Bisnis.com, BANDUNG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat meminta Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang mengabulkan gugatan buruh terkait upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2026.

Majelis Hakim PTUN Bandung pada Selasa (30/6/2026), mengabulkan seluruh gugatan dalam perkara Nomor 26/G/2026/PTUN.BDG yang diajukan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (FSP TSK) SPSI Provinsi Jawa Barat.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Barat mengenai UMSK 2026 yang tidak sesuai dengan rekomendasi bupati dan wali kota tidak dapat diberlakukan dan harus disesuaikan dengan rekomendasi pemerintah daerah.

Putusan tersebut mencakup UMSK Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Garut. Pengadilan menyatakan ketentuan UMSK di daerah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

"Gubernur dalam putusan tersebut diperintahkan untuk membuat SK UMSK yang baru sesuai dengan rekomendasi bupati/wali kota," ujar Ketua DPD KSPSI Jawa Barat Roy Jinto dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (7/1/2026).

Pihaknya meminta Dedi Mulyadi segera menerbitkan surat keputusan UMSK yang baru sesuai rekomendasi bupati dan wali kota. Ia juga berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mengajukan banding atas putusan PTUN tersebut.

"Oleh karena itu, kami berharap Gubernur Jawa Barat mematuhi putusan PTUN Bandung secara sukarela dan tidak mengajukan banding, agar pekerja/buruh di sektor industri pada kabupaten/kota yang UMSK-nya diputuskan pengadilan dapat menikmati upah minimum sektoral," katanya.

Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Daerah Yogi Gautama Jaelani mengatakan, pihaknya masih menunggu dua gugatan lain terkait UMSK. Pihaknya mengaku belum menerima hasil putusan tersebut secara resmi. Namun, peluang melakukan banding menurutnya terbuka.

Sebelumnya, KSPSI menilai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026 tidak sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan para bupati dan wali kota.

Di Kota Bekasi pemerintah kota mengusulkan UMSK untuk 58 jenis sektor industri. Namun, gubernur hanya menetapkan 11 jenis sektor industri. Di Kota Cimahi, dari delapan sektor industri yang diusulkan, hanya tiga sektor yang ditetapkan.

Di Kabupaten Cirebon, pemerintah daerah mengusulkan 26 jenis sektor industri, tetapi yang disetujui hanya tujuh sektor. Kabupaten Bandung Barat mengusulkan 21 sektor, tetapi hanya delapan yang ditetapkan.

Sementara itu, Kota Depok hanya mendapatkan dua sektor dari 17 sektor yang diusulkan, sedangkan Kota Tasikmalaya hanya satu sektor industri.

"Rekomendasi UMSK Kabupaten Bekasi sebanyak 60 jenis sektor industri. Namun, yang ditetapkan hanya 22. Kabupaten Karawang mengusulkan 120 jenis sektor industri, tetapi yang ditetapkan hanya 24," ujarnya.

Ia menambahkan, di Kabupaten Subang dari 15 sektor industri yang diusulkan hanya empat yang disetujui, sementara usulan UMSK Kabupaten Indramayu disetujui seluruhnya.

Untuk Kabupaten Bogor, dari 33 sektor industri yang diusulkan hanya 11 yang ditetapkan. Adapun, di Kabupaten Purwakarta, gubernur menetapkan enam sektor industri dari usulan lima sektor karena satu kode KBLI 20302 dipecah menjadi dua jenis industri sehingga total menjadi enam sektor dengan lima kode KBLI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagian besar pekerja di Indonesia hanya mengalami kenaikan gaji sebesar 5 persen setiap tahunnya.

Hasil tersebut tercermin dalam laporan eksklusif Salary Pulse yang dirilis Jobstreet by SEEK.

Tren kenaikan gaji memang cukup umum terjadi di Indonesia, dengan sebanyak 62 persen pekerja melaporkan adanya peningkatan upah sepanjang 2025 lalu.

Managing Director Indonesia Jobstreet by SEEK Wisnu Dharmawan mengatakan, mayoritas kenaikan gaji ini bersifat moderat.

Survei tersebut mencatat, sebanyak 45 persen pekerja menerima kenaikan hingga 5 persen.

Kemudian, sebanyak 39 persen pekerja lain menerima kenaikan gaji dengan rentang antara 6–10 persen.

Sementara itu, pekerja yang mengalami kenaikan gaji lebih dari 10 persen hanya sebesar 16 persen.

"Menariknya, jenis peningkatan kompensasi ini sangat mempengaruhi tingkat kepuasan psikologis pekerja," kata dia dalam Media Briefing Peluncuran Laporan Eksklusif Salary Pulse dari Jobstreet by SEEK, Selasa (23/6/2026).

Wisnu menjabarkan, sebanyak 89 persen karyawan yang mendapatkan kenaikan gaji berdasarkan performa atau kinerja kerja (performance-based) jauh lebih bahagia dengan remunerasi mereka.

