Bisnis.com, PALEMBANG— Kasus dugaan kredit fiktif senilai Rp90 miliar yang menyeret sejumlah pegawai perbankan di Sumatra Selatan (Sumsel) tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mencoreng reputasi bank pelat merah.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel mengungkap dugaan fraud di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) wilayah Palembang yang melibatkan pegawai internal bank dan sejumlah pihak eksternal dalam pengajuan kredit menggunakan data serta dokumen debitur yang diduga tidak sesuai ketentuan.

Pemimpin BRI Cabang Palembang A Rivai, Agus Herman Pribadi mengatakan perseroan telah melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada aparat penegak hukum sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memberantas fraud.

"BRI merupakan pihak yang dirugikan dalam perkara tersebut, baik dari sisi kerugian finansial maupun reputasi perusahaan. Sebagai bentuk komitmen perseroan dalam menerapkan zero tolerance to fraud, BRI telah melaporkan dugaan tindak pidana perbankan dimaksud kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Kasus tersebut menjadi perhatian karena menunjukkan masih adanya risiko penyimpangan dalam proses penyaluran kredit di industri perbankan. Di tengah upaya mendorong pertumbuhan pembiayaan, lemahnya pengawasan dan pengendalian internal berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu hingga menimbulkan kerugian yang signifikan.

Dalam perkara ini, Polda Sumsel telah menetapkan 15 tersangka. Mereka diduga memiliki peran yang berbeda, mulai dari pengusul, perantara, hingga pihak yang terlibat dalam proses pencairan kredit bermasalah.

Agus menegaskan BRI menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung upaya aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas perkara tersebut.

"Kami menghormati [proses hukum], serta mengapresiasi pihak kepolisian dalam menindaklanjuti perkara tersebut,” katanya.

Dia menambahkan, BRI akan terus memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan operasional bisnis.

“Dalam operasional bisnis, BRI menerapkan zero tolerance to fraud serta menjunjung tinggi GCG (goodcorporategovernance) dan prudential banking,” katanya.

Bisnis.com, PALEMBANG— Bank Sumsel Babel kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan mempertahankan predikat Platinum sebagai bank pembangunan daerah dengan layanan terbaik selama 10 tahun berturut-turut pada ajang 23rd Infobank Banking Customer Experience Awards 2026.

Penghargaan tersebut menegaskan konsistensi Bank Sumsel Babel dalam menjaga kualitas layanan di tengah percepatan transformasi industri perbankan dan perubahan perilaku nasabah yang semakin mengandalkan layanan digital.

Dalam ajang yang diselenggarakan oleh Infobank Media Group bersama Marketing Research Indonesia itu, Bank Sumsel Babel berhasil meraih enam penghargaan, termasuk predikat The Best Regional Bank in Service Excellence for 10 Consecutive Years (Platinum).

Selain penghargaan utama tersebut, Bank Sumsel Babel juga meraih penghargaan pada sejumlah kategori layanan, mulai dari layanan tatap muka (walk in channel), layanan digital, petugas keamanan, layanan pelanggan, hingga pembukaan rekening melalui aplikasi seluler.

Direktur Utama Bank Sumsel Babel Muhamad Suryadi mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan perusahaan dalam menjaga kualitas pelayanan kepada nasabah.

"Kami akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan, memperkuat transformasi digital, serta menghadirkan pengalaman perbankan yang semakin mudah, cepat, aman, dan terpercaya bagi seluruh nasabah," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa strategi transformasi yang dijalankan perusahaan mampu menjaga keseimbangan antara penguatan layanan konvensional dan pengembangan kanal digital.

“Prestasi ini juga menunjukkan bahwa Bank Sumsel Babel tidak hanya unggul dalam layanan di kantor cabang, tetapi juga mampu meningkatkan pengalaman nasabah melalui berbagai inovasi digital yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir,” tuturnya.

Sebagai bank pembangunan daerah, imbuh Suryadi, pihaknya menargetkan untuk terus memperkuat daya saing melalui transformasi berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan, serta perluasan akses layanan keuangan yang inklusif.

Penghargaan yang diraih pada Infobank Banking Customer Experience Awards 2026 menjadi modal penting bagi Bank Sumsel Babel untuk menjaga kepercayaan nasabah sekaligus memperkuat posisinya di tengah persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif.

“Diharapkan (penghargaan) yang diraih ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh insan Bank Sumsel Babel dalam memberikan yang terbaik bagi nasabah dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja tertekan Indeks harga saham gabungan (IHSG) sepanjang semester I/2026, tecermin dari amblesnya kinerja seluruh sektor di pasar saham RI. Tidak tanggung-tanggung, sejumlah sektor bahkan terkoreksi hingga 40% sepanjang 6 bulan 2026.

Melansir data Bursa Efek Indonesia per 30 Juni 2026, sektor energi menjadi yang terkoreksi paling dalam, dengan tekanan mencapai 42,17% year-to-date (YtD). Mengekor di belakangnya, sektor properti dan real estate tertekan 40,15% pada periode yang sama.

Tekanan juga dialami oleh sektor infrastruktur yang melemah 37%, teknologi tertekan sebesar 34,39%, industrial melemah sebesar 34,10%, basic materials sebesar 32,24%, kesehatan tertekan 32,08%, dan konsumer siklikal tertekan sebesar 31,50% sepanjang periode Januari—Juni 2026.

Kinerja paling baik dialami oleh sektor finansial yang hanya tertekan 17,53%, sektor transportasi dan logistik tertekan 18,69%, dan sektor konsumer non siklikal sebesar 19,48% sepanjang tahun berjalan.

