjadi moral hasrat atau seenaknya sendiri, jadi bagi yang punya rekam jejak tidak bagus , ya harapannya bisa diperbaiki, ketika mereka punya kemampuan ya kalau bisa selesaikan," kata Aris Budiman.

Dia menyampaikan pula dengan peraturan OJK nantinya bagi pengusaha UMKM akan diperhitungkan dalam tanda kutip tidak diperhitungkan sebagai salah satu kriteria awal saat mengajukan kredit ke perbankan.

"Dan untuk yang belum punya rekam jejak jelek di perbankan jangan sampai gagal bayar, karena itu akan menjadi faktor penghambat ketika mereka membutuhkan akses pendanaan dari perbankan," tutur Aris.

Program Vorsa UMKM (Voucher Usaha, Pelatihan Kerja dan Pinjaman Modal Bunga Nol Persen bagi UMKM) Pemkab Situbondo, kata dia, sebenarnya merupakan program yang bagus untuk subsidi bunga dan administrasi bagi pengusaha UMKM setempat.

Namun, dalam perjalanannya lebih dari seribu pengusaha UMKM yang mengajukan kredit ke perbankan hanya beberapa UMKM yang lolos dan memperoleh akses pendanaan.

"Sebenarnya program Vorsa UMKM Pemkab Situbondo ini sangat bagus, namun saat mengajukan banyak terkendala SLIK," kata dia.

Aris menambahkan, pada prinsipnya OJK mendukung akses lebih luas khususnya bagi pelaku UMKM untuk memperoleh pendanaan di perbankan ataupun di luar perbankan.

"Tapi masyarakat juga harus lebih bertanggung jawab untuk mengelola pinjaman, dan digunakan sebaik mungkin, sebijak mungkin, untuk pengembangan usaha, sehingga meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan," kata dia.

Dalam kegiatan Forum Komunikasi Media Sekarkijang itu, dihadiri beberapa narasumber, yakni Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember, Badan Pusat Statistik Situbondo, OJK Jember, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan perwakilan Pemkab Situbondo.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) mengungkapkan sederet persiapan perusahaan, jelang pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) yang ditargetkan pada akhir 2026.

Presiden Direktur Sun Life Indonesia Albertus Wiroyo menyampaikan, sejak awal tahun, perusahaan telah mendirikan Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT Sun Life Syariah dan saat ini tengah memasuki tahap uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon pengurus Sun Life Syariah.

“Kita harapkan nanti di kuartal ketiga, kuartal keempat, semua portfolio dari unit syariah bisa masuk ke perusahaan baru yaitu PT Sun Life Syariah,” kata Albert di sela-sela Konferensi Pers, Jumat (8/5/2026).

Sebagai catatan, pemisahan UUS atau spin off merupakan amanat dari Undang-Undang No.40/2014 tentang Perasuransian. Melalui beleid ini, pemerintah mewajibkan unit usaha syariah dengan aset tertentu untuk berdiri sendiri sebagai perusahaan asuransi syariah. Perusahaan asuransi dan reasuransi wajib melakukan spin-off UUS pada akhir 2026.

Sementara itu merujuk Peraturan OJK (POJK) No. 11/2023, pemisahan unit syariah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru, hasil pemisahan unit syariah diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah.

Kedua, mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha.

Dalam catatan Bisnis, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan hingga akhir 2025, terdapat dua UUS mendirikan perusahaan asuransi baru secara full-fledged. Selain itu, ada dua UUS yang telah menyelesaikan pengalihan portofolio kepada perusahaan asuransi syariah lainnya.

“Saat ini terdapat enam UUS yang sedang berada dalam proses spin-off, yang terdiri dari dua UUS melakukan pendirian perusahaan asuransi full-fledged dan empat UUS melalui mekanisme pengalihan portofolio,” tuturnya dalam konferensi pers daring RDK Desember 2025, dikutip pada Senin (12/1/2026).

