Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi meluncurkan Program Magang Nasional (PMN) tahun 2026. Program inisiasi Presiden Prabowo tersebut telah memasuki tahun kedua dengan cakupan peserta yang makin luas.

“Salah satu PR Pemerintah yang terus ada sejak dulu adalah bagaimana caranya mahasiswa khususnya S1 yang lulus kuliah bisa langsung dapat kerja dan dapat gaji,” ujar Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya pada Senin (29/6/2026).

“Nah, untuk itu sejak tahun 2025 lalu dan sekarang tahun kedua, Presiden Prabowo melalui Menaker Prof Yassierli beserta tim, membuat Program Magang Nasional,” lanjutnya.

Melalui program ini, para lulusan sarjana dapat mengikuti program PMN selama enam bulan di perusahaan mitra. Selama mengikuti magang, para peserta mendapatkan gaji sekitar Rp3,5-6 juta perbulan tergantung upah minimum Kabupaten/Kota tempat ia bekerja.

“(Peserta PMN) dilatih dan didampingi oleh mentor atau pekerja senior perusahaannya agar skillnya bertambah. Tahun ini juga tidak hanya merekrut lulusan S1, tetapi juga dari profesi dan saudara kita dari difabel,” katanya.

Pada tahun 2025, PNM telah diikuti oleh 100 ribu peserta magang yang tersebar di beberapa perusahaan di Tanah Air. “Tahun ini naik menjadi 150.000 peserta, akan bekerja disekitar 8.800 perusahaan BUMN dan swasta,” tulisnya.

Teddy pun menyampaikan bahwa hasil penyelenggaraan program pada tahun pertama menunjukkan capaian yang baik.

Dia menilai bahwa dari 100.000 peserta yang mengikuti program, sekitar 30 persen atau sekitar 30.000 peserta berhasil direkrut sebagai pegawai tetap setelah menyelesaikan masa magang. Sementara itu 30 persen lainnya sedang menunggu panggilan kerja dalam 2 sampai 3 bulan.

“Artinya program ini juga adalah jembatan nyata bagi mahasiswa yang lulus untuk dapat langsung bekerja dan mendapat penghasilan,” tandasnya.

Dengan perluasan jumlah peserta dan perusahaan mitra pada tahun ini, Program Magang Nasional diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja muda, memperkuat keterampilan sumber daya manusia, serta menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia industri.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan program magang nasional akan berlanjut tahun ini. Kuota yang dibuka mencapai 150 ribu dengan pembayaran gaji ditanggung penuh oleh pemerintah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan kuota tahun ini jumlahnya bertambah 50 persen dari 2025. Besaran jumlah sasaran ini bahkan telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Alhamdulillah arahan Bapak Presiden untuk tahun 2026 kita sudah bisa siapkan pelaksanaan magang untuk sebanyak 150 ribu orang. Jadi alhamdulillah, yang tahun lalu 100 ribu dan sekarang 150 ribu," ujar Yassierli di Kantornya, Selasa (26/5).

Menurutnya, pembukaan program magang 2026 akan segera dimulai. Saat ini, Kemnaker tengah menyiapkan timeline sembari berkoordinasi dengan perusahaan.

"Prosesnya itu tentu mulai dari kita koordinasi dengan perusahaan-perusahaan. Kita buka kesempatan pertama perusahaan untuk mem-posting lowongan. Kemudian lowongan-lowongan yang ada itu kita verifikasi, baru kemudian adik-adik peserta magang memilih," jelasnya.

Kemnaker menargetkan magang nasional batch I 2026 dimulai pada Juli mendatang, dengan target 50 ribu peserta. Kemudian di batch 2 nanti 50 ribu peserta, kemudian batch 3 juga 50 ribu peserta.

"Semoga ini menjadi satu kabar baik buat para fresh graduate lulusan satu tahun terakhir, dan ini nanti kita akan buka lagi batch kedua, batch ketiga, dengan total nanti 150 ribu orang," imbuhnya.

