Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran sertifikasi kompetensi gratis bagi alumni Program Magang Nasional (MagangHub) 2025 Tahap 3.

Program sertifikasi ini diselenggarakan melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi peserta untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengajak seluruh lulusan magang untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna memperkuat kompetensi dan meningkatkan peluang karier.

"Pendaftaran sertifikasi kompetensi secara gratis sudah dibuka. Saatnya alumni magang membuktikan kemampuan dan menambah nilai sebagai bekal karier ke depan," ujarnya.

Ia menjelaskan melalui sertifikasi kompetensi, lulusan magang akan memperoleh pengakuan kompetensi secara nasional, meningkatkan daya saing di dunia kerja, memperkuat portofolio, melengkapi pengalaman magang, serta membuktikan kemampuan melalui uji kompetensi.

"Manfaat lain dengan mengantongi sertifikasi kompetensi yakni dapat mendorong pengembangan karier, meningkatkan kepercayaan perusahaan, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia," katanya.

Peserta dapat memilih 15 skema sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan bidang masing-masing, yaitu Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Asisten Pengembang Web (Assistant Web Developer), Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal, Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemula, Supervisor Sumber Daya Manusia, dan Analis Data (Data Analyst).

Skema lainnya yaitu Digital Filing, Junior Secretary, Operator Komputer (Computer Operator), Memproduksi Karya Audio Visual, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Menyediakan Layanan Front Office, Pembuatan Desain Grafis, Pelayanan Pelanggan, serta Digital Marketing.

Darmawansyah menambahkan pendaftaran sertifikasi kompetensi bagi lulusan MagangHub 2025 Batch 3 dilaksanakan secara daring pada 29 Juni hingga 10 Juli 2026.

Untuk lokasi asesmen, peserta dapat memilih lembaga sertifikasi profesi (LSP) terdekat dengan domisilinya, sedangkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi secara luring dilaksanakan pada 13 Juli hingga 13 Agustus 2026.

"Setelah proses asesmen selesai, peserta akan dinyatakan kompeten atau belum kompeten," ujarnya.

Pendaftaran sertifikasi kompetensi dapat dilakukan melalui laman maganghub.kemnaker.go.id, dengan mengikuti alur pendaftaran resmi yang tersedia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) membuka pendaftaran sertifikasi kompetensi gratis bagi alumni Program Pemagangan Nasional (MagangHub) 2025 Batch 3. Program sertifikasi ini diselenggarakan melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi peserta untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengajak, seluruh lulusan magang nasional untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna memperkuat kompetensi dan meningkatkan peluang karier.

"Pendaftaran sertifikasi kompetensi secara gratis sudah dibuka. Saatnya alumni pemagangan membuktikan kemampuan dan menambah nilai sebagai bekal karier ke depan," ujar Darmawansyah dalam keterangan resmi, Rabu (1/7/2026).

Seskab Teddy Beberkan Keberhasilan Program Magang Nasional: 30% Peserta Langsung Kerja



Darmawansyah menjelaskan, melalui sertifikasi kompetensi, lulusan pemagangan akan memperoleh pengakuan kompetensi secara nasional, meningkatkan daya saing di dunia kerja, memperkuat portofolio, melengkapi pengalaman magang, serta membuktikan kemampuan melalui uji kompetensi.

"Manfaat lain dengan mengantongi sertifikasi kompetensi yakni dapat mendorong pengembangan karier, meningkatkan kepercayaan perusahaan, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia," katanya.

Peserta dapat memilih 15 skema sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan bidang masing-masing, yaitu Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Asisten Pengembang Web (Assistant Web Developer), Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal, Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemula, Supervisor Sumber Daya Manusia, dan Analis Data (Data Analyst).

Skema lainnya yaitu Digital Filing, Junior Secretary, Operator Komputer (Computer Operator), Memproduksi Karya Audio Visual, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Menyediakan Layanan Front Office, Pembuatan Desain Grafis, Pelayanan Pelanggan, serta Digital Marketing.

