Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR mempercepat proses seleksi Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke hari ini, Rabu (11/3/2026) lantaran tingginya gejolak pasar keuangan akibat perang AS-Israel vs Iran. Sosok pimpinan OJK sangat krusial untuk memperkuat kualitas kelembagaan.

Apabila merujuk pada Pengumuman No.PENG-2/PANSEL-DKOJK/2026, seharusnya 10 Maret 2026 baru dilaksanakan asesmen secara fisik (luring) bagi 20 peserta yang lolos tahapan seleksi administratif. Namun, hari ini Komisi XI DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 10 Calon Anggota Dewan Komisioner OJK.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa perintah untuk melaksanakan fit and proper test itu sudah diberikan secara resmi oleh Ketua DPR Puan Maharani pada pidato pembukaan masa sidang pada Selasa (10/3/2026).

"Rapat pimpinan sudah memutuskan besok dilakukan sesuai arahan dan akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 untuk seluruh peserta yang 10 orang itu akan dilakukan fit and proper mulai dari pagi sampai malam," ujar Misbakhun, Selasa (10/3/2026).

Politisi Partai Golkar itu juga memastikan bahwa nantinya hasil akan langsung diputuskan dan diumumkan setelah fit and proper test selesai.

"Nanti setelah fit and proper selesai itu sesuai tradisi kami tidak pernah menunda. Pada hari itu juga kami akan langsung ambil keputusannya," ucapnya.

Misbakhun menilai proses tersebut tidak dilakukan secara terburu-buru. Proses yang sama juga dilakukan oleh Komisi XI DPR saat menyeleksi lembaga lain pada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yakni Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, percepatan proses seleksi calon bos OJK lantaran terjadinya gejolak di pasar keuangan akibat perang.

"Kan gini, dipercepat karena kan keadaan goncang, gejolak perang memengaruhi pasar, memengaruhi harga minyak, sehingga memerlukan lebih cepat lagi orang-orang definitif di OJK. Gitu aja, tetapi tesnya tercapai juga kemarin," ujar Purbaya yang juga menjabat Ketua Panitia Seleksi (Pansel) OJK, Selasa (10/3/2026).

Purbaya menyebut tahapan-tahapan di tingkat pansel sudah terlaksana. Dia membantah apabila adanya anggapan bahwa pemerintah sudah memiliki calon sendiri sehingga proses seleksi berjalan begitu cepat.

"Nanti kan masih bertingkat kan? Dari Presiden ke sana [DPR]. Jadi enggak ada calon itu, kecuali jika anda bisa pengaruhi Presiden sama DPR. Itu kan berat," tuturnya.

Kriteria Ideal Pemimpin OJK saat Situasi Ekonomi Penuh Tekanan

Misbakhun menjabarkan kisi-kisi kandidat yang akan dicari DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan tersebut. Hal itu dia sampaikan menjawab pertanyaan soal harapan pasar akan pimpinan otoritas yang pro market untuk menggantikan jajaran petinggi OJK yang mundur beberapa waktu lalu saat pasar mengalami guncangan.

Menurutnya, ada batasan sampai mana seorang pemimpin dinilai sebagai orang yang pro market. Apalagi, jabatan yang akan dipilih adalah sebagai regulator pasar modal sehingga mereka harus tetap mempertimbangkan sisi risiko pasar.

"Karena yang kita pilih itu adalah regulator. Tentunya ada batasan di mana pasar itu bisa kita absorb. Karena kalau kita terlalu pro-market, risikonya siapa yang akan meng-absorb? Karena regulator juga harus memperhatikan faktor risiko," ujar Misbakhun dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Misbakhun menilai, sosok DK OJK yang bisa menyeimbangkan antara kebijakan pro market dan kehati-hatian melakukan mitigasi risiko pasar adalah pemimpin yang dicari DPR.

"Di situ lah yang kita cari, orang pro pasar tapi dia juga tahu pada batas mana pasar itu diikuti, pada tingkatan tertentu kepentingan negara diikuti di mananya. Nah, itu yang paling utama. Kita cari orang yang memahami konsep regulator pada level komisioner. Itu yang kita cari," ujarnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai bahwa pucuk pimpinan OJK nantinya harus mampu memperkuat kualitas kelembagaan otoritas, karena dalam kondisi penuh tantangan ini kredibilitas pemimpin menjadi aspek vital.