Sementara itu, pekerja yang bahagia hanya dengan menerima penyesuaian massal di tingkat Perusahaan (company-wide) tercatat sebesar 67 persen.

"Hal ini menggarisbawahi betapa pentingnya bagi manajemen untuk mengaitkan kompensasi secara langsung dengan kontribusi nyata individu," imbuh dia.

Naik gaji walau tak naik jabatan

Dari total pekerja yang mengalami kenaikan gaji tersebut, sebesar 71 persen mendapatkan peningkatan dengan berada di posisi yang sama.

Sementara itu, hanya ada 14 persen yang mengalami kenaikan gaji karena mendapatkan promosi.

Terdapat tiga alasan besar yang menjadi landasan pekerja mengalami kenaikan gaji meskipun berada di posisi yang sama sepanjang 2025 lalu.

Alasan pertama kenaikan gaji untuk pekerja adalah adanya peningkatan kinerja di perusahaan sebanyak 30 persen.

Sementara itu, sebanyak 22 persen pekerja mendapatkan kenaikan gaji karena alasan individu di luar peningkatan kinerja atau penyesuaian oleh perusahaan.

Sementara sisanya atau senilai 22 persen pekerja mengalami kenaikan gaji meskipun berbada di posisi yang sama karena ada kenaikan gaji secara menyeluruh dari kebijakan perusahaan.

"Dengan gaji yang lebih tinggi, itu sebenarnya karyawa bersedia melakukan pengorbanan. Jadi ini menarik juga ,ternyata mereka bersedian berkorban kalau gajinya naik," ucap dia.

Wisnu mencontohkan, dengan adanya peningkatan gaji, pekerja di Indonesia bahkan bersedia untuk bekerja ekstra hingga direlokasi.

"Ternyata pekerja Indonesia itu willing, yang penitng dapat gajinya lebih besar," ucap dia.

Pekerja tidak mengorbankan apa saja untuk kenaikan gaji

Kendati demikian, Wisnu bilang, pekerja Indonesia tidak bersedia mengorbankan apa saja untuk kenaikan gaji.

Sebagai ilustrasi, meskipun gaji naik hingga 10 persen, pekerja tidak mau bekerja di lingkungan kerja yang tidak sehat.

"Baik toxic dari perusahaannya atau di departemen tersebut, ternyata mereka tidak mau meng-trade off itu," ucap dia.

Dengan kata lain, pengorbanan bersedian dilakukan karyawan untuk hal-hal tertentu saha, seperti bekerja ekstra hinga relokasi, tetapi tidak untuk sesuatu yang memiliki nilai (value).

Survei ini melaporkan, hanya 3 persen yang bersedia bekerja di perusahaan dengan toxic culture demi kenaikan gaji atau senilai 10 persen.

Kemudian, hanya 6 persen pekerja yang mau bekerja di perusahaan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai mereka.

"Batasan-batasan ini memperkuat alasan mengapa pekerja di Indonesia memiliki tingkat kebahagiaan tempat kerja rata-rata terkuat di Asia Pasifik," ucap dia.

Pekerja Indonesia menganggap gaji layak, tapi tidak puas

Laporan yang sama juga menemukan, pekerja Indonesia merasa digaji paling adil dan layak dibandingkan wilayah Asia Pasifik lainnya yang disurvei.

Sebanyak 81 persen pekerja di Indonesia menyatakan gaji mereka terasa wajar untuk pekerjaan yang mereka jalani saat ini.

Meskipun demikian, terdapat selisih dengan tingkat kepuasan pekerja dengan hanya 66 persenresponden yang melaporkan benar-benar merasa puas dengan nominal gaji mereka.

Wisnu bilang, hal ini mengindikasikan para pekerja tidak hanya ingin mengetahui mereka digaji sesuai standar atau tolok ukur pasar, tetapi mereka juga ingin merasa dihargai secara bermakna atas kontribusi mereka untuk bisa merasa benar-benar digaji dengan baik.

Kepuasan gaji cegah karyawan pindah kerja

Lebih dari sekadar angka, Wisnu berpandangan, kebahagiaan terhadap gaji membawa dampak langsung pada performa bisnis.

Ketika pekerja di Indonesia merasa bahagia dengan bayaran mereka, mereka hampir dua kali lipat atau sekitar 1,7 kali lipat lebih termotivasi dan bersedia memberikan usaha ekstra di tempat kerja.

Sebaliknya, karyawan yang tidak bahagia dengan gaji mereka memiliki kemungkinan 2,2 kali lipat lebih besar untuk memikirkan pindah pekerjaan dan mencari peluang baru.

Perbedaan generasi pengaruhi persepsi terhadap gaji

Wisnu menyampaikan, aspek demografi seperti perbedaan generasi turut memicu dinamika kepuasan yang kontradiktif di lingkungan kerja Indonesia.