Yassierli menegaskan untuk tahun ini, skema program magang nasional 100 persen masih dibiayai oleh pemerintah. Rencana patungan pemberian gaji bersama pengusaha belum akan diterapkan.

"Iya, belum ada sharing. Untuk uang sakunya sama, sebesar upah minimum dari masing-masing lokasi tempat magang. Jadi apakah ada upah minimum kota/kabupaten atau upah minimum provinsi. Khusus untuk Jakarta upah minimum provinsi, kalau yang lain upah minimum kota/kabupaten," terangnya.

Dalam kesempatan ini, ia mengungkap survei yang dilakukan oleh Kemenaker ke pelaku usaha. Hasilnya, 35 persen dari peserta magang nasional ditawari pekerjaan tetap oleh perusahaan.

"Kita juga mendapatkan hasil evaluasi batch satu, ada sekitar 35 persen adik-adik magang kita itu ditawari untuk bekerja di tempat magang," pungkasnya.

JAKARTA - Pemerintah kembali membuka peluang peningkatan keterampilan kerja bagi generasi muda melalui Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 Batch 2. Program ini menyediakan kuota hingga 30.000 peserta.

Pelatihan vokasi nasional ini diprioritaskan bagi lulusan SMA/SMK yang ingin cepat masuk dunia kerja maupun memulai usaha mandiri.

Program yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini dibuka mulai 19 Mei hingga 9 Juni 2026 melalui platform SIAPkerja dan laman resmi Skillhub Kemnaker.

Dikutip dari laman Kemenaker, program ini terbuka untuk masyarakat berusia minimal 17 tahun yang telah memiliki akun SIAPkerja.

Seluruh rangkaian pelatihan vokasi disediakan secara gratis oleh pemerintah. Program tersebut disusun untuk mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja agar peserta siap bekerja maupun berwirausaha.

Pelatihan dilaksanakan secara serentak di 21 Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (UPT BPVP) serta 13 Satuan Pelayanan (Satpel) dan Unit Pelatihan Teknis Daerah (UPTD) Kemnaker di seluruh Indonesia.

Linimasa Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026

1. Pendaftaran melalui laman skillhub.kemnaker.go.id dan platform SIAPkerja: 19 Mei–9 Juni 2026

2. Seleksi dan wawancara: 10–17 Juni 2026

3. Pengumuman hasil seleksi: 18 Juni 2026

4. Kick off dan orientasi program: 22 Juni 2026

Benefit Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 2026

Berbagai fasilitas yang diperoleh oleh peserta, antara lain:

1.Pelatihan dan makan siang gratis

2.Bantuan uang transportasi

3.Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan

4.Sertifikat pelatihan dari BPVP

5. Sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

6.Fasilitas asrama (sesuai kriteria dan ketersediaan).

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) membuka program Pelatihan Vokasi Nasional bagi lulusan SMA/SMK dengan kuota sebanyak 70.000 peserta pada tahun 2026. Program ini dilaksanakan melalui balai pelatihan milik Kemnaker yang tersebar di seluruh Indonesia serta bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor mengatakan, para peserta akan mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja tanpa dipungut biaya.

"Kami dari Kementerian Ketenagaan Kerjaan membuka untuk pelatihan anak-anak tamatan SMK dan SMA untuk kita latih di balai-balai kami yang ada di seluruh Indonesia. Juga bekerja sama dengan balai-balai UPTD Itu membuka 70 ribu. Silahkan mendaftar dan mengikuti," ujar Afriansyah pada Minggu (17/5/2026).

Pendaftaran program dilakukan secara daring melalui Siapkerja. Melalui aplikasi tersebut, peserta juga dapat mendaftar untuk Program Magang Nasional dan pelatihan vokasi lainnya.