"Intinya, penekanan utama seleksi ini seharusnya bukan sekadar mencari sosok individu, melainkan figur yang memiliki visi konkret untuk mentransformasi OJK secara menyeluruh," ujar Dipo kepada Bisnis, Selasa (11/3/2026).

Sejalan dengan pandangan lembaga internasional seperti Moody’s, Dipo menilai bahwa persoalan mendasar bukan terletak pada kapasitas personal masing-masing kandidat, melainkan pada penguatan kualitas institusi OJK dan predictability kebijakan.

"Pansel harus menguji bukan sekadar rekam jejak karier, tapi program konkret: Bagaimana calon akan memperkuat kualitas kelembagaan OJK? Bagaimana enforcement akan ditegakkan tanpa tebang pilih? Pergantian orang tanpa agenda transformasi kelembagaan hanya akan mengulang masalah yang sama," ujar Dipo.

Jadwal Fit and Proper Test Anggota Dewan Komisioner OJK, Rabu (11/3/2026)

Berdasarkan jadwal yang diterima, uji kelayakan dimulai pukul 10.00 WIB dengan kandidat pertama Friderica Widyasari Dewi. Setelah itu, sesi dilanjutkan secara bergiliran dengan durasi masing-masing sekitar 30 menit untuk setiap calon.

Jadwal tes uji kelayakan anggota DK OJK sesi pagi:

• 10.00—10.30 Friderica Widyasari Dewi
• 10.30—11.00 Agus Sugiarto
• 11.00—11.30 Hernawan Bekti Sasongko
• 11.30—12.00 Ary Zulfikar
• 12.00—12.30 Hasan Fawzi

Jadwal tes uji kelayakan anggota DK OJK sesi siang:

• 13.30—14.00 Darmansyah
• 14.00—14.30 Dicky Kartikoyono
• 14.30—15.00 Danu Febrianto
• 15.00—15.30 Adi Budiarso
• 15.30—16.00 Anton Daryono

(Akbar Maulana al Ishaqi)

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 10 kandidat calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) akan mengikuti fit and proper test yang digelar Komisi XI DPR RI besok, Rabu (11/3/2026). Salah satu kandidat akan menempati posisi Ketua DK OJK yang hingga sekarang masih diisi oleh pelaksana tugas sementara.

Adapun, 10 kandidat itu antara lain adalah Friderica Widyasari Dewi, Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, serta Anton Daryono.

Sepuluh kandidat tersebut akan diuji untuk memperebutkan lima posisi yang ada, yakni Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Aset Digital, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjabarkan kisi-kisi kandidat yang akan dicari DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan tersebut. Hal itu dia sampaikan menjawab pertanyaan soal harapan pasar akan pimpinan otoritas yang pro market untuk menggantikan jajaran petinggi OJK yang mundur beberapa waktu lalu saat pasar mengalami guncangan.

Misbakhun menjelaskan, ada batasan sampai mana seorang pemimpin dinilai sebagai orang yang pro market. Apalagi, jabatan yang akan dipilih adalah sebagai regulator pasar modal sehingga mereka harus tetap mempertimbangkan sisi risiko pasar.

"Karena yang kita pilih itu adalah regulator. Tentunya ada batasan di mana pasar itu bisa kita absorb. Karena kalau kita terlalu pro-market, risikonya siapa yang akan meng-absorb? Karena regulator juga harus memperhatikan faktor risiko," kata dia dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Misbakhun menilai, sosok DK OJK yang bisa menyeimbangkan antara kebijakan pro market dan kehati-hatian melakukan mitigasi risiko pasar adalah pemimpin yang dicari DPR.

"Di situ lah yang kita cari, orang pro pasar tapi dia juga tahu pada batas mana pasar itu diikuti, pada tingkatan tertentu kepentingan negara diikuti di mananya. Nah, itu yang paling utama. Kita cari orang yang memahami konsep regulator pada level komisioner. Itu yang kita cari," tandasnya.

Sebelumnya, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta mengatakan bahwa pasar berharap agar sosok pengganti Ketua OJK sebelumnya, Mahendra Siregar, adalah sosok yang punya kompetensi lebih baik, integritas dan kredibilitas yang lebih mumpuni di mata pelaku pasar.