Tekanan kinerja seluruh sektor saham di pasar saham RI, sejalan dengan kinerja IHSG yang pada periode yang sama telah terkoreksi 34,74% year-to-date (YtD) ke level 5.643,2 pada perdagangan kemarin. Dana asing juga telah menguap Rp72,56 triliun sepanjang tahun ini.

Tekanan terhadap pasar saham RI, datang dari berbagai sentimen, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, ketegangan geopolitik antara Iran dan AS, hingga sorotan penyedia indeks global MSCI Inc. terhadap aksesibilitas pasar modal.

Meskipun begitu, Head of Research RHB Sekuritas Indonesia Andrey Wijaya menilai peluang pemulihan IHSG pada semester II masih terbuka, kendati volatilitas pasar diprediksi masih tinggi.

Menurutnya, koreksi pada semester I telah membuat valuasi saham menjadi lebih menarik saat ini, walaupun pasar masih membutuhkan katalis yang lebih kuat untuk mendorong kinerja.

”Sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian global dan domestik, kami juga berencana merevisi target IHSG akhir 2026 dengan menggunakan asumsi market risk premium yang lebih tinggi,” katanya kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Andrey menerangkan, pihaknya mempertahankan sikap overweight terhadap sektor perbankan lantaran dukungan fundamental yang kuat, pertumbuhan kredit yang solid, kualitas aset yang terjaga, hingga valuasi yang semakin menarik selepas koreksi pasar.

Selain itu, RHB juga tertarik pada sektor konsumer staples, telekomunikasi, dan kesehatan lantaran karakter defensif dan prospek pendapatan yang relatif stabil.

Sementara itu, Managing Director Research & Digital Production Samuel Sekuritas Indonesia Harry Su memprediksi sektor yang memiliki potensi menjadi motor penggerak IHSG di paruh kedua 2026 adalah komoditas.

”Sektor yang berpotensi menjadi motor penguatan adalah selektif komoditas yang mendapat dukungan dari perbaikan kebijakan serta potensi peningkatan RKAB,” katanya.

Di satu sisi, Head of Research/Chief Economist of PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto, menilai terdapat beberapa sektor yang cenderung resilient pada paruh kedua 2026, antara lain poultry dan emas.

Sektor poultry dinilai dapat memanfaatkan ambisi pemerintah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Sementara itu, sektor komoditas dinilai secara fundamental memiliki prospek yang menjanjikan lantaran ekspor yang dilakukan.

”Dan khususnya emas. Gold menurut kami juga masih solid. Kalau prospek jangka panjang ini demand gold masih besar. Bank sentral kemungkinan di seluruh dunia juga, dengan kondisi geopolitik masih sulit untuk diprediksi, mungkin ke depan mereka lebih bisa lihat gold,” katanya.

Kinerja Sektor Saham Sepanjang 2026

Index	Akhir Juni	YTD
Energy	2,575.241	-42.17%
Basic Materials	1,394.510	-32.24%
Industrials	1,420.145	-34.10%
Consumer Non-Cyclicals	644.020	-19.48%
Consumer Cyclicals	840.079	-31.50%
Healthcare	1,402.061	-32.08%
Financials	1,278.306	-17.53%
Properties & Real Estate	702.010	-40.15%
Technology	6,251.476	-34.39%
Infrastructures	1,682.835	-37.00%
Transportation & Logistic	1,598.533	-18.69%

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis, JAKARTA — Pada Sabtu, 16 Mei 2026, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) akhirnya dapat bernafas dengan lebih lega, setelah sukses mengganti core banking atau sistem inti perbankannya menjadi lebih modern. BSI kini siap untuk mengejar posisi 5 besar bank syariah terbesar dunia.

BSI melewati proses ‘transplantasi jantung’, demikian istilah yang digunakan Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo, untuk menjelaskan proses pergantian core banking yang sudah tidak lagi cukup untuk melayani nasabah yang kini telah mencapai lebih dari 23 juta nasabah.

Bagaimana tidak? Sistem lama yang dimiliki perseroan adalah warisan peninggalan sejak 2010 yang tidak lagi ideal untuk kebutuhan aktual sistem perbankan masa kini yang sangat terdigitalisasi. Namun, mengganti core banking adalah keputusan paling berisiko bagi bank.

Migrasi core banking bukan sekadar mengganti aplikasi. Di BSI, sistem itu terhubung dengan lebih dari 90 aplikasi lain, mulai dari Byond by BSI, ATM, payroll, cash management, hingga berbagai kanal transaksi nasabah.

Jika salah satu sistem digital bermasalah, layanan lain masih dapat menopang operasional. Core banking berbeda. Ini ibarat jantung lama dicopot dan diganti dengan yang baru. Dalam hal ini, tidak saja ‘sang dokter’ atau tim teknologi yang harus siap, tetapi juga mental BSI sebagai ‘pasien’ pun harus lebih siap.

Di sisi lain, tiga tahun sebelumnya, BSI sempat mengalami gangguan sistem besar dan menjadi sorotan publik. Sebagai bank syariah terbesar nasional, BSI menanggung beban sebagai wajah keuangan syariah. Kejadian traumatis serupa tidak boleh terulang, atau reputasi perbankan syariah makin redup.

Artinya, ‘transplantasi jantung’ ini adalah pertaruhan besar bagi BSI.