Selain pelatihan gratis, peserta akan memperoleh uang saku sebesar Rp20.000 per hari selama mengikuti pelatihan. Setelah menyelesaikan program, peserta juga akan mendapatkan sertifikat resmi dari negara sebagai bukti kompetensi.

"Di situ nanti diberikan insentif per hari untuk uang sakunya itu Rp20 ribu. Terus pelatihannya gratis selama Anda bisa mengikuti dengan baik, dan mendapatkan sertifikasi dari negara," jelasnya.

20 Ribu Kuota Pelatihan Vokasi Nasional Disiapkan Kemnaker di 2026, Ini Cara Daftarnya



Selain program pelatihan lulusan SMA/SMK, Kemnaker juga menyiapkan sebanyak 150 ribu kuota untuk program Magang Nasional tahun 2026 ini. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 ribu peserta.

Afriansyah mengatakan, peningkatan kuota ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan keterampilan lulusan baru. "Mereka kita beri pekerjaan atau magang di suatu instansi, baik swasta maupun pemerintah. Dan mereka selama 6 bulan dididik bersama mentor yang memang profesional di bidangnya," kata Afriansyah.

Menurutnya, para peserta magang menerima insentif dari pemerintah sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai wilayah penempatan. Sebagai contoh, peserta yang ditempatkan di Jakarta memperoleh insentif sekitar Rp5,8 juta per bulan.

"Kalau dia dapatnya Jakarta, mereka mendapatkan per bulan itu 5,8 juta," ungkapnya.

JAKARTA - Penyanyi sekaligus praktisi industri musik Tanah Air, Ashanty Hastuti SSos MM resmi menyandang gelar doktor. Gelar ini ia peroleh setelah berhasil mempertahankan disertasinya dalam Ujian Terbuka Doktoral pada Rabu di Kampus B Unair (13/5/2026).

Riset doktoral Ashanty ini berangkat dari pengamatan mendalam mengenai disrupsi digital yang mengubah total lanskap ekosistem musik nasional serta dampaknya terhadap keberlangsungan karya para musisi senior.

Tantangan Akademik dan Motivasi Belajar Lintas Usia

Menyelesaikan studi doktoral di tengah kesibukan sebagai praktisi industri musik dan ibu rumah tangga mendatangkan tantangan tersendiri bagi Ashanty.

Ia mengakui bahwa proses penyusunan hingga mempertahankan disertasi ini dipenuhi dengan tekanan mental dan rasa panik yang tinggi sebelum menghadapi setiap tahapan ujian. “Jujur, saya setakut dan sepanik itu. Setiap kali mau ujian, saya sering stres seharian,” ungkap Ashanty, dikutip dari laman Unair, Sabtu (16/5/2026).

Meski harus menghadapi kendala pikiran akibat beban kerja yang berlapis, Ashanty menegaskan bahwa menuntut ilmu tidak mengenal batasan usia. Ia tetap semangat mengejar S3 dengan tidak melupakan mengejar S1 lagi, menunjukkan bahwa ia tidak pernah berhenti untuk belajar.

Strategi Adaptasi Musisi Senior Menghadapi Hegemoni Digital

Inti dari penelitian ini menghasilkan sebuah rumusan komparatif mengenai bagaimana para pelaku industri musik dari generasi terdahulu merespons kemajuan teknologi. Penelitian ini menyoroti bahwa musisi senior yang mampu bertahan di era digital bukanlah mereka yang sepenuhnya tunduk pada sistem komputasi, melainkan mereka yang mampu menegosiasikan logika digital dengan esensi karya seni manusia.

“Adaptasi ini sangat ditentukan oleh kemampuan seorang seniman dalam bernegosiasi antara tuntutan sistem digital saat ini. Jadi bagaimana mereka bisa adaptasi, tapi mereka juga tidak harus benar-benar mengerti teknologi yang ada saat ini,” jelasnya di hadapan para penguji.