Meskipun kelompok Gen Z menerima pendapatan rata-rata yang lebih rendah karena sebagian besar masih berada di level pemula atau bekerja paruh waktu,

mereka menunjukkan kepuasan gaji yang tinggi dengan 65 persen merasa bahagia terhadap upah mereka.

Sebaliknya, kelompok Gen X yang secara statistik merupakan kelompok berpenghasilan tinggi justru menjadi generasi yang paling tidak merasa dihargai dengan baik, dengan hanya 41 persen yang merasa digaji secara memadai.

Ketegangan psikologis ini sering kali dipicu persepsi ketidakadilan saat membandingkan tanggung jawab besar mereka dengan rekan kerja yang lebih junior.

Kondisi tersebut diperparah terbatasnya pertumbuhan gaji berkala serta keengganan mereka sendiri untuk meminta kenaikan upah secara proaktif akibat norma sosial.

Strategi antisipasi ekspektasi

Sebagai rekomendasi praktis, Wisnu bilang, laporan ini memberikan panduan bagi para pengusaha untuk

mengantisipasi risiko penurunan motivasi kerja jika ekspektasi kenaikan gaji karyawan tidak terpenuhi.

Ketika permintaan kenaikan gaji menghadapi penolakan, pekerja Indonesia tidak serta-merta bersikap pasif. Hal itu dibuktikan dengan sebanyak 27 persen di antara mereka akan bernegosiasi ulang secara aktif.

Sedangkan sebanyak 28 persen memilih untuk meminta tunjangan tambahan non-gaji pokok.

Dalam konteks retensi kandidat, peluang untuk menerima bonus kinerja, asuransi kesehatan, serta tunjangan kesejahteraan (wellness benefits) merupakan alternatif pemikat yang sangat efektif bagi karyawan untuk mengkompensasi dasar gaji yang lebih rendah.

“Kami sangat menganjurkan bagi para pemimpin perusahaan dan pemberi kerja lainnya untuk mengedepankan komunikasi yang transparan dan menetapkan target capaian yang jelas guna mencegah risiko karyawan menarik diri secara sepihak (quiet withdrawal) yang dapat mengganggu produktivitas bisnis. Gaji yang adil adalah fondasi, tetapi kenyamanan bekerja dibangun di atas apresiasi oleh perusahaan yang bijak terhadap pekerja potensial.” tutup Wisnu.

Sebagai informasi, laporan ini disusun berdasarkan survei daring yang dilakukan bersama lembaga riset Nature pada Februari 2026 terhadap 1.010 individu profesional di pasar kerja Indonesia dengan rentang usia 18 hingga 64 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memperpanjang kebijakan relaksasi kartu kredit berupa batas minimum pembayaran dan nilai denda keterlambatan hingga 31 Desember 2026, sebagai upaya menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat kelas menengah.

Kebijakan pelonggaran yang diperpanjang mencakup batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit sebesar 5% dari total tagihan, serta ketentuan nilai denda keterlambatan maksimal 1% dari total tagihan atau tidak melebihi Rp100.000. Sedianya, kebijakan ini akan berakhir pada akhir bulan ini, yaitu 30 Juni 2026.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menjelaskan bahwa perpanjangan relaksasi kartu kredit ini merupakan langkah antisipatif bank sentral dalam merespons tekanan daya beli masyarakat yang berisiko menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita tahu bahwa dengan adanya tekanan daya beli masyarakat, ini tentunya berdampak pada pertumbuhan. Kita melihat bahwa kita perlu mendukung pertumbuhan, karena kebijakan sistem pembayaran ini pro-growth, jadi ini perlu untuk kita lanjutkan," paparnya dalam pengumuman hasil RDG Juni 2026, dikutip Minggu (21/6/2026).

Filianingsih mengungkapkan data otoritas moneter menunjukkan fasilitas kelonggaran ini terbukti dimanfaatkan secara optimal oleh nasabah seperti yang tercermin dari tren transaksi kartu kredit yang terus mencatatkan pertumbuhan positif, baik dari sisi volume maupun nominal.

Data BI mengungkapkan, volume transaksi kartu kredit tercatat mencapai 45,4 juta transaksi atau tumbuh 8,6% secara tahunan (year on year/YoY) hingga pertengahan Juni 2026. Sejalan, nominal transaksi juga mencatatkan kenaikan dua digit sebesar 13,4% YoY, menembus angka Rp42,9 triliun.

"Pelonggaran ini memang dimanfaatkan oleh masyarakat, utamanya untuk level menengah, digunakan sebagai buffer untuk melakukan consumption smoothing," jelasnya.

