JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagian besar pekerja di Indonesia hanya mengalami kenaikan gaji sebesar 5 persen setiap tahunnya.

Hasil tersebut tercermin dalam laporan eksklusif Salary Pulse yang dirilis Jobstreet by SEEK.

Tren kenaikan gaji memang cukup umum terjadi di Indonesia, dengan sebanyak 62 persen pekerja melaporkan adanya peningkatan upah sepanjang 2025 lalu.

Managing Director Indonesia Jobstreet by SEEK Wisnu Dharmawan mengatakan, mayoritas kenaikan gaji ini bersifat moderat.

Survei tersebut mencatat, sebanyak 45 persen pekerja menerima kenaikan hingga 5 persen.

Kemudian, sebanyak 39 persen pekerja lain menerima kenaikan gaji dengan rentang antara 6–10 persen.

Sementara itu, pekerja yang mengalami kenaikan gaji lebih dari 10 persen hanya sebesar 16 persen.

"Menariknya, jenis peningkatan kompensasi ini sangat mempengaruhi tingkat kepuasan psikologis pekerja," kata dia dalam Media Briefing Peluncuran Laporan Eksklusif Salary Pulse dari Jobstreet by SEEK, Selasa (23/6/2026).

Wisnu menjabarkan, sebanyak 89 persen karyawan yang mendapatkan kenaikan gaji berdasarkan performa atau kinerja kerja (performance-based) jauh lebih bahagia dengan remunerasi mereka.

Sementara itu, pekerja yang bahagia hanya dengan menerima penyesuaian massal di tingkat Perusahaan (company-wide) tercatat sebesar 67 persen.

"Hal ini menggarisbawahi betapa pentingnya bagi manajemen untuk mengaitkan kompensasi secara langsung dengan kontribusi nyata individu," imbuh dia.

Naik gaji walau tak naik jabatan

Dari total pekerja yang mengalami kenaikan gaji tersebut, sebesar 71 persen mendapatkan peningkatan dengan berada di posisi yang sama.

Sementara itu, hanya ada 14 persen yang mengalami kenaikan gaji karena mendapatkan promosi.

Terdapat tiga alasan besar yang menjadi landasan pekerja mengalami kenaikan gaji meskipun berada di posisi yang sama sepanjang 2025 lalu.

Alasan pertama kenaikan gaji untuk pekerja adalah adanya peningkatan kinerja di perusahaan sebanyak 30 persen.

Sementara itu, sebanyak 22 persen pekerja mendapatkan kenaikan gaji karena alasan individu di luar peningkatan kinerja atau penyesuaian oleh perusahaan.

Sementara sisanya atau senilai 22 persen pekerja mengalami kenaikan gaji meskipun berbada di posisi yang sama karena ada kenaikan gaji secara menyeluruh dari kebijakan perusahaan.

"Dengan gaji yang lebih tinggi, itu sebenarnya karyawa bersedia melakukan pengorbanan. Jadi ini menarik juga ,ternyata mereka bersedian berkorban kalau gajinya naik," ucap dia.

Wisnu mencontohkan, dengan adanya peningkatan gaji, pekerja di Indonesia bahkan bersedia untuk bekerja ekstra hingga direlokasi.

"Ternyata pekerja Indonesia itu willing, yang penitng dapat gajinya lebih besar," ucap dia.

Pekerja tidak mengorbankan apa saja untuk kenaikan gaji

Kendati demikian, Wisnu bilang, pekerja Indonesia tidak bersedia mengorbankan apa saja untuk kenaikan gaji.

Sebagai ilustrasi, meskipun gaji naik hingga 10 persen, pekerja tidak mau bekerja di lingkungan kerja yang tidak sehat.

"Baik toxic dari perusahaannya atau di departemen tersebut, ternyata mereka tidak mau meng-trade off itu," ucap dia.

Dengan kata lain, pengorbanan bersedian dilakukan karyawan untuk hal-hal tertentu saha, seperti bekerja ekstra hinga relokasi, tetapi tidak untuk sesuatu yang memiliki nilai (value).