Magang Nasional 2026 Segera Dibuka, Kuota Peserta Capai 150 Ribu Orang



Darmawansyah menambahkan, pendaftaran sertifikasi kompetensi bagi lulusan MagangHub 2025 Batch 3 dilaksanakan secara daring pada 29 Juni hingga 10 Juli 2026. Untuk lokasi asesmen, peserta dapat memilih Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terdekat dengan domisilinya, sedangkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi secara luring dilaksanakan pada 13 Juli hingga 13 Agustus 2026.

Pendaftaran sertifikasi kompetensi dapat dilakukan melalui laman maganghub.kemnaker.go.id.

Adapun tata cara pendaftaran sertifikasi kompetensi sebagai berikut:

1. Akses laman resmi Kemnaker melalui https://account.kemnaker.go.id/auth/login.

2. Login menggunakan akun Kemnaker yang telah terdaftar. Jika belum memiliki akun, lakukan registrasi terlebih dahulu.

3. Masuk ke menu Sertifikasi Kompetensi atau layanan yang tersedia pada akun.

4. Pilih bidang sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan latar belakang atau keahlian yang dimiliki.

5. Lengkapi data diri dan unggah dokumen yang diperlukan.

6. Periksa kembali data yang telah diisi, kemudian klik Submit/Kirim untuk menyelesaikan pendaftaran.

7. Tunggu proses verifikasi dari Kemnaker dan pantau informasi jadwal pelaksanaan sertifikasi.

8. Peserta yang lolos verifikasi wajib mengikuti uji sertifikasi secara luring sesuai jadwal dan lokasi yang ditentukan.

9. Setelah asesmen selesai, peserta dapat melihat hasil sertifikasi dengan status Kompeten atau Belum Kompeten.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan terus memperbaiki layanan perlindungan pekerja termasuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Ya, mitigasi yang kita lakukan, yang pertama tentunya dari sisi JKP ya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, kita terus melakukan perbaikan pelayanan,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, JKP merupakan bantalan sosial yang sangat penting bagi korban PHK. Adapun manfaat JKP meliputi uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama maksimal enam bulan sesuai ketentuan yang berlaku, akses informasi pasar kerja, pelatihan kerja, serta bimbingan jabatan melalui konseling karier.

“Karena bagi seseorang yang ter-PHK, JKP ini sangat penting. Pertama tentunya dia akan mendapatkan semacam, katakanlah, kompensasi keuangan, yang di situ adalah cash benefit, yang bisa dimanfaatkan selama dia masa tunggu untuk mencari pekerjaan,” ujar Anwar.

Tak hanya menjadi bagian dari ekosistem pelindungan sosial ketenagakerjaan, JKP sekaligus menjadi wadah penguatan kompetensi dan kesiapan karier tenaga kerja Indonesia.

“Kemudian dia juga mendapatkan manfaat untuk pelatihan kerja, baik itu reskilling maupun upskilling. Lalu, yang ketiga, akses dan juga bimbingan untuk mendapatkan di situ adalah pelayanan berkaitan dengan ketenagakerjaan, misalnya informasi-informasi pekerjaan yang terbuka dan sebagainya,” kata Anwar.

Oleh karena itu, Kemnaker pun mendorong pekerja untuk memahami syarat kepesertaan program JKP dan memastikan diri memenuhi ketentuan agar dapat menjadi peserta serta memanfaatkan layanan yang tersedia.

Persyaratan tersebut antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), pekerja penerima upah, belum berusia 54 tahun saat terdaftar, serta terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Selain itu, pekerja pada usaha mikro dan kecil harus terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Sementara pekerja pada perusahaan menengah dan besar harus terdaftar dalam program JKK, JKM, JHT, serta Jaminan Pensiun (JP).

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ketenagakerjaan mempertegas perlindungan atas hak-hak normatif pekerja sekaligus kepastian hukum terkait pengaturan manfaat dana pensiun.