Lebih lanjut, Filianingsih berharap perpanjangan masa berlaku kebijakan ini dapat terus memfasilitasi kelancaran pembayaran nasabah kartu kredit, yang akhirnya akan memberikan dorongan positif terhadap pertumbuhan kredit secara agregat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap membuka 2.843 lowongan kerja. Besaran upah yang ditawarkan setara upah minimum UMP Jakarta yang tahun ini ditetapkan Rp5,72 juta per bulan.

Lantas, apa syaratnya?

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan untuk mendaftar lowongan itu pihaknya menetapkan syarat utama yakni harus memiliki KTP Jakarta.

"Membuka kurang lebih 2.843 lowongan kerja yang bersifat bantalan sosial dari keluarga yang tentunya syaratnya hanya satu, KTP Jakarta," ujar Pramono di Balai Kota, Jakarta, seperti dikutip Antara, Jumat (5/6).

Kendati belum merinci lebih lanjut posisi yang disiapkan, Pramono memastikan lowongan itu dibuka melalui program padat karya.

Menurut Pramono, program tersebut diharapkan bisa menjadi bantalan untuk mengantisipasi tekanan ekonomi yang tengah ditanggung masyarakat.

Lowongan kerja itu diharapkan bisa membantu warga yang sedang membutuhkan pekerjaan sekaligus menjadi penopang ekonomi keluarga.

"Supaya orang bisa bekerja, dan kami membuka kurang lebih 2.843 lowongan. Mereka digaji setara dengan UMP(Upah Minimum Provinsi) di DKI Jakarta ini," ungkapnya.

Pramono mengatakan skema pembukaan lowongan itu akan diberlakukan selama tiga bulan di Jakarta. Namun, kapan pastinya pendaftaran dibuka belum dirinci.

Nantinya, apabila dibutuhkan, Pramono pun tak menutup kemungkinan untuk memperpanjang skema tersebut.

"Yang paling penting tadi, untuk membuat bantalan sosial supaya orang bekerja," ujarnya.

Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan langkah itu merupakan bagian dari strategi perlindungan sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat ibu kota di tengah dinamika ekonomi.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Jakarta mencapai 333.860 orang dengan tingkat pengangguran terbuka 6,03 persen.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan di industri multifinance mencapai Rp514,65 triliun pada April 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan nilai itu tumbuh 2,08% secara tahunan.

“Didukung oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 10,64% year on year [YoY],” katanya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Juni 2026, Jumat (5/6/2026).

Menilik perbandingannya secara bulanan, piutang pembiayaan pada April 2026 naik tipis sebesar 0,10% (month to month/MtM) dari Rp514,09 triliun.

Lebih jauh, dalam empat bulan pertama ini, pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) gross perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,89%, sedangkan NPF net sebesar 0,78%. Adapun, gearing ratio-nya sebesar 2,14 kali.

Di sisi lain, Agusman membeberkan hingga April 2026 masih ada 8 dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban modal inti minimum sebesar Rp100 miliar.

“Seluruh perusahaan pembiayaan tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK, yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum,” ucapnya.

Dilanjutkan Agusman, langkah-langkah tersebut antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham existing, mencari investor strategis dan atau merger.

Untuk diketahui, OJK memproyeksikan piutang pembiayaan perusahaan multifinance pada 2026 tumbuh 6%—8% YoY. Merespons hal ini, praktisi dan pengamat industri pembiayaan Jodjana Jody mengatakan outlook OJK tersebut cukup realistis, meski per akhir 2025 piutang pembiayaan multifinance hanya tumbuh tipis 0,61% YoY.

“Saya rasa target OJK cukup realistis dan tentunya bisa terealisasi bila tingkat suku bunga bisa bertahan dan likuiditas di pasar membaik,” ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (10/2/2026).

Jodjana bercerita untuk 2025 dirinya pernah memprediksi piutang pembiayaan multifinance tumbuh tipis sekitar 5%—6%. Hal ini berkaca pada pasar otomotif yang tergerus hingga 7%—8% dan sudah memperhitungkan diversifikasi pembiayaan ke sektor lain.

Sebab demikian, dia menilai pertumbuhan pada 2026 juga masih berat, mengingat goncangan global yang masih tinggi dan disertai dengan ketidakpastian sektor keuangan di dalam negeri.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan program magang nasional akan berlanjut tahun ini. Kuota yang dibuka mencapai 150 ribu dengan pembayaran gaji ditanggung penuh oleh pemerintah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan kuota tahun ini jumlahnya bertambah 50 persen dari 2025. Besaran jumlah sasaran ini bahkan telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Alhamdulillah arahan Bapak Presiden untuk tahun 2026 kita sudah bisa siapkan pelaksanaan magang untuk sebanyak 150 ribu orang. Jadi alhamdulillah, yang tahun lalu 100 ribu dan sekarang 150 ribu," ujar Yassierli di Kantornya, Selasa (26/5).