Namun, BSI berhasil melewati proses menegangkan itu dengan baik. Proses transisi berjalan mulus. Sistem telah berganti. Kini BSI siap menampung lebih banyak transaksi. Bahkan, kapasitas terpakai BSI kini hanya 10%. Ada potensi kapasitas besar yang siap dioptimalkan di tahun-tahun mendatang.

HATI-HATI

Anggoro menjelaskan bahwa BSI memutuskan untuk ekstra hati-hati dalam langkah migrasi ini. Apalagi, pengalaman buruk tiga tahun sebelumnya masih membekas. Untuk itu, perseroan mengambil langkah-langkah pembenahan kecil terlebih dahulu.

“Small wins build confidence. Kemenangan-kemenangan kecil itu bikin pede. Kalau langsung lompat ke game yang besar, sementara kita punya pengalaman masalah sebelumnya, kita sudah enggak pede duluan,” ujar Anggoro kepada Bisnis, Senin (29/6).

Contohnya, tiap akhir bulan, di periode gajian, kerap identik dengan perlambatan transaksi karena keterbatasan sistem inti. Core banking versi lama ini memang hanya dirancang untuk menampung sekitar 5 juta nasabah.

Bagi Anggoro, menghilangkan gangguan kecil ini lebih penting ketimbang buru-buru melakukan transformasi besar. Satu demi satu masalah rutin itu dipangkas. Koordinasi antarunit diperbaiki. Kepercayaan diri insan BSI pun perlahan tumbuh. Di saat yang sama, tim teknologi menyiapkan operasi yang jauh lebih rumit.

Setelah pembenahan minor di sana-sini, barulah BSI memutuskan untuk mengambil langkah besar migrasi core banking. Alhasil, proses migrasi yang semula ditargetkan selesai pada akhir 2025 akhirnya bergeser. April 2026 sempat menjadi pilihan berikutnya. Namun, momentum Lebaran membuat keputusan kembali berubah. Anggoro menolak memaksakan jadwal ketika tim sudah kelelahan.

“Kalau tubuhnya enggak siap, operasi sehebat apa pun dokternya pasti ngedrop. Kita istirahatkan sebulan, latihan lagi,” ujarnya. Hingga akhirnya, sistem itu siap dan resmi meluncur pada pertengahan Mei 2026.

Bagi Anggoro, kesiapan manusia sama pentingnya dengan kesiapan teknologi.

Itulah sebabnya lebih dari 1.500 pegawai terlibat dalam setiap simulasi besar yang berlangsung hingga dini hari. Ketika sistem mulai dinyalakan pada pagi hari, ribuan pegawai cabang ikut menguji tampilan, alur transaksi, hingga detail kecil seperti ukuran huruf di layar.

Prinsipnya sederhana. “No involvement, no commitment,” kata Anggoro. Jika pegawai tidak ikut menguji, mereka tidak akan merasa memiliki sistem baru itu. Maka keterlibatan menjadi syarat mutlak.

SEVP IT Development & Operations BSI Saut Parulian Saragih menjelaskan bahwa migrasi yang dilakukan BSI dirancang dengan beberapa skenario untuk memastikan seluruh proses berjalan aman dan minim risiko. Ada skenario jika proses berjalan mulus. Ada skenario jika sebagian layanan mengalami gangguan. Ada pula skenario terburuk.

“Kalau proses migrasinya tidak berjalan lancar, kita rollback ke versi lama. Kalau setelah go-live ada apa-apa, business continuity plan juga sudah disiapkan dan dicoba,” ujarnya.

BSI telah menghitung tambahan waktu penghentian layanan, proses pemulihan, hingga kemungkinan pengulangan migrasi tiga bulan berikutnya apabila seluruh operasi harus dibatalkan. Seluruh skenario tersebut disampaikan kepada regulator.

Bahkan, otoritas memperoleh akses terhadap dashboard pemantauan secara langsung melalui perangkat masing-masing saat proses 'transplantasi' berlangsung. Mereka dapat mengikuti perkembangan migrasi dari menit ke menit.

Ketika proses sempat tertahan sekitar 45 menit akibat konfigurasi tertentu pada dini hari, semua pihak mengetahui situasinya secara real time. Setelah hambatan itu teratasi, proses kembali melaju sesuai jadwal.

Bagi BSI, transparansi ini menjadi bagian dari strategi membangun kepercayaan. Sebelum masyarakat mengetahui agenda besar itu, BSI lebih dahulu menjelaskan rencana migrasi kepada OJK, pemegang saham, kementerian, nasabah korporasi, hingga para pemimpin daerah di Aceh.

Aceh penting bagi BSI, sebab mayoritas layanan keuangan di provinsi tersebut bergantung pada ekosistem BSI.

EKSPANSI KINERJA

Saut menjelaskan bahwa pembaruan sistem core banking ini sejatinya bukan sekadar penambahan kapasitas biasa, melainkan adopsi kemampuan baru yang memungkinkan kapasitas BSI untuk terus berkembang sesuai kebutuhan di masa mendatang.

Sistem lama memiliki keterbatasan arsitektur yang membuat ekspansi kapasitas semakin sulit dilakukan. Sementara itu, platform baru memungkinkan pertumbuhan yang jauh lebih fleksibel.

“Kalau yang lama, ditambah server berapa pun tidak bisa berkembang. Yang baru ini bisa terus mengembang sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Kapasitas potensial yang makin besar ini pun memperluas peluang BSI untuk kian mengerek kinerjanya di masa mendatang, melanjutkan pertumbuhan yang sudah terjadi selama ini.