Survei ini melaporkan, hanya 3 persen yang bersedia bekerja di perusahaan dengan toxic culture demi kenaikan gaji atau senilai 10 persen.

Kemudian, hanya 6 persen pekerja yang mau bekerja di perusahaan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai mereka.

"Batasan-batasan ini memperkuat alasan mengapa pekerja di Indonesia memiliki tingkat kebahagiaan tempat kerja rata-rata terkuat di Asia Pasifik," ucap dia.

Pekerja Indonesia menganggap gaji layak, tapi tidak puas

Laporan yang sama juga menemukan, pekerja Indonesia merasa digaji paling adil dan layak dibandingkan wilayah Asia Pasifik lainnya yang disurvei.

Sebanyak 81 persen pekerja di Indonesia menyatakan gaji mereka terasa wajar untuk pekerjaan yang mereka jalani saat ini.

Meskipun demikian, terdapat selisih dengan tingkat kepuasan pekerja dengan hanya 66 persenresponden yang melaporkan benar-benar merasa puas dengan nominal gaji mereka.

Wisnu bilang, hal ini mengindikasikan para pekerja tidak hanya ingin mengetahui mereka digaji sesuai standar atau tolok ukur pasar, tetapi mereka juga ingin merasa dihargai secara bermakna atas kontribusi mereka untuk bisa merasa benar-benar digaji dengan baik.

Kepuasan gaji cegah karyawan pindah kerja

Lebih dari sekadar angka, Wisnu berpandangan, kebahagiaan terhadap gaji membawa dampak langsung pada performa bisnis.

Ketika pekerja di Indonesia merasa bahagia dengan bayaran mereka, mereka hampir dua kali lipat atau sekitar 1,7 kali lipat lebih termotivasi dan bersedia memberikan usaha ekstra di tempat kerja.

Sebaliknya, karyawan yang tidak bahagia dengan gaji mereka memiliki kemungkinan 2,2 kali lipat lebih besar untuk memikirkan pindah pekerjaan dan mencari peluang baru.

Perbedaan generasi pengaruhi persepsi terhadap gaji

Wisnu menyampaikan, aspek demografi seperti perbedaan generasi turut memicu dinamika kepuasan yang kontradiktif di lingkungan kerja Indonesia.

Meskipun kelompok Gen Z menerima pendapatan rata-rata yang lebih rendah karena sebagian besar masih berada di level pemula atau bekerja paruh waktu,

mereka menunjukkan kepuasan gaji yang tinggi dengan 65 persen merasa bahagia terhadap upah mereka.

Sebaliknya, kelompok Gen X yang secara statistik merupakan kelompok berpenghasilan tinggi justru menjadi generasi yang paling tidak merasa dihargai dengan baik, dengan hanya 41 persen yang merasa digaji secara memadai.

Ketegangan psikologis ini sering kali dipicu persepsi ketidakadilan saat membandingkan tanggung jawab besar mereka dengan rekan kerja yang lebih junior.

Kondisi tersebut diperparah terbatasnya pertumbuhan gaji berkala serta keengganan mereka sendiri untuk meminta kenaikan upah secara proaktif akibat norma sosial.

Strategi antisipasi ekspektasi

Sebagai rekomendasi praktis, Wisnu bilang, laporan ini memberikan panduan bagi para pengusaha untuk

mengantisipasi risiko penurunan motivasi kerja jika ekspektasi kenaikan gaji karyawan tidak terpenuhi.

Ketika permintaan kenaikan gaji menghadapi penolakan, pekerja Indonesia tidak serta-merta bersikap pasif. Hal itu dibuktikan dengan sebanyak 27 persen di antara mereka akan bernegosiasi ulang secara aktif.

Sedangkan sebanyak 28 persen memilih untuk meminta tunjangan tambahan non-gaji pokok.