Menurutnya, pembukaan program magang 2026 akan segera dimulai. Saat ini, Kemnaker tengah menyiapkan timeline sembari berkoordinasi dengan perusahaan.

"Prosesnya itu tentu mulai dari kita koordinasi dengan perusahaan-perusahaan. Kita buka kesempatan pertama perusahaan untuk mem-posting lowongan. Kemudian lowongan-lowongan yang ada itu kita verifikasi, baru kemudian adik-adik peserta magang memilih," jelasnya.

Kemnaker menargetkan magang nasional batch I 2026 dimulai pada Juli mendatang, dengan target 50 ribu peserta. Kemudian di batch 2 nanti 50 ribu peserta, kemudian batch 3 juga 50 ribu peserta.

"Semoga ini menjadi satu kabar baik buat para fresh graduate lulusan satu tahun terakhir, dan ini nanti kita akan buka lagi batch kedua, batch ketiga, dengan total nanti 150 ribu orang," imbuhnya.

Yassierli menegaskan untuk tahun ini, skema program magang nasional 100 persen masih dibiayai oleh pemerintah. Rencana patungan pemberian gaji bersama pengusaha belum akan diterapkan.

"Iya, belum ada sharing. Untuk uang sakunya sama, sebesar upah minimum dari masing-masing lokasi tempat magang. Jadi apakah ada upah minimum kota/kabupaten atau upah minimum provinsi. Khusus untuk Jakarta upah minimum provinsi, kalau yang lain upah minimum kota/kabupaten," terangnya.

Dalam kesempatan ini, ia mengungkap survei yang dilakukan oleh Kemenaker ke pelaku usaha. Hasilnya, 35 persen dari peserta magang nasional ditawari pekerjaan tetap oleh perusahaan.

"Kita juga mendapatkan hasil evaluasi batch satu, ada sekitar 35 persen adik-adik magang kita itu ditawari untuk bekerja di tempat magang," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis dua Peraturan OJK (POJK) terbaru yang mengatur besaran permodalan untuk perusahaan efek atau sekuritas dan manajer investasi.

Dalam keterangan resminya pada Rabu (20/5/2026), OJK menjelaskan aturan pertama yang dirilis adalah POJK No.3/2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Melalui POJK No.3/2026, OJK melakukan penguatan kelembagaan Perusahaan Efek melalui pengaturan pengelompokan kegiatan usaha Perusahaan Efek (PEKU) berdasarkan kapasitas dan tingkat permodalan perusahaan ke dalam tiga kategori, yaitu PEKU 1, PEKU 2, dan PEKU 3.

Pengelompokan tersebut dilakukan untuk menciptakan struktur industri yang lebih sehat dan proporsional sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Efek.

Dalam POJK ini, PEKU 1 difokuskan untuk kegiatan pemasaran Efek secara terbatas, PEKU 2 untuk kegiatan usaha secara terbatas sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) atau Perantara Pedagang Efek (PPE), sedangkan PEKU 3 dapat menjalankan kegiatan usaha secara lebih luas sebagai PEE, PPE, atau PEE sekaligus PPE dengan kegiatan bagi PPE termasuk kegiatan utama melakukan pembiayaan transaksi Efek, penerbitan produk terstruktur, hingga kegiatan lain memberikan layanan transaksi Efek luar negeri.

POJK ini juga memperkuat ketentuan permodalan melalui peningkatan modal disetor minimum dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), yaitu:

• PEKU 1 sebesar Rp1 miliar dengan MKBD minimum Rp500 juta.
• PEKU 2 sebesar Rp55 miliar dengan MKBD minimum Rp50 miliar.
• PEKU 3 sebesar Rp110 miliar dengan MKBD minimum Rp100 miliar.

Selain penguatan permodalan dan kewajiban menjaga ekuitas positif, POJK ini juga memperkuat penerapan tata kelola, manajemen risiko, fungsi kepatuhan, serta fungsi riset bagi Perusahaan Efek sesuai dengan skala dan kompleksitas kegiatan usahanya.

Sementara itu, aturan kedua yang dirilis adalah POJK No.5/2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi.

Melalui POJK No.5/2026, OJK melakukan penguatan industri pengelolaan investasi melalui pengelompokan Manajer Investasi berdasarkan Kegiatan Usaha (MIKU) yaitu MIKU 1 dan MIKU 2.

MIKU 1 difokuskan pada pengelolaan produk investasi tertentu dengan cakupan kegiatan usaha yang lebih terbatas, sedangkan MIKU 2 dapat menjalankan seluruh kegiatan usaha Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

OJK menetapkan peningkatan ketentuan modal disetor minimum dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), yaitu:

• MIKU 1 sebesar Rp25 miliar dengan MKBD minimum Rp5 miliar ditambah 0,1% dari dana kelolaan.
• MIKU 2 sebesar Rp50 miliar dengan MKBD minimum Rp10 miliar ditambah 0,1% dari dana kelolaan.