Guna memastikan hasil penelitian ini tidak sekadar menjadi dokumen akademis yang tersimpan di perpustakaan, Ashanty telah merancang langkah implementasi nyata sebagai bentuk hilirisasi riset. Ia menegaskan komitmennya sebagai pelaku industri untuk tidak membiarkan hasil kerja kerasnya ini menjadi pasif.

“Saya sudah berdarah-darah dan lelah berjuang sampai di titik ini. Saya tidak mau disertasi ini hanya menumpuk dan berdebu di perpustakaan. Kita harus berguna dengan apa yang sudah kita perjuangkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjabarkan rencana aksi nyata yang akan segera ditempuhnya setelah resmi menyandang gelar doktor ini. “Tapi kalau jangka pendek mungkin akan meminta pemerintah untuk hak cipta ya, karena hak cipta ini penting banget. Terutama Baby Boomers dan di atasnya, sampai hari ini memerlukan hak-hak dan transparansi dari lembaga. Bekerja sama dengan pemerintah untuk merealisasikan ini itu penting,” pungkasnya.

JAKARTA - PT KA Properti Manajemen ( KAI Properti ) kembali membuka rekrutmen pekerja baru tahun 2026 untuk posisi petugas penjaga perlintasan. Lowongan ini menarik perhatian karena membuka kesempatan bagi lulusan SMA/sederajat dengan batas usia pelamar hingga 45 tahun.

Kesempatan tersebut dinilai menjadi angin segar bagi pencari kerja yang ingin berkarier di lingkungan perkeretaapian nasional. Rekrutmen ini juga terbuka untuk pelamar dari berbagai jurusan SMA/SMK/MA/MAK.

Pendaftaran lowongan kerja KAI Properti dibuka mulai 13 hingga 18 Mei 2026. Pelamar wajib melakukan proses apply melalui akun masing-masing selama periode tersebut. Kandidat yang sudah melengkapi data tetapi tidak melakukan apply pada tanggal yang ditentukan akan dianggap tidak mengikuti proses rekrutmen.

Dalam proses seleksi, pelamar hanya diperbolehkan mengikuti satu event rekrutmen. Lokasi seleksi disesuaikan dengan pilihan daerah operasional (Daop) atau Divre saat pendaftaran.

Wilayah seleksi meliputi Daop 1 Jakarta, Daop 2 Bandung, Daop 3 Cirebon, Daop 4 Semarang, Daop 5 Purwokerto, Daop 6 Yogyakarta, Daop 7 Madiun, Daop 8 Surabaya, Daop 9 Jember, Divre I Sumatera Utara, Divre II Sumatera Barat, Divre III Palembang, hingga Divre IV Tanjungkarang.

Seluruh informasi resmi rekrutmen dapat diakses melalui situs resmi KAI Properti di KAI Properti Career dihttps://kaiproperti.id/career/17.

Kriteria Pelamar Rekrutmen KAI Properti 2026

1. Warga Negara Indonesia (WNI);

2. Jenis kelamin pria;

3. Sehat jasmani dan rohani;

4. Pendidikan minimal SLTA (SMA/MA/SMK/MAK) semua jurusan;

5. Nilai rata-rata minimal 6,0;

6. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 45 tahun per 13 Mei 2026;