Dalam konteks retensi kandidat, peluang untuk menerima bonus kinerja, asuransi kesehatan, serta tunjangan kesejahteraan (wellness benefits) merupakan alternatif pemikat yang sangat efektif bagi karyawan untuk mengkompensasi dasar gaji yang lebih rendah.

“Kami sangat menganjurkan bagi para pemimpin perusahaan dan pemberi kerja lainnya untuk mengedepankan komunikasi yang transparan dan menetapkan target capaian yang jelas guna mencegah risiko karyawan menarik diri secara sepihak (quiet withdrawal) yang dapat mengganggu produktivitas bisnis. Gaji yang adil adalah fondasi, tetapi kenyamanan bekerja dibangun di atas apresiasi oleh perusahaan yang bijak terhadap pekerja potensial.” tutup Wisnu.

Sebagai informasi, laporan ini disusun berdasarkan survei daring yang dilakukan bersama lembaga riset Nature pada Februari 2026 terhadap 1.010 individu profesional di pasar kerja Indonesia dengan rentang usia 18 hingga 64 tahun.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah buruh sebesar Rp3,3 juta per bulan per November 2025. Dengan rincian, upah buruh laki-laki sebesar Rp3,61 juta, lebih tinggi dibandingkan buruh perempuan yang sebesar Rp2,82 juta.

Berdasarkan data yang dirilis BPS pada Kamis (5/2), buruh pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi memperoleh upah tertinggi sebesar Rp5,17 juta per bulan. Sementara, buruh pada lapangan usaha Aktivitas Jasa Lainnya menerima upah terendah sebesar Rp1,96 juta.

Bila dilihat dari pendidikannya, Diploma IV, S1, S2, S3 memperoleh upah tertinggi yakni rata-rata Rp4,63 juta per bulan. Kemudian disusul Diploma I/II/III dengan besaran Rp4,53 juta per bulan.

Gaji terendah diterima oleh lulusan SD ke bawah yakni hanya Rp2,22 juta per bulan dan SMP sebesar Rp2,55 juta per bulan.

Berikut 10 lapangan usaha dengan gaji tertinggi per November 2025 versi BPS:

1. Informasi dan Komunikasi sebesar Rp5,17 juta per bulan2. Aktivitas Keuangan dan Asuransi sebesar Rp4,97 juta per bulan3.Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin sebesar Rp4,97 juta per bulan4. Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp4,84 juta per bulan5. Aktivitas Profesional dan Perusahaan sebesar Rp4,35 juta per bulan

6. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp4,34 juta per bulan7. Real Estat sebesar Rp4,33 juta per bulan8. Pengangkutan dan Pergudangan sebesar Rp3,95 juta per bulan9. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial sebesar Rp3,85 juta per bulan10. Industri Pengolahan sebesar Rp3,31 juta per bulan.

Jakarta: Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan sebagai landasan hukum terbaru dalam pengaturan upah pekerja dan buruh di Indonesia. Aturan ini menjadi pedoman nasional dalam menetapkan kebijakan pengupahan, termasuk upah minimum.

PP 49/2025 mengatur secara komprehensif berbagai aspek pengupahan, mulai dari kebijakan pengupahan, penetapan upah minimum, struktur dan skala upah, hingga bentuk serta tata cara pembayaran upah.

Upah minimum tetap jadi jaring pengaman

Melansir Antara, Kamis, 18 Desember 2025, pemerintah menegaskan bahwa pengupahan merupakan instrumen penting untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga produktivitas dan keberlangsungan usaha.

Dalam aturan ini, upah minimum ditegaskan tetap berfungsi sebagai jaring pengaman bagi pekerja.

Dalam PP tersebut juga disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di daerah masing-masing.

"Variabel yang digunakan antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta indeks tertentu yang menggambarkan daya beli masyarakat pekerja," tulis isi PP tersebut.

Berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun

PP Nomor 49 Tahun 2025 juga menegaskan bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, sistem pengupahan wajib mengacu pada struktur dan skala upah yang disusun oleh perusahaan.