Selain itu, POJK ini juga menetapkan kewajiban pemenuhan minimum dana kelolaan bagi Manajer Investasi sebesar Rp500 miliar untuk MIKU 1 dan Rp1 triliun untuk MIKU 2 dalam jangka waktu tertentu sejak memperoleh izin melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerbitkan aturan teknis implementasi Pajak Minimum Global (Global Anti-Base Erosion/GloBE) di Indonesia melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026.

Beleid ini menjadi panduan teknis bagi korporasi multinasional dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan guna menangkal pengalihan laba ke yurisdiksi berpajak rendah. Aturan ini merupakan turunan langsung dari PMK No. 136/2024 yang mengadopsi kesepakatan Pilar 2 OECD/G20 Inclusive Framework tentang Pajak Minimum Global.

Terdapat sejumlah poin penting dalam PER-6/PJ/2026. Pertama, otoritas pajak menegaskan bahwa aturan ini hanya menyasar grup perusahaan multinasional (Grup PMN) kakap.

Pasal 3 menjelaskan kriteria utamanya adalah memiliki peredaran bruto konsolidasi minimal 750 juta euro dalam laporan keuangan entitas induk utama. Ambang batas ini harus dipenuhi setidaknya dalam 2 dari 4 tahun terakhir.

Bagi entitas yang memenuhi syarat, Pasal 4 mewajibkan penyampaian permohonan penambahan status sebagai Wajib Pajak (WP) GloBE secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak. Batas waktu pendaftaran ini adalah 9 bulan setelah berakhirnya Tahun Pengenaan GloBE pertama.

Kedua, Pasal 7 menjelaskan WP GloBE wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE yang mencakup tiga instrumen utama: Income Inclusion Rule (IIR), Undertaxed Payment Rule (UTPR), dan Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT).

Jangka waktu penyampaian SPT ini diatur dalam Pasal 11, yaitu paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak GloBE. Otoritas memberikan relaksasi perpanjangan hingga 2 bulan untuk tahun pertama implementasi.

Selain SPT, korporasi juga dibebani kewajiban penyampaian GloBE Information Return (GIR). Berdasarkan Pasal 12, GIR harus memuat informasi komprehensif mulai dari struktur grup hingga penghitungan tarif pajak efektif tiap yurisdiksi.

Batas waktu penyampaiannya, menurut Pasal 13, adalah 15 bulan (atau 18 bulan untuk tahun pertama) setelah tahun pengenaan berakhir.

Ketiga, terkait setoran ke kas negara, Pasal 20 menetapkan bahwa pajak tambahan (IIR, DMTT, dan UTPR) harus dilunasi paling lambat pada akhir tahun pajak GloBE. DJP telah menyediakan kode akun pajak khusus 411618 dengan kode jenis setoran (KJS) yang spesifik untuk masing-masing instrumen pajak tambahan tersebut.

Apabila terdapat koreksi pajak di masa mendatang, Pasal 21 mengatur mekanisme penyesuaian. Jika terdapat penurunan pajak tercakup yang material (lebih dari 1 juta euro) maka wajib pajak harus melakukan penghitungan ulang berdasarkan ketentuan Additional Current Top-Up Tax.

Keempat, guna memastikan kepatuhan, DJP tetap memegang wewenang pengawasan dan pemeriksaan. Pasal 23 memberikan mandat kepada otoritas untuk melakukan penelitian data, permintaan penjelasan, hingga kunjungan (visit).

Sementara itu, Pasal 24 menegaskan kewenangan DJP untuk melakukan pemeriksaan guna menguji kepatuhan pilar minimum global ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi E-Commerce meminta tambahan waktu untuk mematuhi aturan PP Tunas, khususnya dalam menjalankan fitur verifikasi di platform e-commerce.

Pemerintah memberikan batas waktu kepada para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk e-commerce, untuk mematuhi PP Tunas dengan menghadirkan fitur mekanisme verifikasi usia dan persetujuan orang tua yang andal. Tenggat waktu yang diberikan adalah hingga 27 Maret 2027. Namun, waktu tersebut dinilai belum cukup memadai untuk memenuhi kebijakan tersebut.

Sekretaris Jenderal idEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia) Budi Primawan, mengatakan penerapan fitur-fitur yang mendukung PP Tunas memerlukan waktu lebih lama. Menurutnya, tenggat waktu yang diberikan saat ini masih belum cukup.

“Sebenernya sih tidak cukup, tapi kami akan berusaha sebaik mungkin,” ujar Budi dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Saat ini, untuk mengikuti aturan PP Tunas, Budi mengatakan pihaknya masih mempelajari pengaturan yang tepat serta melakukan sejumlah penyesuaian dari sisi bisnis. Dia menjelaskan platform-platform e-commerce tengah sibuk melakukan assessment sesuai permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam rangka implementasi PP Tunas.