7. Tinggi badan minimal 160 cm dengan berat badan ideal;

8. Berkelakuan baik;

9. Tidak bertato dan tidak bertindik;

10. Tidak pernah terlibat narkoba atau psikotropika;

11. Tidak pernah dihukum penjara;

12. Tidak pernah diberhentikan tidak hormat dari perusahaan lain;

13. Bersedia mengikuti seluruh proses seleksi;

14. Lulus seleksi rekrutmen PT KA Properti Manajemen.

Persyaratan Lamaran Rekrutmen KAI 2026

1. Pas foto terbaru ukuran 4x6 berlatar merah;

2. KTP atau surat keterangan kependudukan;

3. Surat lamaran bermaterai Rp10.000 dan CV;

4. NPWP (jika ada);

5. Ijazah/SKL dan transkrip nilai;

6. Sertifikasi dan smartcard (jika ada);

7. Surat keterangan sehat;

8. SKCK dari kepolisian;

9. Surat keterangan bebas narkoba dari instansi berwenang.

KAI Properti mengingatkan seluruh pelamar agar berhati-hati terhadap penipuan rekrutmen. Informasi resmi hanya diumumkan melalui kanal resmi perusahaan dan proses seleksi tidak dipungut biaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan pemerintah terus memperluas program “SMK Go Global” untuk membuka peluang kerja luar negeri bagi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Menurut Cak Imin, program SMK Go Global terus mengalami peningkatan jumlah peserta yang diberangkatkan ke berbagai negara dengan dukungan pelatihan dan pendampingan intensif dari pemerintah.

Hal itu disampaikan Cak Imin jelang rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (12/5/2026).

“SMK Go Global terus tiap hari bertambah jumlahnya yang berangkat, dengan pendampingan bantuan pelatihan dan target-target terutama lulusan SMK di Desil 1, daerah-daerah paling miskin,” ujar Cak Imin.

Cak Imin menjelaskan, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara tujuan penempatan tenaga kerja, tidak hanya di Jepang, tetapi juga kawasan Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika Serikat, Korea Selatan, serta negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Program SMK Go Global menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi pengangguran, serta memperluas akses kerja bagi lulusan vokasi dari keluarga prasejahtera.

Dia menegaskan, target penempatan tenaga kerja lulusan SMK melalui program tersebut mencapai 500.000 orang hingga 2029, bukan hanya untuk tahun ini saja.

“Sampai 2029 targetnya 500.000,” katanya.

Sementara untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan pemberangkatan sekitar 70.000—80.000 lulusan SMK ke pasar kerja internasional.

“Ya kita berusaha paling tidak minimal 70.000 sampai 80.000,” tandas Cak Imin.

JAKARTA - Ketekunan di bidang riset mengantarkan lulusan Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran ( Unpad ), Launa Silky Karenindra Rokhmat, meraih predikat Wisudawan Terbaik Program Magister.

Melalui program fast track, Launa mampu menuntaskan pendidikan sarjana dan magister dalam waktu singkat. Tak hanya itu, ia juga berhasil menghasilkan sejumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi Q1. Launa resmi dilantik pada Upacara Wisuda Gelombang III Tahun Akademik 2025/2026 di Graha Sanusi Hardjadinata Kampus Unpad Bandung, Selasa 5 Mei 2026.

Launa mengungkapkan bahwa masa awal kuliah menjadi tantangan tersendiri baginya. Namun, dukungan dari lingkungan sekitar dan teman-teman membuatnya perlahan dapat beradaptasi hingga menikmati proses pembelajaran. Ia menilai pencapaiannya sebagai wisudawan terbaik tidak terlepas dari bantuan banyak pihak selama menjalani studi dan penelitian.

“Bagi saya, pencapaian ini bukan semata hasil usaha saya sendiri, melainkan karena dukungan dari orang-orang di sekitar saya,” ujar Launa, dikutip dari laman Unpad, Senin (11/5/2026).

Selama menempuh pendidikan magister, Launa lebih fokus pada kegiatan akademik dan penelitian. Ia juga sempat menjadi asisten laboratorium untuk mendukung kegiatan praktikum. Sementara ketika masih berada di jenjang sarjana, dirinya aktif mengikuti organisasi dan kepanitiaan guna mengasah kemampuan kerja sama dan pengalaman berorganisasi.

Minat menjadi peneliti sudah muncul sejak masa kuliah sarjana. Hal tersebut menjadi alasan utama dirinya mengikuti program fast track agar dapat mempertahankan ritme belajar sekaligus memperluas pengalaman riset. Kesempatan memperoleh pendanaan dan hibah penelitian mahasiswa magister juga menjadi faktor pendorongnya memilih jalur percepatan studi tersebut.