“Kemnaker mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kepastian hukum sekaligus mempertegas pelindungan terhadap hak-hak normatif pekerja,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Putusan MK tersebut merupakan hasil pengujian materiil Pasal 161 ayat (2) serta Pasal 164 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dalam Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 164/PUU-XXIII/2025 terkait pengaturan manfaat dana pensiun dan hak pekerja atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), serta uang penggantian hak.

“Putusan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pelindungan hak pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak,” ujar Cris.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak merupakan hak normatif pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk karena pekerja memasuki masa pensiun.

Mahkamah juga menegaskan bahwa manfaat dana pensiun tidak dapat menggantikan hak pekerja atas pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak.

Program dana pensiun bersifat sukarela dan memberikan manfaat tambahan bagi pekerja, sedangkan hak-hak normatif tersebut tetap wajib dipenuhi sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan.

Selain itu, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela dan terbentuk dari uang pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak dapat dilakukan secara sekaligus atau berkala sesuai kehendak peserta, janda atau duda, atau anak, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Menurut Cris, putusan tersebut menjadi rujukan penting dalam memperkuat pelindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan mengenai dana pensiun.

“Pada prinsipnya, Kemnaker mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi. Kami memandang putusan ini semakin memperkuat komitmen Kemnaker dalam melindungi hak pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan mengenai dana pensiun,” ujar dia.

Cris menambahkan, Kemnaker akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan agar selaras dengan amanat konstitusi dan putusan MK.

“Sehingga pelindungan terhadap pekerja semakin kuat serta hubungan industrial di Indonesia semakin harmonis, produktif, dan berkeadilan,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap untuk melakukan mitigasi lebih lanjut terkait dengan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas tingginya harga gas industri nonsubsidi.

“Mitigasi inilah yang paling penting. Artinya, seseorang yang ter-PHK, bagaimana masa-masa dia ketika mencari pekerjaan, kemudian bagaimana juga termasuk angkatan kerja baru yang memang harus kita serap di dalam lapangan kerja,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea pada Selasa (23/6) melaporkan adanya potensi PHK terhadap lebih dari 50 ribu orang di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi, Jawa Barat.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Anwar mengatakan pihaknya masih melakukan kajian lebih lanjut terkait penyebab hingga solusi yang akan ditawarkan.

“Kami harus melakukan kajian terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman serikat pekerja/serikat buruh. Yang jelas tadi, mapping kita terkait dengan sektoral-sektoral yang memiliki kontribusi terhadap besarnya jumlah PHK ini,” kata Anwar.

“Tentunya kita akan melakukan telaah, penyebabnya apa, mitigasinya apa,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah telah melakukan langkah mitigasi pencegahan gelombang PHK di sektor padat karya melalui penurunan harga gas industri nonsubsidi.

Said Iqbal dalam keterangan terpisah, Senin (29/6), mengatakan langkah ini dilakukan agar sektor padat karya seperti industri keramik, granit, dan tekstil dapat tetap kompetitif dan mampu mempertahankan lapangan kerja.

“Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK. Dengan biaya produksi yang lebih kompetitif, perusahaan memiliki ruang untuk mempertahankan pekerjanya," ujar Said Iqbal.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya memperkirakan kenaikan harga gas industri berdampak kepada pengguna gas yang tidak mendapatkan fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), serta adanya penurunan produksi/lifting di beberapa sumur khususnya di Jawa Barat.

Guna menutup kekurangan pasokan imbas penurunan produksi tersebut, industri kemudian mencari sumber baru melalui Liquefied Natural Gas (LNG) dari daerah-daerah lain, sehingga biaya logistik turut memengaruhi harga final dari gas industri tersebut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai pemerintah bersama dunia usaha dan industri dapat berkolaborasi untuk meningkatkan daya saing dan keterampilan (skill) pekerja, termasuk bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan, salah satu wujud kolaborasi tersebut adalah penyelenggaraan pelatihan upskilling dan reskilling bagi pekerja terdampak PHK serta pencari kerja.