Sementara itu, lanjutnya, UUS lain masih dalam tahap persiapan untuk pemenuhan persyaratan perizinan dan persiapan operasional. Sesuai POJK 11/2023, batas waktu pelaksanaan spin off paling lambat dilakukan pada akhir 2026.

Lebih lanjut, Ogi membeberkan pada akhir 2025 sebanyak 41 UUS telah menyampaikan rencana pemisahan unit syariah atau Rencana kerja Pemisahan Unit Usaha Syariah (RKPUS).

“Update sampai dengan akhir tahun 2025 terdapat 28 UUS yang akan membentuk perusahaan asuransi syariah full-fledged dan 13 UUS akan melakukan pengalihan portofolio,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit link dinilai masih memerlukan penyempurnaan aturan, terutama untuk mengurangi hambatan dalam implementasi di lapangan.

Sejalan dengan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang melakukan penyempurnaan ketentuan terkait PAYDI, khususnya pada aspek pemasaran, dengan tetap mengedepankan pelindungan kepentingan pemegang polis.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan langkah itu bertujuan untuk memastikan pemasaran produk dilakukan secara lebih transparan.

“Sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan nasabah,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, dikutip pada Rabu (6/5/2026).

Dikatakan Ogi, saat ini pengaturan PAYDI masih mengacu pada SEOJK 5/2022. Namun, OJK memandang pengaturan itu perlu ditingkatkan ke dalam Peraturan OJK atau POJK, supaya memiliki landasan yang lebih kuat dan bersifat strategis.

Adapun, lanjutnya, substansi yang diatur mencakup antara lain aspek pemasaran serta penyesuaian pengelolaan aset dan liabilitas.

“Sehingga selaras dengan ketentuan pengelolaan aset-liabilitas pada perusahaan asuransi dan reasuransi,” tegasnya.

Di sisi lain, dia turut membeberkan sejak Januari 2026, produk unit link atau PAYDI masih menunjukkan tren positif meskipun di tengah ketidakpastian global, termasuk faktor geopolitik.

Sebab itu, OJK menilai kondisi ini mencerminkan minat masyarakat terhadap produk berbasis investasi tetap terjaga, khususnya untuk perencanaan jangka panjang.

“Ke depan, pertumbuhan diperkirakan akan lebih moderat dan selektif, dengan fokus pada keberlanjutan produk dan kesesuaian dengan profil risiko nasabah, sehingga pangsa unit link cenderung stabil dengan potensi peningkatan secara bertahap,” jelas Ogi.

Adapun, berdasarkan data per Februari 2026, premi unit link tercatat sebesar Rp7,89 triliun, tumbuh 5,17% (year on year/YoY). Hal ini menunjukkan produk ini masih menjadi salah satu kontributor penting dalam industri asuransi jiwa dengan porsi yang tetap signifikan terhadap total premi.

OJK, ucap Ogi, terus mendorong penguatan tata kelola produk unit link melalui peningkatan transparansi manfaat dan risiko, penguatan proses pemasaran berbasis kebutuhan nasabah, serta pengelolaan investasi yangprudent.

“Selain itu, OJK menekankan prinsip kesesuaian produk [product suitability] dan perlindungan konsumen agar pertumbuhan yang terjadi tidak hanya dari sisi volume, tetapi juga kualitas,” sebutnya.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) turut mengungkapkan saat ini pihaknya bersama OJK sedang melakukanreviewatau merevisi aturan tentang unit link, supaya penjualannya bisa kembali ramai (marak). Mereka optimistis unit-link memiliki pasar ataumarket-nya sendiri.

“Dan dengan nanti POJK ini kalau sudah bisa direvisi, mudah-mudahan dalam tahun ini kita harapkan akan naik kembali,” tegas Albertus dalam konferensi pers AAJI di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Lebih jauh, Albertus mengemukakan AAJI memproyeksikan industri asuransi jiwa pertumbuhannya masih sangat positif, meski ada tantangan geopolitik yang dihadapi semua negara. Pihaknya yakin Indonesia memiliki resiliensi yang baik karena memilikidomesticmarketyang besar.