Tidak hanya itu, Budi juga menjelaskan e-commerce juga sudah menerapkan beberapa langkah untuk mendukung implementasi PP Tunas, salah satu langkah yang telah diterapkan adalah pencantuman batas usia minimum dalam syarat dan ketentuan penggunaan platform.

Beberapa platform menetapkan usia minimal 13 tahun untuk menjadi pengguna. Tujuannya adalah mencegah anak-anak menggunakan layanan e-commerce secara bebas.

Namun demikian, dia mengakui hingga saat ini belum ada penerapan KYC (Know Your Customer) secara ketat untuk pengguna biasa atau pembeli.

“Yang jadi kami perketat itu biasanya sekarang penjual. Jadi penjual itu misalnya mau jadi jual harus punya nama yang sesuai KTP dan rekeningnya harus sama KTP. Jadi kita beranggapan bahwa bank juga sudah melakukan KYC juga,” ujar Budi.

Selain itu, platform e-commerce disebut telah memiliki tombol pengaduan yang tersedia di setiap halaman produk. Mekanisme ini memungkinkan pengguna melaporkan barang yang dianggap bermasalah atau tidak sesuai aturan. Laporan tersebut kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak platform.

E-commerce juga mengandalkan sistem pengembalian barang atau retur sebagai bentuk perlindungan konsumen. Jika ada transaksi yang ternyata dilakukan anak menggunakan akun orang tua, barang yang dibeli masih dapat dikembalikan.

“Malah return-nya itu berbagai, e-commerce itu berbeda-beda. Sampai tiga bulan malah ada ini.”

Budi juga menjelaskan adanya kerja sama dengan regulator seperti Komdigi, Kementerian Perdagangan, dan Badan POM dalam mengawasi produk yang beredar. Platform memiliki negative list atau daftar barang terlarang yang bersumber dari regulator maupun hasil identifikasi internal. Produk seperti obat keras otomatis tidak dapat diunggah ke marketplace. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan masih ada 11 dari 94 penyelenggara pinjaman daring (pindar) yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp12,5 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan dalam proses pemenuhannya, penyelenggara masih menghadapi sejumlah tantangan.

“Antara lain dinamika perekonomian yang memengaruhi kemampuan penghimpunan modal,” ujarnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Jumat (8/5/2026).

Dikatakan Agusman, untuk memenuhi kewajiban tersebut, penyelenggara didorong untuk melakukan berbagai langkah strategis. Langkah itu adalah melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan/atau upaya merger.

Dia turut membeberkan saat ini industri pindar menghadapi beberapa tantangan antara lain perlunya penguatan mitigasi risiko kredit dan penguatan ketahanan terhadap dinamika perekonomian.

“Sehingga penyelenggara pindar perlu melakukan langkah-langkah penguatan untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas pembiayaan serta meningkatkan pelindungan konsumen,” tegasnya.

Di sisi lain, OJK selama April 2026 telah mengenakan sanksi administratif kepada 15 penyelenggara pindar. Pengenaan sanksi ini dilakukan dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML.

“Sanksi administratif dilakukan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan,” jelasnya.

Sebagai informasi, pada kuartal I/2026outstandingpembiayaan pindar mencapai Rp101,03 triliun. Nilai ini tumbuh 26,25% secara tahunan atauyear-on-year(YoY). Sementara itu, tingkat kredit macet atau TWP90 sebesar 4,52%. Level ini masih di bawah ketentuan OJK yang sebesar 5%.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatoutstandingpembiayaan pinjaman daring (pindar) atau pinjol di industri multifinance per Maret 2026 ini mencapai Rp101,03 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan nilai itu tumbuh 26,25%.

Jika dibandingkan secara bulanan ataumonth-to-month(MtM),outstandingpembiayaan naik sebesar 0,34% dari Rp100,69 triliun. Sementara itu,tingkat wanprestasi 90 hari(TWP90) secara agregat berada di posisi 4,52%.

Lebih lanjut, terkait pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban ekuitas minimum saat ini, Agusman memaparkan bahwa terdapat 8 dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum Rp100 miliar. Selain itu, 11 dari 94 penyelenggara pindar juga belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

“Seluruh perusahaan pembiayaan dan penyelenggara pindar tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum antara lain melalui penambahan modal istor oleh pemegang saham existing mencariinvestor strategistdan atau merger,” jelas Agusman dalam konferensi pers daring RDKB OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Dia juga menambahkan dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, selama April 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 66 perusahaan pembiayaan, 11 perusahaan modal ventura, dan 15 penyelenggara pindar atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan POJK yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan atau tindak lanjut pemeriksaan.