Sebagai informasi, BSI melaporkan pertumbuhan nasabah dan kinerja yang konsisten beberapa tahun belakangan.

Sebelum merger, total nasabah tiga bank syariah cikal bakal BSI adalah sekitar 14,41 juta. Kini, per kuartal I/2026, jumlahnya sudah 23,67 juta, tumbuh 64,26%. BSI menargetkan akan mampu memiliki nasabah sebanyak 40 juta pada 2030 mendatang.

Pada tahun ini, kinerja keuangan perseroan tumbuh cukup baik di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Per Mei 2026, pembiayaan BSI meningkat 14,6% year-on-year (YoY) menjadi Rp335 triliun, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 16,74% YoY menjadi Rp372 triliun.

Komposisi DPK perseroan pun ditopang oleh dana murah atau current account saving account (CASA) sebesar Rp235 triliun, setara dengan 63% dari total DPK. CASA ini tumbuh pesat 20,53% YoY.

Alhasil, perseroan berhasil mengerek pendapatan margin dan bagi hasil sebesar 3,70% YoY menjadi Rp11,5 triliun. Sementara itu, fee based income bahkan tumbuh 24,84% YoY menjadi Rp3,43 triliun. Di sisi lain, biaya CKPN turun 19,42% YoY menjadi Rp974 miliar.

Dengan demikian, BSI membukukan laba bersih sebesar Rp3,39 triliun per Mei 2026, tumbuh 16,73% YoY.

Capaian yang positif ini menegaskan kemampuan perseroan untuk makin relevan dan mengoptimalkan layanan keuangan syariah nasional. Dengan sistem core banking yang lebih mumpuni, BSI dapat lebih percaya diri untuk meningkatkan daya saingnya di masa mendatang.

Kini, setelah ‘jantung’ barunya berdetak stabil, BSI dapat memusatkan perhatian pada agenda besar berikutnya, yakni memperbesar peran Indonesia di peta industri keuangan syariah global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri keuangan nasional dinilai masih memiliki fundamental yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun, perubahan lanskap bisnis dan perilaku investor membuat pelaku industri perlu mempercepat transformasi agar mampu tumbuh secara berkelanjutan.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo mengatakan, kondisi fundamental perbankan nasional masih terjaga. Hal itu tercermin dari pertumbuhan kredit yang tetap positif, permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, serta rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang masih rendah.

"Persoalannya sebenarnya bukan di fundamentalnya, tetapi medan permainannya berubah," kata Agus dalam diskusi Shaping the Next Era of Indonesia's Capital Market pada Investor Day 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut Agus, industri perbankan menghadapi berbagai tantangan dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari pandemi Covid-19, konflik geopolitik, hingga perubahan kebijakan perdagangan global. Kondisi tersebut membuat perbankan tidak lagi dapat menjalankan strategi bisnis seperti sebelumnya.

Agus juga mengingatkan meningkatnya tekanan terhadap biaya dana (cost of fund). Ia mengungkapkan, bunga deposito dalam lelang dana antarbank sempat mencapai 11,5 persen, yang menjadi sinyal kenaikan biaya penghimpunan dana bagi industri perbankan.

Menghadapi kondisi tersebut, Bank Jakarta melakukan transformasi di berbagai aspek bisnis, mulai dari penguatan model bisnis, digitalisasi layanan, manajemen risiko, hingga budaya kerja perusahaan.

Sebagai bank yang mayoritas sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bank Jakarta juga mengembangkan bisnis melalui penguatan ekosistem pemerintah daerah. Menurut Agus, perputaran anggaran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menjadi salah satu potensi yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis perseroan.

Selain itu, Bank Jakarta mempercepat transformasi digital melalui pembaruan infrastruktur teknologi, pengembangan aplikasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Penguatan manajemen risiko juga menjadi perhatian. Agus mengatakan risiko yang dihadapi industri perbankan kini semakin beragam, tidak hanya risiko kredit, tetapi juga ancaman keamanan siber.

"Risiko ke depan itu akan semakin multidimensi," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffry Hendrik menekankan pentingnya meningkatkan kualitas investor untuk mendukung pendalaman pasar modal Indonesia.

Menurut Jeffry, bersama Otoritas Jasa Keuangan dan self-regulatory organization (SRO), BEI terus mendorong peningkatan transparansi pasar, penyediaan data investor yang lebih rinci, pendalaman pasar, serta penguatan keterbukaan informasi kepada publik.

"Kami yakin dengan transparansi yang lebih baik, tentu akan ada trust yang lebih tinggi," kata Jeffry.

Ia mengungkapkan, jumlah investor domestik telah melampaui 28 juta. Namun, peningkatan jumlah investor perlu diikuti peningkatan kualitas agar menjadi fondasi yang kuat bagi pasar modal.

Jeffry menilai, investor perlu memiliki literasi keuangan dan kemampuan analisis yang memadai sehingga tidak hanya mengikuti tren pasar.

"Mampu melakukan analisis, tidak hanya ikut-ikutan apa kata influencer, tidak FOMO," ujarnya.

Pesan tersebut sejalan dengan strategi Bank Jakarta yang memilih mengedepankan pertumbuhan yang sehat dan berkualitas dibanding mengejar ekspansi secara agresif.

"Kita enggak kejar-kejaran nyari pertumbuhan besar, tetapi yang kita kejar adalah pertumbuhan yang sehat dan berkualitas," kata Agus.