Oleh karena itu, imbuhnya, AAJI bersama regulator dan akademisi terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia bahwa di dalam kehidupan ada risiko finansial, sehingga harus punya solusi untuk risiko tersebut.

“Jadi,mindsettentang butuhnya proteksi asuransi jiwa terhadap keuangan sebuah keluarga. Nah ini bukan kebutuhan ketiga atau kedua atau ketiga, ini kebutuhan pokok. Jadi setiap ada pemasukan ada dana yang disisihkan untuk proteksi melalui proteksi asuransi jiwa,” jelasnya.

Penyempurnaan PAYDI

PT Asuransi Jiwa Sequis Life mengapresiasi upaya OJK dan AAJI untuk memperkuat industri asuransi jiwa. Terutama dalam aspek perlindungan konsumen dan keberlanjutan bisnis. Salah satunya, upaya itu dilakukan melalui penyempurnaan regulasi PAYDI.

“Perusahaan memandang bahwa penyempurnaan regulasi produk PAYDI ini tidak hanya sebagai respons jangka pendek, tetapi bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi, khususnya PAYDI,” kata Head of Product Sequis Life, Wina Indah Lestari kepadaBisnis, Senin (4/5/2026).

Dikatakan Wina, saat ini Sequis Life menilai persepsi dari masyarakat terkait PAYDI menjadi tantangan terbesar yang dihadapi industri asuransi jiwa. Sebagian masyarakat masih melihat PAYDI sebagai produk untuk investasi. Meskipun pada dasarnya produk ini adalah proteksi jangka panjang dengan komponen investasi sebagai pelengkap.

Selain itu, pemahaman terkait risiko investasi dalam PAYDI memerlukan edukasi lebih mendalam, sehingga ekspektasi terhadap imbal hasil seringkali tidak sejalan dengan aktual. Kondisi pasar yang fluktuatif juga turut memengaruhi persepsi dan kepercayaan nasabah terhadap produk yang juga disebut unit-link ini.

Tidak sampai di situ, Wina menyebut penguatan pengaturan terkait pengelolaan aset dan liabilitas juga menjadi semakin krusial untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Terutama di tengah dinamika pasar yang terus dinamis.

“Namun demikian, penting untuk memastikan bahwa setiap penyesuaian regulasi tetap mempertimbangkan aspek implementasi di lapangan agar tidak menimbulkan disrupsi yang signifikan terhadap akses masyarakat terhadap solusi proteksi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sequis Life melihat produk unit-link sudah mulai bergeser ke arah pertumbuhan yang lebih berkualitas, sehingga fokusnya tidak lagi semata pada volume premi, tetapi juga pada keberlanjutan polis.

“Sementara itu, dari sisi klaim, perusahaan tetap menjalankan kewajiban kepada nasabah secara konsisten, yang mencerminkan bahwa fungsi proteksi tetap menjadi inti dari produk ini,” ujar Wina.

Ke depan, imbuhnya, perusahaan melihat pertumbuhan PAYDI akan lebih ditentukan oleh tingkat kepercayaan dan pemahaman nasabah. Oleh karena itu, fokus pihaknya adalah memperkuat kualitas bisnis melalui edukasi, transparansi, dan pemilihan segmen yang tepat.

Senada, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Prudential Life Assurance atau atau Prudential Indonesia, Maria Rosalinda menyambut baik dan mendukung mendukung langkah OJK mengevaluasi serta menyesuaikan aturan PAYDI

“Penyesuaian ini memang diperlukan guna menyeimbangkan antara pelindungan konsumen dengan kemudahan operasional di lapangan, khususnya yang terkait proses pemasaran produk unit link,” ucapnya kepadaBisnis, Selasa (5/5/2026).