Ia menilai langkah ini penting untuk membekali tenaga kerja dengan kompetensi baru agar tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

“Pelatihan upskilling dan reskilling merupakan kunci agar pekerja tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Kompetensi menjadi modal untuk membuka peluang kerja maupun usaha baru,” ujar Yassierli.

Menaker menegaskan, peningkatan kompetensi tenaga kerja harus diiringi dengan penguatan hubungan industrial agar tercipta industri yang produktif, tangguh, dan berdaya saing.

Sejalan dengan itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengembangkan lima level maturitas hubungan industrial, yakni Level 1 (Terfragmentasi), Level 2 (Patuh), Level 3 (Harmonis), Level 4 (Proaktif), dan Level 5 (Transformatif).

Pada level tertinggi, perusahaan tidak hanya mampu membangun hubungan yang harmonis dengan serikat pekerja, tetapi juga berkolaborasi menciptakan ekosistem industri yang kuat, berkelanjutan, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan.

“Semangatnya adalah membangun daya tahan industri melalui kolaborasi lintas sektor. Saya berharap kegiatan ini menjadi model untuk memperkuat sinergi tiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan pekerja, serta menginspirasi perusahaan-perusahaan lain dalam menerapkan praktik baik Hubungan Industrial Pancasila,” kata Menaker Yassierli.

Di sisi lain, Direktur PT HM Sampoerna Tbk. Rianto Probo Hartono mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan pelatihan yang diinisiasi Kemnaker bagi 150 pekerja terdampak PHK dan pencari kerja.

Program tersebut merupakan kelanjutan kolaborasi antara Sampoerna, Kemnaker, dan pemerintah daerah yang telah dimulai sejak 2025.

“Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja merupakan kunci untuk memperkuat hubungan industrial nasional. Kami berharap sinergi ini memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” kata Rianto.

Ke depan, ia berharap kolaborasi tersebut dapat diperluas dengan meningkatkan jumlah peserta pelatihan menjadi 1.130 orang sehingga semakin banyak pekerja terdampak PHK dan pencari kerja yang memperoleh peningkatan kompetensi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai sekitar 43.000 orang hingga Juni 2026. Sektor manufaktur diduga menjadi penyumbang terbesar dalam gelombang PHK tersebut.

"Kalau tidak salah, kemarin di bulan Juli kan 43.000-an, ya. Yang di bulan Juni kemarin ya, sampai bulan Juni," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi saat ditemui di Kantor Kemnaker, dikutip pada Selasa (30/6/2026).

Pihaknya masih melakukan pengecekan lebih lanjut terkait rincian sektor penyumbang PHK terbesar. Namun, industri manufaktur disebut menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. "Saya cek ya, ini kalau tidak salah ya, manufaktur salah satunya ya. Itu mungkin nanti bisa saya cek, bisa saya sampaikan," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menekan peningkatan angka PHK sekaligus memberikan perlindungan kepada pekerja terdampak, salah satunya melalui penguatan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Mitigasi yang kita lakukan, yang pertama tentunya dari sisi JKP ya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, kita terus melakukan perbaikan pelayanan. Karena bagi seorang-seorang yang ter-PHK, JKP itu sangat penting," kata Anwar.

Ia menjelaskan program JKP memberikan manfaat berupa bantuan tunai atau cash benefit selama pekerja berada dalam masa tunggu untuk memperoleh pekerjaan baru. Selain itu, peserta juga mendapatkan pelatihan kerja melalui program reskilling dan upskilling.

Kemnaker turut menyediakan layanan informasi lowongan kerja dan bimbingan penempatan kerja bagi peserta JKP agar lebih mudah kembali masuk ke dunia kerja. “Akses dan juga bimbingan untuk mendapatkan pelayanan terkait dengan ketenagakerjaan, misalnya informasi pekerjaan yang terbuka dan sebagainya,” ujar Anwar.