"Mundurnya pimpinan OJK tentunya harus bisa menciptakan fungsi otoritas dengan baik ke depan. Terutama di bidang financial market. Yang penting harus cepat cari pengganti," ujar Nafan saat dihubungi, Jumat (30/1/2026).

Nafan menilai OJK masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan dan transparansi data sebelum Mei 2026. Jika pengganti pimpinan tertinggi OJK bisa dipastikan lebih baik, Nafan melihat pasar saham Indonesia tidak perlu sampai turun kasta ke frontier market.

"Yang penting harus menekankan komitmen pro market policy. Pokoknya harus ditekankan pada kebijakan itu, ini yang terpenting agar bisa menjaga kepercayaan para pelaku pasar, termasuk MSCI," tegas Nafan.

Di akhir Januari lalu, OJK mengumumkan pengunduran diri tiga pejabat mereka. Mereka adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Inarno Djajadi. Lalu Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Aditya Jayaantara.

Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama dua pejabat OJK lainnya merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan.

"OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional," tulisnya dalam rilis resmi, Jumat (30/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 10 kandidat calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) akan mengikuti fit and proper test yang digelar Komisi XI DPR RI besok, Rabu (11/3/2026). Salah satu kandidat akan menempati posisi Ketua DK OJK yang hingga sekarang masih diisi oleh pelaksana tugas sementara.

Adapun, 10 kandidat itu antara lain adalah Friderica Widyasari Dewi, Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, serta Anton Daryono.

Sepuluh kandidat tersebut akan diuji untuk memperebutkan lima posisi yang ada, yakni Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Aset Digital, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjabarkan kisi-kisi kandidat yang akan dicari DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan tersebut. Hal itu dia sampaikan menjawab pertanyaan soal harapan pasar akan pimpinan otoritas yang pro market untuk menggantikan jajaran petinggi OJK yang mundur beberapa waktu lalu saat pasar mengalami guncangan.

Misbakhun menjelaskan, ada batasan sampai mana seorang pemimpin dinilai sebagai orang yang pro market. Apalagi, jabatan yang akan dipilih adalah sebagai regulator pasar modal sehingga mereka harus tetap mempertimbangkan sisi risiko pasar.

"Karena yang kita pilih itu adalah regulator. Tentunya ada batasan di mana pasar itu bisa kita absorb. Karena kalau kita terlalu pro-market, risikonya siapa yang akan meng-absorb? Karena regulator juga harus memperhatikan faktor risiko," kata dia dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Misbakhun menilai, sosok DK OJK yang bisa menyeimbangkan antara kebijakan pro market dan kehati-hatian melakukan mitigasi risiko pasar adalah pemimpin yang dicari DPR.

"Di situ lah yang kita cari, orang pro pasar tapi dia juga tahu pada batas mana pasar itu diikuti, pada tingkatan tertentu kepentingan negara diikuti di mananya. Nah, itu yang paling utama. Kita cari orang yang memahami konsep regulator pada level komisioner. Itu yang kita cari," tandasnya.

Sebelumnya, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta mengatakan bahwa pasar berharap agar sosok pengganti Ketua OJK sebelumnya, Mahendra Siregar, adalah sosok yang punya kompetensi lebih baik, integritas dan kredibilitas yang lebih mumpuni di mata pelaku pasar.

"Mundurnya pimpinan OJK tentunya harus bisa menciptakan fungsi otoritas dengan baik ke depan. Terutama di bidang financial market. Yang penting harus cepat cari pengganti," ujar Nafan saat dihubungi, Jumat (30/1/2026).

Nafan menilai OJK masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan dan transparansi data sebelum Mei 2026. Jika pengganti pimpinan tertinggi OJK bisa dipastikan lebih baik, Nafan melihat pasar saham Indonesia tidak perlu sampai turun kasta ke frontier market.

"Yang penting harus menekankan komitmen pro market policy. Pokoknya harus ditekankan pada kebijakan itu, ini yang terpenting agar bisa menjaga kepercayaan para pelaku pasar, termasuk MSCI," tegas Nafan.

Di akhir Januari lalu, OJK mengumumkan pengunduran diri tiga pejabat mereka. Mereka adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Inarno Djajadi. Lalu Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Aditya Jayaantara.

Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama dua pejabat OJK lainnya merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan.

"OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional," tulisnya dalam rilis resmi, Jumat (30/1/2026).