Adapun, beberapa poin substansi yang dinilai perlu untuk disesuaikan adalah penyederhanaan proses pemasaran dengan mengevaluasi terhadap prosedur dokumentasi

Misalnya, imbuh Maria, rekaman proses penjualan dengan nasabah dapat diberikan opsi untuk menggunakanpre-recordedvideo penjelasan produk yang detil dan transparan, serta wajib untuk didengarkan oleh calon konsumen dan dipatuhi oleh tenaga pemasar

“Selain itu, kami percaya penyesuaian aturan yang dilakukan OJK sebagai wujud komitmen untuk mempermudah akses terhadap produk unit link dengan proses pemasaran yang lebih praktis namun tetap akuntabel, dengan tetap mengedepankan prinsip pelindungan konsumen,” tegasnya.

Sementara itu, Pengamat Asuransi dan Dosen Program MM- Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Kapler Marpaung, berpendapat PAYDI memang perlu ditata dengan baik seiring dengan preminya yang bertumbuh positif.

Menurutnya, penataan itu dimulai dari produk, pemasaran, investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, hingga aspek perlindungan konsumen. Kapler menyebut perlindungan konsumen sangat penting untuk menghindari terjadinya lagi kasus gagal bayar.

Terperinci, dia menjelaskan bahwa aspek pemasaran penting diperhatikan karena agen yang menjadi garda terdepan dalam distribusi harus benar-benar disertifikasi

“Benar-benar mereka diberikan pendidikan bagaimana menguasai produk, memahami market, memahami dasar-dasar risk and return, memahami manajemen investasi, dan bagaimana cara memasarkan produk yang benar,” katanya kepadaBisnis, dikutip pada Senin (4/5/2026).

Dia menekankan agen harus transparan dalam memberikan informasi tentang manfaat dan risiko produk. Tak sampai di situ, mereka juga harus bisa membuat atau menyiapkan risk profile, sehingga betul-betul paham soal produk yang dibutuhkan calon nasabah.

“Jangan lagi terjadi produk yang berisiko tinggi ditawarkan kepada calon nasabah yang belum mengerti investasi saham misalnya,” ucap Kapler.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Permata Tbk. (BNLI) angkat bicara ihwal rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyesuaikan aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) guna mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Keuangan dan Unit Usaha Syariah Permata Bank Rudy Basyir Ahmad menyampaikan perseroan saat ini terus berdialog dengan regulator guna memastikan bahwa regulasi yang diterbitkan sesuai dengan strategi visi dan appetite bank.

“Itu yang harus dipastikan ya, terutama appetite risiko bank,” kata Rudy di sela-sela agenda Media Briefing ‘Syariah untuk Semua’ di Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Rudy menambahkan, saat ini semua pihak yang terkait dengan rancangan aturan tersebut tengah mengkaji revisi RBB. “Jadi ini semua masih, mungkin saya akan bilang masih dinamis dan itu masih terus kita lakukan dialog dengan regulator,” ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan penyesuaian aturan RBB tidak banyak. Hanya saja dalam aturan RBB terbaru, OJK menambahkan lampiran terkait program pemerintah yang dapat dikerjakan oleh bank.

“Jadi lebih detail saja diungkapkan di situ, ada lampiran khusus,” kata Nixon dalam konferensi pers Paparan Kinerja Keuangan BTN Kuartal I/2026 di Jakarta Pusat, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Sebagaimana diketahui, OJK tengah merancang Peraturan OJK (POJK) baru mengenai RBB. Rancangan aturan tersebut salah satunya mendorong industri untuk masuk dalam program-program prioritas pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Outlook Indonesia, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Nah itu di dalamnya bagaimana juga kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah,” kata Kiki, Selasa (7/4/2026).

Kiki, sapaan akrabnya, mengatakan dalam rancangan beleid tersebut OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional.

Program prioritas pemerintah yang dimaksud di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, dan Koperasi/Kelurahan Desa Merah Putih (KDMP).