Lebih lanjut,Agusman menyampaikan bahwa pada tanggal 2 April 2026, OJK juga telah menegakkan sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran kepada akuntan publik Danang Rahmat Surono terkait audit laporan keuangan tahunan audited atau LKTA tahun 2024 PT. Dana Syariah Indonesia. Sanksi ini diberikan karena belum menerapkan 12 standar audit secara memadai sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf C POJK nomor 9 tahun 2023.

Meski mencatatkan pertumbuhan, risiko kredit di industri pindar diprediksi menghadapi tantangan besar pada tahun ini. Hal ini tercermin dari rasio TWP90 yang melonjak sehingga berpotensi mendorong risiko gagal bayar ke depan.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, TWP90 naik karena beban bunga tinggi dan tekanan mental peminjam (borrower), terutama di sektor konsumtif yang masih dominan.

“Kualitas penyaluran jelek karena UMKM rentan dan persaingan antar-platform makin brutal dengan pinjamanonline[pinjol] ilegal yang tidak terbendung,” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (14/12/2025).

Dengan itu, dia menekankan otoritas memiliki tugas atau PR untuk menangani akar masalah seperti data borrower yang buruk. Baginya, jika ini tidak diatasi dengan segera, maka industri bisa kolaps karena kasus gagal bayar menyeruak.

Oleh karena itu, dia mengingatkan para penyelenggara pindar harus fokus dan secara ketat melakukan penilaian kredit, memprioritaskan sektor produktif seperti UMKM, dan memitigasi risiko dengan asuransi serta monitoring dinamis.(Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan platform digital yang masuk dalam kategori berisiko tinggi dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) bukan berarti platform tersebut buruk, melainkan tidak diperuntukkan bagi anak di bawah umur.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan ketika suatu penyelenggara sistem elektronik (PSE) dinyatakan memiliki profil risiko tinggi, hal itu tidak serta-merta menunjukkan produknya berbahaya.

“Jadi ada semacam apa ya moral judgment di masyarakat, ‘Oh dia profil risiko tinggi berarti dia berbahaya nih buat kita.’ Nggak, belum tentu,” kata Mediodecci dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) Dunia Digital Anak di Media Sosial Seberapa Aman? di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Mediodecci menjelaskan suatu layanan seperti media sosial dapat dikategorikan berisiko tinggi karena memang tidak didesain untuk anak-anak. Oleh karena itu, penilaian risiko tidak dimaksudkan untuk menilai baik atau buruknya suatu produk digital, melainkan untuk menentukan apakah layanan tersebut ditujukan bagi anak atau bukan.

Jika suatu platform dinilai memiliki risiko tinggi terhadap anak, hal itu menunjukkan bahwa layanan tersebut tidak dirancang untuk mereka sehingga perlu menetapkan batas usia minimum pengguna.

Adapun cakupan aturan dalam PP Tunas tidak hanya menyasar delapan platform besar seperti TikTok, Roblox, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan YouTube yang telah dikategorikan berisiko tinggi.

Regulasi ini juga berlaku bagi PSE publik dan PSE lingkup privat. Dalam lingkup privat, terdapat enam kategori layanan yang diatur, termasuk mesin pencari (search engine), e-commerce dan marketplace, layanan teknologi finansial (financial technology/fintech), perbankan, serta layanan yang mengumpulkan data pribadi dalam skala besar.

Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai implementasi PP Tunas memberikan angin segar bagi para orang tua yang selama ini risau terhadap keamanan anak-anak mereka di media sosial.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menilai PP Tunas efektif untuk membantu keluarga atau para orang tua yang sebelumnya merasa tidak berdaya menghadapi tantangan dari bahaya dunia digital sendirian.

"Indonesia sudah meratifikasi konvensi anak dan undang-undang anak sudah ada. Maka ada kewajiban negara untuk memastikan bagaimana 84 juta anak itu bisa terlindungi," ujar Jasra di acara Bisnis Indonesia Forum, Senin (4/5/2026).

Jasra juga memaparkan aturan ini mampu membentengi anak-anak di Indonesia dari ancaman industri candu. Dia merinci industri candu tersebut mencakup pornografi, judi online, narkoba, kekerasan, hingga game online yang terus menggerogoti tumbuh kembang anak.

Jasra mengungkapkan data memprihatinkan di mana sekitar 5 juta anak telah mengakses konten pornografi, sementara sekitar 80.000 anak terpapar judi online melalui skema top up game dengan nilai transaksi mencapai Rp50 miliar. Data pengaduan KPAI sepanjang 2025 juga mencatat sebanyak 2.031 kasus, di mana isu keluarga mendominasi hingga 51% atau sebanyak 1.037 kasus

“Setidaknya orang tua yang selama ini risau soal kontak anak ini berkontak dengan siapa, setidaknya teratasi," tambahnya.

Selain aspek keamanan interaksi, regulasi ini juga diharapkan dapat menekan durasi waktu penggunaan gawai 5 hingga 7 jam per hari.