Baik sektor perbankan maupun pasar modal menilai transformasi digital, penguatan tata kelola, transparansi, serta peningkatan literasi keuangan akan menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan industri keuangan di tengah perubahan yang semakin cepat.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mengapresiasi kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sektor perbankan. Kebijakan ini memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas pembiayaan kepada sektor produktif semakin meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi yang erat antara pemerintah dan industri perbankan. Pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat.

"Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional," ujar Anggoro.

Sebagai bagian dari Himbara, kata Anggoro, BSI siap berkontribusi mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Kami mengapresiasi kepercayaan Pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha," ujar Anggoro. Menurutnya, penempatan SAL juga membantu menurunkan biaya dana (cost of fund), sehingga bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif. Dampaknya, masyarakat dan UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga aktivitas ekonomi dapat terus tumbuh.

Di tengah dukungan tersebut, BSI tetap menjaga fundamental pendanaan melalui penguatan dana murah (CASA) yang ditopang Tabungan Haji, pengembangan Islamic ecosystem, dan akselerasi layanan digital. Perseroan juga terus memperluas pembiayaan pada segmen ritel, UMKM, dan konsumer, serta memperkuat pendapatan berbasis komisi melalui bisnis emas sebagai bank syariah pertama yang memiliki izin bullion.

Hingga April 2026, BSI mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp382 triliun atau tumbuh 17,90% (year on year), dengan tabungan meningkat 22,02% menjadi Rp165 triliun sehingga rasio CASA mencapai 63,48%. Sementara itu, pembiayaan tumbuh 15,59% menjadi Rp332 triliun dengan kualitas aset tetap terjaga, tercermin dari rasio NPF grossyang membaik menjadi 1,80%.

Sebagai mitra strategis pemerintah, BSI juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari pembiayaan UMKM, KUR, koperasi, Program Makan Bergizi Gratis, hingga pembiayaan rumah bersubsidi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Perseroan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Industri keuangan nasional dinilai masih memiliki fundamental yang kuat di tengah berbagai tantangan ekonomi global.

Namun, perubahan lanskap bisnis dan perilaku pasar membuat pelaku industri harus melakukan transformasi agar tetap relevan dan mampu tumbuh secara berkelanjutan.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo mengatakan, secara fundamental kondisi perbankan nasional masih berada dalam kondisi yang baik.

Hal itu tercermin dari pertumbuhan kredit yang masih positif, permodalan yang kuat, likuiditas yang terjaga, serta rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang relatif rendah.

"Persoalannya sebenarnya bukan di fundamentalnya, tetapi medan permainannya berubah," kata Agus dalam dialog Shaping the Next Era of Indonesia's Capital Market, Investor Day 2026, di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut Agus, dalam beberapa tahun terakhir industri perbankan menghadapi berbagai dinamika yang sulit diprediksi, mulai dari pandemi Covid-19, konflik geopolitik global, hingga perubahan kebijakan perdagangan internasional.

Kondisi tersebut, menurut dia, membuat industri perbankan tidak lagi dapat menjalankan strategi bisnis dengan pendekatan business as usual.

Selain perubahan lingkungan bisnis, Agus juga menyoroti meningkatnya tekanan terhadap biaya dana (cost of fund) perbankan.

Ia mengatakan, bunga deposito dalam lelang dana antarbank sempat menyentuh level 11,5 persen. Kondisi tersebut menjadi sinyal meningkatnya biaya penghimpunan dana bagi industri perbankan.

Bank Jakarta percepat transformasi

Menghadapi perubahan tersebut, Bank Jakarta menjalankan transformasi di berbagai aspek bisnis. Transformasi dilakukan mulai dari penguatan model bisnis, digitalisasi layanan, manajemen risiko, hingga budaya kerja perusahaan.

Sebagai bank yang mayoritas sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bank Jakarta memfokuskan pengembangan bisnis pada penguatan ekosistem pemerintah daerah.

Agus mengatakan, perputaran anggaran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta memiliki potensi besar yang dapat menjadi sumber pertumbuhan bisnis berkelanjutan bagi perseroan.

Selain itu, Bank Jakarta juga mempercepat transformasi digital secara menyeluruh melalui pembaruan infrastruktur teknologi, pengembangan aplikasi, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Di sisi lain, penguatan manajemen risiko juga menjadi perhatian utama perseroan. Agus menilai, risiko yang dihadapi industri perbankan saat ini tidak lagi terbatas pada risiko kredit, tetapi semakin multidimensi, termasuk ancaman keamanan siber.

"Risiko ke depan itu akan semakin multidimensi," ujarnya.

BEI dorong investor berkualitas

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffry Hendrik menekankan pentingnya peningkatan kualitas investor untuk mendukung pendalaman pasar modal Indonesia.

Menurut Jeffry, bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan self-regulatory organization (SRO), BEI terus mendorong peningkatan transparansi pasar, penyediaan data investor yang lebih granular, pendalaman pasar, serta penguatan keterbukaan informasi kepada publik.

"Kami yakin dengan transparansi yang lebih baik, tentu akan ada trust yang lebih tinggi," kata Jeffry.

Ia mengungkapkan, jumlah investor domestik saat ini telah melampaui 28 juta. Namun, peningkatan jumlah investor tersebut perlu diiringi peningkatan kualitas agar dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pasar modal nasional.

Jeffry mengatakan, pasar modal membutuhkan investor yang memiliki literasi dan pemahaman investasi yang memadai. Investor juga perlu memahami profil risiko masing-masing dan tidak semata-mata mengikuti tren pasar.

"Mampu melakukan analisis, tidak hanya ikut-ikutan apa kata influencer, tidak FOMO," ujarnya.