Selain itu, Kiki menambahkan bahwa rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.

“Harus ada keberpihakan untuk UMKM itu. Kalau enggak, angkanya ya segitu-segitu aja kan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan akan ada enam Peraturan OJK (POJK) yang akan terbit pada 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan enam POJK itu berkenaan dengan integritas pelaporan keuangan, pelaporan berkala lembaga penjamin, solvabilitas perusahaan perasuransian, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit-linked, tata kelola PPDP, dan penyelenggaraan usaha dana pensiun.

“Adapun, 3 POJK lainnya masih menunggu amanat dari Undang-Undang P2SK maupun Peraturan Pemerintah yang akan diterbitkan,” katanya dalam acara PPDP Regulatory Dissemination Day di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Ogi meneruskan, ke depannya kebijakan yang ada pada sektor PPDP diarahkan untuk lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Sebab itu, pihaknya juga sedang menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan keuangan berkelanjutan sektor PPDP.

Lebih lanjut, dia menilai bahwa selain dari sisi kebijakan, sektor PPDP bisa dikembangkan melalui dua pendekatan utama yakni intensifikasi dan ekstensifikasi yang saling melengkapi dalam mendorong pertumbuhan industri.

“Baik itu difokuskan pada penguatan internal maupun peningkatan permodalan, penguatan governance dan risk management, serta akselerasi digitalisasi dan pengembangan sumber daya manusia,” ucap Ogi.

Seluruh upaya tersebut, imbuhnya, diharapkan dapat membangun kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama dalam peningkatan partisipasi masyarakat dan memperkuat keberlanjutan industri PPDP.

Lebih jauh, Ogi turut mengingatkan dan mengajak para pelaku usaha di sektor PPDP untuk turut serta dalam program prioritas pemerintah yang sedang dijalankan. Misalnya, melalui asuransi kesehatan dan asuransi untuk program 3 juta rumah.

Untuk asuransi kesehatan, dia ingin mendorong perluasan kepesertaan asuransi kesehatan komersial. Pasalnya, hingga kini dia menilai masih banyak masyarakat yang belum memiliki produk asuransi kesehatan, baik dari BPJS Kesehatan maupun perusahaan asuransi.

“Yang kedua yang kita juga akan diskusikan yaitu untuk program 3 juta rumah, program itu adalah program yang jangka panjang lebih dari 15 tahun 20 tahun. Di situ ada risiko yang mungkin terjadi yaitu risiko apabila debitur itu meninggal dunia apakah sudah di-cover oleh asuransi? Rsiko terhadap property risk menyangkut masalah perusahaan terhadap properti rumah yang dibiayai, risiko gempa bumi, risiko kebakaran, risiko banjir itu juga mesti di-cover,” ujar Ogi.

Adapun, untuk masalah teknisnya seperti apakah premi itu akan ditanggung oleh pemerintah dengan memberikan subsidi atau blended dalam program pemberian fasilitas rumah rakyat masih terus didiskusikan.

“Itu adalah dua yang mungkin menjadi konser kita dan fokus yang akan menjadi perhatian,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Great Eastern Life Indonesia menegaskan bahwa tidak terjadi aksi akuisisi oleh PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) melainkan penyesuaian struktur organisasi sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan regulator terkait konglomerasi keuangan.

Marketing Director Roy Hendrata menyampaikan klarifikasi tersebut menyusul sejumlah pemberitaan yang menyebut adanya akuisisi perusahaan asuransi tersebut oleh OCBC.

Menurut dia, perubahan yang terjadi merupakan konsekuensi dari implementasi ketentuan regulator, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

“Adapun hal yang dimaksud merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan regulator oleh OCBC, yaitu POJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan,” ujar Roy kepada Bisnis, Jumat (10/4/2026).

Penyesuaian tersebut berkaitan dengan penunjukan PT Bank OCBC NISP Tbk sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) atas Konglomerasi Keuangan Group OCBC. Persetujuan penunjukan tersebut telah diterima dari OJK pada 29 September 2025.