Meski demikian, perjalanan menjalani program fast track tidak selalu mudah. Launa harus beradaptasi cepat dari jenjang sarjana menuju magister sambil menjaga progres penelitiannya tetap berjalan sesuai target. Salah satu tantangan terberat muncul saat meneliti pengembangan material Molecularly Imprinted Polymers untuk sensor HbA1c sebagai biomarker diabetes.

Ia mengaku eksperimen yang dilakukan harus diulang berkali-kali karena material yang disintesis belum mampu memberikan respons sensor sesuai harapan. Dari pengalaman tersebut, Launa belajar bahwa penelitian membutuhkan proses panjang, evaluasi, dan ketekunan tinggi.

Selain aktif melakukan riset, Launa juga sukses menerbitkan artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi Q1. Menurutnya, proses publikasi dimulai dari menentukan topik penelitian yang relevan dan memiliki unsur kebaruan. Tantangan terbesar dalam publikasi ilmiah adalah memastikan data penelitian kuat dan konsisten, termasuk saat menghadapi revisi dari reviewer yang membutuhkan argumentasi berbasis data.

“Kadang kami juga perlu mengecek ulang hasil penelitian atau menambahkan data analisis tertentu agar penjelasannya lebih lengkap,” jelasnya.

Launa juga menilai dukungan Universitas Padjadjaran dalam bentuk fasilitas riset dan bantuan publikasi ilmiah sangat membantu selama proses studinya. Ia berharap ke depan kampus dapat terus meningkatkan fasilitas penelitian, akses jurnal internasional, ruang belajar nyaman, hingga pelatihan penulisan artikel ilmiah dan konferensi akademik bagi mahasiswa.

Di akhir, Launa berpesan kepada mahasiswa lain agar tidak takut mencoba hal baru dan tetap konsisten menjalani proses belajar tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain.

“Trust the process, karena setiap pengalaman pasti membawa pelajaran bagi kita,” pungkasnya.

Daftar Publikasi:

1. Hydrogel Molecularly Imprinted Polymer-Based Electrochemical Sensor on Gold Modified Screen-Printed Carbon Electrodes for Stable and Selective HbA1c Detection (Q1)

2. Molecularly Imprinted Polymer Technology for Electrochemical Detection of Diabetes-Related Biomarkers (Q1)

3. Advances in molecularly imprinted polymers with catalityc activity for healthcare and environmental application (Q1)

4. Penentuan Kadar Asam Folat dalam Konjungat Folat Termodifikasi Silan dengan Spektrofolometer UV (Jurnal e-ISSN)

5. Recent Advances in Molecularly Imprinted Polymer-Based Sensors for Porcine Protein and DNA Detection (Q1)

6. Molecularly imprinted polymers based electrochemical sensor detection of ephitelial sodium channel protein as a biomarker of salt-sensitive hypertension (Q1).

Kalau kemampuan lulusan dari kampus sudah diakui dia biasanya akan langsung diminta masuk ke perusahaan

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan lulusan siap kerja yang dicetak oleh perguruan tinggi menjadi solusi menjawab kebutuhan industri terhadap tenaga kerja berdaya saing.

"Kebutuhan tenaga kerja di sektor ketenagakerjaan saat ini tidak bisa disamakan dengan 10 tahun lalu atau dengan 20-30 tahun ke depan, sehingga seberapa siap kampus menyediakan lulusan yang benar-benar siap dengan dunia kerja," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi seusai memberikan kuliah tamu di Politeknik Negeri Malang di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis.

Menurut dia, semakin banyak lulusan yang terserap lapangan kerja secara otomatis akan mempercepat upaya menekan angka pengangguran.

"Kalau kemampuan lulusan dari kampus sudah diakui dia biasanya akan langsung diminta masuk ke perusahaan," ujarnya.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Mei 2026, menyebutkan angka pengangguran di Indonesia pada 2026 sebanyak 7,24 juta orang atau turun sebesar 35 ribu orang dari Februari 2025.

Jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2026 tercatat sebesar 147,67 juta orang.

Penurunan angka pengangguran tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka yang pada Februari 2026 berada di level 4,68 persen atau turun 0,08 persen dibandingkan Februari 2025.

Sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran dan industri mendominasi penyerapan tenaga kerja dengan persentase 60,29 persen tenaga kerja nasional.

Cris juga menyampaikan pihaknya kini terus mendorong perusahaan lebih disiplin dalam melaporkan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Kami akan mencoba wajib lapor lowongan kerja tidak hanya diperuntukkan kepada perusahaan yang menyediakan tetapi juga bagi yang tidak membuka lowongan," kata dia.

Sementara itu, Direktur Politeknik Negeri Malang Ir Supriatna Adhisuwignjo mengatakan peningkatan kemampuan teknis dan non teknis mahasiswa dengan mengedepankan praktik langsung di lapangan.

Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi resiko adanya lulusan dari kampus pimpinannya mendapatkan pekerjaan yang tak sesuai dengan bidang keilmuan selama menempuh pendidikan.

"Sehingga harapannya mereka bisa langsung mengaplikasikan kemampuannya di dunia kerja," katanya.

Dia juga menyampaikan penyusunan kurikulum pendidikan di masing-masing program studi disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi di industri.

"Kalau persoalan dinilai bisa masuk akan langsung dimanfaatkan project problem base, tetapi apabila membutuhkan aktivitas fisik bisa diselesaikan melalui magang mahasiswa atau nanti melalui tugas akhir mahasiswa," tuturnya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) merombak Dewan Direksi perusahaan lewat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar, Selasa (5/5/2026). Perusahaan mengangkat tiga direksi baru, salah satunya Honesti Basyir sebagai anggota Direksi efektif sejak penutupan RUPST.

Adapun, Honesti Basyir memiliki membawa pengalaman luas lebih dari dua dekade di industri telekomunikasi dan sektor strategis lainnya.

Sebelum menapaki peran strategis di industri telekomunikasi, Honesti Basyir memiliki latar belakang karier yang sangat kental dengan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan terbuka.

Lelaki kelahiran 24 Juni 1968 itu sempat menjabat sebagai Direktur Utama di PT Kimia Farma Tbk. dan PT Bio Farma. Meski demikian, karirnya lebih banyak berkutat di sektor telekomunikasi.

Sarjana lulusan ITB Tahun 1992 itu mengawali karir di industri telekomunikasi sebagai Project Telecomunication di Telkom, kemudian Honesti menjabat sebagai Assistant Vice President Business & Finance Analysis dan Project Controller-1 Project Management Office.

Karir Honesti terus merangkak naik hingga kemudian menduduki jabatan Direktur Group Business Development sebelum akhirnya menjabat sebagai Direktur Wholesale dan Internasional Service di PT Telkom Indonesia.

Adapun selain Honesti, Indosat juga mengangkat Reski Damayanti dan Apoorva Mehrotra sebagai direksi baru Indosat.

Sementara itu, Presiden Direktur dan CEO Indosat Vikram Sinha menilai penyegaran manajemen ini sebagai upaya meningkatkan ketangkasan organisasi dalam eksekusi strategi. Di tengah iklim industri telekomunikasi yang menuntut kecepatan akibat transformasi digital, Vikram percaya langkah ini akan menjadikan Indosat lebih disiplin dalam mencapai target.

"Kami memperkuat kemampuan perusahaan untuk bertindak lebih agile dan fokus," kata Vikram.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia masih didominasi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) per Februari 2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan secara total jumlah pengangguran mencapai 7,24 juta orang, turun sekitar 35 ribu orang dibandingkan Februari 2025.