Pertumbuhan sehat jadi fokus

Sejalan dengan pandangan tersebut, Agus mengatakan Bank Jakarta tidak lagi mengejar pertumbuhan bisnis semata, melainkan mengutamakan pertumbuhan yang sehat dan berkualitas.

Menurut dia, kualitas pertumbuhan menjadi fokus perusahaan dalam menghadapi dinamika ekonomi dan perubahan lanskap industri keuangan.

"Kita enggak kejar-kejaran nyari pertumbuhan besar, tetapi yang kita kejar adalah pertumbuhan yang sehat dan berkualitas," kata Agus.

Dalam forum tersebut, Bank Jakarta dan BEI sama-sama menekankan pentingnya transformasi sebagai respons terhadap perubahan yang semakin cepat.

Di sisi perbankan, transformasi dilakukan melalui penguatan model bisnis, digitalisasi, serta manajemen risiko.

Sementara di pasar modal, upaya diarahkan pada peningkatan transparansi, pendalaman pasar, serta penguatan kualitas investor melalui peningkatan literasi dan pemahaman investasi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) resmi menerbitkan izin penggabungan ( merger ) lima Bank Perekonomian Rakyat ( BPR ) dari berbagai wilayah ke dalam satu entitas utama, yaitu PT BPR Mangatur Ganda yang berbasis di Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi korporasi skala besar ini diambil sebagai bagian dari langkah konsolidasi industri perbankan nasional guna mempertebal struktur permodalan, mendongkrak skala usaha, serta memperluas jangkauan pembiayaan pada sektor riil Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Keputusan ini disahkan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-45/D.03/2026 tertanggal 19 Juni 2026. Berdasarkan regulasi ini, entitas yang melebur ke dalam BPR Mangatur Ganda meliputi PT BPR Mindosari (Bengkulu), PT BPR Rap Ganda (Jambi), PT BPR Tiurganda (Sumatera Selatan), serta PT BPR Lipatganda dan PT BPR Tahuan Ganda yang keduanya berasal dari Provinsi Lampung.

Bank Bangkrut di Indonesia Tambah Lagi, Izin Dicabut OJK Akibat Penyehatan Modal Gagal



Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Triyoga Laksito menyerahkan, langsung dokumen keputusan itu kepada jajaran pengurus dan calon pengurus BPR hasil penggabungan di Kantor OJK Sumatera Utara. Triyoga menegaskan, operasional merger ini akan mulai berlaku efektif begitu mendapatkan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum RI.

“Penggabungan ini menjadi salah satu terobosan dalam pengembangan kegiatan usaha BPR karena memperluas pangsa pasar dan wilayah kerja hingga mencakup lima provinsi di Pulau Sumatera. Oleh karena itu penerapan tata kelola, manajemen risiko dan aspek kepatuhan yang kuat serta strategi bisnis yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah, menjadi faktor penting agar BPR tetap adaptif, berdaya saing, dan mampu berkompetisi dengan LJK lainnya,” jelas Triyoga dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Langkah penggabungan ini berjalan selaras dengan mandat POJK Nomor 7 Tahun 2024 serta salah satu pilar utama dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPRS 2024–2027 yang berfokus pada akselerasi konsolidasi bursa.

Bank Bangkrut Sepanjang 2026 Tambah Satu Lagi, Lokasinya di Bali



Lewat integrasi bisnis ini, entitas gabungan yang berpusat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 195, Tanjung Morawa, Deli Serdang ini diproyeksikan bakal menjelma menjadi kekuatan finansial baru di regional Sumatera.

Pasca-merger, total aset gabungan korporasi diperkirakan melesat melebihi angka Rp400 miliar. Di saat yang sama, posisi Modal Inti BPR dipastikan menguat di atas Rp135 miliar dengan rasio permodalan atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang sangat tebal, yakni bertengger di atas level 50%.

Fondasi keuangan yang gemuk ini akan menjadi modal utama bagi perusahaan untuk melakukan pembaruan teknologi informasi, memperkuat kapabilitas SDM, serta melahirkan inovasi produk yang efisien bagi pelaku UMKM. Mengingat proses transisi administrasi sedang berjalan, OJK mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat luas di lima provinsi terdampak untuk tetap tenang.

OJK juga menjamin keamanan dana simpanan dan meminta nasabah tetap memercayakan layanan keuangannya kepada industri BPR yang kini kian sehat, tangguh, dan diawasi ketat lewat kebijakan konsolidasi terarah. Ke depan, OJK berkomitmen untuk terus mendorong program transformasi kelembagaan bagi industri BPR konvensional maupun syariah di tanah air.

Kebijakan ini dipastikan akan terus bergulir demi menciptakan arsitektur perbankan mikro yang efisien, memiliki daya tahan tinggi dari risiko pasar, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Jakarta memilih strategi pertumbuhan yang sehat dan berkualitas di tengah meningkatnya tekanan biaya dana serta dinamika industri keuangan yang semakin menantang. Perseroan menahan ekspansi agresif dan lebih selektif dalam mengembangkan bisnis.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo mengatakan, perusahaan tidak akan mengejar pertumbuhan tinggi dalam kondisi pasar yang penuh ketidakpastian. Fokus utama diarahkan pada kualitas aset dan keberlanjutan bisnis.