Langkah itu kemudian diperkuat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada 2 Desember 2025. Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan untuk memenuhi ketentuan POJK serta perubahan susunan dewan komisaris.

Kala itu dijelaskan dengan status sebagai perusahaan induk konglomerasi, OCBC NISP membawahi sejumlah entitas jasa keuangan dalam satu struktur, antara lain PT Great Eastern Life Indonesia, PT Great Eastern General Insurance Indonesia, PT OCBC Sekuritas Indonesia, dan PT OCBC NISP Ventura.

Roy menegaskan, dalam konteks tersebut Great Eastern Life Indonesia hanya menjadi bagian dari struktur konglomerasi keuangan yang dipimpin oleh OCBC NISP, tanpa adanya perubahan kepemilikan saham dalam bentuk akuisisi.

Ia menambahkan, penyesuaian struktur tersebut merupakan langkah tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di sektor jasa keuangan. "Perusahaan senantiasa menghormati proses serta ketentuan regulator yang berlaku dan akan menyampaikan informasi material sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merancang Peraturan OJK atau POJK baru mengenai Rencana Bisnis Bank (RBB). Rancangan aturan anyar tersebut salah satunya mendorong industri untuk masuk dalam program-program prioritas pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Outlook Indonesia, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Nah itu di dalamnya bagaimana juga kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah,” kata Kiki, Selasa (7/4/2026).

Kiki, sapaan akrabnya, mengatakan dalam rancangan beleid tersebut OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional.

Program prioritas pemerintah yang dimaksud di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, dan Koperasi/Kelurahan Desa Merah Putih (KDMP).

Selain itu, Kiki menambahkan bahwa rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.

“Harus ada keberpihakan untuk UMKM itu. Kalau enggak, angkanya ya segitu-segitu aja kan,” ujarnya.

Untuk diketahui, aturan mengenai RBB telah diatur dalam POJK No.5 /POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.

Dalam beleid itu, OJK mewajibkan bank menyusun rencana bisnis secara realistis setiap tahun, dengan memerhatikan sejumlah faktor di antaranya faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha bank; prinsip kehati-hatian; penerapan manajemen risiko; dan asas perbankan yang sehat.

Selain itu, rencana bisnis tersebut minimal harus memuat ringkasan eksekutif; evaluasi pelaksanaan RBB tahun sebelumnya; visi, misi, dan strategi bisnis; kebijakan dan rencana pengembangan (produk, jasa, jaringan kantor, SDM, dan TI); proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan; rencana ekspansi kredit/pembiayaan; serta rencana pendanaan dan permodalan.

Jakarta (ANTARA) - Prudential Indonesia dan Prudential Syariah menyambut baik serta mengapresiasi keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perubahan masa tunggu yang tercantum dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan.

Dalam ketentuan tersebut, OJK menetapkan batas maksimum masa tunggu 30 hari kalender untuk manfaat umum sejak masa perlindungan efektif (kecuali karena kecelakaan).

Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth mengatakan dengan ketentuan tersebut artinya, nasabah/peserta yang baru pertama kali memiliki polis asuransi kesehatan belum dapat mengajukan klaim untuk manfaat umum dalam 30 hari pertama sejak polis aktif (kecuali karena kecelakaan).

"Peraturan tersebut akan memastikan keseimbangan manfaat bagi nasabah/peserta dan mendukung penguatan ekosistem asuransi kesehatan," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Adanya kejelasan dan standardisasi masa tunggu, lanjutnya, memberikan landasan yang lebih kuat bagi industri untuk merancang produk yang semakin relevan dan berpusat pada kebutuhan masyarakat.

Selain itu, OJK juga memperpendek masa tunggu untuk penyakit kritis, kronis, atau kondisi khusus dari sebelumnya 12 bulan menjadi maksimal 6 bulan (kecuali asuransi tambahan kesehatan PAYDI).