Jakarta: Program Magang Nasional (MagangHub) 2026 kembali dibuka dengan kuota yang lebih besar. Selain menjadi kesempatan bagi lulusan baru untuk mendapatkan pengalaman kerja, program ini juga menawarkan uang saku yang nilainya setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Pemerintah bahkan meningkatkan jumlah peserta menjadi 150 ribu orang pada 2026, naik dari 100 ribu peserta pada tahun sebelumnya.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp4,2 triliun.

"Ini suatu hal, kabar baik buat adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi. Jadi kenaikannya (jumlah peserta) itu dari 100 ribu menjadi 150 ribu (orang), dan dengan jumlah anggaran sekitar Rp4,2 triliun," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 30 Juni 2026.

Berapa gaji magang nasional?

Secara terpisah, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, Program Magang Nasional (PMN) 2026 yang diluncurkan pemerintah menawarkan gaji bagi peserta magang berkisar Rp3,5 hingga Rp6 juta per-bulan, bergantung pada upah minimum kabupaten/kota tempat peserta bekerja.

"Selama mengikuti magang, para peserta mendapatkan gaji sekitar Rp3,5 sampai Rp6 juta per-bulan tergantung upah minimum Kabupaten/Kota tempat ia bekerja," kata Teddy saat pembukaan Program Magang Nasional 2026.

Teddy mengatakan Program Magang Nasional merupakan inisiatif Presiden Prabowo yang mulai dijalankan sejak 2025 melalui Kementerian Ketenagakerjaan.

Program itu bertujuan menjembatani lulusan perguruan tinggi agar lebih mudah memasuki dunia kerja dan menyasar lulusan sarjana, penyandang disabilitas, serta peserta dari berbagai profesi.

"Salah satu 'PR' pemerintah yang terus ada sejak dulu adalah bagaimana caranya mahasiswa khususnya S1 yang lulus kuliah bisa langsung dapat kerja dan dapat gaji," ujarnya.

Benefit yang didapat peserta Magang Nasional

Selain memperoleh penghasilan setiap bulan, peserta Magang Nasional juga mendapatkan berbagai manfaat lain selama mengikuti program tersebut, seperti perlindungan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).

Tak hanya itu, Kemnaker juga turut menyiapkan program sertifikasi kompetensi bagi peserta MagangHub sebagai tindak lanjut setelah program magang selesai.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

KOMPAS.com – Magang Nasional 2026 kembali dibuka bagi lulusan perguruan tinggi yang ingin mendapatkan pengalaman kerja sekaligus meningkatkan peluang direkrut perusahaan.

Program yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui platform MagangHub ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja lulusan baru ke dunia industri.

Pendaftaran Magang Kemnaker untuk gelombang berikutnya akan dimulai pada 15 Juli 2026. Karena itu, calon peserta sudah bisa mulai menyiapkan dokumen dan memahami alur pendaftarannya.

Lantas, bagaimana cara daftar Magang Nasional 2026, apa saja syaratnya, kapan jadwalnya, dan berapa kuota yang disediakan?

Jadwal Magang Nasional 2026

Berdasarkan jadwal resmi, pendaftaran Magang Nasional 2026 berlangsung pada 15-28 Juli 2026.

Sebelum pendaftaran peserta dibuka, perusahaan, kementerian, maupun lembaga yang ingin menjadi mitra penyelenggara masih dapat mengajukan lowongan magang melalui platform MagangHub hingga 15 Juli 2026.

Selanjutnya, Kemnaker akan melakukan proses verifikasi terhadap seluruh lowongan agar posisi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan lulusan perguruan tinggi.

Berikut jadwal Magang Nasional 2026 secara lengkap:

• Hingga 15 Juli 2026: Pendaftaran dan verifikasi perusahaan mitra
• 15-28 Juli 2026: Pendaftaran peserta
• 29 Juli-5 Agustus 2026: Verifikasi dan seleksi peserta
• 7 Agustus 2026: Pengumuman hasil seleksi
• 10 Agustus 2026: Program magang dimulai

Artinya, 15 Juli 2026 menjadi hari pertama pendaftaran peserta dibuka melalui platform MagangHub.

