Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dan DPR resmi memperluas mandat pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Salah satu poin penting dalam beleid tersebut adalah penambahan tugas OJK untuk mengatur dan mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis, sekaligus memperkuat struktur organisasi lembaga pengawas sektor keuangan tersebut.

Dalam aturan baru tersebut, OJK mendapatkan kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap bursa mineral dan komoditas strategis, termasuk kegiatan pengelolaan dana publik lainnya yang terkait dengan sektor tersebut.

Sejalan dengan perluasan mandat tersebut, struktur Dewan Komisioner OJK juga mengalami perubahan melalui penambahan satu jabatan baru, yakni Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang sekaligus menjadi anggota Dewan Komisioner OJK.

Perubahan itu tertuang dalam ketentuan Pasal 10 pada angka 7 dalam Pasal 8 yang mengatur susunan Dewan Komisioner OJK.

Dengan tambahan jabatan baru tersebut, susunan Kepala Eksekutif OJK kini mencakup tujuh bidang pengawasan, yakni Pengawas Perbankan, Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan Aset Kripto, Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen, serta Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Ketua Bidang Penjaminan RGC Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Diding S. Anwar, menilai perubahan tersebut mencerminkan semakin luasnya cakupan pengawasan OJK.

"Perubahan ini menunjukkan bahwa OJK tidak lagi hanya mengawasi sektor jasa keuangan konvensional, tetapi juga memperoleh mandat baru untuk mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis, di samping pengawasan aset keuangan digital dan aset kripto," ujarnya dikutip, Minggu (21/6/2026).

Menurut Diding, pembentukan kepala eksekutif baru menjadi langkah penting untuk memastikan adanya fokus pengawasan terhadap sektor yang dinilai semakin strategis bagi perekonomian nasional, terutama di tengah meningkatnya peran hilirisasi mineral dan perdagangan komoditas dalam rantai pasok global.

Jumlah Anggota Dewan Komisioner Bertambah

Penambahan Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis juga berdampak pada bertambahnya jumlah anggota Dewan Komisioner OJK. Sebab, pejabat tersebut secara otomatis menjadi anggota Dewan Komisioner sesuai dengan bidang pengawasannya.

Selain itu, undang-undang juga mengatur penyesuaian tata kelola internal OJK. Ketua Dewan Audit yang masih menjabat akan diberhentikan setelah Kepala Eksekutif baru tersebut resmi diangkat, sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi pasca-berlakunya aturan baru.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2026, Bursa Mineral dan Komoditas Strategis akan mulai dibentuk dan beroperasi pada 1 Januari 2027. Sejak saat itu, OJK akan mulai menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap bursa tersebut.

Kewenangan tersebut sebelumnya berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa bursa mineral dan komoditas strategis merupakan sistem pasar yang terorganisasi dan terintegrasi untuk menyelenggarakan perdagangan mineral dan komoditas strategis, termasuk produk turunannya (derivatif). Sistem tersebut akan didukung oleh ekosistem pendanaan serta instrumen keuangan berbasis digital dengan mekanisme harga, standar mutu, penyelesaian transaksi, dan manajemen risiko yang terintegrasi.

Tujuan pembentukan bursa ini tidak hanya untuk menciptakan pasar yang lebih efisien dan transparan, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjaga integritas pasar, serta mengoptimalkan nilai tambah sumber daya alam dan komoditas Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, bursa mineral dan komoditas strategis akan diselenggarakan oleh penyelenggara pasar yang telah memperoleh izin usaha dari OJK. Sementara itu, ketentuan teknis lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan OJK (POJK) yang terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan DPR.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi melantik lima pejabat baru di lingkungan OJK sebagai bagian dari penguatan organisasi, regenerasi kepemimpinan, dan peningkatan kinerja pengawasan sektor jasa keuangan.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang digelar di Jakarta pada Selasa (2/6/2026) tersebut mencakup pejabat setingkat Deputi Komisioner, Kepala Departemen, Kepala Unit Khusus, hingga Kepala OJK Daerah.