"Kita enggak kejar-kejaran nyari pertumbuhan besar, tetapi yang kita kejar adalah pertumbuhan yang sehat dan berkualitas," ujar Agus dalam acara Investor Day 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut Agus, industri perbankan saat ini menghadapi tantangan baru, terutama kenaikan biaya dana yang berpotensi menekan kinerja. Ia mengungkapkan bunga deposito dalam lelang dana sempat mencapai 11,5 persen, yang menjadi indikator meningkatnya tekanan biaya penghimpunan dana.

"Ini sudah warning bagi perbankan. Artinya cost of fund perbankan ini akan naik sangat signifikan ke depan," katanya.

Meski menghadapi tekanan tersebut, Bank Jakarta tetap menyiapkan strategi untuk menjaga pertumbuhan bisnis sekaligus mempertahankan kualitas portofolio. Salah satu langkah yang ditempuh adalah diversifikasi sumber pendanaan, termasuk mengoptimalkan dana murah dari ekosistem Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Agus menilai fundamental industri perbankan nasional masih kuat, tercermin dari pertumbuhan kredit yang tetap positif, tingkat permodalan yang tinggi, likuiditas yang terjaga, serta rasio kredit bermasalah yang masih terkendali.

"Persoalannya sebenarnya bukan di fundamentalnya, tetapi medan permainannya berubah," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir industri keuangan menghadapi berbagai faktor eksternal seperti pandemi, konflik geopolitik, hingga perubahan kebijakan perdagangan global yang memengaruhi pasar.

Untuk menjawab perubahan tersebut, Bank Jakarta terus melakukan transformasi di berbagai lini, mulai dari penguatan bisnis, digitalisasi, manajemen risiko, hingga pembentukan budaya kerja.

Agus mengatakan perubahan perilaku nasabah juga menjadi faktor penting dalam transformasi industri perbankan. Masyarakat kini lebih mempertimbangkan kemudahan, kecepatan, keamanan, serta ekosistem layanan yang ditawarkan.

"Orang itu sudah enggak melihat bank itu dari produknya, tapi dari seberapa mudah, murah, cepat, aman layanan atau bahkan ekosistem yang ditawarkan oleh bank itu sendiri," katanya.

Melalui strategi pertumbuhan selektif dan transformasi berkelanjutan, Bank Jakarta optimistis dapat menjaga kinerja yang sehat sekaligus meningkatkan daya saing di tengah perubahan lanskap industri keuangan.

JAKARTA, iNews.id - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sektor perbankan. Kebijakan ini memperkuat likuiditas perbankan, sehingga kapasitas pembiayaan kepada sektor produktif semakin meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi yang erat antara pemerintah dan industri perbankan. Pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat.

"Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional," ujarnya.

Sebagai bagian dari Himbara, kata Anggoro, BSI siap berkontribusi mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Kami mengapresiasi kepercayaan Pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha," katanya.

Menurutnya, penempatan SAL juga membantu menurunkan biaya dana (cost of funds), sehingga bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif. Dampaknya, masyarakat dan UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga aktivitas ekonomi dapat terus tumbuh.

Di tengah dukungan tersebut, BSI tetap menjaga fundamental pendanaan melalui penguatan dana murah (CASA) yang ditopang Tabungan Haji, pengembangan Islamic ecosystem, dan akselerasi layanan digital. Perseroan juga terus memperluas pembiayaan pada segmen ritel, UMKM, dan konsumen, serta memperkuat pendapatan berbasis komisi melalui bisnis emas sebagai bank syariah pertama yang memiliki izin bullion.

Hingga April 2026, BSI mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp382 triliun atau tumbuh 17,90 persen (year on year), dengan tabungan meningkat 22,02 persen menjadi Rp165 triliun sehingga rasio CASA mencapai 63,48 persen. Sementara itu, pembiayaan tumbuh 15,59 persen menjadi Rp332 triliun dengan kualitas aset tetap terjaga, tercermin dari rasio NPF gross yang membaik menjadi 1,80 persen.

Sebagai mitra strategis pemerintah, BSI juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari pembiayaan UMKM, KUR, koperasi, Program Makan Bergizi Gratis, hingga pembiayaan rumah bersubsidi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Perseroan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia. 

Editor: Rizqa Leony Putri

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan lima bank perekonomian rakyat (BPR) yang tersebar di Pulau Sumatera untuk bergabung ke dalam PT BPR Mangatur Ganda (Sumatera Utara), sebagai bagian dari langkah konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan.

Kelima BPR tersebut antara lain PT BPR Mindosari (Bengkulu), PT BPR Rap Ganda (Jambi), PT BPR Tiurganda (Sumatera Selatan), PT BPR Lipatganda (Lampung), dan PT BPR Tahuan Ganda (Lampung).

“Penggabungan ini menjadi salah satu terobosan dalam pengembangan kegiatan usaha BPR karena memperluas pangsa pasar dan wilayah kerja hingga mencakup lima provinsi di Pulau Sumatera,” kata Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Triyoga Laksito dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Triyoga menambahkan bahwa penerapan tata kelola, manajemen risiko dan aspek kepatuhan yang kuat, serta strategi bisnis yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah, menjadi faktor penting agar BPR tetap adaptif, berdaya saing, dan mampu berkompetisi dengan lembaga keuangan jasa (LJK) lainnya.

Dengan realisasi penggabungan tersebut, total aset BPR hasil penggabungan diproyeksikan akan melebihi Rp400 miliar. Selanjutnya, modal inti berada di atas Rp135 miliar serta rasio permodalan (KPMM) di atas 50 persen.

Indikator tersebut menjadi salah satu keunggulanBPR dalam melakukan inovasi produk, optimalisasi teknologi informasi serta penguatan sumber daya manusia dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung kebutuhan layanan jasa keuangan masyarakat khususnya pelaku UMKM.