Cara daftar Magang Nasional 2026

Bagi lulusan yang memenuhi persyaratan, cara daftar Magang Nasional 2026 dilakukan secara online melalui platform MagangHub Kemnaker.

Berikut cara daftar Magang Nasional 2026:

• Buka laman Magang Hub Kemnaker, https://maganghub.kemnaker.go.id
• Daftar atau masuk ke akun MagangHub
• Lengkapi data diri dan dokumen yang diminta
• Pilih maksimal dua posisi magang sesuai minat dan kompetensi
• Tunggu proses seleksi yang dilakukan perusahaan
• Cek hasil seleksi melalui akun MagangHub
• Jika dinyatakan lolos, peserta akan ditetapkan sebagai peserta program
• Menandatangani perjanjian pemagangan
• Mengikuti program magang selama enam bulan.

Selama menjalani program, peserta juga diwajibkan mengisi laporan harian melalui sistem monitoring dan evaluasi yang akan divalidasi oleh mentor di perusahaan tempat magang.

Syarat peserta Magang Nasional Kemnaker

Program Magang Nasional Kemnaker ditujukan bagi lulusan baru dari jenjang diploma, sarjana, maupun pendidikan profesi.

Adapun syarat peserta meliputi:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
• Lulusan diploma, sarjana, atau profesi dengan masa kelulusan maksimal satu tahun sejak ijazah diterbitkan
• Khusus lulusan yang memiliki sertifikat profesi, masa kelulusan diperbolehkan hingga maksimal dua tahun sejak ijazah diploma atau sarjana diterbitkan
• Berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Kuota Magang Nasional 2026 bertambah menjadi 150.000 peserta

Pemerintah menambah kuota Magang Nasional 2026 menjadi 150.000 peserta, meningkat dari target sebelumnya yang mencapai 100.000 peserta.

Untuk gelombang pendaftaran yang dibuka pada Juli 2026, tersedia kuota sebanyak 50.000 peserta.

Penambahan kuota ini diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi lulusan baru untuk memperoleh pengalaman kerja sebelum memasuki dunia profesional.

Anggaran Magang Nasional 2026 mencapai Rp 4,2 triliun

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,2 triliun untuk mendukung pelaksanaan Magang Nasional 2026.

Program tersebut menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi semester II 2026 yang bertujuan memperkuat sektor ketenagakerjaan sekaligus menjembatani lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan peningkatan jumlah peserta menjadi kabar baik bagi para lulusan baru.

"Ini suatu hal, kabar baik buat adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi. Jadi kenaikannya (jumlah peserta) itu dari 100 ribu menjadi 150 ribu (orang), dan dengan jumlah anggaran sekitar Rp4,2 triliun," kata Yassierli dikutip dari Antara, Senin (29/6/2026).

Benefit Magang Nasional 2026

Peserta Magang Nasional 2026 tidak hanya memperoleh pengalaman bekerja di perusahaan, tetapi juga berbagai manfaat lainnya.

Beberapa benefit yang diberikan antara lain:

• Uang saku bulanan sebesar UMP atau UMK sesuai lokasi penempatan
• Perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK)
• Sertifikat resmi setelah menyelesaikan program magang
• Kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi melalui platform SertifHub setelah program selesai
• Peluang direkrut menjadi karyawan tetap oleh perusahaan tempat magang.

Karena masa pendaftaran hanya berlangsung selama 15-28 Juli 2026, calon peserta sebaiknya segera menyiapkan seluruh persyaratan dan melakukan pendaftaran melalui MagangHub agar tidak melewatkan kesempatan mengikuti Magang Nasional 2026.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka Program Magang Nasional (PMN) 2026. Peluncurannya dilakukan Senin, 29 Juni 2026, dengan target rekrutmen mencapai 150.000 orang.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, menyebut inisiatif ini lahir dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya sederhana memastikan lulusan perguruan tinggi tidak menganggur lama, tapi bisa langsung masuk dunia kerja dan punya penghasilan.