"Angkatan kerja yang tidak terserap menjadi pengangguran 7,24 juta orang, di mana yang jumlah pengangguran ini mengalami penurunan sebesar 35 ribu orang dibandingkan Februari 2025," ujar Amalia dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).

Komposisi pengangguran dari distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh kelompok pendidikan menengah.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dirilis BPS pada 5 Mei, lulusan SMA menjadi yang terbesar, yakni mencapai 28 persen dari total pengangguran pada Februari 2026.

Lalu, Sekolah Menengahi Kejuruan berada di posisi berikutnya dengan jumlah 22,35 persen.

Sementara itu, distribusi pengangguran terendah adalah tamatan Diploma I/II/III, yaitu sebesar 2,48 persen pada Februari 2026.

Bila merujuk pada tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 7,74 persen.

Adapun TPT terendah tercatat pada penduduk dengan pendidikan SD ke bawah, yakni sebesar 2,32 persen.

Amalia menjelaskan secara umum TPT pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen.

Hal itu dapat diartikan bahwa terdapat sekitar lima orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja.

Ia menambahkan angka tersebut turun 0,08 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Jika dilihat berdasarkan wilayah, tingkat pengangguran di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

TPT di perkotaan tercatat sebesar 5,60 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 3,20 persen.

Selain itu, kelompok usia muda masih menjadi penyumbang pengangguran tertinggi.

BPS mencatat TPT usia 15-24 tahun mencapai 16,36 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kesenjangan antara lulusan vokasi dan kebutuhan industri masih terjadi, mendorong perusahaan menanggung biaya tambahan untuk pelatihan tenaga kerja baru.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan fenomena mismatch masih terjadi secara luas di pasar kerja Indonesia, di mana sebagian tenaga kerja bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Pada saat yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia per November 2025 tercatat sebesar 4,74% atau sekitar 7,3 juta orang.

Meski menurun, angka tersebut dinilai belum mencerminkan kualitas penyerapan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Career coach Adityo Indrasanto menilai persoalan utama terletak pada kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri.

“Yang pertama saya melihat soal fitness atau kesesuaian keahlian lulusan dari pengajaran yang mereka dapatkan dengan kebutuhan industri,” ujarnya.

Menurutnya, secara konsep pendidikan vokasi sudah tepat karena menitikberatkan pada praktik. Namun, implementasi di lapangan kerap tertinggal dari perkembangan industri yang berlangsung cepat.

Akibatnya, lulusan belum sepenuhnya siap kerja dan masih memerlukan penyesuaian tambahan. Perusahaan pun harus menutup celah tersebut melalui pelatihan internal, yang pada akhirnya menambah beban biaya dan waktu adaptasi.

Di luar kemampuan teknis, kesiapan mental kerja juga menjadi tantangan. Banyak lulusan dinilai belum terbiasa menghadapi tekanan kerja maupun dinamika hubungan profesional di lingkungan perusahaan.

“Kerja bukan hanya soal jobdesk, tetapi juga bagaimana berinteraksi dan menghadapi dinamika dengan orang lain di dalam organisasi,” katanya.

Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar mengingatkan, jika kondisi ini tidak segera dibenahi, industri berpotensi beralih ke tenaga kerja yang lebih siap pakai, termasuk dari luar negeri.

Perusahaan, menurutnya, cenderung memilih tenaga kerja yang dapat langsung berkontribusi dibandingkan harus menunggu proses pelatihan yang memakan waktu.

“Jadi bukan sekadar mismatch, tetapi kita memang tertinggal dari sisi kesiapan sumber daya manusia,” ujarnya.

Dia menambahkan, perubahan struktur ekonomi yang semakin mengarah pada investasi berbasis teknologi turut memperlebar kesenjangan tersebut.

Industri kini membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi yang lebih tinggi, sementara kesiapan SDM domestik belum sepenuhnya sejalan.

“Jangan industri datang dulu baru kita siapkan SDM. Seharusnya kita sudah siap lebih dulu,” tegasnya.