Struktur dan skala upah tersebut harus mempertimbangkan golongan jabatan, masa kerja, tingkat pendidikan, serta kompetensi pekerja. Ketentuan ini bertujuan mendorong sistem pengupahan yang lebih adil, transparan, dan berbasis kinerja.

Pengusaha wajib umumkan struktur dan skala upah

Dalam aturan ini, pengusaha diwajibkan memberitahukan struktur dan skala upah kepada seluruh pekerja. Informasi tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun melalui peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Kewajiban ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi pengupahan sekaligus meminimalkan potensi perselisihan hubungan industrial.

PP 49/2025 juga mengatur pengupahan bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), termasuk pekerja harian lepas serta pekerja dengan sistem satuan hasil atau satuan waktu.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya diskriminasi pengupahan antara pekerja tetap dan pekerja kontrak, selama memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Larangan membayar upah di bawah minimum

Pemerintah menegaskan larangan bagi pengusaha untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Namun, terdapat pengecualian bagi usaha mikro dan kecil.

Untuk kategori usaha mikro dan kecil, pengupahan dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, dengan tetap memperhatikan batas minimum tertentu sesuai kemampuan usaha.

Aturan lembur dan sanksi pelanggaran

Selain upah pokok, PP ini juga mengatur ketentuan upah lembur, upah tidak masuk kerja karena alasan tertentu, serta mekanisme pembayaran upah yang wajib dilakukan tepat waktu dan dalam mata uang rupiah.

Pemerintah menekankan bahwa keterlambatan maupun pelanggaran pembayaran upah dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berlaku mulai 1 Januari 2026

Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Sektoral Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota, serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota tahun 2026 berlaku terhitung mulai 1 Januari 2026.

Pelaksanaan ketentuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengupahan nasional.

(ANN)

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2025. Survei ini menunjukkan kenaikan rata-rata gaji atau upah buruh di Indonesia.

Dalam laporan khusus terkait dengan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025 yang dirilis awal bulan ini, tercatat gaji rata-rata pekerja di Indonesia mencapai Rp 3,33 juta, lebih tinggi 1,94% dibanding catatan per Agustus 2024 sebesar 3,59 juta.

Adapun, berdasarkan lapangan usahanya, setidaknya ada 9 lapangan usaha yang memberikan rata-rata upah lebih tinggi dari rata-rata upah buruh nasional yang sebesar Rp 3,33 juta. Tertinggi lapangan usaha informasi dan komunikasi senilai Rp 5,28 juta, diikuti aktivitas keuangan dan asuransi Rp 5,12 juta.

"Jika dilihat menurut lapangan usaha, buruh pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi memperoleh upah tertinggi sebesar Rp 5,28 juta."

Urutan ketiga terbesar ialah pengadaan listrik dan gas yang senilai Rp 5,07 juta, pertambangan Rp 4,98 juta, administrasi pemerintahan Rp 4,43 juta, real estat Rp 4,40 juta, aktivitas profesional dan perusahaan Rp 4,26 juta, pengangkutan Rp 4,09 juta, dan aktivitas kesehatan Rp 3,75 juta.

Sementara itu, yang di bawah rata-rata upah buruh nasional yang senilai Rp 3,33 juta ialah industri pengolahan Rp 3,27 juta; konstruksi Rp 3,23 juta; pendidikan Rp 3,05 juta; perdagangan Rp 2,84 juta; treatment air, sampah, dan daur ulang Rp 2,84 juta; akomodasi dan makan minum Rp 2,55 juta; pertanian Rp 2,54 juta, dan aktivitas jasa lainnya Rp 1,97 untuk sektor seperti hiburan rekreasi, jasa perorangan, hingga badan internasional.

BPS juga mencatat perubahan upah buruh menurut lapangan usaha pada setahun terakhir menunjukkan terdapat sebelas lapangan usaha yang mengalami kenaikan dengan besaran antara 0,64%-6,72%. Sementara penurunan upah buruh terjadi pada enam lapangan usaha dengan besaran 0,24%-4,68%.