Dengan ketentuan ini, manfaat penyakit kritis, kronis atau kondisi khusus yang dinyatakan dalam polis asuransi baru dapat diklaim setelah melewati masa tunggu paling lama 6 bulan sejak polis mulai berlaku (kecuali asuransi tambahan kesehatan PAYDI).

Terkait hal itu, Yossie menyebutkan sejumlah langkah sederhana yang perlu dilakukan nasabah/peserta agar lebih memahami masa tunggu, yakni pahami ketentuan dan status polis sejak awal.

Dia menjelaskan masa tunggu dapat menimbulkan kekhawatiran karena berdampak pada kondisi finansial nasabah/peserta, oleh karena itu,mereka dianjurkan untuk membaca kembali isi polis, khususnya bagian yang menjelaskan manfaat dan ketentuan masa tunggu, termasuk jenis layanan kesehatan yang memiliki masa tunggu serta durasinya.

Selain itu, penting untuk memastikan tanggal efektif polis karena masa tunggu dihitung sejak polis resmi aktif, bukan sejak premi atau kontribusi pertama dibayarkan, hal ini hanya berlaku pada produk asuransi tertentu.

Mencatat tanggal mulai perlindungan dapat membantu menghindari kesalahpahaman saat mengajukan klaim dan membangun ekspektasi yang realistis terhadap manfaat yang dapat digunakan.

Kemudian memastikan pembayaran premi dilakukan sesuai jadwal selama masa tunggu berlangsung, nasabah/peserta perlu membayar premi atau kontribusi tepat waktu sesuai jadwal yang tercantum dalam polis.

"Kedisiplinan ini penting untuk memastikan perlindungan tetap berjalan tanpa gangguan administratif yang dapat memengaruhi keberlangsungan manfaat di kemudian hari," katanya.

Nasabah/peserta juga perlu memastikan polis tidak dalam kondisi lapsed (kondisi polis menjadi tidak aktif karena premi/kontribusi tidak dibayarkan sampai melewati masa tenggang) agar perlindungan tetap aktif hingga akhir masa pertanggungan/perlindungan polis.

Hal ini termasuk menjaga ketersediaan dana pada rekening untuk metode autodebit guna menghindari gagal bayar atau melakukan pembayaran premi/kontribusi secara transfer ke rekening perusahaan asuransi setiap periode bayar premi/kontribusi.

Langkah berikutnya, lanjut dia, mengelola dokumen dan merencanakan perlindungan secara proaktif.

Nasabah/peserta disarankan menyimpan seluruh dokumen medis secara rapi untuk mempermudah proses klaim.

Kelengkapan dokumen dapat mempercepat proses peninjauan dan meminimalkan permintaan tambahan. Agar tidak melewatkan informasi penting, nasabah/peserta juga disarankan untuk memperbarui data kontak dan informasi pribadi secara berkala.

Di samping itu, pemantauan status polis melalui layanan nasabah atau agen resmi secara berkala juga dapat membantu memastikan tidak ada kendala administrasi yang berpotensi memengaruhi perlindungan.

Langkah terakhir yakni perencanaan perlindungan untuk menghadapi masa tunggu.

Pada tahap ini, nasabah/peserta dapat mengevaluasi apakah manfaat yang dimiliki sudah sesuai dengan kondisi kesehatan saat ini, gaya hidup, serta rencana keuangan di masa depan.

"Dengan perencanaan yang tepat dan pemahaman yang menyeluruh, masa tunggu dapat dipahami sebagai bagian dari proses membangun rasa aman dan kesiapan finansial ke depan," katanya.

Dengan memahami manfaat tidak langsung dari masa tunggu, tambahnya, maka ke depannya, nasabah/peserta dapat menjaga keseimbangan risiko premi/kontribusi serta manfaat dapat dibayar secara berkelanjutan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 41 Tahun 2025 untuk memberikan kepastian hukum bagi keberadaan kantor perwakilan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVL).