Adapun persetujuan penggabungan dari OJK tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-45/D.03/2026 tanggal 19 Juni 2026.

Triyoga menambahkan bahwa penggabungan tersebut mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Perubahan Anggaran Dasar BPR hasil penggabungan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia.

Menurut OJK, aksi korporasi penggabungan itu menjadi salah satu wujud dari komitmen BPR untuk memenuhi ketentuan POJK 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah serta menjadi BPR yang sehat dan tangguh.

Hal itu juga sejalan dengan salah satu pilar pada Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPR Syariah tahun 2024-2027 yaitu penguatan struktur dan daya saing melalui akselerasi konsolidasi BPR dan BPR Syariah, ujar dia.

OJK pun terus mendorong penguatan kelembagaan BPR dan BPR Syariah melalui konsolidasi dan transformasi industri.

Langkah terebut bertujuan untuk menciptakan industri BPR dan BPR Syariah yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah maupun nasional.

Selain itu, OJK juga mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang serta mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

3 bank global tarik dana dari indonesia

Arus dana keluar dari sektor perbankan asing di Indonesia meningkat dalam dua tahun terakhir. Tiga bank asing terbesar, yakni Citigroup, HSBC, dan Standard Chartered, tercatat merepatriasi laba sekitar Rp11,5 triliun kepada perusahaan induk masing-masing sejak 2024. Nilai tersebut bahkan sedikit lebih besar dibandingkan total keuntungan yang mereka hasilkan di Indonesia pada periode yang sama.

Fenomena tersebut mencerminkan perubahan strategi bank-bank global dalam mengelola eksposur bisnis di Indonesia. Bloomberg dalam laporannya menyebutkan peningkatan transfer laba berlangsung di tengah meningkatnya kehati-hatian investor asing terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan analisis laporan keuangan ketiga bank tersebut, Citigroup, Standard Chartered, dan HSBC mengirimkan sekitar US$640 juta atau setara Rp11,5 triliun ke kantor pusat masing-masing sepanjang 2024 hingga 2025. Besaran repatriasi itu melampaui akumulasi laba yang mereka bukukan selama periode tersebut karena sebagian dana berasal dari laba ditahan pada tahun-tahun sebelumnya.

Perubahan pola distribusi laba terlihat cukup tajam dibandingkan periode sebelum 2024. Selama satu dekade sebelumnya, Citigroup rata-rata hanya mengirimkan 84% laba ke perusahaan induk dan mempertahankan sisanya sebagai modal untuk ekspansi di Indonesia. Standard Chartered rata-rata merepatriasi 48% laba, sedangkan HSBC sekitar 87% sepanjang 2020–2023.

Sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan tersebut mengatakan bahwa sebagian bank asing mulai mengurangi eksposur terhadap Indonesia karena meningkatnya kekhawatiran terhadap arah kebijakan ekonomi nasional yang dinilai semakin memperbesar peran negara. Kondisi tersebut dinilai turut memengaruhi persepsi investor asing terhadap prospek investasi di Indonesia.

Sentimen tersebut diperkuat oleh gejolak pasar yang sempat menekan nilai tukar rupiah dan indeks saham Indonesia pada awal pemerintahan Presiden Prabowo. Di saat bersamaan, pemerintah memperluas peran Danantara sebagai pengelola investasi negara yang kini mengawasi ratusan BUMN dengan total aset sekitar US$900 miliar.

Salah satu perhatian pelaku industri muncul ketika Danantara menggalang fasilitas pinjaman senilai US$10 miliar pada awal 2025. Dalam pembicaraan dengan sejumlah bank internasional, setiap bank disebut didorong untuk berpartisipasi hingga US$1 miliar sebagai bentuk dukungan terhadap Indonesia dan Danantara.

Menurut sumber Bloomberg, sebagian eksekutif perbankan memandang permintaan tersebut sebagai indikasi meningkatnya ekspektasi pemerintah agar sektor keuangan mendukung berbagai agenda nasional.

Di sisi lain, langkah repatriasi laba juga berlangsung bersamaan dengan penyusutan bisnis ritel sejumlah bank global di Indonesia. Citigroup telah menjual bisnis konsumennya kepada UOB, Standard Chartered melepas portofolio pinjaman ritel kepada Bank Danamon Indonesia, sedangkan HSBC sedang menyelesaikan divestasi bisnis ritel dan wealth management kepada OCBC.

Managing Director Research PT Samuel Sekuritas Indonesia Harry Su menilai pelemahan rupiah turut memengaruhi keputusan bank asing untuk memulangkan laba.

“Pelemahan rupiah mengurangi daya tarik mempertahankan laba di Indonesia, terutama bagi bank-bank asing. Selama sentimen investor masih berhati-hati, tren ini kemungkinan belum akan berubah dalam waktu dekat,” ujarnya.

Meski demikian, ketiga bank tersebut tetap membukukan keuntungan dan melanjutkan operasionalnya di Indonesia. Namun, meningkatnya repatriasi laba dipandang sebagai bagian dari penyesuaian strategi global sekaligus mencerminkan alokasi modal yang lebih selektif di tengah meningkatnya ketidakpastian.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan regulator tidak mengarahkan bank untuk membiayai program tertentu.

“Keputusan kredit didasarkan pada pertimbangan bisnis dan prospek usaha. Sebagai regulator dan pengawas, kami tidak melakukan intervensi dalam proses tersebut,” kata Dian.