Upah buruh yang mengalami kenaikan tertinggi dibanding Agustus 2024 sebesar 6,72% untuk lapangan usaha pendidikan, administrasi pemerintahan 6,55%, informasi dan komunikasi 5,93%, pertanian 5,50%, serta pengadaan listrik dan gas 4,99%.

Adapula akomodasi dan makan minum 4,42%, pengangkutan 2,95%, aktivitas profesional dan perusahaan 2,83%, real estat 2,36%, industri pengolahan 0,74%, serta aktivitas keuangan dan asuransi 0,64%.

Sementara itu, yang turun terdalam ialah pertambangan mencapai minus 4,68%; treatment air, sampah, dan daur ulang minus 3,84%, konstruksi minus 1,79%, aktivitas kesehatan 1,35%, aktivitas jasa lainnya minus 1,26%, dan perdagangan minus 0,24%.

"Penurunan upah buruh terjadi pada enam lapangan usaha dengan besaran penurunan upah dari yang terendah sebesar 0,24% (lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) hingga penurunan upah yang tertinggi sebesar 4,68% (lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian)," dikutip dari laporan terbaru BPS.

9 Sektor Lapangan Usaha dengan Upah Tertinggi 2025:

1. informasi dan komunikasi Rp 5,28 juta
2. keuangan dan asuransi Rp 5,12 juta
3. pengadaan listrik dan gas Rp 5,07 juta
4. pertambangan Rp 4,98 juta
5. administrasi pemerintahan Rp 4,43 juta
6. real estat Rp 4,40 juta
7. profesional dan perusahaan Rp 4,26 juta
8. pengangkutan Rp 4,09 juta
9. kesehatan Rp 3,75 juta

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta pemerintah untuk memberikan insentif terhadap sektor usaha ritel guna mendongkrak daya beli masyarakat.

Ketua Umum Aprindo Solihin tak menampik adanya keluhan sektor usaha ritel terkait penurunan belanja tersebut. Untuk itu, pihaknya akan menyambut baik apabila pemerintah memberlakukan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) seperti yang diterapkan di sektor lain.

“Gaji tertentu pemerintah kan support, nih, untuk [ditanggung] pajaknya. Kita pengin retail juga dapat, lah, supaya si penerima gaji bisa mendapatkan lebih,” kata Solihin saat ditemui di sela acara Hari Ritel Nasional 2025 di Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).

Menurutnya, apabila pekerja mendapatkan nominal upah yang lebih banyak, maka uang yang disisihkan untuk belanja juga akan meningkat.

Ketika ditanya perihal harapan masyarakat agar pajak pertambahan nilai (PPN) juga ikut turun, Solihin enggan berandai-andai. Dia memandang bahwa semua kalangan akan menyambut baik apabila beban yang ditanggung berkurang.

“Gaji turun itu enggak ada yang mau, tetapi kalau yang lainnya, yang harus dibayar itu turun, semua juga gembira,” kelakarnya.

Adapun, pemerintah telah menetapkan kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP bagi para pekerja di sektor pariwisata, yang mencakup hotel, vila, agen perjalanan, restoran, hingga taman rekreasi.

Insentif ini diberikan untuk periode Oktober hingga Desember 2025 dan berlaku bagi pekerja dengan penghasilan bruto maksimal Rp10 juta per bulan.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pelambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga (PKRT) dan investasi pada kuartal III/2025, baik secara kuartalan maupun tahunan.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengungkapkan konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,89% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada kuartal III/2025.

Angka itu lebih rendah dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,96% YoY pada kuartal II/2025 dan 4,91% YoY pada kuartal III/2024.

"Jadi kalau kita lihat komponen PKRT yang tumbuh melambat secara year on year, yang pertama adalah konsumsi makanan dan minuman selain restoran karena tumbuh 4,11%, kemudian kesehatan dan pendidikan tumbuhnya 4,06%, transportasi dan komunikasi 6,41%, serta restoran dan hotel 6,32%," ungkap Edy dalam konferensi pers di Kantor BPS, Rabu (5/11/2025).