Lewat PMN 2026, sarjana baru akan ditempatkan selama 6 bulan di perusahaan-perusahaan rekanan. Selama periode magang, peserta akan menerima upah. Besarannya berkisar Rp3,5 juta hingga Rp6 juta per bulan, menyesuaikan UMR di daerah penempatan masing-masing.

“Setiap peserta akan dibina langsung oleh mentor atau karyawan senior di perusahaan, supaya kompetensinya naik. Program kali ini juga lebih inklusif. Tidak cuma lulusan S1, tapi juga lulusan profesi dan teman-teman disabilitas,” ujar Teddy, Selasa (30/6/2026).

Sebagai perbandingan, pada 2025 lalu PMN sudah berjalan dengan 100.000 peserta yang disebar di berbagai perusahaan di Indonesia. “Tahun ini kuotanya naik jadi 150.000 orang. Mereka akan magang di sekitar 8.800 perusahaan, mulai dari BUMN sampai swasta,” jelasnya.

Lihat video: Konferensi Pers Bakom Bahas Lanjutan Program Magang Nasional dan Aset Negara



Evaluasi batch pertama menunjukkan hasil positif. Dari 100.000 peserta, 30% atau sekitar 30.000 orang langsung diangkat jadi karyawan tetap setelah magang selesai. Sedangkan 30% lainnya masih dalam proses rekrutmen dan dipanggil kerja dalam 2-3 bulan ke depan. “Jadi PMN ini benar-benar jadi jembatan bagi lulusan baru untuk kerja dan dapat gaji secepatnya,” tegas Teddy.

Dengan menambah jumlah peserta dan mitra perusahaan, pemerintah menargetkan PMN jadi salah satu strategi utama menekan angka pengangguran lulusan baru. Program ini juga diharapkan memperkuat skill SDM muda Indonesia agar lebih siap masuk ke industri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendaftaran Magang Nasional 2026 Batch I segera dibuka.

Pendaftaran dibuka pada 15-28 Juli 2026 melalui maganghub.kemnaker.go.id.

Magang nasional 2026 dibuka bagi lulusan perguruan tinggi yang ingin memperoleh pengalaman kerja supaya peluang direkrut perusahaan tambah besar.

Program ini diprakarsai oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI).

"Ini suatu hal, kabar baik buat adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi. Jadi kenaikannya (jumlah peserta) itu dari 100 ribu menjadi 150 ribu (orang), dan dengan jumlah anggaran sekitar Rp4,2 triliun," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dikutip dari Antara, Senin (29/6/2026).

Calon peserta magang bisa membuat akun apabila waktu pendaftaran sudah tiba. Berikut penjelasannya dikutip dari Kompas.com dan maganghub.kemnaker.go.id.

Cara daftar Magang Nasional 2026

• Kunjungi laman https://maganghub.kemnaker.go.id
• Pilih menu “Masuk” atau “Daftar” untuk membuat akun SIAPKerja
• Lengkapi data pribadi dan unggah dokumen pendukung (ijazah, transkrip nilai, dan CV)
• Pilih perusahaan atau instansi tempat magang yang diminati
• Kirim pendaftaran dan pantau hasil seleksi melalui dashboard akun

Calon peserta diharapkan mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi Magang Nasional 2026.

Instruksi presiden

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menaker menambah kuota magang nasional tahun ini.

Dengan anggaran Rp 4,2 triliun kuota bertambah dari 100.000 jadi 150.000 peserta.

"Tahun ini Presiden memutuskan untuk menambah kuota Program Magang menjadi 150.000 peserta, dari sebelumnya 100.000 peserta. Ini tentu menjadi kabar baik bagi para lulusan perguruan tinggi," jelas Yassierli dikutip dari Kompas.com.

Bukan cuma calon peserta, perusahaan yang ingin mendaftarkan diri untuk jadi tempat magang nasional dipersilahkan.

Kemnaker nantinya memverifikasi apakah cocok dengan lulusan perguruan tinggi atau tidak.