Dalam sambutannya, Friderica mengatakan suksesi kepemimpinan merupakan bagian penting dari proses pengembangan talenta dan penguatan kelembagaan OJK di tengah dinamika sektor jasa keuangan yang semakin kompleks.

“Suksesi kepemimpinan juga menjadi bagian penting dari proses pembinaan talenta dan penguatan organisasi. Karena itu, pergantian jabatan tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan tugas, tetapi juga sebagai momentum untuk terus belajar, beradaptasi, dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi,” ujar Friderica.

Dia meminta para pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan amanah dengan mengedepankan profesionalisme, integritas, dan keteladanan dalam menjalankan tugas pengawasan maupun pengaturan sektor jasa keuangan.

“Amanah yang diterima hari ini bukanlah sekadar kehormatan, melainkan tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa OJK terus menjadi lembaga yang profesional, kredibel, adaptif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi konsumen dan masyarakat serta pembangunan nasional,” katanya.

Lima pejabat OJK yang dilantik hari ini adalah:

• Khoirul Muttaqien sebagai Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.
• Irnal Fiscallutfi sebagai Kepala Unit Khusus Transformasi.
• Gontor Ryantori Aziz sebagai Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.
• Uli Agustina sebagai Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.
• Triyoga Laksito sebagai Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara.

Pelantikan tersebut juga menunjukkan fokus OJK terhadap penguatan pengawasan di sejumlah sektor strategis, termasuk pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, serta inovasi teknologi sektor keuangan dan aset kripto yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Melalui penguatan organisasi dan penyegaran kepemimpinan tersebut, OJK menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pejabat sementara (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua (OJK) Friderica Widyasari Dewi secara terbuka mendorong pejabat internalnya untuk maju dan mendaftarkan diri sebagai calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK.

“Kami sih mendorong internal OJK maju, maksudnya ini ya pejabat-pejabat deputi komisioner, silakan maju,” ujar Friderica, dikutip Senin (16/2/2026).

Saat ditanya mengenai kemungkinan dirinya maju sebagai Ketua Dewan Komisioner, dia menepis spekulasi tersebut. “Kan [saya] sudah ADK,” imbuhnya singkat.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah proses seleksi calon ADK OJK yang resmi dibuka pemerintah. Presiden telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) calon ADK OJK melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditetapkan sebagai Ketua merangkap anggota bersama 8 anggota lainnya yaitu Perry Warjiyo, Suahasil Nazara, Bambang Eko Suhariyanto, Aida S. Budiman, Erwan Agus Purwanto, Dhahana Putra, Muhammad Rullyandi, dan Gusti Aju Dewi.

“Panitia Seleksi bekerja sigap dengan secara resmi membuka pendaftaran calon,” demikian dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Pansel Calon ADK OJK.

Adapun jabatan yang akan diisi meliputi Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota.

Pengisian jabatan tersebut dilakukan untuk menjamin keberlanjutan kepemimpinan, penguatan tata kelola, serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi OJK sebagai lembaga independen dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan nasional.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id mulai 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB hingga 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB, sesuai Pengumuman Nomor PENG-1/PANSEL-DKOJK/2026 yang juga dapat diakses melalui laman Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Proses seleksi akan melalui empat tahapan, yakni seleksi administratif, penilaian masukan masyarakat dan rekam jejak serta makalah, asesmen dan pemeriksaan kesehatan, serta tahap afirmasi atau wawancara. Keputusan pansel bersifat final dan mengikat.

Dengan dibukanya seleksi ini, pemerintah mengundang putra-putri terbaik bangsa yang memenuhi persyaratan untuk memperkuat peran OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pengunduran Diri Bos OJK

Adapun, proses seleksi tersebut dilaksanakan usai tiga petinggi OJK telah mengundurkan diri dari posisinya. Ketiganya adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara serta Anggota Dewan Komisioner OJK Inarno Djajadi.

Mundurnya tiga pimpinan OJK itu terjadi di tengah kondisi pasar saham Indonesia yang jeblok. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambrol dan memicu penerapan mekanisme trading halt oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Anjloknya IHSG seiring dengan rilisnya laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengumumkan kebijakan interim terkait pasar modal Indonesia. Tak hanya petinggi OJK, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mundur.

Dalam perkembangannya, muncul nama politisi dari Partai Golkar yang juga Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam bursa calon Ketua Dewan Komisioner OJK. Namun, kemunculan Misbakhun dikhawatirkan oleh pasar.

"Harus dipastikan memang kualitas dari calonnya atau kandidat pengganti ketua OJK, itu ya profesional, berpengalaman di bidang pengawasan, sektor keuangan di pasar modal, perbankan, asuransi,” kata Bhima, (4/2/2026).

Bhima menambahkan latar belakang independen menjadi faktor penting mengingat pelaku pasar dan investor membutuhkan figur yang dipercaya serta mampu berkomunikasi dengan baik.

Dia juga mengingatkan agar proses seleksi tidak dilakukan secara tergesa-gesa sehingga mengabaikan kandidat terbaik, serta menekankan perlunya komitmen Ketua OJK ke depan untuk melanjutkan reformasi pengawasan dan pembenahan pasar modal, termasuk menindaklanjuti rekomendasi MSCI.

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penyesuaian struktur kepemimpinan untuk memastikan kesinambungan pengawasan sektor jasa keuangan.

Dalam siaran pers Sabtu, 31 Januari 2026, OJK menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Friderica saat ini menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen.

Penunjukan tersebut menjadi bagian dari mekanisme kelembagaan OJK dalam menjaga stabilitas organisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas pengaturan serta pengawasan sektor keuangan.

Hasan Fawzi jadi DK pengganti pengawas pasar modal

Selain Friderica, OJK juga menetapkan Hasan Fawzi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

Hasan Fawzi saat ini menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto. Penunjukan ini ditujukan untuk memastikan fungsi pengawasan di sektor pasar modal dan instrumen keuangan terkait tetap berjalan optimal.

OJK pastikan kesinambungan kepemimpinan

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menyampaikan OJK menjamin kesinambungan kepemimpinan dan kelancaran pelaksanaan tugas pengaturan serta pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk pelindungan konsumen dan masyarakat.

Menurut Ismail, penunjukan Anggota Dewan Komisioner Pengganti dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK. Langkah ini merupakan bagian dari tata kelola kelembagaan untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Berlaku efektif 31 Januari 2026

OJK menyampaikan bahwa keputusan penetapan pejabat pengganti tersebut berlaku efektif mulai 31 Januari 2026. Dengan struktur kepemimpinan yang diperbarui, OJK menegaskan komitmennya untuk tetap fokus pada penguatan sistem keuangan nasional.

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan menunjuk dua Anggota Dewan Komisioner (ADK) pengganti untuk mengisi posisi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon. Keputusan tersebut berlaku efektif mulai 31 Januari 2026.

Penunjukan dilakukan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan dan memastikan fungsi pengaturan serta pengawasan sektor jasa keuangan tetap berjalan. OJK menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai ADK Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK serta Hasan Fawzi sebagai ADK Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

Dalam keterangan resminya, OJK menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan. “Penunjukan Anggota Dewan Komisioner Pengganti ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK dan merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan OJK untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya,” tulis OJK dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu (31/1/2026) malam.

Keputusan jabatan pejabat pengganti itu ditetapkan melalui Rapat Dewan Komisioner OJK dan berlaku efektif mulai hari ini. OJK menilai keberlanjutan kepemimpinan menjadi kunci agar agenda pengawasan dan pelindungan konsumen tetap berjalan di tengah dinamika sektor keuangan.

OJK juga menyampaikan arah kebijakan ke depan dengan menekankan penajaman strategi. “OJK menegaskan akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja dan agenda strategis OJK untuk merespons berbagai perkembangan yang terjadi di sektor keuangan,” tulis OJK.

Selain itu, OJK memastikan koordinasi lintas pemangku kepentingan dan layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. “OJK juga memastikan bahwa koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan maupun layanan kepada masyarakat tetap dilakukan secara optimal untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan memperkuat pelindungan konsumen,” demikian pernyataan OJK.