Kantor Perwakilan PVL (KPPVL) didefinisikan sebagai kantor dari PVL yang berbadan hukum dan berkantor pusat di luar negeri yang berfungsi sebagai penghubung dengan pihak-pihak di Indonesia.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa pengaturan ini juga sekaligus untuk memastikan kegiatan yang dilakukan tetap berada dalam kerangka pengawasan yang prudent, transparan, dan akuntabel.

Dengan diterbitkannya POJK 41/2025, OJK berharap keberadaan kantor perwakilan lembaga jasa keuangan asing dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, memperluas akses pembiayaan internasional, serta mendukung pengembangan sektor-sektor prioritas di Indonesia dalam kerangka pengawasan yang kuat dan berintegritas.

Lebih lanjut, menurut OJK, penerbitan POJK ini merupakan respons terhadap semakin terintegrasinya aktivitas ekonomi dan keuangan global yang mendorong peningkatan kerja sama pembiayaan lintas negara.

OJK memandang bahwa perusahaan atau badan hukum yang berkantor pusat di luar negeri dan tidak memiliki kantor cabang maupun anak perusahaan di Indonesia membutuhkan saluran resmi untuk melakukan pemasaran, pertukaran informasi, dan koordinasi kegiatan usaha.

Kehadiran kantor perwakilan PVL menjadi sarana penghubung antara kantor pusat di luar negeri dengan mitra bisnis dan nasabah di Indonesia.

Dalam POJK 41/2025, PVL mencakup perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, perusahaan pergadaian, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, lembaga pembiayaan ekspor impor, serta perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.

Melalui pengaturan ini, KPPVL dapat melakukan berbagai kegiatan di Indonesia seperti memberikan informasi kepada pihak ketiga mengenai syarat dan tata cara dalam melakukan hubungan dengan kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri, dan membantu kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri dalam mengawasi pembiayaan yang berada di Indonesia.

Kemudian, bertindak sebagai pengawas terhadap proyek yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri, dan melakukan kegiatan promosi dalam rangka memperkenalkan PVL yang berkantor pusat di luar negeri.

Selain itu, KPPVL dapat bertindak sebagai pemegang kuasa dalam menghubungi instansi atau lembaga guna keperluan kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri.

KPPVL dapat memberikan informasi mengenai ekonomi, keuangan, dan/atau perdagangan Indonesia kepada pihak luar negeri atau sebaliknya, serta membantu para eksportir Indonesia guna memperoleh akses pasar di luar negeri melalui jaringan internasional yang dimiliki KPPVL atau sebaliknya.

Selanjutnya, mendorong peningkatan penyertaan modal dan/atau pembiayaan dari luar negeri di Indonesia untuk membiayai proyek di sektor prioritas dan daerah, memfasilitasi penanganan pengaduan konsumen atau nasabah, dan/atau kegiatan lain yang ditetapkan oleh OJK.

OJK menyampaikan, KPPVL diharapkan dapat mendorong peningkatan pembiayaan dan penyertaan modal dari luar negeri untuk proyek-proyek di sektor prioritas dan daerah, serta membantu eksportir Indonesia memperoleh akses pasar global melalui jaringan internasional yang dimiliki lembaga tersebut.

Namun demikian, dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan menciptakan level playing field yang sehat bagi industri domestik, KPPVL dilarang melakukan kegiatan usaha lembaga pembiayaan secara langsung di Indonesia.

Untuk mendukung implementasi peraturan ini, OJK akan menyelenggarakan Sosialisasi POJK 41/2025 pada 12 Maret 2026, yang dilanjutkan dengan kegiatan Licensing Day Kantor Perwakilan PVML berupa pendampingan langsung (one-on-one assistance) kepada calon pemohon sebagai upaya mempercepat proses perizinan serta meningkatkan transparansi layanan perizinan OJK.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026