"Kami akan memverifikasi. Yang akan kita verifikasi adalah terkait dengan apakah lowongan itu benar-benar cocok untuk lulusan perguruan tinggi. Kalau iya kita akan loloskan," jelasnya.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Cara Daftar Program Magang Nasional Batch 2, Klik maganghub.kemnaker.go.id" dan Antara berjudul "Pemerintah siapkan Rp4,2 triliun untuk Magang Nasional 2026"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengkaji potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebut dapat mencapai 50.000 pekerja akibat tingginya harga gas untuk industri.

Pemerintah menegaskan akan memetakan sektor-sektor yang paling terdampak sekaligus menyiapkan langkah mitigasi guna menekan risiko bertambahnya PHK.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan pihaknya masih mendalami masukan yang disampaikan kalangan serikat pekerja terkait dampak kenaikan harga gas industri terhadap keberlangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Menurutnya, Kemnaker akan melakukan pemetaan terhadap sektor-sektor yang mengalami peningkatan PHK, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebabnya sebelum merumuskan langkah penanganan.

"Kami harus melakukan kajian terkait apa yang disampaikan oleh teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh,” kata Anwar di Jakarta, Senin (29/6/2026).

“Yang jelas, kami akan memetakan sektor-sektor yang memberikan kontribusi terhadap meningkatnya jumlah PHK, kemudian menelaah penyebabnya serta menentukan mitigasi yang perlu dilakukan," lanjut Anwar.

Ia menambahkan, berdasarkan data awal, sektor manufaktur menjadi salah satu sektor yang mencatatkan jumlah PHK cukup besar. Namun, Kemnaker masih melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan komposisi PHK di masing-masing sektor usaha.

"Kalau tidak salah, salah satunya memang sektor manufaktur. Namun, data detailnya masih kami cek dan akan kami sampaikan setelah proses verifikasi selesai," katanya.

Anwar menegaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan pekerja yang terdampak PHK tetap mendapatkan perlindungan dan memiliki peluang untuk kembali memperoleh penghasilan.

Menurutnya, selain membantu pekerja mendapatkan pekerjaan baru, pemerintah juga membuka alternatif melalui pengembangan kewirausahaan.

"Mitigasi inilah yang paling penting. Ketika seseorang terkena PHK, bagaimana masa transisinya saat mencari pekerjaan baru, kemudian bagaimana peluang lain yang bisa dimanfaatkan,” jelas Anwar.

“Selain diarahkan kembali bekerja, mereka juga bisa memilih mengembangkan usaha melalui program kewirausahaan," lanjutnya.

Untuk mendukung langkah tersebut, Kemnaker menyediakan dua jenis pelatihan, yakni pelatihan peningkatan kompetensi bagi pencari kerja dan pelatihan kewirausahaan bagi pekerja yang ingin membangun usaha sendiri.

Anwar mengatakan pengembangan kewirausahaan membutuhkan dukungan lintas sektor. Karena itu, Kemnaker terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain yang memiliki program pemberdayaan usaha agar pekerja terdampak PHK memperoleh akses terhadap pelatihan, pendampingan, serta informasi mengenai peluang usaha.

"Kami memiliki program pelatihan siap kerja dan pelatihan kewirausahaan. Namun karena pengembangan usaha membutuhkan ekosistem yang lebih luas, kami juga berkoordinasi dengan kementerian lain yang memiliki tugas di bidang pengembangan kewirausahaan agar peserta memperoleh informasi mengenai potensi usaha yang bisa dijalankan," kata Anwar.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) meminta pemerintah segera menurunkan harga gas industri. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyebut sekitar 50.000 pekerja berpotensi terkena PHK apabila tingginya biaya energi tidak segera diatasi, termasuk di sektor industri keramik yang mulai terdampak kenaikan biaya produksi.

"Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Jika tidak segera ditangani, ancaman badai PHK bisa terjadi dalam waktu dekat," ujar Andi Gani dalam keterangannya Senin (22/6/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang